2016. Tentang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR MATARAM Jl. Langko No. 17 Mataram 83134

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MATARAM Nomor: Kep /44/XII/2016 Tentang STANDAR KEBIJAKAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN SAT INTELKAM POLRES DAN UNIT INTELKAM POLSEK JAJARAN POLRES MATARAM KEPALA KEPOLISIAN RESOR MATARAM Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik,dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan. 2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat ijin dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Mataram. Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168). 2. Undang-undang Republik Indonesia No,or 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5038) 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan. 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. / 6. Program Quick Wins .............

2

KEPUTUSAN KAPOLRES MATARAM NOMOR : KEP/ 44 /XII/2016/RES MTR TANGGAL: 30 DESEMBER 2016

6. Program Quick Wins Renstra Polri 2015 - 2019 7. Promoter P2.6.8 Peningkatan Pelayanan Publik yang lebih mudah bagi Masyarakat dan berbasis Teknologi Informasi (Giat pelayanan publik yang mudah di akses masyarakat, lebih cepat, bebas calo dan berbasis teknologi IT) Memperhatikan:

Hasil pemeriksaan pendahuluan team Suvervisi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara tanggal 7 April 2015 di Polres Mataram sehubungan dengan Pengelolaan Layanan Masyarakat Bidang Intelijen dan Keamanan. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

1. Sandar Pelayanan pada Satuan Intelijen Keamanan Polres dan Unit Intelijen Keamanan Polsek tentang Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Ijin Kegiatan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 2. Sandar Pelayanan pada satuan Intelijen Keamanan Polres dan Unit Intelijen Keamanan Polsek meliputi ruang lingkup pelayanan administratif. 3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Mataram

Pada tanggal

: 30 Desember 2016

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MATARAM

Tembusan: 1. Kapolda NTB. 2. Irwasda Polda NTB. 3. Dir Intelkam Polda NTB. 4. Kapolsek Jajaran Polres Mataram. 5. Kasi Was Polres Mataram.

HERI PRIHANTO, S.I.K AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 72050481

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR MATARAM


STANDAR PELAYANAN I.

PENDAHULUAN Keterbukaan informasi publik sebagaiman diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah,tepat,transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi.Seiring dengan harapan dan tuntutan Warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan SKCK, ijin dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat di Polres Mataram dan Polsek Jajaran Polres Mataram.

II.

STANDAR PELAYANAN A. JENIS PELAYANAN : SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) NO 1 1

KOMPONEN 2 Dasar Hukum

a.

b.

c.

d.

e.

2.

Persyaratan Pelayanan

URAIAN 3 Undang – undang No. 2 Tahun 2002 tentang Pokok – pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia; Surat Keputusan Kapolri Nopol : Skep / 816 / IX / 2003 tanggal 17 September 2003 tentang Naskah Sementara Petunjuk Lapangan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ); Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara RI; Surat Telegram KabaIntelkam Polri Nomor : STR / 1568 / VIII / 2011, tanggal 9 Agustus 2011 tentang petunjuk arahan penggunaan Blangko SKCK; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

a. Pemohon SKCK adalah WNI b. Datang sendiri ke wilayah hukum penerbitan SKCKPemohon membawa serta : 1) Fotokopi KTP dengan menunjukan KTP asli 2) Fotokopi Kartu Keluarga 3) Fotokopi Akte Lahir/ Kenal lahir

2

1

2


3 4) Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP 5) Pas foto berwarna terbaru dengan latar merah ukuran 4X6 = 6 lembar ( dianjurkan berpakaian sopan dan tidak menggunakan tutup kepala / Jilbab ) 6) Kartu Rumus Sidik Jari c. Pemohon SKCK yang ingin membuat SKCK untuk Melamar pekerjaan, Pencalonan Kepala Desa,Pencalonan Sekretaris Desa,Pindah alamat, Melanjutkan sekolah dapat membuat di Polsek setempat dengan persayaratan : 1) Fotokopi KTP dengan menunjukan KTP asli 2) Fotokopi Kartu Keluarga 3) Fotokopi Akte Lahir/ Kenal lahir 4) Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP 5) Pas foto berwarna terbaru dengan latar merah ukuran 4X6 = 6 lembar ( dianjurkan berpakaian sopan dan tidak menggunakan tutup kepala / Jilbab ) 6) Kartu rumus sidik jari d. Pemohon SKCK online dapat mendaftar dan mengisi persyaratan melalui Website yg sudah ditentukan dan kemudian bisa langsung ke Polres setempat untuk pengambilan SKCK

