OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2013 TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menunjang tersedianya dana pembangunan perumahan yang lebih efektif dan efisien melalui pembiayaan sekunder perumahan, dan dalam rangka memberikan alternatif pilihan produk investasi bagi investor perlu dilakukan penerbitan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi di Pasar Modal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …. POJK.04/2013, tanggal ……… tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
‐ 2 ‐
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1
Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: a.
Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi yang selanjutnya disebut EBA-SP adalah Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas Kumpulan Piutang yang dimiliki bersama oleh sejumlah pemegang EBA-SP.
b.
Penerbit adalah pihak yang melakukan penerbitan EBA-SP dalam rangka sekuritisasi.
c.
Kumpulan Piutang adalah Aset Keuangan yang telah dibeli oleh Penerbit dari Kreditur Asal.
d.
EBA-SP Arus Kas Tetap adalah EBA-SP yang memberikan pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat utang.
e.
EBA-SP Arus Kas Tidak Tetap adalah EBA-SP yang memberikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat ekuitas.
f.
Aset Keuangan adalah piutang yang diperoleh Kreditur Asal dari penerbitan Kredit Pemilikan Rumah, termasuk hak agunan yang melekat padanya.
g.
Kreditur Asal (Originator) adalah setiap bank atau lembaga keuangan yang mempunyai dan menjual Aset Keuangan dalam rangka sekuritisasi.
h.
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang diterbitkan oleh Kreditur Asal untuk membeli rumah siap huni.
i.
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Penerbit dalam rangka Penawaran Umum EBASP.
j.
Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran EBA-SP yang dilakukan oleh Penerbit untuk menjual EBA-SP kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
k.
Dokumen Keterbukaan adalah dokumen yang memuat Informasi atau Fakta Material dan dibuat oleh Penerbit, serta diberikan kepada setiap pemodal sebelum yang bersangkutan menjadi pemegang EBA-SP.
l.
Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga EBA-SP dan/atau keputusan pemodal, pemegang EBA-SP, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
m.
Dokumen Transaksi adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk mendukung kegiatan penerbitan EBA-SP, seperti perjanjian perwaliamanatan, perjanjian penyediaan jasa, dan perjanjian penitipan.
‐ 3 ‐
n.
Penyedia Jasa (Servicer) adalah Pihak yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, melakukan tindakan awal berupa peringatan atau hal-hal lain karena debitur terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya, melakukan negosiasi, menyelesaikan tuntutan terhadap debitur dan jasa lain yang ditetapkan dalam perjanjian penyediaan jasa.
o.
Sarana Peningkatan Kredit adalah sarana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan nilai Kumpulan Piutang dan/atau surat berharga dalam transaksi sekuritisasi, seperti: 1)
subordinasi dari kelas EBA-SP tertentu terhadap kelas EBA-SP lainnya dalam satu penerbitan EBA-SP yang sama;
2)
Letter of Credit (L/C);
3)
dana jaminan;
4)
asuransi;
5)
jaminan atas tingkat bunga;
6)
jaminan atas tersedianya likuiditas pada jatuh tempo;
7)
jaminan atas pembayaran pajak; atau
8)
“swap” atas tingkat bunga atau atas nilai tukar mata uang asing. Pasal 2
(1)
EBA-SP dapat ditawarkan melalui Penawaran Umum.
(2)
Penawaran Umum EBA-SP oleh Penerbit hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran EBA-SP yang disampaikan oleh Penerbit dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 3
Dalam hal EBA-SP tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, maka Penerbit tidak diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun wajib menyampaikan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya EBA-SP, sebagai berikut: a.
Dokumen Keterbukaan EBA-SP;
b.
