2016. Tentang

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Central Board of United Development Party) Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338. 31926164 Fax (021) 3142558 Alamat : Jl. Tebet Barat IX No. 17, Jakarta 12810 Telp. (021) 83795953/54 Fax (021) 83795955/29374125 Website :www.ppp.or.id ~ Email : [email protected], [email protected]

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 0027/KPTS/DPP/V/2016 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH WILAYAH, MUSYAWARAH WILAYAH LUAR BIASA, MUSYAWARAH CABANG, MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA, MUSYAWARAH ANAK CABANG, MUSYAWARAH ANAK CABANG LUAR BIASA, MUSYAWARAH RANTING, MUSYAWARAH RANTING LUAR BIASA, MUSYAWARAH LUAR NEGERI, MUSYAWARAH LUAR NEGERI LUAR BIASA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Bismillahirrahmanirrahiem DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN : Menimbang

: a. bahwa, dalam rangka memantapkan dan meningkatkan konsolidasi organisasi untuk menyukseskan Program Perjuangan Partai, sesuai dengan amanat Muktamar VIII, maka Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting, Musyawarah Ranting Luar Biasa, Musyawarah Luar Negeri dan Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai; b. bahwa, untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting, Musyawarah Ranting Luar Biasa, Musyawarah Luar Negeri dan Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan demokratis perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah; c. bahwa, Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan khususnya Pasal 6162, Pasal 67-65, Pasal 67-68, Pasal 70-73, dan Pasal 83; 2. Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan khususnya Pasal 29-33, Pasal 36-39, Pasal 42-45, Pasal 48-51 dan Pasal 52-55; 3. Surat Keputusan……………


2

3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH006.AH.11.01 tahun 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021. Memperhatikan

: Keputusan Rapat Pengurus Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan tanggal 11 Mei 2016.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0027/KPTS/DPP/V/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting, Musyawarah Ranting Luar Biasa, Musyawarah Luar Negeri dan Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa Partai Persatuan Pembangunan. BAB I MUSYAWARAH WILAYAH Pelaksanaan dan Wewenang Musyawarah Wilayah Pasal 1

1)

Musyawarah Wilayah selanjutnya disebut Muswil merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat provinsi yang digelar lima tahun sekali atau satu periode kepengurusan;

2)

Muswil digelar setelah pelaksanaan Muktamar selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2016;

3)

Muswil dilaksanakan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah untuk selanjutnya disebut DPW;

4)

Tempat dan waktu pelaksanaan Muswil diputuskan Pengurus Harian DPW setelah dikonsultasikan kepada DPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;

5)

Muswil PPP dapat dilaksanakan oleh DPP PPP apabila ketentuan ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) tidak terpenuhi;

6)

Pembiayaan Muswil dibebankan kepada DPW dan dalam keadaan tertentu dapat dibantu oleh DPP; 7) Muswil sah…..


3

7)

Muswil sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 utusan;

8)

Muswil PPP harus dihadiri Pengurus Harian DPP yang diwakili oleh Ketua Umum/Wakil Ketua 8. Muswil PPP harus......................... Umum/Sekjen/Ketua/Wakil Sekjen Bidang OKK dan Pengurus Harian DPP lainnya yang ditunjuk oleh DPP PPP sebagai Peninjau Muswil;

9)

9. Muswil berwenang......................... Muswil berwenang : a) Menilai laporan pertanggungjawaban DPW yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPW; b) Menetapkan Program Perjuangan Partai di tingkat provinsi sesuai dengan Hasil Ketetapan Muktamar VIII Pondok Gede, Jakarta. c) Memilih/Menetapkan Formatur sebanyak 7 (tujuh) orang sesuai ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Permusyawaratan PPP, yang diberi mandat untuk menyusun Pengurus Harian DPW, Pimpinan Majelis Syari’ah DPW, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPW, dan Pimpinan Majelis Pakar DPW; d) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;

10) Acara dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 9 (sembilan) ditetapkan oleh Muswil; 11) Formatur diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Muswil untuk menyusun Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis-Majelis;

Pasal 2 Muswil untuk Mekanisme Islah 1. Setiap DPW PPP yang telah melaksanakan Muswil sesuai AD/ART sesudah dilaksanakannya Muktamar VII tanggal 3 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 1 Sya’ban 1432 H sampai dengan 6 Juli 2011 bertepatan dengan 4 Sya’ban 1432 H di Bandung; 2. Muswil sebagaimana dimaksud Ayat (1) diwujukan dalam rangka menjunjung tinggi semangat islah dan ukhuwah islamiyah; 3. Muswil untuk Islah sebagaimana diatur dalam AD/ART hasil muktamar VIII dapat diwujudkan melalui mekanisme : a. DPW PPP yang telah melaksanakan Musyawarah Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Wilayah dan dihadiri lebih dari ½ (setengah) jumlah utusan dan telah mendapatkan persetujuan DPP PPP dapat menyusun kembali susunan kepengurusan dengan melakukan rapat ulang formatur paling lambat 31 Juli 2016; b. DPW yang……


4

b. DPW yang telah melaksanakan Musyawarah Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang hanya dihadiri oleh Ketua atau Sekretaris Wilayah dan dihadiri lebih dari ½ (setengah) jumlah utusan serta telah mendapatkan persetujuan DPP PPP dapat menyusun kembali susunan kepengurusan dengan melakukan rapat formatur diperluas paling lambat 31 Juli 2016; c. DPW yang telah melaksanakan Musyawarah Wilayah sebagaimana ayat (1) dengan hanya dihadiri oleh Ketua atau Sekretaris Wilayah dan dihadiri kurang dari ½ (setengah) jumlah utusan serta telah mendapatkan persetujuan DPP PPP dapat menyusun kembali susunan kepengurusan dengan melakukan rapat formatur diperluas paling lambat 31 Juli 2016, dengan ketentuan dapat menunjukkan surat dukungan menerima hasil Musyawarah Wilayah lebih dari ½ (setengah) jumlah utusan paling lambat tanggal 10 Juni 2016; d. DPW yang telah melaksanakan Musyawarah Wilayah sebagaiaman ayat (1) dengan tidak dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Wilayah dan dihadiri kurang dari ½ (setengah) jumlah utusan harus melaksanakan Musyawarah Wilayah Ulang;

4. Dalam hal DPW sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c tidak mampu menunjukkan surat dukungan menerima hasil Musyawarah Wilayah lebih dari ½ (setengah) jumlah utusan setelah melewati batas waktu yang ditentukan, maka harus melaksanakan Musyawarah Wilayah ulang; 5. Formatur sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a adalah formatur yang dihasilkan dari musyawarah sebagaimana disebut ayat (1); 6. Formatur diperluas sebagaimana ayat (3) huruf b dan huruf c adalah formatur yang dihasilkan dari Musyawarah sebagaimana ayat (1) ditambah dengan 1 (satu) orang Ketua atau 1 (satu) orang Sekretaris Wilayah yang sebelumya tidak ikut Musyawarah Wilayah dan 1 (satu) orang DPP; 7. Dalam hal formatur berhalangan atau tidak bersedia maka diganti dengan perwakilan dari DPP PPP; 8. Rapat Formatur dapat melakukan perubahan susunan kepengurusan atas persetujuan DPP PPP; 9. Musyawarah wilayah ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dan ayat (4) dapat tidak dilaksanakan bagi provinsi yang pada tahun 2017 melaksanakan pilkada gubernur/ wakil gubernur dan diganti dengan rapat formatur baru.

Pasal 3…..


