2016 M

KODE ETIK MULTI LEVEL MARKETING SEKTOR KECANTIKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 32/M-DAG/PER/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh HANDINY EKA PERTIWI NIM: 1111048000048

KONSENTRASI HUKUM BISNIS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/ 2016 M

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dengan ini menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 3. Jika kemudian hari terbukti hasil karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

29 Maret 2016

Handiny Eka Pertiwi

iii

ABSTRAK

HANDINY EKA PERTIWI. 1111048000048. “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)”. Konsentrasi Hukum Bisnis. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidatullah Jakarta. 1437 H / 2016 M. x + 69 halaman + halaman daftar pustaka + halaman lampiran. Maraknya sistem pemasaran penjualan langsung di Indonesia menimbulkan berbagai macam masalah baik dari perusahaan mapun dari para anggota perusahaan itu sendiri. Terutama dari para anggota yang banyak melanggar kode etik yang sudah di tetapkan pada perusahaan langsung yang menyalahkan aturan yang seharusnya di tepati oleh para anggota maupun antar perusahaan itu sendiri. Tujuan dari skripsi ini adalah ketika kode etik diciptakan dan dibuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, maka dari itu penerapan kode etik di setiap perusahaan perlu dilakukan. Setiap perusahaan penjualan langsung wajib memiliki kode etik yang harus sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:32/M-DAG/PER/8/2008, peraturan yang dibuat oleh perusahaan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI apakah sudah sesuai atau belum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang artinya penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum sepenuhanya para anggota menerapkan kode etik yang sudah ditetapkan, kurangnya informasi merupakan hambatan yang menghadang serta kurangnya pengawasan dari PT Orindo Alam Ayu kepada anggota yang melanggar sehingga sanksi yang diberikan mengenai kode etik ini diabaikan begitu saja oleh para anggota menurut penulis sebaiknya pada saat menerapkan kode etik para anggota di bisnis multi level marketing diberikan training khusus mengenai peraturan kode etik yang harus dipatuhi sejak pertama kali bergabung agar meminimalisir pelanggaran kode etik dan PT Orindo Alam Ayu membuat badan pengawas khusus untuk memantau pelanggaran kode etik yang terjadi. Kata Kunci : Kode Etik, Penjualan Langsung, Multi Level Marketing Pembimbing : Pembimbing: Prof. Dr. H. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H Sumber Rujukan dari 1983 sampai 2011

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Melihat lagi Maha Mendengar, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penulis secara baik materil maupun immateril, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1.

Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2.

Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H dan Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum., Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.

3.

Prof. Dr. H. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H., dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan dan membantu dalam memberikan nasihat, kritik dan saran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4.

Ahmad Bahtiar, M.Hum., sebagai dosen penasihat akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan kepada penulis.

5.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas berbagi ilmu pengetahuan dan pengalamanya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan para dosen bermanfaat bagi penulis.

6.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas cinta dan do’a kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Rudi Setiawan dan Ibunda Tuminah, yang telah memberikan segala dukungan baik materil maupun immateril sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi S1.

vi

7.

Ucapan terima kasih juga kepada Ade Rizky Maulana yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan semangat kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

8.

Ucapan terima kasih kepada sahabat penulis yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan penulis Paramita dan Febrina Puspita Romadhon

9.

Sahabat V-Eich Aina , Wiwin, Riris , Febrina yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi S1.

10. Sahabat dikampus sahabat “gengges” yang selalu mendukung dan memberi semangat serta memberikan arahan dan berbagi pengalaman terimakasih kepada Pratiwi Wulandari Meiliana , Muhammad Khadafi, Santi Frannita , Inggrit , Mazda Hamdi. 11. Seluruh sahabat dan downline di PT Orindo Alam Ayu (Oriflame) Khususnya Putri Indah, Kak Aster, Asti, kak Niken, Pipit, Firda, Kak Ella, Wiwid, Kak Feby,Santi terimakasih atas dukungan dan semangat kepada penulis. 12. Khususnya kawan-kawan Ilmu Hukum B dan Hukum Bisnis, Terima kasih atas dukungan dan pengalaman dalam suka-duka yang telah diberikan selama kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka. Amin. Demikian ini penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesarbesarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Jakarta, 1 April 2016 Penulis

Handiny Eka Pertiwi

vii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................................

i

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ..............................................................

ii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................

iii

ABSTRAK ..........................................................................................................

iv

KATA PENGANTAR ........................................................................................

vi

DAFTAR ISI .......................................................................................................

viii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ............................................................

1

B. Batasan dan Rumusan Masalah ................................................

7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................

8

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ...........................................

9

E. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu ........................................

17

F. Metode Penelitian .....................................................................

18

G. Bahan Hukum ..........................................................................

19

H. Pedoman Penelitian Skripsi .....................................................

20

I.

20

Sistematika Penulisan ..............................................................

SEJARAH

HUKUM

KEBERADAAN

KETENTUAN

PENGATURAN KODE ETIK MULTI LEVEL MARKETING KEMENTIAN PERDAGANGAN DI INDONESIA A. Pengertian MLM ......................................................................

22

B. Sejarah Perkembangan MLM ..................................................

24

C. Visi dan Misi Kode Etik Multi Level Marketing .....................

30

viii

D. Tujuan dibuatnya Kode Etik MLM pada PT Orindo Alam Ayu .................................................................................

33

BAB III MEKANISME KODE ETIK MULTI LEVEL MARKETING KHUSUSNYA PT ORINDO ALAM AYU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR: 32/MDag/Per/8/2008 A. Mekanisme Cara Kerja Bisnis MLM pada PT Orindo Alam Ayu ..................................................................................

34

B. Ciri-Ciri MLM pada PT Orindo Alam Ayu .............................

40

C. Pengaturan Kode Etik Perusahaan MLM pada PT Orindo Alam Ayu ..................................................................................

42

D. Fungsi Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Bagi Industri MLM pada PT Orindo Alam Ayu ..............................

44

E. Struktur Organisasi PT Orindo Alam Ayu ...............................

46

F. Visi dan Misi PT Orindo Alam Ayu ........................................

49

BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN KODE ETIK MLM PADA PT ORINDO ALAM AYU DI INDONESIA A. Penerapan Kode Etik MLM PT Orindo Alam Ayu Terhadap Anggota .....................................................................................

52

B. Kesesuaian Kode Etik MLM di PT Orindo Alam Ayu Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/m-dag/per/8/2008 .................................................................

ix

56

C. Kendala Member di PT Orindo Alam Ayu dalam Menerapkan Kode Etik .................................................................................

60

D. Akibat Hukum dan Penyelesaian Masalah Terhadap Member yang Melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu ................... BAB V

62

PENUTUP A. Kesimpulan ..............................................................................

66

B. Saran .........................................................................................

67

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................

69

LAMPIRAN – LAMPIRAN

x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi selama tahun terakhir ini ditandai dengan bertambah luasnya bidang-bidang usaha yang terbuka dan dapat dilakukan oleh banyak perusahaan dan melalui berbagai macam pemasaran. Dari sudut ekonomis setiap perusahaan menginginkan “untuk mencari laba sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Untuk itu dalam perusahaan harus ada pemusatan kekuatan ekonomis seketatketatnya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya.1 Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai sasaran pembangunan menuju kearah negara industri dengan potensi pasar yang tidak kecil, didalam praktek menunjukkan gejala adanya pola hubungan kerja antara produsen dengan konsumen yang melibatkan mediatornya. Sekarang ini kedudukan makelar dan komisioner sebagai mediator dalam hubungan perdagangan sudah digeser oleh agen dan distributor. Dengan adanya perkembangan dalam dunia perdagangan saat ini dikenal suatu sistem pemasaran yang sedang marak di Indonesia yaitu sistem pemasaran berjenjang lebih dikenal dengan sebutan Multi Level Marketing atau MLM yang penjualannya dilakukan oleh jaringan distributornya.

1

H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, cet. 12, (Jakarta: Djambatan,1999), h.23.

1

2

Sistem ini tidak bisa dipisahkan dengan berdirinya Amway Corporation dan produknya Nutrilite perusahaan makanan kesehatan yang didirikan pada tahun 1930 oleh Carl F. Rehnborg seorang pengusaha Amerika yang pernah tinggal di Cina pada tahun 1917-1927. Berdasarkan pengalamannya ketika tinggal di Cina menyebabkan Rehnborg memperoleh kesempatan yang sangat besar untuk meneliti pengaruh dari diet yang tidak cukup. Setelah selama 7 tahun, akhirnya Rehnborg berhasil menghasilkan makanan suplemen. Dia memberikan hasil temuannya tersebut kepada teman-temannya untuk dicoba. Akhirnya dia menemukan prinsip dasar yaitu mengharuskan teman temannya membayar untuk produk yang diberikan kepada mereka . Ketika teman-teman meminta Rehnborg untuk menjual produk tersebut kepada teman-teman dia Rehnborg berkata “kamu yang menjualnya kepada teman-teman kamu dan saya akan memberikan komisi kepada kamu“.2 Perusahaan ini memberikan komisi tambahan kepada distributor independennya yang berhasil merekrut, melatih dan membantu distributor baru dalam menjual produk nutrillite kepada konsumen. Dari sejarah munculnya MLM ini dapat diketahui bahwa MLM muncul dengan tujuan utama untuk menjual produk baru yang belum dikenal luas oleh umum. Hubungan dari teman yang satu ke teman yang lain digunakan untuk memperkenalkan produk baru tersebut. Seseorang akan mengenalkan atau berusaha memberikan produk baru tersebut kepada teman yang dikenal setelah merasakan kegunaannya.3 Salah satu ciri perusahaan MLM adalah bahwa

2 3

Benny Santoso, All About MLM, cet. I, (Yogyakarta: Penerbit Andi,2003), h.23-24. Ibid.,h.25.

3

produk-produknya tidak didistribusikan atau dijual ditoko-toko atau supermarket. Produk-produknya dijual secara ekslusif oleh para distributor secara mandiri tanpa campur tangan langsung perusahaan, produk yang dijual harganya wajar dan berkualitas, apabila produknya berupa makanan, minuman, kosmetik maupun food supplement, harus mendapat ijin dari badan POM.4 Perusahaan MLM yang telah memiliki izin usaha pemasaran berjenjang. Salah satu dari sekian banyak yang menggunakan perusahaan MLM adalah Perusahaan Oriflame. Perusahaan Oriflame yang berkantor pusat di Swedia telah menunjuk PT Orindo Alam Ayu yang berkantor pusat di Jakarta untuk mewakili

kepentingan

Oriflame

di

Indonesia

melalui

distributor-

distributornya. PT Orindo Alam Ayu (Oriflame) sudah mendapatkan izin dari APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) suatu organisasi yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan tempat berhimpun para perusahaan penjualan langsung (Direct Selling/DS) dengan nama dan nomer yang tercatat PT. ORINDO ALAM AYU 0011/06/93.5 Oriflame adalah perusahaan yang menghasilkan dan menjual barangbarang kosmetik saat ini terdapat lebih dari 2.000.000 distributor di Indonesia. Saat ini Oriflame Indonesia berkantor Pusat di Menara Standart Chartered2nd Floor. Podium. Unit 1-4 di jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di Bandung, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Manado,

4 5

Kuswara, Mengenal MLM Syariah, cet.I,(Depok: Qultum Media, 2005), h.43-44 . http://www.apli.or.id/profil/ diakses pada 20 April 2015 pkl 14.30

4

Bali, Balikpapan, Rawamangun, Daan Mogot, Makassar, Palembang, Yogyakarta, dan Semarang.6 Perusahaan Oriflame sebagai MLM (Multi Level Marketing) memiliki sistem yang sangat unik dimana perusahaan ini menggabungkan antara direct selling dan multi level marketing yaitu bisa mendapat keuntungan dari menjual produk dan juga dari menjalankan MLM nya atau membesarkan jaringan. Sistem MLM Oriflame adalah sistem lingkaran, dimana dari pembagian bonusnya adil dan melihat pada kerja keras si distributor menjual produk dan membangun jaringan didalam grupnya. Tidak hanya menguntungkan satu pihak saja yang diatas (upline) di oriflame jika upline tidak membangun jaringan dan bekerja keras maka bisa jadi si bawahan (downline) yang bonusnya lebih besar daripada si upline. Perusahaan ini pun mempunyai kode etik untuk para konsultannya agar dalam menjalankan bisnis sesuai dengan paraturan yang berlaku, jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam berbisnis. Setiap member ketika bergabung mendapat panduan berupa stater-kid yang didalamnya ada peraturan kode etik bagaimana menjalankan bisnis Oriflame. Kegiatan bisnis di PT Orindo Alam Ayu terjadi karena keinginan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup masing-masing manusia, dan masingmasing pihak tentunya memperoleh keuntungan dari proses tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa pada umumnya orang berpendapat bahwa bisnis adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam kaitan dengan ini tidak mengherankan bahwa Milton Friedman mengatakan omong kosong kalau 6

http://id.oriflame.com/ diakses pada 20 April 2015 pkl 14.00

5

bisnis tidak mencari keuntungan. Ia mengatakan bahwa dalam kenyatannya hanya keuntunganlah yang menjadi satu-satunya motivasi dasar orang berbisnis. Menurut Friedman mencari keuntungan bukan hal yang jelek karena semua orang memasuki bisnis selalu dengan satu motivasi dasar yaitu mencari keuntungan. Artinya, kalau semua orang masuk dalam dunia bisnis dengan satu motivasi dasar untuk mencari keuntungan, maka sah dan etis kalau sayapun mencari keuntungan dalam bisnis.7 Untuk memaksimumkan keuntungan tersebut, maka tidak dapat dihindari sikap dan perilaku yang menghalalkan segala cara yang sering tidak dibenarkan oleh norma moral. Kalau

memaksimalkan

keuntungan

menjadi

satu-satunya

tujuan

perusahaan, dengan sendirinya akan timbul keadaan yang tidak etis. Jika keuntungan

menjadi

satu-satunya

tujuan,

semuanya

dikerahkan

dan

dimanfaatkan demi tercapainya tujuan itu, termasuk juga para member di PT Orindo Alam Ayu (Oriflame) yang melanggar kode etik contohnya berjualan tidak sesuai dengan harga katalog, stokis barang karena ini berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat antara member yang satu dengan yang lain. Dengan itu dilanggar suatu prinsip etis yang paling mendasar kita selalu harus menghormati martabat manusia. Hal ini berdampak pada citra buruk perusahaan PT Orindo Alam Ayu yang sudah membuat kode etik namun justru banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Yang tidak hanya membuat perusahaan merugi akan tetapi sanksi terberat akan jatuh pada member yang melanggar yaitu apabila diketahui member tersebut melanggat maka nomer konsultan (nomer 7

A.Sonny Keraf, Etika Bisnis, (Jakarta: Kanisius, 1998), h.49.

6

member) akan di matikan (block) sehingga tidak bisa melakukan order/penjualan dan tidak bisa menjalankan bisnisnya kembali seumur hidupnya. Padahal kesalahan terbesar disini ada pada masyarakat itu sendiri karena dari sebagian besar oknum yang menjadi anggota MLM yang ingin meraup keuntungan lebih dan melakukan berbagai jalan salah satunya yang sudah disebutkan diatas. Akan tetapi PT Orindo Alam Ayu dalam menanggapi setiap kasus selalu tegas dalam memberikan sanksi apabila terbukti bersalah. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya bisnis Multi Level Marketing telah banyak membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Indonesia namun juga menjadi momok yang menakutkan akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hal ini diakibatkan oleh lemahnya suatu sistem hukum yang mengatur kode etik MLM di Indonesia sehingga masyarakat jika kode etik tidak terlalu penting untuk ditaati. Oleh karena banyak sekali oknum yang menyalah artikan dalam mempromosikan MLM baik dalam segi berjualan produk maupun merekrut orang lain untuk bergabung. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai kode etik pada bisnis Multi Level Marketing khususnya pada perusahaan PT Orindo Alam Ayu yang mana dikenal dengan Oriflame yang pada dasarnya sudah mempunyai standar aturan kode etik tersendiri namun ada bagian dari oknum member yang melanggar kode etik tersebut sehingga penulis ingin memperbaiki agar para member di Oriflame dapat menjalankan bisnisnya

dengan baik dan sesuai dengan aturan baik dari kode etik di

Oriflame sendiri maupun ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan

7

Republik Indonesia nomor : 32/m-dag/per/8/2008 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Kode Etik Multi Level Marketing

Sektor

Kecantikan

Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)”

B. Batasan dan Rumusan Masalah 1. Batasan Masalah Mengingat luasnya pembahasan penelitian ini, maka permasalahan penelitian ini akan dibatasi. Penelitian ini hanya membahas bagaimana penerapan kode etik kostumer pada MLM di PT Orindo Alam Ayu (Oriflame) dan bagaimana PT Orindo Alam Ayu meyikapinya. 2.

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis mengidentifikasi pokok pembahasan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana sejarah hukum keberadaaan ketentuan pengaturan kode etik MLM terhadap kementrian perdagangan di Indonesia? b. Bagaimana pelaksanaan kode etik MLM Oriflame sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 32/mdag/per/8/2008” tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung?

8

c. Apa akibat hukum dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap kendala yang terjadi terhadap penyimpangan kode etik pada PT Orindo Alam Ayu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Sejalan dengan batasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan: a. Memastikan bahwa kode etik MLM Oriflame sudah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 32/m-dag/per/8/2008” tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung. b. Mengetahui penerapan kode etik di PT Orindo Alam Ayu terhadap member serta kendala dan solusinya 2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Penelitian

ini

memberikan

penjelasan

tentang

bagaimana

penerapan kode etik bagi para member MLM di PT Orindo alam ayu ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 32/m-dag/per/8/2008” tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung agar tidak terjadi suatu kerancuan dalam masyarakat terutama para member di PT Orindo Alam Ayu mengenai bagaimana kode etik seharusnya di patuhi dan bagaimana berbisnis dengan jujur.

9

b. Secara Praktis Penelitian ini memberikan manfaat dan meningkatkan pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca mengenai bagaimana kode etik dalam berbisnis khususnya pada Multi Level Marketing di PT Orindo Alam Ayu, sebagai sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan mengenai kode etik yang ditinjau Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia

nomor:

32/m-dag/per/8/2008”

tentang

penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung. c. Secara Akademis Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 1. Kerangka Teoritis MLM menitikberatkan pada kekuatan kontak pribadi dan persuasif dalam penjualan, di mana si penjual berfungsi lebih dari sekedar sebagai seorang juru tulis yang mencatat hasil penjualan, mungkin juga menjadi seorang pengajar, konseler, pemandu, juru informasi, pembantu maupun pembawa gagasan itu sendiri. Kemudian pada tahun 1940-an, penjualan langsung mengambil corak baru dengan munculnya perusahaan Multi

10

Level Marketing Pertama-Nutrilite Systems dan Stanley Home Product.8 Perbedaannya adalah para penjual tidak hanya mendapatkan komisi atas produk yang di jualnya, tetapi juga memperoleh bonus atau ekstra penghasilan karena merekrut orang lain untuk turut berpartisipasi menjual produk. Struktur komisi direkatkan pada lebih dari satu tingkat, oleh karena itu istilah Multi Level Marketing pertama-tama dipakai untuk jenis penjualan semacam ini, meskipun seperti yang telah di kemukakan, pengembangan struktur Multi Level Marketing sudah berjalan sejak zaman dulu dan seiring berjalanya zaman maka diperlukan Kode etik yang mengatur perlindungan dalam bisnis MLM antara distributor (anggota) dan perusahaan. Perlindungan mengenai kode etik bisnis Multi Level Marketing di dasarkan atas beberapa teori yaitu sebagai berikut:9 1. Teori Utilitarisme merupakan salah satu teori mengenai kode etik, dalam rangka pemikiran utilitarisme (utilitarianism) kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah the greatest happiness of the greatest number, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Didalam bisnis Multi Level Marketing sangat mengedepankan kesuksesan bersama dalam tim karena apabila satu orang diatas menginginkan kesuksesan harus membantu yang dibawah sukses juga. Beberapa utilitaris telah mengusulkan untuk membedakan dua macam utilitarisme : utilitarisme perbuatan (act utilitarianism),

8

Neil Ashworth,”Marketing Multilevel - A Guide To Growing Your Multi Level Marketing Business” artikel diakses pada 28 Agustus 2015 pkl 14.00 http://www.articlesnatch.com/blog/Marketing 9 Keens Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius,2009),h.66.

11

dan utilitarisme aturan (rule utilitarianism) yang dijelaskan di atas adalah utilitarisme perbuatan , sedangkan utilitarisme aturan adalah prinsip dasar yang tidak harus diterapkan atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, melainkan atas aturan-aturan moral yang kita terima bersama dalam masyarakat sebagai pegangan bagi perilaku kita. Suatu aturan moral bisa diterima sebagai sah dan benar, jika tahan uji terhadap prinsip utilitaris dalam hal ini berkaitan dengan kode etik, apabila suatu peraturan harus ditepati sebagai aturan moral harus dianggap sah karena membawa manfaat paling besar bagi seluruh masyarakat kesimpulanya adalah bahwa utilitarisme adalah aturan membatasi diri pada justifikasi aturan-aturan moral. 2. Teori Deontologi merupakan suatu kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan dikatakan baik atau bermoral karena tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang harus dilaksanakan bukan pada tujuan atau akibat dari tindakan tersebut.10 Hal itu sangat berkaitan dengan kode etik dimana kode etik itu menciptakan suatu peraturan karena kode etik dalam peraturan perusahaan memuat hal yang penting mencakup hak dan kewajiban , penyelesaian perselisihan , jaminan , pembinaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/MDag/Per/8/2008

tentang

Penyelenggaraan

Kegiatan

Usaha

Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung. Deontologi dalam Islam adalah Niat baik tidak dapat mengubah haram menjadi halal. 10

Keens Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius,2009),h.67.

12

Walaupun tujuan dan niat aslinya baik akan tetapi apabila caranya tidak baik, maka tetap tidak baik.11 3. Teori Perbuatan Melawan Hukum dapat menjadi dasar dari perlindungan atas konsumen atau perusahaan. Dalam hal ini seperti mitra usaha (distributor), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut seperti adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hal ini sangat berkaitan dengan kode etik dimana kode etik mengatur setiap tindakan atau perbuatan bagi distributor atau perusahaan agar tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian dan hubungan sebab akibat. 4. Asas Kepatutan dalam perjanjian ditentukan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam isi perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.12 Hal ini berarti bahwa suatu kode etik harus dilaksanakan dan wajib untuk dipatuhi oleh semua pihak yang terkait, jika kepatutan dilaksanakan secara berkelanjutan maka akan menjadi kebiasaan. Sehingga kode

11

https://www.academia.edu/8398801/makalah_etika_bisnis, diunduh pada 5 april 2016 Naja,H.K, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2009),h.101 12

13

etik yang sudah dipatuhi dapat melindungi distributor (anggota) dan perusahaan dari kerugian. 5. Asas Pacta Sun Servanda dalam perjanjian ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yag membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kode etik yang baik adalah yang ditetapkan secara sukarela oleh organisasi-organisasi profesi tersebut (dan akan lebih baik apabila dibantu oleh ahli dan etika) adalah hasil rumusan pemikiran yang disepakati bersama dilandasi oleh itikad baik untuk menjadikan profesinya berkembang dan diterima oleh masyarakat. Sesuai asas pacta sun servanda, kesepakatan seperti diatas wajib untuk ditaati bahkan jika dianalogikan dengan perjanjian keperdataan, kesepakatan itu mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya undang-undang. Dalam kode etik itulah nantinya akan ditentukan sanksi-sanksi apa yang dapat dijatuhkan organisasi kepada para anggotanya yang melanggar.13 2. Kerangka Konseptual Undang-Undang Perdagangan No.7 Tahun 2014 yang terdiri dari sembilan belas bab dan seratus dua puluh dua pasal ini mengatur 13

Heny Sekartati, “Aspek hukum perlindungan konsumen dalam transaksi multi level marketing (Studi Kasus Pada Perusahaan MLM Elken),” (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Medan, 2007),h.87.

