22/10/2016
PENGERTIAN LEASING
TUGAS TERSTRUKTUR HUKUM PERBANKAN DAN PEMBIAYAAN “ LEASING “
Leasing berasal dari bahasa Inggris “to lease” yang berarti “menyewakan”. Namun leasing mempunyai persyaratan tertentu, sehingga tidak bisa disamakan dengan sewa-menyewa biasa. Leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaranpembayaran secara berkala disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.
Kelompok 8 Kelas B 1. Karina Sophia Adhani 2. Sulung Nugroho 3. Risa Rachmawati
156010200111022 (08) 156010200111041 (16) 156010200111086 (34) 1
PENGERTIAN LEASING Menurut Peraturan Perundang-Undangan Menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/I/1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing, Yang dimaksud dengan Leasing adalah : “Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) dari perusahaan tersebut untuk memberi barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama” 3
2
Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) Leasing adalah : “ suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk dipergunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”. Lebih lanjut peraturan terbaru yang mengatur mengenai leasing adalah Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 Leasing adalah : “Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak Opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berangsuran”. 4
22/10/2016
Pengaturan Tentang Leasing
SYARAT-SYARAT LEASING
1. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No 122,No 32,No 30 Tahun 1974 Tanggal 7 Februari Tahun 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing.
Syarat dan ciri Leasing menurut Agnes Sawir meliputi lima hal yaitu: 1) Objek Leasing (berupa barang bergerak) 2) Pihak-pihak yang terlibat dalam Leasing 3) Pembayaran berkala dalam jangka waktu tertentu 4) Nilai sisa atau residual value 5) Hak opsi bagi Lesse/Penyewa untuk membeli aktiva
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No 649 Tahun 1974 tanggal 6 Mei Tahun 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing. 3. Surat Keputusan Menteri Keuangan No 650 Tahun 1974 Tanggal 6 Mei Tahun 1974. 4. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). 5. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan. 6. Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. 7. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. 5
6
PARA PIHAK DALAM LEASING Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas leasing adalah sebagai berikut :
Hubungan Hukum dalam Leasing proses
1. Lessor/Pemberi Leasing 2. Lessee/Penyewa Leasing
1. 2. 3. 4. 5.
Hubungan hukum antara lessor dan lesse Hubungan hukum antara lessor dan supplier Hubungan hukum anarara lessor dan Bank Hubungan hukum antara lessor dan Perusahaan asuransi Hubungan hukum yang terjadi antara supplier dengan lessor
3. Supplier/Penyedia Barang dalam Leasing
7
8
22/10/2016
MEKANISME LEASING 1.
2. Pricing Menyangkut biaya yang harus dibayar oleh lesse a. Fee b. Bunga kredit 3. Rental Yang akan dibayar oleh Lesse a) Interest outsanding principal b) Principal repayment
Tahap Perjanjian (1). Negoisasi (4). Lessor (7). Hak Pemilikan Barang (2). Supplier (6). Harga Barang
(3). Lesse (8). Pembayaran Rental
Berdasarkan waktu pembayarannya: a) Payment in advance b) Payment in arrears
(9). Periode Leasing (5). Kontrak Leasing
(10). Nilai Sisa 9
10
Jenis-jenis Leasing
4. Dokumentasi terdapat beberapa dokumen: a) Offering Letter b) Confirmed purchase order c) Delivery and acceptance certificate d) Lease agreement e) Certificate of title f) Guarantee letter g) Insurance policy h) Buybach guarantee / resale guarantee i) invoice
