Yth. 1. Para Anggota Dewan Komisioner; 2. Para Pimpinan Satuan Kerja; dan 3. Seluruh Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, di tempat. SALINAN SURAT EDARAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 8 /SEDK.02/2015 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD
Sehubungan dengan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/13/PDK/XII/2012 Tentang Standar Dan Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Dewan
Komisioner
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
01/13/PDK/XII/2012 Tentang Standar Dan Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan, perlu diatur kembali ketentuan mengenai Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud dalam Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. I.
KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1.
Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan,
dan
penyidikan
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Aset …
-2-
2.
Aset Tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3.
Aset Takberwujud adalah aset yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
4.
Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
5.
Perpanjangan Hak atas Tanah adalah biaya untuk memperoleh semua hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah berdasar peraturan perundang-undangan.
6.
Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan dalam kegiatan OJK.
7.
Masa Manfaat Hak Atas Tanah adalah masa manfaat tanah atau masa berlaku hak, dipilih yang lebih pendek.
8.
Nilai Buku adalah Biaya Perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi
Penyusutan
Aset
Tetap
atau
Amortisasi
Aset
Takberwujud. 9.
Penyusutan
adalah
alokasi
sistematik
jumlah
yang
dapat
disusutkan dari suatu Aset Tetap selama Masa Manfaat aset tersebut. 10. Amortisasi
adalah
alokasi
sistematik
jumlah
yang
dapat
diamortisasi dari suatu Aset Takberwujud selama masa manfaat aset tersebut. 11. Nilai Residu Aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh OJK saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya
pelepasan …
-3-
pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir masa manfaatnya.
II.
PENGAKUAN ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD 1.
Pengakuan Aset Tetap a. Biaya Perolehan Aset Tetap Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap adalah pengeluaran dalam rangka pengadaan barang dengan kriteria sebagai berikut: 1)
terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud sebagaimana ditetapkan oleh Deputi Komisioner yang melaksanakan fungsi keuangan dalam Keputusan Deputi Komisioner; dan/atau
2)
semua jenis barang yang tidak terdapat pada Daftar sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas dan barang tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun serta digunakan dalam kegiatan dengan Biaya Perolehan per unit barang paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
b. Biaya Selanjutnya Aset Tetap 1)
Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut: a) dalam hal dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat ekonomis semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku. b) dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah.
2) Pengeluaran …
-4-
2)
Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang
memperpanjang
meningkatkan
Masa
kapasitas
dan
Manfaat
atau
memenuhi
yang kriteria
kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap. 3)
Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset yang diperoleh dengan sewa pembiayaan atau
pinjaman)
yang
meningkatkan
kapasitas
dan
memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap lainnya. 4)
Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3, diakui sebagai beban tahun berjalan.
2.
Pengakuan Aset Takberwujud a. Biaya Perolehan Aset Takberwujud Pengeluaran
dalam
rangka
pengadaan
semua
perangkat
lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang dibangun (inhouse dan/atau outsource) atau dibeli siap pakai atau masih memerlukan modifikasi yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud, jika mempunyai Masa Manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan OJK dengan Biaya Perolehan
paling
sedikit
Rp10.000.000,00
(sepuluh
juta
rupiah). b. Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud 1)
Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan suatu perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan
satuan
kerja
yang
membidangi
teknologi
informasi. 2)
Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada angka 1, diakui sebagai beban
tahun …
-5-
tahun berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.
III.
PENGUKURAN
SAAT
PENGAKUAN
ASET
TETAP
DAN
ASET
TAKBERWUJUD 1.
Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Tanah terdiri dari: 1)
harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana,
bangunan
di
atasnya
yang
harus
dibeli
kemudian dimusnahkan; 2)
biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
3)
biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
4)
biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti;
5)
biaya komisi perantara jual beli tanah;
6)
biaya pematangan tanah.
b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Hak atas Tanah antara lain meliputi: 1)
biaya legal audit seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota;
2)
biaya pengukuran-pematokan-pemetaan ulang;
3)
biaya notaris, biaya jual-beli dan PPAT;
4)
pajak terkait jual-beli tanah;
5)
biaya resmi yang harus dibayar ke kas negara untuk perolehan hak, baik status maupun peruntukan.
