PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 240/510/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2016 WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang : a.
bahwa terkait dengan barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar, toko dan minimarket perlu diadakan pengawasan;
b.
bahwa dalam rangka melakukan monitoring harga dan penyebaran informasi perkembangan harga bahan pokok, stok komoditi dan barang beredar di pasar, perlu diadakan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok;
c.
bahwa dalam rangka melakukan peringatan Hari Konsumen Nasional perlu dilaksanakan event mengenai pentingnya kesadaran tentang hak dan kewajiban konsumen;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu dibentuk Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016;
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
Mengingat
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/MDAG/PER/2007; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/MDAG/PER/10/ 2014; 14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/ 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan; 15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/ 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; 16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011; 17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
: Membentuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa Tahun 2016 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Menyiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan. 2. Melakukan pengawasan peredaran barang dan jasa. 3. Melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok. 4. Memberikan informasi harga barang pokok dan strategis melalui media elektronik. 5. Melaksanakan acara Jalan Santai pada peringatan Hari Konsumen Nasional. 6. Melakukan pengawasan rutin, berkala dan khusus terhadap : a. Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yaitu Standar (Standar Nasional Indonesia), Label, Klausula Baku, Pelayanan purna jual, Cara menjual dan Pengiklanan. b. Barang yang dilarang beredar di pasar; c. Barang yang diatur tata niaganya; d. Perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan e. Distribusi. 7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kopperindag. 8. Melakukan koordinasi dengan Instansi/SKPD terkait di lingkungan Kota Pariaman. 9. Melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
KETIGA
: Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Memberikan teguran secara tertulis kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan yang mengatur tentang peredaran barang dan jasa. b. Dapat memberikan sanksi hukum kepada pelaku usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT
: Apabila terjadi mutasi terhadap pejabat pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan tanpa merubah keputusan ini.
KELIMA
: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kopperindag Kota Pariaman Tahun Anggaran 2016 pada Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.
KEENAM
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 7 April 2016 WALIKOTA PARIAMAN dto MUKHLIS R
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN : 240 /510/2016 : 7 APRIL 2016 : PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2016
NO
NAMA
JABATAN
1.
GUSNIYETI ZAUNIT, S.Kom, M.Si
Kepala Dinas Kopperindag
2.
SYAIFUL AZMAN, SE, M.Si
3.
SYAFRI, SE, MM
4.
ROSLIM, SE
5.
LENI MARLINA, ST
6.
EDIALFI UNWARA, SP
7.
BRIGADIR ROBI ANDRISNO, SH
Sekretaris Dinas Kopperindag Kepala Bidang Perdagangan Kasi Pendaftaran Perusahaan dan Perlindungan Konsumen Kasi Bimbingan Iklim Usaha Perdagangan dan Promosi Kasubag Tata Usaha UPT Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kota Pariaman
KEDUDUKAN DALAM TIM Penanggung Jawab Koordinator Ketua Sekretaris Anggota
Anggota
Kanit II Sat Intelkam
Anggota
Kasi Wasfarmakmin dan Kosalkes Dinas Kesehatan Kota Pariaman Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman
8.
RIO ARISANDI, S.Si, Apt
Anggota
9.
SITI MAYASARI HANDAYANI
10.
JENDRA PRANATA, ST
Staf Dinas Kopperindag
Anggota
11.
RICKY NOFRIANDI S, ST
Staf Dinas Kopperindag
Anggota
12.
YULIA SRI RAHAYU, SE
Staf Dinas Kopperindag
Anggota
13.
SILVI MAYARSI NOVITRI, ST
Staf Dinas Kopperindag
Sekretariat
14.
GUSTI ADRIA, A.Md
Staf Dinas Kopperindag
Sekretariat
Anggota
WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS R
