2016 TENTANG

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR. /KEPMEN-KP/2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK PERIKANAN PADA JABATAN KERJA AHLI UTAMA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin kompetensi dan standardisasi pada jabatan kerja ahli utama pembangunan kelautan dan perikanan maka perlu penguasaan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Pada Jabatan Kerja Ahli Utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

-2-

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK PERIKANAN PADA JABATAN KERJA AHLI UTAMA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. KESATU

: Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Pada Jabatan Kerja Ahli Utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Standar Kompetensi Kerja Khusus Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Pada Jabatan Kerja Ahli Utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai acuan untuk menjamin kompetensi dan standardisasi pada jabatan kerja ahli utama pembangunan kelautan dan perikanan.

KEEMPAT

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal November 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

DAN

TAHUN 2016

TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS KATEGORI PERTANIAN KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK PERIKANAN PADA JABATAN KERJA AHLI UTAMA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipunggungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan

salah

satu

misi

yang

terkait

dengan

KKP,

yakni

“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan

1

kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah

laut

nasional

untuk

mempertahankan

kedaulatan

dan

meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dapat optimal bila

sumber

daya

manusia

dapat

memenuhi

kompetensi

yang

diharapkan, dengan menjalani uji kompetensi yang menjamin sumber daya manusia tersebut mampu meningkatkan kualitas dalam suatu bidang kompetensi di wilayah kerja. Sebagai acuan dalam menguji kompetensi

sumber

daya

manusia

standar

kompetensi

perlu

diperhatikan. Guna terwujudnya capaian pembangunan sektor kelautan dan perikanan maka diperlukan adanya Standar Kompetensi Kerja Khusus dalam Ahli Utama Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan sesuai dengan nilai-nilai kapabilitas yang dipandang memiliki pemikiran yang holistik. Adapun nilai-nilai tersebut antara lain: 1) Desperation (tanggung jawab terhadap penugasan); 2) Share vision (saling membagi dan menyatukan visi antar unit kerja KKP); 3) Sustainability (pengaturan untuk keberlanjutan); 4) Ownership (amanah dan kedaulatan); 5) Passion (fokus dan tuntas untuk kesejahteraan rakyat); 6) Possesive (rasa memiliki); 7) Pragmatis (berpikir simpel); 8) Sistemik dan sistematis;

2

9) Empirik; 10) Keberanian dan keterbukaan. Kesepuluh nilai tersebut memiliki unsur kompleksitas dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin profesional atau ahli, sebagai wujud konsekwensi dari jabatan yang diembannya dan diharapkan memiliki kompetensi

dalam

Pembangunan

menyusun

Sektor

dan

Kelautan

mengimplementasikan

dan

Perikanan.

Untuk

Strategi dapat

memperoleh pengakuan kompetensi oleh publik dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, maka seorang pemimpin harus

mengikuti uji kompetensi

dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Khusus Pada Jabatan Kerja

Ahli

Utama

Pembangunan

Kelautan

dan

Perikanan.

3

B. Pengertian 1. Perikanan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 2. Ikan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 3. Laut Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. 4. Kelautan Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang. 5. Pulau Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi 6. Kepulauan Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan pulau lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulaupulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

4

7. Pembangunan Kelautan Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan

ekonomi,

pemerataan

kesejahteraan,

dan

keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut. 8. Sumber Daya Kelautan Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. 9. Sumber Daya Ikan Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. 10. Pengelolaan Kelautan Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut. 11. Pengelolaan Ruang Laut Pengelolaan

Ruang

Laut

adalah

perencanaan,

pemanfaatan,

pengawasan, dan pengendalian ruang Laut. 12. Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik

Indonesia

yang

memegang

kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13. Pemerintah Daerah Pemerintah

Daerah

adalah

kepala

daerah

sebagai

unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 14. Pembudidayaan ikan Pembudidayaan

ikan

adalah

kegiatan

untuk

memelihara,

membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam

lingkungan

yang

terkontrol,

termasuk

kegiatan

yang

5

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 15. Nelayan Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 16. Petambak Garam Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman. 17. Penangkapan ikan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

mengangkut,

menyimpan,

mendinginkan,

menangani,

mengolah, dan/atau mengawetkannya. 18. Pengelolaan perikanan semua

upaya,

pengumpulan

termasuk informasi,

proses analisis,

yang

terintegrasi

perencanaan,

dalam

konsultasi,

pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang

diarahkan

untuk

mencapai

kelangsungan

produktivitas

sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. 19. Pendekatan interdisipliner Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu 20. Pendekatan multidisipliner Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam beberapa disiplin ilmu 21. Pendekatan transdisipliner Pendekatan transdisipliner adalah pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam lintas disiplin ilmu 22. Illegal Fishing (Penangkapan ikan secara ilegal) Penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara

6

C. Penggunaan SKKK Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing: 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan a. Memberikan

informasi

untuk

pengembangan

program

dan

kurikulum. b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. 2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja a. Membantu dalam rekrutmen. b. Membantu penilaian unjuk kerja. c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan. d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri. 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi a. Sebagai

acuan

dalam

merumuskan

paket-paket

program

sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi. D. Komite Standar Kompetensi 1. Komite standar kompetensi Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 7 menyebutkan bahwa “dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan”. Maka sesuai dengan pasal sebagaimana

disebutkan

diatas

fungsi

perumusan

dan

pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan melekat pada fungsi Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

dan

Pemberdayaan

7

Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Tim Perumus Tabel

1.

Susunan

Tim

Perumus

RSKKK

Kategori

Pertanian

Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Pada Jabatan Kerja Ahli Utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan

NO

NAMA

INSTANSI/LEMBAGA

1

2

3

JABATAN DALAM TIM 4

1.

Ir. Surono, M.Phil

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

2.

Drs. Mulyoto, MM

Pusat Pelatihan KP, KKP

3.

Drs. Ir. Asrizal Tatang


4.

Prof. Ir. Hari Eko Irianto

5.

Ir. Artati Widiarti, M.A

6.

Dr. Ir. Toni Ruchimat, M.Sc

7.

Drs. Riyanto Basuki, M.Si

8.

Ir. Coco Kokarkin Sutrisno, M.Sc

Direktorat Pakan, KKP

Anggota

9.

Sanromo, A.Pi, M.Ed


Anggota

10.

Drs. Inda Mapiliandari, M.Si


Anggota

11.

Moch. Muchlisin, A.Pi, MP

Pusat Pelatihan KP, KKP

Anggota

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, KKP Direktorat Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan, KKP Direktorat Pengelolaan SDI, KKP Direktorat Jasa Kelautan, KKP

Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

8

3. Tim Verifikasi Tabel

2.

Susunan

Tim

verifikasi

RSKKK

Kategori

Pertanian

Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Pada Jabatan Kerja Ahli Utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan NO 1 1.

NAMA 2 Wahyu Jati Purnaningsih, S.Sos, M.Si

2.

Luvianto Surya S, S.H

3.

Nandarningtiyas Laras P, S.Pi

INSTANSI/LEMBAGA 3 Pusat Pelatihan KP, BPSDMPKP Pusat Pelatihan KP, BPSDMPKP Pusat Pelatihan KP, BPSDMPKP

JABATAN DALAM TIM 4 Ketua Anggota Anggota

9

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS A. Pemetaan Standar Kompetensi TUJUAN UTAMA Merumuskan Strategi pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan secara tepat dan akurat sehingga tercipta kedaulatan,ke sejahteraan dan keberlanjutan masyarakat nelayan,pemb udidaya ikan , pengolah ikan,petambak garam dan masyarakat pesisir lautan dan pulaupulau kecil.

FUNGSI KUNCI

FUNGSI UTAMA

Menyusun Strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan

Merencanakan Strategi pembangunan KP

Menganalisa Strategi Pembangunan kelautan dan Perikanan

Melaksanakan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Mengidentifika si strategi pengembangan KP

FUNGSI DASAR Mengembangkan keputusan strategis nasional bidang keilmuan kelautan dan perikanan untuk menghasilkan kebijakan karya kreatif, original, dan teruji Mengembangkan model perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam Mengembangkan strategi jaminan mutu hasil perikanan Memecahkan permasalahan bidang kelautan dan perikanan melalui pendekatan interdisipliner, multidispliner, dan transdisipliner Mengembangkan/menetapka n strategi batas wilayah kelautan Mengembangkan strategi mencegah, menghalangi dan memberantas Ilegal fishing

Mengkoordinasikan pengelolaan wilayah pesisir Menerapkan Strategi Pengembangan sektor KP

Menetapkan strategi penetapan bidang usaha tertutup dan yang terbuka dalam penanaman modal Mengembangankan strategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional Menetapkan strategi kebijakan pembangunan moratorium perikanan

10

TUJUAN UTAMA

FUNGSI KUNCI

FUNGSI UTAMA

FUNGSI DASAR Mengembangankan strategi perlindungan satwa perikanan

Melaporkan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Mengevaluasi Strategi

Mengembangkan strategi pengaturan pembatasan penggunaan alat tangkap untuk kelestarian sumberdaya Mengembangankan disiplin ASN dalam pelayanan perijinan perikanan

Merekomenda sikan Strategi Pembangunan KP

Mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional Mengembangkan strategi pengembangan SDM perikanan

11

B. Daftar Unit Kompetensi NO

Kode Unit

1.

A.03.001.01

2.

A.03.002.01

3.

A.03.003.01

4.

A.03.004.01

5.

A.03.005.01

6.

A.03.006.01

7.

A.03.007.01

8.

A.03.008.01

9.

A.03.009.01

10. A.03.010.01 11. A.03.011.01 12. A.03.012.01 13. A.03.013.01 14. A.03.014.01 15. A.03.015.01

Judul Unit Kompetensi Mengembangkan keputusan strategis nasional bidang keilmuan kelautan dan perikanan untuk menghasilkan kebijakan karya kreatif, original, dan teruji Memecahkan permasalahan bidang kelautan dan perikanan melalui pendekatan interdisipliner, multidispliner, dan transdisipliner Mengembangkan model perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam Mengembangkan strategi jaminan mutu hasil perikanan Mengembangkan/menetapkan strategi batas wilayah kelautan Mengembangkan strategi mencegah, menghalangi dan memberantas Ilegal fishing Mengkoordinasikan pengelolaan wilayah pesisir Menetapkan strategi penetapan bidang usaha tertutup dan yang terbuka dalam penanaman modal Mengembangankan strategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional Menetapkan strategi kebijakan pembangunan moratorium perikanan Mengembangankan disiplin ASN dalam pelayanan perijinan perikanan Mengembangankan strategi perlindungan satwa perikanan Mengembangkan strategi pengaturan pembatasan penggunaan alat tangkap untuk kelestarian sumberdaya Mengembangkan strategi pengembangan SDM perikanan Mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

12

NO

Kode Unit

16. A.03.016.01

Judul Unit Kompetensi Memimpin, dan mengembangkan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

C. Uraian Unit Kompetensi

13

KODE UNIT

: A.03.001.1

JUDUL UNIT

: Mengembangkan keputusan strategis nasional bidang keilmuan kelautan dan perikanan untuk menghasilkan kebijakan karya kreatif, original, dan teruji DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam bidang

mengembangkan keputusan strategis nasional keilmuan

kelautan

dan

perikanan

untuk

menghasilkan kebijakan karya kreatif, original dan teruji.......... ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengidentifikasi data

dan informasi pengembangan keputusan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5.

