2015 TENTANG PROFESI PENUNJANG INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR

/POJK.05/2015 TENTANG

PROFESI PENUNJANG INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan industri keuangan non-bank yang sehat dan stabil serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat diperlukan profesi penunjang yang profesional; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran profesi penyedia jasa; c. bahwa diperlukan pengaturan terhadap profesi penunjang yang menyediakan jasa kepada industri keuangan non-bank; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Profesi Penunjang Industri Keuangan Non-Bank;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957); 3. Undang-Undang

Nomor

21

Tahun

2011

tentang

-2Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PROFESI PENUNJANG INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan dimaksud dengan:

Otoritas

Jasa

Keuangan

ini,

yang

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang selanjutnya disingkat LJKNB, adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan, baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. 2. Industri Keuangan Non-Bank, yang selanjutnya disingkat IKNB, adalah industri keuangan yang terdiri dari LJKNB. 3. Profesi Penunjang adalah pihak-pihak yang memberikan jasa di bidang IKNB yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan berdasarkan peraturan ini. 4. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

-3-

BAB II RUANG LINGKUP PROFESI PENUNJANG Bagian Kesatu Jenis Profesi Penunjang Pasal 2 Profesi Penunjang terdiri dari: a. konsultan aktuaria b. akuntan publik; dan c. penilai publik.

Pasal 3 Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib terdaftar di OJK. Pasal 4 LJKNB dilarang menggunakan jasa Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak terdaftar di OJK.

Bagian Kedua Masa Pemberian Jasa Pasal 5 (1) Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat memberikan jasanya kepada klien yang sama paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturutturut. (2) Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat memberikan jasanya kembali setelah 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut tidak memberikan jasanya kepada klien yang sama. (3) Ketentuan mengenai masa pemberian jasa oleh Profesi Penunjang dapat ditinjau kembali dan diatur dalam Surat Edaran OJK.

-4BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PROFESI PENUNJANG Pasal 6 (1) Untuk dapat terdaftar di OJK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

3,

Profesi

Penunjang

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin praktik dari instansi yang berwenang; b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/ atau dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan dan/ atau non keuangan; dan c. memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang IKNB. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 7 (1) Pendaftaran Profesi Penunjang permohonan pendaftaran.

didasarkan

pada

(2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan yang bersangkutan kepada OJK dan disertai dokumen sebagai berikut: a. daftar riwayat ditandatangani;

hidup

terbaru

yang

telah

b. izin praktik dari instansi berwenang; c. ijazah pendidikan formal terakhir; d. nomor pokok wajib pajak; e. sertifikat program pelatihan di bidang IKNB yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan antara lain bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana:

-51) di bidang jasa keuangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran; 2) di bidang non jasa keuangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran; dan g. formulir permohonan pendaftaran Profesi Penunjang. (3) Bentuk dan susunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 8 (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, OJK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan tidak lengkap. (2) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah membatalkan permohonan. (3) OJK memberikan surat tanda terdaftar Profesi Penunjang kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara lengkap. (4) OJK mengumumkan Profesi Penunjang yang memiliki surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui situs web OJK.

BAB IV KEWAJIBAN PROFESI PENUNJANG IKNB Pasal 9 (1) Setiap Profesi Penunjang yang memiliki surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib: a. bersikap independen, objektif, dan profesional dalam memberikan jasanya di bidang IKNB; b. menaati

standar

profesi

dan

kode

etik

yang

-6ditetapkan oleh asosiasi Profesi Penunjang yang diakui oleh instansi berwenang; c. memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang IKNB; d. menyampaikan laporan kepada OJK; e. menjadi anggota asosiasi Profesi Penunjang; dan f. mengikuti program pendidikan berkelanjutan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain berupa: a. laporan kegiatan pemberian jasa; b. laporan perubahan Penunjang; dan

data

dan

informasi

Profesi

c. laporan mengikuti program pendidikan lanjutan.

BAB V Penghentian Pemberian Jasa, Pengunduran Diri dan Tidak Berlakunya Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang . Bagian Pertama Penghentian Pemberian Jasa Profesi untuk Sementara Waktu atas Permintaan Sendiri Pasal 10 (1) Profesi Penunjang dapat mengajukan permohonan persetujuan penghentian pemberian jasa profesi untuk sementara waktu atas permintaan sendiri kepada OJK. (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Profesi Penunjang yang bersangkutan secara tertulis kepada OJK dengan melampirkan: a. surat rekomendasi dari asosiasi Profesi Penunjang yang diakui oleh instansi berwenang; b. alamat lengkap selama menjalani penghentian pemberian jasa profesi untuk sementara waktu; c. jangka waktu yang dimohonkan untuk menjalani penghentian pemberian jasa profesi untuk sementara waktu; d. alasan penghentian pemberian jasa profesi untuk sementara waktu; e. pernyataan dari asosiasi Profesi Penunjang yang diakui oleh instansi berwenang bahwa: 1. yang bersangkutan tidak sedang menjalani review yang disebabkan oleh hasil pemeriksaan OJK atau instansi yang berwenang;

