2015, tanggal 06 April 2015

Lampiran Surat No : 202/EQ.S/IV/2015, tanggal 06 April 2015

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN SERTIFIKASI PENILIKAN TAHUN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Identitas LV-LK : I.

Nama LV-LK Alamat

: :

Telp. Fax. Email Website

: : : :

PT EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724 [email protected] www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee : II.

Nama IUPHHK-HT Nomor SK IUPHHK-HT Luas Lokasi Alamat

III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Verifikasi

: : : : : : :

PT MERANTI SEMBADA No. SK. 745/Kpts-II/1997 Tanggal 4 Desember 1997 ± 15.995 HA Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Kp. Tendean No. 84/99, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan 6 – 10 Maret 2015 NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADA PT MERANTI SEMBADA DAPAT DIPERTAHANKAN

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 06 April 2015 PT. EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut Manager Sub. Div S-LK Hutan

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 029/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/III/2015 Tentang PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUPHHK-HT PT MERANTI SEMBADA DI KABUPATEN BARITO UTARA - PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SK IUPHHK-HT NO. SK.745/KPTS-II/1997 TANGGAL 04 DESEMBER 1997 LUAS ± 15.995 HA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilikan pada PT Meranti Sembada sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (029/EQI-F090) tanggal 26 Maret 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 028/EQI-F037 tanggal 26 Maret 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 023.1/EQI-F039 tanggal 30 Maret 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 046.3/EQI-F077 tanggal 30 Maret 2015 menunjukkan PT Meranti Sembada telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Meranti Sembada telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 012/EQIKEP.Cert/Rev-Hut/III/2014 tanggal 22 Maret 2014 perlu dilakukan penyesuaian. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

Halaman 1 dari 4


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.

16.

17. 18. 19. 20.

Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

Halaman 2 dari 4


21. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 23. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 040/EQ-F065/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUPHHK-HT PT MERANTI SEMBADA DI KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, SK IUPHHK-HT NO.

SK.745/KPTS-II/1997 TANGGAL 04 DESEMBER 1997 LUAS ± 15.995 HA PERTAMA

KEDUA KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

: PT Meranti Sembada (Pemegang Sertifikat) dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 039.1/EQC-VLK/III/2014 menjadi Nomor 039.2/EQC-VLK/III/2015. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Sertifikat, Logo dan Tanda V Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan. : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan (dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin), perubahan struktur atau manajemen dan atau kepemilikan Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance), verifikasi ulang (resertifikasi) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

Halaman 3 dari 4


KEDELAPAN

: Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a.

KESEPULUH

KESEBELAS

Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI; c. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; d. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; e. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; f. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang dibekukan sertifikasinya.

: Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). : Sertifikat dapat dicabut apabila : a.

Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 30 Maret 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Direktur Utama PT Meranti Sembada; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Jakarta. Halaman 4 dari 4

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat

: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon

: 0251-7550722; 0251-7157103

Nomor Fax

: 0251-7550724

E-mail

: [email protected]

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: Verifikasi Legalitas Kayu

g. Tim Audit

: Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor Supervisi) Juni Adi Wiguna, S.Hut (Auditor/Supervisor) Muji Susanto, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: IUPHHK HTI PT MERANTI SEMBADA

b. Nomor & Tanggal SK

: 745/Kpts-II/1997, Tanggal 04 Desember 1997

c. Luas dan Lokasi

: ± 15.995 Hektar di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah

d. Alamat Kantor Kantor Pusat

Kantor Cabang

: Jl. Kp Tendean No. 84/99, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Telp. 0511-3255006 : Wisma Barito, Tower A, Lantai 5, Jl. S. Parman Kav 62-63, Slipi Jakarta Barat. Telp. 021- 5306711.

e. Pengurus - Komisaris

: Harlina Tjandinegara

- Komisaris

: Bujung Hasili

- Direktur Utama

: Ir. Widyarsono

- Direktur Keuangan

: Hartawan

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 1 dari 16

(3)Ringkasan Tahapan: Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat Tanggal 07 Maret 2015

Verifikasi Dokumen Tanggal 07 s/d 09 dan Observasi La- Maret 2015 pangan

Pertemuan Penutupan

Tanggal 09 Maret 2015

Pengambilan Keputusan

Tanggal 30 Maret 2015

Ringkasan Catatan  Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Meranti Sembada  Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT Meranti Sembada tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP  Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Maret 2014 sampai dengan Februari 2015  Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT Meranti Sembada dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2015.  Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT Meranti Sembada atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.  Menyampaikan Daftar Periksa  Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi.  Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi  Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP  Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT MSB dipertahankan Sertifikat Legalitas Kayu Nomor 039/EQCVLK/III/2013 Masa berlaku 25 Maret 2013 sampai dengan 24 Maret 2016 atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 2 dari 16

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai


a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan).

