2012. Jurnal Yudisial. Vol. 7 No. 1 Hal Jakarta April 2014 ISSN

ISSN 1978-6506

Terakreditasi LIPI No. 507/Akred/P2MI-LIPI/10/2012

Vol. 7 No. 1 April 2014

CONFLICTUS LEGEM

Jurnal Yudisial

Vol. 7

No. 1

Hal. 1-102

I

Jakarta April 2014

ISSN 1978-6506

MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT. 1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

(Pakar Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)

2. Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum.

(Pakar Metodologi Hukum dan Etika)

3. Dr. Yeni Widowati, S.H., M.Hum.

(Pakar Hukum Pidana dan Viktimologi)

4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.

(Pakar Hukum Pidana, HAM, dan Gender)

5. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.

(Pakar Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)

6. Dr. An An Chandrawulan, S.H., L.LM. (Pakar Hukum Perdata) 7. Mohamad Nasir, S.H., M.Hum.

II

(Pakar Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam)

DISCLAIMER

J

urnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal ini terbit setiap awal April, Agustus dan Desember, memuat hasil kajian/riset atas putusanputusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur dan adil, yang pada gilirannya ikut membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masingmasing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai ajang diskursus ilmiah, setiap hasil kajian/riset putusan yang dipublikasikan dalam jurnal ini tidak pula dimaksudkan sebagai intervensi atas kemandirian lembaga peradilan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Redaksi menerima kiriman naskah kajian/riset dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal. Alamat Redaksi: Gedung Komisi Yudisial Lantai 3 Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189 Email: [email protected]

III

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Danang Wijayanto, Ak., M.Si. Redaktur Penyunting

: 1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Bidang Studi Administrasi Negara dan Kebijakan Publik) 2. Dra. Titik A. Winahyu (Bidang Studi Komunikasi) : 1. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Bidang Hukum Ekonomi/Bisnis)

2. Imran, S.H., M.H. (Bidang Hukum Pidana)

3. Nur Agus Susanto, S.H., M.M. (Bidang Hukum Internasional)

4. Muhammad Ilham, S.H. (Bidang Hukum Administrasi Negara) 5. Ikhsan Azhar, S.H. (Bidang Hukum Tata Negara)

Sekretariat

: 1. Agus Susanto, S.Sos., M.Si.

2. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.

3. Andhika Reza Pratama, S.Kom.

4. Yuni Yulianita, S.S.

5. Festy Rahma Hidayati, S.Sos.

6. Andry Kurniadi, A.Md.

7. Eka Desmi Hayati, A.Md.

Desain Grafis & Fotografer : 1. Dinal Fedrian, S.IP.

2. Widya Eka Putra, A.Md.

IV

PENGANTAR

T

CONFLICTUS LEGEM

erminologi “conflictus legem” selama ini lebih dikenal dalam hukum perselisihan, yang di Indonesia biasanya disebut dengan hukum antar-tata hukum, atau lebih spesifik lagi dalam hukum perdata internasional. Tatkala negara kita masih belum memiliki tata hukum nasional sendiri karena secara konkordansi masih berada di bawah dominasi hukum kolonial, masalah perselisihan di antara berbagai stelsel hukum yang ada merupakan sesuatu yang jamak terjadi. Oleh sebab itu, kita mengenal ada hukum antar-tata hukum internal seperti hukum antar-golongan dan hukum antartempat. Seiring dengan makin sempurnanya tata hukum nasional kita, perselisihan yang terutama menyangkut hukum antar-gologan dan hukum-antar tempat harus kian diminimalisasi. Tidak dapat dihindari bahwa dinamika kehidupan sosial juga sangat berpengaruh pada timbulnya konflik di dalam sistem hukum. Edisi Jurnal Yudisial kali ini secara kasatmata menyoroti hal tersebut. Untuk satu pasal yang sama di dalam undang-undang pun terkadang muncul konflik terkait pemaknaannya. Jika pemaknaan ini dikaitkan dengan pesan-pesan legal-filosofis di dalam konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi yang akan bertugas memastikan rentang tafsirnya. Kendati demikian, persoalannya terkadang tidak selesai begitu saja. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap final dan mengikat, ternyata tidak sepenuhnya dijalankan sebagaimana dikehendaki oleh lembaga-lembaga peradilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Apabila dalam beberapa edisi terakhir ini Jurnal Yudisial memberi ruang yang cukup luas pada tulisan-tulisan yang menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi, hal tersebut disebabkan beberapa alasan. Pertama, banyak penulis yang memandang putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap cara pandang hakim-hakim ketika mereka harus menerapkan hukum. Dengan demikian, kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk dilakukan dengan mengingat konsekuensinya di dalam putusanputusan in-concreto. Kedua, pengelola Jurnal Yudisial sejak awal memang bermaksud menjadikan jurnal ini sebagai media kajian putusan dalam arti yang luas, sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan sebanyak mungkin kalangan peminat dan pemerhati putusan hakim. Tulisan Janpatar Simamora, misalnya, menyoroti pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan (vonis) bebas. Di sini konflik klasik antara dua antinomi berupa kepastian dan keadilan, sangat mengemuka. Demikian pula halnya dengan tulisan M. Syamsudin yang menghadap-hadapkan keadilan prosedural versus keadilan substantif dalam putusan sengketa tanah di Magersari Yogyakarta. Konflik dalam sengketa agraria juga hadir dalam analisis Ria Casmi Arrsa yang mengaitkan perjuangan pembela hak asasi manusia dan potensi kriminalisasi terhadap aktivitas mereka dalam membela V

masyarakat. Konflik dalam penafsiran terhadap nilai kesaksian “testimonium de auditu” terkait dengan daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi vis-a-vis putusan sela di sebuah pengadilan negeri, juga diungkapkan dalam tulisan dalam jurnal kali ini, buah karya Steven Suprantio. Masih ada tulisan lain lagi yang diangkat oleh Wahyu Nugroho yang mempersoalkan tindak pidana korupsi di daerah melalui kaca mata pendekatan hukum progresif. Di dalam tulisan inipun terlihat konflik antara pendekatan progresif yang diapresiasinya dengan pendekatan hukum konvensional yang terbilang tumpul dalam mengikis lonjakan perilaku koruptif di Tanah Air. Tema conflictus legem yang diangkat dalam edisi jurnal kali ini menunjukkan bahwa konflik-konflik di dalam tata hukum ini yang secara ajeg menuntut kecermatan dan kehati-hatian di dalam upaya mengatasinya. Majelis hakim yang mengadili perkara yang disodorkan kepada mereka tidak boleh hanya memusatkan perhatiannya pada kasus tersebut secara an sich, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak disparitas yang mungkin timbul akibat putusan yang satu dengan putusan yang lain. Jika hal ini tidak ikut dipertimbangkan secara bijak, tidak mengherankan apabila pendulum keadilan dan kepastian hukum bakal kian bergerak liar akibat conflictus legem. Dapat diduga, pada gilirannya kondisi demikian akan merusak sendi-sendi sistem hukum nasional kita dan kerusakan itu berpotensi diawali di ruang-ruang pengadilan kita.

Terima kasih Tertanda Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

VI

DAFTAR ISI

Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014

ISSN 1978-6505

KEPASTIAN HUKUM PENGAJUAN KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP VONIS BEBAS ......................... Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Janpatar Simamora, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan sengketa tanah magersari ............................................ Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK M. Syamsudin, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta DAYA IKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG “TESTIMONIUM DE AUDITU” DALAM PERADILAN PIDANA ............ Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Steven Suprantio, Magister Hukum Bisnis Universitas Katolik Parahyangan. Bandung INDIKASI KRIMINALISASI PEMBELA HAM DALAM SENGKETA AGRARIA .................................................................... Kajian Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG Ria Casmi Arrsa, Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya, Malang RULE BREAKING DAN INTEGRITAS PENEGAK HUKUM PROGRESIF DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PEJABAT DAERAH ................. Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 Wahyu Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jakarta PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEBERADAAN LEMBAGA NEGARA .................................. Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 005/PUU-IV/2006; Nomor 006/PUU-IV/2006 dan Nomor 030/SKLN-IV/2006 Puguh Windrawan, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta

VII

1

18

34

53

70

88

JURNAL YUDISIAL ISSN 1978-6506.....................................................................


Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya. UDC 343.163

kasasi terhadap putusan bebas, sehingga tidak

Simamora J (Fakultas Hukum, Universitas HKBP

tercapai kepastian hukum yang adil dan prinsip

Nommensen, Medan)

perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Janpatar Simamora)

Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas

Kata kunci: putusan bebas, kasasi, negara hukum,

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/

kepastian hukum.

PUU-X/2012 Jurnal Yudisial 2014 7(1), 1-17

UDC 349.423 (094.5)

Secara teori, jaksa penuntut umum (JPU) tidak

Syamsudin M (Fakultas Hukum, Universitas Islam

diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi

Indonesia, Yogyakarta)

terhadap vonis bebas sebagaimana diatur dalam

Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan

Pasal 244 KUHAP. Namun dalam praktik selama ini, JPU telah beberapa kali mengajukan kasasi terhadap vonis bebas dan beberapa di antaranya

Sengketa Tanah Magersari Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK

dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini terjadi

Jurnal Yudisial 2014 7(1), 18-33

karena larangan mengajukan kasasi atas vonis

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji isi putusan

bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan

multitafsir

sehingga

menimbulkan

perbedaan pendapat dalam penerapannya. Kondisi semacam ini sangat berseberangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. Atas dasar itulah, maka kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan Nomor 114/PUUX/2012

menyatakan

bahwa

frasa

“kecuali

terhadap putusan bebas” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas oleh JPU tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas serta menghilangkan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan

hakim

tentang

sengketa

tanah

Magersari,

Yogyakarta, dengan mempertanyakan apakah majelis hakim sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan secara berimbang dan didasarkan pada hukum formil dan materiil. Penelitian ini tergolong kajian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK. Hasil kajian menunjukkan bahwa isi putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan prosedural, karena sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG dan sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG. Akan tetapi jika dilihat dari aspek keadilan substansial, isi

VIII

putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan

UDC 342.7; 349.4

keadilan substantif. Hal tersebut dapat diukur dari

Arrsa RC (Pusat Pengembangan Otonomi Daerah

tidak adanya yurisprudensi yang diacu oleh hakim

(PPOTODA) Universitas Brawijaya, Malang)

dalam membuat pertimbangan hukum, absennya

Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam

doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan

Sengketa Agraria

hukum, dan tidak ditemukannya penggalian nilai-

Kajian Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG

nilai hukum yang hidup di masyarakat.

dan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG

(M. Syamsudin) Kata

kunci:

keadilan

substantif,


keadilan

Dikeluarkannya

prosedural, sengketa tanah.

Putusan

Pengadilan

Negeri

Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Pengadilan

UDC 347.993 (094.5); 343.1

Tinggi

Nomor

76/PID/2013/

PT.PLG yang menghukum dua pegiat hak

Suprantio S (Magister Hukum Bisnis, Universitas

asasi manusia merupakan indikasi terjadinya

Katolik Parahyangan, Bandung)

kriminalisasi terhadap aktivitas pihak-pihak yang memperjuangkan keadilan di sektor agraria.

Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang

Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan tentang

“Testimonium de Auditu” dalam Peradilan Pidana

optik kajian sociolegal dalam menelaah Putusan


Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan

PUU-VIII/2010

Nomor 76/PID/2013/PT.PLG terhadap upaya


perlindungan hukum dalam kerangka kemerdekaan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/

menyampaikan pendapat di muka umum guna

PUU-VIII/2010 memberikan interpretasi baru

mencegah praktik kriminalisasi terhadap aktivis

mengenai saksi dalam KUHAP, yang mengakui

pembela hak asasi manusia. Putusan tersebut

saksi testimonium de auditu. Sejak saat ini putusan

dinilai merupakan preseden buruk mengingat

Mahkamah Konstitusi menjadi hukum yang

tindakan kriminalisasi memiliki akibat terhentinya

mengikat semua orang. Walaupun demikian, tidak

aktivitas pembelaan hak asasi manusia, sedangkan

semua putusan Mahkamah Konstitusi diikuti oleh

pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut

badan-badan peradilan tatkala mengadili kasus-

justru berakhir pada praktik impunitas.

kasus konkret, contohnya putusan sela dalam

(Ria Casmi Arrsa)

Perkara Nomor 884/Pid.B/2010/PN.Bdg yang tidak

Kata kunci: hak asasi manusia, sengketa agraria,

mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan

kriminalisasi.

putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 seharusnya mengikat semua orang secara hukum.

UDC 340.131; 343.352

(Steven Suprantio)

Nugroho W (Fakultas Hukum, Universitas Sahid,

Kata kunci: hak asasi, daya ikat, testimonium de

Jakarta)

auditu.

Rule Breaking dan Integritas Penegak Hukum

IX

Progresif dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat

Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi:

Daerah

Nomor 005/PUU-IV/2006; Nomor 006/PUU-


IV/2006 dan Nomor 030/SKLN-IV/2006

PUU-IX/2011



Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan

Putusan progresif Mahkamah Konstitusi Nomor

keberadaan lembaga negara serta komisi negara bisa ditelaah melalui beberapa putusannya.