5

Pasal 3 Mekanisme Pemilihan/Penetapan Formatur 1) Formatur berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) unsur Pengurus Harian DPP, 1 (satu) Pengurus Harian DPW, 1 (satu) Majelis DPW, dan 4 (empat) unsur DPC dengan memerhatikan keterwakilan perempuan; 2) Formatur dari unsur DPP, DPW, Majelis DPW dibuktikan dengan Surat Keputusan Harian Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya; 3) Formatur dari unsur Majelis DPW sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan berdasarkan kesepakatan Majelis-Majelis DPW; 4) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diserahkan kepada panitia sebelum dimulainya persidangan Muswil; 5) Formatur dari unsur DPC dipilih dalam forum Muswil; 6) Formatur harus pernah menjadi anggota Dewan Pimpinan PPP baik di DPP atau DPW, maupun DPC sekurang-kurangnya satu periode kepengurusan; 7) Anggota Dewan Pimpinan PPP sebagaimana dimaksud ayat 6 (enam) ditunjukkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai; 8) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ayat 5 (lima) dan ayat 6 (enam), DPP dapat membatalkan hasil keputusan dan/atau keterpilihan anggota formatur; 9) Untuk melengkapi struktur kepengurusan DPW, Formatur dapat meminta masukan secara tertulis nama-nama dari organisasi-organisasi Islam, khususnya organisasi pendiri PPP dan/atau organisasi profesi yang memiliki visi dan misi sejalan dengan PPP untuk dimasukkan dalam struktur kepengurusan DPW selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Muswil. Pasal 4 Peserta Muswil 1)

Peserta Muswil terdiri atas: a. Utusan; b. Peninjau; 2) Utusan….


6

2)

Utusan terdiri atas: a. Pengurus Harian DPW dan Pimpinan Majelis DPW; b. Ketua dan Sekretaris DPC; c. Dalam hal Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian DPC berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian DPC ditandai dengan surat mandat resmi yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC dan/atau Pimpinan Rapat Pengurus Harian DPC berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Harian DPC; d. Ketua Badan Otonom tingkat wilayah/provinsi atau sebutan lainnya hasil permusyawaratan satu tahun terakhir; e. Dalam hal Ketua Badan Otonom tingkat provinsi berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Badan Otonom ditandai dengan surat mandat resmi yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Badan Otonom dan/atau Pimpinan Rapat Pengurus Badan Otonom berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Badan Otonom.

3)

Utusan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis DPW secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

4)

DPC mempunyai hak suara sejumlah 2 (dua) suara ditambah dengan hasil perimbangan jumlah Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Setiap 4 – 6 Anggota DPRD ditambah 1 (satu) suara. b. Setiap 7 – 9 Anggota DPRD ditambah 2 (dua) suara. c. Setiap 10 – 12 Anggota DPRD ditambah 3 (tiga) suara. d. Setiap 13 – 15 Anggota DPRD ditambah 4 (empat) suara. e. Setiap 16 – 18 Anggota DPRD ditambah 5 (lima) suara. f. Setiap 19 – 21 Anggota DPRD ditambah 6 (enam) suara. g. Lebih dari 21 Anggota DPRD ditambah 7 (tujuh) suara.

5)

Dalam hal DPC mendapatkan kursi di bawah jumlah minimal perimbangan sebagaimana ketentuan ayat (2), maka yang dapat membentuk sendiri 1 (satu) Fraksi mendapatkan tambahan 1 (satu) suara;

6)

DPC dalam menyampaikan hak suara diwakili oleh 1 (satu) orang;

7)

Hak suara sebagaimana dimaksud ayat (4), dan ayat (5) diberikan untuk pilihan yang sama;

8)

Setiap Badan Otonom mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara;

9)

Peninjau terdiri atas: a. Perwakilan dari Pengurus Harian DPP PPP; b. Anggota…..


7

b. Anggota Majelis DPW, Pimpinan dan Anggota Biro/Lembaga DPW, serta perwakilan Badan Otonom tingkat wilayah/provinsi; c. Anggota DPRD Provinsi dari PPP/Fraksi PPP DPRD Provinsi; d. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat provinsi selain huruf (c); e. Penentuan keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada huruf (b, c, dan d) ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW. 10) Setiap peserta Muswil mempunyai hak bicara;

Pasal 5 Persyaratan Calon 1)

Calon Ketua DPW dan Sekretaris DPW harus pernah menjadi pengurus DPP atau DPW dan/atau DPC sekurang-kurangnya satu periode kepengurusan;

2)

Dalam hal ayat 1 (satu) tidak dapat dipenuhi, maka Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW harus pernah menjadi pengurus organisasi Islam atau organisasi sayapnya, terutama organisasi yang berfusi dengan PPP, dan/atau organisasi profesi yang memiliki visi dan misi sejalan dengan PPP sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti pada masing-masing tingkatannya dan/atau pada kepengurusan 1 (satu) tingkat di atas atau di bawahnya;

3)

Dalam hal ayat 2 (dua) tidak terpenuhi, maka Ketua dan Sekretaris DPW dapat dijabat oleh calon yang memenuhi salah satu dari kriteria berikut; a) pejabat publik eksekutif b) anggota legislatif c) tokoh agama, tokoh masyarakat atau profesional

4)

Calon Ketua DPW dan Sekretaris DPW tidak pernah menjabat selama dua periode berurut-turut atau tidak berturut-turut untuk jabatan yang sama di semua wilayah;

5)

Calon Ketua DPW dan Sekretaris DPW harus diverifikasi oleh Pengurus Harian DPP;

6)

Calon Ketua DPW dan Sekretaris DPW wajib menandatangani Pakta Integritas yang ditetapkan DPP;

7)

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat 6 (enam), DPP akan menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur AD/ART;

8) Pengurus Harian…..


8

8)

Pengurus Harian DPW sekurang-kurangnya pernah mengikuti dan lulus Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) tingkat provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat;

9)

Jika ketentuan ayat 8 (delapan) tidak terpenuhi, DPW harus menyelenggarakan kegiatan Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) tingkat provinsi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan setelah pengesahan susunan Pengurus Harian DPW dan Pimpinan Majelis-Majelis DPW;

10) Bagi Pengurus Harian DPW yang tidak lulus Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) tingkat provinsi, maka yang bersangkutan harus diganti sesuai prosedur organisasi; 11) DPP menerbitkan surat keputusan pemberhentian keanggotaan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (8), (9), dan (10). Pasal 6 Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Wilayah 1)

Pengurus Harian DPW adalah eksekutif PPP di tingkat wilayah/provinsi terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan 2 (dua) orang Wakil Bendahara;

2)

Pengurus Harian DPW bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial;

3)

Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris masing-masing membawahi: a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi; b. Bidang Agama dan Dakwah; c. Bidang Advokasi Hukum dan HAM; d. Bidang Hubungan Antar Lembaga; e. Bidang Pengelolaan Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf; f. Bidang Teknologi dan Informasi g. Bidang Komunikasi dan Hubungan Media; h. Bidang-bidang Pemenangan Pemilu Cabang (Koordinatoriat Cabang/Gabungan Cabang berbasis Daerah Pemilihan) i. Bidang Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan; j. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan k. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan l. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; m. Bidang Pemuda dan Olahraga; n. bidang sektoral lain sesuai kebutuhan

4) Pengurus Harian……


9

4)

Pengurus Harian DPW berjumlah paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, dengan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan,;

5)

Khusus untuk DPW PPP DKI Jakarta, Ketua-Ketua DPC secara ex officio menjadi Wakil Ketua Pengurus Harian DPW.

