MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN (Analisis Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh: HILDA ISRAA NIM : 1111048000034
KONSENTRASI HUKUM BISNIS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M
MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN (Analisis Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh: HILDA ISRAA NIM : 1111048000034
KONSENTRASI HUKUM BISNIS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M
i
ii
iii
ABSTRAK
Hilda Israa. NIM : 1111048000034. MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN(Analisis Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H/2015 M. x + 80 halaman+ 62 halaman lampiran. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dengan perjanjian kredit menggunakan jaminan atau agunan. Latar belakang penelitian ini adalah penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan oleh bank serta eksekusi benda yang dijaminkan jika terjadi cidera janji atau wanprestasi pada debitur, seperti kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg, dimana Debitur telah cidera janji dan merugikan pihak bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian library research, yang mengkaji berbagai dokumen terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Selanjutnya ada tigabahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pihak Bank telah melakukan penyelesaian kredit bermasalah dan melakukan eksekusi benda yang dijaminkan sesuai dengan Pasal 1155 KUH Perdata, Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) dan Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan. Putusan tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan Perjanjian Kredit dengan Jaminan.
Kata Kunci
: Kredit Bermasalah, Perjanjian Kredit, Eksekusi Jaminan
Pembimbing
: 1. Dra. Hafni Muchtar, SH., MH., MM. 2. Dedy Nursamsi, SH., M.Hum
Daftar Pustaka : Tahun 1979 s/d Tahun 2013
iv
KATA PENGANTAR
الر ِح ِيم ْ ِب َّ من َّ ِس ِم هللا ِ الر ْح Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan, bimbingan dan berkah dariNya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Tiada cipta karya yang dapat terlaksana melainkan atas petunjuk dariNya. Berkat rahmat dan ridho dariNya, penulis dapat mengenyam pendidikan sampai jenjang ini, dan akhirnya penulis sampai pada saat yang membahagiakan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN (Analisis Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg)” Dalam penulisan dan penyelesaian ini tentu tidaklah mudah. Namun, segala hambatan menjadi ringan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. 2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Drs. Asep Syarifuddin Hidayat, SH., MH dan Abu Thamrin, SH., M.Hum 3. Pembimbing Skripsi Penulis, Ibu Hafni Muchtar, SH., MH., MM. dan Bapak Dedi Nursamsi, SH., M.Hum. Terima kasih telah bersedia menjadi
v
pembimbing dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran, perhatian, dan ketelitian memberikan masukan serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. 4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan tulus ikhlas, semoga ilmu pengetahuan yang diajarkan dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi penulis. 5. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda tercinta Alm. Hailir Manurung dan Ibunda tersayang Maghdalena Simamora. Terimakasih atas kasih sayang, motivasi, dukungan, doa, perhatian, ilmu pengetahuan, arti kedisiplinan, serta segala hal yang selalu diberikan dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri. Terima kasih atas Do’a – do’a yang selalu dipanjatkan, nasehat, serta semangat untuk terus menuntut ilmu. 6. Abang – abang dan Kakakku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis sampai dengan selesainya skripsi ini, khususnya Kakakku Annisaa Naba’a. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang telah kalian berikan. 7. Sahabat terbaik Penulis, Khoiriyah, yang telah menemani Penulis sejak dari Sekolah Dasar sampai dengan menemani Penulis dalam pendaftaran masuk UIN Jakarta. Terima kasih atas jasa dan kebaikanmu selama ini yang selalu memberikan dukungan dan selalu ada dalam keadaan apapun.
vi
8. Teman terbaik Penulis, Septiany Herman Susanto, Mutia Ulfah, Ismi Anggraini, Tisna Aditya Maulana, Rengga Mayjesta, M. Anbiya Yusuf, Satrio Senopati dan Cecep Hendrawan yang telah banyak memberi dukungan, support dan semangat kepada Penulis. Terima kasih untuk kalian semua, semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. 9. Vinsensius Fererius Antares Thomas yang telah banyak membantu Penulis dan menemani Penulis dalam penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, kasih sayang, serta waktu yang telah diberikan untuk Penulis. 10. Teman-teman seperjuangan penyusunan skripsi Rachmatsyah Akbar, Fanny Fatwati Putri, Tazkiatun Nafs Az Zahra, Novita Akria Putrid an yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan. 11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2011 khususnya Ilmu Hukum A, kepada Shinta, Tazkia, Chairunisa, Septiana, Ida, Fanny, Dhurifah, Endang, Sri, Ummu, Novita, yang telah mewarnai kehidupan dibangku perkuliahan selama delapan semester ini. Teman-teman Hukum Bisnis dan Kelembagaan Negara yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah banyak membantu penulis dan memberikan dukungan. 12. Teman – teman di BEM FSH 2013-1014, Ahmad Fauzi, SH, Ahmad Zakial Pajri Nas, Teguh Trisna Dewa, Maftuh, Afrita, Ghofur, Dzikri, Nur
vii
Mujahiddin, Hasbi, Waldan, Juliansyah, Sri, Fanny, Suci, Bunga, Eko dan pengurus yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya oleh Penulis satu per satu. Terima kasih atas kesempatannya menjadikan Penulis salah satu bagian dari setiap kegiatan yang banyak memberikan manfaat, ilmu pengetahuan, serta pengalaman yang sangat menginspirasi. 13. Teman-teman KKN Sagara, Ayas, Dani, Sulton, Soghi, Hakim, Muhyidin, Pram, Jali, Owi, Hadyan, Opitasari, Rosabella, Ayu, Ndu dan Anisa. Yang telah memberikan banyak kenangan selama KKN kepada penulis. Terima kasih untuk kalian semua. Atas seluruh bantuan dari semua pihak baik material maupun immaterial, Penulis berdoa semoga Allah SWT memberi balasan yang berlipat. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya Jakarta,23 September 2015
Hilda Israa
viii
DAFTAR ISI
PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................................
i
LEMBAR PENGESAHAN ..............................................................................
ii
LEMBAR PERNYATAAN .............................................................................. iii ABSTRAK ......................................................................................................... iv KATA PENGANTAR .......................................................................................
v
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..............................................................
1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah.............................................
6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................
7
D. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu ............................................
8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual ..............................................
9
F. Metode Penelitian ........................................................................ 12 G. Sistematika Penulisan .................................................................. 16 BAB II
HUBUNGAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT A. Tinjauan Umum Tentang Kredit ................................................. 18 1.
Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan ....................... 19
2.
Regulasi Bank Indonesia Terkait Pemberian Kredit ........... 22
3.
Prinsip Pemberian Kredit ..................................................... 25
4.
Wanprestasi Kredit .............................................................. 29
ix
B. Hubungan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit .............................. 30 1.
Jaminan Kredit ..................................................................... 32
2.
Dasar Hukum Jaminan ......................................................... 33
3.
Jaminan Kredit Sebagai Pengaman Pelunasan Kredit ......... 35
4.
Pengikatan Jaminan ............................................................. 36
BAB III PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DAN EKSEKUSINYA A. Kredit Bermasalah Dan Penyebabnya ........................................ 37 B. Kedudukan Kreditur Pemegang Benda Jaminan / Hak Tanggungan ................................................................................. 40 C. Mekanisme Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kartu Kredit Dengan Jaminan ..................................................... 42 D. Eksekusi Jaminan ........................................................................ 47 E. Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kredit Macet ........................... 48 BABIV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg A. PT Bank Central Asia Tbk .......................................................... 57 B. Posisi Kasus ................................................................................. 58 1. Pihak yang berperkara ........................................................... 58 2. Pertimbangan Hukum ............................................................ 63 3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg .................................................................................. 68
x
C. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Atau HT Atas Alasan Cidera Janji.............................................................................................. 72 BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................. 77 B. Saran ............................................................................................ 78
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 79 LAMPIRAN .......................................................................................................81
xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Mengenal dan
memahami bisnis perbankan di Indonesia merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari mengenal dan memahami perekonomian Indonesia. Sangat erat kaitannya antara kestabilan perbankan dengan kestabilan perekonomian, demikian pula sebaliknya. Dengan begitu, peran yang diemban oleh lembaga perbankan ini sedemikian besarnya sehingga sangat sulit bagi kita untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa didukung penuh oleh lembaga perbankan.1 Perbankan menurut Undang-Undang adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank: mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Pada saat ini, lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja, dan jasa lainnya.2
1
Augustinus Sipahutar, Mangasa. Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia (Jakarta : Gorga Media, 2007), h., 5 2 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h., 7
1
2
Salah satu produk perbankan adalah memberikan kredit, atau dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Dalam kegiatan bank melakukan pemberian kredit, sudah pasti akan terjadi suatu perjanjian kredit.3 Perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Apabila kreditur dan debitur telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditur berkewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitur tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.4 Sekarang ini hampir tidak ada satu kehidupan ekonomi yang tidak bersentuhan dengan bank, khususnya yang berkenaan dengan pendanaan usaha di bidang industri, perdagangan bahkan dibidang kehidupan rumah tangga biasa.5 Kegiatan pembangunan
di
bidang ekonomi
tentu membutuhkan
penyediaan modal yang besar. Demikian pula halnya dengan suatu usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi dalam upaya meningkatkan proses produksinya akan membutuhkan pendanaan seperti sebagai salah satu sumber dana yang diantaranya dalam bentuk penyediaan perkreditan. Dalam praktek perbankan untuk lebih mengamankan dana yang disalurkan bank (kreditur) kepada peminjam (debitur) diperlukan pengaman berupa jaminan. Adapun jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan tanah didasarkan pada 3
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis (Bandung : ALUMNI, 1994), h., 107 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia (Jakarta : Radja GrafIndo Perkasa, 2000), h., 2 5 Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum (Yogyakarta : Kanisius, 2003), h., 75 4
3
pertimbangan bahwa tanah paling aman dan mempunyai nilai ekonomi relatif tinggi. Jaminan hak tanggungan berupa tanah dianggap paling aman dan efektif karena mudahnya dalam mengidentifikasi obyek hak tanggungan, jelas dan pasti eksekusinya. Disamping itu, hutang yang dijamin dengan hak tanggungan harus dibayar terlebih dahulu dari tagihan lainnya dengan uang hasil pelelangan tanah yang menjadi obyek hak tanggungan.6 Hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit bersifat timbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Bagi Perbankan pemberian kredit kepada dunia usaha selalu mengandung resiko, namun selama kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik maka tidak akan terjadi perselisihan. Oleh karenanya untuk mengamankan pengembalian dana yang disalurkan perlu dilakukan pengikatan jaminan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah memberikan pengaman kepada kreditur dalam menyalurkan kredit kepada debitur, yakni dengan memberikan jaminan khusus Jaminan khusus berupa kebendaan yang diminta oleh bank dalam penyaluran kredit merupakan realisasi dari prinsip kehati-hatian perbankan (Prudential banking principle).7 Sehubungan dengan hal tersebut dalam Hukum Perdata dikenal dua jenis hak kebendaan berdasarkan sifatnya, yaitu hak kebendaan yang memberikan
6
Agus Yudha Hernoko, Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Perbankan Nasional (Surabaya : UNAIR, 1998), h.,7 7 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), h., 14
4
kenikmatan dan hak kebendaan yang memberikan jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan ini senantiasa tertuju pada benda orang lain, baik benda bergerak atau tidak bergerak.8 Fungsi jaminan kebendaan dalam suatu pinjaman hanya sebagai tambahan saja, bukan yang utama. Artinya, jika analisis kreditor menyatakan bahwa seorang debitur tidak dapat dipercaya, maka ketidak percayaan tersebut tidak dapat diganti dengan pemberian suatu jaminan utang.9 Oleh karena itu, peranan penting dari jaminan tersebut adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, apabila pihak peminjam (debitur) cidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Hal itu mungkin saja terjadi, karena tidak semua nasabah yang mendapatkan pinjaman dari bank dapat menggunakan dananya dengan benar dan berhasil. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah kemacetan, atau biasa disebut dengan kredit bermasalah/kredit macet. Kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit bermasalah itu sendiri risiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Hampir semua perbankan memiliki kredit bermasalah, bahkan dalam beberapa kasus, 8
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata, Hukum Benda (Yogyakarta : Liberty, 2000),
h., 96 9
Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta : Erlangga, 2013), h., 2
5
kredit bermasalah di Indonesia berakhir ke penutupan beberapa bank. Sebagai lembaga bisnis, perbankan harus meminimalisir kredit bermasalah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat ke perbankan akan tetap terjaga.10 Seperti kasus yang terjadi di Kupang, NTT pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 73/Pdt.G/ 2013 PN.Kpg terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah atau macet pada perjanjian kredit dengan jaminan oleh PT Bank Central Asia Tbk kepada Nasabahnya Irwan Marloanto yang sudah menunggak dalam pembayaran cicilan kreditnya kepada pihak BCA sehingga pihaknya mengirimkan surat teguran pembayaran pinjaman guna menyelesaikan kredit bermasalah/macet ini. Namun nasabah BCA tersebut, yakni Irwan tidak menggubris surat teguran tersebut. Sampai pada surat teguran pembayaran pinjaman yang ketiga tetap tidak ada itikad baik dari Irwan selaku debitur atau nasabah BCA untuk melunasi pinjaman yang sudah menunggak. Pihak BCA yang menyadari tidak adanya itikad baik dari debitur, akhirnya melakukan pengumuman pelelangan aset atas jaminan pinjaman yang di tangguhkan kepada BCA melalui Koran Pos Kupang. Irwan yang mengetahui pengumuman pelelangan aset jaminannya di Koran Pos Kupang merasa sangat dirugikan secaara inmateriil dan merugikan kredibilitas dan nama baiknya, sehingga Irwan menggugat PT Bank Central Asia Tbk pada Pengadilan Negeri Kupang. 10
Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h., 180
6
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian
dengan
judul
“Mekanisme
Penyelesaian
Kredit
Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan (Analisis Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg)” B. Pembatasan dan Rumusan Masalah Pada sub bab ini penulis membagi menjadi dua pembahasan yaitu tentang pembatasan masalah dan perumusan masalah yang penjelasannya sebagai berikut: 1. Pembatasan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, agar pembahasan permasalahan skripsi ini tidak melebar dan lebih fokus pada masalah, mengingat luasnya cakupan mengenai permasalahan kredit di dunia Perbankan Indonesia, maka permasalahan ini penulis batasi hanya dilihat dari mekanisme penyelesaian kredit bermasalah/macet pada perjanjian kredit dengan jaminan dan proses eksekusi pelelangan yang ditinjau dari segi yuridis, yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. 2. Perumusan Masalah Berdasarkan permasalahan yang penulis batasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan dalam perundang-undangan?
7
b. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan/ hak tanggungan atas alasan debitur cidera janji? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus. Adapun penjabaran dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Tujuan Umum Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit dengan jaminan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2) Untuk mengetahui tata cara eksekusi barang yang dijaminkan jika debitur cidera janji. b. Tujuan Umum 1) Kepentingan Akademis Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis khususnya dalam hukum Perbankan dan Hukum Jaminan. 2) Kepentinga Praktis Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam hal perkreditan Bank.
8
2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya tentang perkreditan dan hukum jaminan yang berlaku sekarang ini. b. Manfaat Praktis Secara praktis diharapkan dapat membantu dan menambah pengetahuan jika suatu saat dihadapkan pada kasus serupa yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan, sesuai dengan pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalamnya dan menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. D. Tinjauan (Review) Kajian Skripsi Terdahulu Untuk menghindari kesamaan dalam penulisan skripsi, maka penulis akan mereview beberapa skripsi terdahulu yang relevan dengan judul yang penulis ajukan.
Ada penelitian mengenai pemberian kredit pada skripsi yg berjudul
"Pengaturan Kredit Konstruksi Terhadap Developer di PT Bank Tabungan Negara (Analisis Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP/2013)" yang disusun oleh Ainul Arifatul Ulum (1110048000005) Ilmu Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014. di dalam skripsi tersebut membahas tentang pengaturan pemberian kredit konstruksi oleh PT BTN terhadap Developer dianalisis dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP/2013. Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian yg
9
akan dilakukan penulis adalah bahwa penelitian yg akan penulis angkat adalah mengenai "Mekanisme Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan (Analisis Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg)”. Yang ke dua, penelitian yang berjudul “Pembebanan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Bank” yang disusun oleh Ni Ketut Lilik Purnama Dewi (0516051244) Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2013. Di dalam penelitian ini membahas terkait dengan pembebanan Hak Tanggungan, bagaimana akibat hukum terhadap surat kuasa membebankan hak tanggungan yang tidak dilanjutkan ke Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam hal terjadinya hutang Bank. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti tentang penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan. Sepanjang penelusuran penulis pada judul skripsi di perpustakaan FSH UIN, maka skripsi yg berjudul " Mekanisme Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan (Analisis Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg) ", belum pernah diangkat sebelumnya sebagai suatu judul skripsi. E. Kerangka Teoritis dan Konseptual Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan mencantumkan beberapa istilah yang sering digunakan atau dominan digunakan dalam penelitian ini. Istilah yang dicantumkan dalam tinjauan pustaka ini juga dapat dijadikan sebagai konsep atau kerangka berpikir untuk memahami dan menjawab pertanyaan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.
10
1. Kerangka Teoritis Kredit adalah istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Para karyawan, ibu-ibu rumah tangga, bahkan masyarakat sekarang ini banyak melakukan kegiatan konsumsi melalui kegiatan perkreditan. Secara etimologi istilah kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu kata latin credo berarti saya percaya (I trust). Dalam praktek dunia perbankan, pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada nasabahnya akan dimulai dengan diajukannya permohonan/ aplikasi oleh nasabah. Aplikasi yang diajukan nasabah harus dilengkapi dengan data yang dikehendaki bank. Selanjutnya berdasarkan data tersebut bank akan menganalisis sesuai dengan ketentuan dan prosedur untuk sampai pada satu keputusan, disetujui atau tidak permohonan kredit yang diajukan.11 Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank karena jaminan memberikan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.12
11
Julius R. Latumaerissa, Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum (Jakarta : Bumi Aksaara, 1999), h., 43 12
h., 72
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2011),
11
2. Kerangka Konseptual Pada bagian ini akan dikemukakan konsep dasar yang digunakan sebagai dasar operasional dalam penelitian ini, antara lain : a. Kredit Pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. b. Kredit Bermasalah Kredit Bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung resiko tinggi. Kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank.13
c. Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokok (principal) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya.
13
Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h., 181
12
Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya pejanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.14 d. Jaminan dan Agunan Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 yang dimaksud Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.15 e. Eksekusi Eksekusi adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.16 F. Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
14
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2011),
h., 71 15
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2011),
h., 73 16
Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h., 1
13
beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahn yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.17 1. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat
pada
pengaturan
perundang-undangan dan keputusan
pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.18 2. Pendekatan Masalah Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menggunakan studi hukum (normatif). Maka dalam studi hukum, pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundangundangan (Statute Approach) dan Pendekatan konsep (Conceptual Approach). Undang-Undang Untuk Meneliti Aturan-aturan yang menbahas mengenai pengaturan pemberian kredit dengan jaminan dan eksekusi jaminan oleh bank. Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami
konsep
pemberian kredit. Dengan pendekatan ini, Penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dibahas.19
17
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, Cet- III), h., 42 18 Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indoesia, 1979), h., 18 19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,2010, Cet. IV), h., 93
14
3. Sumber Data Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, yaitu : a. Data primer : Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam barbagai hasil perilaku atau catatan-catatan/ arsip.20 Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dan observasi atau pengamatan secara langsung dilapangan b. Data sekunder ; Merupakan bahan hukum dalam penelitian yang di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan kartu kredit dan kredit bermasalah dan teori yang mendukungnya. c. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki suatu autoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti, peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan lain-lain yang berkaitan dengan kredit dan kredit bermasalah. d. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/ mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum dan lain-lain.
20
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana, 2005), h., 141
15
e. Bahan hukum tersier ( non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan.21 Data diperoleh dengan membaca literature-literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti : buku-buku tentang Hukum Perbankan dan Hukum Jaminan, jurnal, artikel, maupun informasi yang ada dimedia cetak maupun elektronik. 5. Satuan Pengamatan dan Satuan Analisis a. Satuan pengamatan adalah satuan tempat untuk memperoleh informasi tentang satuan analisis. Pada penelitian ini yang menjadi satuan pengamatan adalah Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg. b. Satuan analisis adalah objek yang menjadi pusat perhatian yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Sedangkan yang menjadi satuan analisis adalah kredit bermasalah pada perjanjian kredit dengan jaminan.
21
4
Syamsir Salam dan Jaenal Aripin, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : UIN Press, 2006), h.,
16
6. Analisis Data Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. 22 7. Pedoman Penulisan Skripsi Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.” G. Sistematika Penulisan Pada penulisan skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015” dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab. Dimana masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab sesuai pokok-pokok pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perincian sebagai berikut : Pada bab satu ini berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan (review) studi terdahulu, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
22
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h., 107
17
Bab ke dua berisi tentang, pengaturan kredit dan jaminan kredit perbankan. Dalam bab ini menguraikan tinjauan umum tentang kredit dan jaminan kredit serta aturannya di dalam undnag-undang. Bab tiga berisi tentang penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan dan eksekusinya. Dalam bab ini menguraikan penyelesaian kredit bermasalah serta eksekusi jaminan kredit. Bab empat berisi tentang analisis penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit dengan jaminan (analisis putusan nomor : 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg). Dalam bab ini penulis menganalisis tentang putusan yang diangkat yang merupakan inti dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Bab lima berisikan seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya,yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini. Pada bab ini dilengkapi dengan saran-saran penulis.
BAB II HUBUNGAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit Kredit adalah istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Perkataan kredit bukan hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga dikenal oleh masyarakat di pedesaan. Para karyawan, ibu rumah tangga, bahkan masyarakat sekarang ini banyak melakukan kegiatan konsumsi melaui kegiatan perkreditan. Hal ini menandakan bahwa kredit sudah menyapu dengan pola dan gaya hidup masyarakat, baik di kota maupun di desa.1 Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.2 Dalam praktek dunia perbankan, pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada nasabahnya akan dimulai dengan diajukannya permohonan atau aplikasi oleh nasabah. Aplikasi yang diajukan nasabah harus dilengkapi dengan data yang dikehendaki bank. Selanjutnya berdasarkan data tersebut bank akan menganalisis
1
Julius R. Latumaerissa, Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h., 43 2 Thomas Suyatno, dkk, Dasar – Dasar Perkreditan Edisi Keempat (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995), h., 12
18
19
sesuai dengan ketentuan dan prosedur untuk sampai pada satu keputusan, disetujui atau tidak permohonan kredit yang diajukan. Dengan tingkat persaingan sekarang, setiap bank berupaya untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada para nasabahnya, termasuk dalam menentukan jangka waktu lamanya suatu permohonan kredit harus diputuskan. Berkaitan dengan jangka waktu pemutusan kredit, ada bank yang menentukan pemutusan dua minggu, satu minggu, bahkan ada yang beberapa hari. 1. Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan Kredit atau biasa disebut Pembiayaan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan pada Pasal 1 ayat (25), Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
20
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit yaitu : a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain c. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktru tertentu; d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga. Unsur pertama dari Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; uang di sini seiogianya ditafsirkan sebagai sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro) baik dalam mata uang rupiah
21
maupun valuta asing. Dalam pengertian “penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu” adalah cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (factoring) dan pengambilalihan (pembelian) kredit atau piutang dari pihak lain seperti negosiasi hasil ekspor. Unsur kedua dari kredit adalah persetujuan atau kesepakatan antara bank dan debitur. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, agar suatu perjanjian menjadi sah diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, terdapat obyek tertentu dan ada suatu kausa (cause) yang halal. Selain kesepakatan antara debitur dan kreditur juga diperlukan ketiga syarat lain tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian. Unsur ketiga dari kredit adalah adanya kewajiban debitur untuk mengembalikan jumlah keseluruhan kredit yang dipinjam kepada kreditur dalam 1 vide Pasal 1 angka 11 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan pinjam meminjam antara debitur dan kreditur. Unsur yang terakhir adalah adanya pengenaan bunga terhadap kredit yang dipinjamkan. Bunga merupakan nilai tambah yang diterima kreditur dari debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur dimaksud. Selain
22
pengertian mengenai Kredit sebagaimana dimaksud di atas, dalam UU Perbankan juga dikenal adanya Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang merupakan bentuk penyediaan dana yang dilakukan oleh Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 2. Regulasi Bank Indonesia Terkait Pemberian Kredit Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain yang diatur dalam pasal tertentu, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia melakukan himbauan moral kepada Perbankan. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank
23
berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Uundang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Salah satunya adalah Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum. Sebagaimana telah dikemukakan, bank dalam melakukan kegiatan usaha terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang pada azasazas perkreditan yang sehat guna melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat.