73/PUU-IX/2011 dengan mengabulkan sebagian

Beberapa di antaranya adalah berkaitan dengan

permohonan pemohon atas Undang-Undang No.

kewenangan

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cukup

Komisi

Yudisial,

keberadaan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Komisi

melegakan bagi penyidik kepolisian dan kejaksaan

Penyiaran Indonesia. Putusan terhadap keberadaan

untuk memberantas tindak pidana korupsi oleh

tiga lembaga tersebut menunjukkan bahwa ada

pejabat daerah. Putusan tersebut menghilangkan

persoalan tafsir hukum yang harus dikritisi.

frase “persetujuan tertulis Presiden atas permintaan

Dengan melihat tiga putusan terkait, Mahkamah

penyidik” dan “jangka waktu 60 (enam puluh)

Kontitusi menunjukkan bahwa yang bisa disebut

hari” pada Pasal 36 UU Pemerintahan Daerah

sebagai lembaga negara adalah lembaga yang

masing-masing ayat (1) dan ayat (2). Prinsip

memang disebutkan secara nyata dalam UUD

negara hukum (legal state) di antaranya bercirikan

1945. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang

equality before the law dan independent judiciary

harus dilihat secara kritis. Konsistensi putusan

akan terganggu manakala proses penyelidikan dan

Mahkamah Konstitusi saat menyidangkan perkara

penyidikan bagi pejabat daerah harus melalui izin

terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia

tertulis dari Presiden. Paradigma hukum progresif

menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Pada

adalah salah satu pendekatan yang dapat membantu

putusan pertama, menganggap Komisi Penyiaran

aparat hukum dalam upaya pemberantasan tindak

Indonesia sebagai lembaga negara, akan tetapi

pidana korupsi, termasuk yang dilakukan oleh

dalam putusan selanjutnya menyatakan bukan

pejabat daerah. Penulis menilai positif Putusan

sebagai lembaga negara. Di lain sisi, Mahkamah

Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011

Konstitusi, sesuai dengan tugas kewenangannya

sebagai kontribusi bagi pemberantasan tindak

juga bisa menyidangkan perkara berkaitan

pidana korupsi di Indonesia.

dengan lembaga negara. Meskipun, lembaga

(Wahyu Nugroho)

negara

tersebut

sederajat

kedudukannya

Kata kunci: hukum progresif, tindak pidana

dengan Mahkamah Konstitusi dalam struktur

korupsi, Mahkamah Konstitusi, pejabat daerah.

ketatanegaraan Indonesia. (Puguh Windrawan)

UDC 347.993 (094.5); 342.37

Kata kunci: lembaga negara, komisi negara, Mahkamah Konstitusi.

Windrawan P (Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta) Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Tentang

Keberadaan Lembaga Negara

X

JURNAL YUDISIAL ISSN 1978-6506.....................................................................


The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge UDC 343.163

Keywords: acquittal, cassation, rule of law, legal

Simamora J (Fakultas Hukum, Universitas HKBP

certainty.

Nommensen, Medan) The Legal Certainty of Prosecutor’s Cassation

UDC 349.423 (094.5)

against Acquittal

Syamsudin M (Fakultas Hukum, Universitas

An Analysis of Constitutional Court’s Decision

Islam Indonesia, Yogyakarta)

Number 114/PUU-X/2012 (Org. Ind)

Procedural and Substantive Justice in the Case of


Land Dispute of Magersari

In theory, a public prosecutor is not permitted to

An Analysis of Decision Number 74/PDT.G/2009/

file an appeal against acquittal as set forth in Article

PN.YK (Org. Ind)

244 of the Criminal Procedure Code. However,


in practice these days, from a few cassation filed

This analysis is intended to review the District

against acquittal, some of which were given by

Court’s

the Supreme Court. The thing is the prohibition

Decision

Number

74/PDT.G/2009/

PN.YK regarding a case of land disputes in

of filing an appeal against acquittal seems to have

Magersari, Yogyakarta, whether the judges have

multiple interpretations that lead to differences in

considered all the legal facts revealed in the trial

its application. This condition does not conform

consistently and based on formal and substantive

to the principle of rule of law, especially in the

law. This is just an analysis of doctrinal law

efforts to achieve legal certainty. On this basis it

using a case approach. In the analysis, it shows

is then through the Decision Number 114/PUU-

that the judge’s decision has reflected procedural

X/2012, the Constitutional Court stated that the

justice. It contains the conditions that must be

phrase: “except against acquittal,” as contained

present in a court decision as contained in Article

in Article 244 of the Law Number 8 of 1981 on

2 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 and

Criminal Procedure Code, is inconsistent with the

Article 184 HIR/195 RBG, and has the evidence

1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

revealed, as in accordance with Article 164, 153,

According to the Constitutional Court’s legal

and 154 HIR or 284, 180, and 181 RBG. On the

reasoning, the prohibition of appeal against

other hand, the decision has not fully reflected

acquittal filed by the prosecutor could not provide

substantive justice. This can be seen from the

such a usual legal remedy against acquittal and

absence of jurisprudence referred to by the judge

also eliminate the function of the Supreme Court

in making legal considerations, and the absence

as the court of appeal against acquittal. Thus, legal

of doctrine or theory that forms the basis of legal

certainty and the principle of equality before the

reasoning as well as legal values that lives in the

law could be obtained.

community.

(Janpatar Simamora) XI

(M. Syamsudin)

An Analysis of Decision Number 250.Pid.B.2013/

Keywords: substantial justice, procedural justice,

PN.PLG and Number 76/PID/2013/PT.PLG (Org.

land dispute.

Ind) Jurnal Yudisial 2014 7(1), 53-69 The issuance of District Court’s Decision Number

UDC 347.993 (094.5); 343.1 Suprantio S (Magister Hukum Bisnis, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung)

250/Pid.B.2013/PN.PLG

and

High

Court’s

Decision Number 76/PID/2013/PT.PLG which punish two human rights defenders indicates

Binding Force of the Constitutional Court

criminalization measures to the activities of justice

Decision on “Testimonium de Auditu” in Criminal

seekers in the agrarian sector. This analysis tries

Judiciary

to answer to the socio-legal studies applied in

An Analysis of Constitutional Court’s Decision

reviewing both decisions towards legal safeguards

Number 65/PUU-VIII/2010 (Org. Ind)

within the framework of freedom of expression in public in order to prevent criminalization


measures to human rights defenders. The

The Constitutional Court’s Decision Number 65/

decisions are seen as bad precedence considering

PUU-VIII/2010 has provided a new interpretation

that the criminalization measures could cause a

concerning witness matter in the Criminal

cessation of human rights defenders’ activities,

Procedure Code, which is an admission to have

but then the violation of human rights precisely

testimonium de auditu. Yet, the judiciary does

ends on the practice of impunity.

not seem to take heed of that decision of the Constitutional Court when prosecuting certain cases, for example, the interlocutory injunction of the Decision Number 884/Pid.B/2010/PN.Bdg

(Ria Casmi Arrsa) Keywords:

human

right,

agrarian

dispute,

criminalization.

which is not considered and decided based on it. Where in fact, the Constitutional Court’s Decision Number 65/PUU-VIII/2010 should be legally binding to everyone. (Steven Suprantio) Keywords:

human

right,

binding

force,

testimonium de auditu.

UDC 340.131; 343.352 Nugroho W (Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta) Rule Breaking and Progressive Law Enforcer’s Integrity in the Effort of Eradicating Corruption Committed by Local Officials An Analysis of Constitutional Court’s Decision

UDC 342.7; 349.4

Number 73/PUU-IX/2011 (Org. Ind)

Arrsa RC (Pusat Pengembangan Otonomi Daerah


(PPOTODA) Universitas Brawijaya, Malang)

The Progressive Decision Number 73/PUU-

An Indication of Criminalization to Human

IX/2011 of the Constitutional Court which

Rights Defenders in Agrarian Disputes

approves several petition of Law Number 32 of

XII

2004 on Regional Government has become a

the respective positions of some commissions

relief for police investigators and prosecutors in

as state institutions can be explored from its

efforts of eradicating corruption committed by

decisions Number 005/PUU-IV/2006, 006/PUU-

local officials. The decision eliminates the phrase

IV/2006, and 030/SKLN-IV/2006. The three

“written approval by the President at the request

decisions set forth the issues of position of three

of the investigator” and “period of 60 (sixty)

institutions, which are the Judicial Commission,

days” in article 36 of Law on Local Government,

the Truth and Reconciliation Commission, and

in each paragraph (1) and paragraph (2). The

the Indonesian Broadcasting Commission. From

principles of Legal State, which are the equality

these decisions, there seem to be a question of

before the law and an independent judiciary,

legal interpretation that should be criticized.

will be disturbed when the investigation of local

In these decisions, the Constitutional Court

officials must first pass a written permission of

indicates that a state institution is that has been

the President. The progressive law paradigm is

raised in the 1945 Constitution. Besides, there is

one of the approaches used by law enforcement

another thing to stress. The Constitutional Court’s

agencies in efforts of eradicating corruption

inconsistency the ruling of the case related to

which include corruption committed by local

the Indonesian Broadcasting Commission must

officials. The author considers positively to the

be considered as well. In its original decision,

Constitutional Court’s Decision Number 73/

the Constitutional Court regards the Indonesian

PUU-IX/2011 as a contribution to the efforts of

Broadcasting Commission as a state institution,

corruption eradication in Indonesia.

but in the subsequent decisions, it does not. Indeed

(Wahyu Nugroho) Keywords:

progressive

law,

corruption,

Constitutional Court, local official.

the Constitutional Court has the authority to review cases of a state institution, even when they both (the court and the commission) have equal positions in the constitutional state structure. (Puguh Windrawan)

UDC 347.993 (094.5); 342.37

Keywords: state institution, state commission,

Windrawan P (Fakultas Hukum, Universitas

Constitutional Court.

Proklamasi 45, Yogyakarta) The Constitutional Court Decision Concerning the Position of Three Commissions as State Institutions An Analysis of Three Decisions of the Constitutional Court: Number 005/PUU-IV/2006; Number 006/PUU-IV/2006 and Number 030/ SKLN-IV/2006 (Org. Ind) Jurnal Yudisial 2014 7(1), 88-102 The Constitutional Court’s viewpoint regarding

XIII

KEPASTIAN HUKUM PENGAJUAN KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP VONIS BEBAS Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

The Legal Certainty of Prosecutor’s Cassation against Acquittal An Analysis of Constitutional Court’s Decision Number 114/PUU-X/2012 Janpatar Simamora Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Jl. Sutomo No. 4A Medan 20234 Email: [email protected] Diterima tgl 1 November 2013/Disetujui tgl 24 Maret 2014 ABSTRAK Secara teori, jaksa penuntut umum (JPU) tidak

bebas oleh JPU tidak memberikan upaya hukum

diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi

biasa terhadap putusan bebas serta menghilangkan

terhadap vonis bebas sebagaimana diatur dalam

fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi

Pasal 244 KUHAP. Namun dalam praktik selama

terhadap putusan bebas, sehingga tidak tercapai

ini, JPU telah beberapa kali mengajukan kasasi

kepastian hukum yang adil dan prinsip perlakuan

terhadap vonis bebas dan beberapa di antaranya

yang sama di hadapan hukum.

dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini terjadi

Kata kunci: putusan bebas, kasasi, negara hukum,

karena larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan

multitafsir

sehingga

kepastian hukum.

menimbulkan

perbedaan pendapat dalam penerapannya. Kondisi semacam ini sangat berseberangan dengan prinsip-

ABSTRACT

prinsip negara hukum, khususnya dalam upaya

In theory, a public prosecutor is not permitted to file

mewujudkan kepastian hukum. Atas dasar itulah, maka kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusannya

dengan

Nomor

menyatakan

bahwa

frasa

114/PUU-X/2012 “kecuali

terhadap

putusan bebas” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, larangan mengajukan kasasi atas vonis

an appeal against acquittal as set forth in Article 244 of the Criminal Procedure Code. However, in practice these days, from a few cassation filed against acquittal, some of which were given by the Supreme Court. The thing is the prohibition of filing an appeal against acquittal seems to have multiple interpretations that lead to differences in its application. This condition does not conform to the principle of rule of law, especially in the

Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum (Janpatar Simamora)

|1

efforts to achieve legal certainty. On this basis

acquittal filed by the prosecutor could not provide

it is then through the Decision Number 114/

such a usual legal remedy against acquittal and

PUU-X/2012, the Constitutional Court stated

also eliminate the function of the Supreme Court

that the phrase: “except against acquittal,” as

as the court of appeal against acquittal. Thus, legal

contained in Article 244 of the Law Number 8 of

certainty and the principle of equality before the

1981 on Criminal Procedure Code, is inconsistent

law could be obtained.

with the 1945 Constitution of the Republic of

Keywords: acquittal, cassation, rule of law, legal

Indonesia. According to the Constitutional Court’s legal reasoning, the prohibition of appeal against

I.

certainty.

