STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PEMBERIAN IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL)
I.
Nomor Tanggal Unit Eselon II Revisi
: 01/SOP/DEB.02/2012 : 14 Agustus 2012 : Direktorat Bioenergi : 00
Tujuan Memberikan panduan yang berfungsi sebagai acuan terkait dengan pelayanan pemberian Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) oleh Direktorat Jenderal EBTKE kepada publik dalam rangka konsistensi dan standardisasi kinerja penyelesaian pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku.
II.
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. 8. Peraturan Menterl Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
1
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 9. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13483K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri. 10. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 23204.K/10/DJM.S/2008 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Bioetanol sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri. 11. Standar Nasional Indonesia (SNI) Biodiesel 04-7182-2006. 12. Standar Nasional Indonesia (SNI) Bioetanol Terdenaturasi untuk Gasohol 7390:2008. 13. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Urusan Energi Baru dan Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tanggal 24 Agustus 2010.
III.
Ruang Lingkup Penyusunan prosedur kerja dalam bentuk standard operating procedures (SOP) ini meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang agar proses pelayanan dalam rangka penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati dapat dilakukan dengan transparan dan menjaga kualitas pelayanan publik dalam hal penerbitan izin usaha yang dimaksud. SOP ini diberlakukan secara internal di lingkungan Direktorat Jenderal EBTKE dalam rangka kejelasan teknis pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di Direktorat Jenderal EBTKE, sedangkan pengaturan yang terikat langsung dengan masyarakat tetap diberlakukan dasar hukum sebagaimana tercantum pada bagian ke-II di atas. Pemberian Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati ini dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang mewajibkan Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir Bahan Bakar Nabati harus memiliki izin usaha niaga. Berkaitan dengan hal tersebut maka Direktorat Jenderal EBTKE sebagai institusi yang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab terhadap penerbitan izin usaha ini memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien demi tercapainya lingkungan usaha hilir Bahan Bakar Nabati yang wajar, adil, dan transparan.
2
IV.
Definisi 1. Direktorat Jenderal EBTKE adalah Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, yaitu Direktorat Jenderal di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha di bidang bioenergi/Bahan Bakar Nabati. 2. Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain, yang ditataniagakan sebagai bahan bakar lain. 3. Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan/atau mendistribusikan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) meliputi kegiatan pembelian, penjualan, pengolahan, ekspor, dan/atau impor serta pengangkutan dan penyimpanannya sampai dengan pemasaran Bahan Bakar Nabati (Biofuel) ke konsumen akhir. 4. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
V.
Penanggung Jawab Direktur Bioenergi c.q. Kepala Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi.
VI.
Prosedur Prosedur pengajuan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) adalah sebagaimana bagan alir terlampir.
3
VII. Penjelasan Kegiatan 1. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang ditentukan. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila persyaratan yang disampaikan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan tidak lengkap. Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan. 2. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal EBTKE. Persyaratan administrasi dan teknis untuk mengajukan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: a. Persyaratan Administrasi: 1) Akte Pendirian Badan Usaha dengan lingkup usaha bidang energi dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; 2) Biodata Badan Usaha (Company Profile); 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (yang masih berlaku); 6) Surat Penyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan; 7) Surat Pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan oleh Direktorat Jenderal EBTKE.
4
b. Persyaratan Teknis: 1) Sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang diusahakan; 2) Data standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang akan diniagakan; 3) Nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain untuk retail; 4) Informasi Kelayakan Usaha; 5) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain; 6) Surat Pernyataan secara tertulis dinatas materai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselataman dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup. 3. a.
Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Petugas langsung mengembalikan surat permohonan beserta seluruh lampirannya kepada Badan Usaha untuk dilengkapi.
b. Apabila dokumen yang disampaikan sudah lengkap, Petugas menyampaikan kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang kemudian oleh Direktur Jenderal didisposisikan kepada Direktur Bioenergi. 4. Apabila dokumen yang disampaikan sudah lengkap maka Direktur Bioenergi memberikan disposisi kepada Kepala Subdit Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi. 5. Subdit Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi melakukan evaluasi kebenaran masing-masing dokumen dalam surat permohonan dan terhadap kesesuaian antara kegiatan yang akan dilakukan dengan izin yang dimohonkan. 6. a. Apabila terdapat data yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka dibuatkan konsep surat dari Direktur Bioenergi kepada Badan Usaha untuk memperbaiki data yang tidak memenuhi. b. Apabila data telah memenuhi persyaratan yang tetah ditentukan dan sesuai dengan peruntukkan permohonan izin usahanya maka dibuatkan konsep surat dari Direktur Bioenergi kepada Badan Usaha untuk melakukan presentasi dan klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis terhadap kegiatan usaha yang akan dilakukan.
