KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM Nomor: 675/IX/2012
tentang
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MATARAM TAHUN 2011-2015
BAPPEDA KOTA MATARAM TAHUN 2012
WALIKOTA MATARAM KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 675/IX/2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MATARAM TAHUN 2011-2015
WALIKOTA MATARAM, Menimbang
:
a.
bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Walikota Mataram Tahun 2011-2015 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015 diperlukan tolok ukur yang jelas
dan
sistematik
untuk
mengukur
kinerja
pembangunan pada setiap tahun perencanaannya; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
1993
tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
15
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara;
5.
Undang-Undang
Nomor
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
33
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah;
8.
Undang-Undang
Nomor
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Negara
Menteri
Negara
Republik
PER/20/M.PAN/11/2008
Pendayagunaan Indonesia
tentang
Petunjuk
Aparatur Nomor:
Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
21. Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan
Pelaporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun
2008
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun
2009
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013;
25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan
Susunan
Organisasi
Perangkat
Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015;
29. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Rencana
Tata Ruang
Wilayah
(RTRW) Kota
Mataram Tahun 2011-2031. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Indikator
Kinerja
Utama
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA
:
Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Mataram yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 20112015 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Mataram Tahun 2011-2015.
Daerah
(RPJMD)
Kota
KETIGA
:
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja utamanya wajib mengacu pada Indikator
Kinerja
Utama
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015 yang diatur dalam Keputusan ini. KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila
terdapat
kekeliruan,
akan
diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 13 September 2012
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
Tembusan: disampaikan kepada Yth: 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cq. Kepala Bidang Akuntabilitas Kinerja di Jakarta; 2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB di Mataram; 3. Inspektur Provinsi NTB di Mataram; 4. Inspektur Kota Mataram di Mataram; 5. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram; 6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mataram di Mataram; 7. Pertinggal.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 675/IX/2012 TANGGAL : 13 September 2012
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011-2015
VISI
1
TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA
MISI
2 1. Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya
TUJUAN
3 Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya
SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
5 Cakupan penanganan Keamanan, Ketentraman & Ketertiban (K3)
CARA PERHITUNGAN IKU
6
SATUAN
7
SUMBER DATA
8
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
9
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
10
11
12
SKPD
Data primer SKPD
Mengetahui daya tanggap personil dalam mengatasi potensi gangguan
Peningkatan mekanisme identifikasi dan pemantauan
Menurunkan potensi terjadinya pelanggaran
BAKESBANG POL
Kali
Data primer SKPD
Mengetahui cakupan dampak patroli terhadap efektivitas penanganan tramtib
Menurunkan gangguan dan potensi terjadinya pelanggaran tramtib
Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan
SATPOL PP
Persentase petugas Pol PP yang memiliki kompetensi melalui diklat
%
Data primer SKPD
Mengetahui informasi peningkatan pemahaman tupoksi
Peningkatan pemahaman tupoksi dalam pelaksanaan tugas
Meningkatkan pelatihan peningkatan kompetensi
SATPOL PP
Angka kriminalitas
kasus
Data kepolisian
Mengetahui angka kriminalitas yang terjadi
Peningkatan pencegahan tindakan kriminal
Mengoptimalkan peran dan fungsi pengamanan
SATPOL PP
Rata-rata kejadian gangguan keamanan per tahun / 10.000 penduduk
%
Data kepolisian
Mengetahui kerentanaan pelanggaran K3
Peningkatan kompetensi personil
Menurunkan pelanggaran K3 di tengah masyarakat
SATPOL PP
Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban yang dapat diatasi
%
Jumlah Patroli Pol PP dalam pencegahan pelanggaran tramtib dalam 24 jam
SATPOL PP
VISI
1
MISI
2
TUJUAN
3
SASARAN STRATEGIS 4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN IKU
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
5
6
7
8
9
10
11
12
Indeks Demokrasi
Persentase partisipasi masyarakat dalam PEMILU/PILKADA
%
Data KPU
Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU/PILKADA
Peningkatan pemahaman berpolitik
Meningkatkan peran kelembagaan politik
BAKESBANG POL
Pelanggaran terhadap PEMILU/PILKADA yang bebas dan adil
%
Mengetahui tingkat pelanggaran dalam PEMILU/PILKADA