6)

Pembidangan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) ditetapkan dengan Surat Keputusan DPP: Pasal 7 Pengesahan Hasil Muswil

1)

Formatur mengajukan pengesahan susunan Pengurus Harian DPW sesuai dengan pembidangan yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (3), Pimpinan Majelis-Majelis DPW kepada DPP selambatlambat tiga puluh (30) hari setelah selesainya pelaksanaan Muswil;

2)

DPP memiliki waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan formatur untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan susunan Pengurus Harian DPW dan Pimpinan MajelisMajelis DPW;

3)

Dalam hal pelaksanaan Muswil tidak sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting, Musyawarah Ranting Luar Biasa, Musyawarah Luar Negeri dan Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa Partai Persatuan Pembangunan, DPP PPP tidak dapat melakukan pengesahan susunan Pengurus Harian DPW dan Pimpinan Majelis-Majelis DPW;

4)

DPP berwenang membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan Muswil yang bertentangan dengan AD/ART dan Petunjuk Pelaksanaan Permusyawaratan PPP;

5)

Jika DPP tidak mengesahkan susunan Pengurus Harian DPW dan Pimpinan Majelis-Majelis DPW, maka tanggungjawab dan wewenang DPW diambil alih DPP dengan menunjuk kepengurusan baru yang diberi mandat untuk melaksanakan Muswil selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditunjuk. Pasal 8 Musyawarah Wilayah Luar Biasa

1)

Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPW dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Wilayah; 2) Musyawarah……


10

2)

Musyawarah Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Wilayah atas permintaan secara tertulis oleh lebih 2/3 (dua per tiga) jumlah DPC;

3)

Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja Cabang;

4)

Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Musyawarah Wilayah;

5)

Masa bakti DPW hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPW sebelumnya;

BAB II MUSYAWARAH CABANG Pelaksanaan dan Wewenang Musyawarah Cabang Pasal 9 1)

Musyawarah Cabang selanjutnya disebut Muscab merupakan forum permusyawaratan tertinggi partai di tingkat kabupaten/kota yang digelar lima tahun sekali atau satu periode kepengurusan;

2)

Muscab digelar setelah pelaksanaan Muswil selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2016;

3)

Muscab dilaksanakan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang untuk selanjutnya disebut DPC;

4)

Waktu pelaksanaan Muscab dapat dilakukan secara bersamaan di satu tempat berdasarkan daerah pemilihan nasional atau daerah pemilihan provinsi dan dikonsultasikan kepada DPW Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi; 5. Tempat pelaksanaan......................... Tempat pelaksanaan Muscab sebagaimana ayat (4) dapat digelar di kabupaten/kota dengan perolehan kursi/suara terbanyak di daerah pemilihan nasional dan/atau daerah pemilihan provinsi hasil Pemilu 2014;

5)

6)

Persidangan masing-masing Muscab sebagaimana ayat (4) dilakukan secara terpisah dan dipersiapkan oleh masing-masing DPC;

7) Pembiayaan………


11

7)

Pembiayaan pelaksanaan Muscab dibebankan kepada masing-masing DPC dan dalam keadaan tertentu dapat dibantu oleh DPW dan /atau DPP;

8)

Muscab PPP dapat dilaksanakan oleh DPW PPP atas persetujuan tertulis dari DPP apabila ketentuan ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) tidak terpenuhi;

9)

Muscab sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 utusan;

10) Muscab berwenang : a. Menilai laporan pertanggungjawaban DPC yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPC; b. Menetapkan Program Perjuangan Partai di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Hasil Ketetapan Muktamar VIII Pondok Gede, Jakarta; c. Memilih/Menetapkan Formatur sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Permusyawaratan PPP, untuk menyusun Pengurus Harian DPC, Pimpinan Majelis Syari’ah DPC, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC, dan Pimpinan Majelis Pakar DPC; d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;

11) Acara dan Tata Tertib Muscab, sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (sepuluh) ditetapkan oleh Muscab; 12) Formatur diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah untuk menyusun Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis; Pasal 10 Muscab untuk Mekanisme Islah 1. Setiap DPC PPP yang telah melaksanakan Muscab sesuai AD/ART sesudah dilaksanakannya Muktamar VII tanggal 3 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 1 Sya’ban 1432 H sampai dengan 6 Juli 2011 bertepatan dengan 4 Sya’ban 1432 H di Bandung; 2. Muscab sebagaimana dimaksud Ayat (1) diwujukan dalam rangka menjunjung tinggi semangat islah dan ukhuwah islamiyah;

3) Muscab…..


12

3. Muscab untuk Islah sebagaimana diatur dalam AD/ART hasil muktamar VIII dapat diwujudkan melalui mekanisme : a. DPC PPP yang telah melaksanakan Musyawarah Cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Cabang dan dihadiri lebih dari ½ (setengah) jumlah utusan dan telah mendapatkan persetujuan DPW PPP dapat menyusun kembali susunan kepengurusan dengan melakukan rapat ulang formatur paling lambat 31 Oktober 2016; b. DPC PPP yang telah melaksanakan Musyawarah Cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) yang hanya dihadiri oleh Ketua atau Sekretaris Cabang dan dihadiri lebih dari ½ (setengah) jumlah utusan serta telah mendapatkan persetujuan DPW PPP dapat menyusun kembali susunan kepengurusan dengan melakukan rapat formatur diperluas paling lambat 31 Oktober 2016; c. DPC PPP yang telah melaksanakan Musyawarah Cabang sebagaimana ayat (1) dengan hanya dihadiri oleh Ketua atau Sekretaris Cabang dan dihadiri kurang dari ½ (setengah) jumlah utusan serta telah mendapatkan persetujuan DPW PPP dapat menyusun kembali susunan kepengurusan dengan melakukan rapat formatur diperluas paling lambat 31 Oktober 2016, dengan ketentuan dapat menunjukkan surat dukungan menerima hasil Musyawarah Cabang lebih dari ½ (setengah) jumlah utusan paling lambat tanggal 25 Juli 2016; d. DPC PPP yang telah melaksanakan Musyawarah Cabang sebagaimana ayat (1) dengan tidak dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Cabang dan dihadiri kurang dari ½ (setengah) jumlah utusan harus melaksanakan Musyawarah Cabang Ulang;

4. Dalam hal DPC PPP sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c tidak mampu menunjukkan surat dukungan menerima hasil Musyawarah Cabang lebih dari ½ (setengah) jumlah utusan setelah melewati batas waktu yang ditentukan, maka harus melaksanakan Musyawarah Cabang ulang; 5. Formatur sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a adalah formatur yang dihasilkan dari musyawarah sebagaimana disebut ayat (1); 6. Formatur diperluas sebagaimana ayat (3) huruf b dan huruf c adalah formatur yang dihasilkan dari Musyawarah sebagaimana ayat (1) ditambah dengan 1 (satu) orang Ketua atau 1 (satu) orang Sekretaris Cabang yang sebelumya tidak ikut Musyawarah Cabang dan 1 (satu) orang DPW; 7) Dalam hal…..


13

7. Dalam hal formatur berhalangan atau tidak bersedia maka diganti dengan perwakilan dari DPW PPP; 8. Atas persetujuan DPP, DPW dapat mengesahkan perubahan susunan kepengurusan hasil rapat formatur; 9. Musyawarah Cabang ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dan ayat (4) dapat tidak dilaksanakan bagi Kabupaten yang pada tahun 2017 melaksanakan pilkada Bupati/Wakil Bupati dan diganti dengan rapat formatur baru. Pasal 11 Mekanisme Pemilihan/Penetapan Formatur 1)

Formatur berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari; 1 (satu) unsur DPP, 1 (satu) unsur DPW, 1 (satu) unsur Pengurus Harian DPC, 1 (satu) unsur Majelis DPC, dan 1 (satu) unsur PAC dengan memerhatikan keterwakilan perempuan;

2)

Formatur dari unsur DPP, DPW, Pengurus Harian DPC, dan Majelis DPC dibuktikan dengan Surat Keputusan Harian Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya;

3)

Formatur dari unsur DPP sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditetapkan oleh DPP sesuai dengan penugasan dan tidak menjadi peserta aktif dalam muscab, melainkan hanya bertugas sebagai fasilitator dan verifikator kesesuaian hasil rapat formatur atas pelaksanaan juklak ini;

4)

Formatur dari unsur Majelis DPC sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) ditetapkan berdasarkan kesepakatan Majelis-Majelis DPC;

5)

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diserahkan kepada panitia sebelum dimulainya persidangan Muscab;

6)

Formatur dari unsur PAC dipilih dalam forum Muscab;

7)

Formatur harus pernah menjadi anggota Dewan Pimpinan PPP baik di DPP atau DPW atau DPC maupun PAC sekurang-kurangnya satu periode kepengurusan;

8)

Anggota Dewan Pimpinan PPP sebagaimana dimaksud ayat 7 (tujuh) ditunjukkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai.