1.6. 2. Melakukan kajian

dan praktek untuk pengembangan strategi bidang KP untuk menghasilkan karya kreatif, original dan teruji

2.1. 2.2.

2.3. 2.4.

KRITERIA UNJUK KERJA Jenis data dan informasi strategis nasional bidang kelautan dan perikanan ditentukan. Kebutuhan keputusan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan ditentukan. Sistem dan cara pengembangan keputusan untuk formulasi kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikaan ditentukan. Tim/personil untuk pengembangan kebijakan bidang kelautan dan perikanan disusun. Kebutuhan tenaga ahli untuk pengembangan kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikaan teridentfikasi. Infrastruktur pengembangan strategis ditentukan. Pengkajian kinerja penerapan pengetahuan dan teknologi diidentifikasi. Kajian dan penerapan alternatif keputusan strategis nasional bidang KP untuk menghasilkan kebiijakan yang kreatif, inovatif, original dan teruji dilaksanakan. Evaluasi kinerja penerapan alternatif keputusan strategis nasional bidang KP dilakukan. Analisis komprehensif alternatif keputusan bidang KP dengan pendekatan inter, multi dan transdisipliner dilasanakan.

14

ELEMEN KOMPETENSI 2.5.

2.6. 3.1

3. Memberikan

rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan praktek profesional

3.2 3.3 3.4 4.1

4. Membuktikan

legalitas hak atas kekayaan intelektual

4.2 4.3

KRITERIA UNJUK KERJA Kesimpulan kajian dan penerapan alternatif keputusan bidang KP dirumuskan dalam bentuk opsi-opsi kebijakan. Ketepatan kajian terhadap penerapan ditentukan. Laporan hasil kajian dan penerapan dibuat. Laporan hasil kajian dan praktek dipresentasikan. Diskusi hasil kajian berupa opsi-opsi kebijakan yang melibatkan pihak-pihak terkat dilakukan. Kebijakan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan hasil kajian, penerapan dan diskusi direkomendasikan. Keputusan strategi nasional di bidang ilmu KP diidentifikasi. Hasil karya kreatif, inovatif, original dan teruji didentifikasi. Hak atas kekayaan intelektual dibuktikan.

BATASAN VARIABEL 1. Konteks variabel 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi data dan informasi pengembangan keputusan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan, Melakukan kajian dan praktek untuk pengembangan strategi bidang KP untuk menghasilkan karya kreatif,

original

berdasarkan

dan

hasil

teruji,

kajian

serta dan

memberikan

praktek

rekomendasi

profesional

dalam

Mengembangkan keputusan strategis nasional bidang keilmuan kelautan dan perikanan untuk menghasilkan kebijakan karya kreatif, original dan teruji. 1.2 Jenis data dan informasi strategis nasional dapat mencakup semua data dan informasi yang mempunyai dampak yang luas secara nasional bila tidak dikumpulkan dan dikelola dengan baik dan benar. Sebagai contoh: data estimasi potensi sumberdaya ikan Indonesia yang tidak diperoleh dengan metoda dan analisis yang

15

benar dan dipercaya akan mengakibatkan kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan nasional yang diambil akan salah. 1.3 Keputusan strategis nasional dapat mencakup semua keputusan yang diambil untuk suatu tujuan atau kepentingan tertentu dan memiliki dampak yang luas secara nasional yang mungkin akan mempengaruhi stabilitas nasional bila keputusan yang diambil tidak tepat. 1.4 Sistem dan cara pengembangan dapat mencakup rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka pengembangan suatu keputusan. 1.5 Tenaga ahli dapat mencakup orang yang mahir, mengerti, dan sangat paham mengenai bidang ilmu atau ketrampilan kelautan dan perikanan. Untuk pengembangan keputusan bidang kelautan dan perikanan dapat melibatkan tenaga ahli bidang pengelolaan perikanan, teknologi penangkapan, konservasi dan sosial ekonomi. 1.6 Infrastruktur pengembangan dapat mencakup semua fasilitas yang diperlukan dan disediakan untuk mendukung, memmbantu dan mempermudah nasional

aktivitas

bidang

pengembangan

kelautan

dan

keputusan

perikanan,

yang

strategis meliputi

infrastruktur keras (Physical Hard Infrastructure), infrastruktur keras

non-fisik

(Non

–

Physical

Hard

Infrastructure)

dan

infrastruktur lunak (Soft Infrastructure). 1.7 Kebiijakan

yang

kreatif,

inovatif,

original

dan

teruji

dapat

mencakup semua kebijakan yang bertujuan untuk memecahkan suatu kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda (out of the box), tidak umum, orisinil, membawa hasil yang tepat dan bermanfaat

bagi

semua

orang

serta

telah

melalui

proses

pengkajian dan penerapan. 1.8 Pendekatan inter, multi dan transdisipliner

dapat mencakupi:

pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait.

16

2. Peralatan dan perlengkapan 2.1

Peralatan 2.1.1 Komputer/laptop 2.1.2 Referensi/acuan 2.1.3 Data statistik (dalam bentuk buku atau soft-file) 2.1.4 Ruang diskusi 2.1.5 Jariangan internet 2.1.6 Alat komunikasi 2.1.7 Alat transportasi

2.2

Perlengkapan 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan 3.1

Undang –undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

3.2

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

3.3

Peraturan

Pemerintah

Nomor

30

Tahun

2008

tentang

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan 4. Norma dan standar 4.1

Norma (Tidak ada.)

4.2

Standar (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian 1.1

Konteks penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam mengembangkan keputusan strategis nasional bidang keilmuan kelautan dan perikanan untuk menghasilkan kebijakan karya kreatif, original dan teruji.

1.2

Penilaian dapat dilakukan dengan cara penilaian portofolio dan praktek di tempat kerja.

17

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.) 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3.1

Pengetahuan 3.1.1. Pengetahuan tentang komunikasi 3.1.2. Pengetahuan tentang penelitian/riset 3.1.3. Pengetahuan analisis kajian 3.1.4. Pengetahuan tentang teknologi informasi

3.2

Keterampilan 3.2.1. Penguasaan terhadap alat-alat laboratorium 3.2.2. Menganalisis/mengkaji secara akurat 3.2.3. Melakukan praktek secara tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan 4.1

Tepat

dalam

menganalisa

rekomendasi

yang

teruji

dalam

yang

teruji

dalam

pengembangan pengetahuan dan teknologi 4.2

Tepat

dalam

memberikan

rekomendasi

pengembangan pengetahuan dan teknologi 5. Aspek kritis 5.1

Ketepatan dalam menganalisa dan menghasilkan rekomendasi yang teruji dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi melalui riset dan praktek

18

KODE UNIT

:

A.03.002.1

JUDUL UNIT

: Memecahkan permasalahan bidang kelautan dan perikanan melalui pendekatan interdisipliner, multidispliner, dan transdisipliner DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan

dan

memecahkan

permasalahan

perikanan

sikap

melalui

yang

dibutuhkan

bidang

pendekatan

kelautan

dalam dan

interdisipliner,

multidispliner, dan transdisipliner.......... ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengidentifikasi permasalahan di bidang kelautan dan perikanan

2. Melakukan analisis permasalahan

3. Merekomendasikan pemecahan masalah

4. Memecahkan masalah

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Permasalahan strategis yang timbul di sektor kelautan dan perikanan diidentifikasi. 1.2. Klasifikasi permasalahan strategis dibuat. 1.3. Metoda dan teknik pemecahan permasalahan yang efektif, efisien dan tepat sasaran diidentifikasi. 1.4. Metode dan teknik pemecahan permasalahan yang efektif dan tepat sasaran dipilih. 1.5. Tim pokja yang akan melakukan pemecahan permasalahan ditentukan. 1.6. Tenaga ahli yang dibutuhkan sebagai narasumber untuk pemecahan permasalahan sektor kelautan dan perikanan diidentifikasi. 2.1 Metoda dan teknik pemecahan permasalahan ditentukan. 2.2 Alternatif pemecahan masalah diidentifiksi dan dianalisis. 2.3 Hasil analisis pemecahan masalah dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan trans disipliner dirumuskan. 3.1 Diskusi rumusan hasil analisis dengan pihak-pijak terkait dilakukan. 3.2 Rekomendasi pemecahan masalah strategis sektor kelautan dan perikanan diputusan. 4.1 Hasil analisa masalah secara inter ,multi dan trans disipliner dipetakan. 4.2 Solusi dibuat untuk kesejahteraan rakyat.

19

BATASAN VARIABEL 1. Konteks variabel 1.1

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi permasalahan di

bidang

kelautan

dan

perikanan,

melakukan

analisis

permaslahan, serta merekomendasikan pemecahan masalah dalam memecahkan melalui

permasalahan

pendekatan

bidang

kelautan

interdisipliner,

dan

perikanan

multidispliner,

dan

transdisipliner. 1.2

Klasifikasi dapat meliputi penggolongan permasalahan yang telah teridentifikasi berdasarkan persamaan yang dimiliki atau kriteria tertentu yang ditetapkan.

1.3

Metode dan teknik mencakup cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini adalah untuk mendapatkan pemecahan masalah yang efektif, efisien dan tetap sasaran.

1.4

Pendekatan inter, multi, dan transdisipliner menggunakan

mencakup analisis

pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam

satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait. 2. Peralatan dan perlengkapan 2.1

Peralatan 2.1.1 Komputer/ laptop dan printer 2.1.2 Ruang kerja/ruang diskui 2.1.3 Koneksi internet 2.1.4 Referensi/acuan 2.1.5 Alat komunikasi 2.1.6 Alat transportasi

2.2

Perlengkapan 2.2.1 Alat tulis kantor


Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

20

3.2

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

3.3

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan

4. Norma dan standar 4.1

Norma (Tidak ada.)