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LENGKAP

PEMOHON

LAMP: FC KTP FC KK FC AKTE LAHIR PAS FOTO

YANMAS SAT INTEL

TDK LENGKAP

INTERNAL

PENCATATAN IDENTIFIKASI PENELITIAN

KOORDINASI DAN REKOM

LENGKAP

SKCK

EKSTERNAL

a. Petugas pelayanan SKCK Menerima pemohon SKCK dengan ramah dan sopan, disertai senyum, sapa, salam (3s). b. Memeriksa kelengkapan pemohon sebagaimana ketentuan yang ada, bilamana terdapat kekurangan, pemohon diarahkan untuk kembali melengkapi persyaratan yang ada .

3

1

2


3 c. Apabila berkas pemohonan SKCK sudah lengkap, petugas pelayanan memberikan blangko pengisian daftar pertanyaan disertai dengan petunjuk pengisian.Bagi pemohon baru yang belum memiliki rumus sidik jari, diarahkan ke unit Identifikasi Sat Reskrim untuk membuat sidik jari, sekaligus memohon Rekomendasi Catatan Kriminal d. Setelah blangko pertanyaan diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon, petugas pelayanan SKCK memeriksa ulang data pemohon. e. Setelah petugas memeriksa dengan teliti dan pengisian dinyatakan lengkap dan benar serta berkas permohonan dinyatakan lengkap dan tidak ada hal-hal yang meragukan selanjutnya petugas mencatat data pemohon SKCK ke dalam buku register pemohon SKCKkemudian memproses dan menerbitkan SKCK dengan terlebih dahulu mencetak lembar arsip selanjutnya ditunjukkan kepada pemohon, setelah pemohon memeriksa dan menyatakan benar serta menandatangani arsip tersebut, selanjutnya petugas mencetak lembar blangko asli (hal ini sebagai langkah untuk meminimalisir kesalahan penerbitan SKCK ). f. Apabila pemohon membutuhkan rangkap lebih dari satu, pemohon dipersilahkan untuk memfoto copy sesuai kebutuhan, selanjutnya dilegalisir oleh petugas tanpa dipungut biaya. g. Apabila terjadi kesalahan penerbitan SKCK baik karena kesalahan tehnis maupun non tehnis, operator SKCK membuat berita acara. h. Sebagai langkah akhir, petugas melakukan rekapitulasi penerbitan hari itu serta selanjutnya melakukan pengarsipan dengan baik.

4.

Jangka waktu pelayanan

Proses penerbitan SKCK paling lama 1x24 jam setelah berkas diterima secara lengkap, standart pelayanan 1 jam.Jam buka pelayanan a. Hari Senin – Kamis Pkl 08.00 s/d 14.00 Wita b. Hari Jumat Pkl. 08.00 s/d 11.00 Wita c. Hari Sabtu Pkl. 08.00 s.d 12.00 Wita

4

5.

Masa Berlaku

6.

Biaya /Tarif

7.

