SALINAN
1
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 910/Kep.27-Org/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 910/KEP.711-ORG/2015 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang
:
Mengingat
:
a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711-Org/2015 tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1253-Org/2015, perlu dilakukan penyempurnaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711-Org/2015 tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016; 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
3 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1574); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 5655); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/KPTS/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
4 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455); 30. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor Kep. 120/Kep/7/1994 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan; 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 81); 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2009 tentang Standar Penyediaan Bahan Bakar, Biaya Pelumasan, dan Perawatan Kendaraan Operasional Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 166 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2009 tentang Standar Penyediaan Bahan Bakar, Biaya Pelumasan, dan Perawatan Kendaraan Operasional Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 48 Seri E); 36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 22 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
5 37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 96 Seri E); 38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 83 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 95 Seri E), 39. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Gubernur kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 5 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Gubernur kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 76 Seri E); 40. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711Org/2015 tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1253-Org/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711-Org/2015 tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016; Memperhatikan
:
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
Mengubah beberapa ketentuan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711-Org/2015 tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1253-Org/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur No. 910/Kep.711Org/2015 tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, diubah sebagai berikut:
6 1. Ketentuan pada BAB II Tabel 2.63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Tabel 2.63 Standar Biaya Pengadaan Pakaian Dinas No
Jenis Pakaian
Harga (Rp)
1.
Bahan Pakaian Linmas + atributnya
750.000
2.
Bahan PDH khaki + atributnya
750.000
3.
Pakaian olahraga ( Training pack, T-shirt, dan topi )
4.
Bahan PDH kemeja putih + celana/rok hitam atau gelap
5.
Sepatu olahraga
2.500.000 750.000 1.000.000
Keterangan: Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas.
2. Lampiran pada BAB III huruf (A) PEKERJAAN KONSULTANSI angka 1, setelah Tabel 3.1 disisipkan Tabel 3.1a Tenaga Sub Profesional Jasa Konsultasi, Tabel 3.2, Tabel 3.7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Tabel 3.1a Tenaga Sub Profesional Jasa Konsultasi No
Personil
1.
CAD/CAM Operator
2.
Software Programmer/ Implementer
3.
Hardware Technician
4.
Facilitator
5.
Senior Assistant Professional Staff
6.
Assistant Staff
Professional
7.
Special Inspector
Technician/
8.
Technician
9.
Inspector
10.
Surveyor
Penddikan dan Pengalaman D3/S0 (5-10 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun) D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun) D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun) D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun) D3/S0 (>6 Tahun) S1 (3-5 Tahun) S2 (1-3 Tahun) D3/S0 (3-6 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun) D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun) D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun) D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun) D3/S0 (>3 Tahun) S1 (0-3 Tahun) S2 (0-1 Tahun)
Satuan
Biaya (Rp)
OB
7.765.500
OB
9.185.000
OB
7.765.500
OB
7.765.500
OB
10.020.000
OB
9.435.500
OB
9.185.000
OB
7.765.500
OB
7.765.500
OB
7.014.000
7 Tabel 3.2 Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personil
Rupiah/Bulan (Rp)
Office Manager Site Office manager/administrator Bilingual Secretary Secretary Computer Operator/Typist Drafter (manual) Messenger Office Boy Driver Office Guard/Security Officer
7.682.000 6.972.250 7.598.500 4.717.750 4.175.000 3.507.000 2.463.250 2.254.500 2.672.000 2.421.500
*) Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia No. 14/TAP.DPN/IV/2015 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2015 Biaya Langsung Personil (Remuneration/ Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Jasa konsultansi.
Tabel 3.7 Biaya langsung non personil untuk jenis pengeluaran fixed unit rate NO
1.
JENIS PENGELUARAN
SATUAN
HARGA (Rp.)
► Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu Provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar ► Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4
Sewa Kendaraan dan O&M
2.