14

pengertian atau definisi dari Perdagangan dalam Pasal 1 angka (1) sebagai berikut: “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”. Pasal 1 angka (11) menjelaskan tentang “ Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen” jika kita membaca lebih lanjut undang-undang perdagangan lebih lanjut dapat kita temui 4 pasal yang mengatur mengenai distribusi dalam penjualan langsung dan tidak langsung yaitu : Pasal 7 ayat 1 menjelaskan Distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi. Pasal 7 ayat 2 menjelaskan Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum yaitu distributor dan jaringannya; agen dan jaringannya; waralaba. Pasal 7 ayat 3 menjelaskan tentang Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara single level atau multilevel. Pasal Pasal 8 menjelaskan bahwa Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya

15

dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung. Pasal 9 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang. Pasal 10 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha. Selanjutnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 32/m-dag/per/8/2008” tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung yang terdiri dari tiga belas bab dan tiga puluh empat pasal ini mengatur pengertian atau definisi dari penjualan langsung dalam rumusan Pasal 1 angka (1), dengan rumusan sebagai berikut:14 “Penjualan langsung (Direct Selling) adalah metode dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.” Pasal 1 angka (4) menjelaskan tentang “Mitra usaha adalah anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk badan usaha atau perseorangan dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan yang memasarkan atau menjual barang dan/atau jasa kepada 14

http://ditjenpdn.kemendag.go.id/files/regulasi/2008/08/21/penyelenggaraan-kegiatan usaha-perdagangan-dengan-sistem-penjualan-langsung-id-1407642822.pdf diunduh pada 20 April 2015 pkl 21.29

16

konsumen akhir secara langsung dengan mendapatkan imbalan berupa komisi dan/atau bonus atas penjualan.” Pasal 1 angka (5) menjelaskan tentang “Komisi atas penjualan adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.” Pasal 1 angka (6) menjelaskan tentang “Bonus atas penjualan adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha, karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau jasa yang ditetapkan perusahaan.” Pasal 1 angka (7) menjelaskan tentang “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bawha kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung diseenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan dan mitra usaha dengan memperhatikan kode etik dan peraturan perusahaan. Pasal 4 ayat (2) menjelaskan kode etik dan peraturan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan paling sedikit adalah persyaratan menjadi mitra usaha; hak dan kewajiban para pihak; program pembinaan, bantuan pelatihan, dan fasilitas yang diberikan perusahaan, dan/atau jaringan peasaran kepada mitra usaha; jangka waktu

17

perjanjian; pemutusan dan perpanjangan perjanjian; jaminan pembelian kembali; ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis yang diperjanjikan; ketentuan tentang pemberian komisi, bonus, dan pernghargaan lainnya; dan penyelesaian perselisihan.

E. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu Untuk menghindari kesamaan dalam penulisan skripsi, maka penulis akan mereview beberapa skripsi terdahulu yang relevan dengan judul yang penulis ajukan, diantaranya : 1. Judul : “Perjanjian Kedistributoran antara PT Orindo Alam Ayu ( Oriflame ) dengan distributor Independennya dalam sistem pemasaran berjenjang” Penulis : Magdalena Devina, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Uraian : Skripsi ini meneliti tentang Apakah hal-hal yang diatur dalam perjanjian kedistributoran Oriflame dengan distributor independennya . bagaimana penerapan pasal 5 dan 6 no 73 tahun 2000 dalam perjanjian kedistributoran antara oriflame dan distributor independennya , hubungan hukum apa yang timbul antara oriflame dan distributor independennya dan akibatnya bagi konsumen serta permaslahan apa yang mungkin timbul dalam

perjanjian

kedistributoran

antara

oriflame

dan

distributor

independennya. 2. Judul : “Multilevel Marketing sebagai sistem Direct Selling ditinjau dari sudut hukum perdata barat dan hukum islam” Penulis : Hasraldi , Fakultas Hukum , Universitas Indonesia

18

Uraian : Skripsi ini meneliti tentang apa yang dimaksud sistem multilevel marketing , bagaimana sistem hukum MLM ditinjau dari hukum perdata barat dan hukum islam dan bagaimana yang sesuai dengan hukum islam Dari uraian review studi terdahulu di atas, dan dari hasil pencarian penulis terhadap judul skripsi yang relevan dengan Kode Etik pada bisnis MLM, penulis belum menemukan skripsi yang membahas tentang Kode Etik dalam bisnis MLM PT Orindo Alam Ayu. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa judul skripsi yang penulis ajukan belum pernah diangkat dalam pembuatan skripsi atau penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian hukum normatif empiris. Pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.15 1. Pendekatan Masalah Pendekatan Penelitian Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Artinya penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penulis 15

http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/ diunduh pada 20 April 2015 pkl 21.39

19

akan mewawancarai beberapa pihak terkait dan yang terjun langsung di bisnis Multilevel Marketing Oriflame ini terutama para karyawan , dan anggota . Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih banyak dan akurat sehingga peneliti dapat memahami bagaimana penerapan kode etik di PT Orindo Alam Ayu (oriflame) berdasarkan

dengan

Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia nomor: 32/m-dag/per/8/2008” tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.

G. Bahan Hukum 1. Bahan Hukum Primer Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dan dijadikan rujukan pokok dalam penelitian. Adapun yang tergolong sumber data primer yaitu: wawancara langsung dengan pemilik stockist, karyawan, serta leader Oriflame dan beberapa konsultan oriflame. 2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.16 Terdiri dari buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian yang berkaitan. Adapun yang tergolong sumber data sekunder yaitu, dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 32/m-dag/per/8/2008” tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan

16

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet.I,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.119

20

langsung, buku-buku tentang MLM, buku-buku yang berhubungan dengan kode etik dalam berbisnis. 3.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis.Pengolahan bahan hukum bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret. Setelah bahan hukum itu diolah dan diuraikan kemudian Penulis menganalisisnya (melakukan penalaran ilmiah) untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

H. Pedoman Penulisan Skripsi Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Cet. 1. 2012.”

I. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran garis besar mengenai tiap-tiap bab sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Tinjauan (Review) Studi Terdahulu, Metode Penelitian, Bahan Hukum, Sistematika Penulisan yang

21

berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bab II Sejarah Hukum Keberadaan Ketentuan Pengaturan Kode Etik Multi Level Marketing Kementrian Perdagangan Di Indonesia, Pada bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian MLM, Sejarah perkembangan MLM, Visi dan Misi Kode Etik MLM, dan Tujuan dibuatnya Kode Etik MLM pada PT Orindo Alam Ayu Bab III Mekanisme Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Di Jakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 32/MDag/Per/8/2008, Pada bab ini mejelaskan tentang Mekanisme Cara Kerja Bisnis MLM Pada PT Orindo Alam Ayu, Ciri-Ciri MLM PT Orindo Alam Ayu, Pengaturan Kode Etik MLM di PT Orindo Alam Ayu, Fungsi Asosiasi Pelnjualan Langsung (APLI) Bagi PT Orindo Alam Ayu, Visi dan Misi PT Orindo Alam Ayu, Struktur Organisasi PT Orindo Alam Ayu Bab IV Akibat Hukum Terhadap Penyimpangan Kode Eik MLM Pada PT Orindo Alam Ayu Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor : 32/M-Dag/Per/8/2008, Pada bab ini dijelaskan mengenai Penerapan Kode Etik MLM PT Orindo Alam Ayu Terhadap Anggota, Kesesuaian Kode Etik MLM di PT Orindo Alam Ayu terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/m-dag/per/8/2008, Kendala Member di PT Orindo Alam Ayu dalam Menerapkan Kode Etik, Akibat Hukum Terhadap Member yang Melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota, Penyelesaian Masalah Pelanggaran Penyimpangan Kode Etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu. Bab V Penutup berisi Kesimpulan dan Saran

BAB II SEJARAH HUKUM KEBERADAAN KETENTUAN PENGATURAN KODE ETIK MULTI LEVEL MARKETING KEMENTRIAN PERDAGANGAN di INDONESIA

A. Pengertian MLM MLM (multilevel marketing) merupakan sistem pemasaran yang mulai berkembang pada tahun 1941, MLM ditemukan oleh dua orang profesor dari Universitas Chicago pada tahun 1940 an, yang dikenal dengan melakukan penjualan secara bertingkat. Dengan modal awal yang relatif tidak besar, seorang tenaga penjual bisa mendapat penghasilan melalui dua cara. Pertama keuntungan diperoleh melalui setiap program makanan tambahan yang berhasil di jual dan kedua dalam bentuk potongan harga dari setiap produk yang berhasil dijual oleh distributor yang di rekrut dan dilatih oleh tenaga penjual dari perusahaan. MLM sendiri mulai tumbuh di luar Amerika pada tahun 1960 an dan dalam waktu yang singkat menjadi bagian penting dari industri penjualan secara langsung.1 Konsep MLM adalah berusaha memperpendek jalur yang ada pada sistem penjualan konvensional dengan cara mempersingkat jarak antara produsen dan konsumen.2

Sistem

ini

bertujuan

untuk

menghilangkan

ataupun

meminimalkan jalur distribusi yang panjang untuk memasarkan produkproduk. MLM membawa mereka ke pasar tanpa melalui media periklanan yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan juga sistem MLM

1 2

http://www.amway.co.id/direct sell.asp, ( Dalam Jatmiko, A.T. 2004) Benny Santoso, All About MLM, cet. I, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003), h.28.

22

23

menghindarkan persaingan dari produk-produk lain di toko-toko pengecer. Hal ini dilakukan dengan pemikiran jika sistem ini berhasil maka dapat menghemat biaya yang di keluarkan oleh perusahaan untuk memasarkan produk-produknya kepada masyarakat. Multilevel marketing (pemasaran multitingkat) adalah metode pemasaran barang dan/atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, dimana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan sendiri dan anggota jaringan didalam kelompoknya. Dari perkembangan sistem penjualan ini dapat ditarik definisi dari MLM. Definisi direct selling menurut APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) adalah “Metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara tatap muka di luar lokasi eceran tetap oleh jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Mitra Usaha dan bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan dan iuran keanggotaan yang wajar.”3 Menurut Peter J. Clothier, Multi Level Marketing adalah suatu metode penjualan barang secara langsung kepada pelanggan melalui jaringan yang dikembangkan oleh para distributor lepas.4 Ada juga pendapat dari David Roller yang mengatakan Multi Level Marketing adalah sistem melalui mana sebuah induk perusahaan mendistribusikan barang dan/atau jasanya lewat suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen.5

3

http://www.apli.or.id/direct-selling/, diunduh pada pada 30 Agustus 2015 pkl 21.00 Peter J Clothier, How to Make Big Money in Multi-Level Marketing, cet. 2, (New York: New York Institute of Finance, 1989), h. 33. 5 David Roller, Menjadi Kaya Dengan Multi Level Marketing (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 3. 4

24

Andrias Hareta dalam bukunya mendefinisikan MLM sebagai “Sistem penjualan yang dapat dipilih oleh sebuah perusahaan atau pabrik (produsen) untuk

memasarkan

atau

mendistribusikan/menjual

produknya

kepada

pelanggan eceran dengan memberdayakan distributor independenya untuk melaksanakan tugas pemasaran atau pendistribusian atau penjualan produk melalui pengembangan armada pemasar/distributor/penjual langsung secara independen tanpa campur tangan langsung perusahaan.”6 Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan MLM sebagai penjualan berjenjang “ Suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh perorangan atau badan usaha yang memperkenalkan barang dan/atau jasa tertentu kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturutturut yang bekerja berdasarkan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar.”7

B. Sejarah Perkembangan MLM Istilah Multi Level Marketing pertama kali ditemukan oleh dua orang profesor pemasaran dari Universitas Chicago pada tahun 1940-an dengan nama perusahaan Nutrilite. Produk pertamanya yang dijual Perusahaan Nutrilite adalah vitamin dan makanan tambahan. Perusahaan Nutrilite ini merupakan salah satu perusahaan pertama yang menawarkan konsep bisnis Multi Level Marketing. Menurut sejarahnya cikal bakal sistem MLM berasal dari sistem penjualan langsung (direct selling) yang dipopulerkan oleh perusahaanperusahaan di

6

Andrias Harefa, MLM: Alternatif Karir dan Usaha Menyongsong Milenium, cet-3, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2007), h.3-4. 7 Departemen Perindustrian dan Perdagangan, pasal 1 butir 1.

25

Amerika Serikat pada abad ke-18. Perusahaan pada masa itu menerapkan sistem penjualan langsung karena belum tersedia sarana seperti televisi, radio, atau internet untuk mengiklankan sebuah produk. Perusahaan umumnya mengirim tenaga penjual (sales) ke kota-kota untuk memasarkan produk secara langsung kepada konsumen dari rumah ke rumah (knock on doors to market and sell products). 8 Sistem penjualan langsung mulai dikembangkan oleh Henry Heinz di perusahaan Heinz Company yang ia dirikan di Sharpsburg, Pennsylvania, AS pada

tahun

1869.

Heinz

membangun

sebuah

organisasi

penjualan

beranggotakan 400 orang salesman untuk menjual secara langsung berbagai produk sayuran seperti kecap, saus, dan acar kepada orang-orang yang tidak membuatnya untuk kebutuhan sendiri.9 Sistem penjualan langsung selanjutnya lebih dipopulerkan lagi oleh David McConnel di perusahaan The California Perfume Company yang ia dirikan pada tahun 1886 di New York. McConnel sampai tahun 1906 berhasil membangun armada bisnisnya mencapai 10.000 sales representatives untuk memasarkan 117 jenis produk hingga ke mancanegara. Seiring dengan perkembangan usaha dan semakin beragamnya produk yang dipasarkan, maka pada tahun 1939 The California Perfume Company diganti namanya menjadi Avon The Company For Women.10 Sistem penjualan langsung selanjutnya dikembangkan oleh Carl F Rehnborg melalui perusahaan Nutrilite Products Company, Inc yang ia dirikan 8

http://www.articlesnatch.com/Article/Marketing-Multilevel---A-Guide-To-GrowingYour -Multi-Level-Marketing-Business/1615595, diakses tanggal 28 Agustus 2015 pkl 14.00 9 http://www.articlesnatch.com/ diakses pada tanggal 28 Agustus 2015 pkl 17.00 10 Jabbar Ibrahim, MLM Bikin Saya Kaya Raya,( Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,2009) h. 12.

26

pada tahun 1934 di California. Nutrilite menerapkan sistem bonus sebesar 2% dari total volume penjualan kepada setiap penjual (distributor) yang berhasil merekrut, melatih dan membantu penjual baru untuk menjual vitamin dan makanan kesehatan Nutrilite kepada konsumen. Ini merupakan pertama kalinya vitamin dan makanan kesehatan Nutrilite dijual melalui sistem Multi Level Marketing (MLM).

11

Tahun 1950-an Nutrilite mengalami persoalan internal dalam manajemen perusahaan sehingga Forrest Shaklee memutuskan untuk keluar dari keanggotaan distributor. Shaklee kemudian mendirikan Shaklee Corporation pada tahun 1956 dengan meniru pola bisnis (MLM) yang diterapkan Nutrilite. Shaklee adalah seorang ilmuwan dan ahli riset yang menyebabkannya mampu mengembangkan Shaklee dengan memproduksi berbagai jenis makanan kesehatan (nutrisi). Shaklee memiliki sekitar 200 item produk yang berhasil dipasarkan ke beberapa negara di luar AS seperti Kanada, Meksiko, Filiphina, Malaysia, Singapura dan Jepang.12 Richard DeVos dan Jay Van Andel, dua orang mantan distributor Nutrilite yang lain mendirikan Amway Corporation di Ada, Michigan, California pada tahun 1959. Produk awal yang mereka jual adalah LOC (Liquid Organic Cleaner), yaitu cairan pembersih serbaguna (biodegradable) yang aman bagi lingkungan. Amway sebagaimana halnya Shaklee menerapkan sistem

11

Ibid, h.13. Andrias Harefa, MLM: Alternatif Karir dan Usaha Menyongsong Milenium, cet-3, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2007), h. 18. 12

27

penjualan langsung dengan komisi berjenjang yang mereka pelajari selama menjadi distributor Nutrilite.13 Sistem MLM tersebut kemudian membesarkan nama Amway, bahkan melebihi popularitas Shaklee di mancanegara. Amway sampai tahun 1980 telah dikenal di sebelas negara di luar AS, yaitu Kanada (1962), Australia (1971), Ireland (1973), Inggris (1973), Hongkong (1974), Jerman (1975), Malaysia (1976), Perancis (1977), Belanda (1978), Jepang (1979) dan Switzerland (1980).32 Amway juga membeli perusahaan Nutrilite pada tahun 1972 dan membuatnya menjadi salah satu lini produk yang diandalkan hingga kini. Kesuksesan Amway kemudian mendorong tumbuhnya berbagai jenis perusahaan berbasis MLM di seluruh dunia.14 Perkembangan

selanjutnya

perusahaan

Amway

muncul

dengan

menggunakan kosep yang sama yakni menerapkan konsep bisnis Multi Level Marketing. Pada perkembangan selanjutnya perusahaan Nutrilite mengalami masalah dari Pemerintahan Amerika. Hingga pada akhirnya perusahaan Amway yang menggunakan konsep bisnis Multi Level Marketing mengambil alih perusahaan Nutrilite. Tahun 1953 perusahaan Amway mendapat pengakuan dari pemerintah Amerika Serikat dan mengesahkan kelegalannya sebagai perusahaan Multi Level Marketing. Pada saat konsep bisnis Multi Level Marketing mendapat pengakuan yang legal dari Pemerintah Amerika Serikat. Seorang distributor

13

Jabbar Ibrahim, MLM Bikin Saya Kaya Raya,( Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,2009) h.17. 14 Andrias Harefa, MLM: Alternatif Karir dan Usaha Menyongsong Milenium, cet-3, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2007), h. 20.

28

yang telah cukup berhasil bernama Dr. Forrest Shaklee mendirikan perusahaan Multi Level Marketing yang diberi nama Shaklee. Perusahaan Dr. Forrest Shaklee ini bergerak pada bidang kesehatan. Pada tahun 1970-an perusahaan Amway dan Shaklee melakukan ekspansi ke Negara Inggris.

15

Sejak terjadinya ekspansi perusahaan Amway dan Shaklee

ke Negara Inggris perusahaan Multi Level Marketing bermunculan dan beberapa perusahaan yang terkenal seperti Forever Living, Herbalife, dan Neolife. Masing-masing perusahaan tersebut memiliki lebih dari 50.000 distributor. Hingga akhirnya bisnis Multi Level Marketing terus mengalami perkembangan yang pesat. 16 Multi Level Marketing terdapat dua bentuk sistem jaringan yang dijalankan oleh perusahaan Multi Level Marketing yakni sistem binary dan sistem matahari. Perhatikan gambar 1 di bawah ini:

Gambar 2.1 Bentuk Jaringan Binary Sumber: Jurnal Informatika17

Bentuk sistem binary, Multi Level Marketing yang menggunakan jaringan yang bentuknya tidak lebih dua kaki (kaki kiri dan kanan) dan tidak lebih. Dengan kata lain, para pelaku Multi Level Marketing tersebut hanya 15

Bagoes Wuryando, Jurus Maut MLM Anti Gagal, (Jakarta: Media Pressindo,2010),h.15-16. 16 Brian Tracy,MLM Sukses, (Jakarta: Delapratasa Publishing,2007),h.5. 17 Dewi Rosmala dan Gilang Kresna,” Implementasi Alogaritma Binary Tree Pada Sistem Informasi Multi Level Marketing”, Jurnal Informatika diakses pada 12 Maret 2016 dari http://repository.unej.ac.id/bitstream

29

dapat membangun jaringannya dengan dua kaki demikian seterusnya hingga ke bawah. Sistem binary merupakan sebuah sistem yang dijalankan melalui operasi teknologi komputer, sehingga para member dapat melihat seluruh jaringannya melalui jaringan internet.18 Perhatikan gambar 2 di bawah berikut:

Gambar 2.2 Bentuk Jaringan Matahari Sumber: Jurnal Informatika19

Bentuk sistem matahari yaitu Multi Level Marketing yang menggunakan jaringan lebih dari dua kaki atau banyak kaki. Artinya para pelaku Multi Level Marketing tersebut dapat membuka jaringan hingga beberapa kaki di dalam jaringan tersebut Keberadaan MLM sendiri di Indonesia diawali dengan berdirinya Creative Network International (CNI) pada tahun 1986 di Bandung dengan nama PT Nusantara Sun-Chlorella Tama (NSCT). Perusahaan ini didirikan oleh keluarga Wirawan Chondro, Ginawan Chondro, S. Abrian Natan, dan seorang sahabat mereka dari Malaysia Yanki Regan. PT NSCT pada waktu itu mengadopsi sistem MLM untuk mendistribusikan produk tunggal, yaitu makanan kesehatan Sun Chlorela buatan Jepang. Seiring dengan perkembangan usaha dan semakin banyaknya produk yang 18

Bagoes Wuryando, Pressindo,2010),.h.17. 19 Ibid

Jurus

Maut

MLM

Anti

Gagal,

(Jakarta:

Media

30

dipasarkan, maka pada tahun 1992 PT NSCT diganti namanya menjadi PT Centranusa Insancemerlang. CNI tergolong cukup berhasil dalam mengembangkan bisnisnya hingga ke mancanegara, seperti Malaysia, Singapura, India, dan negeri leluhur MLM Amerika Serikat. Kesuksesan CNI kemudian mendorong tumbuhnya berbagai jenis perusahaan berbasis MLM di tanah air.20 Bisnis MLM di Indonesia kian tumbuh dan berkembang setelah adanya krisis moneter dan ekonomi. Pemain yang terjun di dunia MLM memanfaatkan momentum dan situasi krisis untuk menawarkan solusi bisnis bagi pemain asing maupun lokal seperti CNI, Amway, Avon, Tupperware, Sophie Martin, Oriflame, Herbalife International, Prime & First New, Greenlite, DXN, dll.21

C. Visi dan Misi Kode Etik Multi Level Marketing Kode etik di terbitkan oleh Federasi Sedunia Asosiasi Penjualan Langsung bagi para anggota Asosiasi Nasional Penjualan langsung yang tergabung dalam WDFSA. Kode etik ini menyangkut hubungan antara perusahaanperusahaan penjualan langsung dan para penjual langsung di satu pihak dan para konsumen di lain pihak, antara perusahaan penjualan langsung dan anggota dan calon anggota independen serta mandiri dan juga diantara perusahaan-perusahaan penjualan langsung sendiri. Kode etik ini bertujuan memberikan kepuasan dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan, memajukan kompetisi yang sehat dalam rangka sistem dunia 20

Andrias Harefa, MLM: Alternatif Karir dan Usaha Menyongsong Milenium, cet-3, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,1999), h. 30 21 Jabbar Ibrahim, MLM Bikin Saya Kaya Raya,( Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,2009), h. 19

31

usaha bebas dan peningkatan citra umum dari kegiatan penjualan langsung. Dalam perjanjian MLM pengaturan mengenai kode etik merupakan hal yang paling penting disamping pengaturan mengenai peraturan peraturan bagi distributor dalam kegiatan MLM. Pengaturan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, KepMen Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung dapat dilihat bahwa permasalahan kode etik dalam perjanjian MLM diatur untuk program pemasaran barang dan atau jasa yang dijual distributor kepada konsumen. Arti pentingnya kode etik ini dalam perjanjian MLM dapat mengakibatkan pemutusan hubungan bagi anggota atau distributor MLM yang melanggar ketentuan kode etik yang telah diatur dalam perjanjian MLM antara perusahaan MLM dengan anggota atau distributor.22 Kode etik dalam kegiatan MLM menyangkut mengenai aspek moral cara penyelenggaraan bisnis MLM. Kode etik bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan ataupun tindakan dari distributor yang menyimpang dari nilai sosial suatu MLM dimana distributor tersebut menjadi anggotanya dan secara umum dapat merusak citra dari penjualan berjenjang dalam masyarakat. Dalam Keputusan Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan,

KepMen

Nomor:

32/M-

DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung telah di atur tentang kode etik yang harus

22

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 32/M-Dag/Per/8/2008 diakses pada 14 november 2015 dari http://www.kemendag.go.id/

32

di terapkan oleh perusahaan MLM dalam hal ini terdapat dalam pasal 4 butir 1,2 dan 3 yaitu sebagai berikut :23 (1) Kegiatan

usaha

perdagangan

dengan

sistem

penjualan

langsung

diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan dan mitra usaha dengan memperhatikan kode etik dan peraturan perusahaan. (2) Kode etik dan peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan paling sedikit sebagai berikut: a. Persyaratan menjadi mitra usaha; b. Hak dan kewajiban para pihak; c. Program pembinaan, bantuan pelatihan, dan fasilitas yang diberikan perusahaan, dan/atau jaringan pemasaran kepada mitra usaha; d. Jangka waktu perjanjian; e. Pemutusan dan perpanjangan perjanjian; f. Jaminan pembelian kembali; g. Ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis yang diperjanjikan; h. Ketentuan tentang pemberian komisi, bonus, dan penghargaan lainnya; dan i.