PENDAHULUAN

“kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, disebutkan bahwa “terhadap putusan perkara maka sejak saat pembacaan putusan dimaksud, pidana yang diberikan pada tingkat terakhir jaksa penuntut umum berwenang mengajukan oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pada Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat pengadilan tingkat pertama. Sebab putusan mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap depan (forewerd looking), tidak retrospektif ke putusan bebas.” Kemudian pelaksanaannya belakang (backward looking) (Asshiddiqie, 2010: bahwa ternyata ketentuan ini kerap menimbulkan 224). perdebatan terkait dengan boleh tidaknya jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan kasasi kepada Perkara konstitusi ini sendiri bermula Mahkamah Agung terhadap putusan atau vonis dari adanya permohonan yang diajukan oleh I, bebas (vrijspraak). Para praktisi dan pakar, seorang pensiunan PNS dari Sumatera Barat. termasuk kalangan akademisi bidang hukum Menurut pemohon, bahwa frasa “kecuali selama ini telah berupaya menggulirkan sejumlah terhadap putusan bebas” sebagaimana yang pandangan dalam rangka mengurai polemik tercantum pada bagian akhir Pasal 244 merupakan dimaksud. suatu dalil hukum yang multitafsir dan menjadi Kini polemik berkepanjangan seputar sah tidaknya upaya hukum kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas vonis bebas di pengadilan tingkat pertama akhirnya terjawab sudah. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 114/PUU-X/2012 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 28 Maret 2013 lalu, menyatakan bahwa frasa 2|

sumber ketidakpastian hukum, baik bagi seorang terdakwa maupun penuntut umum. Atas dasar itu, kemudian pemohon meminta majelis hakim MK untuk menguji Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap: •

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 1- 17

yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” •

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

•

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.“

sebab atas dasar ketentuan Pasal 244 KUHAP, jaksa penuntut umum tidak bisa melakukan upaya hukum kasasi. Namun kenyataannya penuntut umum melakukan upaya kasasi atas dasar Pasal 244 KUHAP karena menurut jaksa penuntut umum kata “bebas” dalam pasal ini dibagi dalam dua kategori yaitu “bebas murni” dan “bebas tidak murni.” Atas dasar permohonan itu, maka kemudian MK menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: •

Pemohon sendiri sebelumnya telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 18 Juni 2008. Namun kemudian, jaksa penuntut umum melakukan upaya kasasi atas dasar ketentuan dalam Pasal 244 KUHAP dengan mengajukan argumen hukum bahwa kata “bebas” dalam pasal dimaksud dibagi dalam dua kategori, yaitu “bebas murni” dan “bebas tidak • murni.” Ketika itu, JPU mengartikulasikan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada pemohon bukanlah vonis bebas dalam kategori “bebas murni.” Dengan demikian, maka JPU berkesimpulan bahwa upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis yang dijatuhkan kala itu cukup dimungkinkan. Fakta inilah yang kemudian dijadikan oleh pemohon sebagai alasan dengan mendalilkan bahwa hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan karena rumusan norma yang diatur pada Pasal 244 KUHAP bersifat multitafsir. Sebab pada awalnya, pemohon berkeyakinan ketika Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 19 Juni 2008 telah menjatuhkan putusan yang membebaskan pemohon maka putusan tersebut adalah final,

II.

Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana dituangkan dalam bagian Pendahuluan tersebut di atas, maka hal yang ingin dikaji lebih dalam adalah sebagai berikut: Apakah putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 dapat dijadikan dasar hukum dalam pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap vonis


|3

bebas (vrijspraak)? III. STUDI PUSTAKA A. Urgensi Prinsip Kepastian dalam Negara Hukum

Hukum

Memperbincangkan urgensi prinsip kepastian hukum dalam negara hukum ada baiknya diawali dari pembahasan mengenai konsepsi pemikiran tentang negara hukum itu sendiri. Konsepsi pemikiran tentang negara hukum sudah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, namun dalam perjalanannya baru muncul kembali pada abad ke XVII dan mulai populer pada abad ke XIX (Huda, 2005: 1). Lahirnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi atas tindakan sewenangwenang yang dilakukan penguasa ketika itu. Oleh karena itu maka pembatasan kekuasaan penguasa perlu dilakukan melalui perangkat hukum agar pemerintahan dapat terkendali dengan baik dan jauh dari tindakan sewenang-wenang. Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh seorang filosof Yunani bernama Plato. Dalam bukunya yang berjudul Nomoi, Plato menggambarkan bagaimana pentingnya posisi hukum dalam mengatur negara. Bahkan kemudian Plato menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diatur dan didasarkan pada hukum. Pandangan Plato tersebut cukup menyiratkan makna bagaimana pentingnya hukum dalam penyelenggaraan sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada awalnya, Plato dalam bukunya berjudul Republic, menginginkan agar negara diperintah oleh seorang raja filosof dengan harapan bahwa negara akan dapat diperintah secara bijak tanpa harus tunduk pada aturan hukum (Fuady, 2009: 27). Namun dalam

4|

perjalanannya bahwa apa yang dicita-citakan Plato sejak awal ternyata sangat sulit untuk direalisasikan. Karena faktanya bahwa negara yang diperintah oleh seorang filosof yang bijak tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah maka Plato kemudian menegaskan bahwa sesungguhnya pilihan terbaik dalam mengelola negara harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku. Dalam perjalanan berikutnya, pemikiran Plato dikembangkan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Dalam pandangannya, Aristoteles berusaha mewariskan ajaran gurunya dengan melakukan penyempurnaan terhadap pengertian negara hukum. Aristoteles mengatakan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum (Ence, 2008: 32). Menurut Aristoteles, sesungguhnya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan berperan guna menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia harus dididik menjadi warga negara yang baik dan ber-asusila, sehingga kemudian pada akhirnya manusia akan menjadi warga negara yang mampu bersikap adil dalam kehidupannya sehari-hari. Aristoteles tidak mengadakan pembedaan antara “dunia citacita” (wereld van ideeen) dan dunia gejala-gejala (verschijnselen), akan tetapi bahwa pikirannya langsung ditujukan pada kenyataan dari dunia yang dapat diamati (zinnelijke wereld) (Sutikno, 2008: 52). Adapun Immanuel Kant menggambarkan negara hukum sebagai penjaga malam, artinya bahwa tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat (Kurde, 2005: 17). Namun demikian, gagasan ini tentunya masih mengandung kelemahan, karena dalam praktik ada kalanya negara tidak hanya bertugas menjaga dan Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 1- 17

melindungi hak-hak rakyat, namun harus turut campur tangan pada kondisi dan hal-hal tertentu. Dari pandangan Aristoteles itu dapat dipahami bahwa negara hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keadilan dan konstitusi. Oleh sebab itulah, maka berbagai negara, termasuk Indonesia menempatkan pengaturan konsepsi negara hukum dalam konstitusinya. Hal ini dilakukan agar penegasan konsep negara hukum dapat terpatri dalam kehidupan kenegaraan dan menjadi landasan yang sangat kuat dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan bernegara. Dalam perjalanannya, konsep negara hukum sering diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda-beda. Di negara-negara Eropa Continental, konsep negara hukum disebut dengan istilah rechtsstaat. Istilah rechtsstaat adalah merupakan bahasa Belanda yang memiliki makna dan pengertian sejajar dengan rule of law di negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon. Di Indonesia dikenal dengan istilah ”negara hukum,” yang dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah ”rechtsstaat” atau dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah ”Etat de Droit” dan istilah ”Stato di Diritto” dalam bahasan Italia (Fuady, 2009: 2). Dicey dalam Munir Fuady (2009: 3-4) menyebutkan bahwa ada tiga arti dari negara hukum dalam arti rule of law, yaitu: 1.

Supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogatif penguasa;

2.

Berlakunya prinsip persamaan di muka hukum (equility before the law), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum dan tidak seorangpun yang berada di atas hukum (above the law);

3.

Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum yang berdasarkan konstitusiharus melarang setiap pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat.

Sedangkan Hans Kelsen (Huda, 2005: 106) memberikan argumentasi bahwa dalam kaitan negara hukum yang juga merupakan negara demokratis setidaknya harus memiliki empat syarat rechtsstaat, yaitu: 1.

Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen;

2.

Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara;

3.

Negara yang menjamin kekuasaan kehakiman;

4.

Negara yang manusia.

melindungi

kemerdekaan

hak

asasi

Kemudian terkait dengan posisi norma hukum dalam sebuah negara, Hans Kelsen dalam bukunya “General Theory of Law and State” yang dialihbahasakan oleh Somardi (2007: 179) menjelaskan bahwa norma-norma konstitusi yang mengatur pembentukan norma-norma umum yang harus diterapkan oleh pengadilan dan organorgan penegak hukum lainnya bukanlah normanorma yang lengkap dan berdiri sendiri. Norma itu bagian intrinsik dari segenap norma hukum yang harus diterapkan oleh pengadilan dan organorgan penegak hukum lainnya. Atas dasar itulah, maka konstitusi tidak dapat disebut sebagai satu contoh norma hukum yang tidak mempunyai sanksi. Pandangan Hans Kelsen itu setidaknya


|5

semakin menguatkan pemaknaan negara hukum khususnya pengertian konstitusi yang tidak dapat dimaknai hanya sebatas pengaturan hal-hal umum dan abstrak dalam kehidupan bernegara.

di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, maka kepastian hukum harus selalu terakomodir dalam setiap produk hukum agar kemudian hukum itu mampu memberikan rasa aman dan menciptakan situasi tenteram di tengah-tengah masyarakat.

Friedrich Julius Stahl (Fuady, 2009: 27), seorang sarjana hukum Jerman menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus Hukum yang berlaku dalam suatu negara memenuhi persyaratan sebagai berikut: hukum seyogianya dirumuskan secara demokratis, artinya bahwa hukum yang terbentuk dan berlaku 1. Adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi adalah hukum yang benar-benar dikehendaki oleh manusia; rakyat (Wahjono, 1986: 8). Dengan demikian, maka upaya menciptakan negara hukum yang 2. Adanya pemisahan kekuasaan; demokratis (democratise rechtsstaat) akan dapat 3. Pemerintah dijalankan berdasarkan kepada diwujudnyatakan. Oleh sebab itu, maka Indonesia undang-undang (hukum tertulis); sebagai negara hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sepenuhnya harus menjalankan Pada prinsipnya, kendati ditemukan roda pemerintahan berdasarkan ketentuan hukum beberapa perbedaan istilah dan pengertian serta yang telah digariskan dalam konstitusi. Negara ciri-ciri terkait dengan negara hukum, namun dari hukum harus menjunjung tinggi prinsip kepastian keseluruhan pandangan yang ada selalu berusaha hukum agar kemudian hukum itu benar-benar menegaskan bahwa negara hukum adalah mampu memberikan manfaat maksimal bagi negara yang melandaskan setiap kehidupan warga negaranya. kenegaraannya didasarkan pada mekanisme Bagir Manan (2005: 72) menjelaskan hukum yang jelas dan tidak bersifat multitafsir. Hukum haruslah mampu menciptakan kepastian bahwa paling kurang terdapat lima unsur di tengah-tengah masyarakat. Kalau kemudian atau komponen yang sangat mempengaruhi suatu produk hukum justru melahirkan kondisi perwujudan kepastian hukum, di antaranya: perundang-undangan, pelayanan sebaliknya, yaitu kondisi ketidakpastian dan peraturan serba multitafsir, maka kiranya patut ditelisik birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik dan lebih jauh akan efektivitas dari produk hukum kegaduhan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mendapat yang bersangkutan. prioritas utama sebagai salah satu unsur dalam Dari uraian tersebut di atas, kiranya dapat mewujudkan kepastian hukum. Oleh sebab itu, dipahami bahwa betapa urgensinya prinsip maka seyogianya suatu peraturan perundangkepastian hukum dalam negara hukum seperti undangan, termasuk KUHAP tidak menimbulkan Indonesia. Kepastian hukum merupakan salah suatu kondisi yang melahirkan multitafsir dalam satu tujuan hukum, selain sejumlah tujuan pengimplementasian peraturan perundanglainnya seperti keadilan dan kemanfaatan. undangan tersebut. Hukum diciptakan untuk mewujudkan kepastian 4.

6|

Adanya pengadilan administrasi.

Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 1- 17

B.