●
Roda-4
●
Roda-4
Hari
●
Roda-2
Bulan
●
Roda-2
●
Kendaraan Air
●
O&M Roda-4
Bulan
4.171.500
●
O&M Roda-2
Bulan
787.950
Sewa Kantor Proyek
KETERANGAN
Bulan
9.270.000
●
Tidak termasuk O&M, Driver
741.600
●
Termasuk O&M
1.622.250
●
Tidak termasuk O&M
Hari
231.750
●
Termasuk O&M
Hari
***)
●
Termasuk O&M
► Kebutuhan ruangan rata-rata 6 m2 per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 m2 ► Untuk proyek < 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksaanaan operasionalpekerjaan / proyek berbeda Provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan ► Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitunguntuk 6 Bulan ► Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
8
3.
4.
5.
6.
7.
●
Jakarta
m2 / Bulan
250.000
●
Provinsi
m2 / Bulan
200.000
●
Kabupaten
m2 / Bulan
150.000
●
Lapangan
m2 / Bulan
150.000
Sewa Peralatan Kantor ●
Computer Desk Top
Unit-Bulan
1.158.750
●
Laptop
Unit-Bulan
1.854.000
●
Printer Laser Jet A-3
Unit-Bulan
1.390.500
●
Printer Laser Jet A-4
Unit-Bulan
787.950
●
Printer Color A-3
Unit-Bulan
880.650
●
Printer Color A-4
Unit-Bulan
695.250
●
Scanner A-3
Unit-Bulan
556.200
●
Scanner A-4
Unit-Bulan
417.150
●
Mesin Fotocopy
Unit-Bulan
5.562.000
●
Mesin Fax
Unit-Bulan
417.150
●
Mesin Ketik
Unit-Bulan
324.450
●
LCD Proyektor
Unit-Hari
695.250
●
Digital Camera
Unit-Bulan
463.500
●
Plotter
Unit-Bulan
4.866.750
●
dll
Unit-Bulan
Sewa Furniture Kantor ●
Meja dan Kursi Kerja
Set-Bulan
1.622.250
●
Meja dan Kursi Rapat
Set-Bulan
2.317.500
●
Air Conditioner
Unit-Bulan
556.200
●
Filing Cabinet
Unit-Bulan
231.750
●
White Board
Unit-Bulan
92.700
●
Shelf
Unit-Bulan
139.050
●
Water Dispenser
Unit-Bulan
139.050
●
dll
Unit-Bulan ► Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasukperawatan)
Biaya Operasional Kantor Proyek Kantor Utama ● Proyek
Bulan
16.000.000
● ●
Bulan Bulan
8.500.000 5.250.000
(Office Consumables) Kantor Utama ● Proyek
Bulan
7.416.000
●
Kantor Sub Proyek
Bulan
4.635.000
●
Kantor Lapangan
Bulan
3.244.500
Consumable Kantor Utama ● Proyek
Unit-Bulan
4.635.000
●
Kantor Sub Proyek
Unit-Bulan
3.244.500
●
Kantor Lapangan
Unit-Bulan
2.317.500
Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan
Biaya ATK
Biaya Komputer & Printer
9 8.
Biaya Komunikasi
Domestic : Kantor Utama ● Proyek
Bulan
7.750.000
●
Kantor Sub Proyek
Bulan
4.000.000
●
Kantor Lapangan
Bulan
3.250.000
Bulan
8.250.000
International : 9.
► Untuk Telepon, Fax, Internet ► Belum termasuk biaya pemasangan / penyambunganTelepon dan Internet
Tunjangan Harian
► Berlaku hanya untuk Lajang
(Per Diem Allowance)
► Tidak mendapat Housing Allowance ► Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan
Khusus Proyek < 3 bulan :
10.
●
Jakarta
Org-Hari
800.000
●
Provinsi
Org-Hari
700.000
●
Kabupaten
Org-Hari
500.000 ► Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek
Tunjangan Perumahan (Housing Allowance)
► Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disetiap awal tahunproyek
Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staf):
11.