1. Finance Lease (sewa guna usaha dengan hak opsi) Perusahaan leasing berlaku sebagai lembaga keuangan Dimana selain membayar sewa yang ditetapkan; pada masa akhir kontrak pembiayaan Lesse akan membeli barang modal tersebut berdasarkan sisa yang disepakati bersama 2. Operating Lease (sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi) Lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lesse untuk jangka waktu tertentu Pihak lesse hanya membayar sewa pembiayaan (rental) sesuai perjanjian, tanpa diikuti dengan kepemilikan (hak opsi) barang modal tersebut oleh Lesse pada akhir masa perjanjian 11
12
22/10/2016
POTENSI RESIKO DALAM PEMBIAYAAN LEASING Selain bentuk-bentuk leasing diatas, terdapat pula bentuk lainnya, antara lain: 1) Leverage Lease Melibatkan pihak ketiga, yaitu Credit Provider. Peran pihak ketiga ini adalah membiayai sebagian barang modal yang akan disewakan 1) Cross Border Lease Usaha leasing yang melewati batas wilayah suatu Negara
Resiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri. • Kenakalan penyewa guna usaha untuk melakukan jual atau sewa kepada pihak sewa guna usaha yang lain • Kecelakaan atau lainnya Adanya fluktuasi bunga menimbulkan resiko bunga bagi perusahaan sewa guna usaha, karena antara investasi dalam barang yang disewa guna usaha dengan sumber dana pembelanjaan tidak sesuai. Apabila terjadi keterlambatan atau tidak dapat melakukan pembayaran angsuran/cicilan Leasing oleh Lessee atau dapat dikatan kredit macet, terkadang pihak perusahaan leasing menggunakan jasa Debt Collector guna penarikan objek Leasing secara paksa. Tentunya ini akan merugikan pihak Lesse yang mana angsuran yang telah dibayarkan dalam bulan-bulan sebelumnya tidak akan bisa diambil lagi, dan pihak Lesse kehilangan haknya atas obyek Leasing, sehingga disini terjadi sengketa hukum antara pihak Lesse dan Debt Collector. 13
SENGKETA HUKUM ANTARA DEBT COLLECTOR DAN LESSE ATAS OBYEK LEASING Sebelum pihak finance atau leasing mendaftarkan obyek jaminan fidusia maka pihak kreditur (leasing) tidak memiliki hak eksekutorial dan dianggap hutang piutang biasa sehingga untuk mengeksekusi jaminan hutang harus melalui gugatan perdata dulu kepengadilan Negeri setempat. Pihak Leasing harus melakukan pendaftaran kekantor jaminan fidusia (UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 5 dan Pasal 11), dan harus dibuat akta notariil dengan dihadiri kedua belah pihak (lessor dan lesse) , selanjutnya guna keperluan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach) sehingga memiliki hak eksekutorial. Segala macam tindakan Debt Collector yang menyita unit jaminan fidusia tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia adalah illegal dan melawan hukum, yang dalam konsepsi hukum pidana masuk dalam pasal 365 KUHP, sehingga bisa dilaporkan dengan dakwaan perampasan (Permenkeu 130/PMK.010/2012) 15
14
POKOK-POKOK DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN LEASING Isi kontrak yang di buat secara umum antara lain: 1) Nama alamat Lessee 2) Jenis barang modal yang diinginkan 3) Jumlah atau nilai barang yang di leasingkan 4) Syarat pembayaran 5) Syarat kepemilikan 6) Biaya-biaya yang dikenakan 7) Sangsi apabila lessee ingkar janji 8) Dan lain-lain 16
22/10/2016
POKOK-POKOK DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN LEASING
POKOK-POKOK DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN LEASING
• Menurut H.R. Daeng Naja yang lazim diperjanjikan di dalam kontrak leasing : • • • • • • •
Suku bunga leasing Jangka waktu leasing Cara – cara pembayaran Besaran Pembayaran tiap-tiap bulan/tiap-tiap periode Biaya provisi dan administrasi yang harus dibayar Resiko-resiko Asuransi jiwa dan kerugian dan sebagainya termasuk dalamnya syarat yang biasa disebut juga sebagai syarat-syarat positive covenant dan negative covenant seperti halnya pemberian kredit oleh bank kepada para debiturnya.
