GUBERNUR LAMPUNG KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOKOR: G/5o')./II.02/HK/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/53/1I.02/HK/2016 TEIfTANG PEMBEIfTUKAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TEKIfOPOLITAN PROVINSI LAMPUNG DI LABAN HADAN PENGKAJIAN DAN PEIfERAPAN TEKlfOLOGI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH GUBERIfUR LAMPUNG,
Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka percepatan Pengembangan Kawasan Teknopolitan yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/53/IL02/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Teknopolitan Provinsi Lampung di Laban Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kabupaten Lampung Tengah, maka Keputusan dimaksud perlu direvisi;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk kembali Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubemur Lampung;
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera selatan Menjadi Undang-Undang;
3.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
-2-
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
tentang
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; 13. Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah;
Nomor
24
Tahun
1997
tentang
14. Peraturan Pemerintah Pembangunan Tanah;
Nomor
16
Tahun
2004
tentang
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Tahun
2010
tentang
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2014; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014; 19. Peraturan Menteri Negara AgrariajKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2031; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/53/1I.02/HK/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TEKNOPOLITAN PROVINSI LAMPUNG DI LABAN SADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.
-3-
KESATU
Merubah susunan personalia Anggota Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Teknopolitan Provinsi Lampung di Laban Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: Gj53jII.02jHKj2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Teknopolitan Provinsi Lampung di Lahan BPPT Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung ini.
KEDUA
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: Gj53jII.02jHKj2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Teknopolitan Provinsi Lampung di Laban Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kabupaten Lampung Tengah.
KETIGA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat ke keliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal I bl - & - 2016 GUBERNUR LAMPUNG, ·."'-,·~J:"V'I\'!;~,."
i
ffJ ~
M.
Tembusan: 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 3. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta; 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta; 5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 8. Masing-masing anggota tim yang bersangkut.
-4-
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 5D~/II.02/HK/2016 TANGGAL: 1.2· f} - eO--
SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TEKNOPOLITAN PROVIRSI LAMPUNG DI LABAN BBPT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 1.
Pembina
1. 2. 3. 4.
II.
Pengarah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Gubernur Lampung Wakil Gubernur Lampung Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
Kepala Kepolisian Daerah Lampung Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam Bupati Lampung Tengah Kepala Polisi Resort Lampung Tengah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Teknologi Agroindustri 8. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
III. Ketua Wakil Ketua
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
IV. Sekretaris Wakil Sekretaris I
Kepala Bappeda Provinsi Lampung Kepala Balai Besar Teknologi Pati-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris II : V.
Bldang Sosialisasl dan Inventarisasi Koordinator Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Wakil Koordinator Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Humas Umum Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi-Balai Besar Teknologi Pati Anggota 1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung 2. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung 3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Kabupaten Lampung Tengah 4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Tengah 5. Kepala Bagian Hukum Lampung Tengah 6. Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu 7. Camat Anak Tuha
-5-
8. Kepala Seksi Penerimaan dan Monitoring Barang Milik Negara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 9. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Wilayah I Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu 10. Kepala Kampung Negara Bumi Ilir 11. Kepala Kampung Bumi Aji
,~
VI. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kekayaan Kegara Koordinator Staf Ahli Bidang Pembangunan Provinsi Lampung Wakil Koordinator Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung Anggota 1. Kepala Biro Umum Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 2. Direktur Utama PT. Lampung Jasa Utama 3. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung 4. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung S. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Lampung Tengah 6. Kepala Bidang Layanan J asa Teknologi Balai Besar Teknologi Pati 7. Kepala Bidang Program Techno Park Lampung Tengah Balai Besar Teknologi Pati 8. Kepala Program Layanan Jasa Teknologi Balai Besar Teknologi Pati 9. Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Lampung dan Bengkulu 10. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung 11. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 3 Direktur Jenderal Kekayaan Negara VII.
Sekretariat
1. 2.
3.
4.
S.
Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kepala Sub Bidang Dunia Usaha Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kepala Sub Bidang Produksi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ketenagaketjaan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
-6-
6.
Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung 7. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III Biro Hukum Setda Provinsi Lampung 8. Kepala Sub Bidang Tata Ruang Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 9. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Balai Besar Teknologi Pati 10. 2 (dua) orang staf Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
GUBERNUR LAMPUNG,
.
,
, ". -
-
".~ •...
t
M.
