KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 08 / Kep-Pimp / 2015 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2010-2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Menimbang
:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 / SB / 2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2010-2015, maka perlu menetapkan pimpinan dan anggota pembahasan dari panitia khusus tersebut; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (6) Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2010-2015. Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang
Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
5.
6.
7.
8.
9.
Memperhatikan :
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporanj Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5/SB/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2010-2015. 2. Rapat Internal Anggota Pansus Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2010-2015.
MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Menetapkan pimpinan dan anggota panitia khusus Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2010-2015 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera ini.
Ditetapkan di : P a d a n g Pada tanggal : 15 April 2015 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Ketua,
Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Ir. H. ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA
DARMAWI, B.Sc
Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 08 / Kep.Pimp/ 2015 TANGGAL : 15 April 2015
PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2010-2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
NAMA H. SAIDAL MASFIYUDDIN, SH MURDANI, SE, MM Dra. ARMIATI AFRIZAL, SH Drs. H. ARISTO MUNANDAR ASRUL TANJUNG. S.Ag DARMAN SAHLADI, SE, MM SABAR AS, S.Ag HIDAYAT, SS SABRANA, SE JASMA JUNI Dt. GADANG, SE H. BUKHARI Dt. TUO, SE Drs. ISWANDI LATIEF, MM H. DARMON, S.Ag, MM YULFADRI NURDIN, SH H. MARTIAS TANJUNG, S.Ag ZALMAN ZAUNIT, S.Sos H. SULTANI, S.Pt, M.Si H. MOCHKLASIN, S.Si DR. RISNALDI, S.Ag, MM Drs. H. MARLIS, MM ALBERT HENDRA LUKMAN, SE
23. RIZANTO ALGAMAR
FRAKSI
JABATAN
F. P Golkar F. P. NasDem F. P HANURA F. P Golkar F. P Golkar F. P. Demokrat F. P. Demokrat F. P. Demokrat F. P Gerindra F. P Gerindra F. P Gerindra F. PAN F. PAN F. PAN F. PPP F. PPP F. PPP F. PKS F. PKS F. P. NasDem F. P HANURA F.P. GABUNGAN (PDI P, PBB,PKB) F.P. GABUNGAN (PDI P, PBB,PKB)
KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Ketua,
Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Ir. H. ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA
DARMAWI, B.Sc
Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si