Produk Pelayanan Sarana prasarana

8


a. SKCK berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan b. Masa berlaku SKCK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemohon melakukan Tindak pidana Dalam penerbitan SKCK, dikenankan biaya sesuai PP No. 60 Th. 2016 sebesar Rp. 30.000,-( Tiga Puluh Ribu Rupiah). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Tersedianya: a. Loket dan ruang tunggu pelayanan serta ruang petugas pelayanan b. Komputer dan printer c. Unit operator SKCK online d. Database pemohon maupun pelaku Tindak Pidana e. Kursi/ meja Pemohon f. Alat tulis kantor g. Desk info mekanisme, persyaratan dan tarif SKCK h. Desk Info pengaduan dan informasi via nomor Handpone dan alamat Email i. TV dan sound System j. AC k. Kotak Saran l. Air minum m. Ruang menyusui a. Brigadir b. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku c. Mampu mengoperasikan computer d. Mampu bekerja dalam tim a. Dilakukan oleh seksi pengawasan b. Dilakukan oleh seksi Profesi dan pengamanan c. Dilakukan oleh atasan langsung d. Dilakukan secara kontinyu e. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.

9.

Kompetensi Pelaksana

10.

Pengawas Internal

11.

Penanganan Pelayanan SKCK pengaduan,saran a. Kotak survei Kepuasan Masyarakat / Kotak kritik dan masukan saran b. Telp/sms : 081907100929 c. Email :[email protected]

5

1 12. 13.

2 Jumlah pelaksana Jaminan Pelayanan

14.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

15.

Evaluasi Kinerja Pelaksana


3 Petugas SKCK polres Mataram 2 ( dua) orang Petugas SKCK Polsek Ampenan 1 ( satu) orang a. Setiap anggota Polri wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat,tepat.mudah,nyaman,transparan ,disdikriminasi dan akuntabel bedasarkan ketentuan perundang-undangan. b. Setiap anggota polri dilarang menerima suap,mengeluarkan ucapan,isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. a. Kemanan produk SKCK memiliki spesifikasi khusus yaitu: 1) Latar belakang blangko logo Tribrata kuning dengan tulisan intelkam. 2) Logo Tribrata kecil warna emas 3) Logo Tribrata background decetak invisible ink yang akan berubah warna bila dilihat dengan sinar UV. 4) Kode dan nomor seri secara berurutan 5) Dibawah nomor seri terdapat tulisan microteks Intelkam b. SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dlakukan melalui pengukuran kinerja dengan pemeriksaan secara rutin( penelitian/Survei internal/eksternal) sehingga dapat mengevaluasi kinerja pelaksana dan absensi kehadiran petugas

B. JENIS PELAYANAN : SURAT IJIN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT NO KOMPONEN URAIAN 1 2 3 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:2 Tahun 2002 tentangkpolisian Negara Republik Indonesia ; b. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Pertahanan Keamanan RI Nomor 153 tahun 1995 dan Nomor Kep/12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 KUHP;

6

1

2

2.

Persyaratan Pelayanan

3.

Tata cara pegajuan

4.

Waktu Pengajuan

5.

Sistem, mekanisme dan prosedur


3 c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:09 tahun 1998 tentang kebebasan meyampaiakan pendapat dimuka umum; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan penerapan stndar pelayanan; f. Petunjuk lapangan No.Pol: Juklap/02/XII/1995 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. a. Proposal kegiatan; b. Izin tempat/lokasi kegiatan c. Izin/rekomendasi dari instansi terkait sesuai subtansi acara; d. Fhoto copy paspor (apabila melibatkan Orang Asing ); e. Rekomendasi dari Polsek setempat f. AD/ART Organisasi. Diajukan ecara langsung oleh penyelenggara atau wakilnya yang sah dan memahami serta dapat menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan dimaksud. Surat Izin atau pemberitahuan kegiatan masyarakat diajukan selembat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan. LENGKAPI

TDK LENGKAP

INTERNAL TDK TERBIT

PEMOHON

YANMAS SAT INTEL / UNIT INTEL

PENCATATAN DAN PENELITIAN

KOORD DAN

Lamp :

REKOM Proposal, Izin Lokasi, Izin/Rekom Inst terkait, Rekom dr Polsek AD/ART Organisasi

LENGKAP

EKSTERNAL

TERBIT IZIN

7

1

2

KEPUTUSAN KAPOLRES MATARAM NOMOR : KEP/ 44 /XII/2016/RES MTR TANGGAL: 30 DESEMBER 2016 3

Catatan : a. Pemohon mengajukan permohonan Izin/pemberitahuan kegiatan masyarakat secara langsung oleh penyelenggara atau wakilnya yang sah dan memahami serta dapat menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan dimaksud sesuai dengan keperluannya ke Polres Satuan Intelkam dan Polsek ke Unit Intelam dengan dilengkapi persyaratan : 1) Proposal kegiatan; 2) Izin tempat; 3) Izin/rekomendasi Instansi terkait sesuai substansi; 4) Rekomendasi Polsek setempat bila Izin / pemberitahuan diterbitkan dari Polres.