9)

Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ayat 6 (enam) dan ayat 7 (tujuh), DPW atas persetujuan tertulis DPP dapat membatalkan hasil keputusan dan/atau keterpilihan anggota formatur; 10) Untuk…..


14

10) Untuk melengkapi struktur kepengurusan DPC, Formatur dapat meminta masukan secara tertulis nama-nama dari organisasi-organisasi Islam, khususnya organisasi pendiri PPP dan/atau organisasi profesi yang memiliki visi dan misi sejalan dengan PPP untuk dimasukkan dalam struktur kepengurusan DPC selambat-lambatnya tujuh hari setelah pelaksanaan Muscab. Pasal 12 Peserta Musyawarah Cabang 1)

Peserta Muscab terdiri atas: a. Utusan; b. Peninjau;

2)

Utusan terdiri atas: a. Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis DPC b. Ketua dan Sekretaris PAC; c. Dalam hal Ketua atau Sekretaris Utusan Pengurus Harian PAC berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian PAC ditandai dengan surat mandat resmi yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris dan/atau Pimpinan Rapat Pengurus Harian berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian PAC; d. Ketua Badan Otonom tingkat daerah/kabupaten/kota atau sebutan lainnya berdasarkan SK yang masih berlaku; e. Dalam hal Ketua Banom berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua dan Sekretaris Banom yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian Banom ditandai dengan surat mandat resmi yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris dan/atau Pimpinan Rapat Pengurus Harian Badan Otonom berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Harian Banom;

3)

Peninjau terdiri atas: a. Perwakilan dari Pengurus DPP (berdasarkan penugasan) dan Pengurus Harian DPW PPP; b. Anggota Majelis DPC, Pimpinan dan Anggota Biro/Lembaga DPC, serta perwakilan Badan Otonom tingkat daerah/kabupaten/kota; c. Anggota DPRD dari PPP di DPRD Kabupaten/Kota; d. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat kabupaten/kota selain huruf c; e. Penentuan keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada huruf (b,c, dan d) ditetapkan oleh Pengurus Harian DPC.

4)

Setiap peserta Muscab mempunyai hak bicara;

5)

Setiap PAC mempunyai hak bicara dan hak 2 (dua) suara; 6) Hak suara……..


15

6)

Hak suara sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan untuk pilihan yang sama;

7)

Setiap Badan Otonom tingkat kabupaten mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara;

8)

Utusan Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis DPC secara kolektif memiliki hak 1 (satu) suara. Pasal 13 Persyaratan Calon

1)

Calon Ketua DPC dan Sekretaris DPC harus pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan PPP baik di DPP atau DPW atau DPC, maupun PAC sekurang-kurangnya satu periode kepengurusan;

2)

Dalam hal ayat 1 (satu) tidak terpenuhi, maka Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPC harus pernah menjadi pengurus organisasi Islam atau organisasi sayapnya, terutama organisasi yang berfusi dengan PPP dan/atau organisasi profesi yang memiliki visi dan misi sejalan dengan PPP, sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti pada masing-masing tingkatannya dan/atau pada kepengurusan 1 (satu) tingkat di atas atau di bawahnya;

3)

Dalam hal ayat 2 (dua) tidak terpenuhi, maka Ketua dan Sekretaris DPC dapat dijabat oleh calon yang memenuhi salah satu dari kriteria berikut; a. pejabat publik eksekutif b. anggota legislatif atau calon anggota legislatif PPP c. tokoh agama, tokoh masyarakat atau profesional

4)

Calon Ketua DPC dan Sekretaris DPC tidak pernah menjabat selama dua periode berturut-turut atau tidak berturut-turut untuk jabatan yang sama di semua cabang;

5)

Calon Ketua DPC dan Sekretaris DPC harus diverifikasi oleh DPW atas persetujuan tertulis DPP

6)

Calon Ketua DPC dan Sekretaris DPC wajib menandatangani pakta integritas yang ditetapkan DPP;

7)


8)

Pengurus Harian DPC sekurang-kurangnya pernah mengikuti dan lulus Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat; 9) Jika Ketentuan……


16

9)

Jika ketentuan ayat 8 (delapan) tidak terpenuhi, DPC harus menyelenggarakan kegiatan Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) tingkat kabupaten/kota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan setelah pengesahan susunan Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis-Majelis DPC;

10) Bagi Pengurus Harian DPC yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan kader tingkat kabupaten/kota, maka yang bersangkutan harus diganti sesuai prosedur organisasi; 11) DPW menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian keanggotan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (8), (9) dan (10); Pasal 14 Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Cabang 1)

Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang adalah eksekutif PPP di tingkat daerah/kabupaten/kota, yang terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan 2 (dua) orang Wakil Bendahara;

2)

Pengurus Harian DPC bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial;

3)

Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris masing-masing membidangi bidang-bidang antara lain: a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi; b. Bidang Agama dan Dakwah c. Bidang Hubungan Antar Lembaga; d. Bidang Advokasi Hukum dan HAM; e. Bidang Teknologi dan Informasi f. Bidang Komunikasi dan Hubungan Media; g. Bidang Pengelolaan Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf; h. Bidang-bidang Pemenangan Pemilu Anak Cabang (Koordinatoriat Anak Cabang/Gabungan Anak Cabang berbasis Daerah Pemilihan) i. Bidang Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan; j. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; k. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; l. Bidang Pemuda dan Olahraga; m. bidang sektoral lain sesuai kebutuhan

4)

Pengurus Harian DPC berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang, dengan minimal 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan.

5)

Pembidangan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) ditetapkan dengan Surat Keputusan DPW.


17

Pasal 15….. Pasal 15 Pengesahan Hasil Muscab 1) Formatur mengajukan pengesahan susunan Pengurus Harian DPC sesuai pembidangan Pasal 14 (dua belas) ayat 3 (tiga), dan Pimpinan Majelis DPC kepada DPW paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya pelaksanaan Muscab; 2) DPW memiliki waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan formatur untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan susunan Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis DPC, dan harus melaporkan ke DPP secara tertulis; 3) Dalam hal pelaksanaan Muscab tidak sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting, Musyawarah Ranting Luar Biasa, Musyawarah Luar Negeri dan Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa, DPW PPP tidak dapat melakukan pengesahan terhadap susunan Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis DPC; 4) Atas persetujuan tertulis dari DPP, DPW berwenang membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan Musda yang bertentangan dengan AD/ART dan Petunjuk Pelaksanaan Permusyawaratan PPP; 5) Jika DPW tidak mengesahkan hasil Muscab, maka tanggungjawab dan wewenang DPC diambilalih DPW dengan menunjuk kepengurusan baru yang diberi mandat untuk melaksanakan Musda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditunjuk; 6) Setiap keputusan DPW sebagaimana diatur dalam pasal 5 (lima) harus mendapatkan persetujuan DPP secara tertulis. Pasal 16 Musyawarah Cabang Luar Biasa 1) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPC dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Cabang; 2) Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Cabang atas permintaan secara tertulis oleh lebih 2/3 (dua per tiga) jumlah PAC; 3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja Anak Cabang;


18

4) Ketentuan-ketentuan…… 4) Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Musyawarah Cabang; 5) Masa bakti DPC hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPC sebelumnya. BAB III MUSYAWARAH ANAK CABANG Pelaksanaan dan Wewenang Musyawarah Anak Cabang Pasal 17 1)

Musyawarah Anak Cabang selanjutnya disebut Musancab merupakan forum permusyawaratan tertinggi partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya yang digelar lima tahun sekali atau satu periode kepengurusan;

2)

Musancab digelar setelah pelaksanaan Muscab selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2017;

3)

Musancab dilaksanakan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang untuk selanjutnya disebut PAC;

4)

Waktu pelaksanaan Musancab dapat dilaksanakan secara bersamaan di satu tempat berdasarkan klaster daerah pemilihan kabupaten/kota.