Dokumen Transaksi EBA-SP; dan
c.
spesimen sertifikat EBA-SP. Pasal 4
Pihak yang dapat melakukan penerbitan EBA-SP adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah);
b.
memiliki paling sedikit 2 (dua) orang direktur, dimana paling kurang 1 (satu) orang direktur memiliki keahlian dan/atau pengalaman di bidang sekuritisasi atau memiliki sertifikat kecakapan di bidang pengelolaan investasi;
‐ 4 ‐
c.
memiliki pegawai yang memiliki sertifikat kecakapan di bidang analisa KPR dan/atau pengalaman kerja paling kurang 3 (tiga) tahun di bidang analisa KPR; dan
d.
memiliki tenaga pemasaran yang sekurang-kurangnya memiliki sertifikat kecakapan di bidang Pasar Modal. Pasal 5
EBA-SP wajib diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 6 Kumpulan Piutang yang membentuk portofolio EBA-SP diperoleh Penerbit dari Kreditur Asal melalui pembelian putus/lepas atas Aset Keuangan. Pasal 7 Pembelian Aset Keuangan oleh Penerbit dari Kreditur Asal setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari total Aset Keuangan Kreditur Asal. Pasal 8 Kumpulan Piutang yang membentuk portofolio EBA-SP wajib disimpan di Bank Kustodian dan dicatatkan atas nama Wali Amanat untuk kepentingan pemegang EBA-SP. Pasal 9 (1)
Penerbit dilarang memiliki hubungan Afiliasi dengan Kreditur Asal, Bank Kustodian, dan Wali Amanat kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung.
(2)
Kreditur Asal dilarang memiliki hubungan Afiliasi dengan Bank Kustodian dan Wali Amanat kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)
Penerbit dapat menunjuk pihak yang sama untuk melakukan fungsi sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat.
(4)
Dalam hal Penerbit menunjuk pihak yang sama untuk bertindak sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat, maka di dalam Dokumen Transaksi wajib ditegaskan bahwa pihak tersebut wajib mempunyai sistem pengendalian interen yang memastikan adanya pemisahan fungsi (segregation of duties) antara fungsi sebagai Bank Kustodian dan sebagai Wali Amanat seperti pemisahan unit kerja, pejabat, dan pegawai bank yang menjalankan kegiatan fungsi Bank Kustodian dengan yang menjalankan fungsi Wali Amanat. Pasal 10
Pemodal wajib menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima dan membaca Dokumen Keterbukaan EBA-SP, sebelum membeli EBASP dimaksud.
‐ 5 ‐
Pasal 11 Setiap penerbitan EBA-SP wajib diberi nama dan nama tersebut harus sama dengan nama Penerbit, didahului dengan kata-kata “EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI” dan nomor yang diberikan oleh Penerbit, dengan ketentuan bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu kelas EBA-SP tertentu, maka wajib disebutkan masing-masing kelas dengan huruf kapital dan ditambah uraian yang menjelaskan masing-masing kelas EBA-SP tersebut misalnya uraian tentang EBA-SP Arus Kas Tetap atau EBA-SP Arus Kas Tidak Tetap. Pasal 12 (1)
EBA-SP dapat diterbitkan dalam bentuk warkat (script) atau tanpa warkat (scripless).
(2)
Bukti kepemilikan EBA-SP yang diterbitkan dalam bentuk warkat (script) adalah berupa sertifikat kepemilikan EBA-SP yang memuat paling kurang:
(3)
a.
nama EBA-SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 peraturan ini;
b.
nama pemegang atau pemilik EBA-SP, jika EBA–SP diterbitkan dalam bentuk atas nama (aan tonder);
c.
keterangan singkat mengenai EBA-SP, seperti total nilai pokok EBA-SP, kelas EBA SP, tingkat suku bunga (jika EBA-SP Arus Kas Tidak Tetap), jatuh tempo, dan jadual pembayaran EBA-SP;
d.
nama dan alamat Penerbit;
e.
nama Bank Kustodian;
f.
nama Wali Amanat; dan
g.
nama Biro Administrasi Efek (jika ada).
Bukti kepemilikan EBA-SP yang diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (scripless) adalah berupa surat konfirmasi kepemilikan rekening EBA–SP yang diterbitkan oleh Bank Kustodian yang memuat paling kurang: a.
nama EBA-SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 peraturan ini;
b.
nama pemilik rekening EBA-SP;
c.
nilai nominal EBA-SP; dan
d.
nama Kustodian. BAB II PEDOMAN PENERBITAN Bagian Kesatu Pernyataan Pendaftaran Pasal 13
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum EBA-SP diajukan oleh Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan Formulir Nomor lampiran 1 peraturan ini dalam rangkap 2 (dua) dilampiri dokumen sebagai berikut :
‐ 6 ‐
a.
rancangan akhir Prospektus (diberi meterai dan ditandatangani para Pihak);
b.