Penyelesaian perselisihan.

(3) Perjanjian dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan berlaku Hukum Indonesia.

23

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 32/M-Dag/Per/8/2008 diakses pada 14 november 2015 dari http://www.kemendag.go.id/

33

D. Tujuan dibuatnya Kode Etik MLM pada PT Orindo Alam Ayu Kode etik dalam PT Orindo Alam Ayu juga merupakan bagian yang penting untuk perusahaan dan para konsultan. Konsultan PT Orindo Alam Ayu (Oriflame) . Konsultan Oriflame harus mematuhi kode etik dan aturan perilaku yang dimaksud serta segala perubahan atas kode etik dan aturan perilaku yang telah dipublikasikan. Kode etik dan aturan perilaku disediakan untuk melindungi konsultan, untuk menjamin bahwa semua sesama konsultan oriflame mempertahankan standar tinggi yang sama. Sejalan dengan standar etik oriflame, maka konsultan oriflame diharapkan untuk dan wajib mematuhi segala dan semua persyaratan hukum negara tempat mereka menjalankan bisnis Oriflame, sekalipun kewajiban tersebut tidak dinyatakan kembali dalam kode etik atau aturan perilaku.24

24

Buku Panduan Bisnis Oriflame (Staterkid Oriflame),h. 68

BAB III MEKANISME KODE ETIK MULTI LEVEL MARKETING PT ORINDO ALAM AYU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR: 32/M-Dag/Per/8/2008

A. Mekanisme Cara Kerja Bisnis MLM pada PT Orindo Alam Ayu Perusahaan yang menggunakan konsep Multi Level Marketing pada umumnya memberikan peluang bisnis kepada membernya secara bebas. Atrinya member bertindak sebagai distributor independen, yakni tidak memiliki keterikatan kontrak dengan perusahaan MLM. Member akan memperoleh penghasilan yakni dengan cara memperkenalkan produk perusahaan MLM kepada distributor baru. Mekanisme kerja Bisnis MLM pada umumnya adalah menjual, mengajak dan mengajarkan, membangun organisasi, serta membina dan memotivasi.1 Pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan yang harus dirumuskan dalam bentuk suatu strategi yang komprehensif dan terpadu, pemasaran juga membantu produsen dalam mengenal pasar. Dengan pemasaran dapat diketahui apa yang dibeli, dan siapa yang membeli dengan harapan produk dapat terserap oleh pasar. Dengan kata lain, produk terjual habis sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. Apabila omzet penjualan mengalami peningkatan yang lambat, maka harus dianalisis apakah ha1 tersebut

1

Yusuf, Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal, cet. II, (Jakarta: Elex Media Komputindo), h.58

34

35

disebabkan oleh kurang efektifnya strategi pemasaran yang dilakukan atau mungkin dipengaruhi oleh selera dan perilaku konsumen yang sudah berubah.2 Oriflame mengusung konsep Multi Level Marketing (MLM). Multi Level Marketing (MLM) berbentuk lebih dari satu tingkat, dimana konsultan mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya. Berikut adalah sistem MLM yang diterapkan oleh perusahaan Oriflame. Berikut ini ilustrasi dari cara kerja dan mekanisme MLM sebagai berikut : Untuk memulai bergabung X membayar uang pangkal dalam jumlah tertentu senilai sebuah staterkid untuk didaftar sebagai seoarang distributor yang mencakup pembayaran sejumlah literatur perusahaan yang terdiri dari buku pedoman perusahaan, majalah atau selebaran berkala, informasi produk, formulir pesanan, nasihat bisnis dan contoh contoh produk.3 Setelah menjadi distributor X diharapkan mengecerkan produk produk perusahaan. Keuntungan dari harga eceran menjadi milik X dan X akan mendapatkan jumlah yang cukup besar dengan cara ini sebagian besar penjualan langsung merupakan penjualan dari pribadi ke pribadi. X bertanggung jawab membayar produk pada saat memesan dan mengambil produk tersebut dari sponsor, para sponsor menerima produk tersebut dari sponsor mereka demikian selanjutnya.

2

Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, Konsep, Dasar dan Strategi 1999, cet-6, (Jakarta: P. Raja Grafindo, 1999),h. 62 3 Andrias Harefa, MLM: Alternatif Karir dan Usaha Menyongsong Milenium, cet-3, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2007), h. 60

36

Seseorang distributor dengan volume penjualan diatas suatu tingkat yang telah ditentukan akan dapat memesan produk-produk langsung dari perusahaan yang bersangkutan. Barang-barang itu kemudian akan diserap oleh jaringan tersebut dan berakhir ditangan pelanggan. Dengan cara ini mereka tidak diperlukan adanya persediaan barang. Jika volume penjualan meningkat maka potongan harga yang diperoleh semakin besar. Potongan harga ini diberikan pada keseluruhan pesanan. Jika X sudah mulai merasakan manfaat bergabung dalam MLM maka ia dapat membangun jaringan penjualan untuk memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar. Konsultan independen Oriflame ini bukanlah karyawan dari Oriflame, tetapi konsultan adalah member atau anggota dari Oriflame. Konsultan bertugas melakukan penjualan produk Oriflame. Namun meskipun bukan karyawan, konsultan ini terikat dengan peraturan yang dibuat oleh Oriflame. Seperti yang tercantum dalam consultan manual Oriflame bagian tanggung jawab seorang konsultan nomor empat, yaitu seorang konsultan tidak boleh menyatakan bahwa mereka memiliki hubungan kerja dalam bentuk apapun dengan Oriflame. Seorang konsultan tidak diperbolehkan untuk mewakili dirinya sendiri atas nama Perusahaan Oriflame tanpa menyatakan dengan jelas bahwa dia adalah konsultan kecantikan mandiri atau konsultan mandiri Oriflame. Konsultan adalah perpanjangan tangan dari Oriflame yang melakukan kegiatan perekrutan sekaligus penjualan produk. Akan tetapi berdasarkan kode etik konsultan dilarang untuk menjual produk secara retail dan/atau online, dimana

37

penjualan hanya dilakukan melalui katalog cetak dan/ atau katalog online. Oleh karenanya diperlukan sebuah kegiatan komunikasi pemasaran untuk menunjang kesuksesan kegiatan pemasaran. Ada beberapa cara pemasaraan yang di terapkan pada perusahaan Oriflame yaitu: 1) Pemasaran langsung (direct marketing) Menurut Etzel, Walker, dan Stanton, direct marketing menggunakan iklan untuk menghubungkan antara pelanggan dengan penjual, dimana penjual tidak perlu mengunjungi toko ritel untuk membeli produk. Sama halnya dengan Oriflame yang merupakan perusahaan multi level marketing yang pelangganan produknya harus melalui konsultannya karena tidak dijual di toko.4 Pemasaran Oriflame dilakukan dengan katalog dengan menerapkan sistem multi level marketing. Dimana multi level marketing ini merupakan bagian dari direct selling. Penjualan menggunakan katalog ini dilakukan dengan dengan bermacam-macam cara. Biasanya konsultan membagikan katalog lengkap dengan nomer telepon konsultan. Sehingga jika calon pelanggan ingin memesan, bisa langsung menghubungi nomor telepon yang tertera. Etzel,

Walker,

dan

Stanton

menyebutkan

bahwa

direct

marketingmencakup beberapa bentuk pemasaran, antara lain: direct mail, catalog retailing, dan televised shopping. Direct mail ini dilakukan oleh konsultan dengan cara mengirimkan katalog kepada pelanggannya dan pelanggan memesan produk melalui telepon ataupun pesan (SMS). 4

Philip Kottler, Manajemen Pemasaran ,Jilid 2, (Jakarta: Salemba Jakarta, 1995), h.54.

38

Pemasaran dengan cara direct marketing ini bersifat lebih personal dan sesuai dengan target konsumen yang hendak dituju dan hasilnya dapat diukur dengan cepat. Hal ini karena antara konsultan dan pelanggan sudah saling mengenal satu sama lain.5 2) Pemasaran Interaktif Berupa kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan produk dan jasa. Ada banyak program atau kegiatan online yang dapat dilakukan untuk membangun suatu kegiatan pemasaran yang interaktif. Hal ini karena program online yang memiliki kelebihan daripada yang lain. selain waktunya yang fleksibel, tidak terikat waktu, online marketing ini tidak membutuhkan tempat kerja khusus. Artinya pebisnis dapat melakukan pekerjaannya dimana saja selama memiliki komputer yang terhubung dengan internet. 3) Pemasaran Dari Mulut Ke Mulut Pemasaran ini berupa komunikasi secara lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa. Komunikasi ini dapat berlangsung dengan sebuah percakapan antara orang ke orang, chat room, ataupun percakapan dengan menggunakan blog.6

5

http://apli.or.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid= 59, diunduh pada 19 Maret 2016 pkl 20.00 6 Fred R David, Manajemen strategis konsep-konsep.Terj.Kresno Saroso, cet-9, (Jakarta: Indeks,2003), h.49.

39

Tidak hanya dengan bertatap muka langsung, pemasaran produk Oriflame juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan blackberry messenger. Dimana disitu konsultan dapat dengan aktif mempromosikan Oriflame dan pelanggan dapat bertanya langsung kepada konsultan perihal produk maupun bisnis Oriflame. Penggunaan Blackberry atau smartphone termasuk kepada word of mouth karena di dalamnya terdapat sebuah aplikasi mulai dari blackberry messenger (BBM), whatsapp, kakao talk, line, dsb. Yang memungkinkan konsultan dan pelanggan berinteraksi langsung dengan lebih personal. Berita dari mulut ke mulut ini bisa sangat efektif untuk bisnis kecil karena di dalamnya pelanggan dapat merasakan hubungan yang lebih pribadi. 4) Penjualan Personal Penjualan personal (personal selling) lebih kepada komunikasi dengan cara

bertatap

muka

langsung

dengan

pelanggan.

Baik

untuk

memperkenalkan produk atau jasa maupun untuk menawarkan diri sebagai mitra bisnis.7 Diharapkan dengan adanya komunikasi dengan cara bertatap muka langsung ini dapat membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan bertanya dan tertarik terhadap penawaran tersebut. Menurut Kottler & Keller, penjualan personal meliputi kegiatan

7

Philip Kottler, Manajemen Pemasaran ,Jilid 2, (Jakarta: Salemba Jakarta, 1995), h.31.

40

presentasi penjualan, rapat penjualan, program insentif, sampel dan pameran dagang.8

B. Ciri-Ciri MLM pada PT Orindo Alam Ayu Ciri-ciri perusahaan MLM PT Orindo Alam Ayu adalah sebagai berikut: 1) Uang pendaftaran untuk menjadi distributor tidak terlalu mahal. Uang pendaftaran

dimaksudkan

sebagai

pengganti

biaya

formulir

dan

administrasi pembuatan kartu anggota serta pengganti ongkos cetak brosur, leaflet dan sebagainya. 2) Ada pelatihan yang teratur, baik yang dilakukan oleh kelompok maupun di bawah koordinasi perusahaan. Pelatihan sangat perlu untuk meningkatkan keterampilan atau skill. Tanpa pelatihan, SDM tidak akan berkembang. SDM yang memiliki kemampuan seadanya maka omzet akan sulit meningkat. Perusahaan MLM selalu memberikan kesempatan kepada distributornya (mitranya) untuk mengikuti pelatihan. 3) Perusahannya jelas, apakah merupakan perusahaan lokal atau cabang dari perusahaan luar negeri. Selain itu alamatnya diketahui secara pasti, apakah menempati gedung sendiri atua menyewa saja. 4) Manajemennya mempunyai reputasi baik dan tidak cacat hukum dikalangan bisnism pimpinan perusahannya bukan orang tercela. Selain itu sistem informasinya juga baik, terbuka dan transparan dalam batas-batas tertentu.

8

Ibid, h. 32.

41

5) Mempunyai “Bussiness Plan”, yaitu rencana bisnis yang mengatur cara kerja, perhitungan komisi dan persyaratan kenaikan posisinya jelas. “Businesss Plan” nya realistis, transparan, tidak tertutup dan dapat diketahui oleh semua distributor. 6) Ada produk yang dijual. Inilah kunci suatu MLM. Tanpa produk berarti bukan MLM. Produk di sini dapat berupa barang dan jasa. 7) Produknya berkualitas. Keberhasilan suatu perusahaan MLM adalah peningkatan omzet penjualan. Kalau produk tidak berkualitas, maka akan sulit dipasarkan sehingga omzet menurun. 8) Harga produk wajar. Meskipun produk dipasarkan secara ekslusif, tetapi harga harus tetap dalam batas kewajaran sesuai dengan kualitas. 9) Produknya mempunyai segmen pasar tertentu. Ada produk yang mempunyai segmen pasar khusus dan ada yang umum. Misalnya ada produk khusus untuk orang gemuk, orang botak dan sebagainya. Tetapi yang paling ideal adalah produk yang menembus segala lapisan masyarakat, misalnya untuk orang tua atau muda, laki-laki atau perembpuan dan sebagainya. Produk yang memenuhi persyaratan seperti itu sangat mudah dipasarkan. 10) Tidak ada kewaiban bagi para distributornya untuk membuat stok yang banyak. Artinya pembelian produk dari perusahaan tidak dengan cara pemaksaaan. Perusahaan MLM yang mengharuskan membuat stok yang banyak perlu dipertanyakan, apalagi kalau harganya todak wajar. Stok yang banyak dapat membuat kesulitan likuiditas. Sebelum terjual, modal

42

kerja tertahan pada stok. Kesulitan ini sering menyebabkan distributor MLM rugi .padahal secara logika dalam MLM tidak ada kerugian finansial, ang ada hanya kerugian karena luput mendapatkan peluang.9

C. Pengaturan Kode Etik Perusahaan MLM pada PT Orindo Alam Ayu Dalam perusahaan MLM PT Orindo Alam Ayu terdapat apa yang dinamakan kode etik, kode etik ini bergantung pada perusahaan bersangkutan. Namun di indonesia terdapat sebuah wadah yang menaungi perusahaanperusahaan MLM yang disebut Aosiasi Penjualan Langsung (APLI). Dimana APLI memiliki standar dari kode etik suatu perusahaan MLM. Kode etik APLI bertujuan memberikan kepuasan dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan, memajukan kompetisi yang sehat dalam rangka sistem dunia usaha bebas, dan peningkatan citra umum dari kegiatan MLM APLI mengembangkan kode etik ASOSIASI, sebagai standart kode etik MLM yang terdiri dari:10 1. Kode etik dari perusahaan terhadap anggota (mitra usaha) 2. Kode etik dari perusahaan dan mitra usaha terhadap konsumen 3. Kode etik antar perusahaan anggota APLI Kode etik APLI didasarkan pada: 1) Kode etik dari WFDSA (World Federation of Direct Selling Association)

9

Yusuf, Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal, cet. II, (Jakarta: Elex Media Komputindo), h.20-23 10 http://www.apli.or.id/kode-etik/ diunduh pada 27 februari pkl 19.00

43

2) Undang Undang Republik Indonesia no 8/1999, tentang perlindungan konsumen 3) Surat keputusan menperindag no 73/mpp/kep/3/2000 tentang izin usaha penjualan berjenjang Dalam perjanjian MLM pengaturan mengenai kode etik merupakan hal yang penting disamping pengaturan mengenai peraturan bagi kedistributoran dalam kegiatan MLM. Dalam keputusan menteri perindustrian dan perdagangan mengenai ketentuan penjualan usaha berjenjang, diatur bahwa untuk dapat melakukan kegiatan usaha penjualan berjenjang perusahaan harus mempunyai program pemasaran barang dan atau jasa yang jelas, transparan dan sesuai dengan kode etik. Dari pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan kode etik dalam perjanjian MLM diatur untuk program pemasaran barang dan atau jasa yang dijual distributor kepada konsumen. Penting untuk memahami Kode Etik Oriflame dan Peraturan-peraturan Tata Tertib di bawah ini, karena Kode Etik dan peraturan tersebut membentuk suatu kesatuan dalam ketentuan-ketentuan Formulir Pendaftaran Consultan (Consultan Application Form-COF). Seorang Consultan harus memenuhi Kode Etik dan Peraturan-peraturan Tata Tertib dan segala perubahannya yang sudah diterbitkan dalam News Letter atau dengan cara dikomunikasikan kepada consultan. Oriflame berhak memutuskan setiap waktu, dengan pemberlakuan seketika, keanggotaan setiap Consultan yang memberikan informasi palsu dalam COF atau yang melanggar Kode Etik atau Peraturan-peraturan. Consultan yang

44

diberhentikan keanggotaannya kehilangan seluruh hak dan hak khusus yang menyertai keanggotaan tersebut, termasuk jaringan kerjanya. Kode Etik dan peraturan dibuat untuk perlindungan anda sebagai consultan dan memastikan bahwa seluruh Consultan menjunjung tinggi standar Kode Etik dan Tata Tertib yang sama. Arti penting kode etik ini dalam perjanjian MLM dapat mengakibatkan pemutusan hubungan bagi anggota atau distributor MLM yang melanggar ketentuan kode etik perusahaan yang telah diatur dalam perjanjian antara perusahaan MLM dengan anggota atau distributor. Kode etik dalam kegiatan MLM mencakup mengenai aspek moral cara penyelenggaraan bisnis MLM. Kode etik bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan atau tindakan dari distributor yang menyimpang dari nilai sosial suatu masyarakat yang dapat memperburuk citra dari kegiatan penjualan berjenjang.

D. Fungsi Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Bagi Industri MLM pada PT Orindo Alam Ayu APLI, merupakan singkatan dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, adalah suatu organisasi yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan tempat berhimpun para perusahaan penjualan langsung (Direct Selling/ DS). Termasuk perusahaan yang menjalankan penjualan dengan system berjenjang (Multi Level Marketing/ MLM) di Indonesia. Dalam bahasa Inggris APLI di

45

terjemahkan menjadi IDSA, singkatan dari Indonesian Direct Selling Association. APLI telah terdaftar sebagai organisasi usaha. Asosiasi pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dengan NO.110/ASBUPI/XI/2001 dan telah menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN INDONESIA), dengan bagian dan satu-satunya asosiasi penjualan langsung Indonesia yang telrah di akui oleh Federasi Penjualan Langsung Internasional (World Federation of Direct Selling Assosiation/ WFDSA)/ Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) merupakan organisasi independent, yang tidak berafiliasi dengan salah satu kegiatan politik praktis, selain kegiatan proffesional dalam bidang mewujudkan penjualan langsung (Direct Selling), termasuk penjualan dengan system berjenjang (MLM) yang murni dan benar. Peranan APLI terhadap industri MLM bermula dari mendorong munculnya institusi IUPB (Izin Usaha Penjualan Berjenjang), untuk menyaring dan mencegah munculnya praktek-praktek penipuan berkedok MLM. Namun, ketika institusi itu dirasakan punya banyak kelemahan,

APLI

pun

berniat

baik

menyiapkan

gagasan-gagasan

penyempurnaannya. Kini langkah APLI lebih strategis lagi, dengan menggulirkan wacana pentingnya UU anti piramid, serta mengambil aksi konkrit dengan menyusun draft RUU anti piramid cakupannya lebih luas dan lebih menyentuh ke akar permasalahannya. APLI pun memikirkan kemugkian menhangkau sasaran

46

antara, yaitu mengusurkan peraturan dalam bentuk pengaturan perundangan yang lebih rendah tingkatannya. Terpenting adalah tersedianya perangkat hukum yang bisa segera digunakan oleh para aparat untuk mencegah atau bertindak.11

E. Struktur Organisasi PT Orindo Alam Ayu Masing-masing memegang peranan penting dan memberi kontribusi bagi kesuksesan bersama dengan mengemban tanggung jawab khusus. Seluruh aktivitas Oriflame di Indonesia dikoordinasi, dimonitori, dikontrol, dan didukung sepenuhnya oleh Managing Director dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Sumber: Oriflame (PT. Orindo Alam Ayu)

Tanggung jawab Sales Departement adalah untuk memastikan Oriflame mencapai target penjualan, serta yang juga merupakan indikator utama bagi performa Oriflame adalah jumlah konsultan aktif yang dimiliki.