• Menurut Edy P. Soekadi : 1. Subyek perjanjian, 2. Obyek perjanjian, 3. Jangka waktu lease, 4. Imbalan jasa leasing serta cara pembayarannya, 5. Hak opsi, 6. Kewajiban perpajakan, 7. Penutupan asuransi, 8. Tanggung jawab atas obyek perjanjian finance lease, 9. Akibat kejadian lalai, 10.Akibat rusak atau hilangnya obyek perjanjian, 11.Jaminan.
17
POKOK-POKOK DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN LEASING • Menurut Pasal 9 ayat (2) SK Menkeu RI No. 1169/KMK.01/1991, minimal harus berisi atau memuat keteranganketerangan rinci mengenai: 1. Jenis transaksi leasing, 2. Nama dan alamat masing-masing pihak, 3. Nama, jenis, tipe dan lokasi pembangunan barang modal, 4. Harga perolehan, nilai pembiayaan pembayaran leasing, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa leasing, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang dilease, 5. Masa leasing, 6. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi leasing yang dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung lesse dalam hal barangmodal yang dilease dengan hak opsi (finance lease)hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun, 7. Hak opsi bagi lesseedalam hal finance lease, 8. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang dileasekan. 19
18
a) Kelengkapan legal dokumen : 1. surat kuasa 2. pernyataan jaminan 3. surat pernyataan bersama 4. surat persetujuan 5. dll b) Hal yang perlu diperhatikan : 1. Perlindungan terhadap kerahasiaan data nasabah 2. laporan atau pemberitahuan yang layak diterima nasabah 3. denda atau pinalty terhadap keterlambatan pembayaran angsuran 4. pembatasan-pembatasan yang ada didalam perjanjian pembiayaan yang dapat menyebabkan perjanjian berakhir 20
22/10/2016
PERANAN NOTARIS DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN LEASING
DAFTAR PUSTAKA • Agnes Sawir, Kebijakan Pendanaan dan restrukrisasi perusahaan, Gramedia Utama, Jakarta, 2004 • Zaeni Ashyadi, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006 • Soekadi P. Eddy Mekanisme Leasing, Erania Indonesia Jakarta, 1990 • Bahrudin Rudi dan Subagyo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta, 2005 • Widjaja Amin, Akuntansi Leasing (sewa guna usaha), Rineka Cipta, Jakarta
1. Membuat akta notariil dari perjanjian Leasing 2. Melegalisasi perjanjian leasing bawah tangan antara pihak Lessor dengan Lessee 3. Mewarmerking perjanjian leasing bawah tangan antara pihak Lessor dengan Lessee 4. Membuat akta jaminan fidusia terhadap objek Leasing 5. Memberikan saran-saran kepada para pihak jika terjadi suatu perbedaan pendapat. 21
22
2. Dzulhida Saridewi (12)
DAFTAR PERTANYAAN
Apakah perbedaan antara pembiayaan Leasing (sewa guna usaha) dengan perjanjian sewa menyewa? Jawab: Beberapa perbedaan antara leasing dengan sewa menyewa dapat disebutkan sebagai berikut :
1. Bambang Arif Darmawan (35) : Apakah dimungkinkan apabila terdapat beberapa Perusahaan Leasing yang berabung sehingga terdapat lebih dari satu Lessor atas suatu objek leasing ? Jawab : Hal tersebut dapat dimungkinkan penggabungan perusahaan Leasing atau dapat disebut juga Syndicated lease. Syndicated lease merupakan pembiayaan leasing yang dilakukan oleh lebih dari satu lessor atas suatu objek leasing. Syndicated lease terjadi apabila lessor karena alasan-alasan risiko tidak bersedia, atau karean alasan tidak memiliki kemampuan pendanaan untuk menutup sendiri suatu transaksi leasing yang nilainya cukup besar yang dibutuhkan oleh lessee. Untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan lessee tersebut, maka beberapa perusahaan leasing melakukan perjanjian kerja sama untuk membiayai objek leasing dimaksud. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya dari kelompok lessor, berdasarkan persetujuan ditunjuk salah satu lessor untuk bertindak sebagai koordinator dalam melaksanakan perjanjian leasing dengan pihak lessee termasuk dengan pihak supplier. 23
1.