Dokumen Transaksi;
c.
contoh sertifikat EBA-SP;
d.
pendapat hukum (legal opinion);
e.
pendapat Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi jual putus atas Aset Keuangan; dan
f.
dokumen yang memuat hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 14
Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 peraturan ini tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa : a.
Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap dengan menggunakan formulir nomor ... lampiran 2 peraturan ini; atau
b.
Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif dengan menggunakan formulir nomor ... lampiran 3 peraturan ini. Pasal 15
(1)
Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke-45 (keempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)
Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Penerbit.
(3)
Dalam hal Penerbit menyampaikan perubahan atau tambahan informasi, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.
(4)
Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat informasi tambahan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bagian Kedua Prospektus Pasal 16
(1)
Prospektus EBA-SP wajib mencakup semua rincian Informasi dan Fakta Material mengenai EBA-SP, disamping keterangan yang secara khusus dipersyaratkan dalam peraturan ini.
(2)
Prospektus dilarang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat Informasi atau Fakta Material yang dibutuhkan, agar Informasi yang termuat dalam Prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
(3)
Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif.
‐ 7 ‐
(4)
Penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.
(5)
Fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus.
(6)
Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.
(7)
Pengungkapan Informasi atau Fakta Material, penggunaan foto, diagram, dan/atau tabel pada Prospektus dilarang memberikan gambaran yang menyesatkan. Pasal 17
Prospektus EBA-SP sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut : a.
informasi yang harus dimuat atau diungkapkan pada bagian luar kulit Prospektus: 1)
nama lengkap EBA-SP;
2)
nama, alamat, nomor telepon/faksimili kantor Penerbit, Bank Kustodian, dan Wali Amanat (termasuk: logo dan kotak pos (jika ada)), serta nama Kreditur Asal;
3)
tanggal efektif;
4)
masa penawaran;
5)
tanggal penjatahan;
6)
tanggal pengembalian uang pemesanan (jika ada);
7)
tanggal penyerahan bukti kepemilikan EBA-SP (jika ada);
8)
nama Penyedia Jasa (Servicer) dan Penata Sekuritisasi (arranger);
9)
nama penjamin (guarantor) (jika ada);
10) nama Bursa Efek dan tanggal pencatatan yang direncanakan (jika ada); 11) penjelasan singkat mengenai Kumpulan Piutang; 12) jumlah, harga, dan kelas EBA-SP; 13) keterangan singkat tentang hak-hak pemegang EBA-SP; 14) nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada); 15) hasil pemeringkatan EBA-SP dari perusahaan pemeringkat Efek yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan; 16) tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan; 17) pernyataan berikut dicetak dalam huruf besar: OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM; 18) pernyataan Penerbit dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada) dicetak dalam huruf besar sebagai berikut :
‐ 8 ‐
PENERBIT DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI; 19) pernyataan singkat yang dicetak dalam huruf besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai faktor risiko Efek yang ditawarkan. b.
daftar isi;
c.
keterangan singkat tentang hal-hal terpenting mengenai EBA-SP disertai referensi dengan menyebutkan bab di Prospektus di mana terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai hal dimaksud;
d.
informasi mengenai EBA-SP, antara lain : 1)
ada atau tidaknya kelas-kelas EBA-SP dengan hak berbeda, dimana pembedaan tersebut dapat didasarkan pada hal-hal seperti: a)
urutan dan jadual pembayaran kepada pemegang EBA-SP;
b)
kelas-kelas dari EBA-SP;
c)
penetapan pembayaran atas kelas EBA-SP tertentu yang berasal dari bunga atau dari arus kas lainnya;
d)
penetapan pembayaran atas kelas EBA-SP tertentu yang berasal dari pinjaman pokok;
e)
penetapan pembayaran yang dipercepat atas kelas EBA-SP tertentu karena adanya kondisi tertentu;
f)
penetapan pembayaran atas kelas EBA-SP tertentu sehubungan dengan perubahan acuan tingkat bunga, seperti BI rate dan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR); dan
g)
penetapan tingkat jaminan atas kelas EBA-SP tertentu atau prioritas hak atas arus kas dari EBA-SP.
