EX-CC-AAJI-06-001
Hasil Investasi Masih Signifikan Bisnis Indonesia – 09/06/2016, hal. 21
Harian Kompas – 09/06/2016, hal. 35 Prudential Indonesia – Umumkan Kerja Sama dengan QNB Indonesia
Harian Kompas – 09/06/2016, hal 12 (SEREMONIA) BCA Life Luncurkan BCA Life Heritage Protection
Harian Kompas – 09/06/2016, hal. 10 (SEREMONIA) BNI Lfe Gelar Agency Awards Night 2016
Bisnis Indonesia – 09/06/2016, hal. 21 (Berita Photo) Peresmian Poliklinik Edukasi Diabetes Melitus
Ekonomi Rabu, 08 Juni 2016, 13:48 WIB Asuransi Amanah Githa Bidik Taman Wisata Destinasi Wisata Halal Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Dwi Murdaningsih http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/06/08/o8fxkd368-asuransi-amanahgitha-bidik-taman-wisata-destinasi-wisata-halal
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha (Amanah Githa) bertekad menjadi unggulan dalam asuransi tujuan wisata. Untuk menujudkannya, Amanah Githa membidik kerja sama dengan taman wisata di destinasi wisata halal. Sekretraris Perusahaan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha, Yasir menyampaikan untuk asuransi wisata, saat ini Amanah Githa sudah bekerjasama dengan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengelolaan asuransi wisata di bawah naungan KSDAE. Ini berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia termasuk Taman Nasional Pulau Komodo yang berada di wilayah NTB. NTB sendiri sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal nasional. "Ke depan tentunya Amanah Githa menjajaki juga kerjasama untuk lokasi-lokasi wisata di bawah binaan pemerintah daerah setempat karena visi Amanah Githa dalam 10 tahun mendatang adalah menjadi pemain utama asuransi pengelolaan wisata (tourism insurance 'Amanah Githa')," ujar Yasir melalui surat elektronik kepada Republika.co.id, Rabu (8/6). Amanah Githa melihat potensi pengelolaan taman wisata alam dan taman nasional di bawah naungan KSDAE diproyeksikan di atas Rp 6,5 miliar. Sementara itu, dana kontribusi kisaran tiap pengunjung taman wisata berkisar antara Rp 1.000 hingga Rp 50 ribu. Sebelumnya, OJK menilai kolaborasi ekonomi dan keuangan syariah akan sama-sama membesarkan keduanya. Sektor wisata halal bisa bekerja sama dengan industri keuangan syariah.
Rabu, 08 Juni 2016 / 16:15 WIB Kuartal I 2016, Taspen Life raup premi Rp 145 M http://keuangan.kontan.co.id/news/kuartal-i-2016-taspen-life-raup-premi-rp-145-m
JAKARTA. Periode awal 2016 bisa dibilang jadi momen yang menggembirakan bagi PT Asuransi Jiwa Taspen. Pasalnya, perusahaan yang biasa disebut Taspen Life ini mencatatkan laju bisnis yang cepat. Di sepanjang tahun monyet api ini, Taspen Life mematok target premi sebesar Rp 180 miliar. Angka ini meningkat 42,8% dari realisasi 2015 yang sebanyak Rp 126 miliar. Namun, dalam empat bulan di tahun ini, capaian premi Taspen Life sudah menembus 80,5% dari target tahunan. "Sampai bulan April kami sudah dapat premi sekitar Rp 145 miliar," kata Direktur Utama Taspen Life Maryoso Sumaryono beberapa waktu lalu. Menurut dia, kencangnya laju bisnis perseroan ini didorong makin gencarnya pemasaran kepada nasabah induk usaha, PT Taspen. Selama ini Taspen Life memang masih mengandalkan kalangan aparatur sipil negara sebagai pasar yang digarap. Sejumlah kerja sama dengan berbagai lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah terus diperluas. Hal tersebut berdampak positif bagi bisnis grup endowment yang dijajakan perusahaan. Meski realisasi bisnis di awal tahun sudah moncer, namun Maryoso belum mau berpikir terlalu jauh. Revisi target baru akan dilakukan beberapa waktu ke depan.