Peningkatan pengawasan PEMILU/ PILKADA
Menurunkan angka pelanggaran
BAKESBANG POL
Cakupan Penanganan Konflik
Jumlah Konflik Vertikal & Konflik Horizontal yang terjadi dalam satu tahun
kasus
Data kepolisian
Mengetahui angka konflik yang terjadi di Kota Mataram
Peningkatan pencegahan dan penanganan konflik
Mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan & pencegahan terjadinya konflik
Penyelesaian Pelanggaran hukum & HAM
Jumlah pelanggaran Hukum dan HAM selama 1 tahun yang dapat diselesaikan
kasus
Data kepolisian
Mengetahui upaya menurunkan angka pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi di Kota Mataram
Peningkatan pencegahan dan penanganan tindakan pelanggaran hukum & HAM
Mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan, pencegahan pelanggaran hukum & HAM
SAT POL PP
Persentase Penegakan Peraturan Daerah
Jumlah Pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan / Jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun berkenaan x 100
%
Data primer SKPD
Mengetahui tindakan SKPD dalam menyelesaikan pelanggaran Perda
Peningkatan pencegahan dan penanganan pelanggaran Perda
Mengoptimalkan pengawalan Perda
SAT POL PP
Data KPU
KPU
KPU
SAT POL PP, BAKESBANG POL
SETDA (BAG HUKUM)
SETDA (BAG HUKUM)
VISI
1
MISI
2
TUJUAN
3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama
Persentase pertemuan antar umat beragama
Jumlah pertemuan koordinasi umat beragama dalam satu tahun
kali
Data primer SKPD
Mengetahui frekuensi pertemuan untuk kerukunan umat beragama
Optimliasasi peran forum komunikasi umat beragama
Memantapkan hasil kesepakatan forum umat beragama
BAKESBANG POL
Data primer SKPD
Mengetahui upaya SKPD menangani dan mencegah konflik antar umat beragama
Peningkatan koordinasi pencegahan dan penanganan konflik
Optimaliasasi peran lembaga adat keagamaan
BAKESBANG POL
Jumlah konflik antar umat beragama
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah
CARA PERHITUNGAN IKU
Meningkatnya kualitas pendidikan
--cukup jelas --
kasus
SATPOL PP
SATPOL PP
Jumlah kegiatan keagamaan
Jumlah peringatan hari besar keagamaan
kali
Data Depag
Mengetahui kegiatan keagamaan
Meningkatkan kegiatan keagamaan
Memantapkan partisipasi kegiatan keagamaan
BAG KESRA
Angka Melek Huruf
Perhitungan AMH
%
Data primer SKPD
Mengetahui persentase masyarakat yang bisa membaca & menulis
Peningkatan kualitas/mutu pendidikan
Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan
DIKPORA
Rasio Lama Sekolah (RLS)
Perhitungan Rasio Lama Sekolah
Thn
Data primer SKPD
Mengetahui waktu yang diselesaikan untuk sekolah oleh masyarakat usia sekolah
Peningkatan kualitas/mutu pendidikan
Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan
DIKPORA
%
Data primer SKPD
Mengetahui banyaknya anak yang mendapatkan pendidikan
Peningkatan kualitas/mutu pendidikan
Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan
DIKPORA
Angka Partisipasi Kasar (APK)
1.APK SD/MI/Paket A 2.APK SMP/MTs/ Paket B 3.APK SMA/SMK/MA/ Paket C
VISI
1
MISI
2
TUJUAN
3
SASARAN STRATEGIS 4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
5
CARA PERHITUNGAN IKU
6
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
7
8
9
10
11
12
Angka Partisipasi Murni (APM)
1.APM SD/MI/Paket A 2.APM SMP/MTs/ Paket B 3.APM SMA/SMK/MA/ Paket C
%
Data primer SKPD
Mengetahui banyaknya anak yang mendapatkan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan
Peningkatan kualitas/mutu pendidikan
Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan
DIKPORA
Angka Putus Sekolah (APS)
1.APS SD/MI/Paket A 2.APS SMP/MTs/ Paket B 3.APS SMA/SMK/MA/ Paket C
%
Data primer SKPD
Mengetahui banyaknya anak yang tidak bersekolah atau yang tidak tamat pada masingmasing jenjang pendidikan
Optimalisasi pelayanan pendidikan
Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan
DIKPORA
Angka Melanjutkan (AM)
Angka melanjutkan: 1.SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/ Paket B. 2.SMP/MTs/ Paket B ke SMA/SMK/MA/ Paket C
%
Data primer SKPD
Mengetahui angka melanjutkan tiap jenjang sekolah
Optimalisasi pelayanan pendidikan
Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan
DIKPORA
Angka Kelulusan (AL)
1.AL SD/MI/Paket A 2.AL SMP/MTs/ Paket B 3.AL SMA/SMK/MA/ Paket C
%
Data primer SKPD
Mengetahui banyaknya siswa yang dapat menyelesaikan sekolahnya
Optimalisasi pelayanan pendidikan
Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan
DIKPORA
VISI
1
MISI
2
TUJUAN
3
SASARAN STRATEGIS 4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
5 Persentase Guru yang memperoleh Sertifikasi
Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat
CARA PERHITUNGAN IKU
6 Jumlah yang memiliki sertifikasi / jumlah guru seluruhnya x 100
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
7
8
9
10
11
12
%
Data primer SKPD
Mengetahui tingkat kompetensi guru
Peningkatan kualifikasi guru
Meningkatkan akses dan peluang guru untuk memenuhi kualifikasi
DIKPORA
Rata-rata kunjungan perpustakaan
Angka kunjungan ke Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Keliling
orang
Data primer SKPD
Mengetahui tingkat kunjungan perpustakaan
Peningkatan akses perpusatakan bagi masyarakat
Meningkatkan daya dukung dan sosialisasi peran perpustakaan
KANTOR PERPUS & ARSIP
Cakupan layanan perpustakaan
Jumlah sasaran layanan perpustakan keliling
lokasi
Data primer SKPD