Kasasi Sebagai Salah Satu Upaya Kasasi adalah merupakan salah satu hak Hukum yang termasuk dalam kategori upaya hukum biasa. Sebagai suatu hak, maka pengajuan Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka kasasi menimbulkan kewajiban bagi pihak (12) KUHAP, yang dimaksud dengan upaya lain, yaitu pengadilan. Pengajuan kasasi wajib hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum diterima oleh pihak pengadilan, jadi tidak ada untuk tidak menerima putusan pengadilan yang alasan untuk menolaknya. Persoalan apakah berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau nantinya permohonan itu diterima atau ditolak, hak terpidana untuk mengajukan permohonan hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi dari peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara Mahkamah Agung untuk memutuskannya. Dalam yang diatur dalam undang-undang ini. Sebagai Kamus Besar Bahasa Indonesia versi offline 1.3, suatu hak, maka tentunya upaya hukum tersebut istilah kasasi didefinisikan sebagai pembatalan sangat tergantung kepada terdakwa maupun atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung penuntut umum apakah akan mempergunakannya terhadap putusan hakim karena putusan dimaksud atau tidak. Jika, baik terdakwa maupun penuntut dianggap menyalahi atau tidak sesuai dengan umum dapat menerima suatu putusan yang undang-undang. dijatuhkan pengadilan, maka mereka dapat untuk tidak menggunakan hak dimaksud. Namun Jadi, kasasi dapat dipahami sebagai suatu demikian juga sebaliknya, jika terdakwa ataupun langkah pembatalan oleh Mahkamah Agung penuntut umum merasa keberatan dengan suatu atas putusan pengadilan di tingkat bawahnya putusan yang dijatuhkan pengadilan, maka hak karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Coops ketentuan yang berlaku. mencoba mendefinisikan kasasi dalam bukunya Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa (gewone rechtsmiddelen) dan upaya hukum luar biasa (buiten gewone rechtsmiddelen). Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan (verzet), banding (revisi/hoger beroep), kasasi (cassatie). Ketentuan terhadap upaya hukum biasa diatur dalam BAB XVII Bagian Kesatu dan Bagian Kedua. Sedangkan upaya hukum luar biasa (buiten gewone rechtsmiddelen) yang terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (cassatie in het belang van hetrecht) serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (herziening). Upaya hukum luar biasa diatur dalam BAB XVIII.

yang berjudul “Grondtrekken van het Nederlansch Burgerlijk Procesrecht” dengan pengertian bahwa perkataan “kasasi” yang di negeri kelahirannya Perancis disebut “cassation” berasal dari kata kerja casser yang berarti membatalkan atau memecahkan (Soedirdjo, 1984: 1). Kasasi juga dapat diartikulasikan sebagai hak yang diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan tingkat bawahnya (Muhammad, 2007: 266). Adapun tujuan kasasi dapat dijelaskan sebagai upaya untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undangundang atau keliru dalam menerapkan hukum


|7

(Hamzah, 2005: 292). Tujuan utama upaya hukum kasasi juga dapat dimaksudkan (Harahap, 2006: 539-542) sebagai berikut: 1.

Sebagai koreksi terhadap kesalahan putusan bawahan.

Dalam tujuan ini, upaya hukum kasasi dimaksudkan dalam rangka meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar kemudian hukum benar-benar diimplementasikan sebagaimana mestinya serta cara mengadili perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tujuan ini dapat dipahami mengingat bahwa majelis hakim yang memutus pada tingkat bawahan adalah juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun kekhilafan. Sehingga sebagai manusia biasa, sangat dimungkinkan terjadi kesalahan maupun kekhilafan dalam memutus suatu 3. perkara. Dengan upaya kasasi, maka akan terbuka ruang untuk melakukan koreksi atas kesalahan yang terjadi pada saat proses persidangan di tingkat bawahan.

tengah-tengah masyarakat. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat berbagai bentuk pengaturan dalam peraturan perundangundangan yang ada tidak selamanya mampu menjangkau berbagai persoalan hukum yang ada. Apalagi tidak jarang bahwa hukum justru ketinggalan jauh dari ragam perbuatan yang semestinya perlu diatur oleh hukum. Tingkat perkembangan perbuatan yang bertentangan dengan hukum kerap tidak berjalan seirama dengan pola pengaturannya dalam bentuk hukum. Oleh karenanya, maka menjadi sesuatu yang wajar bila kemudian ditemukan suatu kondisi di mana terjadi kekosongan hukum dan harus dijawab segera melalui pembentukan hukum baru agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih runyam. Pengawasan terciptanya penerapan hukum.

keseragaman

Adapun tujuan lain dari pemeriksaan kasasi adalah dalam rangka mewujudkan kesadaran akan keseragaman penerapan hukum atau unified legal frame work dan unified legal opinion. Melalui putusan kasasi dalam bentuk yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum. Dengan demikian, manakala muncul suatu peristiwa hukum di kemudian hari yang memiliki sejumlah persamaan dengan suatu peristiwa hukum sebelumnya yang telah dijatuhi vonis oleh Mahkamah Agung, akan dapat diputus dengan merujuk pada putusan sebelumnya.

2.

Menciptakan dan membentuk hukum baru.

Selain sebagai tindakan koreksi, adakalanya kasasi di Mahkamah Agung sekaligus berperan menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang melekat padanya dalam bentuk judge making law, tidak jarang Mahkamah Agung menciptakan hukum baru yang disebut “hukum kasus” atau case law. Hal ini umumnya ditujukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum maupun dalam rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang Dalam perundang-undangan Belanda, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan setidaknya terdapat tiga alasan pokok untuk perkembangan nilai-nilai yang muncul di

8|


melakukan kasasi, yaitu: apabila terdapat kelalaian dalam acara (vormverzuim), peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya, dan apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang (Hamzah, 2005: 292-293). Dalam proses penerapannya, tidak semua putusan yang dapat diajukan kasasi. Bila kemudian muncul persoalan semacam ini, yaitu terkait putusan mana yang sesungguhnya dapat diajukan kasasi, maka dalam menjawab persoalan yang demikian, ketentuan Pasal 244 KUHAP menjadi sangat relevan untuk dijadikan ukuran, kendatipun sesungguhnya belum memberikan makna secara terang benderang. Pasal 244 KUHAP berbunyi: “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” Menurut ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahwa putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan, kecuali terhadap, pertama, putusan Mahkamah Agung dan kedua, putusan bebas (vrijspraak). Terhadap putusan pertama, yakni putusan Mahkamah Agung, adalah merupakan suatu hal yang wajar bila terhadap putusan ini tidak dimungkinkan untuk diajukan permohonan kasasi. Dasar pertimbangannya adalah jelas bahwa bila suatu putusan kasasi dapat dikasasi kembali, maka tidak akan tercipta suatu kepastian hukum dari mekanisme peradilan yang demikian. Selain itu, bila suatu putusan kasasi dapat diajukan kasasi, maka tidak akan ditemukan

titik akhir dari suatu proses peradilan yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat. Padahal salah satu tujuan hukum adalah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Selanjutnya, terhadap putusan kedua, yakni putusan bebas, bahwa menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP, putusan bebas sebenarnya tidak dapat diajukan kasasi. Hanya saja dalam praktik yang terjadi selama ini bahwa putusan bebas tidak jarang diajukan kasasi oleh penuntut umum. Selain itu, sejumlah putusan bebas yang pernah diajukan kasasi oleh penuntut umum tidak jarang pula dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Sejumlah putusan kasasi yang diberikan Mahkamah Agung atas vonis bebas pada akhirnya melahirkan yurisprudensi yang kemudian dijadikan rujukan dalam menangani perkara yang sama di kemudian hari. IV. ANALISIS A. Pengaturan dan Pelaksanaan Pengajuan Kasasi Atas Vonis Bebas oleh JPU Sebelum Keluarnya Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 Pengaturan mengenai pengajuan kasasi atas vonis bebas diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang berbunyi “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” Selanjutnya dalam Pasal 67 KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum


|9

yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Dari kedua ketentuan pasal dimaksud, maka secara teori, terhadap putusan bebas tidak dimungkinkan adanya upaya hukum banding maupun kasasi. Baik Pasal 67 maupun Pasal 244 KUHAP mengecualikan putusan bebas dari upaya hukum banding dan kasasi. Bahkan dalam Pasal 233 ayat (2) ditegaskan bahwa hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 yang boleh diterima panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2). Kendati secara teori ditemukan larangan untuk mengajukan kasasi atas vonis bebas oleh penuntut umum, namun di sisi lain, ditemukan pula pola pengaturan yang memungkinkan diajukannya kasasi atas vonis bebas dimaksud dalam bentuk regulasi yang lebih rendah dari KUHAP. Pengaturan dimaksud dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Kehakiman dengan Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, khususnya pada angka 19 Lampiran Keputusan dimaksud yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, namun berdasarkan situasi dan kondisi serta demi hukum, keadilan dan kebenaran, maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Jadi artinya bahwa bila memang situasi dan kondisi serta demi hukum, keadilan dan kebenaran membutuhkan perlunya dilakukan kasasi atas vonis bebas, maka Mahkamah Agung akan memproses permintaan kasasi dimaksud. Hanya saja, proses kasasi dimaksud akan didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung, jadi bukan

10 |

lagi berpatokan pada mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Jika dikaji dari substansi Keputusan Menteri Kehakiman dengan Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP itu, maka ditemukan adanya pengecualian dalam hal pengajuan banding atas putusan bebas. Banding atas putusan bebas dapat dimintakan dengan didasarkan pada situasi dan kondisi serta demi upaya penegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Ketentuan ini kemudian dimaknai oleh jaksa penuntut umum sebagai sebuah peluang dalam rangka mengajukan banding maupun kasasi terhadap vonis bebas selama ini. Sejumlah kasus dengan vonis bebas (vrijspraak) oleh pengadilan tingkat pertama diajukan kasasi oleh JPU. Ironisnya, tidak jarang pengajuan kasasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum melahirkan putusan yang sangat bertolakbelakang dengan vonis bebas yang dijatuhkan sebelumnya. Sederet kasus yang pernah terjadi atas pengajuan kasasi sebuah vonis bebas di pengadilan tingkat pertama adalah perkara pidana korupsi yang menimpa Raden Sonson Natalegawa, Direktur Bank Bumi Daya yang kala itu divonis pidana 2 tahun 6 bulan oleh MA dalam perkara kasasi. Kasus lain yang juga pernah terjadi adalah perkara yang menimpa Gubernur Bengkulu, Agusrin M. Najamuddin yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun kemudian dimintakan kasasi oleh jaksa. Demikian juga dalam perkara Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohammad yang dijatuhi vonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, namun kemudian diajukan kasasi oleh jaksa dan oleh MA dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Hal yang sama juga pernah menimpa Bupati Subang, Eep Hidayat yang sebelumnya Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 1- 17

divonis bebas pada pengadilan tingkat pertama, namun kemudian diajukan kasasi dan berhasil dijerat hukuman 5 tahun penjara melalui putusan Mahkamah Agung (Simamora, 2013: 4). Deretan perkara dimaksud tentu kian menunjukkan bahwa upaya kasasi atas vonis bebas pengadilan tingkat pertama telah memperoleh ruang pembenar sepanjang jaksa mampu membuktikan segala dakwaannya di tingkat kasasi atau Mahkamah Agung mampu menemukan sejumlah fakta terkait ketidaktepatan proses hukum yang dijalankan pada pengadilan tingkat bawahnya sebagaimana tujuan utama dari upaya hukum kasasi. Gayung pun bersambut. Dengan adanya sejumlah putusan Mahkamah Agung yang merespons pengajuan kasasi atas vonis bebas oleh JPU, maka kemudian putusan tersebut pada akhirnya dijadikan sebagai yurisprudensi dalam menangani permintaan kasasi oleh penuntut umum atas vonis bebas selama ini. Sekalipun pola pengaturan pengajuan kasasi atas vonis bebas oleh JPU tidak dimungkinkan menurut KUHAP, namun jika dilihat dari langkah Mahkamah Agung yang melahirkan yurisprudensi melalui sejumlah putusannya terkait kasasi atas vonis bebas, maka Mahkamah Agung tidaklah serta merta dapat dipersalahkan. Pasalnya, bisa jadi Mahkamah Agung berpandangan bahwa larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 KUHAP kurang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka pengajuan upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas dapat dibenarkan. Selain itu, dalam rangka menguatkan sejumlah putusan kasasi atas vonis bebas yang pernah dikabulkan, Mahkamah Agung sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengabulkannya. Berdasarkan Pasal 29 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung (Undang-Undang ini terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) disebutkan bahwa Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: 1.

Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

2.

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

3.

Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dengan didasarkan pada sejumlah ketentuan dimaksud, maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam menerima permohonan kasasi atas vonis bebas. Selain itu, upaya pengajuan kasasi yang digulirkan JPU atas vonis bebas yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama bisa saja dimaknai oleh Mahkamah Agung sebagai upaya dalam rangka menciptakan berjalannya fungsi kontrol Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi atas setiap putusan pengadilan yang berada di tingkat bawahnya. Bagaimanapun harus diakui bahwa hakim adalah manusia biasa yang tidak mungkin luput dari berbagai kesalahan dan kekhilafan. Oleh sebab itu, menjadi sangat beralasan bagi Mahkamah Agung untuk menerima dan memutus vonis bebas dalam rangka menguji kebenaran


| 11

materil vonis terdahulu. Dengan demikian, maka upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan sebagai bagian penting dari pilar-pilar hukum itu sendiri akan lebih dimungkinkan untuk diwujudnyatakan. Hukum bukan hanya soal kepastian, tetapi juga menyangkut keadilan dan kemanfaatan. Pada akhirnya, situasi dan kondisi yang demikian memang telah menimbulkan kontradiksi dalam hal pengajuan kasasi atas vonis bebas oleh JPU. Di satu sisi, pengaturan yang ada kurang memungkinkan bagi JPU untuk mengajukan kasasi atas vonis bebas, namun di sisi lain, bahwa dalam pelaksanaannya justru tidak jarang JPU mengajukan kasasi atas vonis bebas dan direspons pula oleh Mahkamah Agung. Kondisi yang demikian pada akhirnya menjadi kurang sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, keberadaan hukum memperoleh ruang pengakuan yang cukup besar. Sementara hukum itu sendiri ditujukan dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Manakala di antara unsur-unsur tujuan hukum dimaksud tidak tercapai, maka menjadi sangat beralasan untuk mengkaji ulang aturan hukum yang ada.