24
Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan
kebijakan
perkreditan
bank
dalam
SK
Dir
BI
No.
27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK Dir BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut : a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan; b. Organisasi dan manajemen perkreditan; c. Kebijakan persetujuan kredit; d. Dokumentasi dan administrasi kredit; e. Pengawasan kredit; f. Penyelesaian kredit bermasalah. Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.
25
3. Penggolongan Kredit Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Secara umum penggolongan kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :3 1) Dilihat dari Segi Kegunaan a. Kredit Investasi Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misaalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relative besar pula. b. Kredit Modal Kerja Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
3
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h., 120
26
2) Dilihat dari Segi Tujuan Kredit a. Kredit Produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan menghasilkan
produk bahan
pertanian,
tambang
atau
kredit kredit
pertambangan industrin
akan
menghasilkan barang industry. b. Kredit Konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribaadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya. c. Kredit Perdagangan Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli
27
barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor. 3) Dilihat dari Segi Jangka Panjang a. Kredit jangka pendek Merupa kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kredit. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit pertenakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija. b. Kredit jangka menengah Jangaka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk atau pertenakan kambing. c. Kredit jangka panjang Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling apanjang. Kreedit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet , kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
28
4) Dilihat dari Segi Jaminan a. Kredit dengan jaminan Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak beerwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan aatau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur. b. Kredit tanpa jaminan Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitaas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain. 5) Dilihat dari Segi Sektor Usaha a. Kredit pertanian, meerupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sector peternakan baik jangka pendek maupunjangka panjang. c. Kredit
industry,
merupakan
kredit
yang
diberikan
untuk
membiayai industry, baik industry kecil, industry menengah atau industry besar.
29
d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. e. Kredit pendidikan, murapakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti dosen, doketr atau pengacara. g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang. Dan sektor-sektor lainnya. 4. Wanprestasi Dalam Kredit Wanprestasi biasa disebut juga dengan istilah “cidera janji”. Dalam bahasa
Inggris,
wanprestasi
sering
disebut
dengan
“default”
atau
“nonfulfillment” atau “breach of contract” adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan. Wanprestasi dalam kredit adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.4
4
Ah Azharudin Latif dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum Islam (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h., 49
30
Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbul hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi.5 Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru Sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa pesoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak6 B. Hubungan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.7 Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 23 tentang Perbankan, Jaminan adalah keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikannya. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh ke dua pihak atau lebih, masing-masing sepakat untuk menaati apa yang tesebut
5
Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012) h., 17 Ah Azharudin Latif dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum Islam (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h., 49 7 Ah Azharudin Latif dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum Islam (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h., 194 6
31
dalam persetujuan itu. Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokok (principal) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya pejanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.8 Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Kegiatan pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Dalam pelaksanaan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukannya menurut (berdasarkan) ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang yang disebut sebagai hukum jaminan. Sementara itu, bank konvensional (bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bunga) sebagai salah satu badan usaha yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit mensyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit oleh pemohon kredit. Dalam kegiatan
8
71
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2011), h.,
32
operasional bank konvensional pada umumnya ditemukan adanya jaminan utang atau yang lazim disebut jaminan kredit.9 1. Jaminan Kredit Jaminan kredit atau jaminan utang pada umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit. Dari beberapa ketentuan yang berlaku di bidang perbankan dapat disimpulkan bahwa jaminan keredit hampir selalu di persyaratkan pada setiap skim perkreditan. Tetapi sepanjang yang dapat diketahui tidak terdapat suatu alasan bagi bank untuk mensyaratkan adanya kewajiban (calon) debitur untuk menyerahkan (memberikan) sesuatu jaminan kredit, kecuali karena adanya ketentuan hukum jaminan yang berlaku, misalnya ketentuan pasal 1131 KUH Perdata tentang kedudukan harta pihak yang berutang sebagai jaminan atas utangnya.10 Pengertian Jaminan Kredit/Jaminan Utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitor, dimana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat assessoir terhadap perjanjian pokoknya-berupa perjanjian yang menerbitkan utang-piutang.11
9
M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), h., 3 10 M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), h., 102 11 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012), h., 8
33
2. Dasar Hukum Jaminan Dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur jaminan dalam rangka melaksanakan sistem kehatihatian (prudential) yang harus dilakukan oleh industry perbankan, termasuk perbankan syari’ah. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Peraturan Perundangundnagan Bank Indonesia dan KUH Perdata. Berikut beberapa pasal yang terkait urgensitas jaminan di perbankan :12 a. Dalam UU No. 10 tahun 1998 terdapat pada pasal 8 dan penjelasan pasal 8 ayat (1) serta pasal 12 ayat (1) berikut ini: Pasal 8 ayat (1) berbunyi : “…Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang di perjanjikan” Penjelasan atas Pasal 8 ayat (1) berbunyi : “Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memeperoleh keyakinan tersebut, 12
Ah Azharudin Latif dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum Islam (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h., 197
34
sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsure pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsure-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan…” Pasal 12A ayat (1) berbunyi : “Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya” b. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya, dan pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia) tahun 2003 Bank Indonesia : Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pasal 2 ayat (1), “Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan : 1) Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya factor 5C (Character, Capital, Capacity, Conditional of economy dan Collateral); 2) Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar” PAPSI (Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesia) Tahun 2003 “Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan
35
apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad” c. Dalam KUH Perdata pasal 1131 dan Pasal 1132 Pasal 1131 KUH Perdata, “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan” Pasal 1132 KUH Perdata, “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasanalasan yang sah untuk didahulukan” 3. Jaminan Kredit Sebagai Pengaman Pelunasan Kredit Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun sebagian akan merupakan kerugian bagi bank. Kerugian yang menunjukan jumlah yang relative besar akan memengaruhi tingkat kesehatan bank dan kelanjutan usaha bank. Oleh karena itu, sekecil apapun nilai uang dari kredit yang telah diberikan kepada debitur harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata sehingga merupakan upaya lain atau alternative yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit
36
pada waktu debitur ingkar janji kepada bank.bila di kemudian hari debitur ingkar janji, yaitu tidak melunasi utang sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit, maka hal tersebut dinyatakan sebagai kredit macet. Pada saat debitur ingkar janji, fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit akan terlaksana dengan baik.13 4. Pengikatan Jaminan Kredit Terhadap setiap objek jaminan kredit yang diserahkan debitur dan disetujuin bank, harus segera diikat sebagai jaminan utang. Bank seharunya mengikat objek jaminan kredit secara sempurna, yaitu dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan utang. Pengikatan atau penguasaan jaminan kredit seharusnya dilakukan sebelum diizinkannya debitur menarik dana kredit. Keharusan pengikatan dan penguasaan jaminan kredit merupakan bagian dari persyaratan administrative yang sudah diselesaikan sebelum kredit disalurkan dananya kepada debitur.14
13
M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), h., 104 14 M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), h., 132
BAB III PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DAN EKSEKUSINYA
A. Kredit Bermasalah dan Penyebabnya Setiap bank sesekali tentu akan menjumpai pinjaman yang membawa risiko lebih besar dari pada yang diperkirakan saat memberikan pesetujuan permohonan kredit dalam portofolio perkreditannya.1 Risiko atas kredit adalah tidak tertagihnya kredit yang telah disalurkannya, baik pokok pinjaman yang diberikan, maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2 Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak bank adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit bermasalah. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.3 Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah di tanda tangani oleh bank dan nasabah. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan
1
Julius R. Latumaerissa, Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h., 70 2 Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta : Kencana, 2011), h., 122 3 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), h., 82
37
38
bunga yang tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan kesempatan mendapatkan bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.4 Beberapa pengertian mengenai kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia, sebagai berikut. 1. Kredit Lancar, kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. 2. Kredit dengan perhatian khusus, merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari. 3. Kredit Kurang Lancar, kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari dari waktu yang diperjanjikan. 4. Kredit Diragukan, kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 180 hari hingga 270 hari atau dua kali dari jadwal yang diperjanjikan. 5. Kredit Macet, kredit yang pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan melampaui 270 hari atau lebih sejak jatuh tempo5
4
Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta : Kencana, 2011), h.,
5
Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), h., 82
124
39
Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet.6 Pada dasarnya pejabat dan karyawan bank telah menyadari akibat fatal yang akan timbul apabila terjadi kredit bermasalah. Penyebab timbulnya kredit bermasalah umumnya adalah : 1. Pihak Nasabah (Debitur) a. Manajemen (pengelolaan) usaha yang menunjukan perubahan, misalnya
terjadi
penggantian
pengurus,
perselisihan,
ketidakmampuan menangani ekspansi usaha, dan lainnya. b. Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya kehilangan pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku, mesin-mesin yang kurang berfungsi, dan lainnya. c. Itikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan melakukan penipuan atau pembobolan bank melalui sektor kredit. 2. Pihak Bank (Kreditur) a. Kemampuan sumber daya manusia, misalnya pejabat bank kurang memiliki
pengetahuan
dan
keterampilan
untuk
mengelola
perkreditan. b. Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, misalnya pejabat bank belum menyadari pentingnya monitoring atas kredit yang telah diberikan ke debitur. 6
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2011), h.,75
40
c. Itikad yang kurang baik dari pejabat bank, misalnya terjadi kolusi dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 3. Pihak Lainnya a. Force Majeur, yakni adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan risiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan, dan lainnya. b. Kondisi
perekonomian
negara
yang
tidak
mendukung
perkembangan iklim usaha, misalnya krisi moneter.7 B. Kedudukan Kreditur Pemegang Benda Jaminan/ Hak Tanggungan Undang – undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, telah diundangkan tanggal 9 April 1996 dan berlaku sejak diundangkan. Undang – undang ini merupakan amanat (pelaksanaan) dari Pasal 51 Undang-undang Pokok Agraria. Pengertian Hak Tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, diatur dalam Pasal 1 butir 1 yang menyatakan bahwa : ―Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain‖. Dari ketentuan Pasal 1 butir 1 ini dapat disimpulkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang 7
Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta : PT INDEKS, 2006), h., 182
41
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.8 Pada prinsipnya lembaga keuangan bank atau bukan bank akan meminta jaminan dari pihak debitur yang diikat dengan hak tanggungan dengan alasan apabila terjadi wanprestasi (cidera janji) dari pihak debitur, lembaga tersebut akan cepat memperoleh piutangnya kembali. Cukup dengan membawa sertifikat hak tanggungan sudah langsung dapat mengajukan permohonan ekesekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana obyek tanggungan itu berada. Jadi fakta perjanjian kredit tidak diperlukan lagi karena sertifikat hak tanggungan sudah cukup membuktikan adanya utang-piutang antara kreditur dengan debitur. Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam kedudukannya sebagai Kreditur preferen pada prinsipnya mendapat kedudukan yang didahulukan dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Kedudukan yang didahulukan ini dalam BW (KUH Perdata) pada pasal 1133 ayat 1 BW (KUH Perdata) dinyatakan bahwa : ― Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik‖, dimana apabila debitur wansprestasi (cidera janji), kreditur pemegang hak tanggungan akan mempunyai hak yang didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan dengan krediturkreditur lainnya yang bukan pemegang hak tanggungan.‖ Sifat pemenuhan piutang yang didahulukan ini disebut dengan kreditur preferen.
8
Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), h., 52
42
Menurut J. Satrio memberikan penjelasan tentang hak didahulukan disini adalah sebagai berikut: ―Didahulukan disini adalah didahulukan dalam mengambil pelunasan atas penjualan eksekusi benda hipotik (hak tanggungan). Bahwa kedudukan ―preferen‖ (lebih didahulukan) berkaitan dengan hasil eksekusi, akan tampak jelas kalau kita hubungkan dengan pasal 1132 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa pada asasnya para kreditur berbagi pond’s-pond’s harta benda milik debitur. Dengan memperjanjikan dan memasang hak tanggungan–dulu hipotik- maka kreditur menjadi preferent atas hasil penjualan benda tertentu milik debitur - atau milik pemberi jaminan — yang diberikan sebagai jaminan khusus, dalam arti, menyimpang dari asas Pasal 1132 tersebut di atas, ia berhak mengambil lebih dulu uang hasil hipotik‖.9 Apa yang dikatakan Satrio dapat disimpulkan bahwa yang menjadi unsur dari kedudukan yang diutamakan atau didahulukan dari kreditur pemegang hak tanggungan adalah berkaitan dengan pelunasan piutang kreditur pemegang hak tanggungan, dan cara pelunasannya yaitu dengan cara penjualan lelang terhadap tanah yang menjadi obyek hak tanggungan (eksekusi hak tanggungan). C. Mekanisme Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna 9
J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan (Bandung : PT. Citra aditya Bakti, 1991), h., 97
43
pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat dilihat dalam KUH Perdata serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut : 1. Pasal 1155 KUH Perdata : Kreditur sebagai penerima barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti. 2. Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) : yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi). 3. Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah : yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi). Jika bank dan nasabah hendak memperbaiki keadaan problem loan, maka
haruslah
dikenali
masalah
yang
dihadapi
dan
dicarikan
penyelesaiannya.10 Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debitur. 10
Julius R. Latumaerissa, Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum (Jakarta : Bumi Aksaara, 1999), h., 77
44
Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, risiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satu pun bank di dunia ini yang tidak memiliki kredit bermasalah, karena tidak mungkin dari semua kredit yang disalurkan, semuanya lancar.11 Apabila kredit telah menjadi bermasalah, tindakan yang harus segera dilakukan oleh pihak bank adalah penyelesaian melalui berbagai cara.12 Biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum,
dilakukan
upaya-upaya
secara
administrasi
terlebih
dahulu.
Penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut : 1. Rescheduling Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Beberapa alternatif rescheduling yang dapat diberikan bank antara lain: a. Perpanjangan jangka waktu kredit. Misalnya, jangka waktu kredit dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.
11
Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta : Kencana, 2011),
h., 126 12
Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank. (Jakarta : PT INDEKS, 2006), h., 183
45
b. Jadwal angsuran bulanan di ubah menjadi triwulanan. Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulanan. Hal ini disesuakan dengan penerimaan penjualan. c. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama. 2. Reconditioning Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.13 Beberapa alternatif reconditioning yang dapat diberikan bank antara lain: a. Penurunan suku bunga. Misalnya kartu kredit pada perjanjian awal sebesar 20% diturunkan menjadi 18%. Penurunan suku bunga tersebut akan menyebabkan penurunan biaya bunga yang harus dibayar oleh nasabah, sehingga secara total angsuran nasabah menjadi lebih rendah. b. Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.
13
83
Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan. (Jakarta : Ghalia Indonesia 2005), h.,
46
c. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu pokok pinjaman. d. Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu. Hal ini perlu dihitung dengan cermat cash flow perusahaan. 3. Restructuring Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara lain: a. Bank dapat memberikan tambahan kredit Penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur tidak mampu menjalankan aktivitas operasionalnya. Bank akan menghitung
kembali
beberapa
dana
yang
dibutuhkan
untuk
mendukung kelancaran operasional perusahaan. b. Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur Bank meminta kepada nasabah untuk menambah modal agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sulit dilakukan karena pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah tidak
47
memiliki dana, sehingga tidak dapat menambah modal dan tambahan modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha debitur c. Kombinasi antara bank dan nasabah Bank akan menghitung kembali todal dana yang dibutuhkan oleh debitur kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal tersebut, maka modal tersebut sebagian berasal dari bank berupa tambahan kredit dan modal nasabah, yaitu dengan mencarikan pemodal baru atau dari pemilik modal lama. Kombinasi ini, merupakan cara terbaik, karena bank menilai bahwa debitur serius untuk menyelesaikan kreditnya, dengan ikut serta menambah modal.14 D. Eksekusi Jaminan Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara yang merupakan lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.15 Eksekusi juga dapat dikatakan sebagai pelaksanaan putusan hakim dalam sengketa perdata yang pada hakikatnya merupakan penyelesaian perkara bagi para pihak yang bersengketa.16 Dalam jaminan, eksekusi disebut juga pencairan jaminan kredit. Eksekusi atau pencairan
jaminan kredit dapat terjadi karena debitur
wanprestasi atas perikatan yang disepakatinya dengan pihak bank yang mengakibatkan 14
terjadinya
penunggakan
pelunasan
kredit
sehingga
Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta : Kencana, 2011),
h., 130 15
Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h., 1 16 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h., 188
48
pelunasannya diharapkan dari hasil penjualan jaminan kredit. Pencairan jaminan kredit tidak harus selalu terjadi karena masih adanya prospek pelunasan kredit dan upaya pelunasan lain oleh debitur kepada bank.17 Namun, biasanya bank tidak mau mengambil risiko dengan membiarkan kredit macet yang terlalu lama. Ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi (pencairan) jaminan utang sebagaimana yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga jaminan yang terkait, harus dipatuhi dengan baik oleh pihak kreditur (bank). E. Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kredit Macet Proses eksekusi Hak Tanggungan merupakan proses menjual benda yang merupakan obyek HT ketika utang debitur pemberi HT sudah tidak dibayar pada waktu jatuh tempo.18 Upaya Bank dalam menghindari adanya kredit macet adalah dengan menggunakan aturan kesepakatan atas Jaminan Hak Tanggungan pada sertifikat kepemilikan nasabah jika bentuknya asset tak bergerak (tanah dan bangunan) atau penerapan Jaminan Fidusia jika jaminan berupa benda bergerak (mobil, mesin dan lain-lain). Terhadap ketentuan pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan pinjaman, negara telah menerbitkan peraturan hukum pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Undang-undang tersebut mengatur tentang Jaminan antara Bank dengan Debitur dalam transaksi pinjam meminjam serta
17
Ah Azharudin Latif dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum Islam (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h., 204 18 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta : Erlangga, 2013), h., 90
49
peraturan-peraturan tentang tata cara apabila terjadinya keadaan wanprestasi (tidak membayar) apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Didalam praktek, apabila terdapat Debitur yang wanprestasi, biasanya Bank akan mengirimkan Surat Peringatan kepada Debitur agar melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan. Peringatan tersebut biasanya diajukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi syarat keadaan wanprestasinya debitur. Apabila telah diperingati secara patut tetapi Debitur tidak juga melakukan pembayaran kewajibanya, maka Bank melalui ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 20 UU RI No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, akan melakukan proses Lelang terhadap Jaminan Debitur. Penjualan atas dasar eksekusi dilakukan melalui suatu pelelangan umum.
19
Bank biasanya lebih banyak mengajukan permohonan Lelang
Jaminan Hak Tanggungan kepada Balai Lelang Swasta. Selanjutnya Balai Lelang Swasta akan meneruskan permohonan tersebut kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang merupakan salah satu unit kerja pada Dit. Jend Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI. Ketika Balai Lelang Swasta bertindak sebagai Fasilitator pelaksanaan Lelang, landasan aturan hukum yang dipakai adalah Pasal 14 UU RI No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang mengisyaratkan bahwa Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang
19
Ah Azharudin Latif dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum Islam (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h., 206
50
sama dengan putusan hukum pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Proses eksekusi hak tanggungan merupakan proses menjual benda yang merupakan objek hak tanggungan ketika utang dari debitor pemberi hak tanggungan sudah tidak dibayar pada waktu jatuh tempo. Beberapa model eksekusi hak tanggungan adalah sebagai berikut: 1. Eksekusi dengan jalan mendaku; 2. Eksekusi dengan jalan menjual bawah tangan secara langsung; 3. Eksekusi dengan jalan menjual lelang sendiri oleh kreditornya tanpa ikut campur kantor lelang; 4. Eksekusi dengan jalan menjual lewat kantor lelang tanpa perlu campur tangan pengadilan; 5. Eksekusi secara fiat eksekusi melalui pengadilan (dengan menggunakan kekuatan irah-irah dalam sertifikat hipotek); 6. Eksekusi dengan jalan gugatan perdata biasa melalui pengadilan. Akan ditinjau kemungkinan eksekusi tersebut satu per satu sebagai berikut. 1. Eksekusi dengan Jalan Mendaku Istilah
―mendaku‖
di
sini
kira-kira
dimaksudkan
sebagai
―menjadikanku yang mempunyainya‖. Sehingga, yang dimaksud dengan eksekusi hak tanggungan secara mendaku adalah eksekusi hak tanggungan dengan cara mengambil barang objek hak tanggungan untuk dijadikan milik kreditor secara langsung tanpa melewati transaksi apa pun.
51
Apakah eksekusi hak tanggungan secara mendaku ini dapat dibenarkan oleh hukum? Undang-undang Hak tanggungan melarang eksekusi hak tanggungan secara mendaku ini. Pasal 20 ayat (4) dari undang-undang tersebut menyatakan antara lain, bahwa setiap eksekusi selain yang dibenarkan dalam undang-undang itu batal demi hukum (null and void). Sedangkan model eksekusi yang dibenarkan oleh Undang-undang Hak Tanggunganpun adalah eksekusi dengan fiat eksekusi, eksekusi melalui kantor lelang tanpa perlu campur tangan pengadilan, eksekusi dengan penjualan langsung oleh kreditor, dan masih dimungkinkan (meskipun memang tidak diatur dalam undang-undang tersebut) eksekusi lewat pengadilan melalui gugatan perdata biasa. Memang, di negara yang beradab mana pun di dunia ini eksekusi jaminan utang dengan jalan mendaku dilarang oleh hukum. 2. Eksekusi dengan Jalan Menjual Bawah Tangan secara Langsung Objek hak tanggungan dapat juga dieksekusi secara parate eksekusi (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek hak tanggungan secara langsung oleh kreditor di bawah tangan, asalkan terpenuhi
syarat-syarat
untuk
itu.