11

http://www.apli.or.id/ diunduh pada 27 Februari 2016 pukul 20.00

47

Gambar 3.2 Sales Departement Sumber: Oriflame (PT. Orindo Alam Ayu)

Marketing Departement adalah salah satu bagian penting dalam perusahaan yang berfungsi untuk memastikan bahwa:12 1. Oriflame memberikan penawaran yang terbaik hingga tertinggi dari margin. 2. Oriflame memiliki Brand Awareness tertinggi di negara ini. 3. Seluruh aktivitas Sales Support terencana dan disiapkan dengan baik.

Gambar 3.3 Marketing Departement Sumber: Oriflame (PT. Orindo Alam Ayu)

Operations Departement memegang peranan penting untuk memastikan kelancaran aktivitas bisnis. Tim yang besar dan solid amat penting bagi kesuksesan Oriflame. Tanggung jawab utama mereka adalah: 13

12

http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/15/jbptunpaspp-gdl-cindythial-716-3-babiii.pdf diunduh pada 23 Maret 2016 pkl 19.00

48

1) Memastikan agar rantai suplai lokal bekerja, dengan sumber daya paling efisien. 2) Menjaga agar struktur Teknologi Informasi Lokal bekerja dengan sumber daya paling efisien. 3) Memastikan standar pelayanan pelanggan yang diberikan memenuhi standar internasional. 4) Memastikan tingkat akurasi tinggi “perkiraan” (forecasting accuracy), maksudnya memiliki suplai produk yang diimpor memadai untuk penjualan di Indonesia.

Gambar 3.4 Operations Department Sumber: Oriflame (PT. Orindo Alam Ayu)

Finance Departement memegang peranan vital demi pengembangan dan pertumbuhan Oriflame dimasa datang. Karena tak satupun perusahaan yang dapat bertahan tanpa kontrol finansial yang baik.

13

http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/15/jbptunpaspp-gdl-cindythial-716-3-babiii.pdf diunduh pada 23 Maret 2016 pkl 19.00

49

Gambar 3.5 Finance Departement Sumber: Oriflame (PT. Orindo Alam Ayu)

14

F. Visi dan Misi PT Orindo Alam Ayu Visi kami adalah menjadi Perusahaan Kosmetik dengan Sistem Penjual Langsung. Misi kami adalah mewujudkan mimpi melalui Nilai-Nilai Oriflame yaitu sebagai berikut:15 1. “Togetherness, Spirit and Passion” merupakan nilai fundamental utama dari Oriflame. Dengan menjalankan nilai-nilai ini, Kami yakin dapat berhasil dalam bisnis yang kompetitif serta menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. 2. Togetherness - Orang-orang yang bekerja sama dan berbagi tujuan yang sama mencapai hasil yang lebih besar. Mereka memotivasi satu sama lain dan mengetahui bahwa bekerja sama lebih baik daripada sendirian.

14

http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/15/jbptunpaspp-gdl-cindythial-716-3-babiii.pdf diunduh pada 23 Maret 2016 pkl 19.00 15 Lihat buku panduan Oriflame

50

3. Spirit - Orang-orang dengan semangat “bisa” memiliki sikap sebagai pemenang dan tidak pernah menyerah. Mereka berkomitmen untuk melakukan apa yang diperlukan untuk berhasil. 4. Passion - Gairah, orang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Mereka menyukai apa yang mereka lakukan, mereka mempercayainya. Mereka tahu dalam hati bahwa mereka bisa membuat perbedaan. Your Dreams - Our Inspiration merupakan janji Oriflame yang berakar dari sejarah dan warisan. Selama 45-tahun, kami mendedikasikan diri untuk menginspirasi Anda dan menawarkan kesempatan untuk mencapai impian Anda melalui konsep unik bisnis kami. Your Dreams - Our Inspiration merupakan wujud dari komitmen kami untuk klien dan konsultan Oriflame; impian mereka memainkan peran besar dalam mengembangkan produk kami dan

menginspirasi

terciptanya

program-program

yang

membantu

pengembangan bisnis mereka sendiri.16 Dengan lebih dari 40 tahun pengalaman serta lebih dari 100 ilmuwan dan fasilitas riset teknologi & pengembangan produk terdepan, Oriflame terusmenerus mencari solusi yang lebih baik dan mengembangkan teknologi untuk membuat produk yang lebih progresif, inovatif serta konsisten mengikuti tren untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kelahiran sebuah Produk Oriflame dimulai di Skin Research Institute, di mana Kami senantiasa menggunakan ilmu dan teknologi terdepan untuk menciptakan produk-produk yang unik. Kami pun mematenkan teknologi

16

Lihat Buku Panduan oriflame

51

yang Kami gunakan, sehingga menjadi selangkah lebih maju dibandingkan pesaing Kami. Teknologi inilah yang kemudian diterapkan oleh para ilmuwan di Pusat Pengembangan Produk di Dublin, Irlandia, untuk membuat formula kosmetik yang sesuai dengan merek yang sudah ada di Oriflame ataupun menciptakan merek baru, memproduksi di pabrik-pabrik Kami dan kemudian menjualnya. Peran yang paling penting adalah menciptakan produk yang anda cintai.17

17

http://id.oriflame.com/about diunduh pada 10 november 2015 okl 15:43

BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN KODE ETIK MLM PADA PT ORINDO ALAM AYU di INDONESIA

A. Penerapan Kode Etik MLM PT Orindo Alam Ayu Terhadap Anggota Kode Etik atau berperilaku bagi para anggota di PT Orindo Alam Ayu adalah rangkaian peraturan atau prinsip tertentu yang berisi mengenai aturan pelaksanaan keanggotaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota pada PT Orindo Alam Ayu. Rangkaian peraturan tersebut bukanlah hukum tetapi peraturan ini merupakan suatu wujud nyata untuk mengatur perilaku (kode etik) antara anggota dengan perusahaan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh PT Orindo Alam Ayu. Dengan demikian setiap orang sebenarnya dapat dengan bebas untuk mengadakan kontrak atau perjanjian dalam dunia perdagangan, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1320 ayat 4 KUHPer. Kode etik yang terdapat di PT Orindo Alam Ayu terdiri dari 9 bagian, yaitu:1 1. Kode Etik Oriflame 2. Aturan Perilaku 3. Keanggotaan 4. Mempertahankan Garis Sponsor

1

Lihat Buku Panduan Oriflame

52

53

5. Tanggung Jawab Seorang Konsultan 6. Aturan dan Kebijakan Lain 7. Hak dan Kewajiban Director dan Level yang Lebih Tinggi 8. Pemberhentian/ Pengakhiran Keanggotaan 9. Domisili Kode etik yang dibuat bertujuan untuk melindungi konsultan, untuk menjamin bahwa sesama konsultan oriflame harus mempertahankan standar tinggi yang sama. Sejalan dengan standar etik oriflame, maka konsultan oriflame diharapkan untuk wajib mematuhi semua persyaratan hukum

di

tempat mereka menjalankan bisnis Oriflame agar terwujudnya teori utilitarisme ”kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar”.2 Merupakan tujuan dari bisnis multi level marketing dimana kesuksesan bersama didalam satu jaringan pada bisnis oriflame tanpa adanya hal-hal yang merugikan orang lain selama menjalankan bisnis oriflame tersebut. Pada saat penulis melakukan wawancara kepada 10 orang responden 6 dari 10 orang mengatakan belum sepenuhnya mengetahui tentang kode etik padahal konsultan oriflame harus mematuhi kode etik dan aturan perilaku yang dimaksud serta segala perubahan atas kode etik dan aturan perilaku yang telah dipublikasikan untuk menjamin konsultan oriflame menjamin standard dan mencegah tindakan penyimpangan. Hal tersebut menimbulkan perbuatan melawan hukum seperti adanya perbuatan yang menimbulkan kesalahan dari pihak pelaku adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal anara

2

Keens Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius,2009),h. 66.

54

perbuatan dengan kerugian dimana bagi para konsultan yang tidak menerapkan kode etik dapat menimbulkan kerugian. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian teori utilitarisme dan tidak terwujudnya tujuan asas kepatutan karena tidak dipatuhinya kode etik tersebut. Pada pembahasan mengenai penerapan kode etik anggota PT Orindo Alam Ayu dilakukan penelitian berupa wawancara terhadap beberapa anggota atau konsultan PT Orindo Alam Ayu. Beberapa responden dipilih secara random sampling, random sampling merupakan suatu teknik sampling yang dipilih secara acak, cara ini dapat diambil bila analisa penelitian cenderung bersifat deskriptif atau bersifat umum. Setiap unsur populasi harus memiliki kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Responden terdiri dari 10 responden konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama, dengan berbagai macam tingkatan level mulai dari konsultan 3% hingga level Manager up. 60 50 40 30

Hasil Wawancara

20 10 0 Manager UP

Konsultan

Member Baru

Gambar 4.1 Hasil Wawancara Sumber: Data diolah

55

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penerapan kode etik, seorang konsultan oriflame bernama Asti Hermawati.3 Pada saat bergabung menjadi konsultan hanya tertarik mengenai welcome product yang dijanjikan. Responden kedua merupakan anggota level gold director bernama Niken Juniar yang sudah lama menjalani bisnis MLM.4 berdasarkan hasil wawancara mengenai penerapan kode etik dapat disimpulkan sudah mengetahui tentang kode etik dan sudah menerapkan kode etik tersebut dalam kegiatan bisnis MLM yang dia lakukan, kode etik yang sudah Niken Juniar terapkan yaitu yang terdapat pada stater kit “saya mewakili produk oriflame dan peluang bisnis oriflame (oriflame business opportunity) untuk pelanggan dan consultan saya dengan cara yang jujur dan benar, Saya akan mengklaim keunggulan dan manfaat produk oriflame sebatas yang disebutkan di dalam literatur oriflame yang resmi.” Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara dengan 10 responden yang dipilih secara acak adalah level konsultan rata-rata tidak mengetahui tentang kode etik dikarenakan tidak dijelaskan oleh sponsor, sponsor hanya fokus pada keuntungan jualan dan beberapa konsultan pun pada saat bergabung hanya sekedar ikut-ikutan sehingga mengabaikan kode etik. 4 responden yang mengetahui tentang kode etik dan sudah menerapkan kode etik tersebut karena faktor lamanya responden bergabung di Oriflame, mereka berpendapat jika mengetahui tentang kode etik diawal mereka akan terhindar dari penyimpangan dan tindakan yang merugikan berbagai pihak dan dapat 3 4

Wawancara Pribadi dengan Asti Hermawati. Depok, 12 Maret 2016. Wawancara Pribadi dengan Niken Juniar. Jakarta, 13 Maret 2016.

56

membangun jaringan lebih baik lagi. Maka dari itu dalam pembahasan selanjutnya di poin E mengenai kendala penerapan kode etik PT Orindo Alam Ayu perlu ditekankan agar semua konsultan yaitu konsultan lama dan baru, konsultan dengan level tinggi dan rendah wajib mengetahui dan melaksanakan kode etik yang sudah dibuat oleh PT Orindo Alam Ayu.

B. Kesesuaian Kode Etik MLM di PT Orindo Alam Ayu terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/mdag/per/8/2008 Dasar hukum bisnis Multi Level Marketing diatur oleh Kementrian Perindustrian dan Perdagangan. Berikut ini adalah Keputusan dan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi mengatur dan menjadi dasar hukum bisnis multi level marketing, antara lain:5 1. Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

Nomor:

73/MPP/Kep/3/2000, Tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 13/MDAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/MDAG/PER/8/2008 Tentang

Penyelenggaraan

Kegiatan

Usaha

Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung.

5

http://statushukum.com/hukum-bisnis-multi-level-marketing.html diunduh pada 11 Februari 2016

57

Pada hukum bisnis multi level marketing, jenisnya dipersamakan atau disebut dengan istilah Penjualan langsung. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, disebutkan bahwa Penjualan Langsung (Direct Selling) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap. Mitra usaha adalah anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk badan usaha atau perseorangan dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan yang memasarkan atau menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen akhir secara langsung dengan mendapatkan imbalan berupa komisi dan/atau bonus atas penjualan. Hukum bisnis multi level marketing sangat penting untuk diketahui karena bisnis ini telah berkembang menjadi alternatif usaha yang menjanjikan bonus besar. Selanjutnya mari kita simak uraian singkat mengenai hukum bisnis multi level marketing. Hukum bisnis multi level marketing kerap menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Hal ini dikarenakan bisnis Multi Level Marketing telah berkembang menjadi salah satu alternatif usaha bagi masyarakat yang menjanjikan mimpi indah dengan bonus-bonus besar. Namun sepertinya tidak semua orang mengetahui apa dasar hukum atau landasan hukum bisnis multi level marketing. Kegiatan

usaha

perdagangan

dengan

sistem

penjualan

langsung

diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan dan mitra

58

usaha, dengan memperhatikan kode etik dan peraturan perusahaan. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh perusahaan dan mitra usaha tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berlaku hukum Indonesia. Sesuai dengan Peraturan

Menteri

Perdagangan

DAG/PER/8/2008 Tentang

Republik

Indonesia

Penyelenggaraan

Nomor:

Kegiatan

32/MUsaha

Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung pada pasal 4. Dalam perjanjian tertulis tersebut, sekurang-kurangnya memuat, beberapa hal sebagai berikut:6 1) Persyaratan Menjadi Mitra Usaha Pada PT Orindo Alam Ayu apabila seseorang ingin menjadi mitra usaha atau anggota tertera pada kode etik harus memenuhi persyaratan diantaranya seorang kandidat harus di sponsori oleh seorang konsultan yang sudah terdaftar di oriflame sebelumnya, seorang pemohon harus berumur minimal 18 tahun dan memiliki tanda pengenal resmi yaitu kartu tanda penduduk pribadi dan tidak dapat diwakilkan, pasangan suami istri harus mendaftar sebagai satu keanggotaan. 2) Hak dan kewajiban para pihak Pada kode etik Oriflame terdapat kewajiban yang dijabarkan dengan jelas agar para anggota melaksanakan diantaranya setiap anggota harus selalu mendukung ata tertib (rules of conduct) yang tercantum dalam manual kebijakan oriflame dan literature oriflame lainnya , para anggota harus selalu menunjukkan sikap yang mencerminkan standar tertinggi dari 6

Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/MDAG/PER/8/2008

59

integritas, kejuuran dan tanggung jawab, para anggota harus menghormati undang-undang dan pertaturan dari Negara Indonesia. Hak yang diterima oleh anggota adalah bonus yang sesuai dengan omset yang telah di capai , oriflame juga memberikan pelatihan atau training-training secara gratis yang biasa diadakan di kantor cabang atau pun melalui online. 3) Jangka Waktu Perjanjian, Pemutusan dan Perpanjangan Perjanjian Pada saat terdaftar menjadi seorang anggota, keanggotaan seorang member akan berakhir secara otomatis apabila ia tidak melakukan order terhitung 12 bulan sejak order terakhir, selama masa keanggotaannya berlaku, konsultan dapat mengundurkan diri dari keanggotaannya setiap waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada oriflame dan apabila seorang konsultan yang telah mengundurkan diri dapat memohonkan menjadi anggota kembali dengan syarat yang telah tertera pada kode etik oriflame. 4) Ganti Rugi Atas Barang yang Tidak Sesuai dengan Kualitas dan Jenis yang di Perjanjikan PT Orindo Alam Ayu sangat menjamin dalam hal ganti rugi atas barang jika terjadi kerusakan atas produknya. Jaminan tersebut mencakup atau kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan produk, namun tidak mencakup kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh pemakaian yang tidak hati-hati atau kelalaian atau penggunaan yang tidak tepat dari sebuah produk.

60

5) Ketentuan tentang pemberian komisi, bonus, dan penghargaan lainnya Pada PT Orindo Alam Ayu dalam hal pemberian komisi sudah jelas sistemnya dan sangat transparan. Bonus yang diberikan sangat adil yaitu apabila ada dalam suatu grup mencapai omset penjualan besar di bulan tersebut maka bonusnya akan semakin besar dibulan tersebut. 6) Penyelesaian perselisihan Para pihak dengan tegas mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian ini yang berakibat pada pemberhentian keanggotaan seorang Consultant.

C. Kendala Member di PT Orindo Alam Ayu dalam Menerapkan Kode Etik Dalam menerapkan kode etik berdasarkan wawancara dengan 10 konsultan dapat disimpulkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti para anggota beberapa kasus diantaranya adalah: 1) Kurangnya sosialisasi pada saat member baru bergabung mayoritas para sponsor lebih fokus pada omset penjualan sehingga banyak para anggota baru tidak mengetahui kode etik oriflame secara keseluruhan 2) Maraknya promosi online yang lebih menjanjikan dan lebih efisien terhadap waktu membuat para member menjual produk oriflame melalui media online . di Oriflame sah saja berjualan online namun pada peraturannya dilarang untuk menjual pada toko online seperti di OLX, Tokopedia dll. Namun yg terjadi adalah banyak sekali para member yang masih saja melakukan hal itu.

61

3) Persaingan antara member sangat tinggi hingga membuat para member gelap mata untuk mendaftarkan keanggotaan yang masih dibawah umur yang belum mempunyai KTP namun didaftarkan dengan menggunakan ktp orang tuanya. 4) Keinginan mendapatkan bonus berlipat membuat banyak anggota yang berjualan dibawah harga katalog dan jelas ini membuat persaingan yang tidak sehat juga melanggar kode etik. 5) Banyak member yang berpindah sponsor alias double member padahal nomer membernya masih aktif di konsultan sponsor sehingga membuat sponsor pertama merasa dirugikan. Menurut penulis, pada dasarnya keinginan kuat untuk mendapatkan keuntungan lebih besar menjadi masalah terbesar dari para anggota mendapatkan keuntungan dalam berbisnis dan semua itu kembali kepada anggota sendiri apakah ingin bisnisnya jangka panjang atau mendapatkan keuntungan sementara namun merugikan orang lain sebagaimana diketahui dalam islam teori deontologi adalah niat baik tidak dapat mengubah yang haram menjadi halal. Walaupun tujuan, niat dan asilnya baik, akan tetapi apabila caranya tidak baik, maka tetap tidak baik.7 Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan, kecurangan dalam berbisnis adalah pertanda hancurnya bisnis kita dikemudian hari. Al-Qur’an memerintahkan kepada kaum muslimin 7

pkl 16.00

https://www.academia.edu/8398801/makalah_etika_bisnis diunduh pada 5 April 2016

62

untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.8

                 “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Q.S. al-Isra’:35).

D. Akibat Hukum dan Penyelesaian Masalah Terhadap Member yang Melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu Menurut hasil wawancara tanya jawab terhadap beberapa anggota di PT Orindo Alam Ayu berikut adalah penyimpangan yang terjadi di PT Orindo Alam ayu dalam hal kode etik dan penyelesaiannya bagi member yang melanggar kode etik dalam bisnis MLM oriflame 1) Penjualan Pada penjualan online pelanggaran yang terjadi biasanya adalah melakukan penjualan secara online, menyediakan form pemesanan produk di web, meletakkan kata-kata yang bertuliskan pesan disini atau order sekarang atau yang sejenis baik melalui email maupun kotak order atau kotak komen. melakukan penjualan produk-produk oriflame dengan memberikan harga diluar harga yang tercantum di katalog oriflame maupun harga member yang tercantum di consultant price list oriflame

8

pkl 16.00

https://www.academia.edu/8398801/makalah_etika_bisnis diunduh pada 10 April 2016

63

(katalog) bulan berjalan, pada penjualan offline yang dilarang adalah membuka stand dimanapun juga (misalnya mal, rumah, bazaar, dll) yang melakukan penjualan langsung produk-produk oriflame. 2) Promosi Bisnis Pada saat melakukan perekrutan atau promosi bisnis pelanggaran kode etik yang terjadi adalah menggunakan jasa iklan berbayar maupun tidak berbayar di internet (untuk mempromosikan) yang tidak bisa diatur peletakannya sesuai keinginan yang bersangkutan. Contoh: pasang iklan yang kemudian tampil di situs porno, memasukkan hal-hal yang bombastis dan tidak ada bukti sebagai bagian dari kata-kata iklan. Contoh: “3 bulan masuk Oriflame anda akan berpenghasilan 100juta per bulan.” memasang spanduk dengan logo/image/tulisan Oriflame (rumah, toko, counter bazaar, dan lain-lain yang belum disebutkan) baik yang menyatakan menjual produk, menerima pendaftaran atau hanya spanduk saja, memasang display produk di toko/salon/tempat umum (dan tempat lain yang belum disebutkan) untuk dijual. 3) Penggunaan Nama/Kata/Logo Oriflame Penggunaan kata “Oriflame”, “Ori”, “Ori-flame” atau “Orif” — dan atau apapun juga yang terbaca sebagai Oriflame / Ori sebagai bagian dari nama DOMAIN di blog atau web pribadi.

baik yang menggunakan

wordpress berbayar maupun wordpress gratisan, multiply, blogspot, web berbasis html, facebook (page dan grup), twitter dan semua jenis social media lainnya.

64

Contoh yang tidak boleh: www.AkuOriflame.com, www.Oriflame-ku.net , www.ori-flame-ku.net Berkaitan dengan penyimpangan kode etik yang terjadi diatas dikenal asas kepatutan yang dalam pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , yaitu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal dengan tegas dinyatakan dalam isi perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undangundang.9 Hal ini berarti bahwa suatu kode etik yang dibuat artinya adalah wajib dilaksanakan dan wajib untuk dipatuhi oleh semua pihak yang terkait, jika kepatutan dilaksanakan secara berkelanjutan maka akan menjadi kebiasaan, sehingga kode etik yang sudah dipatuhi dapat melindungi distributor (anggota) dan perusahaan kerugian. Sehingga terjadinya penyimpangan kode etik kepada para anggota di PT Orindo Alam Ayu ini membuat tidak terwujudnya asas kepatutan. Akibat hukum dari para anggota yang melanggar jelas tertara pada kode etik PT Orindo Alam Ayu yaitu Para pihak dengan tegas mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian ini yang berakibat pada pemberhentian keanggotaan seorang anggota.10 Menurut analisa penulis akibat hukum yang diterapkan PT Orindo Alam Ayu sudah tegas karena ketika ada satu anggota yang melanggar dan tidak diberikan sanksi yang tegas yaitu pemberhentian

9

Naja,H.K, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2009),h.101 10 Lihat Buku Panduan Oriflame

65

nomer keanggotaan maka yang terjadi akan semakin banyak para anggota yang melanggar kode etik. Menurut analisis penulis dalam hal ini anggota yang melanggar kode etik dengan alasan ketidak tahuan tidak menjadikan alasan untuk di toleransi ketika melakukan pelanggaran, pada dasarnya kode etik PT Orindo Alam Ayu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 32/m-dag/per/8/2008” tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung namun yang terjadi disini adalah kurangnya pengawasan terhadap para anggota yang melanggar sehingga membuat para konsultan acuh terhadap kode etik yang telah dibuat dan menganggap bahwa peraturan kode etik tidak penting dan kurangnya sosialisasi pada anggota juga membuat anggota belum mengetahui bagaimana pentingnya kode etik harus diterapkan dan di patuhi.

