2016 TENTANG

BUPATIKOTABARU KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU NOMOR 188.45/512/KUM/2016 TENTANG PENETAPAN PERANGKATUNIT LAYANAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARUTAHUN 2016 BUPATI KOTABARU, Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.h sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003); 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20); 13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kotabaru Tahun 2015 Nomor 06);

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

Keputusan Bupati tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016, dengan susunan perangkat ULP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagairnana dimaksud dalam Diktum KESATUterdiri dari: a. Kepala ULP; b. Sek:retariat ULP; c. Kelompok Kerja; dan d. Staf Pendukung.

KETIGA

Perangkat Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAmempunyai tugas: a. Kepala ULP; 1. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; 2. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/ Jasa ULP; 3. mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di ULP; 4. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP;

5.

6. 7.

b.

mengusulkan penempatan/ pemindahan/ pemberhentian/ anggota kelompok kerja ULP kepada Bupati; menjamin keamanan dokumen pangadaan; dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Sek:retariat ULP; 1. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga; 2. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa; 3. menyiapkan dokumen pendukung dan infonnasi yang dibutuhkan kelompok kerja; 4. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pengadaan; 5. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa; 6. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat; 7. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/ jasa; 8. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 9. menyusun program kerja dan anggaran ULP; 10. menyiapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; 11. membuat laporan secara periodik Atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP; 12. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/ jasa terkait spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri; 13. melakukan koordinasi dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik (e-procurement);

14. mengkoordinasikan tenaga ahli/ staf pendukung dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa; 15. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan;dan 16. membantu penyelesaian sanggahan banding. c. KelompokKerja ULP; l. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/ seleksi; 2. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;

3.

menyusun barang/ jasa pengadaan;

rencana pemilihan menetapkan dan

penyedia dokumen

melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa kualifikasi atau mulai dari pengumuman pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan; 5. mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP; 6. menetapkan pemenang untuk: a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 4.

b}

Seleksi atau

Penunjukan

Langsung

untuk

paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 7. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui kepala ULP; 8. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kepala ULP; 9. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/ Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan 10. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP. d. Staf Pendukung; 1. Membantu Ketua ULP dalam melaksanakan tugas ketua ULP; dan 2. Membantu Sekretaris ULP dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan. KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, kepada Perangkat ULP Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Kotabaru diberikan honorarium perbulan terhitung mulai Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Desember 2016, khusus Kelompok Kerja ULP diberikan honorarium untuk setiap kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakannya.

KELIMA

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.

KEENAM

Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/034/KUM/2016 tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

Keputusan ditetapkan.

Bupati

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Ditetapkan di Kotabaru pada tanggal 03 Oktobe

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Wakil Bupati Kotabaru di Kotabaru. 2. Sekretaris Daerah Kotabaru di Kotabaru. 3. Seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kotabaru di Kotabaru. 4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

:E

A

A

-

z

~

A

(/)

5::

Cl)

·~

af

0

:.Ql c,

-as ·c-

0 0..

v ~ ~

8

0

v ~

v

sn

('I)

Jae N

c,

c

~..8

~

i,..

a

~bO

as

v '6b v ~ v "O

;J ~

i,..

.....

0.. ~ .0

.....:,

::r: to A

-a

:.a

E---

to A

(/)

~

::s

~ ~

~

t> µl 0

---

::::>

::r: ::r:

-c

co co

~ ~

:, ::r: 0....., ~ so 0 (/)

0

(/) A

z

0

(/)

0

< -

E---

::r: ~

as a 8.~ bO§ Bas ... o..§Q) C 'J::'I] ,as ovas:oas-

·c:

~e ...as . :-, as~asc . ...., as a -;

~g_go..~~

0

as~ ~ ·:o ·c: "Oas

~

~

N 0..

CX)

0 0 0 0 0

-

~ ~

I

E--in

~as·~ c ~ -o"Ov~. A

I

0 0 0 0 0

~

('I)

0..