4.2



Konteks penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam memecahkan permasalahan bidang kelautan dan perikanan melalui

pendekatan

interdisipliner,

multidispliner,

dan

transdisipliner. 1.2

Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara, portofolio, dan praktek di tempat kerja.


Pengetahuan 3.1.1 Pengetahuan tentang komunikasi 3.1.2 Pengetahuan tentang kemasyarakatan 3.1.3 Pengetahuan tentang hukum 3.1.4 Pengetahuan tentang kelautan dan perikanan

3.2

Keterampilan 3.2.1. Merencanakan metoda dan teknik pemecahan masalah 3.2.2. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan

21

3.2.3. Mendiskusikan dan merumuskan rekomendasi pemecahan masalah 3.2.4. Mengorganisasi tim 4. Sikap kerja yang diperlukan 4.1

Cermat dalam menganalisis masalah

4.2

Tepat dalam merumuskan rekomendasi pemecah permasalahan

4.3

Tegas di dalam memimpin dan mengorganisasikan tim

5. Aspek kritis 5.1

Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan

5.2

Kemampuan merumuskan rekomendasi pemecah permasalahan melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner

22

KODE UNIT

:

A.03.003.1

JUDUL UNIT

: Mengembangkan model perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan

dan

mengembangkan pemberdayaan

sikap model

nelayan,

yang

dibutuhkan

perlindungan pembudidaya

ikan

dalam dan dan

petambak garam.......... ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA 1. Mengidentifikasi model 1.1. Permasalahan dan isu strategis mengenai perlindungan dan pemberdayaan petambak kebijakan perlindungan garam diidentifikasi. dan pemberdayaan 1.2. Kebijakan-kebijakan perlindungan dan nelayan pembudidaya pemberdayaan diidentifikasi. ikan dan petambak 1.3. Referensi pustaka perlindungan dan garam pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam diidentifikasi. 2. Melakukan analisis 2.1. Hasil identifikasi kebijakan dirumuskan. model kebijakan 2.2. Kesesuaian antara kebijakan dengan perlindungan dan peraturan perundang-undangan pemberdayaan nelayan ditetapkan. pembudidaya ikan dan 2.3. Validasi kebijakan dilakukan. petambak garam 2.4. Analisa kemungkinan tumpang tindih (overlap) kebijakan dilakukan. 2.5. Pendekatan analysis inter, multi, dan transdisipliner diidentifikasi. 3. Melakukan analisis 3.1. Hasil identifikasi permasalahan di lapangan kebijakan perlindungan dirumuskan. dan pemberdayaan 3.2. Kesesuaian antara kebijakan dengan nelayan pembudidaya kondisi lapangan dikaji. dan petambak garam 3.3. Dampak sistemik kebijakan dikaji. 3.4. Efektivitas kebijakan dikaji. 4.1 Hasil analisis kesesuaian kebijakan dengan 4. Memberikan model direview. rekomendasi mengenai 4.2 Hasil analisis kesesuaian kebijakan dengan kesesuaian antara kondisi di lapangan direview. pengembangan model 4.3 Kesesuaian antara peraturan, kebijakan dengan kebijakan dan kondisi di lapangan dianalisis. perluindungan dan 4.4 Rekomendasi diberikan dengan pemberdayaan nelayan mempertimbangkan unsur-unsur yang pembudidaya dan terkait dengan perlindungan dan petambak garam pemberdayaan nelayan, pembudidaya dan petambak garam.

23

ELEMEN KOMPETENSI 5. Merekomendasikan sistem perlindungan dan pemberdayaan nelayan pembudidaya ikan dan petambak garam

KRITERIA UNJUK KERJA 5.1 Rekomendasi kriteria, persyaratan dan mekanisme perlindungan dan pemberdayaan nelayan pembudidaya ikan dan petambak garam. 5.2 Hasil rekomendasi dipresentasikan.


Unit

kompetensi

ini

berlaku

untuk

mengidentifikasi

dan

melakukan analisis model kebijakan, melakukan analisis kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak

garam,

kesesuaian

antara

serta

memberikan

pengembangan

rekomendasi

model

dengan

mengenai kebijakan

perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. 1.2

Pendekatan analisis inter, multi dan transdisipliner mencakupi analisis menggunakan pendekatan yang melibatkan unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait.


Peralatan 2.1.1 Alat komunikasi 2.1.2 Koneksi internet 2.1.3 Alat –alat dokumentasi (kamera, handycam) 2.1.4 Formulir Wawancara 2.1.5 Bahan/Dokumen Sosialisasi (Presentasi)

2.2

Perlengkapan 2.2.1 Alat Tulis 2.2.2 Ruang Pertemuan 2.2.3 Referensi pustaka 2.2.4 Komputer/laptop

24


Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.2

Undang-Undang No. 31/2004 juncto No. 45/2009 tentang Perikanan

3.3

Undang-Undang No.01 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang No27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.4

Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam

3.5

Peraturan Pemerintah No. 50/2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil

3.6

Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 84 tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal

3.7

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam


Norma 4.1.1

Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 188 tentang Pekerjaan di Bidang Perikanan

4.1



Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek

pengetahuan,

mengidentifikasi

keterampian

Permasalahan

dan

dan isu

sikap

kerja

strategis

dalam

mengenai

perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. 1.2

Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara dan penilaia portofolio.

25

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.) 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan: 3.1

3.2

Pengetahuan 3.1.1

Pengetahuan tentang peraturan perundangan

3.1.2

Pengetahuan tentang sosial budaya petambak garam

3.1.3

Pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan

3.1.4

Pengetahuan tentang sosial ekonomi petambak garam

3.1.5

Pengetahuan tentang peraturan

Keterampilan 3.2.1. Keterampilan analisis sosial 3.2.2. Keterampilan komunikasi 3.2.3. Keterampilan berpikir sitemik dan sistimatis 3.2.4. Keterampilan Empirik 3.2.5. Keterampilan melakukan review

4. Sikap kerja yang diperlukan: 4.1

Pragmatis dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis mengenai perlindungan dan pemberdayaan petambak garam

4.2

Sistemik

dan

sistimatis

dalam

menentukan

metode

mengidentifikasi model kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam 4.3

Teliti dalam mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan dengan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

serta

kondisi

lapangan 5. Aspek kritis 5.1

Ketelitian

dalam

menentukan

metode

pengidentifikasian

permasalahan dan isu strategis perlindungan dan pemberdayaan petambak garam 5.2

Ketelitian dalam mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan p dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

serta

kondisi lapangan

26

KODE UNIT

:

A.03.004.1

JUDUL UNIT

:

Mengembangkan

stretegi

jaminan

mutu

hasil

perikanan DESKRIPSI UNIT :

Unit

kompetensi

pengetahuan,

ini

berhubungan

keterampilan,

dan

sikap

dengan yang

dibutuhkan dalam mengembangkan strategi jaminan mutu hasil perikanan. ELEMEN KOMPETENSI 1.

2.

3.

4.

5.

6.

KRITERIA UNJUK KERJA Mengidentifikasi jenis 1.1 Prinsip dasar cara pengolahan yang baik diindentifikasi. dan kualitas produk 1.2 Prinsip dasar penerapan sanitasi yang hasil perikanan baik diidentifikasi. 1.3 Jenis produk hasil perikanan diidentifikasi. 1.4 Kualitas produk hasil diidentifikasi. 1.5. Kualitas produk hasil perikanan ditentukan sesuai standar. Mengidentifikasi calon 2.1 Data hasil identifikasi sistem mutu di penerima jaminan analisis. mutu 2.2 Jenis produk calon penerima jaminan mutu diidentifikasi. 2.3 Persyaratan jaminan mutu dirumuskan. Melakukan pengkajian 3.1 Kesesuaian antara mutu produk dan mengenai strategi sistem jaminan mutu produk hasil pengembangan perikanan dianalisis. jaminan mutu 3.2 Pendekatan analysis inter, multi, dan transdisipliner diidentifikasi. 3.3 Hasil analisis dirumuskan. 4.1 Hasil analisis kesesuaian kebijakan Memberikan dengan model direview. rekomendasi mengenai 4.2 Hasil analisis kesesuaian kebijakan kesesuaian antara dengan kondisi di lapangan direview. pengembangan model 4.3 Kesesuaian antara peraturan, kebijakan dengan kebijakan dan kondisi di lapangan dianalisis. jaminan mutu hasil 4.4 Rekomendasi diberikan dengan perikanan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pengolah dan pembudidaya. 5.1 Rekomendasi kriteria dan persyaratan Merekomendasikan jaminan mutu hasil produk perikanan jaminan mutu hasil dibuat. produk perikanan 5.2 Rekomendasi jaminan mutu dipresentasikan pada pihak terkait. 6.1. Upaya diri dalam menjaga keberlanjutan Aktualisasi diri dalam (sustainability) usaha pengolahan hasil nilai-nilai peningkatan

27

ELEMEN KOMPETENSI jaminan mutu hasil perikanan

KRITERIA UNJUK KERJA perikanan diidentifikasi. 6.2. Potensi diri untuk berbuat sebaikbaiknya dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan akses kemudahan serta keterjangkauan bagi masyarakat pengolahan hasil teridentifikasi. 6.3. keinginan dan hasrat diri guna mendukung investasi dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah pada industri hasil perikanan diidentifikasi. 6.4. Kemampuan melihat secara efektif dan efisien dan fokus dalam merencanakan pemenuhan jaminan mutu hasil perikanan sebagai suatu misi hidup diidentifikasi. 6.5. Keahlian berfikir sistemik untuk pengembangan kapasitas dan integrasi serta keunggulan merumuskan visi bersama (shared vision) dalam mengembangkan jaminan mutu diidentifikasi. 6.6. Keinginan dan hasrat untuk jujur dalam bekerja serta mendorong pengolah ikan tradisional untuk maju dan berkembang diidentifikasi. 6.7. Hasil aktualisasi diri dan nilai-nilai dengan pengambilan kebijakan dalam organisasi kerja disesuaikan.


Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi jenis dan kualitas produk hasil perikanan dan calon penerima jaminan mutu,

serta

melakukan

pengkajian

mengenai

strategi

dan

merekomendasikan jaminan mutu hasil produk perikanan dalam mengembangkan strategi jaminan mutu hasil perikanan. 1.2

Memahami prinsip dasar sistem rantai dingin, penerapan sanitasi & higiene serta dasar penanganan dan pengolahan hasil perikanan.