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan Beradasarkan uraian-uraian pada Bab – Bab terdahulu, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Sejarah hukum keberadaan ketentuan pengaturan kode etik multilevel marketing tumbuh sejak tahun 1960 di Amerika, pada masa 1960an atau abad ke-18 banyak perusahaan yang menggunakan system multi level marketing dikarenakan belum tersedia sarana seperti televisi, radio, internet untuk mengiklankan sebuah produk. Keberadaan MLM di Indonesia diawaki dengan berdirinya Creative Network International (CNI) pada tahun 1960 di Bandung dengan nama PT Nusantara SunChlorella Tama (NSCT), semakin berkembang setelah adanya krisis moneter seperti CNI, Amway, Avon, Tupperware, Sophie Martin, Oriflame, Herbalife International, Prime & First New, Greenlite, DXN. Dalam sistem multi level marketing perlu dibuat kode etik dan aturan perilaku yang disediakan untuk melindungi konsultan, untuk menjamin bahwa semua konsultan mempertahankan standar tinggi yang sama. 2. Dalam mekanisme kode etik Multi Level Marketing Khususnya PT Orindo Alam Ayu berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:32/MDag/Per/8/2008 terdapat mekanisme cara kerja bisnis MLM pada PT Orindo Alam Ayu seperti menjual, mengajak, mengajarkan, membangun organisasi, membina dan memotivasi. Kedua, pada pengaturan Kode Etik

66

67

Perusahaan MLM pada PT Orindo Alam Ayu mempunyai arti penting dalam perjanjian MLM yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan bagi anggota dan bertujuan mencegah terjadinya suatu tindakan dari distributor yang menyimpang dari nilai social suatu masyarakat yang dapat memperbutuk citra dari kegiatan penjualan berjenjang. 3. Dalam penerapan Kode Etik PT Orindo Alam Ayu pada dasarnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri

Perdagangan RI Nomor:32/M-

Dag/Per/8/2008 yang terjadi disini adalah tidak adanya pengawasan yang ketat dari PT Orindo Alam Ayu terhadap penyimpangan pelanggaran kode etik tersebut dan tidak adanya pelatihan khusus untuk para member baru mengenai kode etik agar para konsultan sejak awal bergabung sudah mengetahui kode etik dan menjalankan bisnisnya dengan baik. Kedua kendala yang dihadapi para member dalam menghadapi kode etik merujuk kepada diri sendiri kembali apakah para anggota hanya ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya atau apabila PT Orindo Alam Ayu mengetahui maka akan diberikan sanksi berupa penghapusan nomor keanggotaan.

B. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa saran kepada pihak – pihak terkait, sebagai berikut: 1. Seharusnya untuk menerapan kode etik MLM PT Orindo Alam Ayu terhadap anggota harus banyak disosialisasikan tidak hanya pada saat merekrut tetapi juga pada saat pelatihan, PT Orindo Alam Ayu seharusnya mewajibkan para

68

anggota yang baru bergabung untuk mengikuti training mengenai kode etik agar para anggota lebih memahami pentingnya kode etik bagi para anggota untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan yang tidak diinginkan. 2. Dalam menghadapi kendala pada saat menerapkan kode etik sebaiknya kode etik PT Orindo Alam Ayu di sosialisasikan dan di informasikan pada berbagai kesempatan agar akibat dari kendala bisa ditekan seminimal mungkin demi tercapainya kesuksesan bagi anggota atau distributor dengan semua pihak yang terkait. 3. Perlunya dibentuk badan pengawasan khusus untuk memantau para anggota yang melakukan penyimpangan kode etik agar para anggota lain menjadi patuh terhadap kode etik yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab suci Al – Qur’an dan Terjemahannya Buku Bacaan Amirudin dan Zainal.Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010. Assuari, Sofjan. Manajemen Pemasaran Konsep Dasar dan Strategi. cet: 6. Jakarta: P Raja Grafindo Persada, 1999. Bertens, Keens. Pengantar Etika Bisnis. Jakarta: Kencana, 2009. Clothier, Peter J. How to Make Big Money in Multi Level Marketing. New York: New York Institute of Finance, 1989. David, Fred R. Manajemen Strategi Konsep-Konsep. Penerjemah Kresno Sarodo. Jakarta: Indeks, 2003. Harefa, Andrias. Alternatif Karir dan Usaha Menyongsong Milenium, cet.3. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007. H.K, Naja. Pengantar Hukum Bisnis Indonesia. Bandung: Jemmars, 1987. Ibrahim, Jabbar. MLM Bikin Saya Kaya Raya, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009. Keraf, A.Sonny. Etika Bisnis. Jakarta: Kanisius, 1993. Kottler, Philip. Manajement Pemasaran Jilid 2 Edisi 8. Jakarta: Salemba, 1995. Kuswara. Mengenal MLM Syariah, cet:1. Depok: Nusa Media, 2010. Oriflame. "Kode Etik Anggota Oriflame". Buku Panduan Bisnis Oriflame (Starterkid Oriflame). Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, cet.12. Jakarta: Kencana, 2011. Roller, David. Menjadi Kaya dengan Multi Level Marketing, Jakarta: PT Gramedi Pustaka, 1983.

69

70

Rumansyah. Manajemen Pemasaran Terpadu. Jakarta: Mandala Press, 2001. Santoso, Benny. All About MLM, cet.11. Yogyakarta: Rinneka Cipta, 2000. Sekertati, Heny. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Multi Level Marketing (Studi Kasus Pada Perushaan MLM Elken)." Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2007. Tracy, Brian. MLM Sukses, Jakarta: Delapratasa Publishing, 2007. Wuryando, Bagoes. Jurus Maut MLM Anti Gagal, Jakarta: PT Media Pressindo, 2010. Yusuf. Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal, cet.2. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000. Peraturan – Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 32/mdag/per/8/2008” Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung. Undang-Undang Perdagangan No.7 Tahun 2014 Website Apli. "Keanggotaan dan Izin Usaha Pemasaran Berjenjang". Situs diakses pada 20 April 2015 dari http://www.apli.or.id/profil/ Ashworth, Neil. "Marketing Multilevel - A Guide To Growing Your Multi Level Marketing Business". Artikel diakses pada 28 Agustus 2015 dari http://www.articlesnatch.com/blog/Marketing-Multilevel---A-GuideGrowingYour-Multi-Level-Marketing-Business/1615595 A.T,Dalam Jatmiko. "Penjualan Secara Langsung". Diakses pada 20 April 2015 dari http://www.amway.co.id/direct.sell.asp Ditjenpdn."Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung". Situs diakses pada 20 April 2015 dari http://ditjenpdn.kemendag.go.id/files/regulasi/2008/08/21/penyelenggara an-kegiatan-usaha-perdagangan-dengan-sistem-penjualan-langsung-id1407642822.pdf http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/15/jbptunpaspp-gdl-cindythial-716-3babiii.pdf di unduh pada 23 Maret 2016

71

https://www.academia.edu/8398801/makalah_etika_bisnis diunduh pada 5 April 2016 pkl 16.00

Idtesis. "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif". Situs diakses pada 20 April 2015 dari http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dannormatif/ Rosmala,Dewi dan Gilang. Kresna. "Implementasi Alogritma Binary Tree Pada Sistem Informasi Multi Level Marketing". Jurnal diakses pada 12 Maret 2016 dari http://repository.unej.ac.id/bitstream

. .

Menteri Perdagangan Republik Indonesia PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 32/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka penataan, peningkatan tertib usaha, perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi di bidang perdagangan, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

: 1.

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);

2.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang

2

www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 16. Peraturan Republik Indonesia Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007; 17. Peraturan Republik Indonesia Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penjualan langsung (Direct Selling) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap. 2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 3. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 4. Mitra usaha adalah anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk badan usaha atau perseorangan dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan yang memasarkan atau menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen akhir secara langsung dengan mendapatkan imbalan berupa komisi dan/atau bonus atas penjualan. 5. Komisi atas penjualan adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya. 6. Bonus atas penjualan adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha, karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau jasa yang ditetapkan perusahaan.

3

www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008

7. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 8. Program pemasaran (Marketing Plan) adalah program perusahaan dalam memasarkan barang dan/atau jasa yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh mitra usaha melalui jaringan pemasaran dengan bentuk pemasaran satu tingkat atau pemasaran multi tingkat. 9. Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung. 10. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disebut SIUPL adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung. 11. Permohonan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disebut P-SIUPL adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUPL Sementara atau SIUPL Tetap. 12. Jaringan pemasaran terlarang adalah kegiatan usaha dengan nama atau istilah apapun dimana keikutsertaan mitra usaha berdasarkan pertimbangan adanya peluang untuk memperoleh imbalan yang berasal atau didapatkan terutama dari hasil partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau sesudah bergabungnya mitra usaha tersebut, dan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa. 13. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disebut Direktur Binus dan PP adalah Direktur yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang bina usaha dan pendaftaran perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan. 14. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan dalam negeri, Departemen Perdagangan. 15. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

BAB II PERSYARATAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG Pasal 2 Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; b. melakukan penjualan barang dan/atau jasa dan rekruitmen mitra usaha melalui sistem jaringan; c. memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional, dan

4

www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008

d. e. f. g.

h.

i.

j. k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

tidak berbentuk skema jaringan pemasaran terlarang; memiliki kode etik dan peraturan perusahaan yang lazim berlaku di bidang usaha penjualan langsung; memiliki barang dan/atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan wajar; memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh mitra usaha dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan; memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya; memiliki ketentuan tentang harga barang dan/atau jasa yang dijual dalam mata uang Rupiah (Rp) dan berlaku untuk mitra usaha dan konsumen; menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual; memberikan alat bantu penjualan (starter kit) kepada setiap mitra usaha yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai barang dan/atau jasa, program pemasaran, kode etik, dan/atau peraturan perusahaan; memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon mitra usaha untuk memutuskan menjadi mitra usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (starter kit) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula; memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada mitra usaha dan konsumen untuk mengembalikan barang, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, katalog, atau leaflet), dan alat bantu penjualan (starter kit) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal mitra usaha ke perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh mitra usaha berkaitan dengan pembelian barang tersebut, apabila mitra usaha mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan; memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian; memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian; melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para mitra usaha, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggungjawab; memberikan kesempatan yang sama kepada semua mitra usaha untuk berprestasi dalam memasarkan barang dan/atau jasa;

s. melakukan pendaftaran atas barang dan/atau jasa yang akan

5

www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008

t.

dipasarkan pada instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan; dan mencantumkan nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung pada setiap label produk. Pasal 3

Program pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus memenuhi ketentuan paling sedikit sebagai berikut: a. memiliki alur distribusi barang dan/atau jasa yang jelas dari perusahaan sampai dengan kepada konsumen akhir; dan b. jumlah komisi dan/atau bonus atas hasil penjualan yang diberikan kepada seluruh mitra usaha dan jaringan pemasaran di bawahnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah nilai penjualan barang dan/atau jasa perusahaan kepada mitra usaha. Pasal 4 (1)

Kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan dan mitra usaha dengan memperhatikan kode etik dan peraturan perusahaan.

(2)

Kode etik dan peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan paling sedikit sebagai berikut: a. persyaratan menjadi mitra usaha; b. hak dan kewajiban para pihak; c. program pembinaan, bantuan pelatihan, dan fasilitas yang diberikan perusahaan, dan/atau jaringan pemasaran kepada mitra usaha; d. jangka waktu perjanjian; e. pemutusan dan perpanjangan perjanjian; f. jaminan pembelian kembali; g. ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis yang diperjanjikan; h. ketentuan tentang pemberian komisi, bonus, dan penghargaan lainnya; dan i. penyelesaian perselisihan.

(3)

Perjanjian dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan berlaku Hukum Indonesia. Pasal 5

Perusahaan secara langsung atau melalui mitra usaha harus memberikan keterangan secara lisan atau tertulis dengan benar kepada calon mitra usaha dan/atau konsumen paling sedikit mengenai: a. identitas perusahaan; b. mutu dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan; c. program pemasaran barang dan/atau jasa; dan

6

www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008

d. kode etik dan peraturan perusahaan. Pasal 6 (1)

Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas.

(2)

Perdagangan dengan sistem penjualan langsung dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal. Pasal 7

(1)

Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memiliki modal investasi paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(2)

Perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memiliki modal investasi paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan menggunakan paling sedikit 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia sebagai Direksi dan 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia sebagai Komisaris. Pasal 8

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus: a. menjamin ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan pasar; dan b. memiliki produk yang akan dipasarkan paling sedikit 2 (dua) jenis atau tipe produk. BAB III SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) Pasal 9 (1)

Setiap perusahaan wajib memiliki SIUPL.

(2)

SIUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(3)

Perusahaan yang baru melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung diberikan SIUPL Sementara dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

(4)

SIUPL Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan menjadi SIUPL Tetap dengan masa berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya, apabila perusahaan telah melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan program pemasaran, kode etik, dan peraturan perusahaan.

(5)

Peningkatan SIUPL Sementara menjadi SIUPL Tetap diajukan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlakunya berakhir atau paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum SIUPL Sementara habis

7

www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008

masa berlakunya. (6)

Perusahaan yang telah mendapatkan SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun. BAB IV KEWENANGAN Pasal 10

(1)

Menteri memiliki kewenangan pengaturan kegiatan perdagangan dengan sistem penjualan langsung.

usaha

(2)

Menteri melimpahkan wewenang penerbitan SIUPL kepada Dirjen PDN.

(3)

Dirjen PDN melimpahkan wewenang penerbitan SIUPL kepada Direktur Binus dan PP. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11

(1)

Dirjen PDN melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan.

(3)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan.

(4)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan tahunan kegiatan usaha perusahaan yang disampaikan oleh perusahaan dan hasil peninjauan ke lokasi perusahaan. BAB VI TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SIUPL Pasal 12

(1)

Permohonan untuk memperoleh SIUPL Sementara, SIUPL Tetap, dan Pendaftaran ulang SIUPL Tetap diajukan kepada Direktur Binus dan PP dengan mengisi formulir P-SIUPL atau formulir Permohonan Pendaftaran Ulang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (PPUSIUPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Direktur Utama perusahaan di atas meterai cukup.

pada ayat (1), harus atau penanggungjawab

8

www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008

(3)

Pengurusan permohonan SIUPL Sementara, SIUPL Tetap, dan pendaftaran ulang SIUPL Tetap, dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan Surat Kuasa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan.

(4)

Pengurusan permohonan SIUPL Sementara, SIUPL Tetap, dan pendaftaran ulang SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan biaya administrasi. Pasal 13

(1)

Permohonan untuk memperoleh SIUPL Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan; b. fotokopi akta perubahan perusahaan yang terakhir mengenai permodalan dan susunan Direksi atau Dewan Komisaris; c. fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas; d. fotokopi surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. fotokopi kontrak kerjasama atau surat penunjukan, apabila perusahaan mendapatkan barang dan/atau jasa dari perusahaan lain (produsen atau supplier); f. fotokopi identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan; g. pas foto berwarna Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan h. rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan.

(2)

Dalam hal penyampaian fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menunjukan dokumen asli untuk pemeriksaan keabsahan yang akan dikembalikan kepada pemohon, setelah dilakukannya pemeriksaan.

(3)

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak P-SIUPL Sementara dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah benar dan lengkap, Direktur Binus dan PP meminta pemohon untuk melakukan presentasi mengenai identitas perusahaan, barang dan/atau jasa yang dijual, program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan.

(4)

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak P-SIUPL Sementara yang diterima: a. dinyatakan telah benar dan lengkap, dengan hasil presentasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Direktur Binus dan PP menerbitkan SIUPL Sementara dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; atau

9

www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008

b. dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Direktur Binus dan PP SIUPL membuat surat penolakan sesuai dengan berita acara peninjauan lapangan dan ketidaklengkapan persyaratan. Pasal 14 (1)

Permohonan untuk memperoleh SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi akta perubahan yang terakhir mengenai permodalan dan susunan Direksi atau Dewan Komisaris (apabila ada); b. pas foto berwarna Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan c. program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan.

(2)

Setelah permohonan SIUPL Tetap diterima, Direktur Binus dan PP atau pejabat yang ditunjuk melakukan peninjauan lokasi dan pengecekan kegiatan perusahaan pemohon SIUPL Tetap yang dibuktikan dengan berita acara.

(3)

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan SIUPL Tetap dan dokumen dinyatakan telah benar dan lengkap, apabila diperlukan Direktur Binus dan PP dapat meminta pemohon untuk melakukan presentasi mengenai identitas perusahaan, barang dan/atau jasa yang dijual, program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan.

(4)

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak P-SIUPL Tetap yang diterima: a. dinyatakan telah benar dan lengkap, tanpa hasil presentasi atau dengan hasil presentasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Direktur Binus dan PP menerbitkan SIUPL Tetap dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini; atau b. dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Direktur Binus dan PP membuat surat penolakan sesuai dengan berita acara peninjauan lapangan dan ketidaklengkapan persyaratan. Pasal 15

(1)

Permohonan pendaftaran ulang SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. asli SIUPL Tetap; b. neraca perusahaan tahun terakhir; dan c. program pemasaran, kode etik, dan peraturan perusahaan.

(2)

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Binus dan PP menerbitkan surat keterangan pendaftaran ulang SIUPL.

10

www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008

Pasal 16 (1) Apabila terjadi perubahan data perusahaan yang mengakibatkan perubahan data atau informasi pada SIUPL, perusahaan harus mengajukan permohonan perubahan SIUPL. (2)

Direktur Binus dan PP menerbitkan SIUPL Perubahan, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan masa berlaku sesuai dengan SIUPL yang diubah.

(3)

Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan jenis atau tipe barang dan/atau jasa yang dipasarkan, perusahaan harus mengajukan permohonan penyempurnaan daftar lampiran produk pada SIUPL.

(4)

Direktur Binus dan PP menerbitkan perubahan daftar lampiran produk pada SIUPL berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 17

(1) Dalam hal SIUPL hilang atau rusak, perusahaan harus mengajukan permohonan penggantian SIUPL kepada Direktur Binus dan PP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat permohonan; b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (bagi SIUPL yang hilang); c. SIUPL asli (bagi SIUPL yang rusak); dan d. pas foto berwarna Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. (2)

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Direktur Binus dan PP menerbitkan SIUPL Pengganti. Pasal 18

SIUPL dinyatakan tidak berlaku apabila: a. jangka waktu SIUPL berakhir; atau b. perusahaan menghentikan kegiatan usahanya. Pasal 19 (1)

Kontrak kerjasama atau surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e yang diputus secara sepihak oleh produsen atau supplier sebelum masa berlaku kontrak kerjasama atau surat penunjukan berakhir, produsen atau supplier tidak dapat menunjuk perusahaan yang baru sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh para pihak (clean break) atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemutusan kontrak kerjasama

11

www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008

atau surat penunjukan. (2)

Perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUPL, apabila sudah terjadi kesepakatan oleh para pihak atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemutusan kontrak kerjasama atau surat penunjukan dan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri ini. BAB VII PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN Pasal 20

(1)

Perusahaan yang akan membuka kantor cabang, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di kabupaten/kota setempat dengan tembusan kepada pejabat penerbit SIUPL dan Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di provinsi tempat kedudukan kantor cabang perusahaan.

(2)

Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi SIUPL kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUPL; b. fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang perusahaan; c. fotokopi KTP penanggungjawab kantor cabang perusahaan; d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat; e. program pemasaran perusahaan; dan f. brosur, leaflet, dan daftar harga barang dan/atau jasa yang dijual;

(3)

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan tertulis dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di kabupaten/kota setempat mencatat dalam buku register pembukaan kantor cabang perusahaan dan membubuhkan tanda tangan serta cap/stempel pada halaman depan fotokopi SIUPL perusahaan kantor pusat.

(4)

Fotokopi SIUPL kantor pusat yang telah ditandatangani dan dibubuhkan cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai SIUPL kantor cabang perusahaan.

BAB VIII LARANGAN Pasal 21 Perusahaan yang telah memiliki SIUPL, dilarang melakukan kegiatan: a. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; b. menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara

12

www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008

c.

d.

e.

f. g.

h. i. j. k. l. m.

lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen; menawarkan barang dan/atau jasa dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen; menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari Instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan; menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar; menerima pendaftaran keanggotaan sebagai mitra usaha dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali; mengharuskan atau memaksakan kepada mitra usaha membeli barang dan/atau jasa untuk dijual atau pemakaian sendiri dalam jumlah besar yang melebihi kemampuannya dalam menjual; menjual atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tercantum dalam SIUPL di luar sistem penjualan langsung; usaha perdagangan yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat; membentuk jaringan pemasaran terlarang dengan nama atau istilah apapun; usaha perdagangan di luar SIUPL yang diberikan; menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL; dan/atau menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label produknya tidak tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung. BAB IX PELAPORAN Pasal 22

(1)

Perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan kegiatan usaha perusahaan kepada Direktur Binus dan PP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

(2)

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Pasal 23

Apabila diperlukan, perusahaan wajib memberikan laporan, keterangan, data, atau informasi lain berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada Direktur Binus dan PP atau pejabat yang ditunjuk.

13

www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008

Pasal 24 (1)

Perusahaan yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Binus dan PP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengakhiran kegiatan usahanya dengan melampirkan dokumen pendukung dan SIUPL asli.

(2)

Berdasarkan laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Binus dan PP mengeluarkan surat keterangan pengakhiran kegiatan usaha dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini. Pasal 25

Perusahaan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Binus dan PP, apabila perusahaan melakukan perubahan Direksi, Komisaris, identitas perusahaan, program pemasaran, kode etik dan peraturan perusahaan, serta penambahan atau pengurangan jenis atau tipe dan/atau merek barang dan/atau jasa yang dipasarkan. BAB X SANKSI Pasal 26 (1)

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, atau huruf t, Pasal 9 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), atau Pasal 25, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SIUPL.

(2)

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini. Pasal 27

(1)

Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUPL dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2)

Pemberhentian sementara SIUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit SIUPL dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

14

www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008

(3)

Terhadap pemberhentian sementara SIUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali, apabila perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat peringatan ketiga. Pasal 28

(1)

Apabila perusahaan tidak memenuhi ketentuan dalam surat peringatan dan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUPL.

