2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 1

ASURANSI KESEHATAN BANDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

04/01/2016

bandi.staff.fe.uns.ac.id

1

EKONOMI & ASURANSI KESEHATAN Kuliah 1

04/01/2016


2

Kuiah1: Ekonomi (economic), Kesehatan, dan Ekonomi Kesehatan • APA yang dimaksud ekonomi? – APA yang bukan ekonomi?

• APA yang dimaksud kesehatan (“Health”)? • APA yang dimaksud “ekonomi kesehatan”? • Konsep ekonomi kunci – Biaya kesempatan (Opportunity cost) – Efisiensi

• Konsep Asuransi 04/01/2016


3

PENDAHULUAN • Ekonomi: – cara membuat keputusan berdasarkan kelangkaan sumber daya

• Ekonomi Kesehatan: – cara membuat keputusan tentang kesehatan berdasarkan kelangkaan sumber daya

04/01/2016


4

PENDAHULUAN Ekonomika adalah sekitar… • Sumberdaya terbatas • “keinginan” tak terbatas • Memimilih di antara “keinginan” yang “sesuai” dengan “anggaran” sumberdaya kita

Ekonomika adalah sekitar pilihan

barang ‘B’

barang ‘A’

anggaran

04/01/2016


6

Konsep 1: biaya kesempatan

“Nilai atas hilangnya manfaat yang disebabkan oleh penggunaan alternatif terbaik lainnya.”

04/01/2016


7

IMPLIKASI BIAYA KESEMPATAN • Memutuskan untuk melakukan A berimplikasi memutuskan untuk tidak melakukan B (i.e. Nilai manfaat dari A>B). • Biaya dapat terjadi tanpa ada pengeluaran keuangan (secara langsung). • Nilai tidak mesti ditentukan oleh “pasar”. 04/01/2016


8

Konsep: Asuransi • Asuransi – adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis – di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian – dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, – di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.

• Istilah "diasuransikan" – merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan

• Wikipedia (2015)

04/01/2016


9

DASAR HUKUM •

Kemenkes (2015)

JAMINAN KESEHATAN BAGI SEMUA ORANG MERUPAKAN HAK AZASI MANUSIA. Setiap negara perlu mengembangkan UHC melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang yang berkelanjutan.

Deklarasi PBB 1948 ttg HAM Pasal 25, Ayat (1)

04/01/2016

Pancasila Sila ke 5 bandi.staff.fe.uns.ac.id

Resolusi WHA ke58 2005 di Jenewa

10

DASAR HUKUM: UUD 1945 PASAL 28H •

Kemenkes (2015)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 04/01/2016


11

DASAR HUKUM: UUD 1945 Pasal 34 : •

Kemenkes (2015)

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak 04/01/2016


12

DASAR HUKUM: UUD 1945 Pasal 34 : •

Kemenkes (2015)

UU No 40 / 2004

• Tentang SJSN

UU No 36 / 2009

• Tentang Kesehatan

UU No 24 / 2011

• Tentang BPJS

PP No 101 / 2012

• Tentang PBI

Perpres No 12 / 2013

• Tentang Jaminan Kesehatan

Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas reformasi pembangunan kesehatan 04/01/2016


13

DASAR HUKUM

8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL

•

Kemenkes (2015)

BIDANG KES

• Peningkatan KIA & KB • Perbaikan gizi masyarakat • Pengendalian penyakit menular & tidak menular dan kesling • Pemenuhan SDM Kes • Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, safety, mutu, penggunaan obat/makanan • Jamkesmas • Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana & krisis • Peningkatan Yankes primer, sekunder & tersier

04/01/2016

7 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN • Jaminan Kesehatan Nasional • Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan & Kepulauan (DTPK) • Ketersediaan Obat & Alkes di setiap fasilitas kesehatan • Reformasi birokrasi pembangunan kesehatan • Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) • Penanganan daerah bermasalah kesehatan • RS Indonesia kelas dunia


Universal Coverage 2014

RPJMN 2010-2014 MDG 2015

VISI : Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan

14

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PROSES PENYUSUNAN UU NO. 40 TAHUN 2004 Dipersiapkan sejak 2001 oleh Kelompok Kerja (POKJA) SJSN Tim SJSN menyusun RUU SJSN yang direvisi 56 kali sebelum diajukan ke DPR RI Diajukan ke DPR RI tanggal 26 Januari 2004 Pembahasan Pansus RUU SJSN tanggal 10 Mei s/d 21 September 2004 Disetujui DPR RI untuk disahkan dan diundangkan tanggal 28 September 2004 Disahkan dan diundangkan oleh Presiden RI tanggal 19 Oktober 2004 menjadi UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 150, Tambahan Lembaran Negara RI No.4456

3


UU NO. 40 TAHUN 2004 LANDASAN Memenuhi amanat Konstitusi UUD Tahun 1945, Pasal 5 UUD Tahun 1945, Pasal 20 UUD Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3) UUD Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) dan (2)

4


UU NO. 40 TAHUN 2004

Jenis Program Jaminan Sosial Jaminan Kesehatan (JK) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Pensiun (JP) Jaminan Kematian (JKM)

5


UU NO. 40 TAHUN 2004 ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP Asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial Tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak Prinsip-prinsip Kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, keberhati–hatian, akuntabilitas dan portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besar kepentingan peserta.