Mengetahui minat masyarakat untuk memanfaatkan fungsi perpustakaan
Peningkatan minat baca masyarakat
Memantapkan peran dan fungsi perpustakaan
KANTOR PERPUS & ARSIP
Rasio bayi lahir hidup
Angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran hidup
%
Mataram Dalam Angka
Mengetahui layanan dan tindakan kesehatan dalam mengatasi AKB (Angka Kematian Bayi)
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
Meningkatkan penanganan dan layanan kesehatan ibu melahirkan
DIKES
Angka Kematian Ibu Melahirkan
Angka Kematian Ibu Melahirkan / 100.000 KH
%
Data DIKES
Mengetahui persentase kematian ibu melahirkan
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu
Meningkatkan penanganan dan layanan ibu melahirkan
DIKES
Rata-rata usia harapan hidup penduduk
Angka Usia Harapan Hidup
tahun
Mataram Dalam Angka
Mengetahui ratarata usia maksimal penduduk
Peningkatan kualitas hidup sehat
Meningkatkan usia harapan hidup penduduk Kota Mataram
DIKES
VISI
1
MISI
2
TUJUAN
3
SASARAN STRATEGIS 4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN IKU
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
5
6
7
8
9
10
11
12
Prevalensi Gizi Buruk
Persentase kejadian gizi buruk
%
Data Dikes
Mengetahui jumlah dan penanganan gizi buruk
Peningkatan layanan kesehatan anak
Mengoptimalkan upaya kesehatan masyarakat
DIKES
Cakupan balita gizi kurang
Presentase balita gizi kurang
%
Data skunder SKPD
Mengetahui jumlah dan penangan balita gizi kurang
Peningkatan layanan kesehatan anak
Mengoptimalkan upaya peningkatan kesehatan balita
DIKES
Rasio bidan per 1.000 penduduk
Jumlah bidan / jumlah penduduk x 1000
orang
Data skunder SKPD
Mengetahui cakupan layanan kebidanan
Peningkatan kompetensi dan jumlah bidan
Mengoptimalkan peran dan fungsi Bidan
DIKES
Cakupan layanan Puskesmas
Persentase kecamatan yang memiliki Puskesmas
%
Data skunder SKPD
Mengetahui jangkauan layanan puskesmas
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
Mengoptimalkan peran, fungsi dan layanan Puskesmas
DIKES
Cakupan layanan Puskesmas Pembantu
Persentase Kelurahan yang memiliki Puskesmas Pembantu
%
Data skunder SKPD
Mengetahui jangkauan layanan Pustu sampai dengan tingkat Kelurahan
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
Mengoptimalkan peran dan fungsi layanan Puskesmas Pembantu
DIKES
Rasio RS per satuan penduduk
Jumlah RS / Jumlah penduduk x 1000
unit
Data RSU
Mengetahui jangkauan RS per satuan penduduk
Peningkatan pelayanan RSU
Mengoptimalkan pelayanan RSU
RSU
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
Jumlah tenaga medis / jumlah penduduk x 1000
orang
Data RSU
Mengetahui perbandingan jumlah tenaga medis dengan jumlah penduduk
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
Meningkatkan jumlah dan kualitas/kompete nsi tenaga medis
RSU DIKES
VISI
1
MISI
2
TUJUAN
3
SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN IKU
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
12
5
6
7
8
9
10
11
Cakupan layanaan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien miskin / jumlah seluruh masy miskin x 100
%
Data RSU
Mengetahui pelayanan RS terhadap rujukan pasien masyarakat miskin
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pendudk penerima JAMKESMAS
Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin
Cakupan jamban keluarga
Persentase penduduk yang memiliki jamban keluarga
%
Data Dikes
Mengetahui cakupan jamban keluarga
Meningkatkan pemahaman masyarakat
Optimalisasi sosialisasi
DIKES
Persentase penanganan penderita HIV
Jumlah kasus HIV
Kasus
Data Komite Penanggul angan HIV/AIDS
Mengetahui jumlah penderita HIV
Peningkatan pembinaan dan pengawasan HIV
Mengoptimalkan sosialisasi HIV
DIKES
Persentase penanganan penderita AIDS
Jumlah kasus AIDS
Kasus
Data Komite Penanggul angan HIV/AIDS
Mengetahui jumlah penderita AIDS
Peningkatan pembinaan dan pengawasan AIDS
Mengoptimalkan sosialisasi AIDS
DIKES
Persentase penanganan penyalahgunaan Narkoba/NAPZA
Jumlah kasus Narkoba
Kasus
Data BNN
Mengetahui jumlah korban penyalahgunaan narkoba/NAPZA
Peningkatan pembinaan dan pengawasan Anti Narkoba
Mengoptimalkan sosialisasi Gerakan Anti Narkoba/NAPZA
BNN Kota Mataram
Jumlah event budaya daerah
-- cukup jelas--
kali
Data primer SKPD
Untuk mengetahui intensitas event budaya
Optimalisasi penyelenggaraa n event budaya
Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event budaya
DISBUDPAR
Jumlah pembinaan kelompok budaya
Jumlah kelompok yang terbina
klp
Data primer SKPD
Mengetahui keberadaan kelompok adat
Peningkatan eksistensi kebudayaan daerah
Meningkatkan keterbukaan dan akses pembentukan kelompok adat
DISBUDPAR
RSU DIKES
VISI
1
MISI
2
TUJUAN
3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN IKU
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Meningkatnya kesetaraan gender
Indeks Pemberdayaan Gender
Angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
-
BPS
Mengetahui tingkat kesetaraan gender
Peningkatan kesetaraan gender
Optimalisasi kesetaraan gender
BAPPEDA
Angka melek huruf perempuan
Jumlah perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf dibandingkan keseluruhan anak perempuan diatas 15 tahun x 100
%
Data primer SKPD
Mengetahui aspek gender dalam pemberantasan buta huruf
Peningkatan akses perempuan dalam pembangunan
Meningkatkan upaya partisipasi perempuan dalam pendidikan
