MODUS OPERANDI DAN CARA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA HACKING TERHADAP PERBANKAN (Studi Kasus: Putusan No. 133/Pid.B/2012/PN.Pwk)
ARTIKEL Ditulis Kepada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:
ERIZWARJANA ADI PUTRA NPM: 0810012111060
Bagian Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014
1
1
Modus Operandi dan Cara Pembuktian Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 133/Pid.B/2012/PN.Pwk) Erizwarjana Adi Putra1, Syamsur Tasyir2 , Uning Pratimaratri1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 2) Dosen Pengajar Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas e-mail :
[email protected]
1)
Abstract
The importance of Indonesia has laws governing all activities of the cyber world ( cyberspace ) can be seen from the data the average daily growth RGTS and clearing transactions tend to increase sharply during the year 2012, which almost reached 175 , 38 Trillion dollars . While progress payment using a payment card (Credit Card / Debit Card) almost reached 10,371.12 billion dollars and transactions through the Automated Teller machines ( ATMs ) reached 17.146 billion dollars . The formulation of the problem to be studied are : 1 . How modus operandi of criminal acts against banking hacking ? 2 . How to proving the crime of hacking techniques in the banking industry ? This study used a normative juridical approach is a study of decision Decision No. Case Study . 133/Pid B/2012/PN.Pwk ) . The technique used in data collection and analysis of qualitative studies document . The modus operandi of the accused used to use way without the consent of PT Telkomsel , with connections to all servers using PT Telkomsel . The technique of proof in this case is : the public prosecutor to bring witnesses and found evidence such as modems , flash disks and others. Defendant does not exist to bring witnesses in the trial and the defendant has nothing to give evidence in court to facilitate the verification process . Keywords : mode , evidence , hacking , banking
bias jadi tertinggal dalam 3 tahun ke depan.
Pendahuluan Perkembangan
teknologi
informasi
Dengan beragamnya teknologi yang terus
(TI) yang sangat cepat memacu munculnya
berkembang,
piranti-piranti komputerisasi dengan biaya
mengalami pergeseran dari sistem manual
murah baik piranti keras maupun piranti
menjadi sistem terkomputerisasi. Penggunaan
lunak. Perkembangan ini pada akhirnya
sistem
memunculkan berbagai macam aplikasi dan
memiliki banyak keuntungan, di antaranya
model pengelolaan terhadap TI itu sendiri
adalah penyimpanan data yang lebih efisien,
yang berubah dalam order yang sangat cepat.
informasi yang lebih akurat dan dapat
Suatu teknologi yang efektif pada tahun ini
dipercaya, informasi yang lebih up to date,
2
banyak
informasi
yang
perusahaan
yang
terkomputerisasi
dan hal-hal lainnya. Akan tetapi, selain
dengan aset organisasi yang lainnya, sistem
keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan,
informasi membutuhkan pengelolaan. Agar
sistem informasi yang terkomputerisasi juga
dapat dikelola, maka sistem informasi harus
memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya
dapat dikendalikan. Pengendalian memberikan
yang mahal dalam penerapannya, perlunya
jaminan
waktu untuk training user, dan juga resiko
manajemen bahwa unit sistem informasi
terjadinya
tersebut telah berjalan sesuai dengan sasaran
fraud
dan
error.
Hal
ini
mengakibatkan sistem informasi (SI) menjadi
informasi
Sebagai dalam
source
dari
perusahaan,
memadai
pada
pihak
bisnis organisasi.
suatu hal yang sangat kompleks dalam perusahaan.
yang
Kejahatan
sistem
internet
yang
marak
di
Indonesia meliputi penipuan kartu kredit,
informasi
penipuan
perbankan,
defacing,
cracking,
merupakan hal yang sangat penting. Informasi
transaksi seks, judi online dan terorisme
merupakan salah satu sumber daya strategis
dengan korban berasal selain dari negara-
untuk sebuah perusahaan oleh karena itu
negara luar seperti AS, Inggris, Australia,
untuk mendukung tercapainya visi dan misi
Jerman, Korea serta Singapura, juga beberapa
perusahaan,
di tanah air.
