PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 263 /600/ 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, maka perlu di bentuk kelompok kerja (Pokja); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja (Pokja) Lembaga Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pariaman;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5188); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota pariaman Nomor 2 Tahun 2014; 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2016; 14. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2016. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Lembaga Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
:
KEDUA
:
Kelompok Kerja (Pokja) Lembaga Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut : a. Pengarah: 1. melakukan koordinasi secara berkala untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Kota Pariaman; dan 2. memberikan arahan dan kebijakan terkait pembangunan PKP kepada POKJA PKP Kota Pariaman. b. Ketua POKJA : 1. memimpin, mengkoordinasikan kegiatan POKJA PKP terkait dengan fungsi koordinasi, advokasi dan fasilitasi dalam semua bidang pembangunan PKP di Kota Pariaman; 2. melaksanakan arahan dan kebijakan yang diberikan oleh tim pengarah terkait dengan pembangunan bidang PKP di Kota Pariaman; dan 3. mengkoordinasikan bidang-bidang yang ada dalam POKJA PKP terkait dengan peran dan fungsinya masing-masing. c. Sekretaris Pokja : 1. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Pariaman; 2. melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan atau program yang disepakati; 3. menyelenggarakan pertemuan – pertemuan dan aktivitas pokja sehari-hari; dan 4. fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Pariaman serta konsultasi ke provinsi dan pusat. d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) : 1. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan – kegiatan advokasi, monev dan perencanaan yang berkaitan dengan prasarana, sarana dan utilitas; dan 2. memediasi kerjasama antara pelaku pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan lembaga / dinas / kementerian terkait penyediaan PSU. e. Bidang Pembiayaan dan Peran Serta Masyarakat : 1. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan – kegiatan advokasi, monev dan perencanaan yang berkaitan dengan pembiayaan dan peran masyarakat; 2. mediasi kerjasama antara pelaku pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan lembaga keuangan;
3. 4.
f.
penyediaan informasi dan konsultasi tentang proses perizinan; dan melakukan kampanye/sosialisasi kepedulian masyarakat untuk kebersihan lingkungan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Bidang Pertanahan dan Regulasi : 1. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan – kegiatan advokasi, monev dan perencanaan yang berkaitan dengan pertanahan dan regulasi; 2. memediasi kerjasama antara pelaku pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan lembaga pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif); 3. penyediaan informasi dan konsultasi tentang pertanahan; 4. mendorong pengambil kebijakan didaerah (eksekutif dan legislatif) untuk menempatkan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai prioritas dalam pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP); dan 5. melakukan sosialisasi kebijakan dan rencana pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait bidang pertanahan dan regulasi.
g. Bidang Organisasi, kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat : 1. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan – kegiatan advokasi, monev dan perencanaan yang berkaitan dengan organisasi dan kelembagaan bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP); 2. mendorong terbentuknya lembaga pengelolaan lingkungan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di tingkat masyarakat; 3. monitoring dan memberikan advisori terhadap kelembagaan yang ada terkait Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP); dan 4. melakukan sosialisasi kebijakan dan rencana pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait bidang pertanahan dan regulasi. h. Sekretariat : 1. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal pokja Lembaga Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Pariaman; 2. melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan tugas Pokja Lembaga Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Pariaman; dan 3. menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Pariaman kepada Walikota.
KETIGA
KEEMPAT
:
Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini. : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 14 April 2016 WALIKOTA PARIAMAN dto MUKHLIS, R
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
: KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN : 263 / 600 / 2016 : 14 APRIL 2016 : PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN
KERJA DAN
LEMBAGA KAWASAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) LEMBAGA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN No.
JABATAN STRUKTURAL
JABATAN DALAM TIM
I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
PENGARAH Walikota Pariaman Wakil Walikota Pariaman Sekretaris Daerah Kota Pariaman Asisten Administrasi dan Pembangunan Kepala Bappeda Kota Pariaman Kepala Dinas PU Kota Pariaman Kepala Dinsosnaker Kota Pariaman Kepala BLH Kepala Kantor Pertanahan Pariaman Ketua KAN
II 11. 12. 13.
TIM TEKNIS POKJA Kabid CK Dinas PU Kasi Perkim Dinas PU Kasi PL Dinas PU
Ketua Sekretaris Anggota
A 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Kabid SPW Bappeda Kasubid Perkotaan & KS Kasubid Perdesaan &WP Kabid Kebersihan BLH Kasubag Program DPU Kacab. PT. PLN Pariaman Ka. UPTD Air Bersih
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
21. 22. 23. 24.
BIDANG PEMBIAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Kabid ESDA Bappeda Kasubid ekonomi Bappeda Kabag Ekbang Kabid Anggaran DPPKA
Ketua Sekretaris Anggota Anggota
C 25. 26. 27. 28. 29. 30.
BIDANG PERTANAHAN DAN REGULASI Kabid Tata Ruang DPU Kabag Pemerintahan Kasubag Pertanahan Kabag Hukum Kabid Aset DPPKA Kasi PAK & PP DPU
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
B
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
D 31. 32. 33. 34. 35.
BIDANG ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN PERAN SERTA MASY Kabid Pemsos Bappeda Kasubid Sosbud Bappeda Kabag Organisasi Kasubid Kelembagaan BPM Anggota KAN/LKAM
III 36. 37. 38. 39.
SEKRETARIAT Staf Dinas Pekerjaan Umum Staf Dinas Sosial Staf BLH Staf Bappeda
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
WALIKOTA PARIAMAN dto MUKHLIS R