DIKPORA
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
Jumlah karyawan yang bekerja di pemerintahan / jumlah penduduk x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui perbandingan aspek kesetaraan gender dalam lingkungan kerja
Peningkatan akses perempuan dalam pembangunan
Meningkatkan upaya partisipasi perempuan dalam pemerintahan
BKD
Cakupan partisipasi perempuan di sektor swasta
Jumlah pekerja perempuan di swasta / jumlah seluruh perempuan Kota Mataram x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui perbandingan partisipasi perempuan di sektor swasta
Peningkatan keterbukaan akses bagi peran perempuan
Meningkatkan upaya membuka partisipasi perempuan di sektor swasta
BPPKB
Jumlah kasus KDRT
Jumlah kasus KDRT per tahun
kasus
Data skunder SKPD
Mengetahui kerentanan KDRT dan dampaknya
Pemantapan penanganan potensi dan kasus KDRT
Menurunkan jumlah kasus KDRT
BPPKB
VISI
1
MISI
2
3. Memberdayaka n ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah
TUJUAN
3
1. Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN IKU
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Meningkatnya kualitas keluarga
Persentase peningkatan jumlah Keluarga Sejahtera
Jumlah keluarga pra-sejahtera yang meningkat menjadi keluarga sejahtera
keluar ga
Data primer SKPD
Mengetahui peningkatan status keluarga
Peningkatan pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan kepada keluarga
Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
BPPKB
Cakupan layanan Keluarga Berencana
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif
PUS
Data primer SKPD
Mengetahui tingkat partisipasi KB
Peningkatan pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan KB
Meningkatkan sosialisasi guna pemahaman berKB
BPPKB
PDRB per Kapita
PDRB / jumlah penduduk pertengahan tahun
Rp.
PDRB
Mengetahui tingkat daya beli penduduk
Peningkatan daya saing ekonomi daerah
Meningkatkan distribusi dan sirkulasi ekonomi daerah
BAPPEDA
Paritas Daya Beli
Angka paritas daya beli
Rp.
PDRB
Mengetahui tingkat daya beli penduduk
Peningkatan daya saing ekonomi daerah
Meningkatkan distribusi dan sirkulasi ekonomi daerah
BAPPEDA
Persentase penduduk miskin
Jumlah penduduk miskin / jumlah penduduk x 100
%
BPS
Mengetahui perbandingan penduduk miskin
Peningkatan program pengentasan kemiskinan
Mengoptimalkan penanganan penduduk miskin
BAPPEDA
Persentase penduduk rentan miskin
100% dikurangi persentase angka kemiskinan
%
BPS
Mengetahui tingkat daya beli masyarakat
Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin
Pemberdayaan Penduduk Rentan Miskin
BAPPEDA
Meningkatnya pendapatan per kapita
Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat
VISI
1
MISI
2
TUJUAN
3
SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja
2. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah
Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN IKU
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
5
6
7
8
9
10
11
12
Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah PMKS yg ditangani / Jumlah PMKS x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui upaya penanganan PMKS
Peningkatan upaya penanganan PMKS
Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan
DINAS SOSNAKERTRANS
Cakupan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Jumlah kelompok binaan LPM / jumlah LPM seluruhnya x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui dampak keberadaan LPM bagi masyarakat
Peningkatan kapasitas kelembagaan LPM
Mengoptimalkan keberadaan LPM
BPM
Cakupan partisipasi angkatan kerja
Angka tingkat partisipasi angkatan kerja
%
Data skunder SKPD
Mengetahui cakupan lapangan kerja
Peningkatan kesempatan kerja
Meningkatkan peluang lapangan kerja
DISOSNAKER TRANS
Persentase penduduk yang tidak bekerja
Angka tingkat pengangguran terbuka
%
Data skunder SKPD
Mengetahui angka pengangguran
Peningkatan kapasitas penduduk usia produktif
Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka
DISOSNAKER TRANS
Pertumbuhan ekonomi daerah
Angka pertumbuhan PDRB
%
BPS
Mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah
Pengembangan sistem ekonomi daerah
Mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah
BAPPEDA
Angka Laju lnflasi
%
BPS
Mengetahui komponen penyebab inflasi
Pengembangan sistem ekonomi daerah
Mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah
BAPPEDA
SETDA (BAG. KESRA)
VISI
1
MISI
2
TUJUAN
3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN IKU
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Meningkatnya Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah
Tingkat cadangan pangan
Jumlah ketersediaan pangan utama per thn (kg) / Jumlah penduduk x 100%
%
Data skunder SKPD
Mengetahui efektivitas penanganan ketersediaan pangan daerah
Peningkatan sistem pembinaan dan penyuluhan
Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan daerah
KANTOR KETAHANAN PANGAN
Cakupan layanan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kelautan
Jumlah penyuluhan dalam satu tahun
%
Data skunder SKPD
Mengetahui efektivitas pelaksanaan penyuluhan
Peningkatan sistem pembinaan dan penyuluhan
Meningkatkan dampak penyuluhan terhadap pemenuhan pangan daerah
BP4K
Tingkat konsumsi ikan
Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/thn)
kg
Data skunder SKPD
Mengetahui tingkat konsumsi ikan