6


UU NO. 40 TAHUN 2004 SASARAN Perluasan kepesertaan Perluasan jenis program jaminan sosial Peningkatan manfaat Sebagai “UU Payung”

7

SJSN UU No. 40 tahun 2004 – Ruang Lingkup Jaminan One Shildt (2013) Jenis program jaminan sosial meliputi : a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan hari tua; d. jaminan pensiun; dan e. jaminan kematian.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

04/01/2016


20

BPJS UU No. 24 tahun 2011 - Definisi One Shidt (2013) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial. 04/01/2016


21

BPJS

UU No. 24 tahun 2011 - Ruang Lingkup BPJS One Shildt (2013) BPJS adalah: a. BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program : a. jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program : a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian.

04/01/2016


22

BPJS

UU No. 24 tahun 2011 – BPJS Kesehatan One Shildt (2013) BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan

04/01/2016


23

BPJS

UU No. 24 tahun 2011 – BPJS Ketenagakerjaan One Shildt (2013) PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014. • BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), paling lambat 1 Juli 2015

04/01/2016


24

BPJS

UU No. 24 tahun 2011 - BPJS Ketenagakerjaan

One Shildt (2013)

BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi Peserta, selain peserta program yang dikelola PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero), sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), paling lambat tanggal 1 Juli 2015. PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. 04/01/2016


25

Jaminan Kesehatan Perpres No. 12 tahun 2013 - Definisi One Shildt (2013) Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

04/01/2016


26

Jaminan Kesehatan

Perpres No. 12 tahun 2013 – Peserta One Shildt (2013) Peserta Jaminan Kesehatan meliputi: a. PBI Jaminan Kesehatan; dan b. bukan PBI Jaminan Kesehatan. PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas: a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya; b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

04/01/2016


27

Jaminan Kesehatan

Perpres No. 12 tahun 2013 – Peserta Bukan PBI One Shildt (2013) Pekerja Penerima Upah terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Anggota TNI dan Polri; c. Pejabat Negara; d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri e. Pegawai swasta; dan f. Pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d f yang menerima Upah..

04/01/2016


28

Jaminan Kesehatan

Perpres No. 12 tahun 2013 - Peserta Bukan PBI One Shildt (2013) Pekerja Bukan Penerima Upah terdiri atas: a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah. Bukan Pekerja terdiri atas: a. Investor; b. Pemberi Kerja; c. Penerima pensiun; d. Veteran dan Perintis Kemerdekaan f. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d f yang mampu membayar iuran. Penerima Pensiun terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun; b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun; c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; d. Penerima pensiun selain huruf a, b, dan c e. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun dengan hak pensiun. 04/01/2016


29

Jaminan Kesehatan

Perpres No. 12 tahun 2013 - Peserta WNA & Anggota Keluarga Pekerja One Shildt (2013) Pekerja termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. Sedangkan Anggota Keluarga dari Pekerja meliputi: a. istri atau suami yang sah dari Peserta; dan b. anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta, dengan kriteria: 1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; 2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih sekolah

04/01/2016


30

Jaminan Kesehatan

Perpres No. 12 tahun 2013 – Pelaksanaan Pelayanan One Shildt (2013) Tahap Pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi : 1. PBI Jaminan Kesehatan; 2. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya; 3. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya; 4. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya; dan 5. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya Tahap ke Dua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.

04/01/2016


31

Jaminan Kesehatan

Perpres No. 12 tahun 2013 – Ruang Lingkup Manfaat One Shildt (2013) Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Layanan rawat inap sebagai berikut: a. ruang perawatan kelas III bagi: 1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan 2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. b. ruang perawatan kelas II bagi: 1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; 04/01/2016


32

Jaminan Kesehatan

Perpres No. 12 tahun 2013 – Ruang Lingkup Manfaat One Shildt (2013) 2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; 3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; 4. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; 5. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan 6. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II

04/01/2016


33

Jaminan Kesehatan

Perpres No. 12 tahun 2013 – Ruang Lingkup Manfaat One Shildt (2013) c. Ruang perawatan kelas I bagi: 1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya; 2. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; 3. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; 4. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya

04/01/2016


34

Jaminan Kesehatan

Perpres No. 12 tahun 2013 – Ruang Lingkup Manfaat One Shildt (2013) 5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; 6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya; 7. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; 8. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pesertabukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

04/01/2016


35

Jaminan Kesehatan

Perpres No. 12 tahun 2013 – Koordinasi dengan Asuransi Kesehatan One Shildt (2013) Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan. Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan. BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan dapat melakukan koordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan.

04/01/2016


36

Jaminan Kesehatan

Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Peserta One Shildt (2013)

Bukan Pekerja terdiri atas: a. Investor; b. Pemberi Kerja; c. Penerima Pensiun; d. Veteran; e. Perintis Kemerdekaan; f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; g. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d e yang mampu membayar iuran.

