TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO : 100/PUU-XIII/2015 TENTANG CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Mohammad Syafei / D 101 12 440 Pembimbing : 1. Dr. Aminudin kasim, S.H.,M.H. 2. Leli Tibaka,S.H.,M.H
ABSTRAK Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa dilaksanakan sedikitnya dengan dua pasangan calon "Ketentuan ini jelas tidak memberi ruang apabila ada daerah yang terdapat satu pasangan calon (calon tunggal). Sehingga Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum mengatur secara jelas tentang calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2015. Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk mengisi kekosongan hukum maka Mahkamah mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan No 100/PUU/XIII/2015 Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan calon tunggal. Dalam hal ini penulis akan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal belum bisa menjawab secara tuntas tentang masalah calon tunggal tersebut.perlu adanya revisi undangundang secara menyeluruh terkait sistem pencalonan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya.. Kata kunci : Calon Tunggal, Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah,Putusan Mahkamah Konstitusi 1. Pendahuluan A. Latar Belakang
Pemilihan umum yang diselenggarakan secara
berkala
merupakan
kebutuhan
mutlak sebagai sarana demokrasi yang
melalui
proses inilah akan dihasilkan
pemerintahan yang didukung oleh rakyat, sekaligus
menentukan
asas
legalitas,
akan melahirkan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Sebab 1
legitimasi dan asas kredibilitas. 1 Peran
bentuk tekanan atau cara-cara lain yang
pemilu dalam kehidupan bernegara sangat
bertentangan dengan norma hukum atau
penting,2
kesusilaan,
efektifitas
penyelanggaraan
dan
menjamin
hak-hak
negara sangat ditentukan oleh partisipasi
perwakilan minoritas yang tidak dapat
warga negarnya. Demikian pula halnya
diraih melalui pemilu. Dengan kata lain
dengan sistem ketatanegaraan yang sedang
pemilu dapat di katakana sukses bila di
berlangsung
dibutuhkan
tinjau dari segi hasil ialah jika pemilu yang
partisipasi, peran serta aktif dari warga
di laksanakan dapat menghasilkan wakil-
negara dalam hal membantu efektifitas dan
wakil rakyat dan pemimpin Negara, yang
efisiensi penyelenggaraan negara. Pemilu
mampu mewujudkan cita-cita nasional,
yang berkualitas dan pemilihan umum
sebagaimana tercantum dalam pembukaan
yang berhasil bisa dicapai hanya jika
UUD Negara Republik Indonesia Tahun
dalam
19453
saat
ini,
pembentukan
Undang-undang
Pemilu memperhatikan berbagai aspek,
Pemilihan umum setelah era Orde
antara lain jumlah maksimal anggota DPR
Baru
meskipun
penduduk.
demokrasi kian lama menjadikan wahana
perwakilan,
pemilu menjadi sempit yang pada akhirnya
ada
tambahan
Keseimbangan
antara
penyederhanaan
jumlah
partai,
runtuh
memasung
dengan
sebutan
keleluasaan
pesta
artikulatif
keterpaduan kekuatan politik di DPR,
pemaknaan pemilu tersebut. Hal ini terjadi
pemilihan
wakil
karena esensinya kurang dipahami. Pada
mendorong
prinsipnya pemilu dalam ranah demokrasi
dengan
yang rakyat
keanggotaan berwawasan
mendekatkan pemilih,
yang luas,
bermutu
dan
optimalisasi
fungsi
lebih bermakna sebagai: Pertama, kegiatan partisipasi
politik
dalam
menuju
partai dalam melakukan pendidikan politik
kesempurnaan oleh berbagai pihak. Kedua,
terhadap kadernya, mencegah di terjadinya
sistem
pemusatan kekuatan politik pada satu
langsung
partai, dan mencegah proses sentrifugal
kepanjangan tangan
atau fragmentasi antar kekuatan politik,
perwakilan
menjamin pemilu yang jujur, adil, terbuka,
memilih elit politik yang berhak duduk
tertib dan terhindar dan segala macam
mewakili masyarakat. Akibatnya muncul
perwakilan
bukan
dalam
partisipasi
bahasa
politik
di
mana
terjadi
akhir
dalam
penentuan
perlombaan make-up dalam mendapat 1
M. Rusli Karim, Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991, hlm. 2. 2 Analisa, 1983-3, Pembangunan Politik, CSIS ,Jakarta,1983, hlm. 179
3
H. Rozali Abdullah,., Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), Raja Grafindo Persada,jakarta, 2009, hlm.3
2
simpati wujud representasi masyarakat
proporsional semi daftar terbuka dan
luas. Ketiga, sirkulasi pada elit politik
sistem proporsional terbuka. Berdasarkan
yang berujung pada perbaikan performa
uraian-uraian diatas, terdapat beberapa
pelaksana eksekutifnya.4 Di indonesia
argumentasi hukum yang kuat dalam
sudah ada
kedua
9
pemilihan
kali
umum
menyelenggarakan sejak
kemerdekaan
pendapat
menginginkan
tersebut.
