20/10/2015
Prinsip ”Money Follows Function”
PROSES DAN MEKANISME PENGALIHAN ASET DAERAH BAGI PENYELENGGARAAN URUSAN KESBANGPOL DI DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat didanai dari Psl 282 (1) UU 23/2014
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2015
APBN
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari
APBD
Psl 282 (1) UU 23/2014
Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
2
PERMENDAGRI 52 TAHUN 2015 PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2016
Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Untuk itu, dalam rangka menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D), tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D.
Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan, pemerintah daerah menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) paling lambat 2 Oktober 2016 sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
1
20/10/2015
Selanjutnya, terhadap barang milik daerah yang akan diserahkan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpindahan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah sesuai maksud ketentuan tersebut di atas.
Dengan demikian, beralihnya kewenangan dan penganggaran dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
Dalam kaitan itu, prinsip penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pada APBD Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pengelolaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf k sesuai maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tidak dikenal dengan istilah “cut off” pada posisi tanggal 2 Oktober 2016 sebagai akibat pemberlakuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dana Transfer dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah antara lain DAU, DAK dan Dana Transfer Lainnya (Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD) pada tahun berkenaan tidak dapat dilakukan pengalihan/pemotongan (begitu saja) dari semula kewenangan Kabupaten/Kota (belanja 9 bulan) beralih kepada Pemerintah Provinsi (belanja 3 bulan), begitu pula halnya dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah, dimana alokasi anggaran dimaksud telah ditetapkan dengan Undang-Undang mengenai APBN maupun Peraturan Presiden mengenai alokasi dana transfer.
Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan/Kantor Kesbangpol dan/atau Biro/Bagian pada sekretariat daerah yang membidangi pemerintahan sebelum terbentuknya instansi vertikal yang membantu gubernur dan bupati/walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UU Nomor 23 Tahun 2014 dibantu oleh SKPD provinsi sampai dengan dibentuknya perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
8
2
20/10/2015
PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 PROLEGDA
MEI-2016
JUNI –JULI 2016
RKPD
KUA & PPAS
RPJMD
Penetapan Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Maret)
Pembahasan Pagu Indikatif Transfer Ke Daerah (JanuariFebruari) (1)
Penyampaian Pokok-pokok kebijakan fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro (Mei)
(2)
Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR dalam rangka penyusunan RAPBN (Juni)
(3)
(4)
EVALUASI
DES-2016
OKT-NOP 2016
AGUST-SEPT 2016
RAPBD
RKA-SKPD
PERDA APBD & PERKADA TTG PENJABARAN APBD
Penetapan UU APBN
Penetapan Alokasi Transfer Ke Daerah
JAN-DES 2017
JANUARI 2017
Perubahan UU APBN (April)
(November)
PELAKSANAAN PROG&KEG
DPA-SKPD
(NovemberDesember) (7)
Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN (16 Agustus)
Pembicaraan Tingkat I dengan DPR dalam rangka pembahasan RUU APBN (September– Oktober)
(8)
(5) (6)
Jadwal Penyusunan & Penetapan RAPBD NO
URAIAN
WAKTU
KET
Prinsip ”Money Follows Function”
A. KUA, PPA dan RAPBD 1.
Penyusunan RKPD
Akhir bulan Mei
2.
Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDH
Minggu I bulan Juni
3.
Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH Pertengahan bulan Juni ke DPRD
4.
KUA dan PPAS disepakati antara KDH Akhir bulan Juli & DPRD
5.
SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD
Awal bulan Agustus
1 minggu
6.
Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD
Mg I Agustus s/d Mg I Oktober
2 1/2 bulan
7.
Penyampaian RAPBD kpd DPRD
Minggu pertama bulan Oktober
2 bulan
8.
Pengambilan KDH)
9.
Hasil evaluasi RAPBD
Kep.Bersama
(DPRD
& Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan ( bulan Nopember)
1 bulan 3 minggu
Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat didanai dari Psl 282 (1) UU 23/2014
10.