maka
pengelolaan
informasi
menjadi salah satu kunci sukses. Sistem
Di
Tahun
2008,
Indonesia
sudah
informasi yang ada merupakan salah satu sub
mempunyai undang-undang yang mengatur
sistem perusahaan yang digunakan untuk
tentang kegiatan yang berkaitan dengan dunia
mengolah informasi. Masalah yang sering
siber (cyberspace), yaitu Undang-undang
dihadapi oleh pimpinan perusahaan adalah
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
informasi yang dimiliki oleh perusahaan tidak
Transaksi
konsisten disebabkan kurangnya pengelolaan
terlambat namun kehadiran Undang-Undang
dan pengendalian terhadap sistem informasi
Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa
Melihat
dalam
membawa angin segar bagi para penegak
perusahaan, maka sistem informasi saat ini
hukum khususnya Polri dalam menghadang
merupakan
penting,
laju kejahatan yang dilakukan para Hacker
mempunyai nilai strategis dan mempunyai
yang semakin banyak muncul di dunia siber
peranan yang besar sebagai daya saing,
(cyberspace). Sayangnya lahirnya Undang-
kompetensi utama dan dalam keberlangsungan
undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
hidup dari suatu organisasi. Sama halnya
Informasi dan Transaksi Ekonomi ini belum
pentingnya
sumber
informasi
daya
yang
3
Elektronik.
Meskipun
terkesan
dibarengi oleh peraturan yang mengatur
informatica.
tentang hukum formilnya. Undang-undang
pengaturan Undang-Undang Informasi dan
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi
Transaksi Elektronik ini mempunyai 13 (tiga
menetapkan prinsip-prinsip pembentukan dan
belas) Bab dan 54 (lima puluh empat) Pasal di
pengembangan teknologi informasi, yang
dalamnya yang mengatur berbagai kegiatan
isinya antara lain sebagai berikut:
Strategi
Elektronik
pembentukan
adalah
dengan
dunia siber serta menerapkan azas-azas ekstra
1. Mengikuti keunikan cyberspace;
teritorial, azas kepastian hukum, azas manfaat,
2. Melibatkan
unsur-unsur
masyarakat,
azas kehati-hatian, azas itikad baik dan azas
pemerintah, swasta dan profesional serta
netral teknologi. penegakan hukum dalam
perguruan tinggi;
undang-undang
ini
sebagai
penyidiknya
3. Mendorong peran sektor swasta;
adalah institusi Polri dan Penyidik Pegawai
4. Mendorong peran masyarakat, swasta,
Negeri Sipil (PPNS) dengan menggunakan
pemerintah,
hukum formil yang berlaku di Indonesia yaitu
perguruan tinggi;
KUHAP. Dalam putusan No 133/ Pid
kelompok
profesi
dan
5. Peran dan tanggung jawab pemerintah
B/2012/PN.Pwk dimana dalam kasus cyber
terhadap kepentingan publik;
crime ini terdakwa yang bernama Ahmad
6. Aturan hukum yang bersifat preventif,
Hanafi memiliki kode akses sistem elektronik
direktif dan futuristik yang tidak bersifat
server Telkomsel dengan mengambil pulsa
restriktif;
elektrik dan diperjualbelikan secara murah,
7. Mendorong harmonisasi dan uniformitas
singkat kasus PT. Telkomsel mengetahui dan
hukum regional dan internasional; dan
melacak serta melaporkan terdakwa Hanafi
8. Melakukan
pengkajian
terhadap
dengan tuntutan Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 36
peraturan yang berkaitan langsung atau
jo Pasal 30 ayat (1),(2),(3) jo Pasal 32 ayat (2)
tidak
jo Pasal 34 ayat (1) b Undang-undang Nomor
persoalan-persoalan
11 Tahun 2008 tentang informasi dan
perkembangan teknologi informasi.