B.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Pengajuan Kasasi oleh JPU Terhadap Vonis Bebas (Vrijspraak)

Harus diakui bahwa selama ini, pro dan kontra atas upaya kasasi terhadap putusan bebas pengadilan tingkat pertama nampaknya mendapat argumen pembenar yang sama kuatnya. Di satu sisi, tidak dibukanya ruang kasasi atas vonis bebas pengadilan tingkat pertama dipandang sebagai upaya menciptakan kepastian hukum. Namun di sisi lain, bahwa ketentuan ini seolah melepaskan hakim yang mengadili perkara pada tingkat pertama terbebas dari kontrol dan kesalahan maupun kekhilafan atas putusan yang dijatuhkannya. Kedua hal ini pada akhirnya berujung pada situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

Hakim MK sendiri terbelah dalam dua pandangan berbeda (dissenting opinion) dalam menguji konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP. Menurut Hakim Konstitusi Harjono, ketentuan Pasal 244 KUHAP tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu didasarkan pada argumen bahwa keberadaan Pasal 244 KUHAP merupakan Munculnya kondisi yang bertolak belakang upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia antara pengaturan dan praktik pengajuan terhadap mereka yang haknya pernah dilanggar kasasi atas vonis bebas oleh JPU selama karena statusnya terdakwa, setelah adanya putusan ini pada akhirnya menimbulkan perdebatan pengadilan yang sah. Oleh sebab itu, menurut berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Harjono, sekalipun ditemukan sejumlah praktik Hal ini juga mengakibatkan upaya perwujudan yang berseberangan dengan ketentuan Pasal 244 kepastian hukum dalam hal pengajuan kasasi KUHAP, hal itu tidaklah dapat dijadikan rujukan atas vonis bebas oleh JPU menjadi samar-samar. untuk menyatakan sebuah undang-undang Di satu sisi, secara teori tidak dimungkinkan bertentangan dengan UUD. Yang semestinya diajukan kasasi atas vonis bebas oleh JPU, namun harus dilakukan adalah sebaliknya, pengujian dalam pelaksanaannya justru telah berulang kali undang-undang harus dijadikan koreksi terkait diajukan kasasi atas vonis bebas oleh JPU dan apakah praktik yang dijalankan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak. direspons oleh Mahkamah Agung. 12 |


Untuk melihat lebih lengkap pendapat dari pendapat Mahkamah pada bagian (3.13.1) berbeda hakim MK Harjono dalam putusan ini, yang dimuat dalam putusan tersebut dengan berikut kutipan sebagian dari pendapatnya: bunyi sebagai berikut:

“…Dengan dihilangkannya frasa “kecuali “...Apabila Pasal 67KUHAP menentukan putusan bebas” Pasal 244 KUHAP maka pengecualian untuk memohon pemeriksaan secara fundamental telah merobohkan banding terhadap putusan tingkat pertama sistem KUHAP, yang implikasinya akan yang menyatakan bebas, lepas dari segala memandulkan banyak pasal KUHAP yang tuntutan hukum yang menyangkut masalah lain, padahal penghilangan tersebut tidak kurang tepatnya penerapan hukum dan ada dasar konstitusionalnya. Praktik putusan pengadilan dalam acara cepat, bukanlah rujukan untuk menyatakan sebuah maka Pasal 244 KUHAP mengecualikan undang-undang bertentangan dengan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap Undang Undang Dasar dan justru pengujian putusan bebas. Kedua ketentuan tersebut undang-undang seringkali dimaksudkan sama sekali tidak memberikan upaya untuk mengoreksi apakah praktik yang hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berlaku telah sesuai dengan konstitusi, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai oleh karenanya tidak jarang Mahkamah pengadilan kasasi terhadap putusan bebas memutuskan dengan konstitusional yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada bersyarat (conditionally constitutional) di bawahnya sama sekali ditiadakan; untuk mengoreksi praktik yang tidak benar Selain itu, pada bagian (3.13.2) pendapat tersebut dan tidak sebaliknya.” Mahkamah juga disebutkan pertimbangan hukum Namun kemudian pendapat berbeda ini sebagai berikut: tidak berada dalam posisi seimbang dengan “Bahwa tanpa bermaksud melakukan pendapat hakim lainnya. Mayoritas hakim penilaian atas putusan-putusan Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa frasa “kecuali Agung, kenyataan selama ini menunjukkan terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 bahwa terhadap beberapa putusan bebas KUHAP bertentangan dengan konstitusi dan oleh yang dijatuhkan oleh pengadilan yang karenanya dinyatakan tidak memiliki kekuatan berada di bawah Mahkamah Agung, memang hukum mengikat. Lalu bagaimana sesungguhnya tidak diajukan permohonan banding (vide pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 67 KUHAP), akan tetapi diajukan rangka menciptakan kepastian hukum atas upaya permohonan kasasi dan Mahkamah Agung JPU dalam mengajukan kasasi terhadap vonis mengadilinya. Padahal, menurut ketentuan bebas? Jika dicermati secara seksama putusan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP, maka dapat kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya dilihat bahwa upaya mewujudkan kepastian ketidakpastian hukum dalam praktik karena hukum dalam hal pengajuan kasasi atas vonis terjadinya kontradiksi dalam implementasi bebas oleh JPU mendapat pertimbangan yang pasal tersebut. Di satu pihak pasal tersebut sangat mendasar. Setidaknya hal itu tercermin Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum (Janpatar Simamora)

| 13

melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa “kecuali terhadap putusan bebas.”

and Nijboer, et. Al., seperti dikutip Andi Hamzah (2008: 41) yang mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah hukum tertulis, tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan dan hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (strafbaarheid), maka KUHAP sebagai hukum tertulis harus terlepas dari ragam ketentuan yang terkesan samar-samar dan tidak menimbulkan ragam penafsiran agar proses penerapannya dapat dijalankan dengan baik. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, maka hal itu menuntut untuk diberikan Dari pendapat Mahkamah tersebut dapat penjelasan (Kurnia, 2009: 58). dipahami bahwa terjadinya kontradiksi dalam Patut juga dicatat bahwa berdasarkan implementasi Pasal 244 KUHAP selama ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah- Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tengah masyarakat. Pelarangan permintaan disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman kasasi atas putusan bebas oleh penuntut umum merupakan kekuasaan yang merdeka dalam di satu sisi dan diterimanya permohonan kasasi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan atas putusan bebas oleh Mahkamah Agung di sisi hukum dan keadilan. Dalam upaya penegakan lain pada akhirnya menjadi problem yang tidak hukum dan keadilan, tentu tidak dapat dilepaskan semestinya terjadi dan harus segera diakhiri. dari sebuah kejujuran tentang makna kebenaran. Atas dasar sejumlah pertimbangan itulah, maka Yang benar akan dinyatakan benar dan yang salah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi dengan akan dinyatakan salah. Oleh sebab itu, maka Nomor 114/PUU-X/2012 yang diucapkan pada sekalipun permintaan kasasi atas vonis bebas sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada Kamis, (vrijspraak) telah memperoleh ruang legitimasi 28 Maret 2013 lalu, yang menyatakan bahwa frasa yang memadai, namun demikian tidak berarti “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana serta merta dapat dimaknai bahwa Mahkamah tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Agung akan selalu menyatakan dan memutuskan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara seseorang terdakwa selalu bersalah dan dijatuhi Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan pidana sebagaimana didakwakan penuntut UUD NRI Tahun 1945 dianggap telah memberi umum. Karena bagaimanapun perlindungan hakkepastian hukum dalam hal pengajuan kasasi hak tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam oleh jaksa penuntut umum terhadap vonis bebas. sistem peradilan pidana merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses hukum yang Dengan adanya putusan Mahkamah adil (Tahir, 2010: 9). Konstitusi dimaksud, maka jaksa penuntut Jadi semestinya tidak ada yang perlu umum telah memperoleh kepastian hukum dalam mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dirisaukan dengan putusan MK yang satu ini. dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama. Para terpidana yang memperoleh vonis bebas di Selain itu, sebagaimana diungkapkan oleh Cleiren pengadilan tingkat pertama tidak perlu merisaukan 14 |


putusan ini sepanjang mampu membuktikan ketidakterlibatannya dalam sebuah perkara yang didakwakan kepadanya. Artinya bahwa upaya kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama tidak dengan sendirinya akan membatalkan putusan pengadilan di tingkat bawahnya. Bisa saja menguatkan atau membatalkan putusan bebas yang diajukan kasasi ke MA. Semua itu tergantung pada pertimbangan MA dalam mengadili perkara yang diajukan. Harap diingat juga bahwa salah satu tujuan hukum adalah dalam rangka menciptakan adanya kepastian, selain keadilan dan kemanfaatan. Manakala hukum justru melahirkan ketidakpastian, maka semestinya hukum yang demikian patut dikoreksi keberadaannya. Langkah itulah yang sesungguhnya dilakukan MK melalui pengujian atas Pasal 244 KUHAP. Ketentuan pelarangan pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap vonis bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 KUHAP sangat tidak sejalan dengan fakta hukum yang selama ini terjadi. Oleh karena itu, maka dalam rangka mewujudkan tujuan hukum, khususnya mewujudkan kepastian, menjadi sangat tepat untuk menghilangkan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana tertuang dalam Pasal 244 KUHAP selama ini. Bagaimanapun harus diakui bahwa hakim adalah manusia biasa yang tidak mungkin luput dari berbagai kesalahan dan kekhilafan. Oleh sebab itu, selayaknya sebuah vonis bebas difasilitasi dengan ruang terbuka untuk menguji kebenaran materil vonis dimaksud. Dengan demikian, maka upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan sebagai bagian penting dari pilarpilar hukum itu sendiri akan lebih dimungkinkan untuk diwujudnyatakan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka bagi para terpidana yang telah memperoleh vonis bebas

di pengadilan tingkat pertama, tidak lagi dapat mengasumsikan hal itu sebagai sebuah putusan final (inkracht). Sebab jaksa penuntut umum telah memiliki ruang legalitas yang cukup untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan ini sekaligus menutup ruang bagi upaya memperdebatkan keabsahan kasasi yang diajukan jaksa atas vonis bebas di pengadilan tingkat pertama. Yang patut dipikirkan kemudian adalah bagaimana kemudian agar Mahkamah Agung dapat bekerja dengan profesional, transparan dan independen serta objektif dalam menangani setiap permintaan kasasi atas vonis bebas yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini perlu diingatkan agar jangan sampai putusan kasasi Mahkamah Agung atas vonis bebas justru melahirkan suatu putusan yang berseberangan dengan nilai kebenaran dan keadilan. Mahkamah Agung juga perlu membentengi integritas para punggawanya agar tidak mudah tergoda dan terpengaruh dengan berbagai iming-iming pihak tertentu dalam menangani suatu perkara. Sehingga dengan demikian, maka kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran dapat terpelihara dengan utuh. Oleh sebab itu, maka putusan MK dengan Nomor 114/PUU-X/2012 yang mengabulkan permohonan pemohon dalam menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP patut dimaknai sebagai ruang yang sangat efektif dalam mengakhiri kontradiksi yang terjadi selama ini. Kalaupun kemudian ditemukan pendapat berbeda antara sesama hakim konstitusi dalam menguji konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP, hal itu harus dilihat dan diletakkan dalam porsi yang semestinya, yaitu sebagai sebuah dinamika


| 15

dalam rangka mewujudkan independensi, transparansi dan objektivitas hakim dalam menangani suatu perkara. Pertimbangan yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus judicial review atas perkara ini lebih didasarkan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas pengajuan kasasi oleh JPU terhadap vonis bebas. V.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini, dalam hal pengajuan kasasi atas vonis bebas (vrijspraak) oleh jaksa penuntut umum telah terjadi kontradiksi antara pengaturan dan pelaksanaannya. Secara teori, Pasal 244 KUHAP mengecualikan pengajuan kasasi atas vonis bebas (vrijspraak) oleh jaksa penuntut umum, namun dalam pelaksanaannya justru terdapat sejumlah vonis bebas pada pengadilan tingkat pertama dimintakan kasasi oleh jaksa penuntut umum. Hal ini tidak terlepas dari larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penerapannya selama ini. Kondisi semacam ini justru berseberangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum.

mendasarkan pertimbangannya bahwa larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas oleh JPU sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada di bawahnya sama sekali ditiadakan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mengedepankan pertimbangan bahwa di satu pihak Pasal 244 KUHAP melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya, sehingga tidak tercapai kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kini, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kepastian hukum atas pengajuan kasasi terhadap vonis bebas oleh JPU, maka diharapkan putusan ini dapat dimaksimalkan menjadi sarana legal untuk mengoreksi putusan hakim yang terlalu “bermurah hati” dalam mengabulkan vonis bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Atas dasar itulah, maka kemudian Asshiddiqie, Jimly. 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan Pengujian Undang-Undang. Edisi Kedua. Nomor 114/PUU-X/2012 yang diucapkan pada Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 28 Maret 2013 lalu, menyatakan bahwa frasa Ence, Irianto A Baso. 2008. Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana Konstitusi: Telaah Terhadap Kewenangan tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bandung: Alumni. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan Fuady, Munir. 2009. Teori Negara Hukum Modern UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi (Rechtstaat). Bandung: Refika Aditama. 16 |


Hamzah, Andi. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika. ___________. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Cetakan Keempat. Jakarta: Rineka Cipta. Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika. Huda, Ni’matul. 2005. Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review. Yogyakarta: UII Press.