(2)

Pencabutan SIUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit SIUPL dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini. Pasal 29

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, huruf h, huruf j, atau huruf s, Pasal 9 ayat (1), atau Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak berlaku sebagai izin untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung. Pasal 31 Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Dirjen PDN. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 (1)

SIUPL yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

(2)

Penerbitan SIUPL berdasarkan ketentuan ini harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

(3)

Pencantuman nama perusahaan pada setiap label produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf t, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

15

www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SIUPL, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2008 MENTERI PERDAGANGAN R.I., ttd MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan R.I. Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

16

www.bphn.go.id

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

: 32/M-DAG/PER/8/2008

TANGGAL : 21 Agustus 2008

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

:

Formulir Permohonan SIUPL Sementara, Pendaftaran Ulang SIUPL Tetap

SIUPL

Lampiran II

: Formulir Blanko SIUPL Sementara

Lampiran III

: Formulir Blanko SIUPL Tetap

Lampiran IV

: Formulir Laporan Tahunan Kegiatan Usaha

Lampiran V

: Formulir Surat Keterangan Pengakhiran Kegiatan Usaha

Lampiran VI

: Formulir Surat Peringatan Tertulis

Lampiran VII

: Formulir Keputusan Pemberhentian Sementara SIUPL

Lampiran VIII

: Formulir Keputusan Pencabutan SIUPL

Tetap,

dan

MENTERI PERDAGANGAN R.I., ttd

MARI ELKA PANGESTU Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan R.I. Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

17

www.bphn.go.id

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

.............,.............................. (Tanggal) Kepada Yth. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan R.I. di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan (SIUPL Sementara/SIUPL Tetap/Pendaftaran Ulang SIUPL Tetap*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ..... /M-DAG/PER/…/2008.

I. Identitas Pengurus/Penanggungjawab

1. Nama 2. Jabatan 3. Alamat 4. Tempat/Tanggal Lahir 5. Nomor Telepon/Fax 6. Nomor KTP/Paspor 7. Kewarganegaraan

: : : : : : :

……………………………………….……………… ........................................................................... .……………………………………….…………….. ………………/……………………………………… ………………………………………………………. ………………/………………………………………. ……………………………………………………….

II. Identitas Perusahaan 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. Nomor Telepon/Fax 4. Propinsi 5. Kabupaten/Kota /Kotamadya 6. Kecamatan 7. Kelurahan/Desa 8. Status 9. Kode Pos

: : : : :

…………………………………………………….… ……………………………………………………..… ………………….…………………………………… ……………………………………………….……… ...........................................................................

: ……………………………………………..………... : ……………………………………………………….. : PMA/PMDN/Lain-lain**) :

18

www.bphn.go.id

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

III. Legalitas Perusahaan 1. Akta Pendirian a. Nomor & Tanggal Akta b. Nomor & Tanggal Pengesahan Dep. Hukum dan HAM 2. Akta Perubahan a. Nomor & Tanggal Akta b. Nomor & Tanggal Pengesahan Dep. Hukum dan HAM

: …............................................................................ : ...............................................................................

: ................................................................................. : ...............................................................................

IV. Modal dan Saham 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Modal Dasar : ......................................................................................... Modal Ditempatkan : ......................................................................................... Modal Disetor : ......................................................................................... Banyaknya Saham : Nilai Nominal Saham : Prosentase Kepemilikan Saham a. Nasional : ...... % b. Asing : ....... % 7. Total Investasi terdiri dari : a. .......................................................................................................................... b. .......................................................................................................................... c. .......................................................................................................................... d. .......................................................................................................................... e. ..........................................................................................................................

V. Barang/Jasa ***) 1. Jenis atau Tipe dan Merek Barang dan/atau Jasa Dagangan : .............................. 2. Nama dan Asal Negara Produsen / Suplier : ..............................

VI. Hubungan dengan Bank 1. Bank Dalam Negeri Nama Alamat

: ......................................................................................... : .........................................................................................

2. Bank Luar Negeri/Asing Nama Alamat

: ........................................................................................ : ........................................................................................

19

www.bphn.go.id

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan isi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut SIUPL yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nama dan Tanda Tangan Direktur Utama/Penanggungjawab Perusahaan

cap perusahaan dan meterai cukup …………………………… Catatan : *) Pilih salah satu ** ) Coret yang tidak perlu ***) Apabila tidak muat, buat dalam lampiran

20

www.bphn.go.id

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) SEMENTARA NOMOR

:

MASA BERLAKU

:

Nama Perusahaan Alamat

: :

Telepon Fax Email

: : :

Nama Penanggung Jawab Jabatan Alamat Telepon Fax Email Jenis Barang / Jasa Dagangan

: : : : : : :

Masa berlaku SIUPL Sementara ini selama 1 (satu) tahun dan dapat diajukan permohonan meningkatkan menjadi SIUPL Tetap 30 (tiga puluh) hari kerja atau paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya.

Jakarta, .............................. PEJABAT PENERBIT SIUPL,

Pas Photo (4 x 6 cm )

21

www.bphn.go.id

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) TETAP NOMOR

:

Nama Perusahaan Alamat

: :

Telepon Fax Email

: : :

Nama Penanggung Jawab Jabatan Alamat Telepon Fax Email Jenis Barang / Jasa Dagangan

− − −

: : : : : : :

Masa berlaku SIUPL ini, selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung; SIUPL Tetap wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun; Pemilik SIUPL Tetap wajib menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Usaha paling lambat setiap tanggal 31 Maret.

Jakarta, .............................. PEJABAT PENERBIT SIUPL

Pas Photo (4 x 6 cm )

22

www.bphn.go.id

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PERIODE : 1. 2. 3.

No.

Nama Jenis, atau Tipe Barang/Jasa yang Diperdagangkan

Merek

Nama Perusahaan Alamat Nomor SIUPL

Volume Penjualan

Nilai Penjualan (Rp)

: : : Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Lokal

Asing

Mitra Usaha/Distributor/Member Jumlah (orang)

Komisi/Bonus (Rp)

Keterangan/ Permasalahan

Tempat, Tanggal Nama dan Tanda Tangan Direktur Utama/Penanggungjawab (.......................................................) Lampiran: 1. Neraca Tahun Laporan Perusahaan yang menggambarkan: a. Modal Dasar, Modal Ditempatkan, Modal Disetor; b. Banyaknya Saham dan Nilai Nominal Saham; c. Prosentase Kepemilikan Saham antara Nasional dan Asing; d. Total Investasi dan Rincian Penggunaannya; 2. Daftar dan Alamat Kantor Cabang. 3. Daftar dan Alamat Stokis.

23

www.bphn.go.id

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

24

www.bphn.go.id

Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

SURAT KETERANGAN PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA NOMOR :000000

Sesuai dengan surat dari PT……… Nomor ……….. tanggal………….., perihal..................., menerangkan bahwa PT……… telah menghentikan kegiatan usahanya dengan sistem penjualan langsung dan telah mengembalikan asli SIUPL Nomor. .............tanggal ............. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka seluruh tanggungjawab dan kewajiban perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung dengan pihak-pihak terkait tetap menjadi tanggungjawab dan kewajiban oleh perusahaan yang bersangkutan. Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk diketahui.

Jakarta, DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN,

Tembusan: 1. Dirjen PDN (sebagai laporan); 2. Kepala Dinas Provinsi......; 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota......

24

www.bphn.go.id

Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Nomor Lampiran Perihal

: : :

/PDN-2/…../…….

Jakarta,

Peringatan ke….Tentang Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penjualan Langsung

Kepada Yth. ……………………………………….. ……………………………………….. di …………………………….

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Nomor ……….…………. tanggal ……… atas nama PT. ………………….., dan setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi/melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ../M-DAG/PER/./2008, sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Berdasarkan hal-hal di atas, kami minta Saudara dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini harus memenuhi ketentuan kegiatan usaha penjualan langsung yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama. Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN,

Tembusan : 1. Dirjen PDN (sebagai laporan) 2. Kepala Dinas Provinsi ………; 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

25

www.bphn.go.id

Lampiran VII Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN KEPUTUSAN DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN NOMOR : 00000000000000000000 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN, Menimbang

:

a. bahwa sesuai hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha penjualan langsung sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Nomor ……………… tanggal ……………… atas nama PT…………….. beralamat di ……………….., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga SIUPL yang bersangkutan perlu diberhentikan sementara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;

Mengingat

:

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor..../MDAG/PER/.../2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung;

Memperhatikan

:

1. Surat Peringatan Tertulis Ke 3; 2. ………………….....................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Memberhentikan sementara SIUPL Nomor ……… tanggal ……atas nama PT. ………

KEDUA

:

Pemberhentian sementara SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lama 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ini, dan perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.

KETIGA

:

Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN,

Salinan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ini disampaikan kepada: 1. Dirjen PDN; 2. Kepala Dinas Provinsi....; 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota....

26

www.bphn.go.id

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tanggal : 21 Agustus 2008

DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN KEPUTUSAN DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN NOMOR : 00000000000000000000 TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN, Menimbang

:

a.

b.

bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap sebagaimana pelaksanaan kegiatan usaha penjualan langsung tercantum dalam Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Nomor ... tanggal … atas nama PT……… beralamat di …….., ternyata belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Nomor……tentang Pemberhentian Sementara Surat Izin Usaha Penjualan Langsung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;

Mengingat

:

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor …...../MDAG/PER/… /….. tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung;

Memperhatikan

:

1. 2.

3.

Surat Peringatan Tertulis Ke 3 (tiga); Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Nomor .... tentang Pemberhentian Sementara Surat Izin Usaha Pendaftaran Perusahaan; ......................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA KEDUA

: :

KETIGA

:

Mencabut SIUPL Nomor … tanggal …… atas nama ……, beralamat di .... Dengan dicabutnya SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung. Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN,

Salinan Keputusan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ini disampaikan kepada: 1. Dirjen PDN; 2. Kepala Dinas Provinsi....; 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.....

27

www.bphn.go.id

MANUAL KEBIJAKAN Adalah penting bahwa Anda membaca Kode Etik (“Kode”) Oriflame dan Aturan Perilaku (“Aturan”) di bawah ini, karena Kode dan Aturan dimaksud

merupakan

bagian

integral

dari

persyaratan

Formulir

Aplikasi Consultant. Consultant Oriflame harus mematuhi Kode dan Aturan dimaksud serta segala perubahan atas Kode dan Aturan tersebut yang telah dipublikasikan dalam dikomunikasikan

kepada

Consultant

Newsletter atau yang

Oriflame

dimaksud. Oriflame

berhak untuk mengakhiri setiap saat, dan dengan segera berlaku, keanggotaan

dari

seseorang

Consultant

Oriflame

yang

telah

memberikan informasi yang palsu pada Formulir Aplikasi Consultant tersebut atau yang melanggar Kode atau Aturan dimaksud. Consultant Oriflame yang diakhiri akan kehilangan semua hak dan hak istimewa yang menyertai keanggotaan tersebut, termasuk jaringan mereka sejak tanggal pengakhiran keanggotaan yang diberitahukan oleh Oriflame. Kode dan Aturan tersebut tersedia untuk perlindungan Anda, untuk

menjamin

bahwa

semua

sesama

Consultant

Oriflame

mempertahankan standar tinggi yang sama. Sejalan dengan standarstandar etik Oriflame, maka Consultant Oriflame diharapkan untuk dan wajib

mematuhi

tersebut

tempat

segala mereka

dan

semua

persyaratan

menjalankan

bisnis

hukum

Oriflame

negara mereka,

sekalipun kewajiban tertentu tidak dinyatakan kembali dalam Kode atau Aturan tersebut.

I. KODE ETIK ORIFLAME Sebagai seorang Consultant Oriflame, maka saya sepakat untuk melakukan bisnis Oriflame saya sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1.1.

Saya akan menjunjung tinggi serta mematuhi dan mengikuti

seluruh Aturan yang ditetapkan dalam Manual Kebijakan Oriflame yang resmi ini serta literatur Oriflame lainnya. 1.2.

Pedoman saya untuk melaksanakan bisnis dengan orang lain

yang saya temui dalam kapasitas saya sebagai seorang Consultant Oriflame adalah memperlakukan mereka seadil-adilnya sebagaimana yang saya inginkan diri saya diperlakukan. 1.3.

Saya

akan

mempresentasikan

produk-produk

Oriflame,

kesempatan untuk memperolah pendapatan dari Oriflame, pelatihan yang berkaitan serta kesempatan dan manfaat lain yang ditawarkan oleh Oriflame kepada pelanggan dan Consultant saya dengan cara yang jujur dan benar. Baik secara lisan maupun tertulis, saya hanya akan membuat klaim yang berkaitan dengan produk, pendapatan serta kesempatan dimaksud yang disebutkan dalam literatur resmi Oriflame. 1.4.

Saya akan berlaku sopan dan cepat dalam melayani dan

menerima pesanan dari pelanggan saya, dan juga dalam menangani keluhan.

Saya

akan

mengikuti

dan

mematuhi

prosedur

yang

ditetapkan dalam literatur resmi Oriflame untuk penggantian produk. 1.5.

Saya akan menerima dan melanjutkan berbagai tanggung jawab

yang diuraikan tentang seorang Consultant Oriflame (dan tanggung

jawab seorang Sponsor dan Director (dan level yang lebih tinggi diatasnya) bila saya melanjutkan ke berbagai level tanggung jawab dimaksud)

sebagaimana

yang

ditetapkan

dalam

literatur

resmi

Oriflame. 1.6.

Saya akan membimbing diri saya sedemikian rupa untuk hanya

merefleksikan standar tertinggi dari integritas, kejujuran dan tanggung jawab. 1.7.

Saya tidak boleh dalam keadaan apapun menggunakan jaringan

Oriflame untuk memasarkan produk-produk lain selain produk-produk yang

disetujui

oleh

Oriflame.

Saya

wajib

menghormati

metode

distribusi langsung kepada konsumen dan karena itu saya tidak boleh menjual melalui outlet ritel manapun dengan cara apapun. 1.8.

Saya akan menghormati hukum dan peraturan perundang-

undangan negara di mana saya melaksanakan bisnis Oriflame saya dan negara tuan rumah saya jika saya membangun suatu grup internasional. II. ATURAN PERILAKU 1. A.

DEFINISI

“Consultant Oriflame” wajib untuk keperluan dokumen ini

meliputi

semua

Consultant

penjualan

Oriflame

dengan

tidak

memandang jabatan dan level (termasuk Manager Grup, Director dan level yang lebih tinggi diatasnya). B.

“Home Page Pribadi” wajib merujuk pada suatu website yang

ditunjuk, diterbitkan dan dilindungi oleh Oriflame untuk kepentingan seorang Consultant Oriflame.

C.

“Oriflame” dalam dokumen ini merujuk pada perseroan terbatas

yang mengelola Oriflame setempat dimana Anda mengajukan Formulir Aplikasi Consultant, kecuali apabila dinyatakan lain. D.

“Garis

Kesponsoran”

wajib

meliputi

Consultant

Oriflame,

Sponsornya, dan seterusnya, dengan garis tersebut berakhir pada Oriflame. E.

“Grup Pribadi” merujuk pada semua Consultant Oriflame yang

disponsori secara langsung maupun tidak langsung oleh seorang Consultant Oriflame, tetapi tidak mencakup secara langsung 21% Consultant Oriflame atau downline mereka. F.

“Grup” merujuk pada keseluruhan downline, termasuk 21%

Consultant Oriflame dan downline mereka. G.

“Literatur Oriflame” berarti Success Plan – Leaders Edition

(yang mengandung Manual Kebijakan), Katalog Produk dan informasi lain yang dicetak atau dipublikasikan pada website resmi Oriflame. H.

“Sponsor” berarti orang yang memperkenalkan seorang yang

baru kepada Consultant Oriflame. Kata-kata yang dimulai dengan huruf besar tetapi tidak didefinisikan di dalam Kode dan Aturan ini memiliki arti yang sama sebagaimana dalam bagian-bagian sebelumnya dari Success Plan – Leaders Edition. 2. 2.1

KEANGGOTAAN

Untuk menjadi seorang Consultant Oriflame, seorang calon

Consultant Oriflame wajib, sebagai aturan umum, disponsori oleh seorang Consultant Oriflame yang sudah ada. Dalam keadaan tertentu, Oriflame dapat menugaskan seorang calon ke suatu jaringan.

2.2.

Seseorang hanya dapat memiliki satu keanggotaan Oriflame,

baik langsung maupun tidak langsung. Keanggotaan tidak langsung adalah keanggotaan melalui, misalnya pemilikan saham dalam suatu perusahaan yang terdaftar sebagai Consultant Oriflame. 2.3

Calon Consultant Oriflame diberikan waktu paling lama 10

(sepuluh) Oriflame.

hari

kalender

Apabila

pendaftarannya,

untuk

calon maka

memutuskan

Consultant calon

menjadi

Oriflame

Consultant

Consultant

membatalkan

Oriflame

wajib

mengembalikan setiap alat bantu penjualan (starter kit) dan seluruh dokumen dan peralatan lainnya yang telah diberikan oleh Oriflame dalam keadaan seperti semula. 2.4

Oriflame

secara

sepihak

berhak

untuk

menolak

suatu

permohonan pendaftaran atau permohonan pendaftaran kembali. 2.5

Seorang pemohon atau calon Consultant Oriflame

harus telah

mencapai batas usia dewasa sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya untuk dapat

menjadi

Consultant

Oriflame.

Oriflame

dapat

atas

kebijaksanaannya sendiri menyetujui permohonan pendaftaran dari pemohon atau calon Consultant Oriflame yang belum mencapai batas usia dewasa, dengan ketentuan bahwa terdapat persetujuan tertulis dan persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Oriflame dari wali pemohon atau calon Consultant Oriflame yang sah. 2.6 Seorang pemohon harus berumur minimal 18 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk.

2.7

Seorang pemohon

harus mendaftar dengan menggunakan dan

melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan bukan pegawai atau keluarga langsung

(Ayah/Ibu,

saudara

kandung

dan

anak)

dari

pegawai

Oriflame untuk dapat menjadi seorang Consultant Oriflame. 2.8

Keanggotaan hanya dapat diberikan kepada orang atau kepada

suatu perseroan terbatas atau kemitraan di mana para pihak adalah suami-isteri atau orang tua dan anak, dalam atau melalui pengalihan proses bisnis yang disetujui oleh Oriflame. Suatu entitas badan hukum harus memberikan nama orang yang diberi kewenangan khusus tersebut untuk bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan kegiatan, kewajiban dan tanggung jawab sebagai Consultant Oriflame berikut dokumen-dokumen

yang

terkait

dengan

pemberian

kewenangan

tersebut, yang secara jelas harus menyebutkan ruang lingkup, batasan kewenangannya bertanggung

serta

jawab

tanggung

atas

jawabnya.

kegiatan

dan

Para

mitra

kewajibannya

saling sebagai

Consultant Oriflame dan Oriflame dapat mengklaim kembali semua hak dari salah satu atau kedua-duanya, dalam hal tidak terjadi pembayaran atas keanggotaan dan pelaksanaan atas kewajiban dan tanggung jawab lainnya. 2.9

Seorang

Consultant

Oriflame

tidak

boleh

mensyaratkan

Consultant Oriflame lainnya atau calon Consultant Oriflame untuk menanggung secara tidak wajar biaya pelatihan yang tinggi dan biaya lain untuk bahan promosi. Sesuatu biaya yang ditagihkan dari seorang Consultant Oriflame wajib berkaitan langsung dengan nilai bahan, produk atau jasa yang diberikan sebagai imbalannya.

2.10

Oriflame

mengamati

aturan

perundang-undangan

negara

setempat yang berlaku di mana ia beroperasi yang menyangkut jangka waktu di mana seorang Consultant Oriflame dapat mengundurkan diri dari keanggotaannya dan menerima kembali dari Oriflame, suatu dan semua uang yang dibayarkan sebagai syarat untuk keanggotaan tersebut

serta

suatu

bahan

dan

produk

starter

(“Cooling-Off

Period”). 2.11 Consultant Oriflame dapat mengundurkan diri dari keanggotaan mereka setiap saat setelah berakhirnya Colling-Off Period dengan memberikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Oriflame dalam jangka waktu [10 (sepuluh) hari] sebelum berakhirnya Colling-Off Period. Dalam hal-hal Consultant Oriflame mengundurkan diri, maka Oriflame tidak berkewajiban untuk mengadakan pengembalian yang disebutkan dalam bagian 2.8 di atas. 2.12 Keanggotaan seorang Consultant Oriflame mulai berlaku pada saat

Oriflame

menerima

Keanggotaan

seorang

Consultant

yang

berlaku untuk periode selama 12 Bulan sejak tanggal penerimaan Keanggotaan oleh Oriflame. 2.13 Keanggotaan tersebut dapat diperpanjang setiap tahunnya atas persetujuan dari Oriflame. Biaya perpanjangan dan pendaftaran ulang atas keanggotaan

akan dimasukkan ke dalam invoice pertama

Consultang Oriflame setelah keanggotaan lama diperbaharui dan diperpanjang. 2.14 Dalam hal Consultant Oriflame adalah perorangan, apabila isteri atau suami seorang Consultant Oriflame tersebut ingin menjadi Consultant Oriflame, maka kedua-duanya harus disponsori secara

bersama-sama di bawah keanggotaan yang sama (dalam bentuk suatu perseroan terbatas atau kemitraan) atau jika secara terpisah di bawah isteri atau suami yang pertama menjadi Consultant Oriflame. Jika isteri atau suami tersebut bergabung di bawah suatu keanggotaan yang terpisah, maka suatu pemberian uang yang diterima oleh isteri atau suami tersebut akan dipotong dari pemberian uang yang lebih tinggi yang diterima oleh isteri atau suami yang pertama bergabung tersebut, jika pemberian uang dimaksud merupakan hasil pengakhiran keanggotaan dari isteri atau suami yang bergabung kemudian untuk sesuatu sebab. 2.15 Mantan Consultant Oriflame (atau isteri atau suami mantan Consultant

Oriflame)

dapat

mengajukan

permohonan

untuk

keanggotaan yang baru dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a)

Paling sedikit 12 (dua belas) bulan telah berlalu sejak

keanggotaan sebelumnya telah diakhiri dengan pengunduran diri (kecuali apabila disetujui lain dengan Oriflame). b)

Permohonan

baru

tersebut

harus

menetapkan

bahwa

permohonan tersebut dibuat menurut Kode dan Aturan ini. c)

Seorang

mantan

Consultant

Oriflame

dapat

segera

mengajukan permohonan untuk menjadi seorang Consultant Oriflame kembali, tanpa menyebutkan bahwa ia adalah seorang mantan Consultant Oriflame, jika ia paling sedikit tidak aktif dalam 12 (dua belas) bulan setelah pengakhiran keanggotaan tersebut,

apabila

pengakhiran

tersebut

disebabkan

kegagalan untuk memperpanjang keanggotaan tersebut.

karena

2.16 Oriflame berhak untuk menangguhkan keanggotaan seorang Consultant Oriflame selama hingga 12 (dua belas) bulan yang segera berlaku, sambil menunggu investigasi terhadap pelanggaran Kode dan Aturan. 2.17 Keanggotaan Consultant Oriflame akan berakhir secara otomatis apabila ia tidak melakukan order BP1 terhitung 12 bulan sejak order BP terakhir yang dilakukannya, selama masa keanggotaannya berlaku. 2.18 Oriflame juga berhak mencabut keanggotaan Consultant setiap waktu seperti yang diatur pada Pemberhentian Keanggotaan dalam Kode dan Aturan ini.