Memenuhi

Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT PT MERANTI SEMBADA sudah dipenuhi seluruhnya. Auditee telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) berdasarkan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 745/Menhut-II/ 1997, Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan seluas ± 15.995 (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan puluh Lima) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Kepada Meranti Sembada. Keputusan tersebut berlaku surut sejak Tanggal 21 Pebruari 1992, untuk jangka waktu 47 tahun, yaitu 35 tahun ditambah 1 daur tanaman poko yang diusahakan 12 tahun. Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 4 Desember 1997 dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo dengan salinan sesuai aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Ir. Widodo Sutoyo, SH, MM dengan NIP. 080023934. Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut sudah dilampiri dengan Peta Areal Kerja izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Tanaman PT Meranti Sembada seluas ± 15.995 Hektar di Provinsi Kalimanta Tengah dengan skala 1 : 50.000 yang ditandatangani Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo. Auditee dapat menunjukan Peta Areal Kerja mengacu atau berdasarkan SK Menteri Kehutanan yang telah dioverlaykan dengan Peta Fungsi Kawasan Hutan SK Menhut No. 529/Menhut-ll/2012, tanggal 25 September 2012.

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.

Memenuhi

 Auditee telah menerima SPP IIUPHHK terdiri dari 2 surat yaitu Nomor : 7552/IVPPHH/1995 tanggal 27 Desember 1995 dari Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan dan telah membayar SPP IHPHTI atas areal seluas 6.400 Ha dg tarif IHPHTI Rp. 1.300,-/Ha sehingga PT MSB membayar sebesar Rp. 8.320.000,- berdasarkan kwitansi dari Bank Ekspor Impor Indonesia tertanggal 8 Januari 1995 dan pada tanggal 24 April 1997 PT MSB menerima SPP IHPHTI No. 828/IV-PPHH/1997 dari Direktur Jenderal Departemn Kehutanan dan telah membayar SPP IHPHTI atas areal seluas 9.595 Ha sehingga besaran rupiah yang

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 16


Nilai

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi harus dibayarkan PT MSB adalah Rp. 12.473.500,- dan auditee telah melakukan pembayaran dengan bukti setor berupa formulir setoran (deposit form) dari Bank Dagang Negara tanggal 24 April 1997. Bukti setor sudah sesuai SPP IHPHTI No. 828/IV-PPHH/1997. Di areal kerja IUPHHK-HTl PT Meranti Sembada terdapat informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHKHTI, yaitu Kegiatan Operasi Pproduksi Batu Bara yang dilaksanakan oleh PT Tamtama Perkasa. Kegiatan tersebut telah mendapatkan Izin beradasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.740/Menhut-II/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batu Bara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawsasan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 990,07 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh dan Tujuh Perseratus) Hektar Atas Nama PT Tamtama Di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 13 Desember 2012 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan dan salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Dan Organisasi Krisna Rya. Hasil observasi lapangan batas areal antara PT Meranti Sembada dengan PT Tamtama, terletak pada titik koordinat 00° 45’ 55,9” S dan 115° 11’ 39,0” E.

P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH &lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruisingdan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan EQI-F103.1.0/20120126

Memenuhi

Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT PT MERANTI SEMBADA beserta lampirannya sudah dipenuhi seluruhnya. 1. Auditee telah memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 Periode Tahun 2009 s/d 2018 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.230/VI-BPHT/2009 tanggal 27 Oktober 2009. 2. Auditee telah memiliki RKTUPHHK-HTI 2013 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Halaman 4 dari 16

Kriteria/Indikator/Verifier secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

Nilai

Ringkasan Justifikasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.4.203/199/Dishut, Tanggal 18 Pebruari 2013. 3. Auditee telah memiliki RKTUPHHK-HTI 2014 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.1.300/410/Dishut, Tanggal 07 Mei 2014. 4. Peta lampiran RKUPHHK/ RKTUPHHK dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

b.