transaksi elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1
Banyak
KUHP. Prinsip
langsung
dengan
kegiatan
munculnya
hukum
beracara
akibat
untuk
mengajukan pelaku kejahatan Cyber crime pengaturan
dalam
Undang-
masih
banyak
menemui
kendala
dan
undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini
memaksakan Undang-Undang yang lama
menggunakan sintesis hukum materil dan lex
untuk beracara. Jalan yang harus ditempuh
4
oleh aparat Criminal Justice System adalah
apakah yang dimaksud dengan keterangan ahli
mengakomodir
dan siapakah yang dimaksud dengan ahli.
undang-undang
yang
ada
dengan melakukan perluasan makna yang
Padahal
tercantum dalam Pasal-Pasal perundangan
testimony) merupakan salah satu ciri peradilan
yang ada yaitu Undang-undang Nomor 8
modern. Surat menurut pengertian para ahli
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
adalah setiap benda yang memuat tanda-tanda
Hukum formil Pidana. Pasal 183 KUHAP
baca yang dapat dimengerti yang bertujuan
menyatakan sebagai berikut : Hakim tidak
untuk mengungkapkan isi pikiran. Yang
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
menjadi
kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat
tersebut adalah apakah tanda-tanda dalam
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
data/program
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi
sebagai tulisan, dengan demikian apakah
dan
data/program komputer yang tersimpan dalam
bahwa
terdakwalah
melakukannya.
yang
Berdasarkan
bersalah
Pasal
183
keterangan
masalah
saksi
ahli
berdasarkan
komputer
(expert
pengertian
dapat
dianggap
disket, floppy disk atau media penyimpanan
KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa
lainnya
peradilan di Indonesia menganut sistem
dikategorikan sebagai surat sehingga dapat
pembuktian menurut Undang-Undang yang
diajukan di sidang pengadilan sebagai alat
negatif (Negatief-wettelijk). Sedangkan alat
bukti surat. Pentingnya Indonesia memiliki
bukti yang dimaksud adalah alat bukti
aturan hukum yang mengatur tentang semua
sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHAP
kegiatan dunia Siber (cyberspace) dapat
Di antara kelima jenis alat bukti tersebut
dilihat dari data perkembangan rata-rata harian
yang
sering
tidak
dicetak)
dapat
adalah
transaksi RGTS dan kliring yang cenderung
keterangan ahli dan surat. Yang dimaksud di
semakin meningkat tajam sepanjang Tahun
sini adalah ahli komputer, masalahnya adalah
2012 ini, yakni hampir mencapai 175, 38
hingga sampai saat ini Indonesia masih belum
Triliun rupiah. Sedangkan perkembangan
ada
profesi
pembayaran
dengan
menggunakan
kekomputeran, sehingga persoalannya adalah
pembayaran
(Kartu
Kredit/Kartu
apakah
mahir
hampir mencapai 10,371.12 Milyar rupiah dan
dapat
transaksi melalui mesin Anjungan Tunai
dikategorikan sebagai ahli komputer? KUHAP
Mandiri (ATM) mencapai 17,146 Milyar
sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai
rupiah.
organisasi
setiap
mengoperasikan
dipermasalahkan
(yang
yang
mewadahi
orang
yang
komputer
5
kartu Debit)
Hal ini menunjukkan begitu cepatnya
selalu berkembang secara dinamis, baik dalam
perputaran uang yang terjadi melalui dunia
penanganan
Siber
dengan
penanganan kejahatan, namun dalam hal
kecanggihan teknologi internet sudah tidak
penanganan cyber crime Polri terkesan kurang
melakukan transaksi pembayaran melalui
dinamis (kurang efektif dan efisien dalam
uang tunai yang dirasakan cukup merepotkan
menanggapi kasus cyber crime ). Keadaan ini
baik dari segi keamanan maupun segi
sebenarnya bisa dihindari jika Polri berani
kepraktisan penggunaan. Tidak ada bedanya
mengambil sikap mempergunakan hukum
dengan bidang lain, perkembangan internet
yang tidak tertulis yang hidup di cyberspace,
juga
misalnya menggunakan etika hacker.