1.3

Memahami sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

28


Peralatan 2.1.1 Komputer/laptop 2.1.2 Akses internet 2.1.3 Alat komunikasi

2.2

Perlengkapan 2.2.1 Referensi 2.2.2 Alat tulis


Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Nomor

45 Tahun

2009 pasal 20 – 25 tentang Perikanan 3.2

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

3.3

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

3.4

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

3.5

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

3.6

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A Tahun 2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi

3.7

Peraturan Dirjen P2HP Nomor 09 Tahun 2010 tentang Persyaratan, Tatacara

Penerbitan

Bentuk

dan

Format Sertifikat

Kelayakan

Pengolahan 4. Norma dan standar 4.1

Norma (Tidak ada.)

4.2

Standar 4.2.1 Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan dan Metode Uji

29


Konteks penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam mengembangkan strategi jaminan mutu hasil perikanan.

1.2

Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara mengacu pada kriteria unjuk kerja dan penilaian portofolio.


Pengetahuan 3.1.1 Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait 3.1.2 Pengetahuan dasar-dasar sistem rantai dingin 3.1.3 Pengetahuan dasar sanitasi dan higiene 3.1.4 Pengetahuan prinsip dasar penanganan dan pengolahan ikan 3.1.5 Pengetahuan prinsip dasar pengujian mutu dan keamanan ikan 3.1.6 Pengetahuan prinsip dasar penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan

3.2

Keterampilan 3.2.3. Keterampilan menghitung besaran dan jumlah pengurangan biaya kompensasi 3.2.4. Keterampilan menyusun format Surat Rekomendasi 3.2.5. Kemampuan mempresentasikan substansi


Tepat

dalam

mengidentifikasi,

menganalisis,

dan

kemudian

mengklasifikasikan menjadi faktor penting dan utama dalam menentukan hasil akhir

30

5. Aspek kritis 5.1

Ketepatan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan kemudian mengklasifikasikan menjadi faktor penting dan utama dalam menentukan hasil akhir

31

KODE UNIT

:

A.03.005.1

JUDUL UNIT

:

Mengembangkan/menetapkan

strategi

batas

wilayah kelautan DESKRIPSI UNIT :

Unit

kompetensi

pengetahuan, dibutuhkan

ini

berhubungan

keterampilan dalam

dan

sikap

dengan yang

mengembangkan/menetapkan

strategi batas wilayah kelautan. ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengidentifikasi data dan informasi wilayah kepulauan terluar 2. Mengkaji batas wilayah kelautan

3. Merekomendasikan pengembangan batas wilayah kelautan

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1. Data terkait Letak dan posisi geografis pulau terluar dipilih. 1.2. Data dan Informasi batas wilayah kelautan di diidentifikasi. 2.1. Letak,posisi geografis kepulauan terluar dianalisis. 2.2. Data uji oseanologi dirumuskan. 2.3. Akurasi kesesuaian antara hasil, analisa dan rumusan posisi batas wilayah laut ditetapkan. 2.4. Pendekatan analysis inter, multi, dan transdisipliner diidentifikasi. 3.1. Rekomendasi penetapan batas wilayah laut disusun. 3.2. Rekomendasi presisi dan legalitas batas wilayah laut di rumuskan.


Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi data dan informasi wilayah kepulauan terluar, mengkasji batas wilayah kelautan, dan merekomendasikan pengembangan batas wilayah kelautan dalam mengembangkan strategi batas wilayah Indonesia.

1.2


32


2.2

Peralatan 2.1.1

Referensi

2.1.2

Koneksi internet

2.1.3

Alat –alat dokumentasi (kamera, handycam)

2.1.4

Formulir Wawancara

2.1.5

Bahan/Dokumen Sosialisasi (Presentasi)

2.1.6

Peralatan Survey

Perlengkapan 2.2.1

Alat Tulis

2.2.2

Ruang Pertemuan


Undang-Undang Nomor

01 Tahun 2014 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3.2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam


Norma (Tidak ada.)

4.2



Konteks penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam mengembangkan strategi batas wilayah kelautan.

1.2


2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

33

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3.1

3.2

Pengetahuan 3.1.1

Pengetahuan tentang kriteria batas wilayah kelautan

3.1.2

Pengetahuan tentang nilai penting batas wilayah kelautan

3.1.3

Pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan penetapan

3.1.4

Pemahaman terhadap metode dan tata cara penetapan

Keterampilan 3.2.1.

Keterampilan mengidentifikasi kriteria dan klasifikasi

3.2.2.

Keterampilan dalam menyusun format surat rekomendasi

3.2.3.

Kemampuan mempresentasikan substansi

3.2.4.

Kemampuan melakukan metode dan cara penetapan


Tepat dalam mengidentifikasi kriteria dan klasifikasi

4.2

Tepat dalam memilih metode dan tata cara dalam penetapan

5. Aspek kritis 5.1

Ketepatan dalam mengidentifikasi kriteria dan klasifikasi

5.2

Ketepatan dalam memilih metode dan tata cara dalam penetapan

34

KODE UNIT

:

A.03.006.1

JUDUL UNIT

:

Mengembangkan strategi mencegah, menghalangi dan memberantas Ilegal fishing

DESKRIPSI UNIT :

Unit

kompetensi

pengetahuan,

ini

berhubungan

keterampilan

dibutuhkan

dalam

mencegah,

menghalangi

dan

sikap

mengembangkan dan

memberantas

dengan yang strategi illegal

fishing. ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA Identifikasi kebutuhan regulasi. Jenis-jenis strategi pencegahan illegal fishing diidentifikas. Sumber illegal fishing diidentifikasi. Tindakan pencegahan dianalisa.

1. Menganalisa strategi mencegah illegal fishing

1.1. 1.2.

2. Merumuskan potensi dan signifikansi resiko terhadap illegal fishing

2.1. Potensi bahaya akibat illegal fishing diidentifikasi. 2.2. Intensitas potensi kerugian negara yang mengancam diklasifikasikan. 2.3. Alternatif tindakan pencegahan ditetapkan potensi akibat kegiatan illegal fishing. 3.1. Strategi pencegahan dan penanggulangan resiko direview. 3.2. Strategi peluang legal fishing diidentifikasi. 3.3. Kesesuaian antara sumber kerugian dan strategi pemberantasan dianalisa. 3.4. Pendekatan analisa inter, multi, dan transdisipliner diidentifikasi.

3. Menganalisis strategi peluang melakukan pemberantasan illegal fishing

4. Melakukan evaluasi pengembangkan strategi menghalangi dan memberantas illegal fishing

1.3. 1.4.

4.1. Kelebihan dan kekurangan setiap strategi dianalisis. 4.2. Pengujian hasil analisis kelebihan dan kekurangan setiap strategi dilakukan. 4.3. Hasil evaluasi dan pengujian dirumuskan. 4.4. Hasil evaluasi dan pengujian direkomendasikan.

35


Unit kompetensi ini berlaku untuk Menganalisa strategi mencegah illegal fishing, Merumuskan

potensi dan signifikansi resiko

terhadap illegal fishing, Menganalisis strategi peluang melakukan pemberantasan illegal fishing, Melakukan evaluasi pengembangkan strategi menghalangi dan memberantas illegal fishing dalam mengembangkan

strategi

mencegah,

menghalangi

dan

memberantas illegal fishing. 2. Peralatan dan perlengkapan 2.1

2.2

Peralatan 2.1.1

Referensi

2.1.2

Koneksi internet

2.1.3

Alat-alat dokumentasi (kamera, handycam)

2.1.4

Alat transportasi (mobil, sepeda motor)

Perlengkapan 2.2.1 Ruang pertemuan


Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan

3.2

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

3.3

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

3.4

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

3.5

Peraturan Pemerintah Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang

36


Norma 4.1.1 International Plan of Action To Prevent, Deter and Eliminate Ilegal, Unreported and Unregulated Fishing FAO, FAO 2001

4.2

Standar 4.2.1 Resolusi dan kesepakatan terkait pengelolaan oleh Regional Fisheries Management Organization (RFMO) seperti WCPFC, IOTC, CCSBT dan lain-lain.


Konteks penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam mengembangkan strategi mencegah, menghalangi dan memberantas ilegal fishing.

1.2

Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara, simulasi dan penilaian portofolio.


3.2

Pengetahuan 3.1.1

Pengetahuan tentang jenis-jenis kerusakan

3.1.2

Pengetahuan tentang mitigasi

3.1.3

Pengetahuan tentang konservasi

Keterampilan 3.2.1. Keterampilan mengaplikasikan peralatan yang dibutuhkan dalam pelestarian 3.2.2. Keterampilan mengkomunikasikan ide 3.2.3. Kemampuan bekerjasama dalam tim

37


Tepat dalam menganalisis kesesuaian sumber resiko dengan strategi mitigasi yang ditentukan

5. Aspek kritis 5.1

Ketepatan analisis kesesuaian sumber resiko dengan strategi mitigasi yang ditentukan

38

KODE UNIT

:

A.03.0070.1

JUDUL UNIT

:

Mengkoordinasikan

pengelolaan

wilayah

pesisirXxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx DESKRIPSI UNIT :

Unit

kompetensi

pengetahuan,

dan

ini

berhubungan

keterampilan

dengan

yang

sikap,

dibutuhkan

dalam ......................... mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir. (Titik) ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. XxxxxxxxxxxMenga nalisa metode dan cara pengelolaan wilayah pesisir

1.1

XxxxxxxxxxxxxxxxxxMetode dan dasar pengembangan pengelolaan wilayah pesisir diidentifikasi. 1.2 Metode dan dasar pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dianalisis. 1.21.3 Hasil analisis metode dan dasar pengembangan pengelola wilayah pesisir dirumuskan.Xxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Melakukan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir

2.1 2.2 2.3

3. XxxxxxxxxxxxxxMer 3.1

ekomendasikan hasil 3.2 pengembangan pengelolaan wilayah pesisir

Kriteria pengembangan pengelolaan wilayah pesisir ditetapkanXxxxxxxxxxx. Kriteria pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dikembangkan. Pendekatan analysis inter, multi, dan transdisipliner diidentifikasi.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Rekomendasi hasil pengembangan disusunXxxxxxxxxxxx. Hasil rekomendasi pengembangan dipresentasikanuji publikkan.Xxxxxxxxxxxxxxxxx[u1].

7. Xxxxxxxxxxx[u2]


Unit kompetensi ini berlaku untuk menganalisa metode dan cara pengelolaan pengelolaan

wilayah wilayah

pesisir, pesisir,

melakukan dan

pengembangan

merekomendasikan

hasil

pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dalam ......................... mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir.