Harian Kompas – 09/06/2016, hal. 17 Pertumbuhan Dikoreksi dari 5,3 Persen Menjadi 5,2 Persen
Sabtu, 04/06/2016 15:50 WIB OJK Tangani 3.805 Aduan Layanan Jasa Keuangan, Bank Paling Banyak Diadukan http://finance.detik.com/read/2016/06/04/155030/3225536/5/ojk-tangani-3805-aduan-layanan-jasakeuangan-bank-paling-banyak-diadukan Dina Rayanti - detikfinance
Bogor -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima ribuan pengaduan soal layanan jasa keuangan. Menurut catatan OJK, sejak 2013 hingga 27 Mei 2016 ada 3.805 pengaduan terkait layanan jasa keuangan. Dari total jumlah itu, perbankan menempati posisi pertama yaitu 2.036 aduan (54%). Selanjutnya diikuti perusahaan asuransi 983 aduan (26%), dan lembaga pembiayaan atau multifinance di posisi ketiga sebanyak 462 aduan (12%). Sisanya merupakan pengaduan terhadap pasar modal 118 aduan (3%), dana pensiun 48 aduan (1%), lembaga jasa keuangan lainnya 17 aduan (0,45%). Ada juga terkait non lembaga jasa keuangan sebanyak 141 aduan (4%). Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Anto Prabowo menjelaskan, dari 95% dari total 3.805 pengaduan itu bisa selesai di ranah OJK. Namun, sisanya ada yang ke lembaga penyelesaian sengket dan ada juga yang digugat oleh OJK. "Sisanya yang 5% ada yang ke lembaga penyelesaian sengketa, ada yang sampai gugatan oleh OJK," kata Anto di Hotel Aston Sentul, Bogor, Sabtu (4/6/2016). Anto menambahkan, jika konsumen mengalami masalah dengan layanan jasan keuanga, maka langkah pertama harus menyampaikan permasalahan yang dialami ke Pelaku Jasa Usaha Keuangan (PUJK), misalnya bank, untuk menyelesaikan masalah secara internal. "Pelayanan pengaduan konsumen, harus sampaikan ke PUJK masalah keuangan dilakukan pelaku jasa usaha keuangan yang diatur standar pelayanan. Apakah ada yang merasa tidak dilayani dengan baik akan dicek seberapa jauh," terang Anto. PUJK diberikan waktu 20 hari untuk menangani kasus tersebut. Apabila tidak terselesaikan, masa waktu penanganan diperpanjang 20 hari lagi untuk mengangani kasus. Jika tetap tidak puas, maka konsumen bisa melapor ke OJK. Kemudian, OJK mengklarifikasi dan verifikasi ke konsumen, PUJK, dan pengawas. "Kalau masuk di OJK kita lihat apakah sudah ke PUJK. Laporan diterima dan dianalisis, masalah ada dimana, di konsumen atau ada regulasi yang dilanggar. Nanti kita masukin data tadi ke sistem nanti PUJK dan konsumen tahu, OJK lakukan verifikasi ke berbagai pihak masalahnya apa. Misal, masalah sengketa atau ada pelanggaran ketentuan kalau ada pelanggaran ke konsumen kita pakai pengawas," kata Anto.
Namun, bila konsumen tetap tidak puas,bisa melapor ke LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) untuk dilakukan tahapan mediasi. "Apabila tidak terselesaikan pergi ke LAPS untuk proses mediasi, karena OJK nggak boleh mengarahkan sampai masalah terselesaikan," tutur Anto. Terakhir, jika belum juga terselesaikan, maka OJK bisa menggugat pelaku jasa keuangan jika terbukti tak melakukan fungsi perlindungan konsumen dengan baik. Langkah ini yang merupakan upaya terakhir setelah semua saluran yang ditempuh tak membuahkan hasil. (hns/hns)
