BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 215/ HK / 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2021
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan
ketentuan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008
tentang Tahapan,
Pengendalian,
dan
Tata
Evaluasi
Cara
Penyusunan,
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah, serta untuk mencapai keterpaduan perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahunan yang bersinergi dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (satu tahunan) yang aspiratif dari seluruh masyarakat,
perlu disusun
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2021;
b.
bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2016-2021,
yang berisi gambaran umum kondisi daerah, kerangka pendanaan daerah, analisis isu strategis pembangunan daerah, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator kinerja daerah;
c.
bahwa dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b agar terlaksana dengan baik dan terkoordinir, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Tim
Penyusunan
Menengah
Daerah
2016-2021;
Rencana
Pembangunan
Kabupaten
Karangasem
Jangka Tahun
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
^
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
nomor 5679);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
74,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
^
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran
w
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA
Tim
Penyusunan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut ;
a. b.
menyusun Agenda Kerja Penyusunan RPJMD; mengumpulkan, mengkaji, menganalisa data dan informasi;
c.
menyiapkan RPJMD;
d.
merumuskan isi RPJMD;dan
e.
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah.
KETIGA
Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun
2016-2021
dalam
melaksanakan
tugas
berdasarkan pada ketentuan/peraturan perundangundangan yang berlaku. KEEMPAT
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2016.
KELIMA
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Langgai ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 23 Pebruari 2016 BUPATI KARANGASEM,
1 GUSTl AYU MAS SUMATRl
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Gubcrnur Bali, di Denpasar. 2. Kepala Bappeda Provinsi Bali, di Denpasar. 3. Inspektur Daerah Provinsi Bali, di Denpasar. 4. Kepala Biro Penyusunan Program Setda Provinsi Bali, di Denpasar. 5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, di Denpasar. 6. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 7. Para Asisten Sekda Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 8. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 9. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 10. Kabag. Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
11. Kabag. Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 12. Kabag. Organisasi Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 13. Kepala BPD Cabang Karangasem, di Amlapura. 14. Yang Bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR
215/HK/2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN
MENENGAH
DAERAH
JANGKA
KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2016-2021
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2021
a.
Penanggung Jawab
Bupati Karangasem
b.
Pengarah/Penasehat
Sekretaris
W
Daerah
Kabupaten
Karangasem 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan 3. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik 4. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
5. Staf Ahli
Bidang
Kemasyarakatan
dan SDM
Kepala Badan Pembangunan Daerah
Perencanaan Kabupaten
c.
Ketua
d.
Wakil Ketua
Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Karangasem/ PPKD
e.
Sekretaris
Sekretaris
Karangasem
Pembangunan Karangasem
W
Badan
Daerah
Setda
Perencanaan
Kabupaten
KELOMPOK KERJA
1.
POKJA PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN Ketua
I Made Suniastra Amerta, SS., M.Par (Tim Ahli
Wakil Ketua
Pembangunan yang membidangi Pariwisata dan Budaya) Asisten Administrasi Setda Kabupaten Karangasem
Sekretaris
Anggota
Kepala Bidang Monitoring dan Penelitian Bappeda Kabupaten Karangasem 1. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Karangasem 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem 4. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Karangasem 5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Karangasem
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Karangasem 7. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kab. Karangasem 8. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Karangasem 9. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Karangasem 10.Kasubbid Statistik dan Monitoring Bappeda Kabupaten Karangasem 11.Kasubbid Litbang Bappeda Kabupaten Karangasem 12. Para Kasubag Penyusunan Program/Staf yang membidangi penyusunan program pada SKPD anggota Pokja Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan 13.Staf Bappeda Kabupaten Karangasem 2.
POKJA BIDANG INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN LINGKUNGAN HIDUP Ketua
Wakil Ketua Sekretaris
Anggota
Ir. I Gede Sudiarta, M.Si (Tim Ahli Pembangunan yang membidangi Bidang Lingkungan Hidup) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Karangasem 1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Karangasem
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karangasem 3. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karangasem 4. Kepala Dinas Pehubungan dan Pemadam Kebakaran Kab. Karangasem 5. Kasubbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Karangasem 6. Kasubbid Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Karangasem 7. Para Kasubag Penyusunan Program/Staf yang membidangi penyusunan program pada SKPD anggota Pokja Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Lingkungan Hidup 8. Staf Bappeda Kabupaten Karangasem
W/
3.
POKJA BIDANG PELAYANAN UMUM DAN KETERTIBAN UMUM Ketua
Drs.
I
Gede
Wilastra,
M.Sc
(Tim
Ahli
Sekretaris
Pembangunan yang membidangi Kebijakan Publik dan Ekonomi Kerakyatan) Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Karangasem Kepala Bidang Penanaman Modal Kabupaten
Anggota
Karangasem 1. Sekretaris DPRD Kab. Karangasem
Wakil Ketua
2. Inspektur Daerah Kab. Karangasem 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Karangasem
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karangasem 5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem 6. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Karangasem 7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Karangasem 8. Camat se Kabupaten Karangasem 9. Lurah se Kabupaten Karangasem 10.Kasubbid Pengembangan Penanaman Modal Bappeda Kabupaten Karangasem
11.Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem 12. Para Kasubag Penyusunan Program/Staf yang membidangi penyusunan program pada SKPD anggota Pokja Bidang Pelayanan Umum dan Ketertiban Umum
13.Staf Bappeda Kabupaten Karangasem 4.
POKJA BIDANG PEREKONOMIAN Ketua
Wakil Ketua Sekretaris
Anggota
Prof. DR. Ir. I Nyoman Rai, MS., MM (Tim Ahli Pembangunan yang membidangi Pertanian Dalam Arti Luas) Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Karangasem 1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Kab. Karangasem 2. Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kab. Karangasem 3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Karangasem 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem 5. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem 6. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. 7.
Karangasem Kepala Bagian karangasem
Ekonomi
Setda
8.
Kab.
Kasubbid Perekonomian Bappeda Kabupaten Karangasem 9. Kasubbid Pengembangan Agribisnis Bappeda Kabupaten Karangasem 10. Para Kasubag Penyusunan Program/Staf yang membidangi penyusunan program pada SKPD anggota Pokja Bidang Perekonomian
11. Staf Bappeda Kabupaten Karangasem
5.
POKJA
BIDANG
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN Ketua
Wakil Ketua Sekretaris
Anggota
Prof.
DR.
I
Gede
Parimartha
(Tim
Ahli
Pembangunan yang membidangi Sosial dan Pendidikan) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olalnraga Kab. Karangasem Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Karangasem 1. Kepala Badan Pemerdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem 2. Kepala Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Karangasem 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karangasem 4. Kepala Dinas Sosial Kab. Karangasem 5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karangasem 6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem 7. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karangasem 8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karangasem 9. Direktur RSUD Kab. Karangasem 10. Kasubbid Pendidikan dan Kesehatan
11. Kasubbid Adat dan Budaya 12. Para Kasubag Penyusunan Program/Staf yang membidangi penyusunan program pada SKPD anggota Pokja Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan 13. Staf Bappeda Kabupaten Karangasem
5.
TENAGA AHLI
Tim Politeknik Negeri Bali 6.
SEKRETARIAT TIM
Koordinator
Anggota
Kasubbag Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Karangasem 1. Kasubbag Keuangan Bappeda Kabupaten Karangasem 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Karangasem 3. Staf Bappeda Kabupaten Karangasem
[bUPATI l^IMNGASEM, . / k
I GUSTI AYU MAS SUMATRI
