SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Nomor : W24-A/819.a/OT.01.1/VIII/2016 TENTANG PENGESAHAN HASIL RUMUSAN RAPAT KOORDINASI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON DAN PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Menimbang
:
Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2016 di Ambon;
Mengingat
:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama perlu ditetapkan hasil rumusan rapat koordinasi tersebut sebagai Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2016; MEMUTUSKAN
Menetapkan Pertama
: :
Kedua
:
Rumusan Rapat Koordinasi tersebut agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan melaporkan hasil pelaksanaannya ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
Ketiga
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Mengesahkan Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanggal 4 dan 5 Agustus 2016 sebagai program kerja tahun 2016
Ditetapkan di Pada tanggal Ketua
: Ambon : 5 Agustus 2016
Dr. H. Nurdin Juddah, SH. MH Nip. 1541231 198003 1 047 Tembusan: 1. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI; 2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI; 3. Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Hukum PTA. Ambon.
HASIL RUMUSAN RAPAT KOORDINASI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TANGGAL 4 – 5 AGUSTUS 2016 Pada tanggal 4-5 Agustus 2016 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan tema “ Meningkatkan Peran Pengawasan Terhadap Kinerja Pengadilan Agama Se-Provinsi Maluku Menuju Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang Agung”. Mendengar
:
1. Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon ; 2. Pengarahan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon ; 3. Sosialisasi PERMA No 7 Tahun 2016, PERMA No 8 Tahun 2016 dan PERMA No 9 Tahun 2016 oleh Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon; 4. Hasil Temuan Pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah.
Membaca
:
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Semester I Tahun 2016 dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Pengadilan Agama Ambon, Pengadilan Agama Masohi dan Pengadilan Agama Tual.
Mendengar
:
1. Tanggapan, usul dan saran dari peserta rapat koordinasi; 2. Penjelasan Narasumber.
Menimbang
:
Bahwa setelah mendengarkan pengarahan, laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan tanggapan, usul dan saran dari peserta rapat serta penjelasan dari narasumber, perlu ditetapkan hasil rumusan rapat koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanggal 4 – 5 Agustus 2016 sebagai pedoman kerja, dengan rumusan sebagai berikut:
1 Hasil Rapat Koordinasi PTA. Ambon dan PA se- Provinsi Maluku Tahun 2016
A. BIDANG YUDISIAL I. Penerimaan perkara 1. Dengan alasan apapun petugas meja I dan aparat Pengadilan yang lainnya dilarang membantu calon Penggugat/Pemohon untuk membuatkan surat gugatan/permohonan; 2. Kasir dalam menaksir biaya perkara harus memperhitungkan biaya panggilan untuk mediasi, yang dimasukkan ke dalam SKUM (pasal 9 ayat (1) PERMA no. 1 tahun 2016; 3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang panjar biaya perkara harus di tempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama; II. Penetapan Hari Sidang. 1. Apabila dalam surat gugatan Penggugat mengajukan permohonan sita, maka permohonan tersebut harus di jawab sekaligus dalam PHS dengan alternatif; a. Mengabulkan permohonan sita dan menetapkan hari sdang; b. Menolak perohonan sita dan menetapkan hari sidang; c. Menagguhkan perohonan sita dan menetapkan hari sidang; d. Mengabulkan permohonan sita dan menangguhkan penetapan hari sidang; 2. Apabila Hakim Ketua berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh Hakim Anggota yang senior dengan tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan mengundurkan sidang pada waktu yang akan ditentukan kemudian. III.
Panggilan 1. Jurusita/Jurusita Pengganti harus melaksanakan pemanggilan kepada para pihak atas perintah Mediator untuk mediasi; 2. Pada setiap website Pengadilan Agama harus dibuat ” Menu Bantuan Hukum Panggilan “. 3. Relaas panggilan yang dikirim melalui faximile dapat dijadikan dasar untuk menyidangkan perkara dan untuk sidang pembacaan putusan harus menunggu relaas asli.
IV.
Pemeriksaan Perkara. 1. Dalam surat permohonan poligami, Pemohon harus mengkomulasikannya penetapan harta bersama, kalau tidak dicantumkan dalam surat permohonan, Termohon dapat mengajukan rekonvensi. Apabila tidak dikomulasikan dalam permohonan poligami dan Termohon tidak mangajukan gugat balik, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
2 Hasil Rapat Koordinasi PTA. Ambon dan PA se- Provinsi Maluku Tahun 2016
2. Dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ada Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat (bukan berbentuk surat keterangan saja). Apabila tidak ada/belum diperoleh, hakim harus memberikan kesempatan kepada PNS tersebut untuk mengurusnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan paling lama, kalau yang bersangkutan tidak bersedia, maka yang bersangkutan harus membuat pernyataan yang isinya bersedia menanggung resiko karena tidak ada surat izin tersebut; 3. Alat bukti tertulis harus dimasukkan dalam Berita Acara Sidang yang merupakan suatu kesatuan dan diberi nomor halaman ; V.