Menurut
Undang-undang Hak
Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Pasal 20 ayat (2) dan (3), syarat-syarat agar suatu objek hak tanggungan dapat dieksekusi secara langsung (di bawah tangan) adalah sebagai berikut: a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima hak tanggungan. Perlu diketahui bahwa pemberian persetujuan atau kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh para pihak pada saat
52
diikatkan hak tanggungan, pada saat berlangsungnya hak tanggungan, maupun pada saat menjelang proses eksekusinya. b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan. d. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dua surat kabar yang beredar didaerah bersangkutan dan/atau media massa setempat. e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan. f. Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Perlu pula diketahui bahwa pihak pemberi hak tanggungan yang semula sudah menyetujui proses eksekusi secara langsung ini tentu di kemudian hari tidak dapat mengubah pendapatnya dengan mengajukan keberatan terhadap proses eksekusi itu. 3. Eksekusi dengan Menjual Lelang Sendiri oleh Kreditornya Tanpa Ikut Campur Tangan Kantor Lelang Meskipun tidak ditegaskan dalam undang-undang, eksekusi objek hak tanggungan dapat juga dilakukan dengan jalan menjual lelalng sendiri oleh kreditornya, tanpa ikut campur tangan kantor lelang maupun pengadilan. Cara penjualan seperti ini dapat dianggap sebagai salah satu varian dari eksekusi secara parate (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan), dengan cara menjual benda objek hak tanggungan tersebut langsung oleh kreditor
53
secara di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu – yaitu syarat-syarat
sebagaimana
ditentukan
oleh
Undang-undang
Hak
Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Pasal 20 ayat (2) dan (3). 4. Eksekusi dengan Jalan Menjual Lewat Kantor Lelang Tanpa Perlu Campur Tangan Pengadilan Eksekusi hak tanggungan dapat juga dilakukan dengan jalan mengeksekusinya sendiri oleh pemegang hak tanggungan lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali (khusus untuk pemegang hak tanggungan pertama) – lihat Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan. Ketentuan ini menghapuskan keragu-raguan sebelumnya bahwa seolah-olah setiap eksekusi lewat kantor pelelangan umum harus dengan penetapan pengadilan. Padahal, anggapan ini tidak benar sama sekali, karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengenal model janji untuk mengeksekusi hipotek melalui kantor lelang. Tanpa perlu ikut campur tangan pengadilan sama sekali. 5. Eksekusi secara Fiat Eksekusi melalui Pengadilan (Menggunakan Kekuatan Irah-irah dalam Sertifikat Hipotek) Ada beberapa akta yang mempunyai titel eksekutorial, yang disebut dengan istilah ―grosse akta‖, yaitu sebagai berikut: a. Akta Hipotek (berdasarkan Pasal 224 HIR); b. Akta Pengakuan Utang (berdasarkan Pasal 224 HIR);
54
c. Akta Hak Tanggungan (berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996); d. Akta Fidusia (berdasarkan Undang-undang Fidusia No. 42 Tahun 1999). Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR), setiap akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR tersebut menyatakan bahwa grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi ―Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa‖ memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat yang demikian dapat dieksekusi dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya mencakup tempat diam atau tempat tinggal debitor itu atau tempat kedudukan yang dipilih, menurut cara yang dinyatakan dalam Pasal-pasal sebelumnya dari Pasal 224 ini, tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika putusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau
sebagian
di
luar
daerah
hukum
pengadilan
negeri
yang
memerintahkan pelaksanaan putusan itu, maka haruslah dituruti ketentuan dalam Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya dari HIR. Selanjutnya, Pasal 14 dari Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan memuat irahirah ―DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA‖. Sertifikat hak tanggungan tersebut mempunyai kekuatan
55
eksekutorial yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotek sepanjang mengenai hak tanggungan atas tanah. Kemudian, Pasal 15 dari Undang-undang tentang Fidusia No. 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan
kata-kata
―DEMI
KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA‖. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang penuh. Dari Pasal-pasal tersebut terlihat bahwa salah satu syarat agar suatu fiat eksekusi dapat dilakukan adalah bahwa dalam akta tersebut terdapat irah-irah
yang
berbunyi
―DEMI
KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA‖. Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial, yakni titel yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, akta tersebut tinggal dieksekusi (tanpa perlu lagi putusan pengadilan). Karena itu, yang dimaksud dengan diat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta, seperti ketika mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Caranya, dengan meminta ―fiat‖ dari ketua pengadilan, yaitu memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ketua pengadilan akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR. Ada yang belum jelas dalam undang-undang dan juga dalam praktik, yaitu manakala ada pihak yang keberatan atas fiat eksekusi tersebut:
56
kemanakah harus diajukan, bagaimana prosedur pengajuannya, dan siapakh yang harus memutuskannya. 6. Eksekusi dengan Jalan Gugatan Perdata Biasa melalui Pengadilan Sekalipun
tidak
disebutkan
dalam
Undang-undang
Hak
Tanggungan No. 4 Tahun 1996, pihak kreditor tetap dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Sebabnya, keberadaan Undang-undang Hak Tanggungan dengan model eksekusi khusus tidak ditujukan untuk meniadakan hukum acara umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum secara umum. Tidak ada indikasi sedikitpun dalam Undang-undang Hak Tanggungan – khususnya tentang cara eksekusinya – yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan biasa ke pengadilan negeri yang berwenang. Sebagai tambahan, keberadaal model-model eksekusi khusus dalam Undang-undang Hak Tanggungan tersebut justru untuk mempermudah dan membantu pihak kreditor dalam menagih utang yang mempunyai jaminan hak tanggungan, dengan jalan mengeksekusi hak tanggungan tersebut. Satu dan lain hal yang menyebabkan eksekusi hak tanggungan lewat gugatan biasa memakan waktu yang lama dan dengan prosedur yang berbelit-belit, dan ini sangat tidak praktis serta tidak efisien bagi utang dengan jaminan hak tanggungan ini.20
20
Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang,(Jakarta : Erlangga, 2013), h,. 90
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg
A. PT Bank Central Asia Tbk Bank Central Asia adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV dan pernah merupakan bagian penting dari Salim Group. Banyak hal yang telah dilalui sejak saat berdirinya bank ini. Yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem perbankan di Indonesia. Namun, secara khusus, kondisi ini memengaruhi dana tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak nasabah yang menjadi panik dan beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya bank terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu mengambil alih BCA pada tahun 1998. Berkat kebijaksanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang arif, BCA berhasil pulih kembali dalam tahun yang sama. Di bulan desember 1998, dana pihak ketiga telah kembali ke tingkat sebelum krisis. Selanjutnya, BCA mengambil langkah besar dengan menjadi perusahaan publik. Saat ini, BCA terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelolaan risiko secara baik dan komitmen pada nasabahnya baik sebagai bank tradisional maupun sebagai lembaga intermediasi financial.1 1
http//:id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Central_Asia. Diakses pada 31 May 2015 pukul 15.11
57
58
B. Posisi Kasus 1. Pihak yang berperkara Irwan Marloanto (sebagai Penggugat) adalah nasabah PT Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Kupang dan Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (sebagai Tergugat). Hubungan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat merupakan nasabah (debitur) PT. Bank Central Asia Tbk – Kantor Cabang Kupang (selanjutnya cukup disebut BCA) atas fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Central Asia Tbk (kreditur) sebagai Tergugat. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh ke dua belah pihak dimulai pada tanggal 17 Februari 2005. Irwan (Penggugat) sebagai nasabah PT Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Kupang telah mengagunkan 5 (lima) bidang tanah dalam perjanjian kredit yang dubuat. Awalnya Penggugat sebagai nasabah PT Bank Central Asia Tbk Cabang Utama Kupang dalam usaha toko dan bengkelnya mendapat kemajuan yang pesat sehingga masih lancar di dalam membayar cicilan dan bunga bank. Seiring dengan kemajuan Kota Kupang, telah bermunculan banyak pesaing dari usaha bengkel dan cuci mobil sehingga penghasilan Penggugat mulai menurun. Hal yang sama terjadi juga pada usaha bengkel, usaha perdagangan barang kelontong milik Penggugat pun mendapat pesaing yang besar dari bermunculannya pedagang – pedagang baru dari Pulau Jawa
59
sehingga usaha yang dilakukan Penggugat mengalami penurunan omset dan menyebabkan kredit macet. Permasalahan terjadi ketika pihak Tergugat menunjuk pihak lain untuk langsung memproses pelelangan, bahkan pihak yang ditunjuk oleh Tergugat tidak melakukan panggilan secara patut. Penggugat merasa seharusnya pihak Tergugat memberikan pembinaan agar Penggugat dapat bangkit memajukan usahanya seperti sebelumnya. Sebelumnya dalam perubahan perjanjian kredit tertanggal 16 Februari 2012 terlihat jelas jangka waktu jatuh temponya agunan-agunan Penggugat tersebut dan terdapat dua agunan yang belum jatuh tempo, namun
oleh
Tergugat dianggap telah jatuh tempo dan agunan dimasukkan dalam objek yang diancam untuk dilelang. Hal ini menunjukkan adanya pemaksaan pelelangan dari pihak Tergugat. Hingga akhirnya Penggugat berusaha untuk melakukan pendekatan kepada pihak Tergugat dengan dibantu oleh Kakak-kakaknya. Namun mereka diperlakukan secara tidak patut dengan diarahkan kepengurusannya ke kantor pusat di Denpasar. Hal tersebut membuat Penggugat menanggung biaya kerugian Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Lalu Penggugat merasa dirugikan kredibilitas dan nama baiknya dengan diumumkannya pelelangan aset yang menjadi agunan Penggugat di Koran Pos Kupang pada tanggal 10 April 2013. Dalam perkara ini Penggugat mengalami kerugian inmateril sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).
60
Maka dengan alasan-alasan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang yang mana isi permohonannya ialah: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan hukum perbuatan Penggugat yang tidak memberikan kesempatan yang patut bagi penggugat untuk mengatasi kredit macet pada Tergugat adlah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat 3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat melakukan penyehatan dan pembayaran kewajibannya secara patut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian meteril kepada Penggugat akibat perlakuan yang tidak patut pada saat berupaya melakukan penyehatan untuk mengatasi kredit macet sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) tunai dan sekaligus pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian inmateril kepada Penggugat akibat pemuatan berita di Pos Kupang sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) tunai dan sekaligus pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Menyatakan hukum sah dan berharga peletakan Sita Jaminan atas aset yang menjadi agunan Penggugat. 7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: Dalam Eksepsi : 1. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum 2. Dasar gugatan Penggugat tidak relevan. Hubungan hukum yang mendasari Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian, maka formulasi gugatan yang paling relevan atas sengketa hak yang timbul adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan melawan hukum. 3. Eksepsi kurang pihak. 4. Gugatan Penggugat illusioner dan berlebihan.
61
Dalam pokok perkara : 1. Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan terbukti kebenarannya menurut hukum. 2. Bahwa materi keberatan Tergugat sebagaimana tertuang dalam bagian eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam bagian ini dan merupakan (satu) kesatuan yang utuh dalam bagian pokok perkara ini. 3. Bahwa benar Pengguagat merupakan nasabah (debitur) pada PT. Bank Central Asia Tbk – Kantor Cabang Kupang atas fasilitaas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Central Asia Tbk. 4. Sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit dari PT. Bank Central Asia Tbk (Tergugat) kepada Penggugat, bedasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut dalam Perjanjian wajib dipatuhi Penggugat. 5. Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2012, Penggugat mulai menunggak membayar angsuran dan bunga kepada Tergugat sehingga kemudian tunggakan – tunggakan tersebut semakin lama semakin bertambah besar. Oleh karena itu, sesuai dengan surat Tergugat No. 275/KPG/2012 tertanggal 07 Juni 2012, Tergugat menyampaikan surat teguran pembayaran pinjaman kepada Penggugat dengan menyampaikan informasi rincian tunggakan fasilitas kredit per 23 Mei 2012. 6. Bahwa ternyata, sampai dengan tanggal sebgaimana dimaksud dalam surat teguran pertama tesebut, Penggugat tidak membayar kewajibankewajibannya kepada Tergugat karena itu Tergugat pada tanggal 27 Juni 2012 menyampaikan kembali surat teguran ke-2 sesuai dengan Surat No. 274/KPG/2012, dengan menerangkan posisi tunggakan per 26 Juni 2012. 7. Selain surat-surat teguran sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah beberapa kali mengirim surat kepada Penggugat. Namun nihil upaya penggugat untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kepada BCA (Tergugat) maka Tergugat kemudian memproses pengajuan lelang atas 5 (lima) obyek yang dijaminkan. 8. Bahwaa sesuai dengan surat yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) - Kupang tertanggal 25 Maret 2013 No. S-191/WKN.14/KNL.05/2013 perihal : Penetapan Jadwal Lelang, Kepala Kantor Wilayah IV PT. Bank Central Asia, Tbk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan lelang tersebut kepada Penggugat sesuai dengan surat No. 306/SK/W04/2013 tertanggal 02 April 2013 dengan menerangkan Pelaksanaan Lelang atas barang jaminan.
62
9. Pasca penyampaian surat pemberitahuan pelaksanaan lelang sebagaimana tersebut diatas, Tergugat menerima surat dari Penggugat tertanggal 09 April 2013 ysng isi pokoknya memuat permintaan/ permohonan Penggugat mengenai penghapusan bungan dan denda. Surat tersebut kemudian ditanggapi oleh Tergugat sesuai dengan surat No. 127/KPG/2013 tertanggal 11 April 2013 dengan menerangkan bahwa : permohonan penghapusan bunga dan denda dapat disetujui Direksi. 10. Sampai dengan tanggal 17 April 2013, Tergugat tidak menerima pembayaran dari Penggugat sebagaimana disyaratkan diatas, karenanya tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membatalkan ataupun menangguhkan pelaksanaan lelang. 11. Bahwa pada tanggal 30 April 2013, pihak Balai Lelang telah mentransfer dana hasil lelang ke rekening BCA. Hasil lelang bersih tersebut kemudian diperhitungkan sebagai pengurang pokok pinjaman Penggugat. 12. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan dalil yang sama sekali tidak berdasar. 13. Terhadap dalil posita angka 15 hal.5, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan dengan ini Tergugat menolak dan membantah dengan keras dalil-dalil tersebut dengan pertimbangan yang merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43. 14. Bahwa mengenai Permohonan Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Negeri Kupang agar meletakkan sita jaminan atas Tanah Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4550;4551;267;820 haruslah ditolak. 15. Hal-hal lain dan selebihnya, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat karena tidak relevant dan berdasar. Dalam Eksepsi : 1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya 2. Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
63
Dengan adanya jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 12 September 2013 kemudian ditanggapi balik oleh Tergugat dengan dupliknya tertanggal 19 September 2013. Untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah ditempel materai dan dicocokan sesuai dengan aslinya. Sedangkan tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah ditempeli materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya. Pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan dan cukup dengan bukti-bukti tertulis masing-masing dan pada persidangan selanjutnya mereka mengajukan kesimpulan masing-masing. 2. Pertimbangan Hukum Dalam pertimbangan Majelis Hakim, tentang pertimbangan hukum dalam provisi, bahwa provisinya pihak Penggugat menuntut supaya Pengadilan Negeri Kupang memerintahkan Tergugat menunda Proses Pelelangan agunan Penggugat. Setelah mencermati permohonan provisi dari pihak Penggugat tersebut ternyata tuntutan provisi yang diajukannya adalah hal-hal yang dituntut dalam pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat sebagai provisi sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara perdata sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam surat jawaban pihak tergugat ada tuntutan provisi yang menuntut sebagai berikut :
64
1. Menyatakan hukum bahwa tindakan penguasaan (tanpa alas hak) atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM No.3567/Kel Oesapa dan SHM No. 265/Kel. Naikoten yang Penggugat lakukan adalah tidak sah 2. Menghukum Penggugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dari segenap penghuni dan barang-barang penghuni serta menyerahkan dalam keadaan baik kepada masing-masing pemenang lelang berdasarkan Risalah Lelang No. 048/2013 Tanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh Anwar Bai, S.Sos Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang, bila perlu dengan bantuan polisi. Dengan
tuntutan
provisi
dimaksud,
Majelis
berpendapat
bahwa
penempatan tuntutan provisi tanpa adanya gugatan menyalahi asas hukum acara perdata yang berlaku dan berhubung dengan itu tuntutan provisi dimaksud tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasrkan uraian pertimbangan tentang provisi sebagaimana telah disebutkan di atas, ternyata bahwa tuntutan provisi dari Penggugat dan tuntutan provisi dari pihak Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam salah satu bagian dari jawaban pihak Tergugat, pihak Tergugat mengajukan eksepsi tetapi berhubung eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Kupang, maka Majelis
65
menerapkan ketentuan Pasal 160 RBg, dengan mempertimbangkan eksepsi dimaksud bersama-sama pokok perkara dan berhubung dengan itu berikut ini akan dibahas eksepsi dimaksud satu demi satu; 1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum Menimbang, bahwa eksepsinya pihak Tergugat mengemukakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tindkannya (upaya) melakukan lelang eksekusi atas obyek Hak Tanggungan; jelas merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum (rechts grond). 2. Exceptio obscuur libel Hubungan hukum yang mendasari Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian, maka formulasi gugatan yang paling relevan atas sengketa hak yang timbul adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan melawan hukum. Karena itu perumusan formulasi gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat merupakan formulasi gugatan yang kabur atau tidak jelas 3. Exception plurium litis consorsium atau ex juri terti (eksepsi kurang pihak) Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak tergugat mengemukakan bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013, meletakkan permasalah tindakan atau upaya Tergugat dalam Lelang Eksekusi atas obyek Hak Tanggungan sebagai isu sentralnya, karena itu menjadi logis bilamana Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
66
Lelang (KPKNL) Kupang diposisikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. 4. Eksepsi gugatan penggugat illusioner dan berlebihan Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak Tergugat mengemukakan bahwa dalam perkara aquo, materi gugatan Penggugat illusioner dan berlebihan terutama yang menyangkut petitum Penggugat, tentang tuntutan ganti kerugian, karena tidak berdasarkan kerugian nyata atau actual loss. Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali uraian pertimbangan eksepsi sebagaimana telah dipaparkan diatas, ternyata bahwa seluruh eksepsi pihak Tergugat tersebut dinyatakan ditolak. Dalam pokok perkara Majelis menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak penggugat adalah jelas sebagaimana telah dikemukakan. Majelis Hakim berkesimpulan ada hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat (lihat surat gugatan halaman 7 dan 8) yakni: permasalahan tentang apakah tergugat tidak memberikan waktu / kesempatan yang cukup bagi Penggugat untuk menyelesaikan kredit macetnya? sehingga hal demikian dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum? Di dalam posita gugatan yang dibuat Penggugat, Penggugat tidak mendalilkan perbuatan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan petitum gugatan Penggugat, Penggugat mengakui adanya kredit macet yakni Penggugat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian kredit
67
antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Penggugat mempertanyakan tidak diberi kesempatan untuk mengatasi kredit macetnya tersebut. Sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat telah memberi waktu yang cukup pada Penggugat untuk menyelesaikan kredit macetnya tetapi setelah diberikan waktu yang cukup Penggugat justru tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan/membayar tunggakan kredit macetnya tersebut. Selain surat teguran, Tergugat juga telah mengirimkan surat beberapa kali perihal penyelesaian kredit Penggugat yang sudah macet. Dengan tidak adanya niat Penggugat menyelesaikan kewajibannya terhadap Tergugat, maka Tergugat mengajukan/memproses pengajuan lelang atas lima obyek harta benda milik Penggugat yang dijadikan sebagai jaminan hutang tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak memberikan kesempatan yang patut bagi Penggugat untuk mengatasi kredit macetnya adalah tidak beralasan secara hukum. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan pokok perkara, ditolak seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini.
