BERITA ACARA PENJELASAN KUALIFIKASI PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI PENGADAAN APLIKASI E-OFFICE KEMENTERIAN KESEHATAN PADA SATKER PUSAT DATA DAN INFORMASI SETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TA 2012 Nomor: PL.018/POKJA-JSL2/JELAS/VIII/2012 Tanggal: 6 Agustus 2012 Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas pukul 13.00 WIB, Pokja Jasa Lainnya II ULP Setjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Sekretarian Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/3.4/015/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012, telah mengadakan pertemuan secara on line dengan peserta pengadaan dalam rangka memberikan penjelasan sekaligus memberikan kesempatan bertanya kepada peserta mengenai isi dokumen pelelangan umum pascakualifikasi Pengadaan Aplikasi E-Office Kementerian Kesehatan pada Satker Pusat Data dan Informasi Setjen Kementerian Kesehatan RI TA 2012 yang berlangsung pada: Tempat Waktu Diikuti oleh
: Portal LPSE www.lpse.depkes.go.id : Pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB : Pokja Jasa Lainnya II ULP Setjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan calon penyedia
Peserta yang mengajukan pertanyaan pada rapat penjelasan ini sebanyak 1 wakil perusahaan sesuai yang tersimpan dalam situs LPSE mengenai penjelasan pada pelelangan umum pascakualifikasi Pengadaan Aplikasi E-Office Kementerian Kesehatan pada Satker Pusat Data dan Informasi Setjen Kementerian Kesehatan RI TA 2012 (rincian tanya jawab secara on line terlampir).
Penjelasan berjalan sebagai berikut: 1. Penjelasan Administrasi Penjelasan administrasi meliputi materi dokumen lelang yang diserahkan kepada rekanan dan dilanjutkan dengan diskusi tentang: a. Nama paket pengadaan: Aplikasi E-Office Kementerian Kesehatan. b. Metode pemilihan: Pelelangan umum pasca kualifikasi. c. Kualifikasi peserta kecil, bidang usaha Komputer/Software/Teknologi Informasi. d. Peserta harus memiliki surat ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha sesuai dengan ruang lingkup pekerjaaan yang dipersyaratkan. e. Peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. Pengalaman berlaku bagi perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. f. KETENTUAN PENYEDIA BARANG/JASA Pengadaan perangkat sistem informasi modernisasi birokrasi berbasis kantor elektronik dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi ini harus benar-benar sesuai dengan fungsi, spesifikasi teknis, dan fiturfitur yang diatur dalam spesifikasi teknis. Software yang ditawarkan harus sudah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Cipta Paten dan Merek, Kementerian Hukum dan HAM. Pengadaan perangkat lunak lebih mengutamakan produk dalam negeri yang telah teruji dan digunakan oleh Kementerian/Lembaga sekurangkurangnya untuk 5.000 user dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Software yang ditawarkan haruslah benar-benar tersedia dan bukan berupa konsep, bersifat web base, modular, dan menggunakan Bahasa Indonesia. g. Ambang batas nilai teknis : 80 (delapan puluh) 1. Spesifikasi teknis (40) Penilaian atas spesifikasi teknis dilakukan berdasarkan spesifikasi teknis perangkat lunak aplikasi e-office dan perangkat keras pendukung. 2. Jaminan Layanan Purna Jual/Garansi (5)
Penilaian atas Jaminan layanan Purna Jual/Garansi dilakukan berdasarkan tersedianya Layanan Purna Jual (Garansi) dari penyedia, minimal 1 tahun setelah penerimaan barang/jasa. 3. Pengalaman (5) Penilaian atas pengalaman dilakukan berdasarkan jumlah kontrak pekerjaan sejenis dan nilai kontrak pekerjaan sejenis. 4. Software (50) Software yang ditawarkan harus sudah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Cipta Paten dan Merek, Kementerian Hukum dan HAM. Software yang ditawarkan produk dalam negeri yang telah digunakan oleh beberapa Kementerian/Lembaga. Software yang ditawarkan harus sudah teruji dan digunakan oleh Kementerian/Lembaga sekurangkurangnya untuk 5.000 user dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sesuai dengan ketentuan yang berlaku h. Cara menyampaikan dokumen penawaran melalui portal LPSE. Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran yaitu: Hasil scan jaminan penawaran. Dokumen asli jaminan penawaran dikirimkan ke Kantor Sekretariat ULP Setjen Kementerian Kesehatan RI, Jl. H.R Rasuna Said Blok X5, Kav. 4-9 Blok A, Gedung dr. Adhyatma Lt. 5, Ruang R.501, Kuningan, Jakarta Selatan selambatlambatnya tanggal 13 Agustus 2012 Pukul 16.00 WIB. Hasil scan Surat Perjanjian Kemitraan (apabila ada). Dokumen penawaran teknis. Data kualifikasi dikirimkan melalui aplikasi LPSE. i. Pembukaan penawaran tanggal 14 Agustus 2012. Metode evaluasi dengan menggunakan sistem gugur. j. Peserta telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahun 2011) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, dan Juni 2012). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF). k. Jaminan penawaran dari Bank atau perusahan asuransi yang mempunyai program suretyship sebagaimana yang ditetapkan oleh Menkeu. Jaminan penawaran ditujukan kepada Pokja Jasa Lainnya II ULP Setjen Kementerian Kesehatan RI. Dengan nilai sebesar Rp. 28.149.000,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Apabila
terdapat ketidaksesuaian antara huruf dengan angka, maka yang dipergunakakan adalah huruf. Masa berlaku selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran, mulai dari 13 Agustus s/d 26 September 2012. l. Surat Penawaran Harga ditujukan Pokja Jasa Lainnya II ULP Setjen Kementerian Kesehatan RI. Surat tersebut wajib mencantumkan 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; 3) harga penawaran; 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; m. Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak lumpsum. n. Hal-hal yang menggugurkan penawaran: 1. Harga diatas HPS; 2. Kualifikasi non kecil; 3. Tidak memasukkan Jaminan Penawaran Asli tepat pada waktunya; 4. Spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai atau kurang dari ambang batas nilai yang telah ditetapkan; 5. Terlambat memasukkan penawaran; 6. Pada saat klarifikasi tidak menunjukkan dokumen asli; 7. Nilai dan masa berlaku jaminan penawaran tidak sesuai permintaan dalam dokumen lelang. 2. Penjelasan Teknis Hal-hal yang berkenaan dengan spesifikasi teknis, seperti tertera dalam lampiran. 3. Perubahan yang disepakati panitia dan peserta lelang menyangkut isi dokumen lelang, baik administrasi maupun teknis tertuang dalam BA Penjelasan beserta lampirannya mengikat bagi seluruh peserta mengikuti penjelasan secara on line maupun tidak. POKJA JASA LAINNYA II ULP SETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Lampiran PENJELASAN DOKUMEN KUALIFIKASI SECARA ON LINE PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI PENGADAAN APLIKASI E-OFFICE KEMENTERIAN KESEHATAN SATKER PUSAT DATA DAN INFORMASI SETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TA 2012 (SUMBER:http://www.lpse.depkes.go.id)