apabila
Ada
terjadi
yang calon
indonesia . Sistem pemilu yang dianut
tunggal, maka pemilu di tunda ke pemilu
indonesia
pemilihan
serentak yang akan datang yang sesuai dan
proporsional , ada usulan untuk merubah
diatur dalam undang-undangn nomor 8
sistem pemilu paska Suharto yang tetap
tahun 2015. Tetapi mahkamah konstitusi
menggunakan sistem proporsional, namun
dalam putusannya menyebutkan bahwa
usulan sistem pemilu distrik
biarlah rakyat langsung yang menunda
adalah
sistem
di tolak.
Dengan alasan bahwa sistem pemilu
bilamana
pasangan
proporsional lebih pas di Indonesia, hal ini
pemilukada
hanya
berkaitan dengan tingkat kemajemukan di
melaksanakan pemilukada tersebut.tetapi
Indonesia,
kemudian tidak semua hakim menyetejui
adanya
kekhawatiran
jika
satu
dalam
dengan cara
menggunakan distrik karena akan ada
putusan
kelompok kelompok yang tidak terwakili
menggunakan desenting opinionnya yaitu
khususnya
Sistem
hakim patrialis akbar. Beliau menyatakan
proporsional juga banyak di setujui oleh
dalam desenting opiniannya,menilai MK
DPR
terlalu
,
masyarakat
karena
mengutungkan,
kecil.5
sistem
lebih
jauh
Salah
masuk
satu
kedalam
hakim
pokok
saja
sistem
permasalahan tersebut karena nantinya
di
gunakan
akan menimbulkan masalah-masalah baru.
selamanya di Indonesia, karena tidak
Salah satu syarat untuk mewujudkan
mudah untuk mengganti sistem pemilu di
esensi demokrasi salah satunya adalah
suatu negara kecuali perubahan politik
dengan adanya pemilihan umum (Pemilu).
yang radikal di Indonesia sendiri sistem
Walaupun
pemilu sudah mengalami perubahan dari
apakah Pilkada merupakan pemilu atau
sistem
bukan, akan tetapi pada dasarnya adalah
proporsional
bisa
ini
tersebut.
calon
ini
tertutup
akan
menjadi
sistem
masih
terdapat
perdebatan
bagaimana rakyat dapat menentukan calon 4
Tataq Chimad, Kritik Terhadap Pemilihan Langsung, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, , 2004, hlm. 1. 5 Dhurorudin Mashad, Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol ABRI, Gramedia Widiasarana,Jakarta, 1998. Hlm. 21
yang di idealkan sehingga akan mampu membawa
aspirasi
rakyat
secara
keseluruhan pada akhirnya.
3
Pemilihan umum yang demokratis
House of Representative maupun senat
merupakan satu-satunya jaminan untuk
tidak harus berangkat dari Partai Politik,
mewujudkan tujuan pemilu itu sendiri,
misalkan
yakni antara lain: membuka peluang untuk
mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan,
terjadinya
pemerintahan
tetapi terdapat orang yang memilih, maka
sekaligus momen untuk menguji dan
tetap dikatakan sah. Sehingga benar kalau
mengevaluasi
di Indonesia dikatakan sebagai perwakilan
pergantian
kualitas
dan
kuantitas
yang
dukungan rakyat terhadap keberhasilan
yang
dan kekurangan pemerintah yang sedang
representation)7
berkuasa.