APBN
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari
APBD
Psl 282 (1) UU 23/2014
15 hari kerja ( bulan Desember)
Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada Akhir Desember (31 Desember) ttg Penjabaran APBD sesuai dgn hasil evaluasi
Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
12
3
20/10/2015
Dasar Hukum... PENGELOLAAN BMD
TATA KELOLA BARANG MILIK DAERAH SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014
UU No. 17 Tahun 2003 (Keu. Negara)
1 2
UU No. 1 Tahun 2004 (Perbend. Negara)
PP Nomor 6/2006 dan PP Nomor 38/2008 (Pengelolaan BMN/BMD)
Permendagri No. 17/2007
Diganti dengan:
Tetap berlaku sepanjang tdk bertentangan atau belum diganti
BARANG MILIK DAERAH
PP Nomor 27/2014 (Pengelolaan BMN/BMD)
LINGKUP PENGELOLAAN BMD
Pasal 2 PP 27/2014
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 16
yg dibeli atau diperoleh atas beban APBD
Dilengkapi dgn dokumen pengadaan, BAST (disertai bukti kepemilikan yang sah)
Perolehan lainnya yang sah
1) Barang dr hibah/sumbangan atau sejenis. 2) Barang yg diperoleh sbg pelak. dr perjanjian/Kontrak 3) Barang yg diperoleh berdasarkan ketentuan Per-UU atau 4) Barang yg diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
PEMANFAATAN • Sewa • Pinjam Pakai • Kerjasama Pemanfaatan • Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna • Kerjasama Penyediaan Insfrastruktur
Tertib Pengelolaan
Strategic Asset Management
Tertib Hukum
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
PEMINDAHTANGANAN • Penjualan • Tukar Menukar • Hibah • Penyertaan Modal Pemerintah PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
Pengawasan/ pengendalian.
BERDASARKAN ASAS FUNGSIONAL , KEPASTIAN HUKUM, TRANSPARANSI, EFISIENSI, AKUNTABILITAS, DAN KEPASTIAN NILAI Pasal 3 PP 27/2014
4
20/10/2015
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014
• • • • • • • • • • • • •
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB (PENAMBAHAN SESUAI PP 27/2014)
KEPALADAERAH
SEKRETARIS DAERAH
• Menetapkan Pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD. (sebelumnya ditetapkan oleh Sekda); • Menyetujui usul Pemindahtangan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD; • Menyetujui Usul Pemanfaatan BMD dalam bentuk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD; Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupatu/Walikota atau DPRD.
PENGGUNA BARANG Mengajukan usul pemusnahan dan pemindahtanganan BMD.
PP 27 TAHUN 2014
PERMENDAGRI 17 TAHUN 2007 •
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN PENGADAAN PENYIMPANAN DAN PENYALURAN PENGGUNAAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN PENGAMANAN PEMELIHARAAN PENILAIAN PENGHAPUSAN PEMINDAHTANGANAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBIAYAAN TGR
• • • • • • • • • • •
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN PENGADAAN PENGGUNAAN PEMANFAATAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN PENILAIAN PEMINDAHTANGANAN PEMUSNAHAN PENGHAPUSAN PENATAUSAHAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PERENCANAAN KEBUTUHAN PERENCANAAN PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
PENGADAAN PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
PEMELIHARAAN
WAKTU PELAKSANAAN • Dapat dilakukan 1 (satu) Tahun dan dapat 3 (tiga) Tahun.
PEMINDAHTANGANAN PEMANFAATAN PENGHAPUSAN Tambahan sesuai PP 27/2014
5
20/10/2015
PENGADAAN
STATUS PENGGUNAAN
EFISIEN
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
EFEKTIF
PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
TRANSPARAN DAN TERBUKA
BERSAING
ADIL
AKUNTABEL
Tidak dilakukan, terhadap: 1. Barang Persediaan; 2. Konstruksi dalam pengerjaan; atau 3. Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. 4. Barang milik daerah lainnya, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
TATA CARA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD
DAPAT DIDELEGASIKAN
PP 27 Tahun 2014
SEKRETARIS DAERAH UNTUK SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN KONDISI TERTENTU
PEMANFAATAN
PP 27/2014 Dioperasikan Pihak Lain
Untuk penyelenggaraan Tusi SKPD
SK Penetapan Status
KEPALA DAERAH
PENGELOLA BMD
Meneliti Laporan
Menunjang TUPOKSI
Melaporkan (disertai usulan penggunaan)
PENGGUNA
•
PRINSIP UMUM PEMANFAATAN BMD
Penggunaan Sementara: digunakan oleh pengguna lainnya: dalam jangka waktu tertentu; Persetujuan KDH Tanpa merubah status penggunaan
1
Pengguna ke Pengguna Lainnya
2
Dialihkan status penggunaan kepada Pengguna Barang lainnya (antar SKPD) dengan persetujuan KDH Pengalihan Status Inisiatif Kepala Daerah
3
PP 27/2014
• Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan Barang Milik Daerah, tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
• Mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain secara tidak sah.