Salah satu perbedaan pokok antara leasing dengan sewa menyewa adalah bahwa dalam sewa menyewa, masalah jangka waktu sewa atau umur pemakaian barang tidak menjadi fokus utama. Sedangkan jangka waktu leasing harus merupakan jangka waktu yang tertentu.
2.
Leasing pada prinsipnya dianggap sebagai salah satu metode pembiayaan bisnis, dan tidak demikian halnya dengan perjanjian sewa menyewa.
3.
Obyek dari perjanjian sewa menyewa berupa barang berwujud yang berbentuk apa saja, sementara objek dari leasing umumnya adalah barang modal, alat produksi, atau beberapa bentuk barang konsumsi.
4.
Leasing menjadi suatu kegiatan bisnis, maka lessornya haruslah berbentuk perusahaan pembiayaan, sedangkan lessor pada sewa menyewa tidak ada pembatasan khusus.
5.
Pada leasing, lessor berkedudukan sebagai penyandang dana, baik tunggal atau bersama-sama dengan penyandang dana lainnya, sementara barang objek leasing disediakan oleh pihak ketiga atau oleh lessee sendiri. Sebaliknya pada sewa menyewa, barang objek sewa adalah memang milik lessor. Jadi kedudukan lessor adalah sebagai pihak yang menyediakan barang objek sewa.
6.
Jangka waktu dalam leasing adalah terbatas, sementara jangka waktu pada sewa menyewa bisa terbatas dan bisa tidak terbatas.
7.
Dokumen-dokumen dalam perjanjian leasing jauh lebih complicated dibandingkam dengan sewa menyewa.
8.
Pada leasing masih dibutuhkan jaminan-jaminan tertentu, sedangkan pada sewa menyewa umumnya tidak ada jaminan tersebut. jaminan tersebut umumnya berupa personal guarantee, fidusia terhadap barang modal yang bersangkutan, kuasa menjual barang modal, dan sebagainya.
9.
Imbalan jasa pada perjanjian sewa menyewa adalah uang sewa, sedangkan pada leasing berupa uang sewa yang merupakan tebusan berkala harga perolehan barang ditambah ongkos pembiayaan.
10. Kewajiban lesse untuk membayar seluruh jumlah imbalan jasa tersebut tidak terhenti atau berkurang walaupun barang yang menjadi obyek lease itu musnah. Sedangkan pada sewa menyewa terhenti jika obyek sewa musnah. 24
22/10/2016
3. Claudya Ayu Puspa Reny (02) Apa sajakah keuntungan dari menggunakan pembiayaan Leasing dan apa kelemahan dari Pembiayaan Leasing? Jawab : Keuntungan Leasing a) Leasing/Sewa Guna Usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. b) Usaha Leasing/sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat c) Dengan perjanjian Leasing/Sewa Guna Usaha, suatu perusahaan akan terasa lebih menghemat dalam hal pengeluaran dana tunai dibannding dengan membeli secara tunai. d) Menahan pengaruh inflasi. Leasing melindungi lessee dari penurunan nilai uang yang disebabkan inflasi. Besaran agsuran yang dibayar oleh lessee tetap sama, baik sebelum maupun setelah terjadinya inflasi. e) Mempunyai keunggulan-keunggulan sebagai alternatif pembiayaan diluar sistem perbankan, misalnya: • proses pengadaan peralatan modal relatif lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memerlukan waktu lama • pengadaan kebutuhan modal alat-alat modal dan berat dengan teknologi tinggi amat meringankan terhadap kebutuhan cash flownya mengingat sistem pembayaran cicilan berjangka panjang. • perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana. 25