2)
ketentuan pengalihan EBA-SP dari kelas tertentu kepada Pihak lain;
3)
ketentuan tentang pelunasan EBA-SP, termasuk jika ada pembagian aset keuangan kepada beberapa atau semua kelas EBA-SP, pada saat jatuh tempo atau dalam kondisi tertentu;
4)
ada atau tidak adanya: a)
asuransi atau jaminan atas Kumpulan Piutang yang membentuk EBA-SP atas berbagai macam risiko, seperti risiko kredit;
b)
jaminan atas EBA-SP dari Pihak ketiga; dan
c)
Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement).
5)
informasi mengenai Kumpulan Piutang, mencakup rata-rata tertimbang jatuh tempo Kumpulan Piutang dan kemungkinan pembayaran sebelum jatuh tempo atas Kumpulan Piutang dalam portofolio EBA-SP;
6)
ketentuan mengenai penempatan dana hasil koleksi dari Kumpulan Piutang dan dana lainnya yang belum dibayarkan kepada pemegang EBA-SP, jika ada;
7)
ketentuan pelaporan kepada pemegang EBA-SP; dan
8)
uraian metode penjatahan EBA-SP (jika ada);
‐ 9 ‐
e.
informasi tentang Kreditur Asal yang berkaitan dengan Aset Keuangan Kreditur Asal disertai dengan data tingkat kolektibilitas Aset-Aset keuangan dimaksud;
f.
informasi mengenai Penerbit, antara lain: keterangan singkat mengenai Penerbit, pengalaman Penerbit, dan Pihak yang terafiliasi dengan Penerbit;
g.
informasi mengenai Bank Kustodian, antara lain: keterangan singkat mengenai Bank Kustodian, pengalaman Bank Kustodian, dan Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian;
h.
informasi mengenai Wali Amanat, antara lain: keterangan singkat mengenai Wali Amanat, pengalaman Wali Amanat, dan Pihak yang terafiliasi dengan Wali Amanat;
i.
informasi mengenai Kreditur Asal, antara lain: keterangan singkat mengenai Kreditur Asal, pengalaman Kreditur Asal, dan Pihak yang terafiliasi dengan Kreditur Asal;
j.
informasi tentang Kreditur Asal yang berkaitan dengan aset keuangan dalam portofolio EBA-SP disertai dengan data tingkat kolektibilitas aset-aset keuangan tersebut;
k.
informasi mengenai Penyedia Jasa, antara lain: keterangan singkat mengenai Penyedia Jasa, pengalaman Penyedia Jasa, dan Pihak yang terafiliasi dengan Penyedia Jasa;
l.
perpajakan yang berkaitan dengan EBA-SP termasuk perpajakan bagi pemodal baik dari dalam maupun luar negeri;
m.
hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
n.
pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, antara lain meliputi keabsahan perjanjian yang berkaitan dengan EBA-SP;
o.
nama, alamat, dan tanggung jawab Penyedia Jasa, Perusahaan Pemeringkat Efek dan Biro Administrasi Efek (jika ada);
p.
faktor risiko antara lain :
q.
r.
Efek
yang
telah
1)
risiko likuiditas dan risiko pasar EBA-SP;
2)
risiko nilai tukar mata uang dan risiko suku bunga (jika ada);
3)
risiko kredit atas Kumpulan Piutang portofolio EBA-SP;
4)
risiko pelunasan dipercepat (prepayment) Kumpulan Piutang portofolio Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi sebelum jatuh tempo;
5)
risiko operasional dalam pelaksanaan Kustodian, dan Penyedia Jasa; dan
6)
risiko yang berkaitan dengan segi hukum;
hak-hak pemegang memperoleh:
EBA-SP
termasuk
kegiatan
antara
lain
Penerbit,
hak-hak
Bank
untuk
1)
laporan keuangan atas EBA-SP secara periodik;
2)
informasi mengenai pajak yang dipungut dari pemegang EBA-SP; dan
3)
pembayaran terkait EBA-SP;
tata cara dan persyaratan pemesanan EBA-SP.