●
Jakarta
Org-Bulan
5.250.000
●
Untuk Lajang
●
Provinsi
Org-Bulan
4.250.000
●
Untuk Lajang
● Kabupaten Proyek ≥ 3 bulan (Sub Prof):
Org-Bulan
3.500.000
●
Untuk Lajang
●
Jakarta
Org-Bulan
4.000.000
●
Untuk Lajang
●
Provinsi
Org-Bulan
2.750.000
●
Untuk Lajang
● Kabupaten Proyek ≥12 bulan (Prof Staf):
Org-Bulan
2.500.000
●
Untuk Lajang
●
Jakarta
Kel-Bulan
7.500.000
●
Untuk Keluarga
●
Provinsi
Kel-Bulan
6.750.000
●
Untuk Keluarga
●
Kabupaten
Kel-Bulan
6.000.000
●
Untuk Keluarga
Penempatan Sementara (Temporary Lodging)
► Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasiproyek
Untuk proyek ≥ 3 bulan :
12.
●
Jakarta
Org-Hari
800.000
●
Provinsi
Org-Hari
700.000
●
Kabupaten
Org-Hari
500.000 ► Untuk biaya penyimpanan dan pemindahanperlengkapan rumah tangga
Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance) Untuk proyek ≥ 24 bulan : ●
Jakarta
Penugasan
23.000.000
●
Provinsi
Penugasan
23.000.000
●
Kabupaten
Penugasan
23.000.000
10 13.
► Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang samadengan lokasi kantor
Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance /OSA) ●
Jakarta
Org-Hari
800.000
●
Provinsi
Org-Hari
700.000
●
Kabupaten
Org-Hari
500.000
●
Lokasi Proyek /
Org-Hari
350.000
Lapangan 14.
► Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang samadengan lokasi kantor
Penginapan Tugas Luar ●
Jakarta
Org-Hari
800.000
●
Provinsi
Org-Hari
700.000
●
Kabupaten
Org-Hari
500.000
●
Lokasi Proyek /
Org-Hari
350.000
Lapangan 15.
Cuti Tahunan (Annual Leave)
► Setelah bertugas 1 tahun terus menerus ► Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Airport Tax
Proyek ≥ 12 bulan : ●
Jakarta
Org
***)
●
Provinsi
Org
***)
●
Kabupaten
Org
***)
●
Lokasi Proyek /
Org
***)
Lapangan 16.
► Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambarteknik / peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran
Biaya Pelaporan
Kantor Utama Proyek : Laporan ● Pendahuluan
Buku
250.000
●
Laporan Antara
Buku
300.000
●
Konsep Lap. Akhir
Buku
350.000
●
Laporan Akhir
Buku
500.000
●
Ringkasan Eksekutif
Buku
250.000
●
Laporan Bulanan
Buku
300.000
●
Buku
500.000
●
Laporan Triwulan Laporan Teknis / Khusus
Buku
750.000
●
Dokumen Tender
Buku
8.750.000
●
Manual O&M
Buku
400.000
●
CD
●
Flash Disk
Keping
50.000
Buah
250.000
Kantor Lapangan Proyek : ●
Konsep Lap. Akhir
Buku
300.000
●
Laporan Akhir
Buku
400.000
●
Laporan Bulanan
Buku
150.000
●
Laporan Triwulan Laporan Teknis / Khusus
Buku
400.000
Buku
600.000
●
11 17.
Sewa Peralatan Penunjang ● Thermometer Digital Laser
Unit-Bulan
463.500
●
Hammer Test
Unit-Bulan
370.800
●
Theodilite T0
Unit-Bulan
1.205.100
●
Theodolite T1
Unit-Bulan
1.483.200
●
Theodolite T2
Unit-Bulan
1.761.300
●
Theodolite TS
Unit-Bulan
7.323.300
●
Theodolite TS
Unit-Bulan
8.806.500
●
Waterpass
Unit-Bulan
5.840.100
●
Hand GPS
Unit-Bulan
463.500
● Bluetooth, Reflectorless
***) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini biasa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate, dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini biasa ditentukan sebagai At Cost.