(cyberspace).
telah
Masyarakat
mempengaruhi
perkembangan
ekonomi, dimana transaksi jual beli yang
konflik
Kasus-kasus
sosial
cyber
maupun
crime
yang
sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan
ditangani oleh Polri bukan murni hasil kerjaan
cara tatap muka, kini dapat mudah dilakukan
Polri karena hanya didasarkan pada laporan
melalui internet, salah satunya yakni bidang
dari korban saja.
perbankan merupakan sasaran empuk dan
Putusan
No.
133/Pid
B/2012/PN.Pwk
sasaran yang banyak diserbu oleh para hacker
terdakwa AH, alias IF melakukan tindak
karena di situ tempat uang dan jalur
pidana cyber crime maka berdasarkan hal
perekonomian yang bisa mendapatkan hasil
tersebut diatas maka penulis tertarik untuk
apabila bisa membobolnya. Banyak kasus-
menuangkan ke dalam karya ilmiah yang
kasus perbankan baik di luar negeri maupun di
berjudul “Modus Operandi Dan Cara
Indonesia yang mencuat akibat ulah penjahat
Pembuktian
cyber ini. Cepat mencuat dikarenakan bidang
Terhadap
perbankan adalah tempat transaksi jalur
Putusan No. 133/Pid B/2012/PN.Pwk)”
Tindak Perbankan”
Pidana (Studi
Hacking Kasus
perdagangan dan jalur perekonomian yang Metodologi
dipergunakan oleh masyarakat banyak. Begitu
Metode penelitian ini metode yang
jaringan komputer sebuah bank tersebut di-
mengkaji dari norma-norma atau aturan-aturan
hack maka akan lumpuh perputaran uang yang
yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori para
terjadi di bank tersebut atau bahkan dapat berpengaruh
pada
perekonomian
ahli
sebuah
sehingga
penelitian
ini
menggunakan pendekatan masalah Penelitian
negara pada saat itu. Polri dalam menangani
ini menggunakan metode pendekatan yuridis
setiap gejolak yang terjadi di masyarakat
hukum
6
normatif yaitu penelitian terhadap bahan
makalah, laporan penelitian, jurnal) yang
hukum yaitu bahan yang diperoleh dari
berkaitan dengan peranan kepolisian dalam
kepustakaan,
menanggulangi
beserta literatur-literatur dan
contoh kasus-kasus yang sudah pernah terjadi.
hacking
perbankan
di
Indonesia. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bantu
Sumber Data
dalam
Sumber data yang dipergunakan dalam
rancangan
Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan
undang-undang.
Teknik
Pengumpulan Data
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
Studi
bahan hukum tersier, sebagai berikut:
dokumen
adalah
dengan
melakukan pengambilan objek dokumen-
Bahan hukum terdiri dari, yaitu:
dokumen hasil monitoring atau objek surat
Bahan Hukum Primer yaitu mempelajari
dan kliping Koran yang relevan dengan
peraturan perundang-undangan tentang Hak
penelitian ini.
Asas Manusia dan peraturan-peraturan lainnya
Analisis Data
yang terkait dengan dokumen HAM yaitu: Negara
istilah-istilah
kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum,
berupa Putusan No. 133/Pid B/2012/PN.Pwk.
Dasar
suatu
penjelasan dalam karya ilmiah ini, seperti
penelitian ini meliputi data sekunder yaitu
Undang-Undang
menjelaskan
Mengumpulkan data
dengan mengadakan pencatatan yang diambil
Republik
dari dokumen, buku laporan dan buku catatan
Indonesia Tahun 1945.
lainnya yang berhubungan dengan materi yang
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
ditulis.
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengadilan Hak Asasi Manusia
Kasus yang di bahas dalam Penelitian ini
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
adalah Putusan Nomor: 133/Pid. B/2012/PN.