sebagai
dinamika
sarana
aspirasi
diindetifikasi, agregasikan
selama
(political
Perwakilan politik bagi beberapa
untuk
kalangan dirasakan sebagai pengbaian
dan
jangka
politik
tidak
menyerap
rakyat
diartikulasi
bersifat
bersangkutan
di
terhadap
kepentingan-kepentingan
dan
waktu
kekuatan-kekuatan lain yang ada didalam
tertentu.yang paling pokok adalah untuk
masyarakat. Oleh karena itu, di beberapa
menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan
Negara mencoba mengatasi persoalan
rakyat itu sendiri.
tersebut dengan cara mengikutsertakan
Pentingnya
yang
wakil dari golongan perseorangan atau
sarana
demokrasi
yang dianggap memerlukan perlindungan
perwakilan
setidaknya
khusus. Seperti di India mengangkat
representative
beberapa orang wakil dari golongan
“Perwakilan”
Anglo-Indian sebagai anggota Majelis
(representation) adalah konsep seorang
Rendah, sementara golongan kesusestraan,
atau suatu kelompok yang lebih besar.
kebudayaan, dan pekerja sosial diangkat
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada
menjadi anggota Majelis Tinggi. Lain
umumnya mewakili rakyat melalui partai
halnya dengan Amerika yang memberikan
politik. Pada hal pada dasarnya setiap
peluang bagi calon independent untuk
jabatan politik dalam hal ini pemilihan
bertarung dalam setiap event pemilihan
Presiden, Gubernur, Walikota maupun
jabatan politik. Sehingga dapa dikatakan
Bupati pada tataran teoritis bukan hanya
bahwa
melalui partai politik, akan tetapi seperti
Indonesia adalah demokrasi partai politik,
yang ada di Amerika Serikat, bahwa calon
yang tidak dapat memberikan kesempatan
demokratis dalam
sebagai
sistem
menjamin government.
pemilu
terbentuknya 6
Kata
demokrasi
yang
dibangun di
kepada perorangan atau lembaga non 6
Zakaria Bangun, Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia, Bina Media Perintis, Medan, 2008, halm2
7
George Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002
4
partai politik untuk dapat mencalonkan
1. Apakah putusan mahkamah
apalagi menjabat sebagai jabatan politik. B.
konstitusi telah menyelesaikan persoalan calon tunggal?
Rumusan masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang
2. Bagaiamana tanggapan masyarakat
tersebut diatas, dapat dirumuskan
terkait dengan pemilihan kepala
permasalahan sebagai berikut :
daerah dengan calon tunggal.
II
PEMBAHASAN A. Sejarah keberadaan calon Tunggal
Kedua
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
(MK) mengenai calon tunggal dan syarat calon perseorangan, menjadi momen penting bagi perbaikan tata kelola penyelenggaran pemilu kepala daerah (pilkada) di Indonesia. MK memutuskan untuk mempersilahkan setiap daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau yang lebih dikenal dengan istilah calon tunggal untuk
tetap
pilkada,
menyelenggarakan
dengan
mekanisme
memberikan pilihan kepada pemilih, “setuju” atau “tidak setuju”. Selain itu,
MK
memutuskan
untuk
mengubah syarat dukungan calon perseorangan yang pada awalnya berlandaskan pada persentase jumlah penududuk,
menjadi
persentase
jumlah pemilih di daerah tersebut.
putusan
ini
saling
memengaruhi dan berkaitan satu dengan lainnya. Seperti diketahui, Pilkada
serentak
2015
diwarnai
munculnya fenomena calon tunggal dibeberapa daerah, yang berujung pada penundaan pilkada di tiga daerah (Kabupaten Tasikamalaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Timor Tengah Utara). Salah satu latar belakang yang memicu hal itu adalah adanya peningkatan persentase syarat dukungan bagi calon perseorangan menjadi 6,5%, 7,5%, 8,5%, sampai dengan
10%
yang
diterapkan
berdasarkan jumlah penduduk di provinsi
dan
Sebagai
contoh,
perseorangan mencalonkan
kabupaten/kota. setiap yang
diri
DKI
kandidat akan Jakarta
dengan jumlah penduduk 9,588,198 5
jiwa harus menyertakan dukungan
akan maju di Provinsi Jawa Barat
7,5% dari jumlah penduduk, atau
sebagai
sebanyak 719,115 dukungan yang
penduduk terbesar (43,021,826 jiwa),
dibuktikan
harus
dengan
Penduduk (KTP).