5)

Tempat pelaksanaan Musancab digelar di kecamatan dengan perolehan kursi/suara terbanyak di daerah pemilihan kabupaten/kota hasil Pemilu 2014;

6)

Persidangan masing-masing Musancab dilakukan secara terpisah dan disiapkan oleh masingmasing anak cabang

7)

Pembiayaan pelaksanaan Musancab dibebankan kepada masing-masing PAC yang dibantu oleh DPC dan /atau DPW;

8)

Musancab PPP dapat dilaksanakan oleh DPC PPP atas persetujuan tertulis DPW apabila ketentuan ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) tidak terpenuhi;

9)

Musancab sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 utusan;

10) Musancab PPP harus dihadiri Pengurus Harian DPC yang diwakili oleh Ketua/Sekretaris/Wakil Ketua/Wakil Sekretaris Bidang OKK dan Pengurus Harian DPC lainnya yang ditunjuk oleh DPC PPP untuk menjadi Peninjau Musancab;


19

11) Musancab….. 11) Musancab berwenang : a. Menilai laporan pertanggungjawaban PAC yang disampaikan oleh Pengurus Harian PAC; b. Menetapkan Program Perjuangan Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya sesuai dengan Hasil Ketetapan Muktamar VIII Pondok Gede, Jakarta; c. Memilih/Menetapkan formatur sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sesuai ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Permusyawaratan PPP, untuk menyusun Pengurus Harian PAC, Pimpinan Majelis Syari’ah PAC, Pimpinan Majelis Pertimbangan PAC, dan Pimpinan Majelis Pakar PAC; d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu; 12) Acara dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (sepuluh) ditetapkan oleh Musancab; 13) Formatur diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Musancab untuk menyusun Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis;

Pasal 18 Mekanisme Pemilihan/Penetapan Formatur 1) Formatur sebanyak tiga (3) orang terdiri dari 1 (satu) unsur DPC, 1 (satu) unsur PAC, dan 1 (satu) unsur Pimpinan Ranting dengan memerhatikan keterwakilan perempuan; 2) Formatur dari unsur DPC dan PAC dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya; 3) Formatur dari unsur DPC sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditetapkan oleh DPC sesuai dengan penugasan dan tidak menjadi peserta aktif dalam musancab, melainkan hanya bertugas sebagai fasilitator dan verifikator kesesuaian hasil rapat formatur atas pelaksanaan juklak ini; 4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diserahkan kepada panitia sebelum dimulainya persidangan Musancab; 5) Formatur dari unsur Pimpinan Ranting dipilih dalam forum Musancab; 6) Formatur harus pernah menjadi anggota DPP atau DPW atau DPC atau PAC maupun Pimpinan Ranting, sekurang-kurangnya satu periode kepengurusan; 7) Anggota Dewan Pimpinan PPP sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) ditunjukkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai;


20

8) Dalam hal…. 8) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) DPC atas persetujuan tertulis DPW dapat membatalkan hasil keputusan dan/atau keterpilihan anggota formatur; Pasal 19 Peserta Musancab 1)

Peserta Musancab terdiri atas: a. Utusan; b. Peninjau;

2)

Utusan terdiri atas: a. Pengurus Harian PAC dan Pimpinan Majelis PAC; b. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Ranting PPP; c. Dalam hal Ketua atau Sekretaris Pimpinan Ranting berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Pimpinan Ranting ditandai dengan surat mandat resmi yang ditandatangani ketua dan sekretaris dan/atau pimpinan rapat berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Pimpinan Ranting; d. Ketua Badan Otonom tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lainnya berdasarkan SK yang masih berlaku; e. Dalam hal Ketua Banom berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua dan Sekretaris Banom yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian Banom ditandai dengan surat mandat resmi yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris dan/atau pimpinan rapat keputusan berdasarkan Rapat Pengurus Harian Banom;

3)

Peninjau terdiri atas: a. Perwakilan dari Pengurus Harian DPC PPP; b. Anggota Majelis PAC, Pimpinan dan Anggota Seksi/Lembaga PAC, serta perwakilan Badan Otonom tingkat cabang/kecamatan;

4)

Setiap peserta Musancab mempunyai hak bicara;

5)

Setiap Ranting mempunyai hak bicara dan hak 2 (dua) suara;

6)

Hak suara sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan untuk pilihan yang sama;

7)

Setiap Badan Otonom mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara;

8)

Untuk Utusan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis PAC secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 20…….


21

Pasal 20 Persyaratan Calon 1) 2)

Calon Ketua PAC dan Sekretaris PAC harus pernah menjadi anggota DPP atau DPW atau DPC atau PAC maupun Pimpinan Ranting sekurang-kurangnya satu periode kepengurusan; Dalam hal ayat (1) tidak terpenuhi, maka Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian PAC harus pernah menjadi pengurus organisasi Islam atau organisasi sayapnya, terutama organisasi yang 2. Dalam hal......................... berfusi dengan PPP dan/atau organisasi profesi yang memiliki visi dan misi sejalan dengan PPP, sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti pada masing-masing tingkatannya dan/atau pada kepengurusan 1 (satu) tingkat di atas atau di bawahnya;

3)

Dalam hal ketentuan ayat 2 (dua) tidak terpenuhi, maka Ketua dan Sekretaris DPC dapat dijabat oleh calon yang memenuhi salah satu dari kriteria berikut; a. pejabat publik eksekutif b. anggota legislatif c. tokoh agama, tokoh masyarakat atau profesional

4)

Calon Ketua PAC dan Sekretaris PAC tidak pernah menjabat selama dua periode berturut-turut atau tidak berturut-turut untuk jabatan yang sama di semua anak cabang;

5)

Calon Ketua PAC dan Sekretaris PAC harus diverifikasi oleh DPC atas persetujuan tertulis DPW;

6)

Calon Ketua PAC dan Sekretaris PAC wajib menandatangani pakta integritas yang ditetapkan DPP;

7)

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat 6 (enam), DPW akan menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur AD/ART;

8)

Pengurus Harian PAC sekurang-kurangnya pernah mengikuti dan lulus orientasi tingkat kecamatan yang dibuktikan dengan sertifikat;

9)

Jika ketentuan ayat 8 (delapan) tidak terpenuhi, PAC harus menyelenggarakan kegiatan orientasi politik kader tingkat kecamatan paling lambat 10 (sepuluh) bulan setelah pengesahan susunan Pengurus Harian PAC dan Pimpinan Majelis-Majelis PAC

10) Bagi Pengurus Harian PAC yang tidak lulus orientasi politik kader tingkat kecamatan, maka yang bersangkutan harus diganti sesuai prosedur organisasi;


22

11) DPC menerbitkan…. 11) DPC menerbitkan surat keputusan pemberhentian keanggotan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (8), (9), (10).