terlebih dahulu memberitahu kepada pengguna
6
20/10/2015
PEMANFAATAN
PEMANFAATAN •
(SEWA) •
BENTUK PEMANFAATAN PP 6/2006 & PP 38/2008
KSP
KSP
BGS
PP 27 Tahun 2014
5 (LIMA) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG LEBIH DARI 5 (LIMA) TAHUN, UNTUK: KSPI KEG. KARAKTERISTIK TERTENTU YG MEMERLUKAN SEWA >5THN DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANGUNDANG
5 (LIMA) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG
BGS •
PP 27 Tahun 2014
PEMBAYARAN
PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
BSG
•
JANGKA WAKTU SEWA
PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
PINJAM PAKAI
SEWA
PINJAM PAKAI
SEWA
PP 27/2014
KSPI
BSG
SEKALIGUS TUNAI DILAKUKAN 2 (DUA) HARI SEBELUM TANDA TANGAN PERJANJIAN DIKECUALIKAN PENYETORAN UANG SEWA UTK KSPI SECARA BERTAHAP
BULANAN ATAU TAHUNAN SEKALIGUS ATAU BERKALA
PEMANFAATAN
PEMANFAATAN
(PINJAM PAKAI)
(KERJASAMA PEMANFAATAN) •
JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI
PEMILIHAN MITRA PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
PP 27 Tahun 2014
TENDER MIN. 3 PESERTA:
PP 27 Tahun 2014 PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
2 (DUA) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG
5 (LIMA) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG 1 (SATU) KALI
Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
TENDER MIN. 5 PESERTA: Kecuali hal-hal khusus dilakukan penunjukkan langsung, meliputi: a. Kebun Binatang b. Pelabuhan laut/udara c. Pengelolaan limbah d. Pendidikan dan sarana olahraga
Kecuali hal-hal khusus dilakukan penunjukkan langsung, meliputi: a. Barang dengan spesifikasi tertentu sesuai Undang-Undang b. Tingkat kompleksitas tinggi c. Barang yang dikerjasamakan dalam investasi berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara d. Barang lain yang ditetapkan KDH
7
20/10/2015
•
PEMANFAATAN
PEMANFAATAN
(KERJASAMA PEMANFAATAN)
(BGS/BSG) •
JANGKA WAKTU KERJASAMA PEMANFAATAN
PEMILIHAN MITRA BGS/BSG PP 27 Tahun 2014
PP 27 Tahun 2014
PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
30 (TIGA PULUH) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG
PP 27 THN 2014
30 (TIGA PULUH) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG 50 (LIMA PULUH) TAHUN UNTUK KSPI DAN DAPAT DIPERPANJANG
TENDER MIN. 3 PESERTA:
TENDER MIN. 5 PESERTA Diumumkan 2x, apabila <5 peserta, selanjutnya penunjukkan langsung/ pemilihan langsung.
PP 27 THN 2014
PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
PEMANFAATAN (KSPI)
PENGAMANAN PP 27 Tahun 2014 PP 27 Tahun 2014
PEMERINTAH Jangka Waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang; Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan Per-UU-an; Pembagian kelebihan keuntungan disetor ke Kasda; Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan ditetapkan oleh KDH; Mitra KSPI menyerahkan obyek KSPI dan barang hasil KSPI pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI; Barang hasil KSPI menjadi BMD sejak diserahkan kpd Pemda sesuai Perjanjian.