12 2. Lampiran pada BAB III huruf (B) PEKERJAAN KONSTRUKSI TABEL 3.9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Tabel 3.9 Daftar Harga Standar Upah Pekerja Jasa Konstruksi Untuk Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat No.
Jenis pekerja/ keahlian
Kota Bekasi
Kota Bandung
Kota Bogor
Kota Depok
Kab. Sumedang
Kab. Bandung
Kota Cimahi
Kab. Bekasi
upah
upah
upah
upah
upah
upah
upah
Upah
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
1.
Pekerja
127.967,69
101.036,15
116.260,19
117.160,77
87.527,50
87.527,50
87.527,50
140.146,92
2.
Tukang
159.959,61
126.295,19
145.325,24
146.450,96
109.409,37
109.409,37
109.409,37
175.183,65
3.
Kepala Tukang
191.951,53
151.554,23
174.390,28
175.741,15
131.291,25
131.291,25
131.291,25
210.220,38
4.
Mandor
223.943,46
176.813,26
203.455,33
205.031,34
153.173,12
153.173,12
153.173,12
245.257,11
Pendukung 1.
Mekanik
223.943,46
176.813,26
203.455,33
205.031,34
153.173,12
153.173,12
153.173,12
245.257,11
2.
Operator
223.943,46
176.813,26
203.455,33
205.031,34
153.173,12
153.173,12
153.173,12
245.257,11
3.
Pembantu Operator
127.967,69
101.036,15
116.260,19
117.160,77
87.527,50
87.527,50
87.527,50
140.146,92
4.
Supir Truk
191.951,53
151.554,23
174.390,28
175.741,15
131.291,25
131.291,25
131.291,25
210.220,38
5.
Kenek Truk
127.967,69
101.036,15
116.260,19
117.160,77
87.527,50
87.527,50
87.527,50
140.146,92
6.
Penjaga Malam
159,959,61
126.295,19
145.325,24
146.450,96
109.409,37
109.409,37
109.409,37
175.183,65
13 Untuk Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat No .
Jenis pekerja / keahlian
Kab. Karawang
Kab. Purwakarta
Kab. Bogor
Kota Cirebon
Kota Sukabumi
Kab. Indramayu
Kab. Cirebon
Kab. Cianjur
Kab. Sukabumi
upah
upah
upah
upah
upah
upah
upah
upah
Upah
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
64.069,62
61.239,23
70.673.85
84.439,81
80.087,01
76.549,03
88.342,30
105.549,75
1.
Pekerja
145.807,69
112.615,00
131.603,08
61.882,50
2.
Tukang
182.259,61
140.768,75
164.503,84
77.353,12
3.
Kepala Tukang
218.711,53
168.922,50
197.404,61
92.823,75
105.817,78
96.104,01
91.858,84
106.010,76
126.659,71
4.
Mandor
255.163,46
197.076,25
230.305,38
108.294,37
123.454,08
112.121,82
107.168,65
123.679,23
147.769,66
70.545,19 88.181,49
Pendukung 1.
Mekanik
255.163,46
197.076,25
230.305,38
108.294,37
123.454,08
112.121,82
107.168,65
123.679,23
147.769,66
2.
Operator
255.163,46
197.076,25
230.305,38
108.294,37
123.454,08
112.121,82
107.168,65
123.679,23
147.769,66
3.
Pembantu Operator
145.807,69
112.615,00
131.603,08
61.882,50
70.545,19
64.069,62
61.239,23
70.673,85
84.439,81
4.
Supir Truk
218.711,53
168.922,50
197.404,61
92.823,75
105.817,78
96.104,42
91.858,84
106.010,76
126.659,71
5.
Kenek Truk
145.807,69
112.615,00
131.603,08
61.882,50
70.545,19
64.069,62
61.239,23
70.673,85
84.439,81
6.
Penjaga Malam
182.259,61
140.768,75
164.503,84
77.353,12
88.181,49
80.087,01
76.549,03
88.342,30
105.549,75
14 Untuk Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat
No .