c. Pengeluaran …
-6-
c. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Tetap selain tanah terdiri dari: 1)
harga Aset Tetap, termasuk biaya perancangan, bea masuk, biaya perijinan dan pajak;
2)
biaya-biaya yang terkait secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan;
3)
biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Tetap siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Tetap;
4)
dalam
hal
terdapat
komponen
yang
melekat
(telah
terpasang) maka Biaya Perolehan komponen dimaksud menambah Biaya Perolehan Aset Tetap sepanjang nilainya tidak material atau masa manfaatnya sama. d. Biaya Perolehan Aset Tetap atau Tanah yang diperoleh melalui pertukaran diakui sebesar: 1)
Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan, dalam hal tidak terdapat pembayaran atau penerimaan kas atau setara kas.
2)
Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan ditambah dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan, dalam hal terdapat pembayaran kas atau setara kas.
3)
Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan dikurangi dengan jumlah kas atau setara kas yang diterima, dalam hal terdapat penerimaan kas atau setara kas.
e. Biaya Perolehan Aset Tetap dan/atau Tanah yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Tetap dan/atau Tanah, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.
f. Perolehan …
-7-
f. Perolehan Aset Tetap dan/atau Tanah yang berasal dari penerimaan hibah atau donasi diakui sebagai pendapatan tangguhan pada tahun berjalan. g. Dalam hal terdapat pengadaan Aset Tetap dan/atau Tanah yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan. 2.
Pengukuran Saat Pengakuan Aset Takberwujud a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan suatu Aset Takberwujud terdiri dari: 1)
harga pengadaan (pembelian/pembangunan) termasuk bea masuk, pajak dan biaya pengiriman;
2)
biaya lisensi pada tahun perolehan;
3)
biaya
konsultan
dalam
rangka
pengadaan
Aset
Takberwujud yang merupakan satu kesatuan dengan harga Aset Takberwujud; 4)
biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Takberwujud siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud;
5)
dalam hal pada perolehan Aset Takberwujud terdapat komponen
hardware
yang
tidak
dapat
dikapitalisasi
sebagai Aset Tetap, maka Biaya Perolehan hardware menambah Aset Takberwujud. b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang dibangun sendiri/swakelola terdiri dari: 1)
harga beli atau biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi
teknologi
informasi
tahun
perolehan
yang
digunakan dalam pengadaan Aset Takberwujud; 2)
biaya konsultan dan biaya kepada rekanan dalam rangka pengadaan perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi
informasi …
-8-
informasi yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud. c. Dalam hal terdapat Aset Takberwujud yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan. d. Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Takberwujud, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar. e. Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari penerimaan hibah atau donasi diakui sebagai pendapatan tangguhan pada tahun berjalan.
IV.
PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD 1.
Aset Tetap Menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Tetap, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi akumulasi Penyusutan.
2.
Aset Takberwujud Menggunakan
model
biaya
dalam
mengakui
nilai
Aset
Takberwujud, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi akumulasi Amortisasi.
V.
PENGUNGKAPAN ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD 1.
Pengakuan atau pengefektifan Aset Tetap dan Aset Takberwujud, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang diperoleh sekaligus, pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
Dalam …
-9-
Dalam hal Aset Tetap diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima (BAST), pengakuan dilakukan pada saat pembayaran. b. untuk Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang diperoleh secara bertahap seperti bangunan, pengakuan dilakukan pada saat BAST tahap terakhir penyelesaian pekerjaan.
VI.
PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TAKBERWUJUD 1.
Aset Tetap a. Metode Penyusutan Aset Tetap Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa Nilai Residu. Dalam hal terjadi penambahan Nilai Buku Aset Tetap karena adanya pengeluaran sebagaimana dimaksud pada butir II.1.b. di
atas,
Penyusutan
atas
pengeluaran
dalam
rangka
renovasi/upgrading dimaksud dihitung berdasarkan Masa Manfaat Aset Tetap baru, sedangkan Penyusutan atas Aset Tetap induk dihitung sampai Masa Manfaatnya habis. b. Periode Penyusutan Aset Tetap Masa manfaat Aset Tetap untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan oleh Deputi Komisioner yang melaksanakan fungsi keuangan dalam Keputusan Deputi Komisioner, sebagai berikut: 1)
bukan bangunan; a) kelompok 1 dengan Masa Manfaat 4 tahun; b) kelompok 2 dengan Masa Manfaat 8 tahun.