Pasal 21 Struktur Organisasi Pimpinan Anak Cabang 1) Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang adalah eksekutif PPP di tingkat kecamatan, yang terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan Wakil Bendahara; 2) Pengurus Harian DPC bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial; 3) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengoordinasi bidang-bidang: a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi; b. Bidang Agama dan Dakwah; c. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; e. Bidang-bidang Pemenangan Pemilu Ranting (Koordinatoriat Ranting) 4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan PAC; 5) Pengurus Harian PAC berjumlah paling sedikit 11 (sebelas) orang, dengan minimal 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan. 6) Pembidangan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan DPC: Pasal 22 Pengesahan Hasil Musancab 1)

Formatur mengajukan pengesahan susunan Pengurus Harian PAC dan Pimpinan Majelis PAC kepada DPC selambat-lambat 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya pelaksanaan Musancab;

2)

DPC memiliki waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan formatur untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan susunan Pengurus Harian PAC dan Pimpinan Majelis PAC dengan melaporkan secara tertulis kepada DPW;

3) Dalam hal…..


23

3)

Dalam hal pelaksanaan Musancab tidak sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting, Musyawarah Ranting Luar Biasa, Musyawarah Luar Negeri, dan Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa,; DPC PPP tidak dapat melakukan pengesahan susunan Pengurus Harian PAC dan Pimpinan Majelis PAC;

4)

Atas persetujuan tertulis DPW, DPC berwenang membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan Muscab yang bertentangan dengan AD/ART dan Petunjuk Pelaksanaan Permusyawaratan PPP;

5)

Jika DPC tidak mengesahkan hasil Musancab, maka tanggungjawab dan wewenang PAC diambilalih DPC dengan menunjuk kepengurusan baru yang diberi mandat untuk melaksanakan Muscab selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditunjuk;

6)

Setiap keputusan DPC sebagaimana diatur dalam pasal 5 (lima) harus mendapatkan persetujuan DPW secara tertulis Pasal 23 Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa

1)

Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian PAC dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Anak Cabang;

2)

Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Anak Cabang atas permintaan secara tertulis oleh lebih 2/3 (dua per tiga) jumlah PR;

3)

Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) berdasarkan keputusan 3. Permintaan tertulis......................... Musyawarah Kerja Ranting;

4)

Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Musyawarah Anak Cabang;

5)

Masa bakti PAC hasil Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa melanjutkan masa bakti PAC sebelumnya.

Bab IV…..


24

BAB IV MUSYAWARAH RANTING Pelaksanaan dan Wewenang Musyawarah Ranting Pasal 24 1)

Musyawarah Ranting selanjutnya disebut Musran merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya yang digelar lima tahun sekali atau satu periode kepengurusan;

2)

Musran digelar setelah pelaksanaan Musancab selambat-lambatnya tanggal 30 April 2017;

3)

Musran dilaksanakan oleh Pengurus Harian Pimpinan Ranting untuk selanjutnya disebut PR;

4)

Waktu pelaksanaan Musran dapat dilaksanakan bersamaan di satu tempat dengan klaster gabungan desa/kelurahan; Tempat pelaksanaan Musran digelar di desa/kelurahan dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2014; 5. Tempat pelaksanaan.........................

5)

6)

Pembiayaan pelaksanaan Musran dibebankan kepada masing-masing Pimpinan Ranting yang dibantu oleh PAC dan/atau DPC;

7)

Musran PPP dapat dilaksanakan oleh PAC PPP atas persetujuan tertulis DPC apabila ketentuan ayat 2 (dua) tidak terpenuhi;.

8)

Apabila Musran tidak terselenggara, maka PAC bersama DPC wajib membentuk Pimpinan Ranting;

9)

Musran harus dihadiri DPC, Pengurus Harian PAC yang diwakili oleh Ketua/ Sekretaris/Wakil Ketua/Wakil Sekretaris Bidang OKK, dan Pengurus Harian PAC yang ditunjuk oleh PAC PPP sebagai Peninjau Musran;

10) Musran berwenang : a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Rantinga.yang disampaikan oleh Pengurus Menilai laporan......................... Harian; b. Menetapkan Program Perjuangan Partai di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan Hasil Ketetapan Muktamar VIII Pondok Gede, Jakarta;

c. Memilih/Menetapkan…..


25

c. Memilih/Menetapkan formatur sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sesuai ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Permusyawaratan PPP, untuk menyusun Pengurus Harian Ranting, Pimpinan Majelis Syari’ah Ranting, Pimpinan Majelis Pertimbangan Ranting, dan Pimpinan Majelis Pakar Ranting; d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu; 11) Acara dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (sepuluh) ditetapkan oleh Musran; 12) Formatur diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah untuk menyusun Pengurus Harian Ranting dan Pimpinan Majelis Ranting; Pasal 25 Mekanisme Pemilihan/Penetapan Formatur 1)

Formatur dipilih sebanyak tiga (3) orang terdiri dari 1 (satu) unsur DPC, 1 (satu) unsur PAC dan 1 (satu) unsur Pimpinan Ranting dengan memerhatikan keterwakilan perempuan;

2)

Formatur dari unsur DPC dan PAC dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya; Formatur dari unsur DPC sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditetapkan oleh DPC sesuai dengan penugasan dan tidak menjadi peserta aktif dalam musran, melainkan hanya bertugas sebagai fasilitator dan verifikator kesesuaian hasil rapat formatur atas pelaksanaan juklak ini;

3)

4)

Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diserahkan kepada panitia sebelum dimulainya persidangan Musran;

5)

Formatur dari unsur Pimpinan Ranting dipilih dalam Musran;

6)

Formatur harus pernah menjadi anggota Dewan Pimpinan PPP baik di DPP atau DPW atau DPC atau PAC maupun Ranting sekurang-kurangnya satu periode kepengurusan;

7)

Anggota Dewan Pimpinan PPP sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima) ditunjukkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai;

8)

Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ayat 4 (empat) dan ayat 5 (lima), DPC dapat membatalkan hasil keputusan dan/atau keterpilihan anggota formatur;

Pasal 26…..


26

Pasal 26 Peserta Musran 1)

Peserta Musran terdiri atas: a. Utusan; b. Peninjau;

2)

Utusan terdiri atas: a. Pengurus Harian Pimpinan Ranting dan Pimpinan Majelis Pimpinan Ranting; b. Anggota atau perwakilan Anggota dari Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga atau sebutan lain yang dipilih oleh anggota PPP setempat; c. Ketua Badan Otonom tingkat ranting/desa/kelurahan atau sebutan lainnya berdasarkan SK yang masih berlaku; d. Dalam hal Ketua Banom berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua dan Sekretaris Banom yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian Banom ditandai dengan surat mandat resmi yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris dan/atau pimpinan rapat Pengurus Harian Banom berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Harian Banom;

3)

Peninjau terdiri atas: a. Perwakilan dari Pengurus Harian DPC dan Pengurus Harian PAC PPP; b. Perwakilan Badan Otonom tingkat ranting/desa/kelurahan;

4)

Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara;

5) 6)

Setiap Utusan Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara; Untuk Utusan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis PR secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara. Pasal 27 Persyaratan Calon

1)

Calon Ketua Pimpinan Ranting dan Sekretaris Pimpinan Ranting harus pernah menjadi pengurus DPP atau DPW atau DPC atau PAC maupun Pimpinan Ranting sekurang-kurangnya satu periode kepengurusan;

2)

Dalam hal ayat (1) tidak terpenuhi, maka Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian PR harus pernah menjadi pengurus organisasi Islam atau organisasi sayapnya, terutama organisasi yang berfusi dengan PPP dan/atau organisasi profesi yang memiliki visi dan misi sejalan dengan PPP, sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti pada masing-masing tingkatannya dan/atau pada kepengurusan 1 (satu) tingkat di atas atau di bawahnya; 3) Dalam hal……