~

A

A

::E ~A

so

-

so

0

z Oo ::r: e: < >~

< (/) ~ co ll.,

::E ~

to "OA

::s

0

~

::r:

as 'tu

0..

.

v ~

~

~

z ;:: 0>- < ~ c, ...... ~ z A z E--- z < < ~ >- (/) ~ < 0 (/) < ~ ~ :E ~ < z ::r: ::r: ~ ::r: < ~ -e < ::r: 0 0 0 0>- ~ ~

::::>

~

-z

... . < -e (/)

~

z<

.....::,

e,

::::> ~ ~

0

z ~

< co -e .....,

z

0

:s :::>

ii? ~

0

5c: :i:: ~ ~ ~ C:z:l

Y)

ca

"O

~

~

!I:

C:z:l

Y)

<

0 Y) 0

s

::c

:s. ::c

Y)

~

0

5

ex. Y)

-

:s ::c:

;!: ~ ...:I

E-o

Y)

0

E-o

Y) Y)

<..

z <

E-o Y) Y)

-.

~

:s

a

0

~

~

~

0 0

zz

"'0

Y) Y)

..

Y)

z

Y)

--c

::i::

~

Cl)

~

:::> 0

C:z:l

Y)

Y)

Cx.

0

~

~

...:I

~

:::>

~

0

s:<

...:I

N

::::>

- ;;:

~

E-o

~

:::> zE-o ::r: >- > ::r:

0

.. .. - z -< <::c >-::c-e :s < -

E-o

Y) Y)

0 ~

Y)

z z0

Y)

:s zs

:sE-o

Y)

.. ~:s :s <

0

:i:: ~

-

< :::> ex. ~ 0..

~ C:z:l '"':> 0.. ex. 0 < < :::> < ::::> ::::> > ~

:s :s :s z:::>

...:I

-

-e

-e

~

:s< <(:s C:z:l. z<

0.. ...:I

:::>

:s

~

0

..

~

<

eo

(::

CV:,

Y)

'N

0..

Q)

~ ::l "O

c

~ '"':>

0

z

I

0 0 0 0 0

I

.

N

CV:,

0 0 0 0 0 N

0.. ~

CV:,

0.. ~

C:z:l

..

Y)

~

0

"O

~

s

0..

Q)

'-<

rn

~

~

N

N

:::>

...:I

g

0..

:s

0 . z

a

0

~ Y)

0 ~

s ~

E-o .

§ b.O

:::,

~

Q)

~

a

"O ~

·ca

~

b.O

0.. Q) ~

Q)

"O

1-,

'-<

Ill

BaS

Ill

·- ·0 aS

.J

N

~

.s .s "O

"O '"4 0 0 1-,

0 0

~ .......

:E ::>

52 ~

0

ao: ~~ ~ ~

en Cxl O'.l

-e :E

z<

c, ~

::> :E ~ Cl

z

..

I


..

I

..

I

0 0

.

I

0

0 0 0

0 0

('I)

0.

<

-z ::z:

~ ~ Cxl \()

bD

~

0.

§

~ ~

~

lf)

'"')

0

('I)

0::

~

::>

-<

z

e:::

0.

0

('I)

0::

0.

0::

Cxl

en

-.

z < ~ ~

0

z < Cl <

- -v

@ eo c::
c::

::J 0 ~
::J

@

·ca

O'.l

0 c,

O'.l

..

I

0

'"')

:E ::>

~ ~

0::

0.

e-

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

(N

('I)

0

0

----

0.

0::

-

z

::>

I 52 en Cf')

eo

§ 0. ] 0

....

-c:: .... v"' c:: v

s .-0....

& c,

8. E-

g

-e ~ eo

:::c: -0 ......

Cl)

.-0... O'.l -0 .....

g

0 0

....

.8 O'.l Cl)

-

c

g

-o

cu

:a.... Cl)

lf)

0

:::c:

v

....

('I)

~ ~ '"')

z0