RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 39/PUU-XIV/2016 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Komoditas Pangan I. PEMOHON 1. Dolly Hutari P, S.E., (Pemohon I) dan 2. Sutejo (Pemohon II) Kuasa Hukum Edu Hardi Ginting, S.H. Robertus Ori Setianto, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2016 II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN) III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: -
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
-
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
-
Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 1
untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; -
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) a. Pemohon I selaku Warga Negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai konsumen komoditas pangan; b. Pemohon II selaku Warga Negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai pedagang komoditas pangan dalam skala kecil pada pasar tradisonal; Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena komoditas pangan selain 11 jenis komoditas pangan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi lebih mahal akibat dikenainya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Norma materiil yaitu: Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN: (2) “Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut : a. ……. b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.” Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN: “Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi : a. Beras; b. Gabah; c. Jagung; d. Sagu; e. Kedelai; 2
f. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; i. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; j. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci. Disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan k. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.” B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN menutup pemenuhan hak konstitusional terkait hak untuk mengembangkan diri dalam peningkatan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan. Hal ini dikarenakan sumber-sumber energi dan gizi selain yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal a quo, berdasarkan aturan Penjelasan Pasal a quo menjadi terkena PPN sehingga harga yang terdapat di pasaran untuk komoditas pangan lain yang serupa dan belum mendapatkan nilai tambah menjadi lebih mahal, sehingga terjadi penurunan kemampuan daya beli dan konsumsi atas komoditas tersebut; 2. Masih banyak bahan pangan lain yang belum masuk dalam barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN, seperti makanan pokok berupa 3
kacang-kacangan, singkong, kentang, terigu, talas, ubi, dan bumbu-bumbu dapur. Padahal tidak seluruh penduduk Indonesia makanan pokoknya nasi/beras.
Kebijakan
ini
tentunya
kontraproduktif
dengan
Program
Ketahanan Pangan Lokal Non-Beras yang dicanangkan Pemerintah; 3. Komoditas pangan yang kaya akan sumber tenaga, gizi dan protein seperti kacang merah, kacang tanah, kacang hijau serta kacang merah serta rempah-rempah di luar 11 komoditi yang tidak dikenakan PPN dengan diberlakukannya Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN a quo menjadi komoditas yang terkena PPN sehingga menyebabkan meningkatnya harga jual di pasaran dan beberapa ekses negatif lainnya seperti maraknya penyelundupan komoditas; 4. Tidak semua penduduk Indonesia mampu membeli daging. Tetapi daging yang harganya mahal bisa disubstitusi dengan ikan dan kacang-kacangan yang seharusnya lebih terjangkau, tetapi malah dikenakan PPN; 5. Negara dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan memadai, bukan malah dikenakan PPN. Oleh karena itu, pengabaian terhadap pangan dan gizi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh negara; 6. Pangan ketika masih berwujud asli dan belum melalui proses industri sudah selayaknya tidak dikenai PPN guna melindungi kepentingan masyarakat. Sedangkan komoditas pangan yang telah melalui proses industri serta telah berubah bentuk melalui proses menghasilkan berupa kegiatan pengolahan lebih lanjut, layak dibebankan PPN; 7. ketika pelaksanaan pemungutan Pajak, dalam konteks ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ternyata membebani masyarakat dan berpotensi menghalangi tercapainya kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka pelaksaan pemungutan PPN yang didasarkan oleh UndangUndang tersebut haruslah ditinjau ulang; 8. Negara membebankan PPN atas komoditas pangan, selain yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN, yang merupakan kebutuhan pokok seluruh lapisan masyarat, sedangkan di sisi lain, beberapa komoditas fashion mewah yang sifatnya sangat tersier justru dibebaskan dari pengenaan PPNBM; 4
VII. PETITUM 1. Menerima
dan
mengabulkan
permohonan
Para
Pemohon
untuk
seluruhnya; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5069) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dimaknai ”Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi: a. Beras; b. Gabah; c. Jagung; d. Sagu; e. Kedelai; f.
Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; i.
Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
j.
Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci. Disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan 5
k. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.” 3. Menyatakan Penafsiran frasa: ”Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” pada Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5069) menjadi: “Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak adalah barang panganyang berasal dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan air yang diambil langsung dari sumbernya atau diolah sebatas kegiatan pasca panen dan bukan merupakan hasil dari proses pengolahan (industri) sebagaimana dimaksud dalam pengertian “menghasilkan” dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang ini, tidak dikenai PPN”. 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
6