27

3)

Dalam hal ketentuan ayat 2 (dua) tidak terpenuhi, maka Ketua dan Sekretaris Pimpinan Ranting dapat dijabat oleh calon yang memenuhi salah satu dari kriteria berikut; a. Pejabat publik eksekutif b. Anggota legislatif c. Tokoh Agama, tokoh masyarakat atau profesional

4)

Calon Ketua Pimpinan Ranting dan Sekretaris Pimpinan Ranting tidak pernah menjabat selama dua periode berturut-turut atau tidak berturut-turut untuk jabatan yang sama di semua ranting;

5)

Calon Ketua Pimpinan Ranting dan Sekretaris Pimpinan Ranting harus diverfikasi oleh PAC dan mendapatkan persetujuan tertulis DPC;

6)

Calon Ketua Pimpinan Ranting dan Sekretaris Pimpinan Ranting wajib menandatangani pakta integritas yang ditetapkan DPP;

7)

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat 6 (enam), DPC akan menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur AD/ART;

8)

Pengurus Ranting sekurang-kurangnya pernah mengikuti dan lulus orientasi politik kader tingkat ranting yang dibuktikan dengan sertifikat;

9)

Jika ketentuan ayat 8 (delapan) tidak terpenuhi, PR harus menyelenggarakan orientasi kader tingkat ranting selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan setelah pengesahan susunan Pengurus Harian PR dan Pimpinan Majelis-Majelis Pimpinan Ranting;

10) Bagi Pengurus Harian Pimpinan Ranting yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan kader tingkat desa/kelurahan, maka yang bersangkutan harus diganti sesuai prosedur organisasi;. 11) PAC menerbitkan surat keputusan pemberhentian keanggotaan kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting berdasarkan ayat (8), (9), dan (10). Pasal 28 Struktur Organisasi Pengurus Ranting 1) Pengurus Ranting adalah eksekutif PPP di tingkat desa/kelurahan, yang terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara; 2) Pengurus Ranting bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial; 3) Pengurus Ranting dapat membentuk perangkat organisasi di tingkat dusun, rukun warga maupun rukun tetangga;


28

4) Setiap…… 4) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengoordinasi bidang-bidang: a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi; b. Bidang Agama dan Dakwah; c. Bidang Kesehatan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak; d. Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu Anak Ranting (Koordinatoriat Anak Ranting) 5) Pengurus Harian PR berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang, dengan minimal 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan. 6) Pembidangan sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) ditetapkan dengan Surat Keputusan PAC: Pasal 29 Pengesahan Hasil Musran 1)

Formatur mengajukan pengesahan susunan Pengurus Harian Ranting dan Pimpinan Majelis Ranting kepada PAC selambat-lambat 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya pelaksanaan Musran;

2)

PAC memiliki waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan formatur untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan susunan Pengurus Harian Ranting dan Pimpinan Majelis Ranting dengan melaporkan secara tertulis kepada DPC;

3)

Dalam hal pelaksanaan Musran tidak sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting, Musyawarah Ranting Luar Biasa, Musyawarah Luar Negeri dan Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa, PAC PPP tidak dapat melakukan pengesahan terhadap hasil Musran;

4)

Luar Negeri......................... Atas persetujuan tertulis DPC, PAC berwenang Musyawarah membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan Musran yang bertentangan dengan AD/ART dan ketentuan organisasi lainnya;

5)

Jika PAC tidak mengesahkan hasil Musran, maka tanggungjawab dan wewenang PR diambil alih PAC dengan menunjuk kepengurusan baru yang diberi mandat untuk melaksanakan Musran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditunjuk.

6)

Setiap keputusan PAC sebagaimana diatur dalam pasal 5 (lima) harus mendapatkan persetujuan DPC secara tertulis Pasal 30……


29

Pasal 30 Musyawarah Ranting Luar Biasa 1)

Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian PR dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Ranting;

2)

Musyawarah Ranting Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diadakan 2. Musyawarah Ranting Luar......................... setelah diputuskan dalam rapat atas permintaan secara tertulis oleh lebih 2/3 (dua per tiga) jumlah pengurus PR;

3)

Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Musyawarah Ranting;

4)

Masa bakti PR hasil Musyawarah Ranting Luar Biasa melanjutkan masa bakti PR sebelumnya. BAB VI MUSYAWARAH LUAR NEGERI Pelaksanaan dan Wewenang Musyawarah Luar Negeri Pasal 31

1)

Musyawarah Luar Negeri selanjutnya disebut Musyawarah LN merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat perwakilan luar negeri yang digelar lima tahun sekali atau satu periode kepengurusan;

2)

Musyawarah LN digelar selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pelaksanaan Muktamar bagi daerah yang telah memiliki Dewan Pimpinan Luar Negeri untuk selanjutnya disebut DPLN;

3)

Tempat dan waktu pelaksanaan Musyawarah LN diputuskan Pengurus Harian DPLN setelah dikonsultasikan kepada DPP; Musyawarah LN PPP dapat dilaksanakan oleh DPP PPP apabila ketentuan ayat 3 (tiga) tidak terpenuhi;

4)

5)

Pembiyaan pelaksanaan Musyawarah LN dibebankan kepada DPLN dan dalam keadaan tertentu dapat dibantu oleh DPP

6)

Musyawarah LN PPP harus dihadiri DPP, yang diwakili Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Sekretaris Jenderal/Ketua/Wakil Sekjen Bidang OKK/Ketua/Wakil Sekjen Bidang Luar Negeri dan Pengurus Harian DPP yang ditunjuk oleh DPP PPP sebagai peninjau Musyawarah Luar Negeri;


30

7) Musyawarah LN….. 7)

Musyawarah LN berwenang : a. Menilai laporan pertanggungjawaban DPLN yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPLN; b. Menetapkan Program Perjuangan Partai sesuai dengan Hasil Ketetapan Muktamar VIII Surabaya; c. Memilih/Menetapkan formatur sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Permusyawaratan PPP, untuk menyusun Pengurus Harian DPLN, Pimpinan Majelis Syari’ah DPLN, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPLN, dan Pimpinan Majelis Pakar DPLN; d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;

8)

Acara dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (tujuh) ditetapkan oleh Musyawarah Luar Negeri;

9)

Formatur diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah untuk menyusun Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis; Pasal 32 Mekanisme Pemilihan/Penetapan Formatur

1)

Formatur sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) unsur DPP, 1 (satu) unsur Pengurus Harian DPLN, 1 (satu) unsur Majelis DPLN dan 2 (dua) Anggota DPLN dengan memerhatikan keterwakilan perempuan;

2)

Formatur dari unsur DPP, DPLN, Majelis DPLN ditunjukkan melalui Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya;

3)

Formatur dari unsur Majelis DPLN sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) ditetapkan berdasarkan kesepatan Majelis-majelis;

4)

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diserahkan kepada panitia sebelum dimulainya persidangan Musyawarah LN; Formatur dari unsur DPLN dipilih dalam Forum Musyawarah LN

5) 6)

Formatur harus pernah menjadi anggota DPP atau DPW atau DPC maupun PAC, sekurangkurangnya satu periode kepengurusan;

7)

Anggota Dewan Pimpinan PPP sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) ditunjukkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai; 8) Dalam hal…..