39

1.2



Peralatan 2.1.1 Komputer 2.1.2 Acuan/referensi 2.1.3 Koneksi internet

2.2

Perlengkapan 2.2.1 Alat tulis 2.2.2 Bahan presentasi


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.2

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


Norma 4.1.1 Kearifan Lokal

4.2

Standar 4.2.1 Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 4.2.2 Tata Cara Penyusunan Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian

40

1.1

Konteks penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir.

1.2

Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara dan penilaian portofolio.

41


Pengetahuan 3.1.1. Pengetahuan tentang wilayah pesisir 3.1.2. Pengetahuan tentang jenis bahan 3.1.3. Pengetahuan tentang arsitektur

3.2

Keterampilan 3.2.1. Mengidentifikasi jenis dan bahan 3.2.2. Menganalisis kriteria


Tepat

dalam

mengidentifikasi,

menganalisis

dan

mengklasifikasikan menjadi faktor penting dan utama dalam menentukan hasil akhir 5. Aspek kritis 5.1

Ketepatan

mengidentifikasi,

menganalisis,

dan

kemudian


42

KODE UNIT

:

A.03.0080.1

JUDUL UNIT

:

Menetapkan

strategi

penetapan

bidang

usaha

tertutup dan yang terbuka dalam penaenaman modalXxxxxxxxxxxxxx Xxxxx DESKRIPSI UNIT :

Unit

kompetensi

pengetahuan,

ini

dan

berhubungan

keterampilan

dengan

yang

sikap,

dibutuhkan

dalam ......................... menetapkan strategi penetapan bidang usaha tertutup dan yang terbuka dalam penanaman modal. (Titik) ELEMEN KOMPETENSI 1. XxxxxxxxxxxMenganali

sa metode dan cara strategi penetapan bidang usaha tertutup dan yang terbuka dalam penenaman modal

2. Melakukan strategi

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1

Bidang usaha pada sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, dengan menegakkan kedaulatan usaha dan kesejahteraan masyarakat ditetapkan. 1.2 XxxxxxxxxxxxxxxxxxMetode dan dasar strategi penetapan penetapan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penenaman modal diidentifikasi. 1.3 Metode dan dasar strategi penetapan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dianalisis. 1.31.4 Hasil analisis metode dan dasar strategi penetapan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dirumuskan. 1.41.5 Kebijakan dan fasilitas/intensif usaha yang disediakan pemerintah pada bidang usaha sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung kebijakan penetapan bidang usaha yang terbuka dan tertutup dengan persaratan di bidang penanaman modal dirumuskan.Xxxxxxxxxxxxxxxx. 2.1

penetapan bidang usaha tertutup dan yang terbuka dalam penenaman modal Xxxxxxxx 2.2

Dampak penetapan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, baik pada bidang usaha tersebut maupun bidang usaha terkait, serta pelaku usaha dianalisa. Kriteria strategi penetapan bidang usaha

43

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal ditetapkanXxxxxxxxxxx. Kriteria strategi penetapan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penaenaman modal dikembangkanXxxxxxxxxxxxxxx.dilaksana kan. Pendekatan analysis inter, multi, dan transdisipliner diidentifikasi.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2.3

2.4

3. XxxxxxxxxxxxxxMereko

3.1

Rekomendasi hasil penetapan strategi disusunXxxxxxxxxxxx. a.3.2 Hasil rekomendasi penetapan strategi diuji terapkanpresentasikan.Xxxxxxxxxxxxxxxx x[u3].

mendasikan hasil strategi penetapan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penenaman modal 8. Xxxxxxxxxxx[u4]


Unit kompetensi ini berlaku untuk menganalisis metode dan cara serta

melakukan

dan

merekomendasikan

strategi

penetapan

bidang usaha tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. 1.2

Memahami bisnis proses dan bisnis model pada bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.

1.3

Memahami prinsip dasar arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan

sebagai

arah

pengembangan

bidang

usaha

dan

penanaman modal/investasi di sektor kelautan dan perikanan, dengan

menegakan

kedaulatan,

keberlanjutan

usaha

dan

kesejateraan masyarakat. 1.4

Memastikan pemanfaatan sumber daya alam (sumber daya ikan), secara

optimal

bagi

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

Indonesia dengan mengutamakan kelestarian dan keberlanjutan usaha.

44


2.4

Peralatan 2.1.1

Komputer

2.1.2

Acuan/referensi

2.1.3

Ruangan kerja

2.1.4

Koneksi internet

Perlengkapan 2.2.1 Alat tulis 2.2.2 Materi presentasi dan uji terap


Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal

3.2

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

3.3

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal


Norma (Tidak ada.)

4.2



Konteks penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam penetapan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, dalam rangka pengembangan investasi pada bidang usaha di sektor

45

kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan sektor kelautan dan perikanan. 1.2



Pengetahuan 3.1.1. Pengetahuan dasar terkait penanaman modal pada sektor kelautan dan perikanan 3.1.2. Pengetahuan terhadap perkembangan bidang usaha di sektor kelautan dan perikanan 3.1.3. Pengetahuan tentang bisnis proses dan bisnis model pada bidang usaha sektor kelautan dan perikanan

3.2

Keterampilan 3.2.1. Mengidentifikasi

bidang

usaha

sektor

kelautan

dan

perikanan 3.2.2. Menganalisis dampak pemberlakukan kebijakan 3.2.3. Kemampuan mempresentasikan subtansi 4. Sikap kerja yang diperlukan 4.1

Tepat

dalam

mengidentifikasi,

menganalisis,

dan

kemudian

mengklasifikasikan menjadi faktor penting dan utama dalam menentukan hasil akhir 5. Aspek kritis 5.1

Tepat

dalam

mengidentifikasi,

menganalisis,

dan

kemudian


46

KODE UNIT

:

A.03.0090.1

JUDUL UNIT

:

Mengembangkan strategi percepatan pembangunan industri

perikanan

nasionalXxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx DESKRIPSI UNIT :

Unit

kompetensi

pengetahuan, dibutuhkan percepatan

ini

berhubungan

keterampilan dalam

dan

dengan

sikap

mengembangkan

pembangunan

industri

yang strategi

perikanan

nasional......................... ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengidentifikasi

persyaratan strategi percepatan pembangunan industri kelautan dan perikanan nasionalXxxxxxxxxxx

2. Mengidentifikasi

strategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional yang akan diperingkatXxxxxxxx 3. Mengkaji strategi

percepatan pembangunan industri perikanan nasionalXxxxxxxxxxxxx x

4. Menyusun prosedur

pemeringkatan strategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional


Persyaratan kontekstual /khusus kebutuhan persyaratan strategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional diidentifikasi. 1.11.2 Kriteria peringkat strategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional diidentifikasi. 1.21.3 Regulasi, standard dan pedoman nasional persyaratan strategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional diidentifikasiXxxxxxxxxxxxxxxxxx. 2.1

2.2

Strategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional menjadi peringkat nasional diidentifikasiXxxxxxxxxxx. Strategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional menjadi peringkat provinsi diidentifikasiXxxxxxxxxxxxxxx.

3.1

Data hasil identifikasi terhadap strategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional dianalisis dengan mempertimbangkan pendekatan analysis inter, multi, dan transdisiplinerXxxxxxxxxxxx. a.3.2 Data hasil analisis terhadap klasifikasi strategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional menjadi peringkat nasional dirumuskan.Xxxxxxxxxxxxxxxxx[u5]. 4.1

4.2

Prosedur terkait bidang strategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional direview. Hal-hal yang akan disusun dalam prosedur pemeringkatan strategi percepatan

47

ELEMEN KOMPETENSI

4.3

Xxxxxxxxxxx[u6]Mere komendasikan strategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional secara berkelanjutan

4.5.

KRITERIA UNJUK KERJA pembangunan industri perikanan nasional diidentifikasi. Prosedur pemeringkatan strategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional disusun.

4.35.1 XxxxxxxxxxxxxStrategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional disusun. 5.1 Rekomendasi pemeringkatan strategi percepatan pembangunan industri perikanan nasional secara berkelanjutan dipresentasikan kepada pemerintah dan legislatorXxxxxxxxx. 5.2 Xxxxxxxxxxxxxxx.

BATASAN VARIABEL 2.1.

Konteks variabel

1.1

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi persyaratan strategi, mengidentifikasi strategi, mengkaji strategi, menyusun prosedur pemeringkatan strategi, dan merekomendasi strategi dalam

mengembangankan

strategi

percepatan

pembangunan

industri perikanan nasional. 3.2.

Peralatan dan perlengkapan

2.1

2.2

Peralatan 2.1.1

Komputer/laptop

2.1.2

Akses internet

2.1.3

Referensi

2.1.4

Alat komunikasi

Perlengkapan 2.2.1 Ruang rapat 2.2.2 ATK

4.3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.) 5.4.

Norma dan standar

48

4.1

Norma (Tidak ada.)

4.2



Konteks penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam

mengembangankan

strategi

percepatan

pembangunan

industri perikanan nasional. 1.2



Pengetahuan 3.1.1.

Pengetahuan mengenai pengelolaan dan pelestarian

3.1.2.

Pemahaman tentang regulasi dan/atau kebijakan

3.1.3.

Pengetahuan tentang tata cara dan metode melakukan pemeringkatan

3.2

Keterampilan 3.2.1.

Keterampilan mengidentifikasi pemeringkatan

3.2.2.

Keterampilan menyusun format prosedur pemeringkatan

3.2.3.

Keterampilan menyusun format surat rekomendasi

3.2.4.

