GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/63/KPTS/013/2016 TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR INVENTARIS MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa sehubungan dengan adanya pengembangan sarana kantor di UPT Rehabilitasi Sosial Eks Kusta Tuban Dinas Sosial Provinsi Jawa
Timur,
akan
dibangun
gedung
pertemuan
permanen,
sedangkan di lahan tersebut masih berdiri bangunan yang lama; b. bahwa sehubungan dengan adanya pengembangan sarana kantor di UPT Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, akan dibangun gedung pertemuan permanen (aula), sedangkan di lahan tersebut masih berdiri bangunan yang lama; c. bahwa sehubungan dengan adanya pengembangan sarana kantor di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bondowoso Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, akan dibangun rumah dinas staf semi permanen, sedangkan di lahan tersebut masih berdiri bangunan yang lama; d. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya pelayanan di UPT Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza (ANKN) Surabaya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, akan dibangun asrama serta gedung ruang makan dan dapur, sedangkan di lahan tersebut masih berdiri bangunan yang lama; e. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya pelayanan di Balai Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, akan dibangun asrama dan ruang isolasi, sedangkan di lahan tersebut masih berdiri bangunan yang lama; f.
bahwa sehubungan dengan adanya pengembangan sarana kantor di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, akan dibangun gedung permanen ruang arsip, ruang Komisi Daerah Lansia dan kantin, sedangkan di lahan tersebut masih berdiri bangunan yang lama;
g. bahwa
-2-
g. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, serta sesuai Berita Acara Pembahasan Usulan Penghapusan Bangunan tanggal 6 Nopember 2015 Nomor 028/10344/213.5/2015, perlu menetapkan penghapusan Pemerintah
bangunan Daerah
gedung
Provinsi
dari
Jawa
daftar
Timur
inventaris
dalam
milik
Keputusan
Gubernur Jawa Timur; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 3. Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
2014
tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Seri E); 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
33
Tahun
2011
tentang
Tata
Cara
Pelaksanaan
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2016 tentang Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.
MEMUTUSKAN :
-3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Menghapus dan membongkar bangunan gedung penggunaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dari daftar inventaris milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
KEDUA
: Bangunan gedung penggunaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berupa : a. Bangunan
gedung
pertemuan
permanen
penggunaan
UPT Rehabilitasi Sosial Eks Kusta Tuban : 1) Lokasi
: Nganget Desa Kedungjambe, Kecamatan Singgahan, Tuban
2) Tahun perolehan b. Bangunan
: 1997
gedung
pertemuan
permanen
(aula)
penggunaan
UPT Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo : 1) Lokasi
: Jl. W. Monginsidi 25 Sidoarjo
2) Tahun perolehan
: 1988
c. Bangunan rumah
dinas
staf
semi permanen penggunaan
UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bondowoso : 1) Lokasi
: Jl.
Jenderal
Pol.
Sucipto
No.
23
Bondowoso 2) Tahun perolehan d. Bangunan
asrama
: 1998 serta
gedung
ruang
makan
dan
dapur
penggunaan UPT Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza (ANKN) Surabaya, dengan data sebagai berikut : 1) Bangunan asrama a) Lokasi
:
b) Tahun perolehan :
Jl. Balongsari Dalam No.1 Sby 1993
2) Bangunan gedung ruang makan dan dapur a) Lokasi
:
b) Tahun perolehan :
Jl. Balongsari Dalam No.1 Sby 1993
e. Bangunan asrama dan ruang isolasi penggunaan Balai Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan Sidoarjo : 1) Lokasi
: Jl. Pahlawan No.5 Sidoarjo
2) Tahun perolehan
: 1986 f. Bangunan
-4-
f.
Bangunan gedung permanen ruang arsip, ruang Komisi Daerah Lansia dan kantin penggunaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur :
KETIGA
1) Lokasi
: Jl. Gayung Kebonsari 56 B Surabaya
2) Tahun perolehan
: 1989.
: Penghapusan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan dengan cara : a. membongkar dan menjual barang bekas bongkaran yang masih mempunyai nilai ekonomis yang tidak dimanfaatkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. memusnahkan barang bekas bongkaran yang tidak mempunyai nilai ekonomis; c. membersihkan area lahan bangunan, menjadi tanggung jawab pelaksana pembongkaran; d. hasil penjualan barang bekas bongkaran disetor ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur atau sesuai ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT
: a. Proses pembongkaran dan penjualan barang
bekas bongkaran
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, apabila mempunyai harga taksiran diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah)
dilaksanakan
oleh
Panitia
Penghapusan
dan
Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan yang mempunyai harga taksiran sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. b. Proses pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. KELIMA
: Menghapus bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur setelah proses pembongkaran/penjualan selesai.
KEENAM :
-5-
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Januari 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 3. Sdr. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