Peningkatan cakupan konsumsi ikan
Mengoptimalkan pemahaman manfaat ikan
DISPERKAN LUT
Tingkat pemenuhan kebutuhan daging
Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/thn)
kg
Data skunder SKPD
Mengetahui tingkat konsumsi daging
Peningkatan cakupan konsumsi daging
Mengoptimalkan pemahaman manfaat daging
DISPERKAN LUT
Kontribusi sektor Industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
Angka sektor industri terhadap PDRB sektor industri
%
PDRB
Mengetahui peluang sektor industri dalam mendongrak pertumbuhan ekonomi daerah
Peningkatan pengembangan Industri
Mengoptimalkan sektor industri dalam pengembangan peluang dan pemasaran
BAPPEDA
Cakupan Klaster Unggulan Daerah
Jumlah usaha Klaster Unggulan Daerah / Jumlah usaha seluruhnya x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui perkembangan Unit usaha klaster unggulan daerah
Pengembangan klaster unggulan
Meningkatkan daya saing klaster unggulan daerah
DISKOPERIN DAG
Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal
VISI
1
MISI
2
TUJUAN
3
SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN IKU
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontribusi sektor Industri Rumah Tangga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
Angka sektor IRT terhadap PDRB sektor industri
%
PDRB
Mengetahui peluang IRT dalam mendongrak pertumbuhan ekonomi daerah
Peningkatan pengembangan Industri Rumah Tangga
Mengoptimalkan peluang dan pemasaran IRT
BAPPEDA
Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan pelaku wisata
Jumlah kelompok sadar wisata dan pelaku wisata
- klp - unit
Data skunder SKPD
Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di bidang pariwisata
Peningkatan pemahaman tentang kepariwisataan
Mengoptimalkan sosialisasi
DISBUDPAR
Angka kunjungan wisatawan
Jumlah kunjungan wisatawan domestik & mancanegara
org
Data skunder SKPD
Mengetahui tingkat kunjungan wisatawan
Peningkatan promosi kepariwisataan
Mengoptimalkan promosi destinasi pariwisata
DISBUDPAR
Persentase daya serap pendapatan daerah
Target Pendapatn / Realisasi Pendapatan x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui Efektivitas pengelolaan pendapatan daerah
Peningkatan manajemen keuangan daerah
Optimalisasi manajemen pendapatan daerah
DIPENDA
Persentase daya serap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Realisasi Pendapatn / Target Pendapatan x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui Efektivitas pengelolaan pendapatan daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Optimalisasi manajemen pendapatan daerah
DIPENDA
Persentase PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)
PAD / DAU x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui kemandirian pendaan Pembangunan daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Optimalisasi manajemen pendapatan daerah
DIPENDA
VISI
1
MISI
2
TUJUAN
3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN IKU
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Jumlah usaha mikro / Jumlah usaha seluruhnya x 100
(%)
Data skunder SKPD
Mengetahui keberadaan usaha mikro dan kecil di masyarakat
Peningkatan intervensi program bagi pengembangan usaha mikro/kecil
Mengoptimalkan penanganan dan peningkatan pendapatan usaha mikro/kecil
DINAS KOPERINDAG
Persentase UMKM yang memperoleh akses permodalan
Jumlah usaha mikro yang memperoleh bantuan / Jumlah usaha mikro kecil x 100
(%)
Data skunder SKPD
Mengetahui keberadaan usaha mikro dan kecil di masyarakat yang memperoleh bantuan
Peningkatan asset UMKM
Mengoptimalkan besaran dan pola distribusi bantuan usaha mikro/kecil
SETDA BAG. EKONOMI BAG. KESRA
Rasio Wirausaha Baru
Jumlah wirausaha baru / jumlah penduduk produktif x 1000
Orang/ usaha
Data primer SKPD
Mengetahui minat masyarakat untuk membuka usaha
Peningkatan pemahaman untuk membuka lapangan usaha baru
Meningkatkan upaya promosi dan peluang usaha
DINAS KOPERINDAG
Cakupan bina kelompok pengrajin
Jumlah kelompok binaan / Jumlah kelompok
%
Data skunder SKPD
Mengetahui perbandingan jumlah kelompok pengrajin
Pemantapan kelembagaan pengrajin
Mengefektifkan peran lembaga UKM
DINAS KOPERINDAG
Persentase Koperasi Berkualitas
Jumlah koperasi berkualitas / Jumlah seluruh koperasi x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui jumlah koperasi berkualitas
Pemantapan kelembagaan koperasi
Mengoptimalkan manajemen koperasi
DINAS KOPERINDAG
Persentase Koperasi Aktif
Jumlah koperasi aktif / jumlah keseluruhan koperasi x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui perbandingan koperasi yang aktfi menjalankan usahanya
Peningkatan kapasitas koperasi
Mengoptimalkan peran koperasi untuk pelayanan kebutuhan masyarakat
DINAS KOPERINDAG
Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha
SETDA (BAG. EKONOMI)
VISI
1
MISI
TUJUAN
2
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN IKU
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3. Meningkatkan investasi
Meningkatnya kepastian berinvestasi
Laju pertumbuhan investasi
Angka laju pertumbuhan investasi
%
BPS
Mengetahui trend pertumbuhan investasi daerah
Pengembangan promosi investasi
Meningkatkan intensitas promosi
SETDA (BAG EKONOMI)
Jumlah Nilai Investasi
Jumlah nilai PMDN & PMA
Rp atau US$
Data skunder
Mengetahui daya tarik investasi daerah
Pengembangan peluang investasi