‐ 10 ‐
Bagian Ketiga Kewajiban Penerbit, Bank Kustodian dan Wali Amanat Pasal 18 Penerbit EBA-SP wajib: a.
melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin untuk mengembangkan likuiditas EBA-SP dan membantu pemegang EBA-SP untuk menjual EBA-SP nya;
b.
bertindak dengan cermat dan bersikap profesional terkait dengan kepentingan pemegang EBA-SP termasuk dalam meneliti Kreditur Asal, Aset Keuangan yang akan dibeli, aspek hukum dan perpajakan, dan hal lain dalam proses strukturisasi EBA-SP;
c.
bertanggung jawab atas keterbukaan dan kebenaran atas Informasi atau Fakta Material tentang EBA-SP, sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Keterbukaan terkait EBA-SP dan dalam Pernyataan Pendaftaran apabila EBA-SP tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum;
d.
menunjuk Wali Amanat untuk mewakili kepentingan pemegang EBA-SP dan Bank Kustodian untuk melakukan penitipan dan penatausahaan sekuritisasi;
e.
menunjuk Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan EBA-SP;
f.
memastikan Bank Kustodian dan Wali Amanat melaksanakan tugas dan kewajibannya terkait EBA-SP;
g.
menyelenggarakan rapat umum pemegang EBA-SP dalam hal diperlukan penggantian Wali Amanat;
h.
membeli Aset Keuangan dari Kreditur Asal untuk disimpan di Bank Kustodian dan dicatatkan atas nama Wali Amanat yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan pemegang EBA-SP;
i.
melakukan tindakan lainnya yang penting dan relevan terkait EBA-SP sesuai Dokumen Transaksi. Pasal 19
(1)
Penerbit berwenang mengganti Bank Kustodian.
(2)
Penerbit wajib mencantumkan ketentuan penggantian Bank Kustodian di dalam Dokumen Transaksi. Pasal 20
Bank Kustodian wajib : a.
menginformasikan kepada Pemegang EBA-SP setiap bulan: 1)
total nilai pokok EBA-SP;
2)
laporan atas Kumpulan Piutang yang mendukung masing-masing kelas EBA-SP;
3)
rata-rata tertimbang jatuh tempo Kumpulan Piutang portofolio EBA-SP; dan
‐ 11 ‐
4)
jumlah tunggakan pembayaran atas Kumpulan Piutang portofolio EBASP;
paling lambat pada tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya jatuh pada hari libur maka laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya; b.
mendaftarkan Hak Tanggungan yang melekat pada Kumpulan Piutang atas nama Wali Amanat;
c.
melaksanakan Penitipan Kolektif dan penyimpanan atas seluruh dokumen yang berkaitan dengan EBA-SP;
d.
melaksanakan penyimpanan dana atau hasil koleksi atas Kumpulan Piutang dari Penyedia Jasa;
e.
menerima Kumpulan Piutang portofolio EBA-SP;
f.
mendistribusikan hasil koleksi Kumpulan Piutang kepada para pemegang EBA-SP sesuai Dokumen Transaksi;
g.
melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan EBA-SP, termasuk mencatat Kumpulan Piutang portofolio EBA-SP atas nama Wali Amanat untuk kepentingan pemegang EBA-SP;
h.
membuat dan menyimpan daftar pemegang EBA-SP dan mencatat perpindahan kepemilikan EBA-SP atau menunjuk pihak lain untuk melakukan kegiatan tersebut berdasarkan Dokumen Transaksi;
i.
memisahkan harta kekayaan EBA-SP dari harta kekayaan Bank Kustodian dan/atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;
j.
memenuhi instruksi Penerbit sesuai ketentuan dalam Dokumen Transaksi; dan
k.
melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan portofolio EBA-SP sesuai dengan Dokumen Transaksi. Pasal 21
Wali Amanat wajib: a.
mewakili kepentingan pemegang EBA-SP di dalam dan di luar pengadilan sesuai Dokumen Transaksi;
b.
bertindak cepat dan efektif untuk kepentingan pemegang EBA-SP;
c.
menunjuk Penyedia Jasa, termasuk penggantinya (jika ada);
d.