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi

Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) yang dibuat oleh Ganis Canhut dan keberadaan kawasan lindung KPPN dan terbukti di lapangan.

c.

Penandaan lokasi bloktebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

Memenuhi

Peta lampiran RKTUPHHK-HTI 2013 dibuat oleh PT Meranti Sembada dan ditandatangani oleh Ir. Widyarsono (Direktur Utama); diperiksa oleh Kepala Bidang Perencanaan Hutan Ir. Sri Suwanto, MS. NIP. 19670416 199803 1 002 diketahui oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Pehutanan Sosial M.J. Riza, SE., MM. NIP. 19590507 199103 1 004 dan disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Sipet Hermanto. NIP. 19600303 198901 1 004. Peta lampiran RKTUPHHK-HTI 2014 digambar oleh PT Meranti Sembada dan ditandatangani oleh Ir. Widyarsono (Direktur Utama); diperiksa oleh Kepala Bidang Perencanaan Hutan Gunawan Angkat, SH., S.Hut..,Msi. NIP. 19591214 198303 1 009 dan disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Sipet Hermanto. NIP. 19600303 198901 1 004. Posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.

K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a.

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya

EQI-F103.1.0/20120126

Memenuhi

Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT Pada Hutan Produksi Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009 s/d 2018 PT MERANTI SEMBADA dipenuhi seluruhnya.

Halaman 5 dari 16

Kriteria/Indikator/Verifier b.

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatankayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Nilai


Memenuhi

Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan RKT UPHHK-HTI Tahun 2013, realisasi untuk kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada lokasi penyiapan lahan sebagai berikut a. Pemanenan Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan seluas 325,70 Ha (60 %) dari 544,77 Ha (luasan yang direncanakan). b. Volume produksi dari hasil penyiapan lahan pada areal hutan alam bekas tebangan : - Kayu Bulat sejumlah 9.512,01 M3 ( 60 % ) dari 15.654,95 M3 (Volume yang direncanakan); - Kayu Bulat Kecil sejumlah 0 M3 ( 0 % ) dari 252,65 M3 (Volume yang direncanakan).

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan

EQI-F103.1.0/20120126

Memenuhi

 Hasil verifikasi dokumen menunjuk kan bahwa Realisasi LHP periode bulan Maret 2014 s/d Februari 2015 adalah : LHP Tanaman nihil, LHP Kayu Bulat sebesar 886 batang dengan volume 4.706,38 M3, LHP Kayu Bulat Sedang 703 Batang dengan Volume 1.638,15 M3.  Laporan Hasil Penebangan (LHP) dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang berasal dari Auditee, serta telah diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.  Petugas pembuat dan pejabat pengesah LHP yang bertugas di auditee adalah sebagai berikut:  Pembuat LP-KHP PT MSB adalah:  Atas nama : Indra Wahyudi Ganis PHPLPKB/01070-12/PKB-R/XVIII/2014 Nomor Reg. PLHP Reg.80/17/1702/MRS/IDW/KB/KBS/K BK masa berlaku sampai dengan 7 Mei 2015. Penetapan dan pengangkatan petugas ditetapkan berdasar kan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.2.108/439/Dishut tanggal 26 Mei 2014.  Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) PT MSB adalah: Halaman 6 dari 16