68
3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg. Penulis manganalisis bahwa, Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dalil Penggugat yang pada pokok perkaranya menyatakan Tergugat tidak memberikan kesempatan yang patut bagi Penggugat untuk mengatasi kredit macetnya2 adalah tidak beralasan secara hukum adalah benar adanya, karena PT Bank Central Asia Tbk telah mengirimkan surat teguran pembayaran pinjaman kepada Penggugat sebanyak tiga kali sejak Penggugat mulai menunggak membayar angsuran dan bunga kepada Tergugat. Pihak Tergugat juga memberikan surat-surat teguran dan surat-surat lain yang isinya tentang kewajiban Penggugat untuk segera melunasi seluruh utangnya. Hal ini dibuktikan Tergugat dengan memberikan bukti-bukti surat-surat yang telah dikirim pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat pada saat persidangan.3 Pada Putusan Majelis Hakim terkait tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap Tergugat mengenai kerugian Penggugat sebesar Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk biaya perjalanan saudarasaudara Penggugat untuk membantu menyelesaikan kredit bermasalah ini dan terhadap tuntutan ganti kerugian Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) akibat tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat karena
2
Lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg, h. 5
3
Lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg, h. 46
69
melakukan pengumuman lelang di Koran Pos Kupang4, menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum pun telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, karena pihak Tergugat telah melewati prosedur-prosedur yang ditentukan dalam perjanjian kredit, dilanjutkan dengan pelelangan jaminan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan Tanah termasuk peraturan pelaksanaannya khususnya Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43, yang pada pokoknya menegaskan bahwa pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di kota/ kabupaten tempat barang berada. Mengacu pada pasal-pasal pada KUH Perdata terutama mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini, putusan akhir yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pokok perkara di tolak seluruhnya. Hal ini berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan dalam pokok perkara yang telah dipertimbangkan di dalam persidangan. Menurut Penulis, hasil akhir yang
4
Lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/Pdt.G/2013 PN.Kpg, h. 6
70
diberikan oleh Majelis Hakim sudah arif dan sesuai dengan aturan yang berlaku pada perkara ini. Dalam setiap perjanjian, ada kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan orang lain atau lembaga lain. Dengan adanya kesepakatan mengikatkan diri tersebut timbul hak dan kewajiban pada dua sisi, dimana pada satu pihak ada hak menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim. Ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadits Nabi Sallallahu‟alaihi wa sallam telah menunjukkan akan kewajiban memenuhi janji setia. Serta menjelaskan buruknya orang yang melanggarnya atau tidak menepatinya. Allah berfirman,
“…dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya” (QS Al-Israa : 34)
“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS An-Nahl : 91)
71
Wajib bagi seluruh kaum muslim untuk menepati perjanjian walaupun yang membuat perjanjian adalah individu dari kalangan awam atau seorang wanita. Di dalam hadits menjelaskan, “Allah SWT telah berfirman (dalam hadits QudsiNya) „Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang diantara keduanya berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan keduanya‟” Setiap perjanjian wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang di terapkan oleh yang bersangkutan agar terhindar dari cidera janji. Dasar hukumnya dapat dibaca dalam surat Al-Baqarah ayat 283
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
72
Surah Al Anfal ayat 27,
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanatamanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. Dengan demikian sangat jelas bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata). Demikian pula suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata).5 C. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan/HT Atas Alasan Cidera Janji Pada pelaksanaan eksekusi jaminan/HT atas alasan cidera janji tidak digantungkan pada jatuh tempo perjanjian kredit. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut : 1. UU No. 4 Tahun 1996, Tidak Menjelaskan Faktor Cidera Janji a. Pasal 6 maupun penjelasannya, tidak mengatur lebih lanjut tindakan cidera janji: 1. Hanya menegaskan cedera janji menjadi dasar bagi pemegang HT untuk melaksanakan haknya menjual objek HT; 5
Djaja S. Meliala. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan. (Bandung : Nuansa Aulia, 2007). h. 98
73
2. Hal itu diulangi kembali dalam penjelasan pasal tersebut, yang mengatakan apabila debitur cedera janji, pemegang HT berhak menjual objek HT atas kekuasaan sendiri, jika APHT dicantumkan klausul yang demikian b. Penegasan yang sama diatur dalam Pasal 20; 1. Apabila debitur cidera janji, pemegang HT berhak: a) Menjual objek HT dengan parate eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR, b) Atau menjual berdasarkan kekuasaan sendiri apabila dalam APHT ada klausul yang demikian, c) Atau melakukan penjualan dibawah tangan sesuai dengan ketentual Pasal 20 ayat (2) dan (3) 2. Tetapi dalam pasal ini pun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai cidera janji 2. Cidera Janji Merujuk kepada Pasal 1234 jo. Pasal 1763 KUH Perdata Oleh karena UUHT tidak mengatur mengenai cidera janji, maka untuk menentukan apakah debitur cidera janji, dapat dirujuk Pasal 1234 jo. Pasal 1736 KUH Perdata: a. Dalam ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, yang dimaksud dengan wanprestasi/cidera janji: 1. Lalai dalam memenuhi perjanjian, atau 2. Tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, atau
74
3. Tidak berbuat sesuai yang dijanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan. b. Lebih
spesifik
Pasal
1736
KUH
Perdata
mengatakan,
tidak
mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang ditentukan. Sebagai perbandingan di beberapa Negara diatur lebih rinci kapan debitur disebut cidera janji atau default: a. Melanggar salah satu ketentuan perjanjian yang berkenaan dengan: 1. Pokok pinjaman, dan/atau 2. Bunga (interest), yakni tidak membayar bunga paling tidak (2) bulan. b. Pelanggaran itu telah diberitahukan kepada debitur, namun meskipun sudah lewat tiga (3) bulan, tidak diindahkan. Dalam keadaan yang seperti inilah debitur dikategorikan had been in breach of some covenant in the mortgage deed. 3. Eksekusi Objek HT atas Alasan Cedera Janji Dapat Dilaksanakan Meskipun Perjanjian Kredit Belum Jatuh Tempo a. Pasal 6 dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 memberi hak menjual objek HT atas alasan cedera janji: 1. Apabila debitur cedera janji, pemegang HT (kreditor) berhak untuk menjual objek HT baik berdasarkan Pasal 224 HIR maupun atas kekuasaan sendiri; 2. Maka menjual objek HT atas alas an cedera janji sama artinya dengan melakukan eksekusi terhadap objek HT
75
b. Pasal 1267 KUH Perdata member hak opsi kepada kreditor untuk mengambil tindakan apabila debitur wanprestasi, tanpa mempersoalkan apakah perjanjian telah jatuh tempo atau tidak berupa ketentuan: a) Meminta atau menuntut kepada pengadilan untuk memaksa debitur memenuhi perjanjian, jika hal itu masih bias dilakukan oleh debitur; b) Menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian biaya kerugian dan bunga Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal di atas, sangat keliru pendapat yang mengatakan eksekusi atas obyek HT tidak dapat diminta atau dilaksanakan selama perjanjian belum jatuh tempo meskipun debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi. Pendapat dan penerapan yang tepat adalah sebagai berikut: 1) Apabila debitur melakukan cedera janji, eksekusi sah dan valid dilaksanakan meskipun masa perjanjian belum berakhir; 2) Terhadap pelaksanaan eksekusi yang demikian, debitur tidak dapat mengajukan partij verzet berdasarkan pasal 207 HIR, Pasal 225 RGB.6 Terdapat beberapa teori tentang hak kreditor untuk menjual sendiri objek jaminan utang oleh kreditornya, yaitu: 1. Teori Mandat: Teori ini menyatakan bahwa dengan adanya kewenangan eksekusi sendiri atas benda yang menjadi objek jaminan (dalam hal ini hak tanggungan), maka pihak debitor telah memberikan kuasa (volmacht) kepada
6
Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h., 202
76
pemegang hipotek untuk menjalankan benda jaminan sebagai wakil dari pihak pemberi hipotik. 2. Teori Executie: Berbeda dengan teori mandat, pada teori ini hak kreditor untuk menjual benda-benda objek jaminan utang adalah berdiri sendiri (zelfstanding) dari pihak pemegang jaminan utang. Kewenangan untuk menjual oleh pihak kreditor itu sendiri bukan merupakan kuasa dari pemberi hipotek.7
7
Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang,(Jakarta : Erlangga, 2013), h,. 58
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit dengan jaminan, pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Di jelaskan dalam Pasal 1155 KUH Perdata, Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) dan Pasal 6 jo. Pasal 20 Undangundang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan. Namun, biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, biasanya dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu. Penyelamatan kredit bermasalah berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. Jika dalam langkah penyelamatan tidak efektif, maka pihak Kreditur (bank) dapat menyelesaikan melalui lembaga hukum Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
77
78
2. Terhadap Pelaksanaan eksekusi jaminan/ Hak Tanggungan atas alasan debitur cidera janji, negara telah menerbitkan peraturan hukum pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Undang-undang tersebut mengatur tentang Jaminan antara Bank dengan Debitur dalam transaksi pinjam meminjam serta peraturan-peraturan tentang tata cara apabila terjadinya keadaan wanprestasi (tidak membayar) apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya. B. Saran 1. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan perjanjian jaminan, ada baiknya dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh negara. Adapun sebelum memberikan kredit, pihak bank dapat menerapkan prinsip analisis kredit dengan baik dan benar sehingga dapat mengurangi terjadinya cidera janji bahkan sampai terjadi kredit bermasalah pada debitur. 2. Sebelum melakukan eksekusi pada benda jaminan yang dijaminkan Debitur karena adanya tunggakan yang mengakibatkan kredit bermasalah, pihak bank bisa menempuh cara lain guna penyelamatan awal sebelum benar-benar melakukan pelelangan pada benda yang dijaminkan. 3. Sebagai seorang nasabah yang melakukan permohonan pengajuan perjanjian kredit dengan jaminan, sebaiknya bisa mengatur dengan sebaik mungkin bagaimana dan untuk apa mengajukan permohonan kredit tersebut. Jika pihak nasabah (Debitur) merasa terjadi masalah dalam membayar angsuran kredit, ada baiknya pihak nasabah (Debitur) memberitahukan pada pihak bank, sehingga pihak bank bisa memberikan penyelesaian sebelum terjadinya kredit bermasalah.
Daftar Pustaka BUKU : Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2010. Arthesa, Ade, dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006. Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Bandung : ALUMNI, 1994. Bahsan, M, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007. Dendawijaya, Lukman, Manajemen Perbankan, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005. Djumhana, Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993. Fuady, Munir, Hukum Jaminan Utang, Jakarta : Erlangga, 2013. __________. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012. Harahap, Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2013. Hartono, Sunaryati, Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana, 2011. Hernoko, Agus Yudha, Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Perbankan Nasional, Surabaya : UNAIR, 1998. Hutagalung, Sophar Maru, Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta : Sinar Grafika, 2012. Ibrahim, Johannes, Kartu Kredit - Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan. Bandung : PT Refika Aditama, 2004. Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta : Kencana, 2011. Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers, 2012 _____. Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004. Latif, Ah Azharudin, dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum Islam, Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009. Latumaerissa, Julius R, Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum, Jakarta : Bumi Aksaara, 1999. Mangasa, Augustinus Sipahutar, Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia, Jakarta : Gorga Media, 2007. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.
79
80
Meliala, Djaja S, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, Bandung : Nuansa Aulia, 2007. Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak Tanggungan, Jakarta : Kencana, 2006. Salam, Syamsir, dan Jaenal Aripin, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : UIN Press, 2006. Satrio, J, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Bandung : PT. Citra aditya Bakti, 1991. Soekanto, Soerdjono, dan Sri Mahmudji, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum, Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indoesia, 1979. _________________. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Perdata, Hukum Benda, Yogyakarta : Liberty, 2000. Suhardi, Gunarto, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta : Kanisius, 2003. Suyatno, Thomas, dkk, Dasar – Dasar Perkreditan Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995 Yani, Ahmad, dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia, Jakarta : Radja GrafIndo Perkasa, 2000. PERUNDANG-UNDANGAN : KitabUndang-Undang Hukum Perdata Undang - Undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Undang - Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK). Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. WEBSITE http//:id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Central_Asia. Diakses pada 31 May 2015 pukul 15.11
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO: 73/Pdt.G/ 2013 PN.Kpg
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-
A gu
do
perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:
In
IRWAN MARLOANTO, Umur 44 Tahun; Agama: Islam; pekerjaan: Pemilik
Toko/ Bengkel Virgo Bagus; Alamat di Jenderal Soeharto No.31 RT
lik
ah
018/ RW 007 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; selanjutnya disebut PENGGUGAT;
ka
PALUNGKUN,
SH
ub
m
Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DUIN dan
ERENS
KAUSE,
SH.,
Advokat
yang
ep
beralamat di Klinik Hukum Duin Palungkun, SH & Rekan jalan
ah
CHR J Mooy No. 10, Kota Kupang- NTT, berdasarkan surat kuasa
si
R
khusus no.18/PDT-IM/IV/2013 tertanggal 23 April 2013;
DIREKTUR UTAMA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ; beralamat di Menara
A gu
do
BCA Grand Indonesia jalan MH Tamrin No.1 Jakarta Pusat, cq
ne
ng
MELAWAN:
Kepala Kantor Wilayah PT Bank Central Asia Tbk beralamat di
In
jalan Hasanudin No.58 Lt 3 Denpasar, cq Kepala Kantor Cabang
Utama PT Bank Central Asia Tbk di jalan Tompelo no 23 A
lik
ka m ah
Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang, selanjutnya disebut TERGUGAT;
ub
Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ERWIN SIREGAR, SH.,MH.; SUTATIK, SH., MBL.; I WAYAN LASTIKAYASA,
ep
SH.; AGUS EKA PUTRA, SH.; I PUTU WINDU SEMARA PUTRA, SH.;
ah
I GEDE JELANTIK PURWAKA, SH.; dan WIRATAMI, SH., para
Diponegoro
98
Blok
C-21
Denpasar,
do In
gu A
s
jalan
ne
Wijaya
ng
M
Kertha
R
Advokat dan asisten advokat yang berkantor di Pusat Pertokoan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 480/SK/ W04/2013 tertanggal 20 Mei 2013;
ng
hk am
2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri tersebut,
do
A gu
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara, Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan,
In
lik
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
ub
April 2013
Kupang pada tanggal 24 April 2013, dalam register perkara Nomor : 73/
ep
Pdt.G/2013/PN.Kpg mengemukakan sebagai berikut:
si
Utama Kupang;
R
1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah PT Bank Central Asia Tbk Cabang
ah
ka
m
ah
Telah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi di persidangan;
ng
Utama Kupang telah mengagunkan 5 (lima) bidang tanah masing-
Toko dan Bengkel seluas 2.066 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No.
A gu
•
do
masing :
ne
2. Bahwa Penggugat sebagai Nasabah PT Bank Central Asia Tbk Cabang
In
8 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 4550 atas Nama Irwan Marloanto;
lik
Toko dan Bengkel seluas 574 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No. 8 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
•
ub
Nomor : 4551 atas Nama Irwan Marloanto;
Kantor dan Bengkel seluas 2.980 M2 terletak di Jl. Pulau Indah
ep
No. 7 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 3567 atas Nama Irwan Marloanto;
s ne do In
A
gu
ng
M
R
ah
ka m ah
•
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id •
Rumah Tinggal Seluas 214 M2 terletak di Jl. Jenderal Soeharto
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 31, Kel. Naikoten I, Kec. Oebobo, Kota Kupang Provinsi NTT,
ng
SHM Nomor : 265 atas Nama Irwan Marloanto; •
Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 M2 terletak di Jl. Sam
A gu
do
Ratulangi III Rt. 61 Rw. 81 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 820 atas Nama Irwan
In
Marloanto;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat sebagai Nasabah PT Bank Central
lik
ah
Asia Tbk Cabang Utama Kupang dalam usaha toko dan bengkelnya mendapat kemajuan yang pesat sehingga masih lancar didalam
ub
m
membayar cicilan dan bunga bank;
banyak
pesaing
dari
usaha
bengkel
ep
ka
4. Bahwa seiring dengan kemajuan kota kupang telah bermunculan dan
cuci
mobil
sehingga
ah
penghasilan Penggugat mulai menurun;
si
R
5. Bahwa sama halnya dengan usaha bengkel, usaha perdagangan
dari bermunculannya pedagang-pedagang baru yang berasal dari
penurunan omset dan menjadi penyebab macetnya kredit;
do
A gu
Pulau Jawa sehingga usaha yang dilakukan Penggugat mengalami
ne
ng
barang kelontong milik Penggugat pun mendapat pesaing yang besar
kepada Penggugat; dalam
perjalanan
sebagai
Debitur
pernah
lik
Penggugat
melakukan penyehatan kredit dengan mengambil alih beban kredit
ub
dari Dony lakusa yang kreditnya pada Tergugat macet dan aset berupa
Penggugat pada Tergugat;
ep
Kantor dan bengkel kemudian dimasukkan pula menjadi agunan kredit
8. Bahwa Pengambil alihan beban kredit tersebut diatas menunjukkan
ah
ka m ah
7. Bahwa
In
6. Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak memberikan salinan akad kredit
R
bukti kemajuan yang diperoleh Penggugat dalam berusaha sehingga
s
do
ne
Hal 3 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
mampu mengambil alih aset berupa kantor dan bengkel Dony Lakusa
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Namun akhirnya usaha Penggugat mengalami kemunduran baik
ne si a
hk am
4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
omset/hasil penjualan barang di Toko dan usaha bengkel dan
ng
mengakibatkan macetnya kredit sebagaimana diuraikan pada poin 4 dan 5 diatas, walaupun usaha Penggugat masih bisa berjalan;
A gu
do
9. Bahwa Tergugat telah menunjuk Star Auction Makassar sebagai pihak yang melakukan pengurusan pelelangan agunan Penggugat yang
10 Februari 2013 meminta
In
dengan surat panggilan tertanggal
Penggugat untuk hadir pada tanggal 27 Februari 2013 namun surat
lik
ah
panggilan tersebut diterima Penggugat setelah tanggal 27 Februari 2013, hal ini menunjukkan Star Auction Makassar yang ditunjuk
ub
m
Tergugat tidak melakukan pemanggilan secara patut dan seharusnya
ka
Tergugat belum patut menunjuk pihak lain untuk langsung memproses
10.Bahwa
Star
bangkit
Auction
Makassar
memajukan
sebagai
usahanya
pihak
yang
seperti
melakukan
ng
pengurusan pelelangan agunan Penggugat telah bertindak tidak patut
do
dalam setiap pemanggilannya kepada Penggugat sehingga tidak pernah terjadi mediasi untuk pemanggilan pertama;
A gu
si
sebelumnya;
dapat
ne
Penggugat
R
ah
agar
ep
pelelangan, namun berusaha terlebih dahulu memberikan pembinaan
In
11.Bahwa dalam perubahan perjanjian kredit tertangga 16 Februari 2012 terlihat jelas jangka waktu jatuh temponya agunan-agunan tersebut
lik
tempo yaitu : Pada Pasal 1 poin b. Fasilitas Kredit Investasi, terhitung
ub
sejak tanggal 23 Desember 2008 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2018, poin c. Fasilitas Installment Loan, pada tanggal 23 Februari 2008 dan berakhir pada 23 Februari 2014, namun dianggap
ep
ah
ka m ah
diatas tidaklah sama dan terdapat 2 (dua) agunan yang belum jatuh
telah jatuh tempo dan agunannya dimasukkan dalam obyek yang
s ne do In
A
gu
ng
M
pelelangan;
R
diancam untuk dilelang, hal ini jelas menunjukan adanya pemaksaan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id 12.Bahwa
Penggugat
berusaha
yang
melakukan
berusaha
dibantu
pendekatan
kepada
oleh pihak
kakak-kakaknya Tergugat
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
untuk
ng
melakukan penyehatan dan mengatasi macetnya kredit tersebut telah diperlakukan secara tidak patut yaitu diarahkan pengurusannya ke
do
A gu
kantor wilayah Tergugat di Denpasar hal ini justru bertentangan
Asia Tbk di jl. Tompelo no. 23 A, Kel. Oebobo, Kec.
Kupang) menunjuk
pengurusan
Auction
Makassar
pelelangan
agunan
Kota
yang
sebagai
pihak
Penggugat,
Tergugat
lik
ah
melakukan
Star
Oebobo,
In
dengan ketika Tergugat (Kepala Kantor Cabang Utama PT Bank Central
ternyata memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal ini seharusnya
ub
m
Tergugat memberikan jalan keluar yang langsung bermanfaat bagi
ka
kedua belah pihak dengan biaya ringan namun dengan dalih
ep
kewenangan berada di kantor wilayah membuat Penggugat yang
ah
menanggung biaya kakak-kakaknya yang datang dari makasar sebesar
si
R
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
ng
untuk melakukan mediasi mengatasi masalah kredit tersebut banyak
do
terhambat oleh berhalangannya Kepala Cabang Utama PT Bank
ne
13.Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat bersama kakak-kakaknya
A gu
Central Asia Tbk Kupang dan terjadi 3 (tiga) kali pergantian Kepala
In
Cabang Utama dan terakhir diajabat seorang Pejabat Sementara sehingga jelas sangat memakan waktu untuk melakukan mediasi yang
lik
14.Bahwa mengingat akan ancaman pelelangan yang sudah sangat
menjadi agunan kredit yaitu :
Toko dan Bengkel seluas 2.066 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No.
ep
•
ub
dipaksakan, maka Penggugat mohon kiranya seluruh aset yang
8 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
ah
ka m ah
patut;
s do
ne
Hal 5 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
R
Nomor : 4550 atas Nama Irwan Marloanto;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id •
Toko dan Bengkel seluas 574 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No. 8
ne si a
hk am
6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
ng
Nomor : 4551 atas Nama Irwan Marloanto; •
Kantor dan Bengkel seluas 2.980 M2 terletak di Jl. Pulau Indah
do
A gu
No. 7 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 3567 atas Nama Irwan Marloanto;
Rumah Tinggal Seluas 214 M2 terletak di Jl. Jenderal Soeharto
In
•
No. 31, Kel. Naikoten I, Kec. Oebobo , Kota Kupang Provinsi NTT,
m
•
lik
ah
SHM Nomor : 265 atas Nama Irwan Marloanto;
Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 M2 terletak di Jl. Sam
ub
Ratulangi III Rt. 61 Rw. 81 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota
ka
Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 820 atas Nama Irwan
ep
Marloanto;
si
aset tersebut;
R
ah
diletakan Sita Jaminan untuk mencegah beralihnya hak atas aset-
menjadi agunan Penggugat tersebut di Koran Pos Kupang pada tanggal
A gu
do
10 April 2013, hal ini sangat merugikan kredibilitas dan nama baik
ne
ng
15.Bahwa Tergugat telah memasang pengumuman pelelangan aset yang
Penggugat sehingga Penggugat dalam perkara ini juga mengalami
In
kerugian immateriil sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar
lik
16.Bahwa oleh karena Tergugat telah menyerahkan proses Pelelangan Agunan Kredit tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
ub
dan Lelang (KPKNL), maka adalah patut dan beralasan hukum Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa,
ep
Mengadili dan Memutus perkara ini dalam Provisi menunda proses pelelangan aset Penggugat berupa:
s ne do In
A
gu
ng
M
R
ah
ka m ah
rupiah);
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id •
Toko dan Bengkel seluas 2.066 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No.
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
8 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
ng
Nomor : 4550 atas Nama Irwan Marloanto; •
Toko dan Bengkel seluas 574 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No. 8
A gu
do
Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 4551 atas Nama Irwan Marloanto;
Kantor dan Bengkel seluas 2.980 M2 terletak di Jl. Pulau Indah
In
•
No. 7 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT,
m
•
lik
ah
SHM Nomor : 3567 atas Nama Irwan Marloanto;
Rumah Tinggal Seluas 214 M2 terletak di Jl. Jenderal Soeharto
ub
No. 31, Kel. Naikoten I, Kec. Oebobo , Kota Kupang Provinsi NTT,
•
ep
ka
SHM Nomor : 265 atas Nama Irwan Marloanto; Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 M2 terletak di Jl. Sam
R
ah
Ratulangi III Rt. 61 Rw. 81 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota
17.Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan uraian tersebut diatas kiranya
A gu
do
telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan
ne
ng
Marloanto;
si
Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 820 atas Nama Irwan
ini;
In
Berdasarkan dalil dan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan memanggil
lik
Hakim yang ditetapkan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada
ub
tingkat pertama, memutus dengan amar sebagai berikut: Dalam Provisi
ep
Memerintahkan Tergugat menunda Proses Pelelangan agunan
do
ne
Hal 7 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
ng gu A
s
R
Penggugat berupa :
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
Para Pihak untuk diperhadapkan ke depan Persidangan dan melalui Majelis
Halaman 7
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id •
Toko dan Bengkel seluas 2.066 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No.
ne si a
hk am
8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
8 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
ng
Nomor : 4550 atas Nama Irwan Marloanto; •
Toko dan Bengkel seluas 574 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No. 8
A gu
do
Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 4551 atas Nama Irwan Marloanto;
Kantor dan Bengkel seluas 2.980 M2 terletak di Jl. Pulau Indah
In
•
No. 7 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT,
m
•
lik
ah
SHM Nomor : 3567 atas Nama Irwan Marloanto;
Rumah Tinggal Seluas 214 M2 terletak di Jl. Jenderal Soeharto
ub
No. 31, Kel. Naikoten I, Kec. Oebobo , Kota Kupang Provinsi NTT,
•
ep
ka
SHM Nomor : 265 atas Nama Irwan Marloanto; Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 M2 terletak di Jl. Sam
R
ah
Ratulangi III Rt. 61 Rw. 81 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota
ne
ng
Marloanto;
Dalam Pokok Perkara
hukum
Perbuatan
do
A gu
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan
si
Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 820 atas Nama Irwan
Tergugat
yang
tidak
In
memberikan kesempatan yang patut bagi Penggugat
untuk mengatasi kredit macet pada Tergugat, adalah
lik
ka m ah
merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
kepada
Penggugat
ub
3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kesempatan melakukan
penyehatan
dan
ep
pembayaran kewajibannya secara patut dalam jangka
ah
waktu 6 (enam) bulan setelah putusan ini mempunyai
s ne do In
A
gu
ng
M
R
kekuatan hukum tetap;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
kepada penggugat akibat perlakuan yang tidak patut saat
berupaya
melakukan
penyehatan
ng
pada
untuk
mengatasi kredit macet sebesar Rp 50.000.000,- (lima
do
perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Tergugat
untuk
membayar
kerugian
In
5. Menghukum
immateril kepada penggugat akibat pemuatan berita di Koran Pos Kupang sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua
lik
ah
A gu
puluh juta rupiah) tunai dan sekaligus pada saat putusan
puluh miliar rupiah) tunai dan sekaligus pada saat
ub
m
putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
ka
6. Menyatakan hukum Sah dan berharga peletakan Sita
ep
Jaminana atas aset yang menjadi agunan Penggugat
Toko dan Bengkel seluas 2.066 M2 terletak di Jl.
si
•
R
ah
yaitu:
Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 4550 atas
do
•
Toko dan Bengkel seluas 574 M2 terletak di Jl. Pulau
In
Indah No. 8 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 4551 atas Nama Irwan Marloanto; •
lik
ka m ah
A gu
Nama Irwan Marloanto;
ne
ng
Pulau Indah No. 8 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima,
Kantor dan Bengkel seluas 2.980 M2 terletak di Jl.
ub
Pulau Indah No. 7 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 3567 atas
ah
•
ep
Nama Irwan Marloanto;
Rumah Tinggal Seluas
214 M2 terletak di Jl.
s do
ne
Hal 9 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
R
Jenderal Soeharto No. 31, Kel. Naikoten I, Kec.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
265 atas Nama Irwan Marloanto;
•
Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 M2
terletak di Jl. Sam Ratulangi III Rt. 61 Rw. 81 Kel.
Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi
do
ng
NTT, SHM Nomor : 820 atas Nama Irwan Marloanto;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya
In
A gu
yang timbul dalam perkara ini;
lik
Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana telah dikemukakan di atas dan dengan merujuk pada ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun
ub
ah m
ka
2008 tentang Proses Perdamaian di Pengadilan, majelis telah
mengupayakan
perdamaian
dengan
menunjuk
mediator
yang
Hakim
KHAIRULUDIN, SH.,MH., tetapi selama rentang waktu mediasi , tidak ada
si
R
kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak untuk berdamai sehingga
yang isinya dipertahankan oleh kuasa penggugat tersebut; terhadap
gugatan
tersebut,
para
Tergugat
do
bahwa
A gu
Menimbang
ne
persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat
ng
ah
ne si a
Oebobo , Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor :
ep
hk am
10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mengajukan jawabannya yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai
DALAM EKSEPSI :
lik
GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv antara lain diterangkan bahwa
ub
pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusive), yang memuat dasar fakta (fetelijke grond) dan dasar hukum (rechtsgrond) .
ep
ah
ka m ah
I.
In
berikut:
Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 yang
R
didaftarkan di Kepaniteraan Perdata PN Kupang tertanggal 24 April
s ne
do In
A
gu
ng
M
2013, telah ternyata bahwa : Penggugat meletakkan permasalahan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
tindakan/ upaya Tergugat dalam hal yang berkaitan dengan : Lelang Eksekusi atas Obyek Hak Tanggungan sebagai issue sentralnya.
ng
Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat
telah
melakukan
Perbuatan
Melawan
Hukum
atas
A gu
do
tindakannya (upaya) melakukan lelang eksekusi atas obyek hak
tanggungan; jelas merupakan dalil yang tidak berdasar hukum (rechts
In
grond).
Sesuai dengan posita Penggugat hal. 2 : Penggugat sendiri telah
lik
ah
mengakui fakta-fakta (fetelijke ) tentang :
a. Adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat
ub
m
sehubungan dengan Pemberian Fasilitas Kredit dari PT. Bank
ka
Central Asia Tbk.
ep
b. Adanya Dokumen Agunan yaitu Dokumen pengikatan atas agunan.
ah
c. Adanya hutang yang telah jatuh tempo;
si
R
d. Keadaan Cidera Janji (Wan Prestasi) berkenaan dengan kewajiban
ng
A gu
do
e. dan lain-lain sebagaimana lengkapnya telah diakui oleh Penggugat
ne
Penggugat untuk penyelesaian pokok hutang, bunga, denda kepada Tergugat.
Bertolak dari pengakuan dan pernyataan Penggugat seperti dimaksud
In
diatas, maka secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH
Perdata Jo Pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakan pengakuan
lik
atas fakta yang bulat dan murni sehingga melekat nilai kekuatan
ka m ah
pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (volledig,
Pengakuan
tersebut
diatas,
ub
bindende en beslissende, bewijskracht).
tentunya
akan
lebih
memudahkan
ep
sekaligus memberi penegasan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan, sehingga cukup
s
R
membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum.
do
ne
Hal 11 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
2. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 11
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Dasar gugatan/ de middelen van de eis yang didalilkan penggugat menunjuk
pada
peristiwa
hukum
yang
berhubungan
ne si a
hk am
12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dengan
ng
pemberian fasilitas kredit dari PT. Bank Central Asia, Tbk – Kantor Cabang Kupang (Tergugat) kepada Penggugat.
antara Penggugat dan Tergugat
do
A gu
Dengan demikian, hubungan hukum yang mendasari adanya perikatan
adalah Perjanjian yaitu Perjanjian
In
Kredit . Jika yang mendasari suatu hubungan hukum adalah suatu
perjanjian, maka formulasi gugatan yang paling relevant atas sengketa
lik
ah
hak yang mungkin timbul adalah gugatan wan prestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Karena itu perumusan formulasi gugatan melawan
hukum
sebagaimana
ub
m
perbuatan
didalilkan
Penggugat
ka
merupakan formulasi gugatan yang kabur atau tidak jelas. dalam
penafsiran
sempit,
tindakan
melawan
hukum
ep
Bahwa
ah
(Onrechtmatige Daad) ditafsirkan sebagai tindakan melawan Undang
si
R
Undang (Onwetmatige Daad), penafsiran ini masih digunakan dan
ng
Wetboek (BW) orang masih berada di bawah pengaruh semangat
do
“kepastian hukum” yang ketat. Jika penafsiran seperti demikian ini
ne
kemudian dikembangkan karena pada waktu pembentukan Burgerlijk
A gu
dipakai ke dalam perkara aquo, maka terhadap upaya yang dilakukan
Lelang Eksekusi atas Obyek Hak
In
Tergugat sehubungan dengan
Tanggungan tentu bukanlah merupakan Perbuatan melawan hukum
lik
ub
mengatur perihal tersebut sebagaimana dalam UUHT.
3. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM atau EX JURI TERTI (Eksepsi Kurang Pihak) Kontruksi Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) tidaklah
ep
ah
ka m ah
atau melawan Undang-Undang karena Undang Undang sendiri telah
berbeda dengan prosedur pelaksanaan parate executie menurut
s
R
ketentuan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, yang pada intinya
ne do In
A
gu
ng
M
mengatur janji untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan (beding
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
van eigen machtige verkoop) dan janji penjualan lelang harus
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUH
ng
Perdata, sehingga ketentuan Pasal 6 UUHT menegaskan pelaksanaan parate executie melalui pelelangan umum. rumusan
Keuangan Nomor
ketentuan
Pasal
2
Peraturan
Menteri
do
dengan
A gu
Sesuai
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
In
Lelang antaralain disebutkan :
lik
ah
“ Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah”
Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
ka
Lelang, disebutkan pula bahwa :
ub
m
Keuangan Nomor
ah
ep
“ Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.”
si
R
Oleh karena surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013,
ng
Eksekusi atas Obyek Hak Tanggungan sebagai issue sentralnya, karena
do
itu menjadi logis bilamana Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan
ne
meletakan permasalahan tindakan/ upaya Tergugat dalam Lelang
A gu
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang diposisikan sebagai
In
Tergugat atau Turut Tergugat, mengingat : Setiap pelaksanaan lelang
harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat lelang, sesuai
lik
PMK.06/2010 tersebut diatas.
ub
Dengan tidak ditariknya Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar maka cukup membuktikan bahwa gugatan kurang pihak atau mengandung cacat plurium litis consortium
ep
ah
ka m ah
dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/
atau ex juri tertii dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan
s do
ne
Hal 13 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
tanggal 25 Mei 1977.
R
tidak dapat diterima, sesuai dengan Putusan MA No. 621 K/Sip/1975
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
4. GUGATAN PENGGUGAT ILLUSIONER DAN BERLEBIHAN Dalam perkara aquo,
ne si a
hk am
14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
materi gugatan Penggugat illusioner dan
ng
berlebihan terutama yang menyangkut petitum Penggugat, tentang
tuntutan ganti kerugian, karena tidak berdasarkan kerugian nyata atau
Menunjuk
pada
materi
eksepsi
sebagaimana
do
A gu
actual loss.
tersebut
diatas,
In
Hubungan hukum yang bersumber dari Perjanjian Kredit adalah
menyangkut kepentingan Penggugat dan Tergugat, bukan saudara-
lik
ah
saudara kandung dari Penggugat, karena itu menjadi tidak relevant
bilamana
tuntutan ganti kerugian Penggugat didasarkan pada
ub
m
penggantian biaya perjalanan mendatangkan kakak-kakak Penggugat
ka
dari Makasar ke Kupang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
ah
Tergugat
tidak
ep
rupiah) seperti tertuang dalam posita angka 12 hal. 4; olehkarena memiliki
hubungan
hukum
dengan
kakak-kakak
si
R
Penggugat. Apalagi tuntutan immateriil sebesar Rp 20.000.000.000,-
ng
adalah sangat tidak berdasar dan berlebihan.
Majelis
Penggugat atau
Hakim
yang
terhormat
setidak-tidaknya
menolak
menyatakan
gugatan
gugatan
In
bagi
A gu
alasan
do
Berdasarkan materi eksepsi sebagaimana tersebut diatas, cukup
ne
(dua puluh milyar) karena adanya pengumuman lelang di surat kabar
Penggugat terhadap PT. Bank Central Asia, Tbk tidak dapat diterima
lik
DALAM POKOK PERKARA
ub
1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalildalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya,
ep
kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan terbukti kebenarannya menurut hukum.
R
2. Bahwa materi keberatan Tergugat sebagaimana tertuang dalam bagian
do In
A
gu
ng
ne
s
eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam bagian ini dan
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
(Niet Ontvankelijk veerklaard);
Halaman 14
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
merupakan 1 (satu) kesatuan yang utuh dalam bagian pokok perkara ini.
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ng
3. Bahwa benar Penggugat merupakan nasabah (debitur) pada PT. Bank Central Asia, Tbk – Kantor Cabang Kupang (selanjutnya cukup disebut
A gu
do
dengan BCA) atas fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk ; dengan perincian fasilitas kredit sbb :
Fasilitas Kredit Lokal, dengan jumlah tidak melebihi Rp.
In
a.
8.100.000.000,- (delapan miliar seratus juta rupiah)
Fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah pokok tidak melebihi
lik
ah
b.
Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah); Fasilitas Installment Loan, dengan jumlah pokok tidak melebihi
ub
m
c.
ka
Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); Fasilitas Time Loan Revolving, dengan jumlah pokok tidak
ep
d.
ah
melebihi Rp. 4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima
Fasilitas KPR Refinancing, dengan jumlah pokok sebesar Rp.
ng
ne
1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
KPG/II/2005 Jo;
Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2005 No.041/PPK/KPG/06/2005 Jo;
lik
2.
Perjanjian Kredit tanggal 17 Februari 2005 No. 003/PK/
In
A gu
1.
do
Sesuai dengan :
ka m ah
si
e.
R
puluh juta rupiah);
3.
Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 11 November
ub
2005 No.100/PPK/KPG/11/2005 Jo ; 4.
Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 20 Februari
ep
2006 No.011/PPK/KPG/02/2006 Jo ;
Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari
ah
5.
s do
ne
Hal 15 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
R
2007 No.025/PPK/KPG/02/2007 Jo ;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id 6.
Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 19 Maret 2008
ne si a
No.021/PPK/KPG/03/2008 Jo ;
Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 23 Desember
ng
7.
2008 No.118/PPK/KPG/12/2008 Jo ;
2009 No.012/PPK/KPG/02/2009 Jo ;
Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 20 Oktober
In
9.
2009 No.099/PPK/KPG/10/2009 Jo ;
Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari
lik
10.
ah
do
Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari
A gu
8.
2010 No.012/PPK/KPG/02/2010 Jo ;
Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 116 tertanggal 23
ka
Juli 2010 Jo;
Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 23 Februari
ep
12.
ub
m
11.
ah
2011 No.016/PPK/KPG/02/2011 Jo ; Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari
R
13.
si
hk am
16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 02 Desember 2009.
ng
14.
do
4. Sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit dari PT. Bank Central
ne
2012 No.015/PPK/KPG/02/2012 Jo ;
A gu
Asia, Tbk (Tergugat) kepada Penggugat, berdasarkan Perjanjian Kredit
“ membayar utang dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya, selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat : • Pada saat batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit berakhir, untuk fasilitas kredit lokal;
ub
Sesuai dengan Lampiran Daftar Angsuran, untuk fasilitas kredit investasi dan fasilitas Installment Loan;
•
pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Surat Permohonan Penarikan Kredit/ Perpanjangan Pembayaran, dengan ketentuan bahwa tanggal jatuh waktu dimaksud tidak boleh melebihi tanggal berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit, untuk fasilitas time loan revolving;
ep
•
s ne
do In
A
gu
ng
M
R
ah
lik
ka m ah
a.
In
sebagaimana tersebut, Penggugat (debitur) wajib :
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
R ep ub
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id •
Dengan cara mengangsur setiap bulan secara berturut-turut tanpa terputus, sesuai dengan lampiran daftar angsuran. (Pasal 7 Perjanjian Kredit Jo Pasal 5 Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 02 Desember 2009) b. “ membayar bunga sebesar : • 11 % (sebelas prosen) per tahun kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas kredit lokal untuk fasilitas kredit lokal “; • 11 % (sebelas prosen) per tahun kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur untuk fasilitas Installment Loan; • 11 % (sebelas prosen) per tahun kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur untuk fasilitas kredit investasi“; • 11 % (sebelas prosen) per tahun kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dihitung dari jumlah fasilitas time loan revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur untuk fasilitas time loan revolving“; • Suku bunga efektif untuk fasilitas kredit KPR *Besarnya suku bunga dapat ditinjau kembali oleh BCA sesuai dengan perkembangan moneter. (Pasal 4 Perjanjian Kredit Jo Pasal 3 Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 02 Desember 2009) Dengan perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh hari) dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada BCA pada tanggal pembayaran bunga yaitu : • setiap tanggal 1 (satu) pada tiap-tap bulan, untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran) atau jika terdapat perubahan ketentuan mengenai tanggal pembayaran bunga untuk fasilitas kredit local di BCA, pada tanggal lain yang akan diberitahukan secara tertulis oleh BCA kepada debitur; • setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dari masing-masing fasilitas kredit pada tiap-tiap bulan, untuk fasilitas kredit investasi, fasilitas kredit installment loan dan fasilitas time loan revolving.
In
si ne
In
lik
ub
“ membayar provisi sebesar: • 0.25 % (nol koma dua puluh lima prosen) per tahun kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit lokal yang diberikan untuk fasilitas kredit lokal “ ; • 0.25 % (nol koma dua puluh lima prosen) sekali bayar kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang diberikan, untuk fasilitas Installment Loan“ ; • 0.5 % (nol koma lima prosen) sekali bayar kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dihitung dari
ep
c.
s
do
ne
Hal 17 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
R
ah
ka m ah
A gu
do
ng
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu
do
ng
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 17
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
jumlah fasilitas kredit investasi yang diberikan, untuk fasilitas kredit investasi“ ; • 0.25 % (nol koma dua puluh lima prosen) sekali bayar kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dihitung dari jumlah fasilitas time loan revolving untuk fasilitas kredit time loan revolving “ ; • 1% (satu persen) dari jumlah kredit dan biaya administrasi kredit sebesar Rp. 300.000,- untuk fasilitas kredit KPR; (Pasal 4 Perjanjian Kredit Jo Pasal 3 Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 02 Desember 2009)
A gu
do
ng
hk am
18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
lik
ah
Provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal penanda-tanganan Perjanjian Kredit atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA, dan selanjutnya pada saat penanda-tanganan perubahan Perjanjian Kredit mengenai perpanjangan dan/atau penambahan fasilitas kredit tersebut.
Jika Debitur (Penggugat) lalai membayar utang karena sebab apapun tanggal
jatuh
temo
(waktunya),
maka
ub
m
pada
Penggugat
wajib
ka
membayar DENDA atas jumlah uang yang lalai dibayar itu, terhitung
ep
sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut
ah
dibayar seluruhnya sebesar 0.5 % per bulan dan denda sebesar
tersebut.
Perhitungan
denda
si
dibayar
tersebut
dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus
A gu
do
enam puluh) hari dalam setahun.
ne
terlambat
ng
yang
R
0.133% (nol koma seratus tiga puluh tiga persen) per hari atas jumlah
(Pasal 8 Perjanjian Kredit Jo Pasal 5 Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 02 Desember 2009)
In
Adapun jaminan pembayaran atas fasilitas - fasilitas kredit tersebut
lik
1. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4551 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang,
ub
Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, setempat dikenal sebagai Jalan Pulau Indah No 8. seluas 580 m2 , terdaftar atas nama
ep
Irwan Marloanto ;
2. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik
R
ah
ka m ah
diatas, berupa :
s
No. 4550 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang,
ne do In
A
gu
ng
M
Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, setempat dikenal
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Jalan Pulau Indah No 8. seluas 2.066 m2, terdaftar atas
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
nama Irwan Marloanto ;
ng
3. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik
No. 265 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kab. Kupang,
A gu
do
Kecamatan Kupang Selatan, Kelurahan Naikoten I, setempat dikenal
sebagai Jalan Soeharto seluas 214 m2 , terdaftar atas nama Irwan
In
Marloanto ;
4. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik
lik
ah
No. 3567 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kotamadya Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, setempat
ka
nama Irwan Marloanto ;
ub
m
dikenal sebagai Jalan Pulau Indah seluas 2.980 m2 , terdaftar atas
ep
5. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik
ah
No. 820 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang,
si
R
Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, seluas 1.230 m2 ,
demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau
do
A gu
akan didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut yang
ne
ng
terdaftar atas nama Irwan Marloanto
menurut sifatnya, peruntukkannya dan undang-undang dianggap
In
sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
Kelima Sertifikat Hak Milik tersebut diatas, telah dibebani Hak
•
lik
ka m ah
Tanggungan masing-masing sesuai dengan :
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.
ub
159/2005 tanggal 2 Juni 2005 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No ; 231/KLM/HT/V/2005 tertanggal 11 Mei
ep
2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di
ah
Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
s do
ne
Hal 19 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
R
dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas
ne si a
hk am
20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
580 m2 ;
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II
(Kedua) No.
ng
•
776/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo Akta Pemberian
Desember
2005,
yang
dibuat
dihadapan
do
A gu
Hak Tanggungan No ; 852/KLM/HT/XII/2005 tertanggal 12
Emmanuel
In
Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak
atas tanah sesuai dengan SHM No. 4551/Kelurahan
Oesapa/2003 seluas 580 m2 ;
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No.
ub
m
•
lik
ah
Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 66/
ka
226/2007 tanggal 30 Mei 2007 Jo Akta Pemberian Hak
ep
Tanggungan No. 206/2007 tertanggal 13 April 2007, yang
ah
dibuat dihadapan
Emmanuel
Mali,SH,
PPAT di
Kota
si
R
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas
do
•
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) No.
714/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian
In
A gu
580 m2 ;
ne
ng
dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
Hak Tanggungan No. 528/2009 tertanggal 20 Oktober
lik
ka m ah
2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
ub
dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) No.
R
ah
•
ep
580 m2 ;
s
248/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo Akta Pemberian Hak
ne do In
A
gu
ng
M
Tanggungan No. 106/2011 tertanggal 23 Februari 2011,
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 20
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
ng
dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas
do
•
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 521/2005 tanggal 22 September 2005 Jo Akta Pemberian
In
A gu
580 m2 ;
Hak Tanggungan No ; 476/KLM/HT/VIII/2005 tertanggal 18
lik
ah
Agustus 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas
ub
m
tanah sesuai dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa,
ka
Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/
ah
•
ep
2003 seluas 2.066 m2 ;
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II
(Kedua) No.
si
R
775/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo Akta Pemberian
Desember
2005,
yang
dibuat
dihadapan
Emmanuel
ka m ah
do
Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 65/
In
•
atas tanah sesuai dengan SHM No. 4550/Kelurahan
Oesapa/ 2003 seluas 2.066 m2 ;
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Kedua) No.
lik
A gu
Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak
ne
ng
Hak Tanggungan No: 853/KLM/HT/XII/2005 tertanggal 12
225/2007 tanggal 30 Mei 2007 Jo Akta Pemberian Hak
ub
Tanggungan No. 207/2007 tertanggal 13 April 2007, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, SH, PPAT di Kota
ep
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
ah
dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
s
R
tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas
do
ne
Hal 21 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
2.066 m2;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 21
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id •
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) No.
ne si a
hk am
22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
716/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian
ng
Hak Tanggungan No. 530/2009 tertanggal 20 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, SH, PPAT di
dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
In
tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas 2.066 m2;
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) No.
lik
•
ah
do
A gu
Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
247/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo Akta Pemberian Hak
ub
m
Tanggungan No. 105/2011 tertanggal 23 Februari 2011,
ka
yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, SH, PPAT di Kota
ep
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
ah
dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
si
R
tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas
•
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.
do
Hak Tanggungan No: 438/OBB/HT/VII/2005 tertanggal 27
Juli 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT
In
A gu
428/2005 tanggal 22 Agustus 2005 Jo Akta Pemberian
ne
ng
2.066 m2;
di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah
lik
ka m ah
sesuai dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2; Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II
ub
•
(Kedua) No.
774/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo Akta Pemberian
2005,
R
ah
Desember
ep
Hak Tanggungan No ; 851/OBB/HT/XII/2005 tertanggal 12 yang
dibuat
dihadapan
Emmanuel
sesuai
dengan
SHM
No.
265/Kelurahan
ne
tanah
do In
A
gu
ng
M
atas
s
Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Naikoten I, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1988 No.
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
136/1988 seluas 214 m2 ;
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No.
ng
•
224/2007 tanggal 30 Mei 2007 Jo Akta Pemberian Hak
dibuat dihadapan
Emmanuel
do
A gu
Tanggungan No. 205/2007 tertanggal 13 April 2007, yang Mali,SH,
PPAT di
Kota
In
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur
•
lik
ah
tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2 ; Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) No.
ub
m
717/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian
ka
Hak Tanggungan No. 527/2009 tertanggal 20 Oktober
ep
2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di
ah
Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
si
R
dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur
•
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) No.
do
Tanggungan No. 107/2011 tertanggal 23 Februari 2011,
yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota
In
A gu
246/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo Akta Pemberian Hak
ne
ng
tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2 ;
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
lik
ka m ah
dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2 ; Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.
ub
•
126/2009 tanggal 13 Maret 2009 Jo Akta Pemberian Hak
ep
Tanggungan No. 107/2009 tertanggal 20 Februari 2009,
R
ah
yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota
s
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
do
ne
Hal 23 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
dengan SHM No. 3567/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 23
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 02 Desember 1998 No. 126/OSP/ 98 seluas 2.980
ne si a
hk am
24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
m2;
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II
(Kedua) No.
ng
•
715/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian
do
A gu
Hak Tanggungan No. 529/2009 tertanggal 20 Oktober
2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di
In
Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 3567/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
lik
ah
tanggal 02 Desember 1998 No. 126/OSP/ 98 seluas 2.980 m2;
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No.
ub
m
•
ka
813/2010 tanggal 22 September 2010 Jo Akta Pemberian
ep
Hak Tanggungan No. 494/2010 tertanggal 23 Juli 2010,
ah
yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota
si
R
Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
tanggal 02 Desember 1998 No. 126/OSP/ 98 seluas 2.980
do
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.
233/2010 tanggal 25 Maret 2010 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 96/2010 tertanggal 19 Februari 2010,
lik
yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
ub
dengan SHM No. 820/Kelurahan Oesapa, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1986 No. 101/1986 seluas 1.230 m2;
ep
ah
ka m ah
•
In
A gu
m2;
ne
ng
dengan SHM No. 3567/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur
Dan ;
R
Semua stok barang berupa Persediaan Barang Dagangan yang dimiliki
s ne
do In
A
gu
ng
M
oleh pemberi agunan, baik sekarang maupun dikemudian hari yang
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id terletak
dimanapun
juga,
termasuk
tetapi
tidak
terbatas
yang
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
disimpan di gudang toko (SHM No. 265) dan Gudang Besar di Jalan
ng
Pulau Indah (SHM No. 4551) sebagaimana ternyata dalam Daftar Persediaan Barang tanggal 19 Januari 2007, No. 019/Januari 2007
do
A gu
berikut segenap perubahan dan atau pembaharuannya.