Jenis pekerja / keahlian
Kab. Subang
Kab. Garut
Kab. Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya
Kab. Ciamis
Kab. Kuningan
Kab. Majalengka
Kota Banjar
Kab. Bandung Barat
upah
upah
upah
Upah
Upah
upah
upah
upah
Upah
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
8 jam
1.
Pekerja
85.640,58
54.677,88
62.783,08
63.126,15
52.435,35
52.490,77
54.206,15
51.075,58
87.699,04
2.
Tukang
107.050,72
68.347,35
78.478,84
78.907,69
65.544,18
65.613,46
67.757,69
63.844,47
109.623,79
3.
Kepala Tukang
128.460,86
82.016,82
94.174,61
94.689,23
78.653,01
78.736,15
81.309,23
76.613,36
131.548,55
4.
Mandor
149.871,00
95.686,29
109.870,39
110.470,76
91.761,85
91.858.84
94.860,76
89.382,25
153.473,31
Pendukung 1.
Mekanik
149.871,00
95.686,29
109.870,38
110.470,76
91.761,85
91.858,84
94.860,76
89.382,25
153.473,31
2.
Operator
149.871,00
95.686,29
109.870,38
110.470,76
91.761,85
91.858,84
94.860,76
89.382,25
153.473,31
3.
Pembantu Operator
85.640,58
54.677,88
62.783,08
63.126,15
52.435,35
52.490,77
54.206,15
51.075,58
87.699,04
4.
Supir Truk
128.460,86
82.016,82
94.174,61
94.689,23
78.653,01
78.736,15
81.309,23
76.613,36
131.548,04
5.
Kenek Truk
85.640,58
54.677,88
62.783,08
63.126,15
52.435,35
52.490,77
54.206,15
51.075,58
87.699,04
6.
Penjaga Malam
107.050,72
68.347,35
78.478,84
78.907,69
65.544,18
65.613,46
67.757,69
63.844,47
109.623,79
15
3.
Lampiran pada BAB III huruf (C) PEKERJAAN LAINNYA poin d Tenaga Khusus Bidang Kesehatan Non PNS dan PNS Non Pemerintah Provinsi Tabel 3.12a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Tabel 3.12a Biaya Tenaga Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten/Kota, Balai dan Puskesmas/Desa di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil atau Tidak diminati No 1 1.
Kelompok Ahli
Honorarium Bulanan (Rp)
Jasa pelayanan/ Bulan (Rp) 5
Besaran yang diterima 7
6.000.000
7.500.000
1.500.000 15.000.000
2.
2 Dokter Sub Spesialis Dokter Spesialis
5.000.000
7.850.000
- 12.850.000
3.
Dokter Hewan
3.000.000
1.250.000
-
4.250.000
4.
Dokter Umum/ Dokter Gigi Sarjana Keperawatan profesi Bidan/Perawat
4.000.000
3.350.000
2.500.000
9.850.000
2.500.000
1.000.000
1.000.000
4.500.000
2.500.000
1.700.000
1.000.000
5.200.000
2.500.000
1.700.000
1.000.000
5.200.000
5. 6. 7.