04/01/2016


37

Jaminan Kesehatan

Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Peserta One Shildt (2013)

Penerima Pensiun terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun; b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun; c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; d. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun dengan hak pensiun; e. Penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun dengan hak pensiun.

04/01/2016


38

Jaminan Kesehatan

Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Anggota Keluarga One Shildt (2013) Anggota keluarga meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria: 1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan 2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain. Anggota keluarga yang lain meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. 04/01/2016


39

Jaminan Kesehatan

Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Kewajiban Perusahaan One Shildt (2013) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan maka iurannya dibayar sesuai ketentuan Peraturan Presiden ini. Dalam hal pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, pemberi kerja wajib bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan pekerjanya sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan

04/01/2016


40

Jaminan Kesehatan

Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Iuran One Shildt (2013)

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah. Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dibayar oleh pemerintah daerah Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta Bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. Besaran Iuran Jaminan Kesehatan ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 04/01/2016


41

Jaminan Kesehatan

Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Iuran dibayar Pemerintah One Shildt (2013) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp.19.225,- (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji / Upah per bulan. Iuran tsb. dibayar dengan ketentuan sebagai berikut: a. 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan b. 2% (dua persen) dibayar oleh peserta. Kewajiban Pemerintah dilaksanakan oleh: a. Pemerintah untuk PNS Pusat, TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri Pusat; b. Pemerintah Daerah untuk PNS Daerah dan pegawai pemerintah non pegawai negeri Daerah. 04/01/2016


42

Jaminan Kesehatan

Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 – Iuran Pekerja Penerima Upah One Shildt (2013) Nilai Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan status kawin dengan 1 (satu) orang anak.

04/01/2016


43

Jaminan Kesehatan

Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 – Iuran Bukan Penerima Upah One Shildt (2013)

Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja: a. sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. b. sebesar Rp.42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. c. sebesar Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

04/01/2016


44

Jaminan Kesehatan

Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 – Iuran Pensiunan, Veteran dll One Shildt (2013) Iuran Jaminan Kesehatan bagi penerima pensiun, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besaran pensiun pokok dan tunjangan keluarga per bulan. Iuran tsb dibayar oleh Pemerintah dan penerima pensiun dengan ketentuan sebagai berikut: a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah; dan b. 2% (dua persen) dibayar oleh Penerima Pensiun. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah

04/01/2016


45

Jaminan Kesehatan

Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 – Iuran Anggota Keluarga One Shildt (2013)

Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain dibayar oleh Peserta. Besar Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari gaji atau upah peserta pekerja penerima upah per orang per bulan Besar Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja ditetapkan sesuai manfaat yang dipilih.

04/01/2016


46

Jaminan Kesehatan

Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 – Ruang Lingkup Manfaat One Shildt (2013) ruang Perawatan kelas II bagi: 1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; 2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; 3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; 4. Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah sampai dengan 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya 5. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II 04/01/2016


47

Jaminan Kesehatan

Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 - Ruang Lingkup Manfaat One Shildt (2013) ruang perawatan kelas I bagi: 1.Pejabat Negara dan anggota keluarganya; 2. PNS dan pensiunan PNS golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; 3. Anggota TNI, pensiunan TNI, anggota Polri, pensiunan Polri yang setara PNS golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya 4. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya

04/01/2016


48

Jaminan Kesehatan

Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 - Ruang Lingkup Manfaat One Shildt (2013) ruang perawatan kelas I bagi: 5. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; 6. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah mulai 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya 7. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

04/01/2016


49

REFERENSI • • • •

Peraturan Pemerintah Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Teerawattananon, Yot . 2014. Lecture 1: Introduction to Health Economic Evaluation. [email protected] atau www.si.mahidol.ac.th/... Victor R. Fuchs. 2003. Health Economics and Health Policy. Stanford University, Department of Health, London, 9 May 2003, www.pitt.edu/~super7/14011-15001/14271.ppt Smith, Richard & David Wright. 2014. Health Economics for Prescribers. www.economicsnetwork.ac.uk/health/CAP_lecture_1.ppt

• •

• •

•

Kemenkes (Kementerian Kesehatan RI). 2015. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhan/BAHAN_PAPARAN_JKN.pptx. Diunduh Senin, 5 Jauari 2016, 5:00:27 PM Wikipedipedia. 2015. Asuransi. https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi. Diunduh Senin, 5 Jauari 2016, 6:00:27 PM One Shildt. 2013. SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan, Modul Perencanaan Keuangan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. www.fpsbindonesia.net/download/inagurasi/sjsn_riza_bambang.ppt. Tuesday, January 5, 2016, 5:16:21 PM. Sulastomo. 2015. SUBSTANSI DAN FILOSOFI UU No. 40/2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ( S J S N ). kebijakankesehatanindonesia.net/.../Substansi%20&%20Filosofi%20UU. Tuesday, January 5, 2016, 5:08:36 PM

04/01/2016


50

2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 1

Recommend Documents