Nilai

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi  Marlon Uhayo dengan nomor register 05/17/1702/MRSM/DST/P2LHP berlaku sampai dengan 7 Mei 2015.  Ihwan dengan nomor register 10/17/1702/ MRSM/IWN/P2LHP berlaku sampai dengan 7 Mei 2015. yang disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.2.221/440/Dishut tanggal 26 Mei 2014. Untuk mengetahui kesesuaian antara fisik kayu dengan LHP Kayu Bulat (KB), dilakukan uji petik untuk LMKB dilakukan antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu di TPK Antara/Logpond Pangkuraya yang terletak di Kec. Teweh Tengah dengan sample sebanyak 100 batang, dari hasil uji petik tersebut tidak terdapat perbedaan jenis kayu, hanya perbedaan pengukuran diameter dan panjang kayu dengan selisih volume sebesar 0,57%.  Dari TPn menuju TPK Antara kayu diangkut menggunakan Logging Truck disertai Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan lampirannya diterbitkan oleh P2SKSKB di TPK Hutan sebagai dokumen yang akan menyertai kayu untuk diangkut menuju TPK antara/Logpond.  Untuk pengiriman kayu dari TPK antara/Logpond ke Industri ke PT Surya Satrya Timur di Banjarmasin dan PT Mandiri Timber Pratama Semarang, Auditee menggunakan FA-KB yang diterbitkan oleh petugas perusahaan yaitu petugas Penerbit FA-KB. Kayu dari TPK Antara/Logpond dimilirkan ke Industri menggunakan rakit atau tongkang disertai dengan dokumen FAKB.  Untuk mengetahui keterlacakan kayu dan kesesuaian antara SKSHH dan dokumen stock kayu di TPK Hutan, Auditor melakukan uji petik terhadap dokumen SKSKB dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat di TPK Hutan. Hasil Uji Petik pada sebagian dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) secara acak pada Nomor Seri : DG 1585059 sampai dengan Nomor Seri DG 1585137 tanggal 02–17 Januari 2015, menunjukan kesesuaian dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada TPK Hutan Nomor : 76/LMKB-HPHTI.MS/II/2015 bulan Januari 2015.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK-HA EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 7 dari 16


Nilai


a. PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Not applicable

Auditee merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable. (NA)

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Not applicable

Sesuai dengan penjelasan di verifier 3.1.3 a verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable. (NA)

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi

Hasil pemeriksaan dokumen SKSKH periode bulan Maret 2014 sampai Februari 2015, Auditee hanya melakukan penebangan pada areal hutan alam, sehingga dokumen yang digunakan untuk pengankutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara (Logpond) menggunakan dokumen SKSKB yang disetai Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat (RDKB), Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Berita Acara Pemeriksaan SKSKB. Realisasi penggunaan dokumen SKSKB dari TPK Hutan ke TPK Antara Pangkuraya periode bulan Maret 2014 sd Februari 2015 adalah :  SKSKB No. DG 1582047 - DG 1582049 dan SKSKB No. DG 1585021 - DG 1585058 diterbitkan tanggal 11 s/d 16 Desember 2014 dengan jumlah volume 2,176,92 .  SKSKB No. DG 1585059-DG 1585137 diterbitkan tanggal 2 s/d 17 Januari 2015 dengan jumlah volume 4.167.61 M3. Dokumen FAKB dari TPK Antara ke Industri dilengkapi dengan rekapitulasi daftar kayu bulat untuk kayu bulat dan daftar kayu bulat. Realisasi penggunaan FAKB periode bulan Maret 2014 sd Februari 2015 terdiri dari FAKB No. Seri PT.MSb.A.002068 Tanggal 21 Maret 2014 dengan volume 5.477,61 M3, FAKB No. Seri PT.MSb.A.002069 Tanggal 31 Maret 2014 dengan volume 3.089,911 M3, FA-KB No Seri: Msb.1.17.A.004001 Tanggal 23 Februari 2015 dengan volume 3.138,75 M3 dan FA-KB Nomor Seri Msb.1.17.A.004002 Tanggal 26 Februari 2015 dengan volume 2.810,61 M3. Hasil veriifikasi dokumen SKSKB diterbitkan oleh P2SKSKB atas nama Basrin, SP. No Reg. 02/17/1702/MRSM/BIN/P2SKSKB, sedangkan FAKB diterbitkan oleh penerbit FAKB atas nama Hadi Suharso, SP. No. Reg. 00791-12/PKB-R/XVIII/2013. Dokumen SKSKB dimatikan oleh P3KB atas nama Helmiadi Nomor Register : 08/17/1702/ MRSM/ HMI/P3KB. Pengangkatan dan penetapan Pejabat

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 8 dari 16


Nilai

Ringkasan Justifikasi Penerbit SKSKB berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.2.222/443/Dishut tanggal 26 Mei 2014. Pengangkatan dan penetapan Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.2.223/443/ Dishut tanggal 26 Mei 2014.