Tenaga Kesehatan lainnya
3
Insentif Tambahan/ Bulan (Rp) 4
16 4. Lampiran pada BAB IV STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN STANDAR ANALISA KEGIATAN poin 4.3 BIDANG KECIPTAKARYAAN Tabel 4.32 dan Tabel 4.34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Tabel 4.32 Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana
No
Uraian Kegiatan s.d. 250
I
Pelaksana 1.1. Biaya Perencanaan Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Perencanaan yang meliputi : Survey dan inventarisasi, peng-ukuran penelitian tanah (sondir) Menyusun pedoman penugas an Perencanaan uraian dan maksud perencanaan Membuat rencana tapak, prarencana, penyusunan ijin pendahuluan (plan, permit) Penelitian/Pengujian Anggaran Membuat gambar-gambar lengkap al. Ars, struktur, elektrikal, plumbing dll Membuat perhitungan perhitungan antara lain Struktur elektrikal, tata udara, plumbing, telepon dll Membuat rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat program pelaksanaan fisik & rencana pelelangan/pemilihan langsung
8,23
250 s.d. 500
500 s.d. 1000
1000 s.d 2.500
8,23 s.d 6,83
6,83 s.d 5,63
5,63 s.d 4,65
Biaya Konstruksi Fisik (dalam Jutaan Rupiah) 2.500 5.000 10.000 25.000 s.d. s.d. s.d. s.d. 5.000 10.000 25.000 50.000 4,65 s.d 3,90
3,90 s.d 3,28
3,28 s.d 2,82
2,82 s.d 2,44
Keterangan
50.000 100.000 250.000 s.d. s.d. s.d 100.000 250.000 500.000 2,44 s.d 2,16
2,16 s.d 1,94
1,94 s.d 1,80
-
-
-
-
Untuk bangunan yang telah ditetapkan desain prototipnya, biaya perencanaan untuk penyesuai an desain sebesar 60% Bagi bangunan yg menggunakan desain berulang biaya perencanaan untuk pengulangan pertama 75%, pengulangan kedua 65%, pengulangan ketiga 50%
Biaya perencanaan dilaksanakan secara swakelola sebesar 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir 1.1. Untuk pelaksanaan proyek pembangunan gedung dilakukan dengan kontrak
17
No
Uraian Kegiatan s.d. 250 Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, penyusunan dokumen pelaksana dan melakukan pengawasan berkala 1.2. Biaya Pengawasan Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap pengawasan, yaitu : Pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas bahan bangunan serta pelaksanaan konst fisik, ketetapan produk, waktu dan biaya perubahan dan penyusunan yang terjadi selama pelaksanaan Membuat laporan pengawasan harian, mingguan dan bulanan Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, serah terima ke I dank e II Menyusun daftar kekurangan/ cacat yang harus diperbaiki selama masa pemeliharaan Membuat gambar-gambar sesuai dengan yang dilaksanakan dilapangan bersama dengan pengelola kegiatan menyusun dokumen pendaftaran gedung yang terdiri dari foto copy DPA,
5,35
250 s.d. 500
5,35 s.d 4,62
500 s.d. 1000
4,62 s.d 3,27
1000 s.d 2.500
3,90 s.d 3,27
Biaya Konstruksi Fisik (dalam Jutaan Rupiah) 2.500 5.000 10.000 25.000 s.d. s.d. s.d. s.d. 5.000 10.000 25.000 50.000
3,27 s.d 2,73
2,73 s.d 2,27
2,27 s.d 1,92
1,92 s.d 1,65
Keterangan
50.000 100.000 250.000 s.d. s.d. s.d 100.000 250.000 500.000
1,65 s.d 1,43
1,43 s.d 1,26
1,26 s.d 1,18
-
lumpsum fixed price
-
Biaya pengawasan dilaksanakan secara swakelola besarnya 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir 1.2.