Simamora, Janpatar. 15 April 2013. “Legalitas Kasasi Vonis Bebas.” Koran Jakarta. Soedirdjo. 1984. Kasasi dalam Perkara Pidana. Jakarta: Akademika Pressindo. Sutikno, Mr. 2008. Filsafat Hukum. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Pradnya Paramita. Tahir, Heri. 2010. Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. Wahjono, Padmo. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kelsen, Hans. 1973. General Theory of Law and State. Dialihbahasakan oleh Somardi. 2007. Teori Hukum dan Negara: DasarDasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik. Jakarta: Bee Media Indonesia. Kurde, Nukthoh Arfawie. 2005. Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kurnia, Titon Slamet. 2009. Pengantar Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT. Alumni. Manan, Bagir. 2005. Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian). Yogyakarta: FH UII Press. Muhammad, H. Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bhakti.


| 17

Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan sengketa tanah magersari Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK

PROCEDURAL AND SUBSTANTIVE JUSTICE IN THE CASE OF LAND DISPUTE OF MAGERSARI An Analysis of Decision Number 74/PDT.G/2009/PN.YK M. Syamsudin Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta 55151 Email: [email protected] Diterima tgl 7 November 2013/Disetujui tgl 24 Maret 2014 ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji isi putusan

doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan

hakim

hukum, dan tidak ditemukannya penggalian nilai-

tentang

sengketa

tanah

Magersari,

Yogyakarta, dengan mempertanyakan apakah

nilai hukum yang hidup di masyarakat.

majelis hakim sudah mempertimbangkan semua

Kata kunci: keadilan substantif, keadilan prosedural,

fakta hukum yang terungkap di persidangan secara berimbang dan didasarkan pada hukum formil dan

sengketa tanah.

materiil. Penelitian ini tergolong kajian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor

74/PDT.G/2009/PN.YK.

Hasil

kajian

menunjukkan bahwa isi putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan prosedural, karena sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG dan sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG. Akan tetapi jika dilihat dari aspek keadilan substansial, isi putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Hal tersebut dapat diukur dari tidak adanya yurisprudensi yang diacu oleh hakim dalam membuat pertimbangan hukum, absennya 18 |

ABSTRACT This analysis is intended to review the District Court’s Decision Number 74/PDT.G/2009/PN.YK regarding a case of land disputes in Magersari, Yogyakarta, whether the judges have considered all the legal facts revealed in the trial consistently and based on formal and substantive law. This is just an analysis of doctrinal law using a case approach. In the analysis, it shows that the judge’s decision has reflected procedural justice. It contains the conditions that must be present in a court decision as contained in Article 2 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 and Article 184 HIR/195 RBG, and has the evidence revealed, as in accordance with Article 164, 153, and 154 HIR or 284, 180,

Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 18 - 33

and 181 RBG. On the other hand, the decision has

basis of legal reasoning as well as legal values that

not fully reflected substantive justice. This can be

lives in the community.

seen from the absence of jurisprudence referred to

Keywords: substantial justice, procedural justice,

by the judge in making legal considerations, and the absence of doctrine or theory that forms the

I.

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat tradisional dan juga modern, tanah mempunyai arti penting baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan tanah terkadang mempunyai makna magis bagi masyarakat tertentu, khususnya masyarakat adat. Arti penting itu antara lain sebagai tempat tinggal untuk mempertahankan kehidupan, tempat persemayaman terakhir, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan dan juga sebagai modal atau aset produksi utama dalam suatu hubungan bisnis. Oleh karena itu, dalam realitas empiriknya tanah justru sering menjadi sumber sengketa di antara anggota warga masyarakat, baik secara perseorangan maupun kolektif. Sengketa tersebut dapat terkait dengan berbagai hal seperti ketidakjelasan status, perbatasan, pengelolaan, hak/kepemilikan, penguasaan, pemakaian, dan juga hubungan-hubungan transaksi lainnya. Keberadaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan tersebut tentunya tidak lepas dari sejarah pertanahan di DIY. Pertanahan yang ada di DIY sekarang ini, tidak terlepas dari kesinambungan sejarah yang tentunya sangat dipengaruh oleh ugeran dan kebijakan Keraton Yogyakarta. Termasuk dalam hal ini adalah tradisi hukum lokal terkait hak atas tanah yang disebut “Ngindung” dan/atau “Magersari.” Ngindung dan/atau magersari merupakan hak perorangan atas tanah yang lahir dari budi baik pemilik tanah didasarkan pada asas tolong menolong dan

land dispute.

kekeluargaan. Seseorang yang diberi hak ngindung dan/atau magersari oleh pemilik tanah, dapat mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut atau mendiami sebagian bangunan rumah pemilik tanah tersebut tanpa dipungut pembayaran tertentu. Jika hal tersebut terdapat pembayaran, hanyalah sekedar tanda (simbol) masuk pekarangan atau rumah milik orang lain tersebut (Bzn, 1959: 115).

Dalam praktik, keberadaan status tanah magersari di DIY tidak lepas dari berbagai permasalahan yang muncul. Berikut ini merupakan kasus tanah magersari yang diangkat untuk dijadikan objek kajian. Permasalahan diawali dengan munculnya kasus Sultan Ground (SG) yang obyek sengketanya adalah tanah dengan status magersari atas SG yang dikuasai oleh CA, yang beralamat di Jalan Suryowijayan No. 20 RT 23/RW 07 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Daerah Istimewa Yogyakarta. CA adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jl. Suryowijayan No. 20 RT 23/RW 07 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, DIY sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.1402/Gdk seluas 413 m2, gambar situasi No. 441 tanggal 1 Februari 1994 yang saat ini juga sedang ditempatinya. Di depan/batas sebelah timur tanah SHM milik CA tersebut terdapat tanah milik Sri Sultan Hamengku Buwono Keraton Yogyakarta yang telah diberikan hak pakai/magersari kepada CA sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian

Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (M. Syamsudin)

| 19

Pinjam Pakai No. 60/HI/KPK/2003 tertanggal 17 November 2003, seluas 124 m2, dengan gambar situasi tertanggal 06-01-2003, dengan batas-batas sebagai berikut:

sekali tidak dapat menikmati hak atas tanah yang dimilikinya itu bahkan tidak dapat hidup nyaman tinggal di rumahnya sendiri akibat kehadiran MTH dkk yang menguasai tanah tersebut.

Sebelah Utara

: Jalan Kampung.

Sebelah Timur

: Jalan Suryowijayan.

Sebelah Selatan

: Tanah Kosong milik Keraton Yogyakarta.

Sebelah Barat

: Tanah SHM 1402 milik Cahyo.

CA sudah berkali-kali mengingatkan MTH dkk untuk secara sukarela segera mengosongkan tanah tersebut karena ditempati tanpa izin dan juga telah menghalangi jalan masuk ke rumah CA, bahkan sudah berulangkali pula mengusahakan dialog secara musyawarah dan kekeluargaan dengan mengundang MTH dkk, yang juga dihadiri dan disaksikan oleh pengurus RT dan RW setempat, Lurah Gedongkiwo, Camat Mantrijeron, Kapolsek Mantrijeron, Danramil Mantrijeron, namun tidak juga ditanggapi positif oleh MTH dkk. Padahal CA sudah membayar biaya pisungsung/penanggalan sebesar Rp.48.800,- (empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setiap tahunnya untuk jangka waktu 6 tahun, sehingga totalnya adalah Rp.292.800,(dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Namun tanah yang telah diberikan hak pakai tersebut di atas oleh pihak keraton kepada CA ternyata dalam kenyataannya dikuasai oleh MTH yang beralamat di Kios Jl. Suryowijayan No. 20, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron; HM yang beralamat di Jl. Suryowijayan No. 85 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron; ES yang beralamat di Suryowijayan Mj I/404 RT 25/RW 07 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron; SB yang beralamat di Suryowijayan Mj I/590 RT 30/RW 06 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron; PY yang beralamat di Suryowijayan Mj I/335 RT 23/RW 07 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron dan PJ yang beralamat di Suryowijayan Mj I/265 RT 13/RW 02 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta, yang tanpa memiliki atas hak apapun bahkan tanpa izin dari CA selaku pemegang hak pakai telah mendirikan bangunan semi permanen untuk berjualan. Tanah yang diberikan hak pakai/magersari tersebut awalnya akan dipergunakan sendiri oleh CA sesuai dengan peruntukannya, karena itu CA meminta para pihak yang menduduki tanah tersebut untuk mengosongkannya, namun tidak ditanggapi dengan baik, akibatnya CA sama

20 |

Menurut HM, alasan kenapa mereka tidak mau untuk mengosongkan tanah tersebut adalah karena sejak awal penerbitan Surat Kekancingan yang dimiliki CA sudah tidak wajar. Mereka beralasan bahwa sudah menempati tanah itu sejak tahun 1973 dan tidak pernah diajak bicara tentang proses penerbitan kekancingan tersebut dan tiba-tiba ada orang yang membawa Surat Kekancingan dan mengusirnya. Menurutnya, pada saat terjadi proses ukur dari pengurus setempat yaitu dari RT, RW, Kelurahan, sampai petugas Panitikismo tidak pernah memberikan penjelasan, saat ditanyapun jawaban mereka adalah “tidak tahu.” HM juga mengatakan, penerbitan Surat Kekancingan tersebut penuh dengan kejanggalan,


surat tersebut juga bertolak belakang dengan pernyataan HB X soal tanah-tanah Sultan Ground yang menyatakan tidak ada penggusuran terhadap tanah-tanah keprabon atau tanah-tanah di luar keprabon yang telah ditempati oleh rakyat, langkah yang dilakukan hanya penertiban administrasi. HM menambahkan, hal ini tentu saja merupakan pengingkaran atau pembangkangan terhadap amanat Sultan Hamengku Buwono X. MH menambahkan, bahwa awal mula tanah tersebut adalah tanah tempat pembuangan sampah, hingga akhirnya pada tahun 1973 dirinya mengolah tanah tersebut menjadi warung, kemudian pada tahun 1990-an, setelah rumah di belakang (yang sekarang kediaman CA) dijual, tiba-tiba pemiliknya mengusir kami (Putusan PN Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK). II.

RUMUSAN MASALAH

putusan hakim. Berdasarkan cara berpikir seperti ini, posisi dan kedudukan hakim menjadi sangat sentral dalam konteks pembentukan hukum (Gray dalam Darmodiharjo & Shidarta, 2004: 138). Oleh karena itu putusan hakim sebagai hukum yang sejatinya, harus dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Setidak-tidaknya terdapat tiga tujuan hukum yang harus diwujudkan dalam putusan hakim, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Ali, 1996: 84-96). Ketiga tujuan hukum tersebut (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) dalam praktik sulit diwujudkan secara bersamaan sekaligus dalam putusan hakim. Dalam praktik sering terjadi benturan atau tegangan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian, dan pula keadilan dengan kemanfaatan. Menurut Radbruh, jika terjadi hal seperti itu disarankan agar digunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama jatuh pada keadilan, baru diikuti kemanfaatan dan kepastian. Achmad Ali sendiri menyarankan menggunakan asas prioritas yang kasuistis. Artinya ketiga tujuan hukum itu diprioritaskan sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Oleh karena itu dapat saja kasus A mungkin prioritasnya pada kemanfaatan, kasus B prioritasnya pada kepastian, dan kasus C prioritasnya pada keadilan (Ali, 1996: 96).

Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah diuraikan di bagian pendahuluan, dirumuskan pertanyaan hukum yaitu ”Apakah dalam membuat putusan, hakim sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan secara berimbang dan didasarkan pada norma-norma hukum baik formil dan materiil, yurisprudensi, doktrin dan juga nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat Proses pembuatan putusan oleh hakim sehingga menghasilkan putusan yang adil baik di pengadilan, merupakan suatu proses yang secara substantif maupun prosedural? kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan III. STUDI PUSTAKA kebijaksanaan. Menurut Artidjo Alkostar, sebagai Paham realisme hukum berpandangan figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki bahwa putusan hakim adalah hukum yang kewajiban moral dan tanggung jawab profesional sebenar-benarnya (the real law). Doktrin yang untuk menguasai knowledge, memiliki skill berupa menjadi asumsi dasarnya adalah adagium yang legal technical capacity dan kapasitas moral yang berbunyi all the law is judge made law, artinya standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan semua hukum itu pada hakikatnya adalah dan keterampilan teknis, para hakim dalam Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (M. Syamsudin)

| 21

memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (legal reasoning) yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (Ovoldoende Gemotiveerd) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (the death of common sense). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, tetapi lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat (Alkostar, 2009: 3).

mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (the policies underlying those rule), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren; (iv) menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; (v) mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; dan (vi) menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir (Shidarta, 2004: 177). Penalaran hukum tersebut perlu memberikan ruang kepada pendekatan-pendekatan socio legal. Dengan pendekatan socio legal akan dapat memahami persoalan hukum dalam masyarakat lebih kontekstual terkait dengan kondisi sosiokultural masyarakatnya. Hal-hal demikian itulah yang dianggap melahirkan keadilan substantif. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat (Umar, 2011: 44).

