GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 192 /KPTS/013/2016 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai target Sustainable Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi, untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan dan peri urban terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat, Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III yang dibiayai dengan dana LOAN Bank Dunia; b. bahwa sehubungan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu membentuk Provincial Project Management Unit Program Nasional Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang-Undang
-2-
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490); 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655); 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 566/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Seri A); 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016; 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Provincial Project Management Unit (PPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Provincial Project Management Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
(PPMU)
a. mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan pendukung / operasional (budgeting & programming) untuk pelaksanaan program di tingkat provinsi, berdasarkan arahan dari Central Project Management Unit (CPMU); b. melaporkan
-3-
b. melaporkan kemajuan Program termasuk laporan keuangan dan kinerja kegiatan kepada Gubernur dan Central Project Management Unit (CPMU); c. memberikan data dan informasi kepada Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program lingkup provinsi; d. memantau tingkat penanganan pengaduan masyarakat oleh Panitia Kemitraan (Pakem) Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten/Kota dan melaporkannya kepada Central Project Management Unit (CPMU) dengan tembusan kepada Gubernur dan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi; e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program; f. mengawasi kegiatan dan melakukan penilaian kinerja para konsultan tingkat kabupaten/kota dan fasilitator masyarakat; g. menyusun laporan Interim Financial Report (IFR) setiap triwulan dan tahunan untuk diserahkan kepada Central Project Management Unit (CPMU) sesuai pedoman Financial Management Report (FMR) Pamsimas, dengan tembusan kepada Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi dan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten/Kota, dan sudah harus diterima Central Project Management Unit (CPMU) 1 minggu setelah akhir setiap triwulan; h. membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses penyusunan audit setiap tahun; i. mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan misi Bank Dunia yang berkaitan dengan program; j. memonitor kemajuan pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja Provincial Management Consultan (PMC) dan Fasilitator Masyarakat (FM); k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur dan Central Project Management Unit (CPMU). KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Provincial Project Management Unit (PPMU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, Program (46) Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum, Kegiatan (001) Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan Kode Rekening 5.2.2.11.01 dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Timur, Program Belanja Operasional Lainnya, Kegiatan Biaya Rapat 5.2.1.21.9. KEEMPAT
-4-
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Maret 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 192 /KPTS/013/2016 TANGGAL : 10 MARET 2016 SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016
NO 1 1.
JABATAN DALAM TIM 2 a. Ketua
b. Wakil Ketua
2.
Sekretaris
3.
Anggota :
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3 4 Dr. Ir. GENTUR PRIHANKepala Dinas Pekerjaan Umum TONO SP, MT Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Ir. BUDI JUNIARTO, MMT Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Ir. ZAENAL ARIFIN, MT Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Jawa Timur a. Ir. ABDUS SABDA, MSi Kepala Sub Bidang Keciptakaryaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur b. Ir. SHINTA ARIFANI, Kepala Seksi Perencanaan Bidang MPPM Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur c. EDY BASUKI, SKM, M.Si Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur d. IMAM CHOTIB, S.Sos, Badan Pemberdayaan Masyarakat MSi Provinsi Jawa Timur e. Ir. ENDANG Dinas Pekerjaan Umum Cipta WIDORETNO Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur f. DANANG BUDI Dinas Pekerjaan Umum Cipta SETYAWAN, ST Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur NAMA
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN
-2-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Anggota PPMU dimaksud.