Semua stok barang berupa Persediaan Barang Dagangan yang dimiliki
terletak
dimanapun
juga,
termasuk
tetapi
In
oleh pemberi agunan, baiksekarang maupun di kemudian hari yang tidak
terbatas
yang
lik
ah
disimpan di Gudang Toko (SHM N0. 265) dan Gudang Besar di Jalan Samratulangi Kel. Oesapa Kupang, sebagaimana ternyata dalam Daftar
ub
m
Persediaan Barang, tanggal 17 Februari 2011 No. 017/Februari 2011,
ka
berikut segenap perubahan dan atau pembaharuannya.
ep
Semua stok barang (persediaan barang dagangan) merupakan obyek
ah
jaminan fidusia berdasarkan :
si
R
a. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-18 HT.04.06.TH.2009/STD
ng
W17-329 HT.04.06.TH.2009/STD tertanggal 19 November 2009;
do
b. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-46 HT.04.06.TH.2011/STD
ne
tertanggal 12 Januari 2009 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No.
A gu
tertanggal 15 Maret 2011;
In
5. Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2012, Penggugat mulai menunggak membayar angsuran dan bunga kepada Tergugat hingga kemudian
lik
besar.
ub
Oleh karena itu, sesuai dengan surat Tergugat No. 257/ KPG/2012 tertanggal 07 Juni 2012, Tergugat menyampaikan surat teguran pembayaran pinjaman kepada Penggugat, dengan menyampaikan
ep
ah
ka m ah
tunggakan-tunggakan tersebut, semakin lama semakin bertambah
informasi bahwa tunggakan fasilitas kredit per 23 Mei 2012 adalah sbb
s do
ne
Hal 25 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
R
:
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 25
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Revolving
ng
Tgl 23 Mei 2012
Tgl 26 Mei 2012
ah m
KI
Bunga
Rp. 18.333.333,31
TL
Tunggakan
Bunga
Rp. 48.289.789,24
Tgl 03 Juni 2012 KPR
Tunggakan
Angsuran
Rp. 14.794.353,65
ep
ka
I/
Angsuran
Tunggakan
Tgl 01 Juni 2012 Lokal
•
Tunggakan
Rp. 50.564.467,55
Revolving •
Angsuran
Rp. 33.379.629,73
BCA •
Tunggakan
lik
A gu
•
TL
Rp. 18.333.333,31
Tgl 23 Mei 2012 L
bunga
do
•
Tunggakan
ne si a
Tgl 23 Mei 2012
In
•
ub
hk am
26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Total Tunggakan
Rp.183.694.906,79
si
R
ah
Dengan meminta Penggugat, untuk menyediakan dana paling lambat
ng
23 Mei 2012 dapat terselesaikan. 6. Bahwa ternyata, sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud
membayar
kewajiban-kewajibannya
kepada
do
A gu
dalam surat teguran pertama tersebut diatas, Penggugat tidak
ne
11 Juni 2012 sehingga segala kewajiban yang tertunggak sejak tanggal
Tergugat
karena
itu
In
Tergugat pada tanggal 27 Juni 2012 menyampakan kembali surat
ub
Posisi tunggakan per 26 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 265.233.049 (belum termasuk perhitungan denda) dengan perincian sbb :
2. Pinjaman I/L
b. Bunga
Rp. 81.659.722,16
Rp. 55.555.555,56
s
Bunga
ep
a.
Rp. 11.390.432,31
do In
A
gu
ng
ne
1. Pinjaman TL Revolving
a. Pokok
M
lik
menerangkan bahwa :
R
ah
ka m ah
teguran ke-2 (kedua) sesuai dengan Surat No. 274/KPG/2012, dengan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 26
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id 3. Pinjaman KI BCA a. Pokok
Rp. 58.333.333,34
Rp. 43.499.652,68
ng
b. Bunga 4. KPR BCA
Rp. 14.794.353,65 Rp. 265.233.049
do
Total Tunggakan
A gu
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dengan meminta Penggugat, untuk segera menyelesaikan kewajiban
In
tersebut selambat-lambatnya tanggal 04 Juli 2012, dan apabila dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tersebut, Penggugat belum kewajiban/
tunggakan
hutang
dumaksud
maka
lik
ah
menyelesaikan
kolektibilitas Penggugat akan diturunkan menjadi “Kurang Lancar”
ub
m
(KL).
ka
Selanjutnya, Tergugat kembali mengirim Surat Teguran ke-3 (tiga) No
ep
384/KPG/2012 tertanggal 23 Agustus 2012, dengan menerangkan
TL Revolving
4.
KI BCA
5.
KPR
lik
In
Installment Loan
Tunggakan
Rp.
ub
Total
17.480.090.346,-
(jumlah
tersebut
belum
termasuk bunga dan denda yang sedang berjalan)
ep
ka m ah
ah
3.
Total
Tunggakan Bunga/ Denda posisi 23.08.2012 Rp. Rp. 8.100.000.000,197.456.177,99 Rp. Rp. 4.750.000.000,125.742.388,28 Rp. Rp. 611.111.111,08,- 23.611.627,91 Rp. Rp. 2.333.333.333,20, 88.252.954,61 Rp. Rp. 1.207.034.391,43.548.362,59 Rp.17.001.478.83 Rp. 5,478.611.511,38
do
Lokal
A gu
2.
ng
1.
Plafon
ne
Jenis Kredit
No.
si
R
ah
posisi tunggakan per tanggal 23 Agustus 2012, sbb :
Dari 3 (tiga) surat teguran yang telah dikirim tersebut, ternyata
s do
ne
Hal 27 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
R
Penggugat tidak mengindahkan teguran Tergugat. Dengan demikian
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 27
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
jelas disini bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk
ne si a
hk am
28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menyelesaikan/ melunasi seluruh kewajibannya.
ng
7. Selain surat-surat teguran sebagaimana tersebut diatas, Tergugat
telah beberapa kali mengirim surat kepada Penggugat masing-masing
Surat No. 358/KPG/2012 tertanggal 07 Agustus 2012, Perihal : Pelunasan
Fasilitas
T/L
Revolving,
pada
menerangkan :
nominal
Rp.
m
17.08.2012
ka
•
lik
Aksep No. 009/PP/KRD/KPG/2012 tgl 16.02.2012 750.000.000,-
ub
ah
•
pokoknya
In
a.
do
A gu
sbb :
j.tempo
tanggal
Aksep No. 010/PP/KRD/KPG/2012 tgl 16.02.2012 Rp.
2.000.000.000,-
ep
nominal
j.tempo
tanggal
Rp.
2.000.000.000,-
j.tempo
ng
nominal
tanggal
17.08.2012
do
dapat diperpanjang lagi untuk itu Tergugat meminta Penggugat
menyiapkan
dana
selambat-
In
supaya
lambatnya tanggal 15 Agustus 2012 untuk pelunasan
lik
Aksep TL Revolving yang jatuh tempo.
Surat No. 438/KPG/2012 tertanggal 02 Oktober 2012, Perihal :
Penggugat
tertanggal
c.
Agustus
2012
dan
permintaan
ep
penyelesaian kewajiban.
27
ub
Penyelesaian Kredit, yang berisi tanggapan Tergugat atas surat
ah
ka m ah
A gu
Total fasilitas TL Revolving Rp. 4.750.000.000,-tidak
b.
si
Aksep No. 011/PP/KRD/KPG/2012 tgl 16.02.2012
ne
•
R
ah
17.08.2012
Surat No. 470/KPG/2012 tertanggal 05 November 2012, Perihal:
s
R
Pemberitahuan Penyelesaian Kredit, yang berisi tanggapan
ne do In
A
gu
ng
M
Tergugat atas surat Penggugat tertanggal 06 Oktober 2012;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 28
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id d.
Surat No. 490/KPG/2012 tertanggal 12 November 2012, Perihal:
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Penyelesaian Kredit (untuk menindak-lanjuti surat sebelumnya);
Surat No. 496/KPG/2012 tertanggal 20 November 2012, Perihal:
ng
e.
Penyelesaian Kredit Bermasalah (untuk menindak-lanjuti surat
A gu
do
sebelumnya);
f.
Surat No. 457/KPG/2012 tertanggal 26 November 2012, Perihal:
In
Penyelesaian Kredit Bermasalah (untuk menindak-lanjuti surat
sebelumnya);
Surat No. 466/KPG/2012 tertanggal 03 Desember 2012, Perihal:
lik
ah
g.
Penyelesaian Kredit Bermasalah (untuk menindak-lanjuti surat
ka
h.
ub
m
sebelumnya);
Surat No. 527/KPG/2012 tertanggal 10 Desember 2012, Perihal:
ep
Penyelesaian Kredit Bermasalah (untuk menindak-lanjuti surat
Surat No. 533/KPG/2012 tertanggal 17 Desember 2012, Perihal:
si
i.
R
ah
sebelumnya);
ng
menerangkan
penurunan
kolektibilitas
Penggugat
menjadi
do
kolektibilitas 5 (“macet”) dan upaya penyelesaian melalui jalur
ne
Penyelesaian Kredit Bermasalah, yang isi pada pokoknya
A gu
hukum (lelang eksekusi), karena Penggugat belum dapat
In
menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan tenggang waktu yang telah diberikan Tergugat;
lik
Surat No. 22373/AK2/2012 tertanggal 05 November 2012 Jo
Surat No. 24225/AK2/2012 tertanggal 03 Desember 2012 Jo
ub
Surat No. 24441/AK2/2012 tertanggal 11 Desember 2012; Dengan nihilnya upaya Penggugat untuk menyelesaikan kewajibankewajibannya
kepada
BCA
(Tergugat)
maka
Tergugat
kemudian
ep
ah
ka m ah
j.
memproses pengajuan lelang atas 5 (lima) obyek jaminan tersebut
s do
ne
Hal 29 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
R
diatas.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 29
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa sesuai dengan surat yang dikeluarkan Kantor Pelayanan
ne si a
hk am
30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) - Kupang tertanggal 25 Maret
ng
2013 No. S-191/WKN.14/KNL.05/2013 perihal : Penetapan Jadwal Lelang,
Kepala Kantor Wilayah IV PT. Bank Central Asia, Tbk
do
A gu
selanjutnya menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan lelang
tersebut kepada Penggugat sesuai dengan surat No.306/SK/W04/2013
In
tertanggal 02 April 2013 dengan menerangkan bahwa : Pelaksanaan Lelang atas barang jaminan berupa :
lik
ah
1. Tanah dan bangunan SHM No. 4550/Kel. Oesapa dan SHM No. 4551/ Kel Oesapa. LT : 2.646 m2 , LB : 1.094 m2 a/n Irwan Marloanto
ub
m
beralamat di Jalan Pulau Indah No. 8, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa
ka
Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT;
ep
2. Tanah dan bangunan SHM No. 3567/Kel. Oesapa LT : 2.980 m2, LB :
ah
1.661,25 m2 a/n Irwan Marloanto beralamat di Jalan Pulau Indah No.
si
R
7, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT;
221 m2 a/n Irwan Marloanto beralamat di Jalan Jenderal Soeharto
A gu
do
No. 31, Kel. Naikoten I, Kec. Kupang Selatan, Kota Kupang, Propinsi
ne
ng
3. Tanah dan bangunan SHM No. 265/Kel. Naikoten I LT : 214m2 , LB :
NTT;
In
4. Tanah dan bangunan SHM No. 820/Kel. Oesapa LT : 1.230 m2 , LB :
lik
Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT; akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2013 bertempat di ruang
Seda, Walikota Baru, Kupang. Mengenai
jadwal
mengumumkannya
pelaksanaan
ub
lelang KPKNL Kupang, Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jalan Frans
lelang
ep
ah
ka m ah
594 m2 a/n Irwan Marloanto beralamat di Jalan Sam Ratulangi III,
melalui
selebaran
tersebut, /
Tergugat
pengumuman
telah tempel
s
R
tertanggal 26 Maret 2013 dan akan diumumkan kembali pada tanggal
ne do In
A
gu
ng
M
10 April 2013 melalui surat kabar harian
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 30
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Pelaksanaan Lelang dapat ditunda/ dibatalkan apabila Penggugat
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menyelesaikan tunggakan hutang / kredit paling lambat tanggal 17
ng
April 2013. 9. Pasca
penyampaian
surat
pemberitahuan
pelaksanaan
lelang
A gu
do
sebagaimana tersebut diatas, Tergugat menerima surat dari Penggugat
tertanggal 09 April 2013 yang isi pada pokoknya memuat permintaan/
In
permohonan Penggugat mengenai penghapusan bunga dan denda.
Surat tersebut diatas, kemudian telah ditanggapi oleh Tergugat sesuai
lik
menerangkan bahwa : permohonan penghapusan bunga dan denda
ub
dapat disetujui Direksi, dengan kondisi/ syarat sebagai berikut : Rp. 17.001.478.835,41 Rp. 827.654.351,00 Rp. 17.829.133.186,41
ep
-Pelunasan sekaligus 100 % pokok pinjaman sebesar Pembayaran 50 % bunga tertunggak sebesar -Sub total pokok pinjaman dan bunga yg harus dibayar
ne
si
R
-Pembayaran biaya pembatalan lelang sebesar 1 % dari nilai pelunasan Pembayaran biaya-biaya yang sudah BCA bayarkan Terlebih dahulu sebagai berikut : 1. Premi asuransi atas agunan Rp. 2. Biaya Appraisal atas agunan Tagihan Kartu kredit dan Smartcash atas nama Irwan Marloanto dan Mini 178.291.331,86 -Anggraeni (istri) Grand total yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 10.758.666,00 Rp. Dengan demikian maka yang Tergugat hapuskan : 9.722.828,00 1. 50 % bunga tertunggak 2. 100 % denda tertunggak Rp. Total yang dihapus 59.570.796,00 Rp. 18.087.476.808,27
Rp. 827.654.351,00 Rp. 268.040.004,46 Rp. 1.095.694.355,46
s do
ne
Hal 31 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ub
lik
ka m ah
In
A gu
do
ng
ah
ka
m
ah
dengan surat No. 127/KPG/2013 tertanggal 11 April 2013 dengan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 31
R ep ub
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
minta
supaya
Penggugat
memberikan
konfirmasi
lik
ah
Tergugat
In
A gu
do
ng
hk am
32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan
menyediakan dana pada rekening giro A/C No. 314-0337705 atas Irwan
Marloanto
guna
penyelesaian
seluruh
ub
m
nama
kewajiban
ka
Penggugat seperti rincian diatas, paling lambat tanggal 17 April 2013
ah
Berdasarkan
ep
supaya proses lelang atas agunan dapat dibatalkan. fakta-fakta
sebagaimana
tersebut
diatas,
Tergugat
si
R
membantah dan menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang
justru sebaliknya dari surat yang disampaikan Penggugat, Tergugat
do
A gu
dengan segera telah memberi tanggapan dan penjelasan yang
ne
ng
menerangkan bahwa Penggugat tidak mendapat tanggapan baik,
memadai kepada Penggugat.
pembayaran
dari
Penggugat
In
10.Sampai dengan tanggal 17 April 2013, Tergugat tidak menerima sebagaimana
disyaratkan
diatas,
lik
ataupun menangguhkan pelaksanaan lelang, sehingga pada tanggal
ub
24 April 2013 telah dilakukan lelang di Kantor KPKNL Kupang Dalam lelang tersebut, 2 (dua) dari 5 (lima) obyek telah terjual yaitu : 1. Tanah dan bangunan SHM No. 3567/Kel. Oesapa LT : 2.980 m2, LB :
ep
ah
ka m ah
karenanya tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membatalkan
1.661,25 m2 a/n Irwan Marloanto beralamat di Jalan Pulau Indah No.
s
R
7, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT dengan
ne do In
A
gu
ng
M
Harga Lelang : Rp. 6.845.000.000,-
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 32
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Tanah dan bangunan SHM No. 265/Kel. Naikoten I LT : 214m2 , LB :
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
221 m2 a/n Irwan Marloanto beralamat di Jalan Jenderal Soeharto
ng
No. 31, Kel. Naikoten I, Kec. Kupang Selatan, Kota Kupang, Propinsi NTT dengan harga lelang : Rp. 1.530.000.000,-
A gu
do
Dari penjualan (lelang) tersebut, perhitungan hasil bersih lelang sbb : Total hasil Lelang
Rp. 8.375.000.000,-
Rp.
In
Biaya PPH dan Komisi Lelang
544.375.000,- -
Rp. 7.830.625.000,-
lik
ah
Hasil Lelang Bersih
11.Bahwa pada tanggal 30 April 2013, Pihak Balai Lelang telah dana
hasil
lelang
ke
rekening
BCA
ub
m
mentransfer
sebesar
Rp.
sebagai
pengurang
pokok
pinjaman
ep
ka
7.830.625.000,-. Hasil lelang bersih tersebut kemudian diperhitungkan Penggugat
sebesar
Rp.
c.
Rp.
Kredit Investasi
Rp. 2.333.333.333,-
Kredit KPR
611.111.111,-
Rp. 1.207.034.391,Total
Rp.17.001.478.835,-
In
e.
Rp. 4.750.000.000,-
Kredit Installment Loan
A gu
d.
si
Kredit TL Revolving
ne
b.
Rp. 8.100.000.000,-
do
Kredit Lokal
R
a.
ng
ah
17.001.478.835 dengan uraian sbb :
Pelunasan Pokok Pinjaman sebesar Rp. 7.830.625.000 tersebut
lik
Rp.
b. Kredit TL Revolving
Rp 4.750.000.000.00
c. Kredit Installment Loan
Rp.
d. Kredit Investasi
sebagaimana
tersebut
Rp. 7.830.625.000.00 diatas,
diperhitungan
untuk
R
lelang
611.111.111.08
Rp. 2.333.333.333.20
Total Hasil
136.180.555.72
ub
a. Kredit Lokal
ep
ah
ka m ah
meliputi :
s
do
ne
Hal 33 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
menutupi pokok hutang/ pinjaman debitur (Penggugat) sebatas pada
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 33
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
kredit TL Revolving, Installment Loan dan Kredit Investasi dan sebagian fasilitas lokal
ne si a
hk am
34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sedangkan bunga dan denda untuk masing-masing
ng
kredit - kredit tersebut belum dibayar termasuk biaya premi asuransi,
biaya appraisal independen, tagihan kartu kredit dengan uraian
do
A gu
perhitungan (posisi tanggal 1 Agustus 2013) sbb :
Plafond
:
Rp. 7.963.819.444,22
Bunga
:
Rp.
Total
908.415.456,07
: :
Rp.
Rp. 8.904.289.201,49
ub
Plafond
:
Rp. 1.207.034.391,13
Bunga
:
Rp.
Denda
:
:
Rp.
62.333.528,00
Rp. 1.434.597.514,77
si
R
Total
165.229.595,64
ep
ka
m
2. Kredit Konsumer (KPR) sbb :
ah
32.054.301,14
lik
ah
Denda
In
1. Kredit Lokal (Rekening Koran) sbb :
Rp. -
Bunga
:
Rp.
69.649.692,57
:
Rp.
Rp.
84.715.062,26
:
:
Rp. -
Bunga
:
Rp.
:
Rp.
Rp.
287.439.831,86
Rp. -
Bunga
:
Rp. :
72.645.833,88
Rp.
34.219.337,71
ne
:
R
Plafond
do In
A
gu
ng
M
21.495.735,17
ep
5. Kredit TL Revolving sbb :
Denda
265.944.096,69
ub
Total
:
lik
Plafond
Denda
ah
ka m ah
4. Kredit Investasi sbb :
s
Total
15.065.369,69
In
A gu
Denda
do
:
ng
Plafond
ne
3. Kredit Installment Loan sbb :
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 34
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id :
Rp.
106.865.171,59
ne si a
Total
6. Kredit TL Revolving sbb :
ng
Plafond Bunga
:
Rp. -
:
Rp.
A gu
Denda Total
: :
188.833.333,02 Rp.
Rp.
90.937.875,99
do
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
279.771.209,01
Rp. -
Bunga
:
Rp.
Denda
m
Total
: :
8. Biaya Premi Asuransi
ka
227.944.444,07 Rp.
Rp.
In
:
lik
Plafond
93.530.824,78
321.475.268,85
ub
ah
7. Kredit TL Revolving sbb :
ep
Untuk SHM No. 265, 3567, 4550 & 4551 periode 23/12/2012 -
ah
23/12/2013 sebesar Rp. 10.758.666,-
si
R
9. Biaya Appraisal Independent sebesar Rp. 9.722.828,-
ng
dan Mini Anggraeni (istri) sebesar Rp. 59.570.796
do
Dengan demikian nilai kewajiban Penggugat yang masih tersisa dan
ne
10.Tagihan Kartu Kredit dan Smart Cash atas nama Irwan Marloanto
A gu
harus dibayar kepada Tergugat (posisi tanggal 01 Agustus 2013)
Rp. 11.419.153.259,83
Biaya
:
Rp.
20.481.494,00
Kartu Kredit :
Rp.
59.570.796,00
Total
Rp. 11.499.205.549,83
•
ep
a. Barang Tidak bergerak berupa :
ub
:
In
:
lik
Pinjaman
dengan agunan yang meliputi :
ah
ka m ah
adalah sebesar :
Tanah dan bangunan SHM No. 4550/Kel. Oesapa dan SHM No.
s do
ne
Hal 35 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
R
4551/Kel Oesapa. LT : 2.646 m2, LB : 1.094 m2 a/n Irwan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 35
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Marloanto beralamat di Jalan Pulau Indah No. 8, Kel. Oesapa,
ne si a
hk am
36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT
Tanah dan bangunan SHM No. 820/Kel. Oesapa LT : 1.230 m2 ,
ng
•
LB : 594 m2 a/n Irwan Marloanto beralamat di Jalan Sam
A gu
do
Ratulangi III, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang,
Propinsi NTT
In
b. Barang Bergerak berupa :
Semua stok barang berupa Persediaan Barang Dagangan yang
lik
ah
dimiliki oleh pemberi agunan, baik sekarang maupun dikemudian hari yang terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang
ub
m
disimpan di gudang toko (SHM No. 265) dan Gudang Besar di Jalan
ka
Pulau Indah (SHM No. 4551) sebagaimana ternyata dalam Daftar
ep
Persediaan Barang tanggal 19 Januari 2007, No. 019/Januari 2007
ah
berikut segenap perubahan dan atau pembaharuannya.
si
R
Semua stok barang berupa Persediaan Barang Dagangan yang dimiliki
terletak
dimanapun
juga,
termasuk
tetapi
tidak
terbatas
yang
A gu
do
disimpan di Gudang Toko (SHM N0. 265) dan Gudang Besar di Jalan
ne
ng
oleh pemberi agunan, baiksekarang maupun di kemudian hari yang
Samratulangi Kel. Oesapa Kupang, sebagaimana ternyata dalam Daftar
In
Persediaan Barang, tanggal 17 Februari 2011 No. 017/Februari 2011, berikut segenap perubahan dan atau pembaharaannya.
lik
jaminan fidusia berdasarkan :
ub
a. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-18 HT.04.06.TH.2009/STD tertanggal 12 Januari 2009 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No.
ep
W17-329 HT.04.06.TH.2009/STD tertanggal 20 Oktober 2009; b. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-46 HT.04.06.TH.2011/STD
ah
ka m ah
Semua stok barang (persediaan barang dagangan) merupakan obyek
s ne do In
A
gu
ng
M
R
tertanggal 15 Maret 2011;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 36
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id 12.Bahwa
dalil
dalil
Penggugat
yang
menyatakan
Tergugat
telah
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan dalil yang
ng
samasekali tidak berdasar.