Menurut Mertokusumo, seorang sarjana hukum, khususnya hakim, selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (the power of solving legal problems), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: (i) merumuskan masalah hukum (legal problem identification); (ii) memecahkannya (legal problem solving); dan Putusan keadilan substantif tidak hanya (iii) mengambil putusan (decision making). Oleh mengakomodir aturan yang berlaku dalam karena itu dibutuhkan langkah-langkah penalaran tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. hukum yang tepat dalam proses memecahkan Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis masalah hukum itu (Mertokusumo, 1990: 4). semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam Setidak-tidaknya terdapat enam langkah banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. utama dalam proses penalaran hukum dalam Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada proses pembuatan putusan hakim, yaitu: (i) ‘respon’ masyarakat, dengan indah membentuk mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan penyelesaian permasalahan bersandar pada suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh hukum yang ‘mendalami suara hati masyarakat.’ diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; Artinya, hukum mampu mengenali keinginan (ii) menghubungkan (mengsubsumsi) struktur publik dan punya komitmen bagi tercapainya kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum keadilan substantif (Ridwan, 2008: 170). yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan Isi dari keadilan subtantif dalam putusan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis hakim, lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan (legal term); (iii) menyeleksi sumber hukum Syamsudin (2013: 67) sebagai berikut: keadilan dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian 22 |


substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif , jujur, imparsial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas.

hukum yang dilakukan terdakwa/tergugat dengan nilai cukup. Parameter kedua dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan (esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut). Misalnya keberadaan atau sifat atau identitas atau kualitas suatu informasi bersesuaian dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat atau identitas informasi tersebut. Informasi atau keterangan yang salah dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang salah, informasi atau keterangan yang benar dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang benar.

Istilah objektif sering dipertentangkan dengan istilah subjektif, di mana parameter objektif menggunakan kriteria eksternal yang bersifat rasional yang berada di luar diri orang yang memberi penilaian, sedangkan istilah subjektif menggunakan parameter internal yang terdapat dalam diri orang yang memberi penilaian, misalnya berdasarkan persepsi, berdasarkan asumsinya atau keyakinannya. Suatu keterangan atau pendapat atau informasi Indikator pertimbangan yang jujur diukur atau fakta dikualifikasikan objektif bila sesuai dari: (i) adanya kesesuaian antara keberadaan dengan keadaan yang sesungguhnya tentang fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan objek tersebut. terdakwa atau terdakwa-terdakwa atau tergugat Dalam penelitian, suatu putusan hakim di persidangan dengan keterangan fakta-fakta dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan benar; (ii) adanya kesesuaian antara fakta dalam dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa/ persidangan dan fakta dalam putusan; dan (iii) tergugat adalah informasi, keterangan, fakta atau sikap kejujuran hakim dalam membuktikan bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. unsur-unsur tindak pidana/perbuatan yang Parameter objektif itu dilihat dari empat hal, didakwakan/digugat kepada terdakwa/tergugat yaitu (i) terdakwa/tergugat terbukti melakukan dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa/ perbuatan/tindak pidana dengan didukung alasan tergugat bernilai cukup. yang kuat; (ii) pernyataan terdakwa/tergugat Parameter ketiga dari keadilan substantif terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan adalah pertimbangan imparsialitas. Imparsial yang melawan hukum didukung oleh dua alat yang berasal dari kata impartial dalam arti bukti; (iii) kualitas pertimbangan hakim dalam leksikal ditempatkan sebagai lawan kata dari menyimpulkan terdakwa/tergugat terbukti partial (memihak), bias (condong), dan prejudice melakukan tindak pidana/perbuatan melawan (prasangka). Secara konseptual imparsial dapat hukum sekurang-kurangnya dengan nilai cukup; dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang dan (iv) kualitas argumentasi hakim dalam tidak memihak bila menghadapi dua hal yang membuktikan tindak pidana/perbuatan melawan Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (M. Syamsudin)

| 23

berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membeda-bedakan (diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (priviligasi). Putusan hakim dalam mengadili suatu perkara dikualifikasikan bersifat imparsial apabila dalam memutuskan perbuatan yang didakwakan/digugat kepada terdakwa/tergugat dan memutuskan kesalahan terdakwa/tergugat apakah terbukti atau tidak hakim bersikap tidak memihak di antara pihak yang berkonflik, yaitu antara negara atau masyarakat yang direpresentasikan oleh jaksa dan terdakwa / tergugat yang diduga melakukan tindak pidana/ perbuatan melawan hukum. Walaupun misalnya jaksa dalam persidangan peradilan pidana mewakili kepentingan negara atau masyarakat (kepentingan publik) sedangkan terdakwa mewakili dan memperjuangkan kepentingan pribadinya. Walaupun hakim harus bersikap imparsial atau tidak memihak, tapi dia harus berpihak kepada kebenaran, informasi yang benar, keterangan yang benar, fakta yang benar, alat bukti yang benar, dan ketentuan hukum yang benar. Parameter pertimbangan imparsial diukur dari (i) bobot uraian keterangan saksi atau saksi-saksi a charge proporsional dengan uraian keterangan terdakwa/tergugat dan keterangan saksi-saksi a de charge; (ii) dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa/ tergugat dan keterangan saksi a decharge; (iii) dalam membuktikan unsur-unsur tidak pidana/perbuatan yang dilakukan terdakwa/ tergugat dan kesalahan terdakwa/tergugat hakim mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum 24 |

dan atau pembelaan terdakwa/tergugat, dan sikap imparsialitas hakim tergambar dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana/perbuatan melawan hukum tergugat dan kesalahan terdakwa/tergugat. Parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari (i) kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis; (ii) kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup; dan (iii) tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya. Dalam konteks putusan pengadilan tentang sengketa tanah magersari di Yogyakarta, hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat (Pasal 5 UU No. 48/2009 jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 14/1970). Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tersebut tentunya dapat digali dari sumber-sumber hukum yang berlaku secara faktual di masyarakat, seperti hukum adat. Dalam hukum adat di Yogyakarta yang terkait dengan tanah, dikenal adanya lembaga ngindung dan/atau magersari. Sebutan ngindung lazimnya diperuntukan dan dikaitkan dengan tanahtanah yang titel haknya dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Di sisi lain sebutan magersari diperuntukan dan dikaitkan dengan pengertian khusus untuk tanah pekarangan yang titel haknya dimiliki oleh Keraton Yogyakarta dan antara orang dengan tanah tersebut terdapat ikatan yang bersifat historik (Pasal 1 Keputusan Kawedanan

Hageng Punokawan Wahono Harto Kriyo Nomor


29/W&Kl/1981).

perkembangan

Hak ngindung atas tanah pada dasarnya lahir dari suatu hubungan hukum atau perjanjian yang sepihak yakni hanya meletakkan beban kewajiban pada salah satu pihak saja. Hak ngindung atas tanah terjadi pada saat izin atau perkenan untuk mendirikan dan memiliki bangunan rumah diberikan oleh pihak pemilik tanah. Ditinjau dari hukum perdata barat, hak ngindung atas tanah dapat digolongkan pada perjanjian cuma-cuma, karena keuntungan atau manfaat dari hubungan ngindung hanya dapat dirasakan oleh salah satu pihak saja yaitu pihak pengindung.

2.

Hubungan

hukum

yang

melahirkan

hak ngindung atas tanah pada dasarnya hanya mengikat pihak pemilik tanah dan pengindung saja. Oleh karenanya ahli waris pengindung yang meneruskan hak ngindung tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik tanah dapat dikualifikasi sebagai telah melakukan perbuatan menempati atau menggunakan tanah milik orang lain tanpa hak. Atas dasar itu maka orang yang bersangkutan dapat digugat sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad). 3.

Sejalan

dengan

adanya

kecenderungan

masyarakat untuk mengadakan perubahanperubahan guna menyesuaikan diri dengan

terjadi,

hubungan

hukum yang melahirkan hak ngindung atas

Walaupun UUPA telah diberlakukan secara penuh di DIY sejak tahun 1984, namun pengaruh latar belakang sejarah atas penguasaan tanah dengan status hak ngindung dan magersari masih berlangsung terus sampai sekarang. Dalam perkembangannya sekarang ini, Kumoro menjelaskan bahwa hak ngindung atau magersari atas tanah menampakkan diri dengan karakteristik sebagai berikut: 1.

yang

tanah yang pada mulanya disandarkan pada hubungan batih (kekeluargaan) bergeser ke arah hubungan yang bersifat pamrih. Hal ini ditandai dengan adanya kewajiban memberikan pembayaran tetap untuk setiap bulan atau tahun yang lazim disebut dengan istilah uang sewa atau uang penanggalan (Kumoro, 1996: 115-116).

Sebenarnya proses terjadinya hubungan ngindung atau magersari di atas tanah milik Keraton Yogyakarta telah diatur dalam Surat Keputusan Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo Keraton Ngayogyakarta No. 29/W 7K/1981. Dalam Pasal 2 disebutkan, bahwa hak ngindung diberikan kepada mereka yang menempati/menggunakan tanah Keraton Ngayogyakarta dan kemudian dibuat suatu perjanjian dengan membayar uang sewa setinggi-tingginya 3% x harga tanah setiap tahun. Sementara itu hubungan ngindung di atas tanah milik perorangan pada umumnya hanya didasarkan pada kesepakatan lisan atau tidak tertulis. Hal ini berakibat pada ketidakjelasan mengenai ketentuan-ketentuan yang menyertai timbulnya atau terjadinya hubungan hukum antara pengindung dengan pemilik tanah. Terkait dengan ngindung atau magersari ini, pihak Keraton telah menetapkan syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh siapa saja yang menempati atau menggunakan tanah Keraton Ngayogyakarta dalam status sebagai pengindung atau pemagersari. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam suatu naskah surat perjanjian yang diterbitkan oleh Kantor Panitikismo dengan menggunakan Bahasa Jawa sebagai berikut: 1.

Samangsa

pekarangan


kagungan

| 25

Dalem ingkang kula engeni wau wonten karsa Dalem bade kagem kula inggih nyumanggaaken, boten bade damel angel punapa-punapa, namun nyuwun paring 5. Dalem kerugian (1/3) sapara tiganipun pengaosing griya miturut tapsiran, sarta nyuwun inah tumrap bede pindah kula saking ngriki lami-laminipun (3) tigang wulan kapetang wiwit titimangsa serat dawuh. (Sewaktu pekarangan kepunyaan Sultan yang saya tempati tadi akan dipergunakan Sultan, saya akan mengikuti dan tidak akan mempersulit, akan tetapi saya mohon ganti kerugian sepertiganya 6. (1/3) harga rumah sesuai perkiraan harga, dan minta waktu kurang lebih tiga bulan dimulai surat ini diberlakukan); 2.

3.

4.

26 |

Tumrap tetaneman kula piyambak ingkang kula tanem wonten ngriku boten bade nyuwun kerugian punapa-punapa. (Untuk tanaman yang saya tanam di tanah tersebut, 7. saya tidak akan meminta ganti kerugian); Boten kenging ngrisak utawi unduh-unduh kerangkitri ing pekarangan kagungan Dalem ingkang kula enggeni, kajawi sampun angsal izin Dalem mawi serat. (Dilarang merusak atau memetik hasil tanaman di pekarangan tanah kepunyaan Sultan yang saya tempati, kecuali sudah ada izin dengan surat); 8. Boten kenging: ngewahi wewangunaning griya punapa dene ngedeaken griya enggal sakderengipun angsal izin Dalem mawi serat, angliyaraken wewenang dados magersari dateng tiyang sanes sarta 9. sade griya tanpo izin Dalem mawi serat. (Dilarang mengubah bentuk rumah dan menambah bangunan baru sebelum ada

izin dari Sultan dengan surat, mengalihkan hak magersari pada orang lain dan juga menjualnya tanpa surat izin dari Sultan); Samangsa bade andadosi griya ingkang risak langung rumiyin kedah ngawuningaken angsal izin Dalem mawi serat boten kenging miyagah lajeng andadosi sakajeng kula piyambak. (Sewaktu akan memperbaiki rumah yang rusak harus mendapat izin terlebih dahulu dari Sultan dengan surat dan tidak boleh memperbaiki sekehendak sendiri); Kedah anjagi tata tentreming pekarangan ingkang kula anggeni, awit saking punika mila boten kenging damel reroyoman ingkang tumuju dateng reresah. (Harus menjaga ketentraman pekarangan yang saya tempati, dan tidak boleh berbuat kegaduhan); Pangindung menawi nrajang (nyulayani) prajanjian kasebat salah satunggal, menawi wonten dawuh Dalem andikakaken kesah, inggih kedah kesah boten mawi nyuwun kerugian punapa-punapa. (Pengindung apabila mengingkari janji dari salah satu butir dalam surat ini, dan diminta meninggalkan pekarangan oleh Sultan, maka tidak akan mendapatkan ganti kerugian apapun); Menawi wonten dawuh Dalem Ngewahi tatananing magersari, kulo inggih sagah angestoaken. (Jika ada perubahan perjanjian ini, saya juga akan mengikutinya); Kula sagah bayar arta penanggalan ing saben wulanipun Rp........., (Saya sanggup membayar uang “penanggalan” setiap bulan Rp….);


10. Menawi ladosan arta penanggalan ngantos kasep tigang wulan dumuginipun pitung wulan mboten ngadosi, menawi wonten dawuh Dalem andikaaken kesah inggih kedah kesah boten mawi nyuwun kerugian punapa-punapa. (Jika pembayaran terlambat dari tiga bulan sampai dengan tujuh bulan, jika Sultan meminta meninggalkan pekarangan tersebut, maka harus meninggalkan tanpa adanya ganti kerugian);

tidak kesulitan untuk membongkarnya. Sifat sementara atas hak ngindung atas tanah ini yang seringkali kurang disadari oleh para pengindung. Tidak jarang dijumpai pengindung yang setelah beberapa lama mendiami atau tinggal di atas tanah milik orang lain itu bukannya kemudian berusaha mencari tanah pekarangan yang dapat dimilikinya sendiri, malahan justru sedikit demi sedikit berusaha memperbaiki rumah miliknya itu, bahkan ada juga yang mengarah kepada bentuk yang lebih permanen (Kumoro, 1996).