5
7. Apabila terdapat data yang tidak memenuhi persyaratan maka Direktur Bioenergi mengirimkan surat kepada Badan Usaha untuk memperbaiki data dan menenuhi kelengkapan persyaratan dalam surat permohonan izin tersebut. 8. Badan usaha melakukan perbaikan terhadap data dalam surat permohonan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati tersebut. 9. Badan usaha melakukan perbaikan terhadap data yang masih belum lengkap. 10. Apabila data telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka Direktur Bioenergi mengirimkan surat kepada Badan Usaha untuk melakukan presentasi dan klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis terhadap kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Nabati. 11. Badan Usaha menyusun bahan presentasi yang akan disampaikan. 12. Badan Usaha melakukan presentasi dan klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis kepada Direktorat Jenderal EBTKE yang juga melibatkan beberapa instansi terkait lainnya. 13. a. Apabila hasil berita cara presentasi dan klarifikasi terdapat perbaikan dokumen yang masih perlu diperbaikan maka diberikan kesempatan kepada Badan Usaha untuk memperbaiki kembali dokumen dimaksud. b. Apabila hasil berita cara presentasi dan klarifikasi seluruh dokumen telah sesuai dengan persyaratan dalam kegiatan usahanya maka disusun konsep surat untuk peninjauan lokasi dalam rangka pemeriksaan kesesuaian data administrasi dan teknis serta informasi mengenai rencana Badan Usaha. 14. Apabila hasil berita cara presentasi dan klarifikasi terdapat perbaikan dokumen yang masih perlu diperbaikan maka Badan Usaha mengirimkan kembali data yang telah diperbaiki sesuai berita acara presentasi dan klarifikasi. 15. Apabila hasil berita cara presentasi dan klarifikasi seluruh dokumen telah sesuai dengan persyaratan maka Direktur Bioenergi mengirimkan surat dan menugaskan staf untuk melakukan peninjauan lokasi dalam rangka pemeriksaan kesesuaian data administrasi dan teknis serta informasi mengenai rencana Badan Usaha serta klarifikasi visual langsung di lokasi Badan Usaha sesuai yang disampaikan dalam permohonan izin usahanya. 16. Peninjauan lokasi dan fasilitas dibuktikan dengan Berita Acara. 17. Subdit Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi menyusun konsep Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati.
6
18. Direktur Bioenergi mengesahkan konsep Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi untuk disetujui. 19. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyetujui dan menerbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati.
VIII. Lampiran
Disahkan Oleh:
Direktur Bioenergi
Ir. Maritje Hutapea NIP. 195712061983032001
7
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMBERIAN IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL)
Nomor
: 01/SOP/DEB.02/2012
Tanggal
: 14 Agustus 2012
Unit
: Direktorat Bioenergi
Revisi
: 00
Pelaku Kegiatan
Badan Usaha mulai
Dirjen EBTKE 1
1. Permohonan Izin Niaga BBN
3a tidak
Subdit Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi
Direktur Bioenergi
Waktu
Pemeriksaan Data oleh Petugas
2
1 hari kerja
memenuhi
3b ya
2. Evaluasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen
3. Presentasi dan Klarifikasi dokumen
Surat
Disposisi
9
4
8 Perbaikan Dokumen
Bahan Presentasi
Evaluasi Dokumen
10 hari kerja
5 7
Surat
Undangan Presentasi
10
tidak 6a
memenuhi
6b
ya
Presentasi & Klarifikasi Data
11
1 hari kerja
12
4. Perbaikan dokumen
13a tidak
Perbakan Dokumen
5. Peninjauan Lokasi
15
10 hari kerja
ya
14 Peninjauan Lokasi
Kesesuaian Dokumen & Kegiatan Usaha 13b
Surat Peninjauan Lokasi
1 s.d 3 hari kerja
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMBERIAN IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI
Nomor
: 01/SOP/DEB/02/2012
Tanggal
: 14 Agustus 2012
Unit
: Direktorat Bioenergi
Revisi
: 00
Pelaku Kegiatan Badan Usaha
Dirjen EBTKE
Direktur Bioenergi
Subdit Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi
16
Penyusunan Konsep Izin Usaha
Izin Usaha
6. Penerbitan Izin Usaha Niaga BBN
18 19
Waktu
Konsep Izin Usaha
17
Maksimal 5 hari kerja