Kitab Undang-undang Hukum formil Pidana
Pwk dengan Tersangka A.H Tindak Pidana
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
yang di dakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
adalah :
Manusia.Kitab undang-undang Hukum Pidana
Primer
(KUHP) Bahan
Terdakwa
melakukan suatu Tindak Pidana, Terdakwa di Hukum
Sekunder,
yaitu
dakwa melakukan suatu perbuatan akan tetapi
mempelajari berbagai literatur (buku-buku,
:Apabila
di dakwa tujuan untuk menjaring agar 7
Terdakwa
tidak
Subsider,
Sebagai
lolos
dari
pemidanaan,
pengganti
dari
rekan nya untuk menjual pulsa tersebut jauh di
pada
bawah
standart
penjualan
pulsa
pada
dakwaan Primer dan seterusnya. Bentuk ini di
umumnya. Dari hasil penjualan tersebut
pergunakan
apabila
yang
Terdakwa bisa membeli rumah, mobil, dan
ditimbulkan
oleh
pidana
mempunyai saldo yang fantastis di berbagai
menyentuh/menyinggung beberapa ketentuan
buku tabungan tersangka. Terdakwa memang
Pidana.
telah mengetahui dan menguasai beberapa
Unsur-unsur Tindak Pidananya :
dokumen/informasi Elektronik PT. Telkomsel
suatu suatu
akibat tindak
Berdasarkan kasus Tindak Pidana
yang
bersifat
rahasia
diantaranya
hacking, telah melanggar Pasal 30 ayat (1) dan
dokumen/informasi
Pasal 30 ayat (3), UU No 11 Tahun 2008
ref.XLSX. Terdakwa berhasil masuk ke
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
beberapa server PT. Telkomsel untuk dapat
Unsur yang terdapat di dalam Pasal 30
Elektronik
smaf_code
terhubung pada server feage dan URP
ayat (3) adalah :
(Universal Recharge Platform) dan berhasil
1) Setiap orang
melakukan
pengisian
2) Sengaja tanpa hak/melawan hukum
Telkomsel
tanpa
3) Mengakses komputer dan/atau Sistem
pembayaran kepada pesawat hand phone,
Elektronik
pulsa harus
milik
PT.
melakukan
beberapa modem dan beberapa Sim Card
4) Dengan cara apapun
Telkomsel. Dalam melakukan perbuatannya
5) Melanggar, menerobos, melampaui, atau
tersebut
menjebol Sistem Pengamanan
terdakwa
selalu
mengadakan
komunikasi di Team Speak dengan nama
Dalam kasus tindak pidana terhadap
samaran antara lain IF adalah terdakwa
perbankan ini menggunakan penelitian yaitu
sendiri, UL adalah Setia Perkasa alias UL,
putusan nomor :133/pid.B/2012/PN.Pwk.
soun Terdakwa tidak tahu. Server adalah FAS
Yang mana analis kasusnya adalah
alias RL2GB, Babe adalah DYWN alias Babe,
Terdakwa A.H, bersama rekan-rekan
ZLN adalah IA dan LD adalah MS alias FR,
nya bekerja sama untuk menjebol server PT.
sedangkan nama samaran lainnya terdakwa
Telkomsel secara illegal. Untuk mendapatkan
tidak mengetahui. Dan di antara mereka-
pulsa secara gratis, Internet gratis dll nya.
mereka tersebut mempunyai tugas masing-
Dengan hasil pencurian tersebut Terdakwa
masingnya FAS, MS, DYWN, S.I.P, LSK, IA,
memberikan kepada kaki-kaki nya atau rekan-
sebagai dan tergabung dalam forum Cyber
8
Phreaking, kegiatan yang dilakukan adalah
melakukan
mencari kelemahan-kelemahan pada jaringan
melalui website dan kaskus.
Telekomunikasi
yang
ada
di
penjualan
pulsa
langsung
Indonesia
Kejadian tersebut berakhir sekitar
khususnya Telkomsel dan terdakwa beserta
akhir tahun bulan November 2011, karena
dengan teman-temannya mempunyai peran
sejak saat itu sudah tidak ada aktifitas dan
masing-masing yaitu:
tidak ada akses ke server PT. Telkomsel.
