KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 429 /KPTS/013/2016 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PERLUASAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR KABUPATEN SIDOARJO DI DESA KUPANG KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka yang menjamin penyelenggaraan pengelolaan sampah yang mampu mengolah sampah dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dan permasalahan sosial, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan Pembangunan Perluasan Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Sidoarjo di Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Surat Bupati Sidoarjo tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor 027/805/404.3.14/2016 perihal Permohonan Penetapan Lokasi dan surat tanggal 24 Maret 2016 nomor 050/1840/404.3.14/2016 perihal Melengkapi Persyaratan Dokumen Permohonan Penetapan Lokasi; b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, telah dilakukan Konsultasi Publik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Lokasi Rencana Pembangunan Perluasan Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Sidoarjo di Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, tanggal 28 Juni 2016 Nomor 050/85/022.2.BAKP/2016, dan dilengkapi Daftar Sementara Lokasi Rencana Pembangunan Perluasan Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Sidoarjo di Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 7 Juni 2016 Nomor 050/40/022.2/2016, Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan serta Informasi Peruntukan Ruang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Desember 2015 nomor 650/774/404.5.4/ 2015;
c. bahwa
-2-
c. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Lokasi Pembangunan Perluasan Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Sidoarjo di Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
11. Peraturan
-3-
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 20112031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15); 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan titik koordinat : a. Koordinat titik A : S = 07° 32' 51.2" E = 112° 45' 54.1" b. Koordinat titik B : S = 07° 33.097' E = 112° 45.84' c. Koordinat titik C : S = 07° 33.152' E = 112° 45.980' d. Koordinat titik D : S = 07° 33.223' E = 112° 46.096' e. Koordinat titik F : S = 07° 33.096' E = 112° 46.116' f. Koordinat titik G : S = 07° 33.059' E = 112° 46.111' g. Koordinat titik H : S = 07° 32.917' E = 112° 46.031'
KETIGA
:
Untuk mendapatkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Pengadaan tanah agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
Lokasi Pembangunan Perluasan Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Sidoarjo di Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, seluas + 215.777 m², dengan Peta Penetapan Lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
b. Apabila
-4-
b. Apabila perolehan/pengadaan tanah telah dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah sampai memperoleh sertifikasi atas nama Instansi Induknya, sesuai ketentuan yang berlaku ; c. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik sedapat mungkin melibatkan tenaga kerja dari desa-desa yang terkena proyek pembangunan tersebut. KEEMPAT
:
a. Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku 2 (dua) tahun setelah tanggal ditetapkan dan apabila dalam jangka waktu tersebut perolehan tanah belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun ; b. Permohonan Perpanjangan Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diajukan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan.
KELIMA
:
Instansi yang memerlukan tanah berkewajiban melaporkan hasilhasil Pengadaan Tanah serta Pembangunannya kepada Gubernur Jawa Timur c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur setiap triwulan.
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Juli 2016 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
-2-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Agraria dan Tata Ruang di Jakarta. 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Bupati Sidoarjo di Sidoarjo. 7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo. 8. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo.