-72. asosiasi Profesi Penunjang yang bersangkutan tidak sedang menerima pengaduan di bidang keuangan yang berkaitan dengan jasa yang telah diberikan oleh Profesi Penunjang yang bersangkutan; dan 3. yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi dari OJK atau instansi yang berwenang; f. surat pernyataan sedang tidak dalam perikatan dengan klien; dan g. formulir penghentian pemberian jasa profesi untuk sementara waktu atas permintaan sendiri. (3) Surat rekomendasi sebagaimana ayat (2) huruf a dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 11 (1) OJK memberikan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu kepada Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) telah diterima secara lengkap. (2) OJK menolak permohonan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), apabila yang bersangkutan: a. tidak melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); b. sedang diperiksa oleh instansi yang berwenang atau diadukan oleh pihak lain yang layak ditindaklanjuti; c. sedang menjalani kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan rekomendasi instansi yang berwenang; atau d. sedang menjalani sanksi pembekuan izin oleh instansi yang berwenang. (3) Persetujuan penghentian pemberian jasa profesi untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (5) Pemohon dapat melengkapi permohonan yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 45 (empat puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis.

-8(6) Apabila kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka permohonan ditolak dan pemohon dapat kembali mengajukan permohonan baru dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12 Persetujuan penghentian pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 13 (1) Profesi Penunjang yang akan mengakhiri masa penghentian pemberian jasa profesi untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat memberikan jasa profesi kembali dengan mengajukan permohonan pemberian jasa profesi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Profesi Penunjang yang bersangkutan secara tertulis kepada OJK dengan melampirkan: a. formulir permohonan mengakhiri penghentian pemberian jasa profesi untuk sementara waktu atas permintaan sendiri; b. bukti telah mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk periode 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa penghentian pemberian jasa; c. bukti keanggotaan asosiasi yang masih berlaku; d. izin praktik dari instansi berwenang; dan e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar. (3) OJK berwenang mencabut surat tanda terdaftar Profesi Penunjang yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa penghentian pemberian jasa profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (4) Permohonan persetujuan untuk penghentian pemberian jasa profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hanya dapat diajukan kembali paling singkat 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya persetujuan penghentian pemberian jasa profesi sebelumnya.

Bagian Kedua

-9Pengunduran Diri atas Permintaan Sendiri Pasal 14 (1) Profesi Penunjang dapat mengajukan permohonan pengunduran diri atas permintaan sendiri kepada OJK. (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Profesi Penunjang yang bersangkutan secara tertulis kepada OJK dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Profesi Penunjang yang bersangkutan tentang pengunduran dirinya; b. membuat surat pernyataan mengenai penyelesaian perikatan profesional antara Profesi Penunjang dengan kliennya yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan; c. menyerahkan asli surat tanda terdaftar Profesi Penunjang; dan d. membuat surat permohonan dan melengkapi formulir pengunduran diri. (3) Formulir pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 15 (1) OJK memberikan persetujuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) melalui penetapan surat pengunduran diri Profesi Penunjang. (2) OJK menolak permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), apabila yang bersangkutan: a. sedang diperiksa oleh instansi yang berwenang atau diadukan oleh pihak lain yang layak ditindaklanjuti; b. telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak saat permohonan disampaikan secara lengkap; c. sedang menjalani kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan rekomendasi instansi yang berwenang; atau d. sedang menjalani sanksi. (3) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (4) Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, OJK dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari

- 10 kerja sejak permohonan diterima menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tidak dipenuhi, maka permohonan pengunduran diri Profesi Penunjang tidak dapat diproses. (6) Pemohon dapat kembali mengajukan permohonan baru dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16 OJK mencabut surat tanda terdaftar Profesi Penunjang yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).

Bagian Ketiga Tidak Berlakunya Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasal 17 Surat tanda terdaftar Profesi Penunjang IKNB dinyatakan tidak berlaku antara lain apabila: a. OJK mencabut surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; b. yang bersangkutan meninggal dunia; atau c. izin Profesi Penunjang dicabut oleh instansi yang berwenang.

BAB VI PENGAWASAN PROFESI PENUNJANG

Pasal 18 (1) OJK melakukan Penunjang.

pengawasan

terhadap

Profesi

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap Profesi Penunjang. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- 11 dilakukan baik langsung maupun tidak langsung. (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai ketaatan Profesi Penunjang terhadap ketentuan dalam Peraturan OJK ini. (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila: terdapat informasi baik dari internal maupun eksternal OJK yang perlu ditindaklanjuti (6) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Profesi Penunjang yang diperiksa wajib: a. memenuhi dan/atau kelancaran waktu yang

permintaan untuk memberikan data dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan sesuai dengan jangka ditentukan;

b. memberikan keterangan yang diperlukan secara lisan dan/atau tertulis; dan/atau c. memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Profesi Penunjang yang diperiksa. (7) Pihak yang melakukan pemeriksaan wajib merahasiakan data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Profesi Penunjang dari pihak yang tidak berhak.