Kartu
Tanda
Begitu pula
dengan calon perseorangan yang
provinsi
dengan
menyertakan
jumlah
dukungan
sebanyak 6,5% atau setara dengan 2,796,419 dukungan.
B.Konsep pemilihan kepala daerah
salah satu jenis pemilihan umum. Menurut
Pemilihan kepala daerah/pilkada sangat
A.S.S Tambunan11 , “pemilihan umum
berkaitan erat dengan penyelenggeraan
merupakan
sarana
pelaksanaan
kedaulatan rakyat di dalam suatu negara.
kedaulatan
rakyat
pada
Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang
merupakan pengakuan dan perwujudan
menentukan corak dan cara pemerintahan,
dari pada hak-hak politik rakyat dan
dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa
sekaligus merupakan pendelegasian hak-
yang hendak dicapai8.
hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-
Harold
J.Laski
“kedaulatan
mengatakan9,
(sovereignty)
adalah
kekuasaan yang sah (menurut hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi
wakilnya
untuk
asas
hakikatnya
menjalangkan
pemerintahan. Senada dengan pendapat diatas
menurut
Moh.Kusnardi
Harmaily ibrahim, juga mengatakan Pemilu
segenap orang maupun golongan yang ada
memang
dan 12
bukanlah segala-
di dalam masyarakat yang dikuasainya.”
galanya menyangkut demokrasi. Pemilu
Sedangkan C.F. Strong dalam bukunya
adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi
modern
dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya
politikal
mengemukakan,
constitution
“kedaulatan
adalah
terletak
pada
pemilu.
Tetapi
kekuasaan untuk membentuk hukum serta
bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang
kekuasaan
memaksakan
sangat penting dalam proses dinamika
pelaksanaannya10. Pada hakikatnya secara
negara. Kenyataannya, apa pun alasannya
teoritis,pemilihan kepala daerah adalah
hanya pemerintahan yang representatiflah
untuk
11 8
Moh.Kusnardi dan Harmily Ibrahim., hlm.39 9 Harold J.Laski dalam Joeniarto, Demokrasi dan sistem pemerintahan negara, Rineka Cipta, Jakarta: 1990. Hlm, 12
ASS Tambunan, Pemilu indonesia dan susunan dan keududukan MPR,DPR dan DPRD, Binacipta, Bandung,hlm 381 12 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pengantar hukum tata negara indonesia,pusat studi Ilmu hukum UI, Jakarta,hlm 329
6
yang dianggap memiliki legitimasi dari
Apabila pilihan setuju memperoleh
rakyat untuk memimpin dan mengatur
suara terbanyak maka pasangan calon
pemerintahan
pengelola
ditetapkan sebagai kepala daerah dan
Sehingga dengan melalui
wakil kepala daerah terpilih. Namun jika
kekuasaan). pemilu
(menjadi
juga,klaim
jajaran
elit
tidak setuju memperoleh suara terbanyak,
pemerintahan bekerja untuk dan atas nama
maka pemilihan ditunda sampai pilkada
kepentingan rakyat menjadi dapat diakui.
berikutnya. MK mensyaratkan adanya
Dengan demikian,dapat dikatakan bahwa
usaha yang sungguh-sungguh dari Komisi
penyelenggeraan pemilihan kepala daerah
Pemilihan
yang merupakan salah satu jenis pemilu
penyelenggara pilkada untuk lebih dulu
terkait
hubungan
memenuhi syarat adanya dua pasangan
kedaulatan. Semua jabatan negara yang
calon. Dalam artian, penyelenggaraan
mempunyai
kedaulatan
pilkada dengan calon tunggal bisa digelar
langsung dengan rakyat dalam suatu
setelah KPU mengusahakan pemenuhan
negara yang menamakan diri negara
minimal dua pasangan calon sesuai aturan
demokrasi
yang
dengan pelaksanaan
hubungan
pengisian
jabatan
negara
Umum
berlaku
(KPU)
Putusan
MK
sebagai
tersebut
tersebut harus dipilih melalu pemilihan
merupakan respons dari permohonan uji
umum. Begitu pula pemilihan kepala
materi UU No. 8/2015 tentang Pilkada
daerah harus dipilih melalui pemilihan
yang diajukan oleh Effendi Gazali Cs.