K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

Memenuhi

 Hasil verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH DR Auditee dalam rentang waktu bulan Maret 2014 sampai dengan Februari 2015 menunjukkan ketersediaan di lapangan. Dalam rentang waktu tersebut SPP PSDH telah terbit 1 set SPP PSDH yaitu Nomor : 1221114, sedangkan DR terbit 1 Set SPP DR. Nomor : 121 1114. SPP PSDH-DR dibuat oleh pejabat penagih dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Jawami, S. Hut No. Reg 01/Dishutbun/PSDH-DR/2014 berdasarkan Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporah Hasil Penebangan (P2LHP.  Terdapat SPP Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor 191114 dan 011214 di buat oleh pejabat penagih dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tas nama Jawami, S. Hut, MP. No. Reg 01/Dishutbun/ PSDH-DR/2014.  Untuk tarif pembayaran PSDH-DR sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 12 tanggal 14 Februari 2014 dan Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.  Realisasi pembayaran PSDH periode bulan Maret 2014 sampai dengan Februari 2015 dengan volume produksi sebesar 6.344,53 M³ pembayaran PSDH adalah Rp. 465.289.910,- dan pembayaran DR adalah US$ 102.687.21.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

 PSDH

EQI-F103.1.0/20120126

telah

disetorkan

melalui

Halaman 9 dari 16


Nilai

Ringkasan Justifikasi Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH, No Rek 102-0004204001 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti validasi dari pihak Bank, sedangkan DR telah disetorkan melalui Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR, No Rek 1020004819717 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti validasi dari pihak Bank.  Realisasi pembayaran PSDH dan DR PT Meranti Sembada periode bulan Maret 2014 sampai dengan Februari 2015 dengan volume produksi sebesar 6.344,53 M³ adalah pembayaran PSDH adalah Rp. 465.289.910,- dan pembayaran DR adalah US$ 102.687,21.  Bukti setor dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta S. Parman dan telah divalidasi oleh petugas. Nama pengirim yang tercantum pada bukti setor adalah atas nama PT Meranti Sembada dengan jumlah setoran Rp. 465.289.910,- (untuk PSDH) dan US$ 102.687,21. (untuk DR) pada tanggal 27 November 2014 No Ref. 1702D02HRSM1411.  Terdapat bukti setor dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta S. Parman atas SPP Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor 191114 dan telah divalidasi oleh petugas. Nama pengirim yang tercantum pada bukti setor adalah atas nama PT Meranti Sembada dengan jumlah setoran Rp. 1.756.769.435 pada tanggal 27 November 2014 No Ref. 1702D02HRSM1411 ditujukan pada nomor rekening 102-0-005 361 917 atas nama RBPMK PNBP Ganti Rugi Nilai Tegakan Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.  Terdapat bukti setor dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta S. Parman atas SPP Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor 011214 dan telah divalidasi oleh petugas. Nama pengirim yang tercantum pada bukti setor adalah atas nama PT Meranti Sembada dengan jumlah setoran Rp. 642.600.000,- pada tanggal 10 Desember 2014 No Ref. 170800HRSM1412 ditujukan pada nomor rekening 102-0-005 361 917 atas nama RBPMK PNBP Ganti Rugi Nilai Tegakan Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 10 dari 16


Nilai


c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi

Pembayaran DR dan PSDH untuk LHP bulan November 2014 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif. Pembayaran PSDH : tarif yang digunakan berdasarkan Permenhut No. P. 68/MenhutII/2014 (Harga Patokan) yaitu : Kelompok Meranti KB Rp. 76.000,00 Kelompok Meranti KBS Rp. 73.000,00 Kelompok Meranti KBK Rp. 31.000,00 Kelompok Rimba Campuran KB Rp. 45.000,00 • Kelompok Rimba Campuran KBS Rp. 43.000,00 • Kelompok Rimba Campuran KBK Rp. 31.000,00 • Kelompok Indah Dua Rp.150.000,00 • Kayu Merbau Rp.180.000,00 Pembayaran DR : tarif yang digunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 : • Kelompok Meranti KB USD. 16,5 • Kelompok Meranti KBS USD. 16 • Kelompok Meranti KBK USD. 4 • Kelompok Rimba Campuran KB USD 13,5 • Kelompok Rimba Campuran KBS USD. 13 • Kelompok Rimba Campuran KBK USD. 4 • Kelompok Indah Dua USD. 18 • Kayu Merbau USD. 16 • • • •