Didalam positanya hal. 4 ; Penggugat menyatakan dalil-dalil yang isi
do
A gu
pada pokoknya bahwa :
“ Tergugat tetap memaksakan kehendaknya sendiri untuk melakukan pelelangan …”
cari
oleh
Penggugat,
karena
sesungguhnya:
In
Dalil tersebut benar-benar merupakan suatu alasan yang sangat dicariTergugat
telah
lik
ah
memberikan kesempatan yang cukup lama kepada Penggugat untuk
ub
m
menyelesaikan/ melunasi seluruh kewajibannya yaitu :
a. Toleransi waktu penyelesaian seluruh kewajiban Penggugat mulai
ka
dari bulan Mei 2012 s/d 17 April 2013;
ep
b. Penghapusan 50 % bunga tertunggak dan 100 % denda tertunggak,
R
ah
dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam surat No. 127/
setidak-tidaknya
Tergugat
telah
memberikan
toleransi waktu selama 11 (sebelas) bulan kepada Penggugat untuk
Penggugat
tidak
kunjung
melakukan
do
A gu
dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat. Namun
ne
demikian
ng
Dengan
si
KPG/2013 tertanggal 11 April 2013
pembayaran
tunggakan.
itikad
baik,
sikap
kooperatif
komitmen
dalam
lik
penyelesaian seluruh kewajibannya.
dan
Berdasarkan fakta-fakta diatas, langkah-langkah dan upaya yang telah
ub
diambil Tergugat tentu bukanlah merupakan upaya yang semenamena atas kehendaknya sendiri karena telah banyak memberi toleransi kepada Penggugat sedangkan terhadap upaya lelang yang
ep
ah
ka m ah
memiliki
In
Sehingga dalam perspektif Tergugat: Penggugat dianggap tidak lagi
telah diajukan Tergugat adalah tindakan berdasar atas hukum, dalam
s do
ne
Hal 37 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
R
hal ini ketentuan Pasal 6 Undang Undang No. 4 Tahun 1996 tentang
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 37
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Hak Tangungan atas Tanah serta Benda – benda yang berkaitan dengan Tanah.
ne si a
hk am
38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ng
Menurut ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut dinyatakan :
do
wan prestasi (cidera janji), maka pemegang mempunyai hak untuk menjual obyek hak kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
Sebagaimana juga tersebut dalam
In
A gu
“ Apabila debitur hak tanggungan tanggungan atas serta mengambil tersebut.”
Akta - Akta Pemberian Hak
lik
ah
tanggungan dalam Pasal 2 (dua) point 4 (empat), yang isinya sebagai berikut :
si ne
In
lik
13.Terhadap dalil posita angka 15 hal. 5 ; Penggugat menyebutkan
ub
perihal:
“kerugian immaterial sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat karena Tergugat melakukan pengumuman lelang di Koran Pos Kupang pada tanggal 10 April 2013…. “
ep
ah
ka m ah
A gu
do
ng
R
ah
ep
ka
ub
m
“ Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian Hutang-Piutang tersebut di atas (Surat Perjanjian Kredit) oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama : a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian ; b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan; c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan; e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi hutang debitor tersebut di atas; dan f. melakukan hal-hal lain yang menurut undangundang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;
R
Adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan dengan ini Tergugat
s ne
do In
A
gu
ng
M
menolak dan membantah dengan keras dalil-dalil tersebut dengan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 38
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
pertimbangan yang merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keuangan No 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
ng
Pasal 43, yang pada pokoknya menegaskan bahwa :
“Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di kota/ kabupaten tempat barang berada “.
A gu
do
Dari bunyi ketentuan tersebut diatas, Peraturan/ketentuan hukum
mengharuskan pengumuman lelang di media cetak “surat kabar
In
harian yang terbit di kota/ kabupaten tempat barang berada, dalam hal ini di Kupang “. demikian
lelang
adalah
Tergugat
yang
telah
melakukan
berdasar
pada
hukum
dan
telah
ub
m
pengumuman
perbuatan
lik
ah
Dengan
memenuhi rumusan ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam
ka
Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.06/2010.
ep
Sedangkan terhadap tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp.
R
ah
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam
si
posita angka 12 Jo petitum angka 4, Tergugat dengan ini kembali
Hubungan hukum yang bersumber dari Perjanjian Kredit adalah
do
A gu
menyangkut kepentingan Penggugat dan Tergugat, bukan saudara-
ne
ng
menegaskan bahwa :
saudara kandung dari Penggugat, karena itu menjadi tidak relevant tuntutan ganti kerugian Penggugat didasarkan pada
In
bilamana
lik
dari Makasar ke Kupang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seperti tertuang dalam posita angka 12 hal. 4; olehkarena tidak
memiliki
hubungan
Penggugat. Sehubungan
dengan
adanya
hukum
dengan
ub
Tergugat
tuntutan
ep
ah
ka m ah
penggantian biaya perjalanan mendatangkan kakak-kakak Penggugat
kakak-kakak
ganti-kerugian
tersebut,
Tergugat dengan ini menolak dan membantah dengan tegas materi
s do
ne
Hal 39 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
R
tuntutan ganti kerugian Penggugat.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 39
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
14.Bahwa mengenai Permohonan Penggugat yang meminta kepada
ne si a
hk am
40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Kupang agar meletakkan sita jaminan atas Tanah
ng
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4550; 4551;3567;267;820 haruslah ditolak. Hal ini sejalan dengan:
do
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1121/K/Sip/1971 yang
A gu
a.
menentukan : “Penyitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat
Pasal 227 HIR/ Pasal 261 RBG/ Pasal 720 dan 971 RV yang
ah
menerangkan berdasarkan
sita
jaminan
alasan
yang
(conservatoir
beslag)
lik
b.
In
tidak mempunyai bukti kuat”;
kuat,
dan
tidak
harus
dibenarkan
ub
m
mengajukan alasan sita hanya didasarkan kekhawatiran atau
ka
persangkaan secara subyektif. itu,
terhadap
obyek
berupa
tanah
dan
bangunan
ep
Disamping
ah
sebagaimana dimaksud dalam SHM No.3567/ Kel. Oesapa dan SHM No.
telah
terjual
lelang
dalam
lelang
yang
dilaksanakan oleh KPKNL Kupang pada tanggal 24 April 2013.
ng
si
tersebut
do
berdasarkan Risalah Lelang No. 048/2013 Tanggal 24 April 2013 yang
ne
obyek-obyek
R
265/Kel. Naikoten tidak lagi milik/ kepunyaan dari Penggugat, karena
A gu
dibuat oleh Anwar Bai, S. Sos Pejabat Lelang Kelas I di Kantor
In
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang.
Mengingat dalam perkara aquo permohonan sita yang diajukan
lik
maka sudah sepatutnya permintaan sita tersebut ditolak, dengan
ub
memperhatikan lebih dahulu SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang isi
ep
pada pokoknya memuat :
“……agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat yang diberikan Undang-Undang (Pasal 227 HIR/ 126 Rbg)..”
s ne do In
A
gu
ng
M
R
ah
ka m ah
Penggugat lebih bersifat subyektif dan tanpa didasari alasan yang kuat
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 40
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
15.Hal-hal lain dan selebihnya, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat karena tidak relevant dan berdasar.
ng
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kupang berkenan untuk memeriksa, mengadili serta
A gu
do
memberi putusan sebagai berikut :
DALAM PROVISI 1. Menyatakan hukum bahwa tindakan penguasaan (tanpa alas hak)
In
atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 3567/Kel Oesapa dan SHM No. 265/Kel. Naikoten yang Penggugat
lik
ah
lakukan adalah tidak sah;
ub
m
2. Menghukum Penggugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dari segenap penghuni dan
ka
barang-barang penghuni serta menyerahkan dalam keadaan baik
ep
kepada masing-masing pemenang lelang berdasarkan Risalah
R
ah
Lelang No. 048/2013 Tanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh Anwar
si
Bai, S. Sos Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan
ng
ne
Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang, bila perlu dengan bantuan polisi.
A gu
do
DALAM EKSEPSI :
1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
In
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
lik
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul
ub
ka m ah
dalam perkara ini.
ep
Atau
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan
s
R
mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
do
ne
Hal 41 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono)
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 41
R ep ub
Menimbang
bahwa
terhadap
jawaban
Tergugat
tersebut,
pihak
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat mengajukan tanggapannya (replik) tertanggal 12 September 2013
ng
kemudian ditanggapi balik oleh Tergugat dengan dupliknya tertanggal 19 September 2013;
A gu
do
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah ditempeli meterai dan dicocokkan
1. P.I
In
sesuai dengan aslinya berupa:
Foto copy perjanjian kerja sama antara IRWAN MARLOANTO dan PT.
lik
2. P. 2 Foto copy pembahan perjanjian kredit antara PT. BCA.. tbk dan Irwan
ub
Marloanto no. 015/ppk/KPG/02/2012 (asli di Tergugat);
3. P. 3 Foto copy pemberitahuan penyelesaian kredit no. 47G/KPG/2012 (asli
ep
pada tergugat)
4. P. 4 Foto copy pengumuman lelang kedua eksekusi Hak Tanggungan ( asli
si
pada Tergugat);
R
5. P. 5 Foto copy perjanjian kredit;
ng
6. P. 6 Foto copy total pinjaman dan biaya Debitur atas nama Irwan
do
Marloanto;
ne
ah
ka
m
ah
BCA, tbk no 561/KPG/2010;
A gu
7. P. 7 Foto copy pemanggilan Direktur dan pemberitahuan lelang kepada
In
IRWAN MARLOANTO no 0036/KLR-ADM/SA/Reg.MKS 11/2013;
8. P.8 Foto copy Pemanggilan Direktur dan Pemberitahuan Lelang kepada
lik
ka m ah
Irwan Marloanto 033.a/KLR-Adm/SA/Reg.MKS/II/2013
Sedangkan Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah ditempeli
5.
BUKTI T-5
A
s
BUKTI T-4
ne
4.
do
BUKTI T-3
In
3.
ep
BUKTI T-2
R
2.
Perjanjian Kredit tanggal 17 Februari 2005 No. 003/PK/KPG/ II/2005 Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2005 No.041/ PPK/KPG/06/2005 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 11 November 2005 No.100/PPK/KPG/11/2005 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 20 Februari 2006 No.011/PPK/KPG/02/2006 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari 2007 No.025/PPK/KPG/02/2007
ng
BUKTI T-1
gu
1.
ub
meterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 42
BUKTI T-7
8.
BUKTI T-8
9.
BUKTI T-9
do
In
lik
18. BUKTI T-18
ub
lik
s
do
ng gu A
Hal 43 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
21. BUKTI T-21
R
ep
20. BUKTI T-20
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
19. BUKTI T-19
In
A gu
do
ng
17. BUKTI T-17
ne
ka
16. BUKTI T-16
ub
14. BUKTI T-14 15. BUKTI T-15
m
ah
13. BUKTI T-13
ep
12. BUKTI T-12
R
A gu 11. BUKTI T-11
si
7.
Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 19 Maret 2008 No.021/PPK/KPG/03/2008 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 23 Desember 2008 No.118/PPK/KPG/12/2008 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari 2009 No.012/PPK/KPG/02/2009 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 20 Oktober 2009 No.099/PPK/KPG/10/2009 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari 2010 No.012/PPK/KPG/02/2010 Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 116 tertanggal 23 Juli 2010 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 23 Februari 2011 No.016/PPK/KPG/02/2011 Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari 2012 No.015/PPK/KPG/02/2012 Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 02 Desember 2009 Sertifikat Hak Milik No. 4551/Oesapa tanggal 13-09-2003, Surat Ukur No. 66/Oesapa/2003 Tgl 13-09-2003 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan seluas 580 m2 , terdaftar atas nama Irwan Marloanto Sertifikat Hak Milik No. 4550/Oesapa tanggal 13-09-2003, Surat Ukur No. 65/Oesapa/2003 tanggal13-09-2003 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, setempat dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan seluas 2.066 m2 , terdaftar atas nama Irwan Marloanto Sertifikat Hak Milik No. 265 , tanggal 2-3-1988 Surat Ukur No. 136/1988 tgl 2-3-1988 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kab. Kupang, Kecamatan Kupang Selatan, Kelurahan Naikoten I, setempat dikenal sebagai Jalan Soeharto seluas 214 m2, terdaftar atas nama Irwan Marloanto Sertifikat Hak Milik No. 3567 tanggal 17-3-1999, Surat Ukur No. 126/osp/98 Tgl 2-12-1998 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kotamadya Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, setempat dikenal sebagai Jalan Pulau Indah seluas 2.980 m2 , terdaftar atas nama Irwan Marloanto Sertifikat Hak Milik No. 820/Oesapa tanggal 21-01-1989, Gambar Situasi No. 101/1986 Tgl. 18-2-1986 terletak di Prop. Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, seluas 1.230 m2 , terdaftar atas nama Irwan Marloanto Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 159/2005 tanggal 2 Juni 2005 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No ; 231/KLM/HT/V/2005 tertanggal 11 Mei 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas 580 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 776/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No ; 852/KLM/HT/XII/2005 tertanggal 12
ne
BUKTI T-6
ne si a
6.
10. BUKTI T-10
ah
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 43
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
do
In
ep
ne
do
lik
s ne
do In
A
gu
ng
M
R
ah
28. BUKTI T-28
ep
ub
27. BUKTI T-27
In
A gu ka m ah
26. BUKTI T-26
si
R
25. BUKTI T-25
ng
ah
lik
24. BUKTI T-24
ka
m
ah
23. BUKTI T-23
ub
A gu
ng
22. BUKTI T-22
Desember 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas 580 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 226/2007 tanggal 30 Mei 2007 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 206/2007 tertanggal 13 April 2007, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas 580 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) No. 714/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 528/2009 tertanggal 20 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas 580 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) No. 248/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 106/2011 tertanggal 23 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4551/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 66/Oesapa/2003 seluas 580 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 521/2005 tanggal 22 September 2005 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No ; 476/KLM/HT/VIII/2005 tertanggal 18 Agustus 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas 2.066 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 775/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No ; 853/KLM/HT/XII/2005 tertanggal 12 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas 2.066 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Kedua) No. 225/2007 tanggal 30 Mei 2007 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 207/2007 tertanggal 13 April 2007, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas 2.066 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) No. 716/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 530/2009 tertanggal 20 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas
ne si a
hk am
44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 44
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
29. BUKTI T-29
2.066 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) No. 247/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 105/2011 tertanggal 23 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 4550/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 13 September 2003 No. 65/Oesapa/ 2003 seluas 2.066 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 428/2005 tanggal 22 Agustus 2005 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No ; 438/OBB/HT/VII/2005 tertanggal 27 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 774/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No ; 851/OBB/HT/XII/2005 tertanggal 12 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 224/2007 tanggal 30 Mei 2007 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 205/2007 tertanggal 13 April 2007, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) No. 717/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 527/2009 tertanggal 20 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) No. 246/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 107/2011 tertanggal 23 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 265/Kelurahan Naikoten I, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1988 No. 136/1988 seluas 214 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 126/2009 tanggal 13 Maret 2009 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 107/2009 tertanggal 20 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 3567/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 02 Desember 1998 No. 126/OSP/ 98 seluas 2.980 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 715/2009 tanggal 24 November 2009 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 529/2009 tertanggal 20 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai
In
lik
ep
si ne
lik
ne
do In
ng gu A
Hal 45 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
s
R
36. BUKTI T-36
ep
ub
35. BUKTI T-35
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
34. BUKTI T-34
In
A gu
do
ng
33. BUKTI T-33
R
ka
ah
32. BUKTI T-32
ub
31. BUKTI T-31
m
ah
A gu
30. BUKTI T-30
do
ng
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 45
R ep ub
dengan SHM No. 3567/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 02 Desember 1998 No. 126/OSP/ 98 seluas 2.980 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 813/2010 tanggal 22 September 2010 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 494/2010 tertanggal 23 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 3567/Kelurahan Oesapa, Surat Ukur tanggal 02 Desember 1998 No. 126/OSP/ 98 seluas 2.980 m2 Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 233/2010 tanggal 25 Maret 2010 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 96/2010 tertanggal 19 Februari 2010, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali,SH, PPAT di Kota Kupang, dengan obyek berupa hak atas tanah sesuai dengan SHM No. 820/Kelurahan Oesapa, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1986 No. 101/1986 seluas 1.230 m2 Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-18 HT.04.06.TH.2009/STD tertanggal 12 Januari 2009 Akta Jaminan Fidusia No. 52 tanggal 16 Februari 2007 Persediaan Barang Dagangan DO No. 019/ Januari/2007 Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-329 HT.04.06.TH.2009/ STD tertanggal 19 November 2009 Akta Jaminan Fidusia No. 66 tanggal 20 Oktober 2009 Persediaan Barang Dagangan No. 313/ Sept/2009 Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-46 HT.04.06.TH.2011/STD tertanggal 15 Maret 2011 Akta Jaminan Fidusia No. 68 tanggal 23 Februari 2011 Persediaan Barang Dagangan No. 017/Feb/2011 Surat Teguran No. 257/ KPG/2012 tertanggal 07 Juni 2012 Surat Teguran ke-2 (kedua) No. 274/KPG/2012 tanggal 27 Juni 2012 Surat Teguran ke-3 (tiga) No 384/KPG/2012 tertanggal 23 Agustus 2012 Surat No. 358/KPG/2012 tertanggal 07 Agustus 2012, Perihal : Pelunasan Fasilitas T/L Revolving Surat No. 438/KPG/2012 tertanggal 02 Oktober 2012, Perihal : Penyelesaian Kredit Surat Penggugat tertanggal 27 Agustus 2012 Surat No. 470/KPG/2012 tertanggal 05 November 2012, Perihal: Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Surat Penggugat tertanggal 06 Oktober 2012 Surat No. 490/KPG/2012 tertanggal 12 November 2012, Perihal: Penyelesaian Kredit Surat No. 496/KPG/2012 tertanggal 20 November 2012, Perihal: Penyelesaian Kredit Bermasalah Surat No. 457/KPG/2012 tertanggal 26 November 2012, Perihal: Penyelesaian Kredit Bermasalah Surat No. 466/KPG/2012 tertanggal 03 Desember 2012, Perihal: Penyelesaian Kredit Bermasalah Surat No. 527/KPG/2012 tertanggal 10 Desember 2012, Perihal: Penyelesaian Kredit Bermasalah Surat No. 533/KPG/2012 tertanggal 17 Desember 2012, Perihal: Penyelesaian Kredit Bermasalah Surat No. 22373/AK2/2012 tertanggal 05 November 2012
do
In
lik
60. BUKTI T-60 61. BUKTI T-61
A
lik
gu
62. BUKTI T-62
s
59. BUKTI T-59
do
58. BUKTI T-58
In
57. BUKTI T-57
ub
55. BUKTI T-55 56. BUKTI T-56
ep
ka m ah
53. BUKTI T-53 54. BUKTI T-54
R
52. BUKTI T-52
ng
51. BUKTI T-51
In
A gu
50. BUKTI T-50
si
T-46 T-47 T-48 T-49
ne
BUKTI BUKTI BUKTI BUKTI
do
46. 47. 48. 49.
ne
43. BUKTI T-43 44. BUKTI T-44 45. BUKTI T-45
ub
40. BUKTI T-40 41. BUKTI T-41 42. BUKTI T-42
ep
39. BUKTI T-39
ng
ah
ka
m
ah
38. BUKTI T-38
R
A gu
ng
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
37. BUKTI T-37
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 46
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Surat No. 24225/AK2/2012 tertanggal 03 Desember 2012 Surat No. 24441/AK2/2012 tertanggal 11 Desember 2012 Surat yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) - Kupang tertanggal 25 Maret 2013 No. S-191/WKN.14/KNL.05/2013 perihal : Penetapan Jadwal Lelang Surat No.306/SK/W04/2013 tertanggal 02 April 2013 pemberitahuan jadwal pelaksanaan lelang Surat Penggugat tertanggal 09 April 2013 Surat No. 127/KPG/2013 tertanggal 11 April 2013 Risalah Lelang No. 048/2013 Tanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh Anwar Bai, S. Sos Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang tertanggal 30 April 2013 yang dikeluarkan KPKNL Kupang Bukti Tansfer Hasil Lelang HT dari KPKNL Kupang yang ditujukan ke PT. Bank Central Asia Tbk tertanggal 30 April 2013 Surat BCA tentang Informasi Total Pinjaman dan Biaya Debitur atas nama Irwan Marloanto posisi tanggal 01 Agustus 2013 Surat No. 112/KPG/2005 tertanggal 16 Februari 2005 perihal : Pemberitahuan Pemberian Kredit Surat No. 519/KPG/2005 tertanggal 02 Juni 2005 perihal : Pemberitahuan Penambahan Kredit Surat No. 1109/KPG/2005 tertanggal 11 November 2005 perihal : Pemberitahuan Penambahan Kredit Surat No. 126/KPG/2006 tertanggal 17 Februari 2006 perihal : Permohonan Kredit Surat No. 137/KPG/2007 tertanggal 16 Februari 2007 perihal : Pemberitahuan Kredit Surat No. 126/KPG/2008 tertanggal 19 Maret 2008 perihal : Pemberitahuan Kredit Surat No. 69/SPPK/KPG/ tertanggal 23 Desember 2008 perihal : Pemberitahuan Kredit Surat No. 008/SPPK/KPG/2009 tertanggal 16 Februari 2009 perihal : Perpanjangan kredit Surat No. 082/SPPK/KPG/2009 tertanggal 20 Oktober 2009 perihal : Tambahan Plafon Kredit Surat No. 064/KPG/2010 tertanggal 16 Februari 2010 perihal : Pemberitahuan Kredit Surat No. 392/KPG/2010 tertanggal 23 Juli 2010 perihal : Pemberitahuan Kredit Surat No. 069/KPG/2011 tertanggal 23 Februari 2011 perihal : Perpanjangan dan Tambahan Plafon Kredit Surat No. 070/KPG/2012 tertanggal 16 Februari 2012 perihal : Perpanjangan Kredit Surat No. 0314/001/19407/09 tertanggal 02 Desember 2009 perihal : Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer
ne si a
74. BUKTI T-74 75. BUKTI T-75 76. BUKTI T-76
ka m ah
82. BUKTI T-82 83. BUKTI T-83 84. BUKTI T-84 85. BUKTI T-85
do
In
s do
ne
Hal 47 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
R
ah
86. BUKTI T-86
lik
81. BUKTI T-81
ub
80. BUKTI T-80
ep
79. BUKTI T-79
In
A gu
78. BUKTI T-78
do
77. BUKTI T-77
si
73. BUKTI T-73
lik
72. BUKTI T-72
ub
71. BUKTI T-71
ng
ah
ka
m
ah
70. BUKTI T-70
ep
A gu
67. BUKTI T-67 68. BUKTI T-68 69. BUKTI T-69
R
66. BUKTI T-66
ne
63. BUKTI T-63 64. BUKTI T-64 65. BUKTI T-65
ng
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 47
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan
ne si a
hk am
48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan dan sudah cukup dengan bukti-
ng
bukti tertulisnya masing-masing dan pada persidangan selanjutnya mereka mengajukan kesimpulannya masing-masing;
do
A gu
Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka ditunjuk hal-hal yang terjadi di persidangan yang merupakan bagian tak
In
lik
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM PROVISI :
ub
Menimbang, bahwa dalam provisinya pihak penggugat menuntut supaya Pengadilan Negeri Kupang memerintahkan Tergugat menunda Proses
•
ep
Pelelangan agunan Penggugat berupa :
ah
ka
m
ah
terpisahkan dari putusan ini;
Toko dan Bengkel seluas 2.066 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No.