3. 3.1

MEMPERTAHANKAN GARIS KESPONSORAN

Consultant

Oriflame

tidak

diperbolehkan

untuk

melakukan

pendaftaran kembali di bawah garis kesponsoran yang lain. Jika mereka

melakukan

demikian,

maka

mereka

akan

kehilangan

keseluruhan jaringan untuk Sponsor semula mereka. Mereka hanya diperbolehkan

untuk

mengadakan

pendaftaran

ulang

setelah

pengakhiran keanggotaan, sebagaimana diatur pada butir 2.13. 3.2

Pengalihan keanggotaan dari satu Sponsor ke Sponsor lainnya

hanya dimungkinkan dalam hal-hal khusus atas kebijaksanaan sepihak Oriflame. 3.3

1

Pengalihan Grup Pribadi tidak diperbolehkan.

BP adalah Produk yang mempunyai nilai Business Point .

3.4

Consultant Oriflame yang ingin mengalihkan keanggotaannya

dapat diperbolehkan untuk melakukan pengalihan demikian, tetapi hanya untuk keluarga terdekat mereka (atas persetujuan terlebih dahulu dari Oriflame). Sebuah surat yang meminta pengalihan dan persetujuan dimaksud harus dikirim ke Oriflame. Consultant Oriflame yang telah mengalihkan keanggotaan mereka menurut aturan ini dapat mengajukan permohonan lagi untuk keanggotaan dalam jangka waktu paling

sedikit

enam

bulan

sejak

Keanggotaan

terakhir

mereka

dialihkan. 3.5

Dalam hal meninggalnya seorang Consultant Oriflame, maka

Keanggotaan akan diakhiri dalam kurun waktu paling lama tiga bulan setelah hari meninggalnya, dengan ketentuan bahwa tidak ada permohonan untuk pengalihan Keanggotaan yang dilakukan oleh keluarga terdekat. Dalam hal pengakhiran, maka semua pembayaran yang tertunda kepada almarhum Consultant Oriflame akan dilakukan kepada ahli waris yang diberi kewenangan dari Consultant Oriflame tersebut. Oriflame berhak untuk meminta dokumen yang diperlukan untuk membuktikan otorisasi ahli waris tersebut sebagai syarat untuk pembayaran tersebut.

4. 4.1

TANGGUNG JAWAB SEORANG CONSULTANT

Consultant Oriflame tidak boleh menggunakan jaringan Oriflame

untuk memasarkan produk-produk atau skema yang tidak secara resmi disetujui oleh Oriflame.

4.2 Consultant tidak boleh dalam cara apapun merepresentasikan secara salah (misrepresentation) mutu, kinerja atau ketersediaan segala produk Oriflame. Mereka tidak dapat membuat klaim apapun atas produk selain dari yang ada pada label produk atau dalam Literatur

resmi

Oriflame.

Consultant

Oriflame

harus

mengganti

kerugian dan bertanggung jawab kepada Oriflame atas segala biaya atau kerugian yang timbul dari pihak ketiga karena kesalahan presentasi tersebut. 4.3

Consultant Oriflame tidak boleh mencuri seorang pemohon dari

Consultant

Oriflame

lainnya,

atau

mencampuri

urusan

dengan

mendapatkan Consultant Oriflame di garis kesponsoran tersebut Consultant Oriflame lainnya. 4.4

Consultant Oriflame tidak memiliki hubungan pekerjaan dalam

bentuk

apapun

dengan

Oriflame.

Ketika

mempresentasikan

Kesempatan Bisnis Oriflame kepada orang lain, Consultant Oriflame harus dengan jelas menyatakan sifat independen bisnis ini serta kenyataan bahwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan Oriflame. 4.5

Consultant Oriflame tidak memiliki kewenangan untuk mengikat

atau mengambil tanggung jawab atas nama Oriflame. Mereka harus mengganti kerugian kepada Oriflame sehubungan dengan adanya biaya atau kerusakan yang timbul dari suatu ketidakpatuhan pada Kode dan Aturan ini. 4.6

Oriflame

tidak

mengenakan

persyaratan

untuk

pembelian

minimum, baik dalam jumlah maupun nilai, atas para Consultantnya. Sama halnya, seorang Consultant Oriflame tidak boleh mendorong atau memaksa orang-orang yang disponsorinya untuk memesan

melaluinya, memesan suatu jumlah minimum atau menyimpan stok produk. Semua Consultant Oriflame dapat memesan suatu jumlah secara langsung dari Oriflame, namun biaya penyimpanan dan kurir dapat berlaku bergantung pada jumlahnya. Masing-masing Consultant Oriflame berdasarkan penilaian masing-masing dapat

menentukan

apakah ia harus menyimpan suatu stok atau tidak. 4.7

Seorang Consultant Oriflame tidak boleh menempatkan pesanan

atas nama Consultant Oriflame yang lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Consultant Oriflame tersebut. 4.8

Consultant Oriflame wajib mematuhi semua undang-undang,

peraturan

dan

keanggotaan

kode

praktik

mereka,

yang

termasuk

berlaku

dengan

bagi

pengoperasian

peraturan

perundang-

undangan di bidang pajak mengenai registrasi dan pengarsipan pajak. Consultant

Oriflame

tidak

boleh

melibatkan

diri

dalam

sesuatu

kegiatan yang dapat membawa mereka atau Oriflame ke dalam hal-hal yang tidak terhormat. 4.9

Sejak permulaan kontrak dengan seorang konsumen, Consultant

Oriflame harus mengidentifikasi dirinya dan menjelaskan tentang tujuan pendekatannya kepada seorang pelanggan atau tujuan dari kesempatan

tersebut.

Consultant

Oriflame

wajib

menjamin

transparansi yang penuh tentang identitas mereka sebagai Consultant Oriflame dalam suatu komunikasi yang berkaitan, baik melalui email, website, halaman media sosial, dan media lainnya. Nama yang jelas dan informasi kontak serta informasi bahwa pengirim bukanlah seorang wakil pejabat Oriflame harus diberikan. Kata “Independent” wajib selalu ditambahkan sebelum “Consultant Oriflame” pada suatu

representasi identitas, seperti misalnya tanda tangan email, kartu nama, informasi di dalam website, halaman media sosial dan media lain sejenisnya. 4.10 Informasi yang diberikan oleh Consultant Oriflame kepada konsumen wajib diberikan dengan cara yang jelas dan menyeluruh dengan pandangan yang memadai tentang prinsip-prinsip itikad baik dalam transaksi komersial dan prinsip-prinsip yang mengatur tentang perlindungan terhadap mereka yang tidak dapat, sesuai dengan perundangan nasional, untuk memberikan persetujuan mereka, seperti misalnya anak yang belum mencapai usia dewasa. 4.11 Consultant Oriflame tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan masing-masing

konsumen

dan

wajib

menghormati

kurangnya

pengalaman komersial konsumen dan tidak boleh mengeksploitasi usia, penyakit, kelemahan fisik dan mental, mudah percaya, kurang pemahaman dan/atau kurangnya pengetahuan kebahasaan konsumen. 4.12 Consultant Oriflame memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi dan

jaminan

termasuk

penggunaan,

penjelasan

tentang

atas barang Oriflame, perbaikan,

dan

pemeliharaannya. Harga barang harus dinyatakan dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Oriflame. 4.13 Bila seorang pelanggan meminta jaminan kepuasan untuk dihormati,

maka

Consultant

wajib,

jika

dalam

kurun

waktu

pengembalian yang berlaku setempat, menawarkan kepada pelanggan tersebut pilihan akan suatu penggantian dana secara penuh atas harga pembelian atau kredit penuh untuk penukaran dengan produk yang sama atau produk Oriflame yang lainnya.

4.14 Consultant Oriflame wajib menghentikan suatu demonstrasi atau presentasi penjualan atas permintaan pelanggan dan mengambil langkah-langkah

yang

tepat

untuk

menjamin

perlindungan

atas

informasi pribadi yang diberikan oleh konsumen aktual atau calon konsumen. Consultant Oriflame akan melakukan kontak pribadi, melalui telepon atau media elektronik dengan cara yang wajar dan selama jam-jam yang wajar untuk menghindari gangguan. 4.15 Dalam membangun grup pribadi, Consultant Oriflame harus memastikan bahwa seluruh Consultant Oriflame baru akan mematuhi semua

ketentuan-ketentuan

dan

persyaratan

yang

berlaku

bagi

Consultant Oriflame.

4.16 Dalam membangun Grup Pribadi mereka, maka Consultant Oriflame wajib menjamin bahwa semua Consultant Oriflame yang baru akan mematuhi persyaratan kredit, apabila pengajuan kredit tersebut disetujui dan dapat digunakan. 4.17 Untuk menjadi seorang Sponsor, maka Consultant Oriflame wajib menjamin bahwa ia melatih dan memotivasikan Consultant Oriflame yang disponsorinya secara pribadi. 4.18 Seorang

Consultant

Oriflame

tidak

boleh

terlibat

dalam

wawancara yang memandang atau merujuk pada Oriflame dalam suatu media, baik televisi, internet, radio, majalah, dan media sejenis lainnya, maupun menggunakan suatu media periklanan (termasuk periklanan viral melalui SMS, internet, dan media sejenis lainnya) untuk kepentingan pemasaran bisnis Oriflame tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Oriflame.

4.19 Consultant Oriflame tidak boleh terlibat dalam dialog media sosial yang salah menyajikan atau memberikan informasi yang tidak tepat atau menyesatkan tentang Oriflame, produk atau jasanya atau pada umumnya dapat mengakibatkan kerugian reputasi Oriflame, sebagaimana diatur dalam Dialog Media Sosial– 10 Aturan Emas dalam bagian Lampiran II di bawah ini

5. 5.1

ATURAN DAN KEBIJAKAN LAIN

Tidak

ada

wilayah

eksklusif atau

waralaba

yang

tersedia

menurut kebijakan Oriflame. Tidak ada Consultant Oriflame yang memiliki kewenangan untuk memberikan, menjual, memindahkan atau mengalihkan wilayah atau waralaba dimaksud. Semua Consultant Oriflame bebas untuk melaksanakan bisnisnya di wilayah manapun di negara registrasi. 5.2

Consultant

Oriflame

harus

menghormati

bahwa

Oriflame

beroperasi di pasar-pasar tertentu, dan tidak di semua negara di seluruh

dunia,

dengan

ketat

mematuhi

kewajiban-kewajibannya

tentang keselamatan produk, registrasi produk, impor dan aturan lainnya yang dapat berlaku bagi perdagangan di negara-negara tersebut. Oriflame tidak bertanggung jawab atas suatu kerusakan, perselisihan atau klaim yang timbul dari dan/atau berkaitan dengan perdagangan antar batas yang dilakukan oleh Consultant Oriflame ke negara-negara di luar pasar tempat ia beroperasi. Dengan demikian,

maka Oriflame akan mengharuskan Consultant Oriflame tersebut bertanggung jawab secara penuh atas klaim-klaim dimaksud. 5.3

Seorang Consultant Oriflame independen terhadap Oriflame.

Satu-satunya jabatan yang dapat digunakan pada kartu nama, bahan cetakan

lainnya atau

komunikasi email adalah

“

Independent

(Beauty) Consultant” atau “ Oriflame Independent (Beauty) Consultant

”

dan

bila

berkualifikasi

“Independent

Beauty

Manager” dan “Independent Beauty Director”. 5.4

Bahan promosi, Home Page Pribadi Consultant Oriflame dan

sesuatu aplikasi media sosial, misalnya pada Facebook, yang diberikan oleh Oriflame dapat digunakan sebagaimana yang ditetapkan tanpa persetujuan selanjutnya. Harus dipahami bahwa Consultant Oriflame tidak dapat mendaftar atau melindungi suatu website atau homepage dengan nama domain yang menggunakan kata “Oriflame”. Consultant Oriflame dapat mengarahkan lalu lintas ke websites, blogs walls dan media sejenisnya yang dimiliki oleh Oriflame. Oriflame berhak untuk melakukan persetujuan sebelumnya atas bahan tersebut yang akan dipublikasikan. Kebijakan untuk kehadiran online Consultant Oriflame selanjutnya diuraikan dalam Kebijakan Website Consultant di bawah ini. 5.5

Merek dagang, logo dan nama Oriflame merupakan properti

Oriflame Cosmetics S.A. dan tidak boleh digunakan oleh Consultant Oriflame, baik pada bahan cetakan atau dipublikasikan di Internet, tanpa

persetujuan

tertulis

terlebih

dahulu

dari

Oriflame.

Jika

persetujuan dimaksud diperoleh, maka merek dagang dan logo harus

digunakan secara tepat sebagaimana yang dinyatakan dalam pedoman Oriflame. 5.6

Tidak ada Consultant Oriflame yang dapat memproduksi atau

mengadakan dari suatu sumber selain Oriflame suatu barang di atas mana merek dagang atau logo dicetak atau diperlihatkan, kecuali kalau disetujui oleh Oriflame secara tertulis. 5.7

Semua

dilindungi

bahan

oleh

hak

cetakan, cipta

dan

video, tidak

foto, boleh

dan

desain

direproduksi

Oriflame secara

keseluruhan atau sebagian oleh siapapun, baik dalam bentuk bahan cetakan atau dipublikasikan di internet, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Oriflame. Bila bahan yang dilindungi dengan hak cipta secara sah digunakan, maka hal tersebut adalah wajib bahwa referensi pada hak cipta Oriflame dibuat dengan cara yang dapat dilihat dan tidak meragukan. 5.8

Tidak ada Consultant Oriflame yang wajib menjual kepada,

menjual dalam, mendemonstrasikan, atau menayangkan produkproduk Oriflame pada suatu outlet ritel manapun, web shop, panggung lelang, seperti misalnya Ebay atau sejenisnya. Tidak ada literatur Oriflame yang dapat dijual atau ditayangkan di outlet ritel dimaksud. Tempat-tempat yang secara teknis bukan outlet ritel, seperti misalnya salon

kecantikan,

dapat

digunakan

sebagai

tempat

untuk

menayangkan, tetapi tidak untuk menjual produk-produk tersebut. 5.9

Isi website Oriflame, termasuk namun tidak terbatas pada

naskah, grafik, foto, desain dan pemrograman juga dilindungi dengan hak cipta dan tidak boleh digunakan untuk suatu penggunaan komersial tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Oriflame.

5.10 Spamming

(penyalahgunaan

sistem

pemberitaan

elektronik

untuk secara membabi buta mengirim berita yang tidak terarah) sangat ketat dilarang. Seorang Consultant Oriflame wajib membatasi jumlah email promosi yang dikirim kepada konsumen akhir sehingga seseorang penerima tidak menerima lebih dari satu berita per minggu. Berita-berita ini tidak dapat dikirim atas nama Oriflame dan karena itu tanggung jawab penuh atas isi berita tersebut berada pada pengirim. 5.11 Dalam keadaan apapun tak seorang pun yang dapat diberi kewenangan

untuk

pengepakan

tersebut

tersebut.

mengepak atau

Produk-produk

atau

dengan

memberi

Oriflame

label

harus

cara pada

dijual

lain

setelah

produk-produk hanya

dalam

pengepakan aslinya saja. 5.12 Produk-produk Oriflame tersebut tidak menyebabkan kerusakan atau kecederaan jika digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan dan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Oriflame dilengkapi dengan asuransi

tanggungan

produk

pada

produk-produknya.

Asuransi

tersebut menutupi kecederaan atau kerusakan di mana suatu produk yang cacat terlibat, tetapi tidak menutupi aplikasi yang ceroboh atau lalai atau penggunaan yang tidak tepat atas suatu produk. 5.13 Oriflame berhak untuk memotong, setiap saat, segala invoice yang sudah jatuh tempo dari Performance Discount atau Bonus yang harus dibayarkan oleh Oriflame kepada Consultant Oriflame tersebut. 5.14 Oriflame berhak untuk merubah harga dan jangkauannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Oriflame tidak akan memberikan Performance Discount atau Bonus atau kompensasi lainnya untuk suatu

kerugian

yang

diderita

oleh

Consultant

Oriflame

karena

perubahan harga, perubahan jangkauan atau produk-produk di luar stok. 5.15 Dalam hal terjadi pengakhiran hubungan seorang Consultant dengan Oriflame, maka Oriflame sepakat untuk membeli kembali produk dari Consultant tersebut. Semua persyaratan di bawah ini harus dipenuhi oleh Consultant Oriflame kepada Oriflame untuk memberikan pengembalian dana: -

pengembalian harus dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan sejak

tanggal pembelian; -

akan dikembalikan dana sebesar 90% dari harga bersih asli yang

dibayarkan setelah pemotongan suatu Performance Discount atau Bonus kepada jaringan; dan -

barang-barang yang dikembalikan harus dalam keadaan dapat

segera dipasarkan oleh inventaris Oriflame termasuk bahan-bahan yang diproduksi oleh Oriflame untuk promosi, bantuan penjualan atau alat bantu. Untuk tujuan klausula ini, maka inventaris Oriflame yang dapat dipasarkan saat ini berarti suatu produk yang: -

belum digunakan, dibuka atau dirusak dengan cara apapun;

-

belum melewati tanggal kadaluwarsa; dan

-

masih dipasarkan oleh Oriflame dalam katalognya.

5.16 Jika seorang Consultant Oriflame dengan sesuatu cara apapun terlibat, secara hukum atau lainnya, dalam suatu perselisihan atau kegiatan yang dapat mencakup atau secara negatif mempengaruhi

Oriflame atau nama baiknya, maka Consultant Oriflame dimaksud harus segera menginformasikan kepada Oriflame. 5.17 Oriflame berhak untuk memperluas atau merevisi Success Plan Oriflame

tanpa

pemberitahuan

terlebih

dahulu,

dimana

kriteria

kualifikasi, atau Kode dan Aturan dapat diberlakukan dengan segera. 5.18

Setiap

Consultant

diwajibkan

untuk

memiliki

dan

memberitahukan rekening bank milik Consultant Oriflame kepada Orfilame guna memudahkan pentransferan Bonus. Oriflame tidak melayani klaim Bonus Consultant apabila klaim tersebut telah melebihi waktu 12 bulan sejak dikeluarkannya Bonus tersebut

6. HAK DAN KEWAJIBAN DIRECTOR DAN LEVEL YANG LEBIH TINGGI Selain aturan umum di atas yang berlaku bagi semua Consultant Oriflame, aturan-aturan di bawah ini berlaku secara spesifik bagi Director dan level yang lebih tinggi diatasnya. Pelanggaran atas suatu aturan khusus ini akan mengakibatkan hilangnya status Director (dan level yang lebih tinggi diatasnya) dan suatu hak istimewa yang mendasari hak istimewa tersebut, termasuk remunerasi terkait, dan bahkan dapat mengakibatkan berakhirnya keanggotaan. 6.1

Sebagai seorang Director (dan level yang lebih tinggi diatasnya)

Anda harus melayani Consultant Grup Pribadi Anda selama suatu Periode Katalog dengan: a)

Merekrut dan terus-menerus mengembangkan Grup Pribadi

Anda.

b)

Membantu, membimbing dan memotivasi anggota Grup

Pribadi. c)

Melaksanakan rapat berkala untuk melatih, memotivasi,

menetapkan tujuan dan tindak lanjut. d)

Melatih downline Consultant Oriflame Anda untuk secara

terbaik melaksanakan bisnis Oriflame mereka. e)

Memelihara

komunikasi

sesering

kali,

menginformasikan

tentang tanggal, tempat rapat, berita produk, sesi pelatihan, dan informasi terkait lainnya. f)

Berpartisipasi

dalam

semua

seminar

dan

rapat

yang

diorganisir oleh Oriflame. g)

Memberlakukan Kode dan Aturan dan memimpin dengan

memberi contoh. h)

Menghadiri rapat-rapat bisnis dengan Oriflame yang mana

Anda dipanggil untuk menghadirinya oleh Area Sales Manager Anda. 6.2 dapat

Seorang Director (dan level yang lebih tinggi diatasnya) tidak mewakili

suatu

perusahaan

penjualan

langsung

lainnya

(dan/atau seorang anggota dari perusahaan tersebut).. 6.3

Jika isteri atau suami seorang Director (dan level yang lebih

tinggi diatasnya) merupakan seorang wakil dan/atau seorang anggota suatu perusahaan penjualan langsung, maka isteri atau suami tersebut tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam suatu rapat atau event Oriflame, dan kegiatan isteri atau suami tersebut harus terpisah dari Oriflame. Director (dan level yang lebih tinggi diatasnya) harus

menginformasikan Oriflame jika isteri atau suami tersebut adalah wakil dan/atau anggota perusahaan penjualan langsung lainnya. 6.4

Dalam

diatasnya)

hal seorang Director (dan level yang lebih tinggi

meninggal,

maka

Keanggotaan

dapat,

dalam

hal-hal

tertentu dan atas kebijaksanaan tunggal Oriflame, diwarisi oleh keluarga terdekat almarhum, dengan ketentuan bahwa keluarga terdekat tersebut dapat membuatnya masuk akal bahwa ia akan dapat memenuhi semua persyaratan seorang Director (dan level yang lebih tinggi diatasnya) sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian 6.1 di atas. Klaim tertulis untuk Keanggotaan harus dilakukan dalam kurun waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal kematian tersebut. Dalam hal tidak ada klaim dimaksud, maka Keanggotaan tersebut akan diakhiri. 6.5

Seorang Director (dan level yang lebih tinggi diatasnya) harus

mengikuti aturan atau petunjuk tambahan yang disampaikan secara tertulis oleh Oriflame dari waktu ke waktu.

7. PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN Setiap keluhan berdasarkan pada pelanggaran Kode atau Aturan harus disampaikan kepada organisasi penjualan Oriflame setempat dan/atau Managing Director perusahaan Oriflame yang beroperasi di negara yang dibicarakan. Bagian penanganan keluhan di masing-masing pasar Oriflame

dipimpin

oleh

Managing

Director

(Administrator

Kode

Oriflame) perusahaan Oriflame setempat. 8. PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN 8.1

Oriflame

dapat

mencabut/memberhentikan

keanggotaan seorang Consultant

dengan

segera

Oriflame dengan pemberitahuan

tertulis, bila Consultant terbukti memberikan keterangan palsu pada aplikasi

Consultant

Oriflame

atau

terlibat

dalam

kegiatan

yang

melanggar hukum, atau melanggar Kode dan Aturan serta dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh Oriflame. 8.2

Oriflame

dan

Consultant

Oriflame

dengan

tegas

mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia

dalam

hal

terjadinya

pemutusan

keanggotaan

yang

berakibat berakhirnya keanggotan seorang Consultant Oriflame.

9.Domisili Oriflame dan Consultant Oriflame setuju untuk memilih Jakarta sebagai domisili hukum dalam menyelesaikan segala tuntutan atau persengketaan sehubungan dengan perjanjian ini

LAMPIRAN I – Kebijakan Website Consultant 1. Latar Belakang Kebijakan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana Consultant Oriflame dapat menentukan keberadaan mereka di Internet tanpa mengganggu brand building atas

merek Oriflame atau pelanggaran

terhadap hukum, peraturan dan perjanjian yang berkaitan dengan hak cipta, merek, dan atas hak atas kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh Oriflame.