menunjuk agen pembayar;
e.
melakukan eksekusi atas agunan atau menunjuk Penyedia Jasa untuk melakukan eksekusi atas agunan untuk kepentingan pemegang EBA-SP;
f.
melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan hal-hal yang bertentangan dengan Dokumen Transaksi; dan
g.
melakukan Transaksi.
tindakan
penting
dan
relevan
sesuai
dengan
Dokumen
‐ 12 ‐
BAB III Kewajiban Pelaporan Pasal 22 Penerbit EBA-SP wajib melaporkan hasil penjualan EBA-SP yang ditawarkan melalui Penawaran Umum setiap 15 (lima belas) hari kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan Penawaran Umum selesai. Pasal 23 Penerbit EBA-SP wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada publik atau masyarakat mengenai Informasi atau Fakta Material terkait EBA-SP paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya Informasi atau Fakta Material tersebut. Pasal 24 Penerbit EBA-SP wajib melaporkan penggantian Bank Kustodian kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah penggantian disertai alasan penggantian Bank Kustodian tersebut. Pasal 25 Penerbit EBA-SP wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan keuangan tahunan EBA-SP disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim paling lambat akhir bulan ketiga sejak tanggal laporan keuangan. Pasal 26 Bank Kustodian wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan: a.
total nilai pokok EBA-SP;
b.
laporan atas Kumpulan Piutang yang mendukung masing-masing kelas EBA-SP;
c.
rata-rata tertimbang jatuh tempo Kumpulan Piutang portofolio EBA-SP; dan
d.
jumlah tunggakan pembayaran atas Kumpulan Piutang portofolio EBA-SP
paling lambat pada tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya jatuh pada hari libur maka laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. Pasal 27 Dalam hal Bank Kustodian menerima instruksi dari Penerbit yang bertentangan dengan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya atas EBA-SP, maka Bank Kustodian wajib : a.
melaporkan instruksi Keuangan; dan
tersebut
secara
tertulis
kepada
Otoritas
Jasa
b.
melaksanakan instruksi tersebut hanya jika ada persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
‐ 13 ‐
BAB IV Ketentuan Penutup Pasal 28 Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2013
Desember
KEPALA EKSEKUTIF PASAR MODAL, OTORITAS JASA KEUANGAN
NURHAIDA
‐ 14 ‐
LAMPIRAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR ...../POJK.04/2013 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI
‐ 15 ‐
LAMPIRAN 1 Peraturan Nomor : ....... FORMULIR NOMOR: .......-.. Nomor
:
....................
........, ...................2013
Lampiran
:
....................
Perihal
: Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi ..... (nama) KEPADA Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta
Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi ... (nama), sejumlah ................ dengan nilai sejumlah Rp. ................................. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: I.
Penerbit
1.
Nama
:
2.
Alamat
:
3.
Nomor dan Tanggal Akta Pendirian Berikut perubahan anggaran dasar :
4.
Nomor dan Tanggal persetujuan Menteri Kehakiman
5.
Nomor dan Tanggal pengumuman dalam Berita Negara Indonesia
6.
: :
Nomor dan Tanggal izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan
:
7.
Nomor Pokok Wajib Pajak
:
8.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
9.
Daftar nama pegawai yang memiliki sertifikat kecakapan di bidang analisa KPR dan/atau pengalaman kerja paling kurang 3 (tiga) tahun di bidang analisa KPR
10.
Daftar nama tenaga pemasaran yang memiliki sertifikat kecakapan di
‐ 16 ‐
bidang Pasar Modal II.
Bank Kustodian
1.
Nama
2.
Alamat
3.
Nomor dan Tanggal Akta Pendirian Berikut perubahan anggaran dasar :
4.
Nomor dan Tanggal persetujuan Menteri Kehakiman
5.
:
Nomor dan Tanggal pengumuman dalam Berita Negara Indonesia
6.
:
:
Nomor dan Tanggal izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan
:
7.
Nomor Pokok Wajib Pajak
:
8.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
III.
Wali Amanat
1.
Nama
:
2.
Alamat
:
3.
Nomor dan Tanggal Akta Pendirian Berikut perubahan anggaran dasar :
4.
