KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/393/2016 TENTANG TIM VERIFIKASI PELABUHAN DAN BANDAR UDARA SEHAT TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa untuk meningkatkan motivasi keberhasilan mewujudkan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat, diberikan penghargaan kepada Pelabuhan dan Bandar Udara yang telah melaksanakan pendekatan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat; b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014, dalam pemberian penghargaan kepada Pelabuhan dan Bandar Udara yang telah melaksanakan pendekatan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat perlu dibentuk tim verifikasi yang beranggotakan lintas sektor terkait; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Verifikasi Pelabuhan Dan Bandar Udara Sehat Tahun 2016;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
-22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Nomor Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 877); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1112); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM VERIFIKASI PELABUHAN DAN BANDAR UDARA SEHAT TAHUN 2016.
KESATU
:
Susunan Tim Verifikasi Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
-3KEDUA
:
Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas: a. menyusun sistem dan mekanisme penilaian; b. melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian sendiri (self assesment) yang dilakukan oleh forum; c. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat untuk pemberian tanda/piagam penghargaan Pelabuhan atau Bandar Udara Sehat; dan d. memberikan rekomendasi perbaikan kepada Pelabuhan atau Bandar Udara yang belum memenuhi kriteria.
KETIGA
:
Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dan wajib menyampaikan laporan pertangggungjawaban paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.
KELIMA
:
Keputusan Menteri Anggaran 2016.
ini
berlaku
untuk
Tahun
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK
-4LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/393/2016 TENTANG TIM VERIFIKASI PELABUHAN DAN BANDAR UDARA SEHAT TAHUN 2016
SUSUNAN TIM VERIFIKASI PELABUHAN DAN BANDAR UDARA SEHAT TAHUN 2016 Penasihat
:
Menteri Kesehatan
Pengarah
:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan 2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan 3. Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit, Kementerian Kesehatan
dan
Pengendalian
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Perhubungan
Kementerian
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan 6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan 7. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Perhubungan Pelaksana
:
Ketua I
:
Direktur Kesehatan Lingkungan, Masyarakat, Kementerian Kesehatan
Ketua II
:
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
Ketua III
:
Direktur Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan
Ditjen
Ditjen
Kesehatan
Perhubungan
Laut,
-5Ketua IV
:
Direktur Bandar Udara, Ditjen Kementerian Perhubungan
Perhubungan
Udara,
Sekretaris I
:
Kasubdit Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
Sekretaris II
:
Kasubdit Kekarantinaan Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
Anggota
:
1.
Kepala Bidang Internalisasi dan Pengembangan Sadar Wisata, Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata
2.
Kepala Subdit Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
3.
Kepala Subdit Lingkungan Kerja, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
4.
Kepala Subdit Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
5.
Kepala Subdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
6.
Kepala Subdit Penyehatan Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
7.
Kepala Subdit Pengamanan Limbah dan Radiasi, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
8.
Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
-69.
Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
10. Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan 11. Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan 12. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia 13. Ketua Divisi Rating Development and Training, Green Building Council Indonesia Sekretariat
:
1.
Kepala Seksi Penyehatan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
2.
Kepala Seksi Penyehatan Udara dan Tanah, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK
