PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.13/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBN
TIM SOSIALISASI DAN ASISTENSI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Standar Biaya dlm Penyusunan RKAKL BIAYA PROGRAM BIAYA KEGIATAN
Volume Output berkorelasi scr tdk langsung dgn total biaya: Biaya Output = total biaya komponen
BIAYA KEGIATAN
BIAYA OUTPUT
Volume Output berkorelasi Langsung dgn total biaya : Biaya Output = Vol x Sat Biaya/Indeks
BIAYA OUTPUT
REMUNERASI KOMPONEN KOMPONEN BIAYA KOMPONEN
BIAYA KOMPONEN KOMPONEN KOMPONEN (Vol X Indeks)
Cost Center Cost Center Cost Center (Vol X Indeks) (Vol X Indeks) (Vol X Indeks)
Gaji Pokok Tunj Struktural/Fungs PP/KEPPRES Tunj Kinerja Ijin Prinsip Honorarium Tetap Menkeu
HSBGN
SBK
Dinas Cipta Karya
SBM HSBJ
PMK STANDAR BIAYA
SETARA STANDAR BIAYA
Pemda
CFO
Standar Biaya dlm Penyusunan RKAKL •Standar Kesesuaian •Tidak Standar Formal Material
COO
Kebijakan SB Penggunaan SB Penelitian ROCAN
Reviu APIP
RKAKL/DIPA PELAKSANAAN DIPA
Penelaahan DJA
Auditor •Internal •Eksternal
RUANG LINGKUP Persiapan
Pelaksanaan
Perencanaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Penyerahan Hasil
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung termasuk untuk biaya administrasi dan pengelolaan serta biaya sosialisasi. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan biaya jasa penilai. 4
PENGATURAN BIAYA Besaran satuan biaya operasional dan biaya Pendukung mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya
Pengaturan Biaya
Dalam hal jenis dan besaran satuan biaya yang digunakan tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, penggunaan satuan biayanya harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dikecualikan untuk honorarium dan/atau fasilitas yang menambah penghasilan dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran, kepatutan, efisiensi, dan efektifitas
BESARAN BIAYA lanjutan BESARAN BIAYA Besaran biaya inventarisasi dan identifikasi untuk kegiatan pada tahap pelaksanaan untuk: a) pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi; b) pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan c) identifikasi inventarisasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengacu pada • Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dan • Peraturan Menteri Keuangan tentang Indeks dalam rangka penghitungan penetapan Tarif Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional
PENGATURAN BIAYA PENGATURAN BIAYA Lampiran II PMK Nomor 13/PMK.02/2013 Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat perseratus) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut : s.d Rp10 miliar Di atas Rp10 miliar s.d Rp15 miliar Di atas Rp15 miliar s.d Rp30 miliar Di atas Rp30 miliar s.d Rp55 miliar Di atas Rp55 miliar s.d Rp105 miliar Di atas Rp105 miliar
= (4 % X Rp10 miliar )
=
Maks Rp400 juta
=
(Biaya s.d Rp10 miliar sebelumnya) + ( 3% X Rp5 miliar)
=
Maks Rp450 juta
=
(Biaya s.d Rp15 miliar sebelumnya) + ( 2% X Rp15 miliar)
=
Maks Rp850 juta
=
(Biaya s.d Rp30 miliar sebelumnya) + ( 1% X Rp25 miliar)
=
Maks Rp1,100 miliar
=
(Biaya s.d Rp55 miliar sebelumnya) + ( 0,50% X Rp50 miliar)
=
Maks Rp1,350 miliar
=
(Biaya s.d Rp105 miliar sebelumnya) + ( 0,25% X Rp100 miliar)
=
Maks Rp1,600 miliar
Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi 7
PEMBENTUKAN TIM TIM PEMBENTUKAN Melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak keberatan, melakukan kajian, dan membuat rekomendasi diterima/tolak keberatan (Dibentuk oleh Gubernur)
mendukung kelancaran proses pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah (dibentuk oleh Kepala BPN)
Tim Kajian Keberatan
Tim Persiapan Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan. (Dibentuk oleh Gubernur)
Pelaksana Pengadaan Tanah
Tim Penyeleng garaan
Satuan Tugas
membantu pelaksanaan pengadaan tanah (dibentuk oleh Kepala BPN)
HONORARIUM TIM lanjutan Lampiran III PMK Nomor 13/PMK.02/2013 NO URAIAN I. TIM PERSIAPAN/PELAKSANA PENGADAAN TANAH A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp10 Miliar 1. Ketua Merangkap Anggota
SATUAN
BESARAN
OB per Paket
Rp
1.600.000,-
2. Sekretaris Merangkap Anggota
OB per Paket
Rp
1.300.000,-
3. Anggota
OB per Paket
Rp
1.100.000,-
OB per Paket
Rp