umum. Mahkamah Konstitusi memberikan
lantaran tidak memberikan jalan keluar
peluang penyelenggaraan pemilihan kepala
saat syarat dua pasangan calon tidak
daerah dengan calon tunggal melalui
terpenuhi
mekanisme referendum guna menjamin
pilkada.keputusan
hak konstitusional rakyat agar tetap bisa
lantaran penundaan pilkada hanya karena
memilih
calon
dan
dipilih.
Dalam
salinan
dalam
penyelenggaraan tersebut
tunggal
diambil
dianggap
tidak
putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015,
menyelesaikan masalah. “Karena bukan
mekanisme referendum tersebut dilakukan
tidak
dengan memberikan kesempatan kepada
penundaan itu hanya ada satu calon
rakyat
menyatakan
tunggal.” bahwa keputusan itu berisiko
“Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat
memunculkan liberalisasi politik untuk
suara yang didesain sedemikian rupa
memenangkan
sehingga
Caranya, bisa dilakukan oleh para pemilik
(pemilih)
untuk
memungkinkan
pemilih menentukan pilihan.
rakyat
atau
mungkin,
dalam
satu
pilkada
pasangan
hasil
calon.
modal dengan menguasai sebagian besar partai politik dengan tujuan untuk menutup 7
kesempatan calon lain. Selanjutnya, dalam
persyaratan
putusan lain No. 68/PUU-XIII/2015, MK
berlaku,
meringankan syarat
calon independen
partisipasi pemilih atau batas minimum
dalam pilkada serentak agar partai politik
perolehan suara. Tetap diselenggarakannya
tidak
pemungutan suara menjadi penting untuk
menjadi satu-satunya kendaraan
untuk
mencalonkan
sebagai
kepala
daerah. 13
kemenangan meliputi
akan
batas
tetap
minimum
memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi
dalam
memberikan
terhadap
legitimasi kepada calon yang mencalonkan
calon tunggal dalam pemilihan kepala
diri, dan kesempatan untuk mengevaluasi
daerah tahun 2015
atau menolak calon yang maju dalam
Fenomena calon tunggal tentu tidak
pemilihan (the right to descent).
C.Partisipasi
masyarakat
dikehendaki. Jika boleh memilih, calon tunggal
pasti
memilih
kompetisi
Kalau dikehendaki
calon
tunggal
memang
pemilih
dan
mewakili
dilanjutkan ketimbang ditunda. Pemilih
kepentingan yang sama dari pemilih, calon
juga kehilangan haknya mengevaluasi
tunggal pasti akan terpilih. Namun, jika
kepemimpinan lokal dalam siklus lima
calon tunggal lahir dari persengkongkolan
tahunan pilkada. Pilkada yang reguler
parpol karena proses transaksi yang terjadi
tidak bisa terlaksana. Dalam pengalaman
sejak awal, maka pemilih dan masyarakat
internasional, di beberapa negara calon
akan
tunggal terjadi dan merupakan sebuah
perlawananyannya
peristiwa
pemilu
disediakan
menentukan pilihan yang berbeda. Ada
instrumen
penyelesaiannya.