Meningkatkan daya saing investasi daerah
SETDA (BAG EKONOMI)
Jumlah kontrak kerjasama penanaman modal
Jumlah kerjasama penanaman modal dengan pihak ketiga
buah
Data skunder
Mengetahui pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan pemda
Peningkatan potensi/obyek kerjasama daerah
Memantapkan indentifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan
SETDA (BAG EKONOMI)
Waktu penyelesaian ijin investasi
-- cukup jelas --
hari
Data Skunder SKPD
Mengetahui lama penyelesaian pengajuan ijin-ijin oleh masyarakat
Peningkatan manajemen pelayanan satu atap (one stop service)
Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan
KPPT
Peran serta masyarakat dalam Musrenbang/ MPBM
Jumlah masyarakat yang mengikuti MPBM / jumlah total penduduk x 100
%
Data Primer SKPD
Mengetahui partisipasi masyarakat dalam musrenbang
Peningkatan akses masyarakat dalam pembangunan
Mengefektifkan keterbukaan informasi dan partisipasi stakeholders
Sinkronisasi dokumen perencanaan
Jumlah RenstraSKPD yang mengacu RPJMD / Jumlah seluruh SKPD Kota Mataram x 100
%
Data SKPD
Untuk mengetahui keterkaitan program
Peningkatan sistem perencanaan pembangunan sesuai UU 25/2004
Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah
BAPPEDA
Jumlah RenjaSKPD yang mengacu RKPD / jumlah seluruh SKPD x 100
%
Data SKPD
Untuk mengetahui keterkaitan program
Peningkatan sistem perencanaan pembangunan sesuai UU 25/2004
Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah
BAPPEDA
1.
Peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance
BPM
VISI
1
MISI
2
TUJUAN
3
SASARAN STRATEGIS 4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
5
CARA PERHITUNGAN IKU
6
SATUAN
7
SUMBER DATA
8
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
9
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
10
11
12
SKPD
Temuan hasil pemeriksaan tahun lalu yang telah selesai ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan
Jumlah temuan yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh temuan x 100
%
Data primer SKPD
Mengetahui temuan yang ditindaklanjuti
Pemantapan pengawasan/ pembinaan SKPD
Memantapkan mekanisme fungsi pengawasan/ pembinaan SKPD
INSPEKTORAT
Aparatur pengawasan yang sudah memiliki kualifikasi Auditor
Jumlah aparatur yang memiliki kualifikasi auditor
org
Data primer SKPD
Mengetahui kompetensi aparatur pengawasan
Pemantapan pengawasan/ pembinaan SKPD
Meningkatkan kualitas pengawas
INSPEKTORAT
Daya serap APBD
Target APBD / Realisasi APBD x 100
%
SIMDA
Mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan manajemen keuangan daerah
Mengoptimalkan sistem keuangan daerah
SETDA (BAG. KEUANGAN)
Kinerja laporan keuangan daerah
Opini hasil audit BPK
opini
Data BPK
Mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan manajemen keuangan daerah
Meningkatkan opini WDP menjadi WTP
SETDA (BAG. KEUANGAN)
Tingkat pengelolaan aset daerah
Nilai aset yang terdata / Nilai aset yang tercatat x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui nilai aset daerah
Peningkatan Manajemen Aset Daerah
Mengoptimalkans istem pencatatan aset
SETDA (BAG. UMUM)
Persentase SKPD mengelola arsip dengan baik
Jumlah SKPD yang telah mendapat pendampingan tata kelola arsip yang baik / Jumlah seluruh SKPD x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui daya dukung arsip SKPD
Pemantapan tata arsip SKPD
Mengoptimalkan peran arsip dalam rangka tertib administrasi
KANTOR PERPUS & ARSIP
VISI
1
MISI
2
TUJUAN
3
SASARAN STRATEGIS 4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN IKU
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
5
6
7
8
9
10
11
12
Persentase SKPD yang telah menyampaikan Laporan Realisasi Fisik & Keuangan
Jumlah SKPD menyampaikan laporan tepat pada waktunya / Jumlah seluruh SKPD x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui efektivtas pelaporan dan pengendalian pembangunan, pengadaan barang/jasa
Peningkatan manajemen pelaporan dan pengendalian pembangunan
Optimalisasi mekanisme pelaporan, pengendalian, pengadaan barang/jasa
SETDA (BAG. APP)
Efektivitas pelaporan penyelnggaraan pemerintahan daerah
SKPD yang telah menyusun LPPD sesuai urusan pemerintahan / Jumlah seluruh SKPD x 100
-Kali -SKPD
Data SKPD
Untuk mengetahui efektivitas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan manajemen evaluasi
Memantapkan sistem dan mekanisme evaluasi
SETDA BAG. PEMERINTAHAN
Persentase SKPD yang telah menyusun LAKIP tepat pada waktunya
Jumlah SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu / Jumlah seluruh SKPD x 100
%
Data primer SKPD
Mengetahui ketepatan waktu dalam menyusun LAKIP
Optimalisasi koordinasi
Meningkatkan koordinasi
BAPPEDA
Rasio pelanggaran disiplin PNS
Jumlah pelanggaran PNS / Jumlah PNS seluruhnya x 100
kali
Data skunder SKPD
Mengetahui tingkat disiplin pegawai
Pemantapan pengawasan/ pembinaan PNS
Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan PNS
BKD
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural sesuai dengan eselon
Jumlah pejabat yang mengikuti diklat struktural / Jumlah seluruh pejabat x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui kesesuaian peruntukan diklat kompetensi jabatan dengan kebutuhannya
Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan
Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat dalam jabatan
BKD
VISI
1
MISI
TUJUAN
2
3
2.
Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN IKU
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
5
6
7
8
9
10
11
12
Persentase SKPD yang kelembagaanny a sesuai dengan kebutuhan dan aturan
Jumlah SKPD yang kelembagaannya sesuai dengan PP 41
SKPD
Data primer SKPD
Mengetahui penerapan aturan tentang struktur organisasi
Pemantapan keselarasan fungsi kelembagaan dengan kebutuhan
Menyesuaikan kelembagaan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan aturan
SETDA (BAG ORGANISASI)
Tingkat waktu tanggap (response time late) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (<1 jam setelah pengaduan) / Jumlah kejadian kebakaran x 100
%
Data primer SKPD
Mengetahui daya tanggap darurat bencana kebakaran
Pemantapan antisipasi dampak kebakaran
Memantapkan penanganan bahaya kebakaran
KANTOR PMK
Persentase SKPD yang mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Jumlah SKPD yang mempunyai SPM / Jumlah SKPD seluruhnya x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan dokumen SPM
Pemenuhan dokumen pelayanan publik yang berkualitas
Mendorong penyusunan SPM
BAG ORGANISASI
Persentase SKPD yang mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP)
Jumlah SKPD yang mempunyai SOP / Jumlah SKPD seluruhnya x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan dokumen SOP untuk meningkatkan pelayanan
Pemenuhan dokumen pelayanan publik yang berkualitas
Mendorong penyusunan SOP
BAG ORGANISASI
Persentase SKPD yang menerapkan SPM dan SPP
Jumlah SKPD yang menerapkan SPM dan SPP / Jumlah SKPD seluruhnya x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui sejauhmana penerapan SPM oleh SKPD yang memiliki SPM
Pemantapan penerapan layana publik yang transparan dan berkualitas
Mendorong penerapan SPM oleh SKPD
BAG ORGANISASI
VISI
1
MISI
TUJUAN
2
3 3.
Perluasaan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, Kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan catatan sipil.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN IKU
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
Jumlah sekolah (SD + SMP) / Jumlah penduduk usia 7-12 th + 13-15 th x 1000
%
Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan sekolah
Peningkatan pelayanan pendidikan dasar
Meningkatkan sarpras sekolah
DIKPORA
Jumlah sekolah (SMA/SMK/MA) / Jumlah penduduk usia 16 sd. 19 tahun x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan sekolah
Peningkatan pelayanan pendidikan menengah
Meningkatkan sarpras sekolah
DIKPORA
Rasio Puskesmas, Pustu, poliklinik per satuan penduduk
Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu / jumlah penduduk x 1000
%
Data skunder SKPD
Mengetahui daya jangkau layanan Puskesmas dan jaringannya
Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
Meningkatkan kuantitas sarpras kesehatan
DIKES
Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien miskin / jumlah seluruh masy miskin x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui sejauhmana layanan kesehatan kepada penduduk miskin
Peningkatan pelayanan kesehatan
Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
DIKES
Persentase cakupan layanan air bersih
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih / Jumlah seluruh RT x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui jumlah Rumah Tangga pengguna air bersih
