RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 23/PUU-XIII/2015 Perincian Nominal dalam Undang-Undang APBN 2015 I. PEMOHON Dr. Aji Sofyan Effendi, S.E., M.Si. Hasanuddin Rahman Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn. II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: -
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan,“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
-
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya besifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”;
-
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
1
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Para Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia khusunya penduduk Kalimantan Timur
yang merasa/berpotensi mengalami kerugian dengan
diberlakukannya UU APBN 2015 karena Undang-Undang a quo tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang cukup bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan di daerah lainnya, sebab tidak ada perincian pendistribusian Dana Alokasi Umum sebagai sumber dana untuk pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Apabila sumber dana pembayaran gaji seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur bersumber dan diambil dari pos lain dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur maka akan merugikan dan mengorbankan rencana pembangunan sektor lain. V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA MATERIIL Norma yang dimohonkan pengujian yaitu: Pasal 4 ayat (11) UU APBN 2015 “Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014”; Pasal 5 ayat (7) UU APBN 2015 “Rincian PNBP Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014”; Pasal 6 UU APBN 2015 “Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.256.313.518.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)”;
2
Pasal 8 ayat (5) UU APBN 2015 “Rincian Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014”; Pasal 12 UU APBN 2015 “Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014”; Pasal 17 ayat (3) UU APBN 2015 Rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014; Pasal 18 ayat (4) UU APBN 2015 Rincian Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014; B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. -
Pasal 23 ayat (1) “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”
-
Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
3
-
Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
-
Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
-
Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 6, Pasal 8 ayat (5), Pasal 12, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UU APBN 2015 akan berarti bahwa nominal atau angka-angka rupiah yang tertuang dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 18 UU APBN 2015 adalah tidak berdasar, karena tidak disebutkan dasar perolehan nominal atau angka-angka rupiah tersebut, padahal Pemohon yakin bahwa nominal atau angka-angka rupiah tersebut merupakan
hasil
dari
perkalian,
pembagian,
penjumlahan,
dan/atau
pengurangan yang bersumber dari pos-pos dan atau nomenklatur yang lazim dalam suatu penyusunan anggaran; 2. Tidak adanya perincian terhadap nominal atau angka-angka rupiah yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 18 UU APBN 2015 maka akan sangat berpotensi terjadi kesalahan dalam
pendistribusiannya
kepada
(daerah-daerah)
yang
berhak
menerimanya; 3. Dengan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersumber dari pos lain dalam APBD tersebut akan berakibat terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah Provinsi Kalimantan Timur yang masih sangat minim dan terkebelakang, sebagai akibat beralihnya dana yang seharusnya 4
dipergunakan untuk belanja pembangunan akhirnya dipergunakan untuk belanja rutin/pegawai. VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya: 1.1.
Menyatakan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 6, Pasal 8 ayat (5), Pasal 12, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
1.2.
Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (11) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 menjadi: Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.
1.3.
Mengubah ketentuanPasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 menjadi : Rincian PNBP Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
1.4.
Mengubah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 menjadi: Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.256.313.518.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 5
1.5.
Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 menjadi: Rincian Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.
1.6.
Mengubah ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 menjadi: Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
1.7.
Mengubah ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 menjadi: Rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
1.8.
Mengubah ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 menjadi: Rincian Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).
6