2. Umum Oriflame

memberikan

kesempatan

kepada

Consultantnya

untuk

membuat Homepages Pribadi Consultant dan juga berbagai peralatan

lain

yang

disediakan

secara

terpusat

untuk

menjual

dan

mempromosikan produk-produk Oriflame dan kesempatan usaha di Internet. Aplikasi ini saat ini merupakan satu-satunya alat digital yang sudah

disetujui

untuk

digunakan,

dimana

Consultant

dapat

menawarkan produk-produk untuk dijual dan juga menampilkan gambar-gambar dan tipe logo yang mana Oriflame sebagai Pemilik haknya. Consultant juga diperbolehkan untuk melakukan hosting pada website dimana mereka dapat berkomunikasi disekitar Oriflame, produkproduknya dan kesempatan selama secara jelas dinyatakan bahwa situs tersebut bukanlah situs resmi Oriflame. Setiap situs harus diselenggarakan dengan transparan, dengan cara mencantumkan data mengenai pemilik dan pengelola situs, serta rincian kontak yang berkaitan.

Consultant

harus

berkomunikasi

dengan

kata-katanya

sendiri dan hanya dapat mengutip teks Oriflame dengan merujuk secara jelas kepada sumbernya. Seorang Consultant tidak boleh membuat situs e-commerce dimana produk Oriflame dijual atau dengan cara lainnya melakukan ecommerce diluar aplikasi Oriflame yang sudah disetujui.

3. Nama Domain Consultant

tidak

berisikan

kata

halaman

media

boleh

mendaftarkan

“oriflame”. sosial

Consultant

dengan

nama

nama-nama

domain

tidak

boleh

mendaftarkan

dan

gambar

yang

yang

dapat

menyesatkan konsumen untuk meyakini bahwa halaman itu adalah halaman milik grup Oriflame yang resmi:

-

Nama

dan

grup

media

sosial

(misalnya

Facebook,

Twitter,

VKontakte) harus secara jelas menyatakan bahwa nama grup itu dioperasikan oleh perseorangan, misalnya “Tim Oriflame Anna” dengan gambar Anna sendiri. -

Halaman media sosial, nama grup tidak boleh disebut misalnya “Oriflame Casablanca” dengan gambar resmi Oriflame misalnya logo Oriflame atau gambar Oriflame.

4. Disclaimer Consultant menyebutkan

yang

menghosting

bahwa

mereka

website adalah

mereka bagian

sendiri

Oriflame

dan harus

memastikan telah secara jelas mempublikasikan informasi bahwa mereka adalah a) Independent Sales Consultant for Oriflame, b) Independent Oriflame Consultant, atau c) Independent Oriflame Beauty Consultant (haruslah diverifikasi secara setempat bahwa istilah-istilah itu sama dengan istilah yang ada pada Succsess Plan Leaders Edition). Informasi ini harus dipublikasikan secara jelas pada halaman awal dan juga menurut disclaimer yang dapat dilihat pada seluruh halaman website itu. Informasi nama dan kontak harus tersedia pada seluruh halaman website atau didalam informasi akun untuk sebuah halaman media sosial. Apabila seorang Consultant mempunyai website pribadi tanpa adanya afiliasi Oriflame, maka tentu saja kebijakan ini akan batal.

5. Isi dan Rujukan untuk Oriflame

Isi situs pribadi Konsultasn Oriflame tidak boleh disalin dari situs Oriflame yang resmi dan diumumkan dengan namanya sendiri. Apabila seorang

Consultant

menghubungkan

konten

resmi

Oriflame

ke

situsnya sendiri dari domain yang dimiliki oleh Oriflame, maka hal ini haruslah disebutkan secara jelas.

6. Gambar Seorang Consultant tidak boleh mengambil bahan gambar, baik gambar statis atau bergerak dari sebuah situs resmi Oriflame dan mempublikasikannya pada situsnya sendiri. Seluruh materi gambar dilindungi hak cipta dan Oriflame telah memperoleh hak eksklusif untuk

menggunakannya.

Hak-hak

ini

tidak

diberikan

kepada

Consultant. -

Gambar bergerak, video, atau gambar lainnya: Boleh digunakan melalui fungsi berbagi jika dan apabila tersedia. Fungsi berbagi memberikan rujukan otomatis kepada situs sumber.

-

Gambar model atau orang: Boleh digunakan melalui fungsi berbagi, apabila tersedia. Fungsi berbagi memberikan rujukan otomatis kepada situs sumber.

-

Gambar produk-produk Oriflame: Boleh digunakan dengan atau tanpa fungsi berbagi selama situs sumbernya disebutkan dalam satu cara yang dapat dilihat dan tidak menimbulkan keraguan (misalnya 2012).

dengan

mencantumkan

sumber

www.oriflame.com

Tuntutan apapun yang timbul dari pihak ketiga yang dapat ditujukan ke Oriflame akan dialihkan kepada Consultant.

7. Logo Oriflame Logo Oriflame boleh digunakan dalam format-format yang dapat ditemukan pada website resmi Oriflame. Logo itu tidak boleh diubah dan/atau dianimasikan dan hanya dapat digunakan sebagai header atau footer halaman, dan juga dalam tanda tangan email dalam format aslinya.

8. Berbagi Media Sosial Oriflame mendorong keberadaan akan blogs, situs jaringan sosial dan sejenisnya.

Consultant

didorong

untuk

membuat

blog

dan

meninggalkan komentar mengenai produk Oriflame dimana mereka menganggapnya tepat, dengan tetap mematuhi Kode bagian 1.3 diatas mengenai klaim produk. Sejauh mungkin kami merekomendasikan bahwa Consultant menggunakan fungsi berbagi yang diberikan oleh Oriflame untuk menjamin tampilan dan informasi sumber yang tepat.

9. Pemasaran Mesin Pencari Consultant boleh menggunakan mesin pencari seperti Google Adwords, apabila

peraturan-peraturan

dari

Oriflame

yang

menyangkut

keberadaan pada media online sudah dipatuhi. Selain itu, Consultant harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: -

Ad (iklan) harus secara jelas menyatakan bahwa ad (iklan) dibuat oleh seorang Consultant Independen;

-

Judul tidak boleh memberikan kesan bahwa heading itu adalah heading resmi atau bagaimanapun sudah disahkan oleh Oriflame; dan

-

Dilarang menggunakan kata “Oriflame” sebagai kata kunci.

Harap dipertimbangkan bahwa masing-masing pembeli yang berasal dari mesin pencari, misalnya Google Adwords akan bertanggung jawab sendiri atas setiap pelanggaran terhadap pemilik Merek lain.

LAMPIRAN II – Dialog Media Sosial – 10 Aturan Emas.

1. Dengarkan

terlebih

dahulu, dan

selalu

–

Mendengarkan

percakapan yang sedang berlangsung. Siapa kontributor yang paling berpengaruh? Bagaimana pembicaraan berubah dari waktu ke waktu, apabila

berubah

sama

sekali?

Setelah

anda

mengerti

tentang

pembicaraan tersebut maka Anda dapat menambahkannya (jika relevan).

2.

Kontribusi

–

Pastikan

bahwa

Anda

menambah

nilai

pada

percakapan itu. Contohnya, memberikan informasi/pandangan yang bermanfaat mengenai produk-produk/jasa Oriflame. Pastikan bahwa tambahan

informasi

yang

muncul

diberikan

pada

forum

yang

berkaitan, apabila tidak nilainya akan berkurang, atau dalam keadaan paling buruk dapat dianggap sebagai spam.

3. Tanggapan – Jika Anda sedang mendengarkan percakapan, Anda akan dapat mengenali apabila ada rujukan mengenai Oriflame. Setelah

mengetahui percakapan itu, sekarang Anda mempunyai kesempatan untuk berkontribusi. Apabila Anda telah mendengarkan dengan serius dan ingin membagi sesuatu yang positif, keikutsertaan Anda akan diterima.

4. Bersikap transparan – Katakan yang sebenarnya. Kejujuran Anda, atau ketidak jujuran Anda, akan dicatat secara online dengan cepat. Ungkapkanlah selalu nama Anda yang sebenarnya dan bahwa Anda seorang Consultant Penjualan Independen Oriflame. Jelaskan mengenai peran Anda.

5. Bersikap tenang dan berhati-hati, akurat dan nyata – Ungkapkan identitas Anda. Jadilah diri Anda sendiri.

6. Hargailah orang lain – Ingatlah bahwa Oriflame adalah sebuah perusahaan yang mendunia yang karyawan, Consultant penjualan dan pelanggannya

mencerminkan

berbagai

budaya,

nilai,

dan

cara

pandang. Jadilah diri anda sendiri, jangan terlalu memberi hormat (rasisme, jenis kelamin, kekerasan, bahasa yang bersifat memfitnah, dan lain-lain). Hal ini mencakup tidak hanya pertimbangan yang nyata tapi juga yang tepat mengenai privasi dan topik-topik yang mungkin tidak dapat disetujui atau yang bersifat menghasut, seperti politik dan agama.

7.

Jangan

informasi

mengungkapkan rahasia

–

Oriflame

informasi senang

kepemilikan kepada

Anda

atau untuk

membicarakan mengenai kegiatan Oriflame Anda dan melakukan

dialog

kepada

masyarakat

dan

pelanggan.

Namun

untuk

mempublikasikan informasi yang umum yang sudah tersedia pada situs Oriflame, pastikan Anda menyebutkan sumbernya (misalnya: “sumber: www.oriflame.com 2012”). Dilarang untuk mempublikasikan bahan-bahan dan informasi yang mempunyai hak cipta yang sifatnya rahasia atau belum tersedia untuk masyarakat seperti peluncuran dimasa yang akan datang dan informasi mengenai kampanye.

8. Hindari argumentasi – Jika Anda menemukan pernyataan yang salah yang dibuat mengenai Oriflame dalam saluran media sosial, tentu saja Anda bisa tidak setuju. Namun, selalulah lakukan hal tersebut dengan sikap yang sangat menghargai dan berdasarkan fakta.

9.

Akui

dan

perbaiki

kesalahan

–

Apabila

Anda

membuat

kesalahan, bersikap jujurlah atas kesalahan Anda dan perbaikilah dengan cepat.

10. Jangan lupa mengenai tanggung jawab utama Anda – Anda harus memastikan bahwa blogging, micro-blogging, jaringan sosial, dan media lainnya tidak mengganggu semua tujuan dan komitmen Anda kepada para pelanggan.

Instrumen wawancara Interview narasumber Skripsi

: Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/MDag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)

Waktu

: 16.30

Tanggal

: 12 Maret 2016

Tempat

: Rumah Konsultan

Interviewer

: Handiny Eka Pertiwi

Interviewee

: Asti Hermawati (Konsultan Baru)

Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Berdasarkan

Nomor:

32/M-

Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan random dimulai dari level konsultan hingga manager up. Pertanyaan : 1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam Ayu? Jawab: tidak, tetapi saya mengetahui tentang bisnins MLM oriflamme

2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan bisnis MLM? Jawab: belum, mungkin karena saya baru menjadi anggota jadi belum menerapkan 3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut! Jawab: saya belum tau karena saya masih baru, dan saya kurang informasi tentang kode etik, saya bergabung di orfilame awalnya karena tertarik dengan welcome productnya karena saya suka dengan make up. 4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota? Jawab: saya belum tahu mba 5. Menurut anda bagaimana penyelesaian masalah pelanggaran penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ? Jawab: kalao menurut saya sih disesuaikan saja dengan peraturan yang berlaku mba.

Instrumen wawancara Interview narasumber Skripsi

: Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/MDag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)

Waktu

: 13.00

Tanggal

: 13 Maret 2016

Tempat

: Kantor Oriflame Sudirman

Interviewer

: Handiny Eka Pertiwi

Interviewee

: Niken Juniar (Level Gold Director)

Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Berdasarkan

Nomor:

32/M-

Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan random dimulai dari level konsultan hingga manager up. Pertanyaan : 1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam Ayu? Jawab: iya mba dini, saya udah tahu kode etik di oriflame buat para konsultan, karena di stater kit pun udah ada

2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan bisnis MLM? Jawab: tentunya saya sangat menerapkan kode etik untuk jaringan saya sebab berbisnis harus menggunakan attitude jika ingin bisnisnya langgeng. 3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut! Jawab: iya saya mengetahui biasanya pelanggaran yang terjadi itu kayak jualan dibawah harga katalog, jualan di toko toko online seperti tokopedia olx, hmm kalo kendalanya sih sepertinya karena banyaknya member pasti oriflame susah menghandle jika tidak ada yang melaporkan pasti mereka yang melanggar santai saja kelihatannya. Jika dijaringan sayainsya allah setiap training saya akan bahas tentang ini sama downline saya. 4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota? Jawab: yang saya tahu oriflame sangat tegas terhadap pelanggaran kode etik yang terjadi sanksi yang diberikan oriflamme tidak main-main yaitu berupa pemblokiran nomer konsultan dan member tersebut artinya tidak dapat menjadi member lagi deh. 5. Menurut

anda

bagaimana

penyelesaian

masalah

pelanggaran

penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ? Jawab: kalao menurut saya sih disesuaikan saja dengan peraturan yang berlaku mba.

Instrumen wawancara Interview narasumber Skripsi

: Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/MDag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)

Waktu

: 14.00

Tanggal

: 13 Maret 2016

Tempat

: Kantor Oriflame Sudirman

Interviewer

: Handiny Eka Pertiwi

Interviewee

: Putri Indah Permatasari (Level Manager 18%)

Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Berdasarkan

Nomor:

32/M-

Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan random dimulai dari level konsultan hingga manager up. Pertanyaan : 1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam Ayu? Jawab: tau tapi saya dan jaringan belum sepenuhnya mempelajari hanya tau yang umum saja.

2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan bisnis MLM? Jawab: saya berusaha menerapkan untuk diri sendiri dan grup tentunya sambil saya pelajari satu-persatu 3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut! Jawab: yang saya tau biasanya ketika mendaftarkan member dibawah umur, dan setiap member hanya bisa punya 1 keanggotaan saja, saya pernah melihat juga mba waktu itu ada toko yang bertuliskan jualan oriflame setau saya sih itu melanggar, kendala biasanya yang saya hadapi adalah kurangnya controlling dari saya ke jaringan sehingga kadang saya melihat member didalam grup masih ada yang melanggar kode etik walaupun masih dalam tahap yang wajar 4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota? Jawab: biasanya yang saya tau sih adanya pemblokiran nomer member. 5. Menurut

anda

bagaimana

penyelesaian

masalah

pelanggaran

penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ? Jawab: jika saya melihat ada yang melanggar kode etik saya langsung menegur downline saya atau jika saya menemukan pelanggaran kode etik saya langsung lapor ke oriflamme agar ditindaklanjuti

Instrumen wawancara Interview narasumber Skripsi

: Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/MDag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)

Waktu

: 20.00

Tanggal

: 14 Maret 2016

Tempat

: Rumah Konsultan

Interviewer

: Handiny Eka Pertiwi

Interviewee

: wiwi ana (Level 6%)

Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Berdasarkan

Nomor:

32/M-

Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan random dimulai dari level konsultan hingga manager up. Pertanyaan : 1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam Ayu? Jawab: enggak ka heheh

2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan bisnis MLM? Jawab: belum ka aku kan masih baru 3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut! Jawab: saya belum tau nanti saya akan tanya ke sponsor saya dulu ya mba. 4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota? Jawab: gak tahu mba, emang akibat hukumnya parah ga sih mba? 5. Menurut

anda

bagaimana

penyelesaian

masalah

pelanggaran

penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ? Jawab: mungkin diselesaikan dengan cara musywarah mba.

Instrumen wawancara Interview narasumber Skripsi

: Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/MDag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)

Waktu

: 10.00

Tanggal

: 14 Maret 2016

Tempat

: Kantor Oriflame sudirman

Interviewer

: Handiny Eka Pertiwi

Interviewee

: Faizah (Konsultan 3%)

Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Berdasarkan

Nomor:

32/M-

Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan random dimulai dari level konsultan hingga manager up. Pertanyaan : 1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam Ayu? Jawab: hmmmmm yang ngatur tentang perilaku kita ya mba

2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan bisnis MLM? Jawab: pengennya sih nerapin mba, tapi aku belum tahu semua peraturan kode etiknya 3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut! Jawab: saya pernah baca di buku panduan ada tulisan bahwa ada syarat misalnya untuk bergabung harus minimal usia 18 tahun , keudian tidak boleh ada dobel keanggotaan , saya juga belum begitu paham karena masih baru mba. 4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota? Jawab: saya tidak tau mba belum baca , denda mungkin yaa 5. Menurut

anda

bagaimana

penyelesaian

masalah

pelanggaran

penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ? Jawab: perlu dikasih arahan mba biar ga ngelanggar lagi.

Instrumen wawancara Interview narasumber Skripsi

: Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/MDag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)

Waktu

: 11.00

Tanggal

: 14 Maret 2016

Tempat

: dikantor oriflame sudirman

Interviewer

: Handiny Eka Pertiwi

Interviewee

: Santi Pratiwi ( 6%)

Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Berdasarkan

Nomor:

32/M-

Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan random dimulai dari level konsultan hingga manager up. Pertanyaan : 1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam Ayu? Jawab: saya tahu pengertian kode etik tp saya belum tahu tentang aturan kode etik oriflame.

2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan bisnis MLM? Jawab: beloman mba pas naek level insya allah 3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut! Jawab: bingung mba heheheh paling kurang informasi aja 4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota? Jawab: juju raja mba saya belum tahu mba, maaf ya mba 5. Menurut

anda

bagaimana

penyelesaian

masalah

pelanggaran

penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ? Jawab: kasih arahan sm dikasih tau baik-baik aja kalo dia salah, gitu mba.

Instrumen wawancara Interview narasumber Skripsi

: Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/MDag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)

Waktu

: 16.30

Tanggal

: 14 Maret 2016

Tempat

: Kantor Oriflame Sudirman

Interviewer

: Handiny Eka Pertiwi

Interviewee

: Nurfitri ( 6%)

Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Berdasarkan

Nomor:

32/M-

Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan random dimulai dari level konsultan hingga manager up. Pertanyaan : 1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam Ayu? Jawab: belum tau mba, nanti kasih tau ya mba.

2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan bisnis MLM? Jawab: beloman mba dini, tp saya udah mau nerapin kalo mba dini kasih tau 3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut! Jawab: mungkin ada ada mba, saya ga tau informasinya 4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota? Jawab: belum tau mba palingan sanksi gitu ya 5. Menurut

anda

bagaimana

penyelesaian

masalah

pelanggaran

penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ? Jawab: mungkin secara mufakat mba.

Instrumen wawancara Interview narasumber Skripsi

: Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/MDag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)

Waktu

: 14.00

Tanggal

: 14 Maret 2016

Tempat

: Kantor Oriflame Sudirman

Interviewer

: Handiny Eka Pertiwi

Interviewee

: Ella Anggraini (Senior Manager)

Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Berdasarkan

Nomor:

32/M-

Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan random dimulai dari level konsultan hingga manager up. Pertanyaan : 1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam Ayu? Jawab: tentu tau dong mbak jelas karena saya sangat menjunjung tinggi kode etik dalam bisnis ini

2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan bisnis MLM? Jawab: pastinya saya sudah menerapkan untuk semua jaringan saya agak keras dengan kode etik 3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut! Jawab: tau mba ada banyak pelanggaran kode etik contohnya ketika jualan tidak boleh dibawah harga katalog yang sedang berlaku , tidak boleh membuka toko , tidah boleh jualan di toko online , tidak boleh memasang spanduk dirumah yang mengatakan menjual oriflame atau pun mengajak jadi member , dan untuk mengajak member pun misalnya pasang iklan pun ada kode etiknya misalnya tidak boleh taro iklan di situs porno 4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota? Jawab: pastinya tau sebab oriflamme pun sangat tegas dan tidak main – main dalam pelanggaran kode etik, oriflamme sangat tegas apabila ada member yang melanggar nomer konsultannya akan langsung di non aktifkan selamanya 5. Menurut

anda

bagaimana

penyelesaian

masalah

pelanggaran

penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ? Jawab: agar tidak terjadi pelanggaran sebaiknya para upline rutin memberikan training mengenai kode etik

Instrumen wawancara Interview narasumber Skripsi

: Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/MDag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)

Waktu

: 10.00

Tanggal

: 15 Maret 2016

Tempat

: Dirumah Konsultan

Interviewer

: Handiny Eka Pertiwi

Interviewee

: Aster Umaidah

Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Berdasarkan

Nomor:

32/M-

Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan random dimulai dari level konsultan hingga manager up. Pertanyaan : 1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam Ayu? Jawab: tau dong ada semuanya di buku panduat staterkid oriflame

2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan bisnis MLM? Jawab: saya dan jaringan selalu berusaha menerapkan kode etiknya 3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut! Jawab: mungkin belum adanya pengawasan dr oriflamme yang lebih ketat untuk para member yg melanggar soalnya saya liat masih banyak banget yang jualan online situs situs penjualan tidak resmi kayak di olx, tokopedia 4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota? Jawab: yang saya tahu intinya sih nomer konsultannya di blokir mba 5. Menurut

anda

bagaimana

penyelesaian

masalah

pelanggaran

penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ? Jawab: ya harus di blokir memang karena yg melanggar kode etik udh pasti merugikan perusahaan dan anggota member yang lainnya

Instrumen wawancara Interview narasumber Skripsi

: Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/MDag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)

Waktu

: 16.30

Tanggal

: 15 Maret 2016

Tempat

: Rumah Konsultan

Interviewer

: Handiny Eka Pertiwi

Interviewee

: Nadia Elfrida

Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skrpsi dengan judul “Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Berdasarkan

Nomor:

32/M-

Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada PT Orindo Alam Ayu)” yang dimaksudkan agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data berasal dari interview dengan para konsultan secara random sampling, konsultan terdiri dari konsultan baru, konsultan lama dan random dimulai dari level konsultan hingga manager up. Pertanyaan : 1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik MLM di PT. Orindo Alam Ayu? Jawab: iya saya tau, kode etik itu aturan yang dibuat oleh oriflamme dan harus di taati oleh semua membernya

2. Apakah anda sudah menerapkan kode etik tersebut didalam melaksanakan bisnis MLM? Jawab: Alhamdulillah sudah dan selalu berusaha supaya bisnisnya lancar terus 3. Apakah anda mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang biasa terjadi di Oriflame? Dan menurut anda adakah kendala yang anda hadapi dalam melaksanakan kode etik tersebut? Kalau ada, sebutkan kendala tersebut! Jawab: yang biasa terjadi setau saya banyak konsultan yang berjualan online sih karena banyak banget di facebook saya melihat di toko – toko online juga saya liat .untuk kendala yang saya liat sepertinya oriflame ini kurang tegas dalam memberikan sanksi dan oriflame seolah hanya menangani kasus pelanggaran kode etik jika ada yang melaporkan , ketika tidak ada yang melaporkan maka tidak ada sanksi berlaku. 4. Apakah anda mengetahui akibat hukum terhadap member yang melanggar dan Untuk PT Orindo Alam Ayu dan Anggota? Jawab: yang saya tau pastinya sanksi tegas dari oriflame kalo ga salah nomernya di berhentikan. 5. Menurut

anda

bagaimana

penyelesaian

masalah

pelanggaran

penyimpangan kode etik Multi Level Marketing PT Orindo Alam Ayu ? Jawab: mengikuti aturan saja sudah bagus adanya sanksi yang tegas ini