KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 391/K/X-X.3/12/2016 TENTANG PEMINDAHAN TEMPAT TUGAS PARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DENGAN PERAN KETUA TIM PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa berdasarkan ketentuan Kepegawaian, untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dapat diadakan pemindahan tempat tugas;
b.
bahwa dalam rangka memperluas pengalaman, menjaga independensi, integritas dan profesionalisme serta untuk memenuhi formasi Peran Pemeriksa serta memastikan kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan dipandang perlu dilaksanakan tour of area sebagai pertimbangan pola karier bagi pegawai dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa melalui pemindahan tempat tugas;
c.
bahwa berdasarkan konsideran huruf a. dan b. diatas, pemindahan tempat tugas pegawai ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
:
1.
Undang-Undang Keuangan;
Nomor
15
Tahun
2006
tentang
Badan
Pemeriksa
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4.
Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
5.
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diperbaharui terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/IXIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
6.
Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 366/K/X-XIII.2/9/2010 tentang Pemindahan Pegawai Non Struktural Pada Pelaksana BPK;
7.
Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 455/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Petunjuk Teknis Pola Karier Pegawai di Lingkungan Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
8.
Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 349/K/X-XIII.2/7/2012 tentang Penetapan Kembali Formasi Peran Pemeriksa pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2012;
9.
Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 662/K/X-XIII.2/11/2013 tentang Pedoman Pola Pemindahan Pemeriksa di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.
10.
Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 44/K/XX.3/02/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dalam bidang Kepegawaian kepada Pejabat Struktural pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. M E M U T U S K A N
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Memindahkan tempat tugas para Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari unit kerja lama sebagaimana tercantum dalam lajur 5 ke unit kerja baru sebagaimana tercantum dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini
KEDUA
:
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam DIKTUM PERTAMA mulai aktif dan melakukan presensi di unit kerja baru paling lama 3 bulan sejak Keputusan ini ditetapkan
KETIGA
:
Penempatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam DIKTUM PERTAMA pada tingkat unit kerja Eselon III.A diatur lebih lanjut oleh Auditor Utama Keuangan Negara/Kepala Perwakilan dan tembusannya disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia paling lama 1 bulan sejak Keputusan ini ditetapkan
KEEMPAT
:
Biaya yang berhubungan dengan pemindahan tempat tugas tersebut dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
KELIMA
: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Jakarta 30 Desember 2016
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd. Hendar Ristriawan, S.H., M.H. NIP 195803211978021001 Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta; Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta; Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta; Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya; Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung; Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22.
Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan; Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang; Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Banjarmasin; Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru; Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara di Aceh; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I di Semarang; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I di Surabaya; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Batam, Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Makassar dan Kendari; Para Tortama KN, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Sumber Daya Manusia serta para Kepala Bagian pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal; Kepala Kantor Perwakilan c.q. Kepala Sekretariat Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara; Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Sekretariat Jenderal; Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK dan Program Pemeriksaan Keuangan Negara, Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK, Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara; Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN (Persero) di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar; Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Kendari.
Petikan Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 391 /K/X-X.3/12/2016 TANGGAL : 30 Desember 2016 NO
PANGKAT GOLONGAN 3
JABATAN
Pembina Tk. I IV/b
Pemeriksa Madya
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Auditorat Utama Keuangan Negara I
2 Fitriyah, S.E., MAcc. 197411071995022001
Pembina IV/a
Pemeriksa Madya
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Auditorat Utama Keuangan Negara I
3 Ikawani Girsang, S.E., MAB., Ak. 197010201997032002
Pembina IV/a
Pemeriksa Madya
BPK Perwakilan Provinsi Riau
Auditorat Utama Keuangan Negara II
4 Musthykaningsih, S.E., MAB., Ak. 197009271997032001
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
BPK Perwakilan Provinsi Jambi
Auditorat Utama Keuangan Negara II
5 Gracia Septiana Dewi, S.E.,M.Acc.,Ak. 197609282003122009
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Auditorat Utama Keuangan Negara II
6 Zaki Nofaldi, S.E., M.Si. 198308232006041004
Penata III/c
Pemeriksa Muda
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Auditorat Utama Keuangan Negara II
7 Vina Herdiani, S.E. 197112101997032003
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Auditorat Utama Keuangan Negara II
8 Sri Andayani, S.E., MAB., Ak., CA. 197111041998032002
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Auditorat Utama Keuangan Negara IV
9 Hery Budi Setyawan, S.E., M.M., CFE, Ak, CA. 197907222003121003
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Auditorat Utama Keuangan Negara IV
10 Yunia Handayani, S.E., Ak. 197606212005012006
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Auditorat Utama Keuangan Negara V
Pembina IV/a
Pemeriksa Muda
Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Auditorat Utama Keuangan Negara V
1
NAMA NIP 2
1 Esther Retziana Pangaribuan, S.E., M.Si., CA. 196507031994032001
11 Leonardo Aritonang, S.E., M.M., Ak. 196705141998031003
4
UNIT KERJA LAMA 5
KETERANGAN BARU 6
7
NO
NAMA NIP 2
PANGKAT GOLONGAN 3
JABATAN
12 Narita Dewi, S.E., M.Si., Ak. 197810092006042003
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
Auditorat Utama Keuangan Negara IV
BPK Perwakilan Provinsi Aceh
13 Vivi Lunedi Basyiruddin, S.E., M.Si., Ak. 197404011998032004
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
BPK Perwakilan Provinsi Riau
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
14 Yunaldi, S.E., Ak. 196707051996031002
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
15 Yuli Lutfiah, S.T., M.Si. 197411222000032002
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
16 Rulita Andri Astuti, SE.Ak 198103042006042005
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
Auditorat Utama Keuangan Negara VII
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Penata III/c
Pemeriksa Muda
Auditorat Utama Keuangan Negara I
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
18 Edi Perwiranto S.E. 196104111983031005
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
Auditorat Utama Keuangan Negara II
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
19 Lusi Rakhmawati, S.T., M.M. 197403061999032002
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
Auditorat Utama Keuangan Negara IV
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Pembina IV/a
Pemeriksa Madya
BPK Perwakilan Provinsi Aceh
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
BPK Perwakilan Provinsi Aceh
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penata III/c
Pemeriksa Muda
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Pembina IV/a
Pemeriksa Madya
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
1
17 Medy Yudistira, S.E., Ak., CA. 198010122006041009
20 Gatut Turseno, S.T., M.M. 196909071999031003 21 Cut Putri Nehrisyah, S.E., CFE, Ak., CA. 198010132003122003 22 Irwan Tjahyadi, S.E. 197003111998031002 23 Nurliah S.E., M.M. Ak., CA. 196910071997032002
4
UNIT KERJA LAMA 5
KETERANGAN BARU 6
7
NO
PANGKAT GOLONGAN 3
JABATAN
24 Eka Suryaning Wulan, S.E. 197408081998032001
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Auditorat Utama Keuangan Negara VII
25 Maria Dessy Purwita, S.E., Ak. 197912192005012005
Penata Tk. I III/d
Pemeriksa Muda
Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Auditorat Utama Keuangan Negara VII
1
NAMA NIP 2
4
UNIT KERJA
KETERANGAN
LAMA 5
BARU 6
Daftar ini memuat nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 25 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL ttd. Hendar Ristriawan, S.H., M.H. NIP 195803211978021001
7