1. FAS adalah orang yang menemukan Kesimpulan
kelemahan di server PT. Telkomsel,
Modus operandi yang dilakukan oleh
selanjutnya memberikan akses illegal ke
terdakwa menggunakan cara tanpa persetujuan
server PT. Telkomsel kepada mereka
PT Telkomsel dengan memakai peralatan PC
2. MS kegiatan yang di lakukan adalah main
rakitan,
game online, membuat script pengisian
hard
disk
external,
Kartu
AS
Telkomsel sebagai modem, laptop Merk Dell
pulsa.
berhasil masuk ke jaringan internal PT
3. Dwi Yunianto Widyo Nugroho, S.I.P
Telkomsel dengan menggunakan koneksi ke
kegiatannya adalah main game online di teamspeak
yang
ada
di
server
seluruh
PT.
server
Berdasarkan
Telkomsel, kemudian dia juga melakukan
milik
berita
PT
acara
Telkomsel. pemeriksaan
laboratories kriminalistik bukti digital No.
scanning IP Address.
Lab: 14/I/2012/Cyber tanggal 2 Februari 2012
4. LK adalah ipar terdakwa, terdakwa pernah
yang dilakukan oleh AC dari peralatan yang
memberikan kartu simpati Telkomsel yang
dipergunakan oleh terdakwa diperoleh hasil
berisi
bahwa terdakwa telah menguasai beberapa
pulsa
masing-masing
Rp.
5.000.000,- dengan jumlah Sim Card
dokumen/informasi
elektronik
milik
PT
5. Setia perkasa mempunyai peranan untuk
Telkomsel yang bersifat rahasia diantaranya
melakukan pricelist dari database server
dokumen/informasi elektronik smaf_code_ref.
PT. Telkomsel, maksudnya setia perkasa
xlsx. Bahwa terdakwa berhasil masuk ke
melakukan
analisa
beberapa server PT Telkomsel untuk dapat
terhadap aktivitas database server yang
terhubung pada server regae dan URP
sedang
(universal Recharge Platform) dan berhasil
pengamatan
berjalan
pada
dan
server
PT.
melakukan
Telkomsel.
Telkomsel
6. Indra AJ mempunyai peranan adalah melakukan
permainan
game
pembayaran
online, 9
pengisian tanpa kepada
pulsa
milik
PT
harus
melakukan
PT
Telkomsel.
Bernadette Schell dan Clemens Martin, 2006. Webster’s New World Hacker Dictionary, Indiana: Willey Publishing, Inc..
Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan beberapa pesawat hand phone, beberapa modem dan beberapa Sim Card Telkomsel. Dalam aksi ini terdakwa bekerja sama dengan
Bruce A. Chadewick, Howard M. Bahr, Stan L. Albrecht. 1991. Social Science Research Methods, Terjemahan Sulistia “et al”.
FAS yang menemukan kelemahan di server PT. Telkomsel dan juga bekerja sama anggota yang terkabung dalam forum cyber preaching
M. Yahaya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
yang memiliki kegiatan mencari kelemahankelemahan pada jaringan telekomunikasi yang ada di Indonesia khususnya Telkomsel.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Teknik pembuktian dalam kasus ini adalah: jaksa penuntut umum mendatangkan saksi dan menemukan alat bukti yang berupa
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
laptop merek DELL, PC rakitan, hard disk external,
Kartu
AS
Telkomsel
sebagai
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
modem, flash disk dan lain-lain. Terdakwa tidak ada mendatangkan saksi di dalam persidangan
dan
terdakwa
tidak
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum formil Pidana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
ada
memberikan alat bukti di dalam persidangan untuk mempermudah proses pembuktian. DAFTAR PUSTAKA Agus
Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Raharjo, 2002 Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Andi Hamzah. 1986. Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Komputer, G. 2010. Perkembangan Teknologi Informasi. Online.http://www.gomecomputer.com/ perkembangan-teknologi-informasi2010. 25 November 2010
_____. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. Bambang Poernomo. 1988. Orientasi Hukum Acara Pidana, Edisi Revisi. Yogyakarta: Amarta Buku.
10
11