3. Bagi para pengusaha tertentu kadang-kadang timbul masalah prestise antara memiliki sendiri barang modal atau lease.
4. Moh. Abdul Latif (41)
5. Putri Wahyu Sri Sado (33)
Apabila pihak Lesse meninggal dunia dan otomatis pembayaran angsuran leasing pun terhenti, dikaitkan dengan para ahli waris pihak Lessee. Apakah yang harus dilakukan untuk menghindari pihak ahli waris yang tidak ingin melanjutkan pembayaran angsuran guna terpenuhinya pelunasan pembayaran Leasing?
Apakah akibat hukum apabila Lesse mengambil hak opsinya pada akhir jangka waktu pembiayaan Leasing?
Jawab:
Jawab:
Apabila Lessee kemudian meninggal sebelum dilunasinya utang tersebut, maka utang tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan hukum perdata Pasal 833 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Pasal tersebut menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.
Terkait hak opsi dalam Leasing terdapat 2 hal kemungkinan yang dapat dipilih oleh pihak Lessee yang pertama apakah Lessee akan membeli objek Leasing tersebut ataukah hanya memperpanjang jangka waktu perjanjian Leasing. Sehingga disini :
Walaupun memang, tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya (Pasal 1045 KUHPerdata). Dan bagi ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUHPerdata). Dalam hal para ahli waris telah bersedia menerima warisan, maka para ahli waris harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masingmasing dari warisan itu (lihat Pasal 1100 KUHPerdata). Sehingga untuk mengantisipasi apabila pihak Lessee meninggal dunia maka disinilah peran asuransi jiwa. Pada awal perjanjian Leasing diikutkan juga pihak asuransi tidak hanya guna melindungi objek Leasing juga diperlukan asuransi jiwa untuk mencegah tidak terlunasinya angsuran, apabila lessee wafat maka asuransi jiwalah yang akan melunasi segala biaya angsuran dalam Leasing. Apabila tidak melibatkan pihak asuransi jiwa maka perlu dibuat akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pernyataan bahwa pihak ahli warislah yang akan melunasi angsuran Leasing. Hal ini dilakukan guna menjamin terlunasinya angsuran Leasing.
27
Kelemahan Leasing Disamping keuntungan-keuntungan seperti tersebut sebelumnya, maka sewa guna usaha/Leasing juga mempunyai segi kelemahan sebagai berikut (Nasution, 2003:14) : 1. Pembiayaan secara leasing merupakan sumber pembiayaan yang relatif mahal bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini karena sumber dana lessor pada umumnya berasal dari bank atau lembaga keuangan bukan bank. 2. Barang modal yang dilease tidak dapat dicantumkan sebagai unsur aktiva lesse untuk tujuan collateral credit dari bank yaitu trade creditor mungkin akan menilai perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan yang lemah.
4. Resiko yang lebih besar pada lessor, artinya adanya tanggung jawab atas tuntutan pihak ketiga jika terjadi kecelakaan atau kerusakan atas barang orang lain yang disebabkan oleh “lease property” tersebut.
26
• Dalam hal Lessee menggunakan hak opsi membeli barang modal, maka pembelian dilakukan dengan melunasi nilai sisa barang modal yang di-Leasingkan. Dasar penyusutan untuk opsi membeli adalah nilai sisa barang modal. Sehingga terjadi peralihan hak milik atas objek Leasing dari Pihak Lessor kepada pihak Lessee. • Dalam hal Lessee menggunakan hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian Leasing, maka nilai sisa objek Leasing/barang modal yang di-leasingkan akan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang Leasing. Sehingga disini tidak terjadi peralihan hak kepemilikan atas objek Leasing, pihak Lessor tetap memegang hak milik atas objek leasing/barang modal. 28