Sidang Ikrar Talak 1. Hakim tidak boleh menangguhkan pelaksanaan sidang ikrar talak dengan alasan Pemohon belum membayar beban kewajiban cerai (eksekusi premature). 2. Apabila Pemohon membayar beban kewajiban akibat cerai berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan lain-lain secara sukarela, uang tersebut harus disimpan oleh Panitera dan di catat dalam Buku Keuangan Konsinyasi.
VI.
Penyelesaian Perkara 1. Mengupayakan peningkatan penyelesaian perkara, sisa perkara akhir tahun minimal 10 % dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Meningkatkan frekuensi persidangan; b. Tidak mengundurkan dalam waktu yang terlalu lama; c. Mengefektifkan usaha perdamaian oleh Hakim dan Mediator; d. Berita Acara Sidang harus selesai menjelang sidang berikutnya; e. Putusan dibacakan telah terketik rapi. 2. Mengoptimalkan pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan: a. Mensosialisasikan kepada Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Mediator dan Petugas penerimaan perkara; b. Menyiapkan instrumen, formulir dan register mediasi. 3. Mengoptimalkan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP); 4. Minutasi perkara harus selesai dalam waktu 14 (empat belas) hari paling lama; 5. Pengadilan Agama Ambon dan Pengadilan Agama Masohi dapt terus menerima dan menyelesaikan perkara sampai terbentuknya Pengadilan Agama Namlea, Pengadilan Agama dataran Hunipopu dan Pengadilan Agama dataran Hunimoa berdasarkan Kepres No. 13 tahun 2016.
3 Hasil Rapat Koordinasi PTA. Ambon dan PA se- Provinsi Maluku Tahun 2016
VII.
Eksaminasi Putusan. 1. Ketua Pengadilan Agama hasrus mengeksaminasi putusan (berkas perkara) masing-masing hakim 1 x 6 bulan dan megirimkan hasilnya ke Pengadilan Tinggi Agama; 2. Hasil evaluasi dari Pengadilan Tinggi Agama akan dikirim kembali kepada Ketua Pengadilan Agama untuk diteruskan kepada hakimhakim tesebut; 3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama harus mengeksaminasi putusan (berkas perkara) Ketua dan Wakil ketua Pengadilan Agama 1 x 6 bulan.
B. BIDANG NON YUDISIAL. 1. Segera memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim (paling lambat bulan September 2016); 2. Mengoptimalkan pelayanan Meja Informasi dan meja Pengaduan dan melengkapi sarana dan prasarananya seperti register informasi dan penyedia formulir-formulir, brosur, telepon, TV Media center, Struktur organisasi, peta wilayah dan lain-lain; 3. Mengefektifkan tugas Satuan Pengamanan (SATPAM) pada setiap persidangan; 4. Segera melaksanakan aplikasi E-LLK; 5. Segera mengusulkan penambahan tenaga hakim, jabatan kepaniteraan dan kesekretariatan baik untuk mengisi kekosongan maupun untuk rolling; 6. Melaksanakan rapat berkala dengan menghadirkan seluruh pegawai untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas minimal 1 x 3 bulan; 7. Melaksanakan pembinaan pegawai untuk meningkatkan ketrampilan, sumber daya manusia dan professionalisme dalam bentuk Diklat ditempat kerja (DDTK), bedah berkas, membaca kitab-kitab dan lain-lain; 8. Membenahi website dengan melengkapi data-data pada masing-masing menu wajib yang telah ditetapkan oleh Dirjen Badilag dan membentuk Tim Pengelola Website; 9. Mempecepat proses penyerapan anggaran baik DIPA 01 maupun DIPA 04; 10. Mengefektifkan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP); 11. Menunjuk salah seorang hakim sebagai petugas Humas Pengadilan. 12. Memberdayakan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) untuk melakukan pengawasan rutin/reguler minimal 1 x 3 bulan dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama dengan tembusan kepada Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 13. Mendukung setiap kegiatan dan program kerja IKAHI, IPASPI, PTWP dan Dharmayukti Karini; 14. Meningkatkan usaha koperasi pegawai dan mengusahakannya berbadan hukum serta dikelola secara syari’ah;
4 Hasil Rapat Koordinasi PTA. Ambon dan PA se- Provinsi Maluku Tahun 2016
15. Mengefektifkan pengawasan melekat oleh setiap atasan langsung sesuai dengan PERMA no. 8 tahun 2016;
Ambon, 5 Agustus 2016 Tim Perumus
5 Hasil Rapat Koordinasi PTA. Ambon dan PA se- Provinsi Maluku Tahun 2016
