PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 97/HK /2016 TENTANG
PENETAPAN PETUGAS OPERASIONAL PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN DAN PETUGAS PENCATATAN KELAHIRAN ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN PADA SAPI KEGIATAN PEMBIBITAN
DAN PERAWATAN TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016
BUPATI KARANGASEM,
bang;
a.
bahwa dalam rangka keberhasilan pelayanan Inseminasi Buatan di Kabupaten Karangasem untuk mendukung Program Swasembada Daging Tahun 2016 perlu dilaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kebuntingan dan Pencatatan Kelahiran Anak Hasil Inseminasi Buatan Pada Sapi Tsihun 2016;
bahwa dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan namanama Petugas Pemeriksaan Kebuntingan dan Petugas Pencatatan Kelahiran Anak Hasil Inseminasi Buatan Pada Sapi Tahun 2016;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Operasional Pemeriksaan Kebuntingan
dan
Petugas Pencatatan
Kelahiran Anak Hasil
Inseminasi Buatan Pada Sapi Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak pada Dinas Petemakan,KeIautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
82
Tahun
2000
tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002); 6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 57);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Menetapkan Petugas Operasional Pemeriksaan Kebuntingan dan Petugas Pencatatan Kelahiran Anak Hasil Inseminasi Buatan Pada Sapi Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Temak pada Dinas Petemakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Tahun 2016, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
Tugas dan tanggung jawab Petugas Pemeriksaan Kebuntingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut: 1. melaksanakan pemeriksaan kebuntingan terhadap temak akseptor Inseminasi Buatan minimal 60 hari setelah dilaksanakan inseminasi; 2. mengkoordinasikan hasil pemeriksaan kebuntingan dengan petugas Inseminasi Buatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sebagai bahan evaluasi; dan
3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati Karangasem melalui Kepala Dinas Petemakan,Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem.
KETIGA
Tugas dan tanggung jawab Petugas Pencatatan Kelahiran Anak Hasil Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah segai berikut:
1.melaksanakan pencatatan kelahiran atau pengukuran terhadap temak anak hasil inseminasi buatan umur 1 hari terhadap berat lahir; dan
2.melaporkan pelaksanaan pencatatan kelahiran kepada Bupati Karangasem melalui Kepala Dinas Petemakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. KEEMPAT
Kepada Petugas Operasional Pemeriksaan Kebuntingan diberikan biaya operasional sebesar Rp. 25.000/ekor dan Petugas Pencatatan Kelahiran Anak Hasil Inseminasi Buatan diberikan biaya operasional sebesar Rp.20.000/dosis yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Petemakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2016 Nomor :914/06/DPA-SKPD/2016 Tanggal 6 Januari 2016.
KELIMA
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2016.
KEENAM
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tan^al ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 12 Januari 2016
U^ENJABAT BUPATI KARANGASEM,
(
AGUS NGURAH ARDA
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada ; 1. Gubemur Bali di Denpasar 2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura 3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem 4. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura 5. Sekretaris Daerah dan Para Kepala SKPD di Jajaran Pemerintah Kabupaten Karangasem
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 97/HK/ 2016 TENTANG
PENETAPAN PETUGAS OPERASIONAL PEMERIKSAAN PETUGAS
KEBUNTINGAN
PENCATATAN
DAN
KELAHIRAN
ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN PADA SAPI
KEGIATAN
PERAWATAN
PEMBIBITAN
TERNAK
PETERNAKAN,
PADA
DAN
DINAS
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016
DAFTAR NAMA PETUGAS OPERASIONAL PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN DAN PETUGAS PENCATATAN KELAHIRAN ANAK
HASIL INSEMINASI BUATAN PADA SAPI KEGIATAN PEMBIBITAN DAN
PERAWATAN TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016
No
Nama Petugas Pemeriksaan Kebuntingan
Tempat Tugas ( Kecamatan )
Karangasem Abang
2
I Nyoman Suwita.S.Pt Drh.Yoga Sutrisna
3
Drh.Ni Ketut Novita Arsani
Kubu
4
7
I Nyoman Kawi I Wayan Windra Drh.I Made Oka Suyasa Drh.Kadek Citra Pradnyana
Bebandem
8
Drh.I Ketut Sumedana
1
5 6
No.
Selat
Rendang Sidemen
Manggis
Nama Petugas Recording anak
Tempat Tugas ( Kecamatan )
hasil Inseminasi Buatan 1 2 3 4
I I I I
Karangasem Abang
Wayan Mara Nengah Putra Yasa Nengah Jati Wisnu Saputra Ketut Sija
Kubu Bebandem Selat
7
I Gusti Lanang Jelantik I Komang Pasek Ardana I Komang Seriasa
8
Ngakan Putu Arianta
Manggis
5
6
Sidemen
Rendang
I^ENJABAT BUPATI KARANGASEI^, jL
k
AGUS NGURAH ARDA