Nomor dan Tanggal persetujuan Menteri Kehakiman
5.
Nomor dan Tanggal pengumuman dalam Berita Negara Indonesia
6.
: :
Nomor dan Tanggal izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan
:
7.
Nomor Pokok Wajib Pajak
:
8.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
IV.
Kreditur Asal
1.
Nama
:
2.
Alamat
:
3.
Nomor Pokok Wajib Pajak
:
V.
Akuntan
1.
Nama
:
2.
Alamat
:
3.
Nomor Pokok Wajib Pajak
:
4.
Nomor pendaftaran di OJK
:
VI.
Konsultan Hukum
‐ 17 ‐
1.
Nama
:
2.
Alamat
:
3.
Nomor Pokok Wajib Pajak
:
4.
Nomor pendaftaran di OJK
VII.
Notaris
1.
Nama
:
2.
Alamat
:
3.
Nomor Pokok Wajib Pajak
:
4.
Nomor pendaftaran di OJK
VIII. Penyedia Jasa 1.
Nama
:
2.
Alamat
:
3.
Nomor Pokok Wajib Pajak
:
IX.
Biro Administrasi Efek (jika ada)
1.
Nama
:
2.
Alamat
:
3.
Nomor Pokok Wajib Pajak
:
4.
Nomor pendaftaran di OJK
:
X.
Penjamin Emisi Efek (jika ada)
1.
Nama
:
2.
Alamat
:
3.
Nomor Pokok Wajib Pajak
:
4.
Nomor pendaftaran di OJK
:
XI.
Perusahaan Pemeringkat Efek (jika ada)
1.
Nama
:
2.
Alamat
:
3.
Nomor Pokok Wajib Pajak
:
4.
Nomor pendaftaran di OJK
:
XII.
Daftar dokumen yang dilampirkan
1.
Rancangan akhir Prospektus (diberi meterai dan ditandatangani para Pihak);
2.
Dokumen Transaksi;
3.
Contoh sertifikat EBA-SP;
4.
Pendapat hukum (legal opinion);
5.
Pendapat Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai
‐ 18 ‐
transaksi jual putus atas Aset Keuangan; dan 6.
Dokumen yang memuat hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN. Penerbit, Materai .............. (Nama Lengkap)
‐ 19 ‐
LAMPIRAN 2 Peraturan Nomor : ....... FORMULIR NOMOR: .......-.. Nomor
:
....................
........, ...................2013
Lampiran
:
....................
Perihal
:
Perubahan dan atau Tambahan Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi ..... (nama) KEPADA Yth. ............. di ...........
Menunjuk surat Saudara Nomor: ........... tanggal .......... perihal .........., dengan ini diberitahukan bahwa setelah diadakan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset ........(nama), maka Saudara diminta untuk menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: 1.
2.
Perubahan yang perlu dilaksanakan adalah: a.
..........................................;
b.
..........................................;
Tambahan Informasi yang wajib disampaikan adalah: a.
..........................................;
b.
..........................................;
Sebelum hal-hal di atas dipenuhi, Pernyataan Pendaftaran Saudara belum dapat dinyatakan menjadi efektif. Demikian agar Saudara maklum.
Direktur Pengelolaan Investasi,
........................... (nama jelas)
‐ 20 ‐
LAMPIRAN 3 Peraturan Nomor : ....... FORMULIR NOMOR: .......-.. Nomor
:
....................
........, ...................2013
Lampiran
:
....................
Perihal
:
Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi ..... (nama)
KEPADA Yth. ............................. di............. Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor: ........... tanggal .......... perihal .........., serta revisi kelengkapan dokumen yang telah disampaikan surat Nomor ..........., tanggal ............, dan setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif. Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengessahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam Penyataan Pendaftaran tersebut di atas. Otoritas Jasa Keuangan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
........................... (nama jelas) Tembusan: 1.
Ketua Dewan Komisioner;
2.
Deputi Pengawas Pasar Modal I;
3.
Deputi Pengawas Pasar Modal II;
‐ 21 ‐ 4.
Para Direktur di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan;
5.
Sdr. Direksi PT.... (Bank Kustodian, Wali Amanat, Kreditur Asal)