Sedangkan Pembayaran PNT : tarif yang digunakan berdasarkan Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2014 (Harga Patokan) yaitu : • Kelompok Meranti KB Rp. 397.250,00 • Kelompok Meranti KBS Rp. 376.000,00 • Kelompok Rimba Campuran KB Rp. 141.250,00 • Kelompok Rimba Campuran KBS Rp. 129.000,00 • Kelompok Indah Rp.753.000,00 K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Memenuhi

Auditee memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 345/UPP/ PKAPT/2/2013 tanggal 12 Februari 2013. PKAPT berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2018.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin EQI-F103.1.0/20120126

Memenuhi

Tugboat, tongkang dan kapal motor yang digunakan oleh PT Meranti Sembada untuk mengangkut kayu ke tempat tujuan Halaman 11 dari 16

Kriteria/Indikator/Verifier yang sah

Verifier 3.4.1:

Nilai

Ringkasan Justifikasi sebagaimana yang tercantum dalam FAKB, memiliki ijin yang sah dan kapal tersebut berbendera Indonesia, berdasarkan surat keterangan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Pulang Pisau Wilayah Kerja Rangga Ilung Surat Ijin Bergerak Nomor : KL.208/218/II/WLK.RIL-15 tanggal 09 Februari 2015. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Barito Utara memberikan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan Nomor : 551.3.31/586/DISHUBKOMINFO/2014 tanggal 10 November 2014 kepada TB. Gelora Barito tanda selar GT.40/KS.0044BU, yang menyatakan bahwa TB. Gelora Barito memenuhi persyaratan keselamatan untuk berlayar di perairan daratan Provinsi Kalimantan Tengah/Selatan. berlaku sampai tanggal 10 November 2015.

Memenuhi

Hasil verifikasi di lapangan auditee telah menggunakan tanda V-Legal pada bontos kayu bulat yang dikirim atau di jual ke Industri.

Implementasi Tanda V-Legal

P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Memenuhi

Auditee telah memiliki Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Surat Nomor : 125/DJ-VI/AMDAL/97 pada tanggal 24 September 1997, perihal tentang Persetujuan Dokumen AMDAL untuk HPHTITrans PT Meranti Sembada di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dan ditandatangani oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/ Ketua Komisi Ir. Soemarsono (NIP: 080019732). Dokumen AMDAL Auditee terdiri dari: a. b. c. d. e.

Laporan utama Analisis Dampak Lingkungan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Lampiran Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 12 dari 16

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

Dokumen RKL/RPL tersedia dilapangan dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Surat Nomor : 125/DJ-VI/AMDAL/97 pada tanggal 24 September 1997. Dokumen RKL/RPL sudah mengacu pada dokumen AMDAL.

Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi

Pada saat kegiatan verifikasi pada tanggal 7 sampai dengan 10 Maret 2015, Auditee belum bisa menunjukan bukti tertulis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial di wilayah kerjanya, sehingga Auditor mengeluarkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan verifier ini sementara dianggap tidak memenuhi. Pada tanggal 19 Maret 2015, Auditor telah menerima dokumen kelengkapan dari Auditee berupa dokumen Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester 1 dan 2 tahun 2014. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh tanggal 18 Maret 2015 dengan nomor surat : 026/MMS/III/2015 dan terdapat bukti tanda terima berupa tanda tangan dan cap petugas BLH. Hasil observasi lapangan diketahui bahwa kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Auditee yaitu: 1. Kegiatan Terhadap hidro-orologi termasuk sarana dan prasarana pemantauannya (fisik-kimia). Dalam areal kerja Auditee terdapat pegukuran curah hujan dan Plot pengambilan sampel air sungai Tarjan dan Sungai Oiy. Auditee juga telah melakukan penataan sempadan sungai yang melintasi areal Auditee. Sedangkan untuk pemantauan fisika-kimia tanah belum dilakukan pihak auditee. 2. Pencemaran Di dalam Areal Auditee terdapat Izin Usaha Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk produksi Batubara, maka dampak lingkungan yang ditimbulkan cukup besar. 3. Satwa liar dan tumbuhan dilindungi Hasil observasi lapangan terkait dengan kegiatan inventarisasi terkait dengan satwa liar dan tanaman dilindungi telah