Kemampuan melakukan analisis yang kritis mengenai pemeringkatan


Tepat dalam mengidentifikasi yang akan diperingkat

4.2

Teliti dalam menyusun prosedur pemeringkatan

4.3

Akurat dalam melakukan analisis kajian pemeringkatan

49

5. Aspek kritis 5.1

Ketepatan dalam mengidentifikasi yang akan diperingkat

5.2

Ketelitian dalam menyusun prosedur pemeringkatan

5.3

Keakuratan dalam melakukan analisis kajian pemeringkatan

50

KODE UNIT

:

A.03.0100.1

JUDUL UNIT

:

Menetapkan

strategi

kebijakan

Pembangunan

moratorium perikananXxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx DESKRIPSI UNIT :

Unit

kompetensi

pengetahuan,

ini

dan

berhubungan

keterampilan

dengan

yang

sikap,

dibutuhkan

dalam menetapkan strategi pengembangan kebijakan moratorium kegiatan perikanan.......................... (Titik) ELEMEN KOMPETENSI 1. XxxxxxxxxxxMenganalisi

s semua strategi pengembangan kebijakan moratorium kegiatan perikanan

2. Merumuskan potensi

dan signifikansi strategi pengembangan kebijakan moratorium kegiatan perikanan Xxxxxxxx

3. Menganalisis strategi

peluang melakukan kebijakan moratorium kegiatan perikanan Xxxxxxxxxxxxxx


Jenis-jenis resiko strategi pengembangan kebijakan moratorium kegiatan perikanan diidentifikasiXxxxxxxxxxxxxxxxxx. 1.2 Sumber resiko yang mengancam kebijakan moratorium kegiatan perikanan diidentifikasiXxxxxxxxxxxxxxxx. 1.21.3 Tingkat potensi keparahan (severity) diidentifikasi. 2.1

Potensi akibat sifat bahaya yang mengancam kebijakan moratorium kegiatan perikanan diidentifikasiXxxxxxxxxxx. 2.2 Potensi bahaya akibat kebijakan moratorium kegiatan perikanan diidentifikasiXxxxxxxxxxxxxxx. 2.3 Intensitas sumber resiko yang mengancam diklasifikasikanXxxxxxxxxxxxxxxxxx. 2.4 Signifikansi dengan menganalisis antara potensi dan severity yang ditimbulkan dianalisis. 2.32.5 Alternatif Tindakan pencegahan ditetapkan.identifikasi 3.1

Strategi pencegahan dan penanggulangan resiko direviewXxxxxxxxxxxx. 3.2 Strategi peluang kebijakan moratorium kegiatan perikanan diidentifikasi. 3.3 Kesesuaian antara sumber resiko dan strategi kebijakan moratorium kegiatan perikanan dirumuskan. 3.23.4 Pendekatan analisis inter, multi, dan transdisipliner

51

ELEMEN KOMPETENSI 4. Melakukan evaluasi

kelebihan dan kekurangan dari setiap strategi kebijakan moratorium kegiatan perikananXxxxxxxxxxx [u8]

KRITERIA UNJUK KERJA diidentifikasi.Xxxxxxxxxxxxxxxxx[u7]. 4.1

Kelebihan dan kekurangan setiap strategi kebijakan moratorium kegiatan perikanan dianalisisXxxxxxxxxxxxx. 4.2 Pengujian hasil analisis kelebihan dan kekurangan setiap strategi dilakukanXxxxxxxxx. 4.3 Hasil evaluasi dan pengujian dirumuskan. 4.1 Hasil evaluasi dan pengujian direkomendasikan. b.4.4 Xxxxxxxxxxxxxxx.

BATASAN VARIABEL 2.1.

Konteks variabel

1.1

Unit kompetensi ini berlaku untuk menganalisis semua strategi pengembangan kebijakan moratorium, merumuskan potensi dan signifikansi, menganalisis strategi peluang, melakukan evaluasi kelebihan

dan

moratorium

kekurangan

kegiatan

dari

perikanan

setiap dalam

strategi

kebijakan

menetapkan

strategi

pengembangan kebijakan moratorium kegiatan perikanan. 3.2.

Peralatan dan perlengkapan

2.1

Peralatan 2.1.1 Referensi 2.1.2 Koneksi internet 2.1.3 Alat-alat dokumentasi (kamera, handycam) 2.1.4 Alat transportasi (mobil, sepeda motor)

2.2

Perlengkapan (Tidak ada.)

4.3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.) 5.4.

Norma dan standar

52

4.1

Norma (Tidak ada.)

4.2


53


Konteks penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam mengembangkan keputusan strategis nasional bidang keilmuan kelautan dan perikanan untuk menghasilkan kebijakan karya kreatif, original dan teruji.

1.2

Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara, simulasi dan penilaian portofolio.


3.2

Pengetahuan 3.1.3

Pengetahuan tentang jenis-jenis kerusakan

3.1.4

Pengetahuan tentang mitigasi

3.1.5

Pengetahuan tentang pelestarian

3.1.6

Pengetahuan tentang konstruk dan desain kawasan

3.1.7

Pengetahuan tentang konservasi

Keterampilan 3.2.1.

Keterampilan

mengaplikasikan

peralatan

yang

dibutuhkan dalam 3.2.2.

Keterampilan mengkomunikasikan ide

3.2.3.

Kemampuan bekerjasama dalam tim


Tepat dalam menganalisis kesesuaian sumber resiko dengan strategi mitigasi yang ditentukan

5. Aspek kritis 5.1

Ketepatan analisis kesesuaian sumber resiko dengan strategi mitigasi yang ditentukan

54

KODE UNIT

:

A.03.01100.1

JUDUL UNIT

:

Mengembangkan

disiplin

ASN

dalam

pelayanan

perijinan perikananXxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx DESKRIPSI UNIT :

Unit

kompetensi

pengetahuan,

ini

keterampilan

berhubungan dan

sikap

dengan yang

dibutuhkan dalam pengembangan disiplin ASN dalam pelayanan perijinan perikanan.......................... (Titik) ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengidentifikasi


prosedur dan persyaratan pengusulan disiplin ASN dalam pelayanan perijinan perikananXxxxxxxxxxx

1.2

2. Memastikan pemenuhan

2.1

3. Inventarisasi disiplin

3.1

Persyaratan pengusulan disiplin ASN dalam pelayanan perijinan perikanan diidentifikasiXxxxxxxxxxxxxxxx. Prosedur pengusulan disiplin ASN dalam pelayanan perijinan perikanan disiapkanXxxxxxxxxxxxxxxx.

Perlindungan dan sistem manajemen persyaratan disiplin ASN ASN dijelaskan. dalam pelayanan 2.2 Justifikasi terhadap kandungan perijinan ‘outstanding universal value’ perikananXxxxxxxx dicantumkanXxxxxxxxxxxxxxx. 2.32.2 Justifikasi terhadap integritas disiplin ASN dalam pelayanan perijinan perikananXxxxxxxxxxxxxxxxxx. ASN dalam pelayanan perijinan perikananXxxxxxxxxxxx xx

4. Mengevaluasi

pengusulan disiplin ASN dalam pelayanan perijinan perikanan

Usulan disiplin ASN dalam pelayanan perijinan perikanan diinventarisasiXxxxxxxxxxxx. 3.2 Klasifikasi prioritas nominasi berdasarkan pemenuhan persyaratan dan kelengkapan data dilakukan. 3.3 Daftar sementara (tentative name list) yang akan dikirim ke biro dibuat. 3.23.4 Daftar inventarisasi yang layak diusulkan ke biro dibuat.Xxxxxxxxxxxxxxxxx[u9]. Tim verifikasi didampingi. 4.1 Naskah disiplin ASN dalam pelayanan perijinan perikanan disempurnakan sesuai hasil verifikasi. 4.2 Naskah disiplin ASN dalam pelayanan perijinan perikanan dipresentasikan. 4.3 Disiplin ASN diterapkan.

BATASAN VARIABEL

55

1. Konteks variabel 1.1

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi prosedur, dan persyaratan, memastikan pemenuhan persyaratan, inventarisasi, mencermati naskah, mengusulkan naskah, dan mengevaluasi pengusulan disiplin ASN dalam pelayanan perijinan perikanan.


2.2

Peralatan 2.1.1

Komputer

2.1.2

Acuan/referensi

2.1.3

Koneksi internet

2.1.4

Ruangan kerja


3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.) 4. Norma dan standar 4.1

Norma (Tidak ada.)

4.2



Konteks penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam pengembangan

disiplin ASN dalam pelayanan perijinan

perikanan 1.2

Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara dan penilaian portofolio


56


Pengetahuan 3.1.1 Pengetahuan pelayanan perijinan perikanan 3.1.2 Pengetahuan komunikasi 3.1.3 Pengetahuan diplomasi

3.2

Keterampilan 3.2.1. Keakuratan identifikasi dan analisis 3.2.2. Ketepatan menyusun usulan nominasi


Akurat dalam menganalisis yang layak dijadikan usulan

4.2

Tepat dalam menyusun rekomendasi hasil akhir usulan

5. Aspek kritis 5.1

Keakuratan analisis yang layak dijadikan usulan

5.2

Ketepatan menyusun rekomendasi hasil akhir usulan

57

KODE UNIT

:

A.03.012.1

JUDUL UNIT

:

Mengembangkan

Strategi

Perlindungan

Satwa

Perikanan DESKRIPSI UNIT :

Unit

kompetensi


ini

berhubungan

keterampilan dalam

dan

sikap

mengembangkan

dengan yang strategi

perlindungan satwa perikanan. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengidentifikasi

1.1 strategi perlindungan satwa perikanan 1.2 1.3

2. Melakukan

2.1

pengkajian mengenai strategi perlindungan 2.2 satwa perikanan

2.3

3. Menyusun prosedur

pencatatan kembali strategi perlindungan satwa perikanan

3.1 3.2 3.3

3.4 4. Merekomendasikan

4.1

pencatatan startegi perlindungan satwa perikanan

4.2

Strategi perlindungan jenis ikan diidentifikasi. Data perlindungan jenis ikan diidentifikasi. Aspek legal mengenai strategi perlindungan jenis ikan diidentifikasi. Uji materiil strategi perlindungan jenis ikan dianalisis. Kesesuaian antara kondisi terakhir strategi perlindungan jenis ikan dengan hasil uji materiil dengan memperhatikan pendekatan analysis inter, multi dan transdisipliner. Hasil analisis kondisi terakhir strategi perlindungan jenis ikan dengan hasil uji material. Prosedur terkait perlindungan jenis ikan direview. Regulasi terkait perlindungan jenis ikan direview. Hal-hal yang akan disusun dalam prosedur pencatatan strategi perlindungan jenis ikan diidentifikasi. Prosedur pencatatan kembali strategi perlindungan jenis ikan disusun. Rekomendasi pencatatan kembali strategi perlindungan jenis ikan disusun. Rekomendasi pencatatan kembali strategi perlindungan jenis ikan dipresentasikan kepada pihak terkait sesuai kewenangannya.