Pasal 19 Dalam melakukan pengawasan terhadap Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), OJK dapat melakukan koordinasi dan pertukaran informasi dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Profesi Penunjang. BAB VII SANKSI Bagian Pertama Jenis Sanksi Pasal 20 (1) Profesi Penunjang yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (6) dalam peraturan ini dikenakan sanksi berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. pencabutan surat tanda terdaftar.

- 12 (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK. (3) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antar surat peringatan paling kurang 25 (dua puluh lima) hari kerja. (4) Dalam hal Profesi Penunjang telah dikenakan sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap pelanggaran berikutnya dikenakan sanksi pencabutan surat tanda daftar.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 (1) Profesi Penunjang yang telah terdaftar di OJK sebagai Profesi Penunjang pada sektor pasar modal dan sektor perbankan sebelum diundangkannya Peraturan OJK ini, wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuanketentuan dalam peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan. (2) Profesi Penunjang yang telah memberikan jasanya untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut atau lebih dan masih mempunyai perikatan untuk tahun buku berikutnya terhadap klien, pada saat berlakunya peraturan ini hanya dapat melaksanakan perikatan dimaksud untuk 1 (satu) tahun buku berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan OJK ini mulai berlaku 6 bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta

- 13 pada tanggal

2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR

/POJK.05/2015 TENTANG

PROFESI PENUNJANG INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM Dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut IKNB. Selain itu, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 8 huruf b Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu wewenang dari OJK adalah “menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 8 huruf b dimaksud disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan dan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan”. Untuk melaksanakan tujuan tersebut diperlukan dukungan dari segenap pihak tidak terkecuali profesi-profesi yang menunjang kegiatan industri, seperti akuntan publik, konsultan aktuaria, penilai

publik,

serta

profesi

lain

yang

memahami

peraturan

perundangan serta karakteristik masing-masing industri di sektor IKNB. Masing-masing profesi penunjang tersebut memiliki peran yang cukup penting bagi industri, misalnya akuntan publik berperan dalam memastikan keandalan laporan keuangan yang disusun oleh suatu lembaga keuangan non-bank. Profesi jasa penilai memiliki

peran

yang

dibutuhkan

dalam

rangka

penilaian

independen atas suatu aset. Profesi-profesi lainnya pun memiliki peran

masing-masing

yang

dibutuhkan

oleh

perusahaan

perasuransian, dana pensiun, maupun lembaga pembiayaan.

-2Untuk memastikan profesionalisme dan kualitas dari jasa yang diberikan oleh profesi-profesi tersebut maka diperlukan pengaturan dan pengawasan di bidang profesi penunjang IKNB. Namun demikian sampai saat ini belum terdapat ketentuan perundangan yang

mengatur

mengenai

pendaftaran

maupun

pengawasan

terhadap profesi penunjang IKNB, sedangkan kebutuhan akan tersedianya profesi penunjang yang berkualitas dan akuntabel adalah hal yang mutlak diperlukan. Hal ini menjadi dasar perlunya disusun suatu peraturan untuk mengatur profesi penunjang yang melakukan kegiatan di sektor IKNB.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Pemberian jasa oleh Profesi Penunjang dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak atau surat perintah kerja dari IKNB kepada profesi Penunjang yang bersangkutan. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Masa pemberian jasa untuk masing-masing Profesi Penunjang dapat berbeda-beda, sehingga dibutuhkan ketentuan lebih

-3lanjut yang mengatur mengenai masa pemberian jasa untuk masing-masing Profesi Penunjang. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Kementrian Keuangan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pengalaman dan kompetensi di bidang IKNB dibuktikan antara lain dengan surat keterangan bermeterai atau sertifikat. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut akan mengatur mengenai kompetensi yang diperlukan untuk masing-masing Profesi Penunjang. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ketentuan

ini

tidak

dimaksudkan

bahwa

Profesi

Penunjang yang bersangkutan tidak harus memenuhi ketentuan lainnya.

-4Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut yang akan diatur antara lain jumlah satuan kredit partisipasi program pendidikan berkelanjutan. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Surat rekomendasi juga memuat keterangan bahwa pemohon sedang tidak dalam perikatan dengan klien. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3)

-5Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan instansi berwenang antara lain Kementrian

Keuangan.

Pihak

yang

dapat

menindaklanjuti pengaduan dari pihak lain antara lain Kementrian Keuangan dan OJK. Huruf c Profesi Penunjang yang bersangkutan wajib menjalankan dan

menyelesaikan

rekomendasi

dari

instansi

berwenang, misalnya dari Kementrian Keuangan atau OJK. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13

-6Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) OJK dapat mencabut surat tanda terdaftar Profesi Penunjang yang bersangkutan apabila sampai dengan jangka waktu penghentian

pemberian

sementara

jasa

berakhir,

Profesi

Penunjang yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan pemberian jasa profesi kembali. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas.

-7Pasal 22 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...