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 13 dari 16


Nilai

Ringkasan Justifikasi dilakukan oleh pihak Auditee. 4. Peningkatan dampak sosial Dampak positif dari segi sosial yaitu Auditee telah membuka akses jalan dari dan menuju Camp, maka terbukanya lapangan kerja bagi penduduk lokal setempat, terdapat santunan/fee kepada masyarakat untuk pembagunan Desa, serta melibatkan masyarakat dalam rencana buka RKT dimana proses ritualnya dipimpin oleh Ketua Adat masyarakat setempat. 5. Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. Dari hasil observasi lapangan dan wawancara diketahui bahwa belum terdapat system pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. Sedangkan untuk sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan yang dijumpai dilapangan berupa pembangunan menara api dan Papan himbauan yang dipasang di lapangan.

P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

Auditee telah memiliki Standar Operasional (SOP) terkait dengan K3 terdapat dalam Pedoman Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP tersebut diantaranya: - SOP Inspeksi K3 MS-SOP-12.01-2012 Rev.00 tanggal 2 Januari 2012. - SOP Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan Kerja MS-SOP-12.02-IK-2012.Rev.00 tanggal 2 Januari 2012. - SOP Penyediaan dan Perawatan Alat K3 MS-SOP-12.02-IK-2012. Rev 00 tanggal 2 Januari 2012 - SOP Safety Induction dan Orientasi Kerja MS-SOP-12.04-IK-2012 Rev.00 tanggal 2 Januari 2012 - SOP Pemantauan Bahan Berbahaya Beracun MS-SOP-12.05-2012. Rev.00 Auditee juga telah memiliki penanggung jawab K3 (Suparjo).

b. Ketersediaan Peralatan K3

EQI-F103.1.0/20120126

Memenuhi

Di dalam menjalankan aktifitasnya, Auditee telah memiliki peralatan K3 yang disediakan untuk melindungi karyawannya terhadap Halaman 14 dari 16


c. Catatan kecelakaan kerja

Nilai

Ringkasan Justifikasi kecelakaan kerja. Hasil pengecekan kondisi peralatan K3 Auditee, tersedia beberapa peralatan K3 dalam kondisi masih baik, namun jumlahnya masih kurang.

Memenuhi

Auditee telah memiliki Catatan setiap kejadian kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin/ bulanan dan disampaikan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Pelaporan tersebut dibuktikan dengan suratsurat perihal Laporan Bulanan P2K3 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi dan diterima oleh staff Dinas dengan menandatangani surat tersebut dengan mencantumkan nama, tanggal diterima dan stample basah. Selama periode bulan Maret 2014 sampai Februari 2015 tidak terdapat kejadian/insiden kecelakaan kerja. (Nihil) Tersedia upaya Auditee untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dengan cara pemasangan rambu-rambu/himbauan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Memenuhi

Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, tetapi tersedia surat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang, yang dibuat tanggal 30 Januari 2013 ditandatangani oleh Direktur Utama

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

EQI-F103.1.0/20120126

Memenuhi

Auditee telah mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara Nomor : KEP.222A/HI-WAS/III/SOSNA KERTRANS/2012, yang masa berlakunya telah habis. Tetapi Auditee sudah mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan dengan nomor surat: 019/DIR-MS/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara dan telah diterima dan ditanda tangani oleh petugas tanggal 26 Februari 2015. Halaman 15 dari 16


Nilai


5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

EQI-F103.1.0/20120126

Memenuhi

Berdasar data karyawan terakhir yang disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Barito Utara dengan nomor surat 022/HRMS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 diketahui bahwa jumlah karyawan 22 orang terdiri dari 10 orang karyawan tetap, 3 orang (Honorer) dan 9 orang (harian lepas) Dari daftar karyawan tersebut diketahui bahwa tidak terdapat karyawan dibawah usia kerja. (di bawah 18 tahun) Hasil wawancara dengan beberapa karyawan baik yang berada di kantor (staff) maupun yang ada di lokasi (Camp) tidak terdapat karyawan yang usianya di bawah 18 tahun.

Halaman 16 dari 16

2015, tanggal 06 April 2015

Recommend Documents