58


Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi, melakukan pengkajian,

menyususn

prosedur

pencatatan

kembali

serta

merekomendasikan pencatatan dalam mengembangkan strategi perlindungan satwa perikanan. 1.2

Uji materiil yang dimaksud dalam KUK 2.1 adalah uji coba penerapan

strategi

perlindungan

jenis

ikan

sebelum

diimplementasikan. 1.3



Peralatan 2.1.1 Komputer/laptop 2.1.2 Alat komunikasi 2.1.3 Akses Internet 2.1.4 Dokumen uji strategi perlindungan jenis ikan

2.2

Perlengkapan 2.2.1 Alat tulis menulis 2.2.2 Referensi jenis ikan yang dilindungi


Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

3.2

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 Tahun 2010 jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

3.3

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terbatas Bambu Laut

59

3.4

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PermenKP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia

3.5

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2014

junto

Nomor

34

Tahun

2015

tentang

Larangan

Pengeluaran Hiu Koboy dan Hiu Martil 3.6

Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Terubuk (Bengkalis)

3.7

Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Hiu Paus

3.8

Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Napoleon

3.9

Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pari Manta

3.10 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/KEPMENKP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (Tenualosa ilisha) 4. Norma dan standar 4.1

Norma 4.1.1 Kearifan lokal terkait satwa perikanan yang dilindungi

4.2

Standar 4.2.1 Pedoman teknis tentang Pengelolaan Konservasi Penyu


Konteks penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam mengembangkan strategi perlindungan satwa perikanan.

1.2

Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara mengacu pada kriteria unjuk kerja.


60


Pengetahuan 3.1.1 Pengetahuan tentang kriteria jenis ikan yang dilindungi 3.1.2 Pengetahuan tentang nilai penting perlindungan jenis ikan 3.1.3 Pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan pencatatan kembali strategi perlindungan jenis ikan 3.1.4 Pengetahuan mengenai register nasional jenis ikan yang dilindungi

3.2

Keterampilan 3.2.1 Keterampilan mengakses data dalam register nasional jenis ikan yang dilindungi 3.1.1 Keterampilan

menyusun

prosedur

pencatatan

kembali

strategi perlindungan jenis ikan 3.2.2 Keterampilan dalam menyusun format Surat Rekomendasi 3.2.3 Kemampuan mempresentasikan substansi 4. Sikap kerja yang diperlukan 4.1

Tepat dalam mengidentifikasi kriteria jenis ikan

4.2

Tepat dalam mengakses data dalam register nasional

4.3

Akurat dalam melakukan analisis kondisi jenis ikan dan uji materil

5. Aspek kritis 4.1

Ketepatan dalam mengidentifikasi kriteria jenis ikan

4.2

Ketepatan dalam mengakses data dalam register nasional

4.3

Keakuratan dalam melakukan analisis kondisi jenis ikan dan uji materil

61

KODE UNIT

:

A.03.013.1

JUDUL UNIT

:

Mengembangkan Strategi Pengaturan Pembatasan Penggunaan

Alat

Tangkap

untuk

Kelestarian

Sumberdaya DESKRIPSI UNIT :

Unit

kompetensi


ini

berhubungan

keterampilan dalam

dan

sikap

mengembangkan

dengan yang strategi

pengaturan pembatasan penggunaan alat tangkap untuk kelestarian sumberdaya. ELEMEN KOMPETENSI


1. Mengidentifikasi strategi pengaturan pembatasan penggunaan alat tangkap

1.1. Kriteria dan dasar pengaturan pembatasan penggunaan alat tangkap diidentifikasi dan dikembangkan. 1.2. Kondisi penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang terdampak oleh pengaturan pembatasan diidentifikasi. 1.3. Kriteria Alat Tangkap Ramah Lingkungan diidentifikasi. 1.4. Alternatif solusi mengatasi dampak sosial ekonomi terhadap alat tangkap yang terdampak oleh pengaturan pembatas ditentukan. 1.5. Tim/personil pengembangan strategi pembatasan alat tangkap ditetapkan.

2. Melakukan pengkajian mengenai strategi pengaturan pembatasan penggunaan alat tangkap

2.1. Kriteria dan dasar pengaturan pembatasan alat tangkap tidak ramah lingkungan dikaji dan ditetapkan. 2.2. Pengaturan pembatasan alat tangkap tidak ramah lingkungan dikaji dampaknya secara teknis, sosial dan ekonomi. 2.3. Solusi menggatasi dampak sosial ekonomi untuk alat tangkap tidak ramah lingkungan yang terkena pengaturan pembatasan dikaji kelayakan untuk implementasinya. 2.4. Hasil kajian pengaturan pembatasan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan solusi untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dirumuskan.

62

ELEMEN KOMPETENSI


3. Merekomendasikan penghapusan strategi pengaturan pembatasan penggunaan alat tangkap

3.1 Diskusi rumusan hasil kajian pembatasan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan solusi mengatasi dampak sosial ekonominya dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 3.2 Rekomendasi strategi pengaturan pembatasan alat tangkap yang mengancam kelestarian sumberdaya ditetapkan. 3.3 Rekomendasi strategi pengaturan pembatasan alat tangkap yang mengancam kelestarian sumberdaya diformulasikan dalam bentuk Naskah Akademik. 3.4 Peraturan Menteri tentang pembatasan alat tangkap yang membahatakan lingkungan dikeluarkan.


Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi, melakukan pengkajian

dan

merekomendasikan

pembatasan

penggunaan

alat

tangkap

strategi yang

pengaturan

membahayakan

kelestarian sumberdaya serta solusi mengatasi dampak sosial ekonomi terhadap pemilik alat tangkap dan/atau nelayan. 1.2

Kriteria mencangkup ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.

1.3

Solusi mencakup jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah.


Peralatan 2.1.1 Komputer/laptop 2.1.2 Referensi terkait 2.1.3 Akses internet 2.1.4 Alat komunikasi

2.2

Perlengkapan 2.2.1 Alat tulis 2.2.2 Ruang pertemuan

63


Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

3.2

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan

3.3

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl

3.4

Peraturan

Menteri

PER.02/MEN/2011

Kelautan tentang

Jalur

dan

Perikanan

Penangkapan

Nomor

Ikan

dan

Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 4. Norma dan standar 4.1

Norma 4.1.1

SEAFDEC Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia

4.1.2 4.2

Kriteria Alat Tangkap Ramah Lingkungan (CCRF -FAO)



Konteks penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam

mengembangkan

strategi

pengaturan

pembatasan

penggunaan alat tangkap untuk kelestarian sumberdaya. 1.2

Pernilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara mengacu pada kriteria unjuk kerja dan portofolio.


Pengetahuan 3.1.1 Pengetahuan

tentang

kriteria

alat

tangkap

yang

membahayakan kelestarian sumberdaya

64

3.1.2 Pengetahuan tentang regulasi alat tangkap perikanan 3.1.3 Pengetahuan tentang sumberdaya perikanan 3.2

Keterampilan 3.2.1. Keterampilan mengidentifikasi kriteria alat tangkap yang membahayakan kelestarian sumberdaya 3.2.2. Kemampuan mengenal alat tangkap yang tidak ramah lingkungan 3.2.3. Kemampuan

mengenal

kerusakan

lingkungan

yang

diakibatkan oleh alat tangkap 3.2.4. Kemampuan untuk menyusun peraturan atau keputusan menteri tentang pembatasan alat tangkap tidak ramah lingkungan 4. Sikap kerja yang diperlukan 4.1

Tepat

dalam

mengidentifikasi

kriteria

alat

tangkap

yang

membahayakan kelestarian sumberdaya 4.2

Teliti

dalam mengidentifikasi alat tangkap yang tidak ramah

lingkungan 4.3

Tegas

dalam

mengatur

pembatasan

alat

tangkap

yang

membahayakan kelestarian suberdaya 5. Aspek kritis 5.1

Ketepatan dalam menentukan kriteria alat tangkap yang membahaykan kelestarian sumberdaya

5.2

Ketepatan dalam metoda dan teknik menentukan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan

65

KODE UNIT

:

A.03.014.1

JUDUL UNIT

:

Mengembangkan

Strategi

Pengembangan

SDM

Perikanan DESKRIPSI UNIT :

Unit

kompetensi


ini

berhubungan

keterampilan dalam

dan

dengan

sikap

mengembangkan

yang strategi

pengembangan sumber daya manusia perikanan guna kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. ELEMEN KOMPETENSI 1. Aktualisasi diri dalam nilai-nilai Desperation

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 1.2 1.3

2. Mengidentifikasi ruang lingkup

2.1. 2.2. 2.3.

3. Mengidentifikasi acuan normatif

3.1.

3.2.

4. Mengidentifikasi definisi

4.1

4.2

Nilai-nilai integritas diidentifikasi. Intensitas kemanfaatan publik diidentifikasi. Kondisi aktual dirumuskan untuk membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ruang lingkup proses asesmen pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan diidentifikasi. Ruang lingkup Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan Perikanan diidentifikasi secara sistematis. Ruang lingkup klasifikasi sumber daya manusia kelautan dan perikanan diidentifkasi untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. Regulasi teknis pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan diidentifikasi sesuai dengan fokus kesejahteraan rakyat. Standar pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. Batasan, deskripsi dan definisi-definisi terkait unsur penetapan, pemeliharaan dan perlindungan sumber daya manusia kelautan dan perikanan diidentifikasi secara sistemik dan sistematis. Definisi-definisi terkait unsur penetapan, pengembangan dan perlindungan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dirumuskan sesuai dengan visi yang berkelanjutan.

66

ELEMEN KOMPETENSI 5. Melakukan konvensi/validasi/ verifikasi pedoman

KRITERIA UNJUK KERJA 5.1 Panduan perlindungan, pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan diverifikasi dengan melibatkan stakeholder. 5.2 Panduan perlindungan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dikonvensikan dengan melibatkan stakeholder secara keterbukaan. 5.3 Validasi panduan perlindungan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dilakukan dan hasil validasi direkomendasikan.


Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi ruang ligkup, acuan normatif, dan definisi, menyusun persyaratan/kriteria umum dan khusus serta melakukan konvensi/validasi/verifikasi pedoman dalam mengambangkan strategi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

1.2

Ruang lingkup proses mencangkup melindungi melalui kegiatan pendidikan formal maupun non formal, mengembangkan melalui kegiatan pelatihan, magang, dan asesmen dan memberdayakan melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan.

1.3

Ruang lingkup pengembangan sumber daya menusia dapat mencangkup pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sumber daya manusia sektor kelautan dna perikanan.

1.4

Regulasi teknis mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Pedoman.

1.5

Standar mencakup spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait.

1.6

Intensitas kemanfaatan public merupakan ketercapaian sasaran fungsi kementerian dalam memberikan pelayanan publik.

67

1.7

Desperation merupakan nilai aktualisasi yang bertanggung jawab sesuai dengan kondisi yang terjadi.