BADAN USAHA PT
PENYIMPANAN BUKTI KEPEMILIKAN BMD
PENGAMANAN BUKTI KEPEMILIKAN BMD
PENGAMANAN ADMINISTRASI PENGAMANAN FISIK PENGAMANAN HUKUM
BUMN BUMD
SEKRETARIS DAERAH/ PENGELOLA BARANG
KOPERASI
8
20/10/2015
PENILAIAN •
PENILAIAN •
TUJUAN PENILAIAN PP 27 Tahun 2014
Neraca Pemda Pemanfaatan (Kecuali Pinjam Pakai) Pemindatanganan (Kecuali Hibah)
PELAKSANA PENILAIAN PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENILAI INTERNAL
PENILAI EKSTERNAL
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENILAI INTERNAL
PENILAI EKSTERNAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Neraca Pemda Pemanfaatan Pemindatanganan
PENILAI PEMERINTAH
PEMINDAHTANGANAN
PENILAI PUBLIK
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TIM YG DIBENTUK OLEH KDH
PENILAI
PEMINDAHTANGANAN (TANAH DAN/ATAU BANGUNAN)
(BENTUK PEMINDAHTANGAN) Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) PP 27/2014
PENJUALAN
Tidak Diperlukan utk penyelenggaraan Pemerintah Daerah
TUKAR MENUKAR SK PENETAPAN KDH
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PERMOHONAN PERSETUJUAN
HIBAH PENYERTAAN MODAL
DPRD
TANPA PERSETUJUAN DPRD
SDH TDK SESUAI DGN TATA RUANG
DANA UTK PEMBANGUNAN PENGGANTI SUDAH ADA
UTK PEGAWAI NEGERI SIPIL
UTK KEPENTINGAN UMUM
DIKUASAI NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN/ATAU BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YG JIKA STATUS KEPEMILIKANYA DIPERTAHANKAN TIDAL LAYAK SCR EKONOMIS.
9
20/10/2015
PEMINDAHTANGANAN (SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN)
PEMINDAHTANGANAN (PENJUALAN)
PEMINDAHTANGAN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN < 5 MILIAR
PEMINDAHTANGAN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN > 5 MILIAR
Pasal 59 ayat (1) PP 27/2014
Pasal 59 ayat (2) PP 27/2014
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang Penjualan Barang Milik Daerah, dilakukan dalam rangka:
PELAKSANA
PELAKSANA
GUBERNUR/BUPATI/WA GUBERNUR/BUPATI/WA LIKOTA PENGELOLA LIKOTABARANG
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
Sebagai pelaksanaan Ketentuan UndangUndang
PENGELOLA BARANG
PERSETUJUAN
PERSETUJUAN
GUB/BUPATI/WALIKOTA
Lebih menguntungkan Pemerintah Daerah
DPRD
PEMINDAHTANGANAN (PENJUALAN)
PEMINDAHTANGANAN PENJUALAN (SESUAI PP 27/2014)
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang Penjualan Barang Milik Daerah, dilakukan dalam rangka:
Sebagai pelaksanaan Ketentuan UndangUndang Lebih menguntungkan Pemerintah Daerah
Untuk Optimalisasi Berlebih tidak digunakan utk kepentingan Tugas & Fungsi
PELAKSANAAN PENJUALAN PENGELOLA BARANG
PERSETUJUAN
KEPALA DAERAH
LELANG Bersifat Terbuka untuk umum Penawaran harga tertulis/lisan Pengumuman lelang Dihadapan Pejabat Lelang
Untuk Optimalisasi Berlebih tidak digunakan utk kepentingan Tugas & Fungsi
Kecuali Bersifat Khusus (Mis. Rumah Gol III) BMD lainnya yg ditetapkan KDH
Nilai Penjualan BMD dilakukan dng Memperhitungkan Faktor Penyesuaian Disampaikan
KEPALA DAERAH
10
20/10/2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Terima Kasih
DR. HENDRIWAN, MH, MSi. Kasubdit Badan Layanan Umum Daerah
Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah KEMENTERIAN DALAM NEGERI
HP. 0812 110 3633 Kantor. 021. 3501282
[email protected] 42
11