18
No
Uraian Kegiatan s.d. 250
II
Kontrak/Perjanjian pemborongan BA ST I, II, gambar situasi dan bestek, sudah sesuai dengan keadaan lapangan (as built drawing dan salinan foto copy IMB) Biaya Pengelolaan 2.1. Biaya Operasional Unsur Pemegang Mata Anggaran Honorarium Staf dan Panitia Lelang Perjalanan Dinas Rapat-rapat Proses Pengadaan Bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan Persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/ Dokumen Pendaftaran Bangunan Gedung 2.2. Biaya Operasional unsur Pengelola Teknis Biaya Unsur Pengelola Teknis Honorarium Pengelola Teknis Honorarium Tenaga Ahli (bila diperlukan) Perjalanan Dinas Transport Lokal Biaya Rapat Biaya Pembelian/Penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan
250 s.d. 500
500 s.d. 1000
1000 s.d 2.500
Biaya Konstruksi Fisik (dalam Jutaan Rupiah) 2.500 5.000 10.000 25.000 s.d. s.d. s.d. s.d. 5.000 10.000 25.000 50.000
Keterangan
50.000 100.000 250.000 s.d. s.d. s.d 100.000 250.000 500.000
-
14,0
14,0 s.d 10,0
10,00 s.d 6,75
6,75 s.d 4,20
4,20 s.d 2,85
2,85 s.d 1,90
1,90 s.d 1,20
1,20 s.d 0,80
0,80 s.d 0,50
0,50 s.d 0,28
0,28 s.d 0,18
-
-
Biaya tenaga bantuan teknis/pengelola teknis dibebankan pada Biaya Pengelolaan dengan rincian : 65% diperuntukan untuk biaya pengelola kegiatan/PMA 35% diperuntukan untuk biaya kegiatan tenaga bantuan teknis Bantuan teknis yang dimaksud adalah dari Dinas Permukiman dan perumahan Prov. Jawa Barat Besarnya nilai biaya pengelolaan maks dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam tabel 4.32
19 Catatan : 1. Besaran presentase diatas berlaku juga untuk pekerjaan rehabilitasi/perbaikan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan pagar 2. Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, atau bangunan gedung negara yang sudah ada disain prototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun 3. Biaya pengelolaan kegiatan dibebankan kepada OPD yang mempunyai kegiatan pembangunan bangunan/rehabilitasi/perbaikan gedung kantor, rumah dinas dan pagar Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana adalah : a. Gedung Kantor yang sudah ada disain prototipenya atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m2 b. Bangunan Rumah Dina stipe C,D dan E yang tidak bertingkat c. Gedung pelayanan kesehatan : Puskesmas d. Gedung Pendidikan Tingkat Dasar dan/ atau lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai
Tabel 4.34 Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Khusus No
Uraian Kegiatan s.d. 250
1
Pelaksanaan 1.1. Biaya Perencanaan Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap perencanaan yang meliputi : - Survey dan inventarisasi, 9,75 pengukuran penelitian tanah (sondir) - Menyusun pedoman penugasan Penrencanaan uraian dan maksud Perencanaan - Membuat rencana tapak, pra– rencana penyusunan ijin pendahuluan (plan permit) - Penelitian/pengujian anggaran
250 s.d. 500
500 s.d. 1000
1000 s.d 2.500
Biaya Konstruksi Fisik (dalam Jutaan Rupiah) 2.500 5.000 10.000 25.000 s.d. s.d. s.d. s.d. 5.000 10.000 25.000 50.000
50.000 100.000 s.d. s.d. 100.000 250.000
Keterangan
250.000 s.d 500.000 -
9,75
8,20
6,89
5,85
5,00
4,35
3,85
3,45
3,10
2,90
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
s.d
8,20
6,89
5,85
5,00
4,35
3,85
3,45
3,10
2,90
2,75
-
Untuk bangunan yang telah ditetapkan disain prototipenya, biaya perencanaan untuk penyesuaian desain sebesar 60 % Bagi bangunan yang menggunakan disain berulang biaya perencana an untuk pengulangan pertama 75% pengulang an kedua 65% dan pengulangan ketiga 50 %
20
No
Uraian Kegiatan s.d. 250 Membuat gambar-gambar lengkap antara lain Ars struktur, elektrikal, plumbing dll - Membuat perhitunganperhitungan al. Struktur elektrikal, tata udara, plumbing, telepon dan lainlain - Membuat rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat program pelaksanaan fisik dan rencana pelelangan/ pemilihan langsung - Memberikan penjelasan pejkerjaan pada waktu pelelangan, penyusunan dokumen pelaksana dan melakukan pengawasan berkala 1.2. Manajemen Konstruksi Kegiatan pekerjaan jasa konsultan manajemen konstruksi : - Kegiatan manajemen Konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) dan tertib administrasi di dalam pembangunan bangunan gedung negara, mulai dari tahap persiapan/perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan konstruksi
250 s.d. 500
500 s.d. 1000
1000 s.d 2.500
Biaya Konstruksi Fisik (dalam Jutaan Rupiah) 2.500 5.000 10.000 25.000 s.d. s.d. s.d. s.d. 5.000 10.000 25.000 50.000
50.000 100.000 s.d. s.d. 100.000 250.000
Keterangan
250.000 s.d 500.000
-
7.95
7,95 s.d 6,68
6,68 s.d 5,70
5,70 s.d 4,87
4,87 s.d 4,15
4,15 s.d 3,60
3,60 s.d 3,10
3,10 s.d 2,77
2,77 s.d 2,49
2,49 s.d 2,30
2,30 s.d 2,17
-
Biaya perencanaan dilaksanakan secara swakelola sebesar 60 % dari prosentase sebagai mana tersebut pada butir 1.1
-
Untuk pelaksanaan proyek pembangunan gedung dilakukan dengan kontrak lumpsum fixed price
-
Biaya pengawasan dilaksanakan secara swakelola besarnya 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir 1.2.