6.

Jangka waktu pelayanan

7. 8.

Biaya/Tarif Produk Pelayanan

9.

Sarana Prasarana

b. Setelah diterima diloket, petugas akan melakukan pencatan identitas pemohon dan jenis kegiaan; c. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permhonan Izin/Pemberitahuan pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; d. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal; e. Bila tidak ditemukan hal-hal yan meragukan dan permohonan sudah mlengkapi persyaratan maka diterbitkan Surat Izin/STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) sesuai keperluan pemohon Proses penerbitan izin diberikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari dan STTP paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan. Tidak dipungut biaya/gratis a. Surat Izin Kegiatan b. Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Tersedianya: a. Loket dan ruang tunggu/ruang pelayanan b. Komputer dan printer; c. Kursi dan meja; d. Telepon; e. Alat tulis kantor; f. Informasi tarif; g. Informasi mekanisme/prosedur dan persyaratan Izin/pemberitahuan kegiatan masyarakat; h. TV dirung pelayanan; i. Kotak saran pengaduan.

8

1 10.

2 Kompetensi Pelaksana

11.

Pengawas Internal

12.

Penangan Pengaduan, saran dan Masukan

13.

Jumlah pelaksana

14.

Jaminan Pelayanan

15.

Jaminan keamanan pelaksanaan kegiatan masyarakat

16.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

17.

Motto

KEPUTUSAN KAPOLRES MATARAM NOMOR : KEP/44 /XII/2016/RES MTR TANGGAL: 30 DESEMBER 2016 3

a. Pewira/Brigadir/PNS; b. Memahami perturan per-Undanga-Undangan yang berlaku; c. Mampu mengoperasikan komputer; d. Mampu bekerja dalam tim. a. Dilakukan oleh seksi pengawasan b. Dilakukan oleh seksi Profesi dan pengamanan c. Dilakukan oleh atasan langsung d. Dilakukan secara kontinyu e. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan. Pelayanan Perizinan / kegiatan masyarakat: a. Kotak survei Kepuasan Masyarakat / Kotak kritik saran b. Telp/sms : 081907100929 Petugas Perizinan polres Mataram 2 ( dua) orang Petugas perijinan 6 Polsek masing-masing 1 (satu) Orang. a. Setiap Anggota Polri wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan perundang-undangan; b. Setiap anggota Polri dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, Isyarat dan atau keutuhan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. a. Kegiatan masyarakat yang telah mendapatkan izin atau memberitahukan ke Polri akan dilakukan pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup sesuai dengan tingkat kerawanan kegiatan dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib dan kondusif. b. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakn dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dlakukan melalui pengukuran kinerja dengan pemeriksaan secara rutin( penelitian/Survei internal/eksternal) sehingga dapat mengevaluasi kinerja pelaksana dan absensi kehadiran petugas Transparan, fleksibel dan berkualitas guna terciptanya pelayanan prima dalam penerbitan SKCK, Surat Izin keramaian, Rekmendasi, STTP, dan STM Orang Asing.

9

1 18.

2 Maklumat Pelayanan


3 Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Izin kegiatan Masyarakat, dan Surat Tanda Terima Pemberitahauan (STTP) kegiatan masyarakat.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MATARAM

Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5.

Kapolda NTB. Irwasda Polda NTB. Dir Intelkam Polda NTB. Kapolsek Jajaran Polres Mataram. Kasi Was Polres Mataram.

HERI PRIHANTO, S.I.K AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 72050481

2016. Tentang

Recommend Documents