31

8)

Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ayat 4 (empat) dan ayat 5 (lima), DPP dapat membatalkan hasil keputusan dan/atau keterpilihan anggota formatur; Pasal 33 Peserta Musyawarah Luar Negeri

1)

Peserta Musyawarah LN terdiri atas: a. Utusan; b. Peninjau;

2)

Utusan terdiri atas: a. Pengurus Harian DPLN dan Pimpinan Majelis DPLN; b. Ketua Badan Otonom perwakilan luar negeri; c. Anggota PPP di Luar Negeri yang memenuhi kriteria ditetapkan dalam Pedoman dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan DPP;

3)

Peninjau terdiri atas: a. Perwakilan dari Pengurus Harian DPP PPP; b. Anggota Majelis DPP, Pimpinan dan Anggota Departemen/Lembaga DPP, serta anggota Badan Otonom perwakilan luar negeri; c. Anggota Fraksi PPP DPR RI dari dapil DKI Jakarta II

4)

Setiap peserta Musyawarah LN mempunyai hak bicara;

5)

Setiap utusan Musyawarah LN mempunyai hak satu (1) suara; Pasal 34 Persyaratan Calon

1)

Calon Ketua DPLN dan Sekretaris DPLN harus pernah menjadi anggota DPP atau DPW atau DPC atau DPLN dan/atau PAC sekurang-kurangnya 1 (satu) periode kepengurusan;

2)

Dalam hal ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPLN harus pernah menjadi pengurus organisasi Islam atau organisasi sayapnya, terutama organisasi yang berfusi dengan PPP dan/atau organisasi profesi yang memiliki visi dan misi sejalan dengan PPP, sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti pada masing-masing tingkatannya dan/atau pada kepengurusan 1 (satu) tingkat di atas atau di bawahnya;

3) Dalam hal…..


32

3)

Dalam hal ketentuan ayat 2 (dua) tidak terpenuhi, maka Ketua dan Sekretaris DPLN dapat dijabat oleh calon yang memenuhi salah satu dari kriteria berikut; a. pejabat publik eksekutif b. anggota legislatif c. tokoh agama, tokoh masyarakat atau profesional

4)

Calon Ketua DPLN dan Sekretaris DPLN tidak pernah menjabat selama dua periode berturutturut atau tidak berturut-turut untuk jabatan yang sama di semua DPLN;

5)

Calon Ketua DPLN dan Sekretaris DPLN harus diverifikasi oleh DPP.

6)

Calon Ketua DPLN dan Sekretaris DPLN wajib menandatangani pakta integritas yang ditetapkan DPP;

7)


8)

Pengurus Harian DPLN sekurang-kurangnya pernah mengikuti dan lulus Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) tingkat luar negeri yang dibuktikan dengan sertifikat;

9)

Jika ketentuan ayat 8 (delapan) tidak terpenuhi, DPLN harus menyelenggarakan kegiatan Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) tingkat luar negeri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan setelah pengesahan susunan Pengurus Harian DPLN dan Pimpinan MajelisMajelis DPLN;

10) Bagi Pengurus Harian DPLN yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan kader tingkat luar negeri, maka yang bersangkutan harus diganti sesuai prosedur organisasi; 11) DPP menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian keanggotaan kepengurusan Dewan Pimpinan Luar Negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (8), (9), (10) berdasarkan pengajuan dari DPLN; Pasal 35 Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Luar Negeri 1)

Pengurus Harian Dewan Pimpinan Luar Negeri adalah eksekutif PPP di negara perwakilan yang terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara; 2) Pengurus Harian……


33

2)

Pengurus Harian DPLN bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial;

3)

Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris masing-masing membidangi bidang-bidang antara lain: a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi; b. Bidang Agama dan Dakwah; c. Bidang Teknologi dan Informasi; d. Bidang Advokasi Hukum dan HAM; e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; f. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan.

4)

Pengurus Harian DPLN berjumlah paling sedikit 13 (tiga belas) orang, dengan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan.

5)

Pembidangan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) ditetapkan dengan Surat Keputusan DPP.

Pasal 36 Pengesahan Hasil Musyawarah Luar Negeri

Pasal 36.........................

1)

Formatur mengajukan pengesahan susunan Pengurus Harian DPLN dan Pimpinan Majelis DPLN kepada DPP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya pelaksanaan Musyawarah Luar Negeri;

2)

DPP memiliki waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan formatur untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan susunan Pengurus Harian DPLN dan Pimpinan Majelis DPLN;

3)

Dalam hal pelaksanaan Musyawarah LN tidak sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting, Musyawarah Ranting Luar Biasa, Musyawarah Luar Negeri danMusyawarah Luar Negeri Luar Biasa, DPP PPP tidak dapat melakukan pengesahan terhadap susunan Pengurus Harian DPLN dan Pimpinan Majelis DPLN;

4)

DPP berwenang membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan Musyawarah LN yang bertentangan dengan AD/ART dan Petunjuk Pelaksanaan Permusyawaratan PPP;

5)

Jika DPP tidak mengesahkan hasil Musyawarah LN, maka tanggungjawab dan wewenang DPLN diambil alih DPP dengan menunjuk kepengurusan baru yang diberi mandat untuk melaksanakan Musyawarah Luar Negeri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditunjuk.


34

Pasal 37….. Pasal 37 Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa 1)

Musyawarah LN Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPLN dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah LN;

2)

Musyawarah LN Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja LN atas permintaan secara tertulis oleh lebih 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota DPLN;

3)

Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota DPLN;

4)

Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah LN Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Musyawarah LN;

5)

Masa bakti DPLN hasil Musyawarah LN Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPLN sebelumnya.

Pasal 38......................... Pasal 38 Tata Cara Pelaksanaan Muswil, Muswilub, Muscab, Muscablub, Musyawarah LN, Musyawarah LN Lub, Musancab, Musancablub, Musran, Musranlub 1)

Muswil dihadiri dan dibuka oleh DPP;

2)

Muscab dihadiri dan dibuka oleh DPP dan/atau DPW;

3)

Musyawarah LN dihadiri dan dibuka oleh DPP;

4)

Musancab dihadiri dan dibuka oleh DPW dan/atau DPC;

5)

Musran dihadiri dan dibuka oleh DPC dan/atau PAC; Pasal 39 Susunan Acara terdiri atas ;

1)

Pembukaan;

2)

Pembacaan Ayat suci Al Qur’an;


35

3) Menyanyikan…… 3)

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;

4)

Menyanyikan Mars PPP;

5)

Membacakan Prinsip Perjuangan PPP;

6)

Sambutan Panitia Pelaksana, Sambutan Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya, dan apabila dimungkinkan terdapat sambutan pejabat terkait di pemerintahan sesuai tingkatannya;

7)

Sambutan DPP untuk pelaksanaan Muswil, Sambutan DPP dan/atau DPW untuk pelaksanaan Muscab, Sambutan DPW dan/atau DPC untuk pelaksanaan Musancab, Sambutan DPC dan/atau PAC untuk pelaksanaan Musran;

8)

Do’a / penutup;

9)

Ramah tamah/agenda lainnya Pasal 40 Kepanitiaan

Pasal 40.........................

1)

Dalam penyelenggaraan Muswil, Muswilub, Muscab, Muscablub, Musancab, Musancablub, Musran, Musranlub, Musyawarah LN dan Musyawarah LN Lub Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatkannya membentuk dan menerbitkan Surat Keputusan tentang kepanitiaan yang terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.

2)

Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) berdasarkan hasil Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 1.

DPC yang pernah berubah nomenkelatur menjadi DPD dan PAC yang pernah berubah nomenkelatur menjadi DPC pada rentang waktu 17 Oktober 2014 sampai dengan 08 April 2016 dianggap memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama sesuai tingkatannya;

2. Hal-hal……


36

2.

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan;

3.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Permusyawaratan ini, maka seluruh Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan Permusyawaratan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;

4.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua Umum,

Ir. H. M. Romahurmuziy, MT.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 13 Sya’ban, 1437 H 20 Mei, 2016 M DEWAN PIMPINAN PUSAT PENGURUS HARIAN Sekretaris Jenderal,

H. Arsul Sani, SH., M.Si


37

2016. Tentang

Recommend Documents