Peningkatan layanan air bersih untuk masyarakat
Meningkatkan sarpras air bersih
DINAS PU
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik
Jumlah kantor kelurahan kondisi baik / jumlah seluruh kelurahan x 100
%
Data skunder SKPD
Untuk mengetahui sejauhmana layanan pemerintahan kelurahan
Pemantapan penerapan Sistem Administarsi Kelurahan
Optimalisasi pelayanan dan administrasi di tingkat kelurahan
BAG. PEMERINTAHAN
VISI
1
MISI
2
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan
TUJUAN
3
1. Terwujudnya wilayah yang bebas genangan dan abrasi di wilayah kota.
SASARAN STRATEGIS 4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN IKU
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
5
6
7
8
9
10
11
12
Rasio ketersediaan angkutan umum
Jumlah angkutan umum per 1.000 jumlah penduduk
%
Data Skunder SKPD
Mengetahui cakupan layanan transportasi
Peningkatan akses layanan transportasi
Meningkatkan infrastruktur transportasi
DISHUB
Cakupan layanan persampahan
Jumlah sampah terangkut / Jumlah timbunan sampah x 100
%
Data Skunder SKPD
Mengetahui cakupan layanan persampahan
Peningkatan akses layanan persampahan
Meningkatkan sarpras persampahan
DINAS KEBERSIHAN
Rasio penduduk ber-KTP
Jumlah penduduk usia >17 th yang ber-KTP / jumlah penduduk usia >17 th x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui sejauhmana layanan kependudukan
Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan
Optimalisasi pelayanan dan administrasi kependudukan
DINAS DUKCAPIL
Meningkatnya fungsi saluran drainase
Cakupan drainase dalam kondisi baik
Panjang drainase dalam kondisi baik / Panjang drainase seluruhnya x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui daya dukung drainase dalam antisipasi banjir
Pengembangan sistem drainase terpadu dalam mengantisipasi banjir
Meningkatkan kuantitas dan pemeliharaan drainase perkotaan
DINAS PU
Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air
Persentase ketersediaan kawasan resapan air
Jumlah kawasan resapan air / Jumlah luas kawasan kota x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan kawasan resapan air
Peningkatan upaya antisipasi banjir
Meningkatkan jumlah kawasan resapan air
DINAS PU
Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai
Rasio sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar
Panjang sempadan sungai dan pantai yang dipakai bangunan liar / Panjang seluruh sempadan sungai dan pantai x 100
%
Mengetahui pelanggaran pemanfaatan kawasan sempadan pantai dan sungai
Peningkatan upaya pengawasan pemanfaatan kawasan sempadan pantai dan sungai
Data skunder SKPD
BLH
BLH DINAS TATA KOTA
Meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian kawasan sempadan pantai dan sungai
DINAS PU DINAS TATA KOTA
VISI
1
MISI
2
TUJUAN
3 2. Meningkatnya kualitas lingkungan Padat, Kumuh dan Miskin (PAKUMIS),
3. Meningkatkan media ekspresi dan ruang publik
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
CARA PERHITUNGAN IKU
SATUAN
SUMBER DATA
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
SKPD
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh
Persentase rumah tidak layak huni
Jumlah rumah tidak layak huni / jumlah rumah x 100
%
Data Skunder SKPD
Mengetahui jumlah rumah tidak layak huni
Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni
Meningkatkan upaya penanganan rumah tidak layak huni
DINAS PU
Rasio kawasan permukiman kumuh
Luas kawasan permukiman kumuh / Luas wilayah x 1.000
-
Data Skunder SKPD
Mengetahui luas kawasan permukiman kumuh
Peningkatan penanganan kawasan permukiman kumuh
Meningkatkan upaya penanganan kawasan permukiman kumuh
DINAS PU
Persentase rumah tinggal bersanitasi
Jumlah rumah tinggal bersanitasi / Jumlah rumah tinggal x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui jumlah rumah bersanitasi baik
Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
Meningkatkan sarpras sanitasi
DINAS PU
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)
Jumlah TPS / Jumlah penduduk x 1.000
%
Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan TPS
Peningkatan layanan persampahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan TPS
DINAS KEBERSIHAN
Rasio cakupan ruang publik
Jumlah ruang publik per 10.000 penduduk
lokasi
Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan ruang publik
Pengembangan ruang publik yang memadai
Meningkatkan jumlah ruang publik
DINAS PERTAMANAN
Rasio cakupan fasilitas media ekspresi
Jumlah fasilitas media ekspresi per 10.000 penduduk
lokasi
Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan fasilitas media ekspresi
Peningkatan ketersediaan fasilitas media ekspresi
Meningkatkan fasilitas media ekspresi
DINAS PERTAMANAN
Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik
VISI
1
MISI
2
TUJUAN
3 4. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatnya efektivitas pemanfaatan & pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup
Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
5
CARA PERHITUNGAN IKU
6
SATUAN
7
SUMBER DATA
8
PENCAPAIAN IKU
PENJELASAN
9
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
10
11
12
SKPD
Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Luas RTH / Luas Wilayah x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan ruang terbuka hijau
Peningkatan fungsi RTH
Menambah luasan RTH
- PERTAMANAN - PU - TATA KOTA - BLH
Rasio tempat pemakaman umum
Jumlah daya tampung pemakaman umum / Jumlah penduduk x 1.000
%
Data skunder SKPD
Mengetahui ketersediaan lahan pemakaman
Peningkatan sarpras dasar masyarakat
Meningkatkan pemeliharaan pemakaman
DINAS PERTAMANAN
Persentase Bangunan berIMB
Jumlah bangunan ber-IMB / jumlah bangunan x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui kepatuhan masyarakat dalam hal mendirikan bangunan
Pemantapan fungsi tata ruang sesuai peruntukannya
Mengoptimalkan pengawasan bangunan
DINAS TATA KOTA
Persentase alih fungsi lahan pertanian
Luas lahan alih fungsi / Luas lahan pertanian eksisting x 100
%
Data skunder SKPD
Mengetahui persentase alih fungsi lahan pertanian
Pengendalian alih fungsi lahan pertanian
Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan pertanian
TATA KOTA
Kemampuan penanganan bencana
Jumlah bencana yang dapat ditangani dalam satu tahun
%
Data skunder SKPD
Mengetahui daya tanggap darurat bencana
Peningkatan daya dukung penanganan bencana
Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
DINAS PERTANIAN, KANLUT
BPBD