800.000,-
OB per Paket
Rp
2.400.000,-
2. Sekretaris Merangkap Anggota
OB per Paket
Rp
1.900.000,-
3. Anggota
OB per Paket
Rp
1.600.000,-
OB per Paket
Rp
900.000,-
OB per Paket
Rp
3.700.000,-
2. Sekretaris Merangkap Anggota
OB per Paket
Rp
2.900.000,-
3. Anggota
OB per Paket
Rp
2.400.000,-
4. Sekretariat
OB per Paket
Rp
1.000.000,-
4. Sekretariat B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp10 Miliar s.d Rp50 Miliar 1. Ketua Merangkap Anggota
4. Sekretariat C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp50 Miliar 1. Ketua Merangkap Anggota
9 Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi
HONORARIUM TIM lanjutan D. HONORARIUM TIM lanjutan Lampiran III PMK Nomor 13/PMK.02/2013 … lanjutan NO URAIAN II. TIM KAJIAN 1. Ketua Merangkap Anggota 2. Sekretaris Merangkap Anggota 3. Anggota
III. SATGAS
SATUAN
BESARAN
Per Hasil Kajian
Rp
1.100.000,-
Rp
800.000,-
Per Hasil Kajian
Rp
750.000,-
Per Hasil Kajian Mengacu pada ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada BPN dan PMK tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada BPN, dan PMK tentang Ijin Penggunaan Layanan PNBP.
Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi 10
PEMBEBANAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN a. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada tahun anggaran berkenaan. b. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. c. Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11
MEKANISME MEKANISMEPEMBAYARAN PEMBAYARAN Dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d PMK Nomor 190/PMK.05/2012 diatur pembayaran pengadaan tanah melalui SPP-LS dilampiri dengan: 1. Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian (memuat paling sedikit nama penerima, besaran uang, dan nomor rekening penerima). 2. Foto copy bukti kepemilikan tanah.
3. Bukti pembayaran/kuitansi. 4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi. 5. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan.
12
MEKANISME PEMBAYARAN F. MEKANISME PEMBAYARAN lanjutan 6.
Pernyataan dari PN bahwa PN tsb dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa.
7.
Surat Dirjen Perbendaharaan/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening PN yang menampung uang titipan tsb merupakan rekening Pemerintah lainnya, dalam hal tanah sengketa.
8.
Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah.
9.
SSP PPh final atas pelepasan hak.
10. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan).
11. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangundangan.
13
PENGGUNAAN AKUN F. MEKANISME PEMBAYARAN lanjutan Penggunaan AKUN Belanja mengacu pada PMK Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) yaitu dalam akun 531 Belanja Modal Tanah yang terdiri dari: 531111 Allotment Belanja Modal Tanah 531112 Allotment Belanja Modal Pembebasan Tanah 531113 Allotment Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 531114 Allotment Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 531115 Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 531116 Allotment Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 531117 Allotment Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah Catatan: Tahap perencanaan dan tahap persiapan (termasuk honorarium Tim Persiapan) tidak termasuk dalam Belanja Modal karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. Honorarium Tim Persiapan masuk pada Akun 521213 Belanja Honor Output Kegiatan, sedangkan yang lainnya pada tahap perencanaan dan tahap persiapan Akun yang digunakan disesuaikan dengan peruntukannya. 14
H. HAL-HALHAL PENTINGPENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN Tahap Perencanaan : 1. Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan pihak eksternal 2. Mempedomani satuan biaya yang ditetapkan dalam PMK 3. Mencantumkan alokasi anggaran yang diperlukan Tahap Persiapan: 1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Provinsi) setempat untuk pembentukan Tim 2. Mempedomani satuan biaya yang ditetapkan dalam PMK Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil: 1. Melakukan koordinasi dengan BPN 2. Mempedomani satuan biaya yang ditetapkan dalam PMK 15
TERIMA KASIH TIM SOSIALISASI DAN ASISTENSI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