21
No
Uraian Kegiatan s.d. 250
2
Biaya Pengelolaan 2.1. Biaya Operasional Unsur Pemegang Mata Anggaran - Honorarium staf dan Panitia lelang - Perjalanan Dinas - Rapat-rapat - Proses Pengadaan - Bahan dan Alat yang berkaitan dengan pengelola kegiatan - Persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran bangunan gedung 2.2. Biaya Operasional Unsur Pengelola Teknis - Biaya unsur pengelola teknis - Honorarium pengelola teknis - Honorarium tenaga ahli (bila diperlukan) - Perjalanan Dinas - Transport local - Biaya rapat - Biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan ybs
250 s.d. 500
500 s.d. 1000
16,00 16,00 11,25 s.d s.d 11,25 7,75
1000 s.d 2.500 7,75 s.d 5,10
Biaya Konstruksi Fisik (dalam Jutaan Rupiah) 2.500 5.000 10.000 25.000 s.d. s.d. s.d. s.d. 5.000 10.000 25.000 50.000 5,10 s.d 3,28
3,28 s.d 2,10
2,15 s.d 1,42
1,42 s.d 0,93
50.000 100.000 s.d. s.d. 100.000 250.000 0,93 s.d 0,58
0,58 s.d 0,31
Keterangan
250.000 s.d 500.000 -
Biaya tenaga bantuan teknis/Pengelola Teknis dibebankan pada biaya pengelolaan dengan rincian: 65% diperuntuk untukan untuk biaya kegiatan proyek/PMA 35% diperuntukan untuk biaya kegiatan tenaga bantuan teknis
-
Bantuan teknis yang dimaksud adalah dari Dinas Perkim Prov jabar Besarnya nilai biaya pengelolaan maks dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam tabel L-16
0,31 s.d 0,19
-
22 Catatan: 1. Besaran presentasi diatas berlaku juga untuk pekerjaan rehabilitasi/perbaikan Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang dananya dibiayai dari dana rutin/BAU. 2. Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan Gedung Negara yang memiliki penggunaan dan poersyaratan khusus yang dalam perencanaannya dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus antara lain: 1. Istana Negara dan Rumah Jabatan Presiden & Wakil presiden; 2. Wisma Negara; 3. Gedung Instansi Nuklir; 4. Gedung Laboratorium; 5. Gedung terminal udara/laut/darat; 6. Stasiun Kereta Api; 7. Stadion Olah Raga; 8. Rumah Tahanan; 9. Gedung Benda Berbahaya; 10. Gedung Bersifat Monumental; 11. Gedung instalasi pertahanan, bangunan Polri dengan penggunaan dan persyaratan khusus; dan 12. Gedung kantor perwakilan Negara RI di Luar Negeri. KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 4 Januari 2016 GUBERNUR JAWA BARAT, ttd AHMAD HERYAWAN