Mayoritas
ruang dan mekanisme korektif yang bisa
negara multipartai, kerangka hukum dan
diberikan publik. Bagaimana kalau kolom
regulasi akan tetap melantik calon tunggal
kosong kalah? Bisa saja calon tunggal
sebagai pemenang pemilu, baik melalui
tetap
pemungutan
dengan
Diadakannya
suara
yang
maupun
pemungutan
aklamasi.
jalan
kritik
sendiri
dan untuk
dikukuhkan
sebagai
pemenang
prasyarat
jumlah
minimum
atau
partisipasi atau jumlah perolehan suara
aklamasi bergantung pada kondisi sosial
minimum 30% misalnya. Atau bisa saja
politik dan kultur pemilu suatu negara.
pilihannya
Jika
tetap
pendaftaran calon baru dan si calon
terkait
tunggal tidak boleh lagi ikut serta seperti
pemungutan
diselenggarakan,
suara
menemukan
suara peraturan
13
dilakukan
pembukaan
halnya terjadi pada pemilihan kepala desa.
http://kabar24.bisnis.com/read/20150929/15/47719 0/putusan-mk-soal-pilkada-serentak-calon-tunggaldipilih-lewat-referendum-rakyat
8
Pilihan-pilihan tersebut bisa ditentukan
diajukan. Dan membangun komunikasi
pembuat undang-undang.
koalisi tentu tak akan pelik bagi parpol
Polemik
munculnya
pasangan
untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam
calon tunggal di pemilihan kepala daerah
pilkada.14
Partisipasi
(pilkada) serentak masih menjadi pro dan
turnout)
yang
kontra.
prosentase pemilih terdaftar yang hadir
Pemerintah
pun
belum
mengeluarkan solusi untuk menyelesaikan
pemilih
(voter
dimaksud
adalah
dan datang menggunakan hak pilihnya15.
persoalan ini. beberapa penyebab yang
Suara tidak sah tetap dihitung sebagai
dapat memunculkan calon tunggal di
partisipasi pemilih—pemilih menggunakan
pilkada. Pertama, naiknya syarat dukungan
hak suaranya meski suaranya tidak sah.
calon dari partai politik (parpol). "Naiknya
Perhitungan
syarat dukungan calon dari parpol menjadi
pemilih
20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil
dibagi dengan jumlah pemilih terdaftar.
pemilu lalu juga membuat koalisi menjadi
BAB III
lebih ketat dalam terbentuk Faktor kedua,
PENUTUP
diperoleh
dari
jumlah
yang menggunakan haknya
kehadiran petahana yang cukup kuat A. Kesimpulan
sehingga membuat calon perseorangan kesulitan menjadi kompetitor, lantaran
1. Permasalahan
calon
tunggal
keterbatasan waktu untuk mengumpulkan
muncul
dalam
dukungan dan beratnya syarat dukungan.
Pilkada
Serentak
Dirinya menambahkan, penyebab lain
kelalaian
munculnya calon tunggal ialah karena
Rakyat
beberapa
Sementara Solusi yang ditawarkan
bakal
calon
dengan
latar
pelaksanaan 2015.
Dewan sebagai
Ada
Perwakilan
pembuat
UU.
belakang anggota DPR, DPD, atau DPRD
KPU
yang semula banyak menyosialisasikan
membuka
diri maju dalam pilkada membatalkan
‘bermain’ di percalonan. pasca
pencalonan karena kewajiban mundur. Hal
penutupan pendaftaran calon sesi
ini diperparah karena persoalan kaderisasi
pertama 26-28 Juli lalu, dari 269
parpol
daerah
yang
pilkada
serentak,
yang
optimal,semestinya
tidak parpol
berjalan sejak
awal
harusnya bisa menyiapkan kader dengan memperkuat basis suara dan memperkuat elektabilitas
bakal
calon
yang
akan
lewat
PKPU
ruang
bagi
ternyata parpol
melangsungkan menyisakan
14
http://www.perludem.org/index.php?option=com_: siaran-pers-solusi-calon-tunggal 15 IDEA. 2002. Voter turnout Since 1945: A Global Report, 2002, hal. 80-82. Lingkaran
9
daerah
dengan
calon
tunggal.
juga dari calon kepala daerah itu
Sesuai dengan Peraturan KPU soal
sendiri kurang memanfaatkan masa
pencalonan, daerah yang bercalon
kampanye untuk memperkenalkan
tunggal
kembali
diri kepada masyarakat tentang visi
pendaftarannya dengan didahului
dan misi kedepan untuk daerah
proses sosialisasi. Sudah saatnya
tersebut.
dibuka
pemilu dikembalikan pada hakikat dari pemilu itu sendiri yaitu untuk
A. Saran
mewujudkan sarana pemerintahan
Kedepannya jelas perlu adanya
demokrasi yang berhubungan erat
revisi
dengan prinsip kedaulatan rakyat.
sehingga masalah calon tunggal
Pemilu
sarana
terselesaikan dan tidak menjadi
pengisian jabatan publik secara
masalah yang terulang lagi. Yang
tertib dan teratur. Apakah pemilu
penting untuk diperbaiki adalah
dengan
bisa
tentang syarat pencalonan .banyak
memenuhi esensi dari pemilu untuk
calon yang akhirnya tidak bisa
demokrasi itu sendiri? Ini semua
maju ke dalam ajang pemilihan di
perlu
kedepannya
karenakan hal ini. Harus ada
sehingga pemilu itu sendiri dibuat
penyederhanaan misalnya dengan
harus dengan perencanaaan yang
syarat pencalonan yang ingin maju
matang
minimal
juga
sebagai
calon
tunggal
dipikirkan
sehingga
memberikan
dapat
kepastian
hukum
kepada masyarakat
Undang-Undang
didukung
pemilu
oleh
2
partai,untuk yang melalui jalur partai
politik.
Dan
syarat
2. Tingkat partisipasi pemilih di 3
perseorangan lebih disederhakan
daerah tersebut pun menurun.itu
lagi dengan 2 persen dukungan
bisa dilihat dari angka pasrtisipasi
langsung dari masyarakat dengan
yang
berkisar
menggunakan ktp sebagai bukti
dibawah 50 persen pemilih.ini
dukungannya. Juga yang perlu
disebabkan
dipikirkan
dimiliki
KPU
dari
kurangnya
pemahaman
masyarakat
bagaimana
sistem
tentang
pemilihan
adalah
syarat
bagi
pegawai negeri sipil yang penulis rasa sangat
memberatkan para
dengan calon tunggal,kurangnya
calon.kedepan
perlu
dipikirkan
sosialisasi dari komisi pemilihan
untuk menyederhakan dengan tidak
umum sebagai penyelenggara dan
perlu berhenti dalam pekerjaannya 10
.karena
kalau
kita
sebenarnya,calon-calon
tahu
dengan jiwa independennya juga
potensial
dengan
paham
juga banyak terdapat dikalangan
mereka
miliki
birokrasi dan akademisi. Birokrasi
memberikan
lebih banyak paham tentang tata
kebijakan-kebijakan yang strategis
pemerintahan
kedepan untuk kemajuan daerah
dan
bagaimana
seharusnya daerah itu kedepannya
keilmuan pasti masukan
yang banyak dan
tersebut.
.sedangkan juga para akademisi
11
DAFTAR PUSTAKA
BUKU ASS Tambunan, Pemilu indonesia dan susunan dan keududukan MPR,DPR dan DPRD, bandung:Binacipta, Dhurorudin Mashad, Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol ABRI, (Jakarta: Gramedia Widiasarana), 1998. Harold J.Laski dalam Joeniarto, Demokrasi dan sistem pemerintahan negara, Rineka Cipta, Jakarta: 1990. Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pengantar hukum tata negara indonesia,pusat studi Ilmu hukum UI, Jakarta, M. Rusli Karim, Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif, Cet I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991),. Prof. H. Rozali Abdullah,S.H., Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), Tataq Chimad, Kritik Terhadap Pemilihan Langsung, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004),
PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 Putusan Mahkamah Konstitusi no: 100/puu-XIII 2015 SUMBER LAINNYA Analisa, 1983-3, Pembangunan Politik, CSIS (Jakarta: 1983), http://kabar24.bisnis.com/read/20150929/15/477190/putusan-mk-soal-pilkada-serentak-calon-tunggal-dipilihIDEA. 2002. Voter turnout Since 1945: A Global Report, 2002, hal. 80-82. Lingkaran lewat-referendum-rakyat1 http://www.perludem.org/index.php?option=com_:siaran-pers-solusi-calon-tunggal
12
BIODATA PENULIS
Nama
: Mohammad Syafei
Tempat/Tanggal Lahir
: Palu, 1 juli 1994
Alamat Rumah
: Jalan Kedondong No 56
Nomor Telp/Hp
: 08114587574
13