si
R
8 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM
Toko dan Bengkel seluas 574 M2 terletak di Jl. Pulau Indah No. 8
A gu
do
Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 4551 atas Nama Irwan Marloanto;
Kantor dan Bengkel seluas 2.980 M2 terletak di Jl. Pulau Indah
In
•
ne
•
ng
Nomor : 4550 atas Nama Irwan Marloanto;
•
lik
SHM Nomor : 3567 atas Nama Irwan Marloanto;
Rumah Tinggal Seluas 214 M2 terletak di Jl. Jenderal Soeharto
ub
No. 31, Kel. Naikoten I, Kec. Oebobo , Kota Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 265 atas Nama Irwan Marloanto; Rumah Tinggal dan Gudang Seluas 1.230 M2 terletak di Jl. Sam
ep
•
Ratulangi III Rt. 61 Rw. 81 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota
ah
ka m ah
No. 7 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi NTT,
s ne do In
A
gu
ng
M
Marloanto;
R
Kupang Provinsi NTT, SHM Nomor : 820 atas Nama Irwan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 48
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata ditentukan bahwa
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
untuk menjawab tuntutan provisionil dari suatu gugatan, pengadilan akan
ng
menjatuhkan putusan sela karena putusan provisionil adalah putusan yang
menjawab tuntutan provisionil yaitu permintaan pihak yang bersangkutan
A gu
do
agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah
satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. (Vide Sudikno Mertokusumo,
In
Hukum Acara Perdata Indonesia,Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.185);
memperlancar
diajukan
jalannya
oleh
penggugat
persidangan,
lik
yang
pada
sehingga
ub
provisionil
hakekatnya
tuntutan
ini
untuk tidak
diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok
ep
perkara yang dituntut oleh penggugat dalam petitum gugatannya, (Vide Putusan MARI tanggal 7 Mei 1973 Nomor: 1070 K/Sip/1972 Jo. Putusan MARI tanggal 5 Juli 1977 Nomor: 279 K/Sip/1976);
do
penggugat tersebut ternyata tuntutan provisi yang diajukannya adalah hal-
ne
ng
Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan provisi dari pihak
si
R
ah
ka
m
ah
Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi ditentukan bahwa tuntutan
A gu
hal yang dituntut dalam pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat
In
sebagai provisi sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara perdata
lik
ka m ah
sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang bahwa dalam surat jawaban pihak tergugat ada tuntutan
ub
1. Menyatakan hukum bahwa tindakan penguasaan (tanpa alas hak) atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM No.
ep
ah
provisi yang menuntut sebagai berikut:
3567/Kel Oesapa dan SHM No. 265/Kel. Naikoten yang Penggugat
s do
ne
Hal 49 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
M
R
lakukan adalah tidak sah;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 49
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menghukum Penggugat atau siapapun yang mendapatkan hak
ne si a
hk am
50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
daripadanya untuk mengosongkan dari segenap penghuni dan
ng
barang-barang penghuni serta menyerahkan dalam keadaan baik
kepada masing-masing pemenang lelang berdasarkan Risalah
A gu
do
Lelang No. 048/2013 Tanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh Anwar Bai, S. Sos Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan
In
Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang, bila perlu dengan bantuan polisi.
lik
tersebut ternyata bahwa tuntutan provisi dimaksud tidak disertai dengan
ub
tuntutan lain dalam perkara gugat rekonvensi sebagai gugatan pokok dari tuntutan provisi dimaksud dan sesuai dengan pengertian tuntutan provisional
ep
sebagaimana dipaparkan oleh Sudikno Mertokusumo dan yurisprudensi sebagaimana telah dikutip di atas, maka majelis berpendapat bahwa penempatan tuntutan provisi tanpa adanya gugatan menyalahi asas hukum
si
R
acara perdata yang berlaku dan berhubung dengan itu tuntutan provisi
do
A gu
diterima;
ng
dimaksud tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak dapat
ne
ah
ka
m
ah
Menimbang, bahwa mencermati tuntutan provisi dari pihak tergugat
In
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang provisi
sebagaimana telah disebutkan di atas, ternyata bahwa tuntutan provisi dari
lik ub
dapat diterima;
DALAM EKSEPSI :
ep
Menimbang, bahwa dalam salah satu bagian dari jawaban pihak
tergugat, pihak tergugat mengajukan eksepsi tetapi berhubung eksepsi
R
tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri
ne In
do
ng gu A
s
Kupang, maka majelis menerapkan ketentuan Pasal 160 RBg, dengan
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
pihak penggugat dan tuntutan provisi dari pihak tergugat dinyatakan tidak
Halaman 50
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
mempertimbangkan eksepsi dimaksud bersama-sama pokok perkara dan
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berhubung dengan itu berikut ini akan dibahas eksepsi dimaksud satu demi
ng
satu;
do
A gu
1. Eksepsi gugatan penggugat tidak berdasar hukum:
Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak tergugat mengemukakan Tergugat
telah
melakukan
Perbuatan
Melawan
Hukum
atas
In
bahwa
tindakannya (upaya) melakukan lelang eksekusi atas obyek hak tanggungan;
lik
dengan posita Penggugat hal. 2: Penggugat sendiri telah mengakui fakta-
ub
fakta (feitelijke ) tentang :
a. Adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat
ka
sehubungan dengan Pemberian Fasilitas Kredit dari PT. Bank
ep
m
ah
jelas merupakan dalil yang tidak berdasar hukum (rechts grond). Sesuai
ah
Central Asia Tbk.
si
R
b. Adanya Dokumen Agunan yaitu Dokumen pengikatan atas agunan.
ng
d. Keadaan Cidera Janji (Wan Prestasi) berkenaan dengan kewajiban
do
Penggugat untuk penyelesaian pokok hutang, bunga, denda kepada
ne
c. Adanya hutang yang telah jatuh tempo;
A gu
Tergugat.
In
e. dan lain-lain sebagaimana lengkapnya telah diakui oleh Penggugat
lik
diatas, maka secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata
bulat
dan
murni
sehingga
melekat
ub
Jo Pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakan pengakuan atas fakta yang nilai
kekuatan
pembuktian
yang
ep
sempurna, mengikat dan menentukan (volledig, bindende en beslissende,
bewijskracht). Pengakuan tersebut diatas, tentunya akan lebih memudahkan
do
ne
Hal 51 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
ng gu A
s
R
sekaligus memberi penegasan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
Bertolak dari pengakuan dan pernyataan Penggugat seperti dimaksud
Halaman 51
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan, sehingga cukup membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum.
ng
hk am
52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa dalam doktrin disebutkan bahwa pada umumnya
A gu
do
yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari
pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak kangsung mengenai
In
pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Vide prof.Dr.Sudikno
Mertokusumo, SH Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty, Yogyakarta 1988
lik
ub
Menimbang, bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh pihak tergugat dalam perkara in casu telah menyangkut pokok perkara yang harus
ep
dibuktikan di persidangan sehingga tidak bernilai sebagai eksepsi dan berhubung dengan itu eksepsi dimaksud patut ditolak;
si
R
2.Exceptio obscuur libel.
ng
Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak tergugat mengemukakan
do
bahwa dasar gugatan/ de middelen van de eis yang didalilkan penggugat
ne
ah
ka
m
ah
hal 92);
A gu
menunjuk pada peristiwa hukum yang berhubungan dengan pemberian
In
fasilitas kredit dari PT. Bank Central Asia, Tbk - Kantor Cabang Kupang
(Tergugat) kepada Penggugat. Dengan demikian, hubungan hukum yang adanya
perikatan
Penggugat
dan
Tergugat
adalah
lik
antara
Perjanjian yaitu Perjanjian Kredit. Jika yang mendasari suatu hubungan
ub
hukum adalah suatu perjanjian, maka formulasi gugatan yang paling relevant atas sengketa hak yang mungkin timbul adalah gugatan wan prestasi bukan
ep
gugatan perbuatan melawan hukum. Karena itu perumusan formulasi
gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat
do In
A
gu
ng
ne
s
R
merupakan formulasi gugatan yang kabur atau tidak jelas.
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
mendasari
Halaman 52
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa pihak tergugat juga memaparkan bahwa dalam penafsiran
sempit,
tindakan
melawan
hukum
(Onrechtmatige
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Daad)
ng
ditafsirkan sebagai tindakan melawan Undang Undang (Onwetmatige Daad), penafsiran ini masih digunakan dan kemudian dikembangkan karena pada
A gu
do
waktu pembentukan Burgerlijk Wetboek (BW) orang masih berada di bawah
pengaruh semangat “kepastian hukum” yang ketat. Jika penafsiran seperti
In
demikian ini dipakai ke dalam perkara aquo, maka terhadap upaya yang
dilakukan Tergugat sehubungan dengan Lelang Eksekusi atas Obyek Hak
lik
melawan Undang-Undang karena Undang Undang sendiri telah mengatur
ub
perihal tersebut sebagaimana dalam UUHT.
ep
Menimbang, bahwa dengan menyitir kembali uraian pertimbangan pada eksepsi tentang gugatan penggugat tidak berdasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut hemat majelis bahwa eksepsi
si
R
ah
ka
m
ah
Tanggungan tentu bukanlah merupakan Perbuatan melawan hukum atau
pihak tergugat ini juga telah memasuki ranah pokok perkara sehingga patut
do
ng
ne
dinyatakan ditolak;
A gu
3.Exceptio plurium litis consorsium atau ex juri terti (eksepsi kurang
In
pihak);
Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak tergugat mengemukakan
lik
permasalahan tindakan/ upaya Tergugat dalam Lelang Eksekusi atas Obyek
ub
Hak Tanggungan sebagai issue sentralnya, karena itu menjadi logis bilamana Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
ep
Kupang diposisikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, mengingat : Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat lelang,
R
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/
do
ne
Hal 53 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
ng gu A
s
PMK.06/2010 tersebut diatas.
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013, meletakan
Halaman 53
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa pihak tergugat juga mengemukakan bahwa
ng
dengan tidak ditariknya Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Denpasar maka cukup membuktikan bahwa gugatan kurang
A gu
do
pihak atau mengandung cacat plurium litis consortium atau ex juri tertii dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima,
In
sesuai dengan Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977.
penggugat
yang
dalam yurisprudensi ditentukan bahwa hanya paling
berhak
lik
pihak
untuk
menentukan
siapa-siapa
ub
orangnya yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya. (vide Putusan MARI tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 Jo. Putusan MARI
ep
No. 3676 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1974 1971 Jo. Putusan MARI tanggal 31 Juuli 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000,);
si
R
ah
ka
m
ah
Menimbang, bahwa
ng
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dalam perkara in casu tidak
do
dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menyatakan gugatan penggugat
ne
Menimbang, bahwa dengan tidak digugatnya Pejabat Kantor Pelayanan
A gu
tidak dapat diterima, dengan demikian eksepsi dimaksud tidak beralasan
In
hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;
lik
Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak tergugat mengemukakan
ub
bahwa dalam perkara aquo, materi gugatan Penggugat illusioner dan berlebihan terutama yang menyangkut petitum Penggugat, tentang tuntutan
ep
ganti kerugian, karena tidak berdasarkan kerugian nyata atau actual loss.
pertimbangan
pada
eksepsi
tentang
gugatan
do In
A
gu
ng
uraian
s
segala
ne
kembali
R
Menimbang, bahwa guna membahas eksepsi ini, majelis menyitir
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
4.Eksepsi gugatan penggugat illusioner dan berlebihan.
Halaman 54
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
penggugat tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah dikemukakan di
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
atas, dan berhubung dengan itu majelis berpendapat bahwa eksepsi yang
ng
dikemukakan oleh pihak tergugat dalam perkara in casu telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan sehingga tidak bernilai
A gu
do
sebagai eksepsi dan berhubung dengan itu eksepsi dimaksud patut ditolak;
Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali uraian pertimbangan
In
eksepsi sebagaimana telah dipaparkan di atas, ternyata bahwa seluruh
lik
DALAM POKOK PERKARA :
ub
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak penggugat adalah jelas sebagaimana telah dikemukakan di atas;
ep
Menimbang bahwa dari dalil-dalil dan petitum yang disampaikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan ada hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat ( lihat surat gugatan halaman 7 dan 8) yakni: permasalahan
si
R
tentang apakah Tergugat tidak memberikan waktu/ kesempatan yang cukup
ng
bagi Penggugat untuk menyelesaikan kredit macaetnya? Sehingga hal
bahwa
Penggugat
dalam
do
Menimbang
posita
gugatannya
tidak
In
A gu
demikian dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum?
ne
ah
ka
m
ah
eksepsi pihak tergugat tersebut dinyatakan ditolak;
mendalilkan perbuatan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat Perjanjian
Kredit
antara
Penggugat
dengan
Tergugat
lik
adanya
sehubungan dengan Pemberian Fasilitas Kredit dari PT. Bank Central Asia
ub
Tbk. kepada Penggugat di mana dalam perjanjian kredit tersebut telah
Menimbang
bahwa
ep
diagunkan sejumlah harta benda milik Penggugat;
berdasarkan
petitum
gugatan
Penggugat,
R
Penggugat mengakui adanya kredit macet yakni Penggugat tidak memenuhi
ne
do In
ng gu A
Hal 55 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
s
ketentuan-ketentuan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat. Dalam
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
yakni
Halaman 55
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
hal ini Penggugat mempertanyakan tidak diberi kesempatan yang patut
ne si a
hk am
56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
untuk mengatasi kredit macetnya tersebut. Sebaliknya Tergugat mendalilkan
ng
bahwa Tergugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat
untuk menyelesaikan kredit macetnya tetapi setelah diberikan waktu yang
A gu
do
cukup Penggugat justru tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaiakn/
In
membayar tunggakan kredit macetnya tersebut;
Menimbang bahwa Tergugat telah menguraikan hubungan hukum
lik
diberikan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk yang tidak dibantah oleh
a.
ub
Penggugat, berupa:
ka
Fasilitas Kredit Lokal, dengan jumlah tidak melebihi Rp. 8.100.000.000,- (delapan miliar seratus juta rupiah)
ah
b.
ep
m
ah
Penggugat selaku nasabah bank BCA (Tergugat) atas fasilitas kredit yang
Fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah pokok tidak melebihi
ng
Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); Fasilitas Time Loan Revolving, dengan jumlah pokok tidak
do
d.
si
Fasilitas Installment Loan, dengan jumlah pokok tidak melebihi
ne
c.
R
Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
A gu
melebihi Rp. 4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima
e.
In
puluh juta rupiah);
Fasilitas KPR Refinancing, dengan jumlah pokok sebesar Rp.
tertuang
dalam
Perjanjian
lik
Sebagaimana
Kredit
dan
perubahan-
ub
perubahannya (bukti T-1 sampai dengan bukti T-14);
ep
Menimbang bahwa di dalam perjanjian tersebut, terdapat beberapa
klausula yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban pokok dari Penggugat
do In
A
gu
ng
ne
s
R
antara lain kewajiban membayar utang, kewajiban membayar bunga,
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
Halaman 56
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
kewajiban membayar provisi, kewajiban membayar denda apabila lalai dan kewajiban-kewajiban lainnya yang tertuang dalam perjanjian;
ng
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang bahwa ternyata sejak tanggal 23 Mei 2012, Penggugat
A gu
do
mulai menunggak membayar angsuran dan bunga kepada Tergugat hingga
kemudian tunggakan-tunggakan tersebut, semakin lama semakin bertambah
In
besar.
Menimbang bahwa oleh karena itu Tergugat telah mengirimkan surat
lik
Surat Teguran No. 257/ KPG/2012 tertanggal 07 Juni 2012 (bukti T-48)
•
Surat Teguran ke-2 (kedua) No. 274/KPG/2012 tanggal 27 Juni 2012 (bukti T-49)
•
Surat Teguran ke-3 (tiga) No 384/KPG/2012 tertanggal 23 Agustus
ep
ka
2012 (bukti T-50)
bagi
Penggugat
untuk
menyelesaikan
kewajiban-
ne
selambat-lambatnya
si
R
di mana di tiap-tiap surat teguran tersebut, tercantum pemberitahuan waktu
ng
ah
•
ub
m
ah
teguran kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
A gu
do
kewajibannya.
Menimbang bahwa selain surat teguran tersebut di atas Tergugat juga
In
telah mengirimkan surat beberapa kali perihal penyelesaian kredit Penggugat
lik
Menimbang bahwa terhadap surat-surat teguran dan surat-surat
lainnya yang isinya tentang kewajiban Penggugat untuk segera melunasi
ub
seluruh hutangnya ternyata tidak disambut baik oleh Penggugat untuk
Menimbang
bahwa
ep
menunjukkan niatnya dalam membayar hutang-hutangnya.
dengan
tidak
adanya
niat
Penggugat
do
ne
Hal 57 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
ng gu A
s
R
menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, maka Tergugat mengajukan/
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
yang sudah macet.
Halaman 57
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
memproses pengajuan lelang atas 5 (lima) obyek harta benda milik Penggugat yang dijadikan sebagai jaminan hutang tersebut;
ng
hk am
58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil
A gu
do
Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak memberikan
kesempatan yang patut bagi Penggugat untuk mengatasi kredit macetnya
In
adalah tidak beralasan secara hukum;
lik
tanggal 23 Mei 2012, Penggugat sama sekali tidak melakukan pembayaran
ub
dan hanya bersikap pasif sehingga permintaan Penggugat agar Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat melakukan penyehatan dan
ep
pembayaran kewajibannya secara patut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak cukup
si
R
beralasan dan terkesan hanya mengulur-ulur waktu yang justru malah
do
Menimbang bahwa kerugian Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00
ne
menambah beban Penggugat dalam melunasi kewajiban-kewajibannya;
ng
ah
ka
m
ah
Menimbang bahwa sejak kredit Penggugat dinyatakan macet pada
A gu
(lima puluh juta rupiah) yang telah digunakan untuk biaya-biaya perjalanan
In
saudara-saudara Penggugat yang datang dari Makasar sangatlah tidak
relevan dan dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum saudara-saudara
lik
ub
Menimbang bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian sebesar Rp.
20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) akibat tercemarnya nama baik
ep
dan kredibilitas Penggugat karena Tergugat melakukan pengumuman lelang di Koran Pos Kupang pada tanggal 10 April 2013 adalah tidak berdasar
ditentukan
dalam
perjanjian
kredit,
do In
A
gu
ng
yang
s
prosedur-prosedur
ne
melewati
R
hukum karena dalam mengatasi kredit macet milik Penggugat, Tergugat telah
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
Penggugat dengan Tergugat/ Bank BCA;
Halaman 58
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
dilanjutkan dengan pelelangan jaminan sebagaimana telah diatur dalam
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
ng
beserta Benda Benda yang berkaitan dengan Tanah termasuk peraturan
pelaksanaannya khususnya Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.06/2010,
do
A gu
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43, yang pada pokoknya menegaskan bahwa pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar
In
harian yang terbit di kota/ kabupaten tempat barang berada;
lik
seolah-olah Penggugat tidak memiliki data yang berkaitan dengan fasilitas
ub
kreditnya, tidak mengetahui kewajiban-kewajiban berkaitan dengan fasilitas kredit yang telah diterimanya, tidak mengetahui jangka waktu kredit dan
ep
lain-lainnya sedemikian sehingga Penggugat kemudian menyatakan karena hal tersebut Penggugat tidak dapat mengetahui hak-hak dan kewajibanyang
diatur
dalam
perjanjian
kredit,
Majelis
Hakim
si
kewajibannya
R
berpendapat dalil tersebut tidaklah beralasan karena sebelum melakukan
ng
perjanjian kredit, Penggugat selaku calon debitur yang akan menerima
do
fasilitas kredit telah diberikan informasi secara detil tentang kredit yang akan
ne
ah
ka
m
ah
Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyebutkan
A gu
diambil melalui surat-surat pemberitahuan persetujuan kredit/ SPPK yang
In
berisi uraian tentang: jenis kredit, maksimum kredit/ besarnya kredit, jangka
waktu, besarnya bunga, besarnya provisi, denda, jenis jaminan dan lain-lain.
lik
kredit diberikan kesempatan untuk menentukan sikapnya sendiri apakah mengambil
fasilitas
kredit
tersebut
atau
menolaknya.
Dengan
ub
akan
menandatangani perjanjian kredit, Penggugat berarti sadar dan mengetahui/
ep
memahami ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, dan
do
ne
Hal 59 dari 62 hal Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
ng gu A
s
R
tidak semata-mata memikirkan hak-haknya saja;
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
Oleh karena itu, Penggugat selaku debitur yang akan menerima fasilitas
Halaman 59
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang dinyatakan
sah
bahwa dan
terhadap
berharga
permintaan
sebagaimana
sita
jaminan
dalam
petitum
untuk
ne si a
hk am
60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
gugatan
ng
Penggugat, hal demikian tidak dipertimbangkan lagi oleh karena terhadap obyek-obyek
yang
dimintakan
sita
jaminan
tersebut
tidak
dilakukan
Menimbang
bahwa
berdasarkan
do
A gu
penyitaan selama proses persidangan; keseluruhan
pertimbangan-
In
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan pokok
lik
Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang
ub
dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBG, penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar
ep
putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan kegenap pertimbangan terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh pihak penggugat maupun yang diajukan
si
R
oleh pihak tergugat, mejelis telah dapat memecahkan segala persoalan
ng
dalam perkara ini, maka tidak ada urgensinya mempertimbangkan bukti-
A gu
do
bukti selain dan selebihnya;
ne
ah
ka
m
ah
perkara, ditolak seluruhnya;
Mengingat pasal-pasal dalam Burgerlijk Wetboek (BW)/ Hukum Perdata
In
terutama mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian berikut ketentuan hukum
acaranya dalam Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de
lik
no 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda
ub
Yang Berkaitan dengan Tanah dan Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan
ep
perkara ini;
do In
A
gu
ng
ne
s
R
M E N G A D I L I:
1. Dalam Provisi:
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), pasal-pasal dalam Undang-Undang
Halaman 60
R ep ub
•
Menyatakan provisi Penggugat dan provisi pihak Tergugat tidak dapat diterima;
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
•
ng
2. Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Tergugat;
A gu
do
3. Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
•
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
In
•
lik
Demikian perkara ini diputuskan berdasarkan musyawarah pada hari
ub
Rabu tanggal 13 November 2013 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari I KETUT SUDIRA, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, T BENNY EKO SUPRIYADI,
ep
SH.,MH. dan KRISTANTO SAHAT HAMONANGAN SIANIPAR, SH., MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
si
R
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu
ne
oleh Panitera Pengganti, YONAS FALLO, SH., dihadiri oleh Kuasa Penggugat
ng
HAKIM-HAKIM ANGGOTA:
KETUA MAJELIS, TTD
In
TTD
I
1. T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.
KETUT
lik
SUDIRA, SH.,MH. TTD
ub
2. KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH.,MH.
PANITERA PENGGANTI, TTD
YONAS FALLO, SH.
30.000,00 Rp 50.000,00 375.000,00 Rp ---
s Hal 61 dari 62 hal
do
Putusan No 73/Pdt.G/2013/PN.Kpg
In
A
gu
ng
R
Perincian biaya perkara: 1. PNBP Rp 2. Biaya Proses Perkara 3. Panggilan Rp 4. Pemeriksaan setempat
ep
ka m ah
do
A gu
dan Kuasa Tergugat.
ne
ah
ka
m
ah
Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 61
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp 6.000,00 Rp 5.000,00 Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
ne si a
5. Meterai 6. Redaksi Jumlah
ng
hk am
62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
do
A gu
Turunan resmi sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang (Oktofianus Hotty,SH), pada hari ini senin tanggal 20 Januari 2014
In
PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG
s ne do In
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ub
lik
ka m ah
In
A gu
do
ng
ne
si
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
SULAIMAN MUSU,SH. NIP. 195808081981031003
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 62
