GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 14 /KPTS/013/2016 TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa dalam rangka mendukung kelancaran arus lalu lintas angkutan orang dan barang guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Timur dengan membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol Provinsi Jawa Timur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
6. Peraturan
-2-
6.
7. 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Seri A); Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016. MEMUTUSKAN
-3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Menugaskan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk: a. melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi untuk percepatan pelaksanaan pembangunan jalan tol di Provinsi Jawa Timur; b. melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul dan/atau mungkin akan timbul dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol di Provinsi Jawa Timur; c. memberikan bantuan fasilitasi dan koordinasi kepada investor/ pelaksana proyek terhadap masyarakat dan instansi terkait, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun instansi pusat; d. memberikan saran pertimbangan dalam penyelesaian masalah serta dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan jalan tol di Provinsi Jawa Timur ; e. menyelenggarakan rapat koordinasi secara periodik guna mengevaluasi progres pelaksanaan pembangunan jalan serta pembahasan solusi permasalahan yang ada ; f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
:
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi dapat melakukan : a. konsultasi dan koordinasi dengan Badan/Lembaga di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan jalan tol di Jawa Timur; b. koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi Pusat yang ada di Daerah ; c. mengundang para investor/pelaksana proyek pembangunan jalan tol di Jawa Timur untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan kendala yang ada di lapangan; d. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.
KEEMPAT
:
Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (84) Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan, Kegiatan (006) Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Kode Rekening 5.2.1.01.01.
KELIMA
-4-
KELIMA
:
Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Januari 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 14 /KPTS/013/2016 TANGGAL : 12 JANUARI 2016 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL PROVINSI JAWA TIMUR NO. 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3
1.
Pengarah
Gubernur Jawa Timur
2.
a. Ketua b. Wakil Ketua I
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
c. Wakil Ketua II
3.
Sekretaris
Kepala Biro Administrasi Daerah Provinsi Jawa Timur
Pembangunan
Sekretariat
4.
Anggota :
a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur c. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur e. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur f. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur g. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur h. Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat i. Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur j. Kepala Bidang Pengaturan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO
SALINAN
-2-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta. 3. Sdr. Menteri Agraria dan dan Tata Ruang di Jakarta. 4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 6. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dimaksud.