Peralatan 2.1.1 Referensi 2.1.2 Koneksi internet 2.1.3 Alat-alat dokumentasi (kamera, handycam) 2.1.4 Sarana dan Prasarana (Tempat Uji Kompetensi, Tempat Pelatihan)

2.2

Perlengkapan 2.2.1 Alat pengolah data 2.2.2 Alat komunikasi


Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

3.2

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

3.3

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3.4

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil

Negara 3.5

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

3.6

Peraturan

Pemerintah

Nomor

62

Tahun

2014

tentang

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan 3.7

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan

3.8

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

68


Norma (Tidak ada.)

4.2

Standar 4.2.1 Standar

Kompetensi

Kerja

Nasional

Indonesia

sektor

Kelautan dan Perikanan 4.2.2 Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 4.2.3 ISO 9001-2008 tentang Manajemen Mutu Penyelenggaraan Pelatihan PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian 1.1

Konteks penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam mengembangkan strategi pengembangan SDM Perikanan

1.2

Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara dan portofolio


Pengetahuan 3.1.1

Pengetahuan

tentang

peraturan

ketenagakerjaan

dan

pengembangan sumber daya manusia 3.1.2

Pengetahuan tentang kebijakan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan

3.1.3

Pengetahuan

tentang

cara

menyusun

strategi

pengembangan sumberdaya manusia sektor kelautan dan perikanan

5.1

3.1.4

Pengetahuan tentang pengembangan karir

3.1.5

Pengetahuan tentang evaluasi kinerja

Keterampilan 3.2.1. Keterampilan menulis panduan kerja 3.2.2. Keterampilan melakukan review

69


Tepat dalam menyusun sistematika kebijakan

4.2

Cermat dalam menentukan strategi pengembangan sumber daya manusia

5. Aspek kritis 5.1

Ketepatan dalam menyusun sistematika kebijakan

5.2

Ketepatan dalam menentukan regulasi teknis pengembangan SDM kelautan dan perikanan

70

KODE UNIT

:

A.03.015.1

JUDUL UNIT

:

Mengelola

Riset

Bermanfaat

Bagi

dan

Pengembangan

Kemaslahatan

Umat

yang

Manusia,

Serta Mampu Mendapat Pengakuan Nasional Dan Internasional DESKRIPSI UNIT :

Unit

kompetensi

pengetahuan,

ini

keterampilan

berhubungan dan

sikap

dengan yang

dibutuhkan dalam mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. ELEMEN KOMPETENSI 1. Mengidentifikasi riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia

1.1

1.2 1.3 1.4 1.5

2. Mengkaji validitas data riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia

2.1.

3. Melakukan analisis pengelolaan data riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia

3.1

2.2. 2.3.

3.2 3.3

KRITERIA UNJUK KERJA Jenis permasalahan yang membutuhkan litbang untuk pemecahannya bagi kemaslahatan umat manusia diidentifikasi. Kriteria data dan informasi yang dibutuhkan diidentifikasi. Rencana kerja, personel, peralatan dan anggaran ditentukan. Lokasi litbang yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dipastikan. Metode dan teknik pengelolaan litbang yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia ditentukan. Penentuan permasalahan yang membutuhkan litbang untuk pemecahannya dilakukan. Data dan informasi terkait permasalahan yang teridentifikasi dikumpulkan dan divalidasi. Pengecekan kevaliditasan data dan informasi serta kelayakan untuk digunakan di dalam pelaksanaan litbang yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dilakukan. Metoda dan teknik pelaksanaan litbang yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia diterapkan. Analisis data dan informasi yang diperoleh dilakukan. Pengkajian ulang hasil analisis data dan informasi dilakukan dengan pendekatan inter, multi dan transdisipliner.

71

ELEMEN KOMPETENSI 4. Menafsirkan hasil analisis pengelolaan data riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia 5. Merekomendasikan hasil analisis pengelolaan data riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia

KRITERIA UNJUK KERJA 4.1 Hasil analisis data dan informasi hasil litbang yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia disintesakan. 4.2 Hasil litbang yang telah disintesa, dikompilasi dan dirumuskan kesimpulannya. 5.1 Diskusi rumusan kesimpulan hasil litbang dilakukan. 5.2 Rekomendasi dari hasil litbang diformulasikan. 5.3 Rekomendasi hasil litbang yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia disampaikan kepada pihakpihak yang berkepentingan.


Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi, mengkaji validitas data, melakukan analisis pengelolaan data, menafsirkan hasil analisis pengelolaan data dan merekomendasikan hasil analisis

pengelolaan

data

riset

dan

pengembangan

yang

bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dalam mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia,

serta

mampu

mendapat

pengakuan

nasional

dan

internasional. 1.2

Kriteria data dan informasi dapat mencakup: syarat-syarat yang dibutuhkan terkait data dan informasi dalam melakukan penelitian dan pengembangan. Contoh: dalam melakukan penelitian dan pengembangan

dalam

penetapan

dan

pencatatan

data

dan

informasi ikan yang didaratkan, kriteria data dan informasi adalah termasuk jenis, umur, ukuran, berat, matang gonat, ciri-ciri khusus. 1.3

Rencana kerja dapat mencakup tahapan pekerjaan yang akan dilakukan meliputi pengumpulan data sampai dengan penyajian hasil analisis.

72

1.4

Metode dan teknik mencakup cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

1.5

Validasi data dan informasi dapat mencakup: (a) Pengkajian ketelusuran terhadap standar termasuk: standar, pedoman dan code of practice; (b) Pengkajian kesesuaian kaidah keilmuan monodisiplin dan transdisipliner.

1.6

Pendekatan

analisis

inter,

multi

mencakup analisis menggunakan

dan

transdisipliner

dapat

pendekatan yang melibatkan

unsur-unsur dalam satu disiplin ilmu, beberapa disiplin ilmu, serta lintas disiplin ilmu terkait. 1.7

Pihak-pihak yang berkepentingan dapat meliputi semua eselon 1 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (kecuali Badan Litbang Kelautan dan Perikanan, kementerian lain, industri perikanan, perguruan tinggi dan LSM.


Peralatan 2.1.1 Referensi 2.1.2 Koneksi internet 2.1.3 Komputer/laptop dan printer 2.1.4 Ruangan pertemuan 2.1.5 Laboratorium dan peralatan

2.2

Perlengkapan 2.2.1 Alat tulis 2.2.2 Bahan kimia dan media mikrobiologi


Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

3.2

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

3.3

Peraturan

Pemerintah

Nomor

30

Tahun

2008

tentang

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan 4. Norma dan standar 4.1

Norma

73

(Tidak ada.) 4.2



Konteks penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

1.2

Penilaian dapat dilakukan dengan cara simulasi, wawancara dan penilaian portofolio.


Pengetahuan 3.1.3

Pengetahuan tentang analisis laboratorium dan analisis data/informasi

3.2

3.1.4

Pengetahuan tentang metodologi penelitian

3.1.5

Pengetahuan tentang registrasi nasional

3.1.6

Pengetahuan tentang perikanan

Keterampilan 3.2.1.

Penggunaan alat laboratorium

3.2.2.

Penggunaan software analisis data dan informasi

3.2.3.

Menuliskan laporan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dan naskah kebijakan


Tepat dalam menganalisis, menelaah dan memformulasikan hasil litbang menjadi rekomendasi kebijakan

74

5. Aspek kritis 5.1

Ketepatan analisis dan telaah untuk menghasilkan opsi kebijakan

75

KODE UNIT

:

A.03.016.1

JUDUL UNIT

:

Memimpin, dan mengembangkan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

DESKRIPSI UNIT :

Unit

kompetensi

pengetahuan,

ini

keterampilan

berhubungan dan

sikap

dengan yang

dibutuhkan dalam memimpin, dan mengembangkan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. ELEMEN KOMPETENSI 1. Merencanakan persiapan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia

2. Memberikan arahan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia 3. Mengelola tim dalam pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia

KRITERIA UNJUK KERJA 1.1 permasalahan aktual yang potensial terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia diidentifikasi. 1.2 sasaran, metode riset/kajian/ pengembangan dan sumber daya ditetapkan. 1.3 Pendekatan inter, multi, dan transdisipliner diidentifikasi. 1.4 Pedoman riset/kajian/ pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia ditetapkan. 2.1 Rencana riset ditransformasikan kepada tim pokja. 2.2 Stakeholder terkait KP dikoordinasikan.

3.1 Pengorganisasian riset ditetapkan. 3.2 Sarana dan prasarana penelitian disiapkan. 3.3 Sinergi lintas sektor dilakukan. 3.4 Koordinasi pelaksanaan riset/kajian/ pengembangan dilakukan. 3.5 Pendekatan inter, multi, dan transdisipliner dipastikan pelaksanaannya.

76

ELEMEN KOMPETENSI 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia secara berkelanjutan

4.1 4.2 4.3 4.4

KRITERIA UNJUK KERJA Monitoring dilakukan sesuai dengan perencanaan riset. Output dan outcome riset dan tim riset dievaluasi. Rumusan hasil riset/kajian/ pengembangan disusun. Rumusan hasil riset/kajian/ pengembangan dipresentasikan pada pihak terkait.


Unit kompetensi ini berlaku untuk memberikan

arahan,

mengembangkan

mengelola

pengembangan

merencanakan persiapan,

tim

dalam

yang

memimpin, bermanfaat

dan bagi

kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. 2. Peralatan dan perlengkapan 2.1

Peralatan 2.1.1 Referensi 2.1.2 Koneksi internet (ICT) 2.1.3 Komputer/Laptop 2.1.4 Alat komunikasi 2.1.5 Alat transportasi 2.1.6 Ruangan

2.2


3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.) 4. Norma dan standar 4.1

Norma (Tidak ada.)

77

4.2



Konteks penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam memimpin, dan mengembangkan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

1.2



Pengetahuan 3.1.1

Pengetahuan manajerial

3.1.2

Pengetahuan tentang tipe-tipe kepemimpinan

3.1.3

Pengetahuan tentang metodologi penelitian

3.1.4

Pengetahuan tentang pelestarian

3.1.5

Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait

3.2

Keterampilan 3.2.1. Penguasaan terhadap alat-alat penelitian 3.2.2. Berkomunikasi secara efektif 3.2.3. Mengkoordinir tim dan kegiatan


Teliti dalam merumuskan output dan outcome untuk menjawab permasalahan-permasalahan riset maupun pengembangan.

4.2

Tepat

dalam

melaksanakan

kerangka

waktu

dan

prosedur

penelitian

78

5. Aspek kritis 5.1 Ketajaman merumuskan output dan outcome untuk menjawab permasalahan-permasalahn riset maupun pengembangan 5.2 Ketepatan melaksanakan kerangka waktu dan prosedur penelitian

79

2016 TENTANG

Recommend Documents