2)
bangunan dengan Masa Manfaat 20 tahun;
3)
dalam hal aset tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak terdapat dalam Keputusan
Deputi…
- 10 -
Deputi
Komisioner,
maka
satuan
kerja
yang
melaksanakan fungsi keuangan dan satuan kerja terkait menetapkan kelompok Masa Manfaat aset tersebut. Periode perhitungan Penyusutan Aset Tetap dimulai sejak tanggal perolehan Aset Tetap tersebut. Masa Manfaat Aset Tetap ditelaah ulang dalam hal: 1)
terjadi beban yang menambah Masa Manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada butir II.1.b;
2)
terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya Masa Manfaat Aset Tetap seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus diakui. Dalam hal terdapat nilai kerugian minimal 70 persen dari Nilai Buku, maka Aset Tetap tersebut dihapusbukukan.
Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset Tetap. 2.
Aset Takberwujud a. Metode Amortisasi Aset Takberwujud Aset Takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang Masa Manfaat tanpa Nilai Residu. Dalam hal terjadi penambahan Nilai Buku Aset Takberwujud karena adanya pengeluaran sebagaimana dimaksud pada butir II.2.b. di atas, Amortisasi atas pengeluaran dalam rangka pengembangan dimaksud dihitung berdasarkan Masa Manfaat Aset Takberwujud baru, sedangkan Amortisasi atas Aset Takberwujud induk dihitung sampai Masa Manfaatnya habis. b. Periode Amortisasi Aset Takberwujud Masa
Manfaat
Aset
Takberwujud
untuk
kepentingan
penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan dengan Masa Manfaat sebagaimana ditetapkan oleh Deputi Komisioner yang
melaksanakan…
- 11 -
melaksanakan fungsi keuangan dalam Keputusan Deputi Komisioner. Periode perhitungan Amortisasi Aset Takberwujud dimulai sejak tanggal perolehan Aset Takberwujud tersebut. Masa Manfaat Aset Takberwujud ditelaah ulang dalam hal: 1)
terjadi beban yang menambah Masa Manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Takberwujud sebagaimana dimaksud pada butir II.2.b;
2)
terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya Masa Manfaat Aset Takberwujud, antara lain kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus dihapuskan beserta nilai akumulasi Amortisasi.
Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset Takberwujud.
VII.
PENGHENTIAN PENGAKUAN ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD 1.
Dalam hal tanah, Aset Tetap, atau Aset Takberwujud dijual, dihibahkan, ditukarkan, maupun ditarik dari pemakaian atau hilang, maka Biaya Perolehan tanah, Biaya Perolehan, dan akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap atau Biaya Perolehan dan akumulasi Amortisasi dari Aset Takberwujud dihapuskan dari laporan posisi keuangan.
2.
Keuntungan yang timbul dari pelepasan Tanah, Aset Tetap atau Aset Takberwujud diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
3.
Kerugian yang timbul dari pelepasan Tanah, Aset Tetap atau Aset Takberwujud diakui sebagai beban tahun berjalan.
4.
Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan, maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
5. Nilai…
- 12 -
5.
Nilai Buku dari Tanah, Aset Tetap, atau Aset Takberwujud yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Tanah, Aset Tetap, atau Aset Takberwujud yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
6.
Prosedur
penghapusan
Aset
Tetap
dan
Aset
Takberwujud
mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.
VIII. JURNAL PEMBUKUAN Ilustrasi jurnal pembukuan transaksi-transaksi Aset Tetap dan Aset Takberwujud adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Dewan Komisioner OJK ini.
IX.
KETENTUAN LAIN-LAIN Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SE DK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku.
X.
PENUTUP 1.
Dengan berlakunya Surat Edaran Dewan Komisioner OJK ini, Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 12/SEDK.02/2013 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan…
- 13 -
2.
Ketentuan dalam Surat Edaran Dewan Komisioner OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal
9 Juli 2015
WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Sudarmaji
RAHMAT WALUYANTO