11. Samangsa kula tilar donyo, waris supados ngawuningaken ing Ngarsa Dalem. (Jika IV. ANALISIS saya meninggal dunia, maka ahli waris Analisis yang dimaksud di sini adalah supaya memberitahukan ke Sultan); kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta12. Yen salebetipun (1) satunggal tahun fakta hukum dikaitkan dengan bahan-bahan kepetang saking titimangsa serat izin siti hukum yang relevan. Penelaahan dan interpretasi gaduhanipun wau boten dipun degi griya, ini didasarkan pada isu atau masalah hukum yang siti wau kaanggep kundur, hak anggaduh telah diajukan untuk dicari pemecahannya atau lajeng sampun lebur. (Jika dalam waktu penyelesaiannya dari segi hukumnya. Bahansatu tahun terhitung dari pemberlakuan bahan hukum tersebut berfungsi sebagai patokan surat ini, kemudian tidak didirikan rumah, dan dasar yang dipergunakan untuk menilai maka tanah tersebut dianggap kembali ke fakta-fakta hukum yang ada, sehingga akan dapat Sultan, dan haknya hapus) (Syamsudin, ditemukan jawabannya dari pertanyaan hukum yang diajukan. Jika isu atau masalah hukum 2012: 10) itu sudah dapat ditemukan hukumnya, berarti Berdasarkan ugeran yang ditetapkan oleh masalah hukum itu sudah terpecahkan atau sudah keraton tersebut dapat dipahami bahwa hak terjawab (Syamsudin, 2008: 40). ngindung dan/atau magersari atas tanah pada Analisis pada kajian ini lebih ditekankan hakikatnya adalah hak menumpang bangunan rumah di atas tanah milik orang lain. Ini dapat untuk menggali isi dari putusan hakim terkait dimaknai bahwa hak ngindung atas tanah tersebut dengan keadilan prosedural dan substantif yang bersifat sementara. Oleh karena itu wajar bahwa terdapat dalam putusan hakim. Secara konseptual, pemilik tanah mensyaratkan agar bangunan rumah untuk kebutuhan analisis didasarkan pada milik pengindung tidak berbentuk permanen. Ini parameter-parameter keadilan seperti pada Tabel 1. dimaksudkan jika sewaktu-waktu pengindung Hasil kajian terhadap putusan Pengadilan harus memindahkan bangunan rumah miliknya Negeri Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/ berhubung tanah tersebut akan digunakan PN.YK yang mengacu pada lima parameter sendiri oleh pemiliknya atau ahli warisnya, maka keadilan prosedural dapat dipaparkan bahwa Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (M. Syamsudin)

| 27

Tabel 1. Parameter Keadilan Substantif dan Prosedural pada Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata Keadilan Substantif

Keadilan Prosedural

• Asumsi dasar:

• Asumsi dasar:

• Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait

• Keadilan prosedural adalah keadilan yang

dengan isi putusan hakim dalam memeriksa,

terkait dengan perlindungan hak-hak hukum

mengadili, dan memutus suatu perkara yang

para pihak

harus

berkepentingan ) dalam setiap tahapan proses

dibuat

rasionalitas,

berdasarkan

kejujuran,

pertimbangan

objektivitas,

tidak

penggugat/tergugat/pihak yang

acara di pengadilan.

memihak (imparsiality), tanpa diskriminasi dan

• Hasil pengukuran:

berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).

• Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka

• Hasil pengukuran:

dianggap

• Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka

sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya

dianggap

memenuhi keadilan substantif,

terdapat

keadilan

prosedural,

negatif maka tidak ada keadilan prosedural.

sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya negatif tidak ada keadilan substantif. Penjabarannya: 1. Apakah hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan? 2. Apakah hakim menggunakan sumber hukum berupa doktrin sebagai dasar pertimbangan? 3. Apakah putusan hakim menggunakan sumber berupa nilai-nilai hukum yang hidup dalam

Penjabarannya: 1. Apakah putusan hakim sudah memuat halhal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG? 2. Apakah putusan hakim sudah mencermati

masyarakat, yaitu berupa hukum adat, hukum

alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal

lokal, dan/atau kebiasaan?

164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181

4. Apakah amar putusan hakim merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan fakta dan hukum? 5. Apakah konklusi dalam putusan hakim ini sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan? 6. Dalam menetapkan amar putusan, apakah

RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara? 3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi? 4. Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?

teridentifikasikan adanya pertimbangan faktor-

5. Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah

faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi,

majelis hakim PN (dalam pengambilan

edukatif, lingkungan, religius)?

keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?

Sumber: Diadopsi dari Term of Reference Penelitian Putusan Hakim Komisi Yudisial RI 2012, dengan penyederhanaan seperlunya berdasarkan teori-teori keadilan subtantif dan prosedural.

28 |


Tabel 2. Hasil Pengukuran Keadilan Prosedural pada Putusan PN Yogyakarta Tentang Sengketa Tanah Magersari Parameter

Temuan dalam Isi Putusan

1. Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal

1. Majelis hakim sudah memuat hal-hal yang

yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan

harus ada dalam suatu putusan pengadilan

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1)

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat

UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195

(1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184

RBG?

HIR/195 RBG;

2. Apakah putusan hakim sudah mencermati

2. Majelis hakim sudah mencermati alat-alat

alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal

bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164,

164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181

153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181

RBG, yang digunakan di dalam memutuskan

RBG, yang digunakan di dalam memutuskan

perkara?

perkara;

3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai

3. Majelis hakim sudah menerapkan hukum pembuktian;

dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/ atau yurisprudensi? 4. Apakah hakim sudah memuat secara

4. Majelis hakim sudah memuat secara

proporsional antara argumen penggugat dan

proporsional antara argumen penggugat dan

tergugat di dalam pertimbangannya?

tergugat di dalam pertimbangannya;

5. Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah

5. Hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis

majelis hakim PN (dalam pengambilan

hakim PN (dalam pengambilan keputusan)

keputusan) berbeda dengan hari/tanggal

berbeda dengan hari/tanggal putusan

putusan diucapkan?

diucapkan.

putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK sudah mencerminkan keadilan prosedural, karena semua parameter yang ditetapkan sudah dipenuhi oleh majelis hakim. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.

PDT.G/2009/PN.YK dapat terpenuhi. Berdasarkan enam parameter yang ditetapkan terdapat tiga parameter yang ditemukan dalam putusan dan tiga parameter lain tidak ditemukan dalam putusan. Tiga parameter yang tidak ditemukan dalam putusan yaitu:

Sementara itu untuk pengukuran enam parameter keadilan subtantif dalam putusan dapat 1. dipaparkan hasilnya sebagaimana pada Tabel 3. Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua parameter yang 2. dijadikan dasar untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/

Tidak adanya yurisprudensi yang dijadikan acuan majelis hakim dalam membuat pertimbangan hukum; Tidak adanya doktrin atau teori-teori hukum yang dijadikan referensi dalam menyusun pertimbangan hukum;


| 29

Tabel 3. Hasil Pengukuran Keadilan Substantif pada Putusan PN Yogyakarta Tentang Sengketa Tanah Magersari Parameter 1. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Temuan dalam Isi Putusan 1. Terbukti bahwa tanah sengketa seluas 124 m2 adalah milik Keraton Yogyakarta; 2. Terbukti bahwa penggugat adalah sebagai penyewa yang mempunyai hak pakai/magersari dengan bukti antara lain adanya surat perjanjian pinjam pakai antara KGPH HW a.n. Sultan HB IX dengan penggugat (CA) yang diperkuat dengan keterangan para saksi; 3. Terbukti bahwa tergugat mengakui sudah menguasai dan menempati tanah sengketa selama bertahun-tahun akan tetapi tidak mempuyai surat izin dari keraton dan tidak ada upaya untuk mendapatkan izin dari keraton; 4. Terbukti bahwa penggugat sudah berupaya menyelesaikan sengketa tanah tersebut dengan musyawarah dengan para tergugat dengan bukti-bukti dari pengakuan para saksi.

2. Dasar hukum yang digunakan.

2. Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (pmh) akan tetapi tidak disebut pasalnya.

3. Ada tidaknya yurisprudensi yang dijadikan acuan.

3. Tidak ada dasar yurisprudensi yang diacu oleh majelis hakim dalam membuat pertimbangan hukum.

4. Ada tidaknya doktrin atau teori-teori hukum yang dijadikan referensi. 5. Ada tidaknya hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

4. Tidak ada doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim. 5. Tidak ditemukan mejelis hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam membuat pertimbangan hukum.

6. Logis tidaknya dasar pertimbangan dengan putusan yang dijatuhkan.

6. Pertimbangan hukum sudah menunjukkan hal yang logis dikaitkan dengan putusan yakni majelis hakim berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatan oleh penggugat dan membuktikan ketidakbenaran eksepsi dari tergugat sehingga putusannya mengabulkan gugatan penggugat dan menghukum para tergugat.

30 |


3.

Hakim tidak menggali nilai-nilai hukum terkait dengan landasan teori atau keilmuannya. yang hidup di masyarakat. Dengan acuan teori atau doktrin hukum yang kuat maka pertimbangan hukum hakim memperoleh Terkait dengan kedudukan yurisprudensi dasar pembenar dari segi keilmuan hukum. dalam putusan hakim di Indonesia, khususnya yang memutuskan tentang sengketa magersari Landasan teori atau doktrin tentang tanah atau ngindung sudah ada Yurisprudensi magersari atau ngindung sebagaimana diuraikan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor pada bagian landasan teori dalam tulisan ini 778 K/Pdt/1989. Yurisprudensi ini selayaknya selayaknya dapat dijadikan dasar pertimbangan menjadi dasar dan referensi hakim dalam hakim PN Yogyakarta dalam membuat dasar memutuskan perkara magersari tersebut meskipun pertimbangan dalam putusan hakim. Tanpa permasalahannya berbeda. Hal ini penting untuk landasan teori atau doktrin dalam membuat memperkaya pengetahuan dan informasi majelis pertimbangan hukum, maka isi putusan hakim hakim dalam proses pengambilan putusan dalam menjadi kering dan jauh dari dasar pembenar rangka memperkuat argumentasi dan dasar dari segi keilmuan hukum. Jika demikian adanya pembenar hakim dalam menyusun pertimbangan maka putusan tersebut pertanggungjawaban hukumnya. Meskipun memang dalam sistem isinya jauh dari kebenaran hukum. Sebagaimana hukum Indonesia yang mengikuti sistem hukum kita ketahui bahwa doktrin atau teori-teori dalam sipil seperti di Belanda posisi yurisprudensi tidak keilmuan hukum merupakan sumber informasi mengikat hakim dalam memutuskan perkara, untuk menggali kebenaran-kebenaran hukum. tidak seperti pada sistem hukum di Inggris atau Penggalian nilai-nilai hukum yang hidup Amerika. di masyarakat menjadi kewajiban hakim dalam Menurut Mertokusumo (1986: 93) menyusun dasar pertimbangan. Pasal 5 ayat (1) dalam sistem Anglo Saxon putusan pengadilan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang (yurisprudensi) itu bersifat ‘binding precedent,’ Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa sebaliknya di dalam sistem Kontinental putusan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, pengadilan itu bersifat ‘persuasive precendent,’ mengikuti,dan memahami nilai-nilai hukum dan artinya tidak mempunyai kekuatan mengikat rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (jo. tetapi kekuatan yang meyakinkan. Akan tetapi Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970). sejak abad ke-19 kedua sistem tersebut saling Dengan konstruksi norma hukum bertemu dan pada saat sekarang ini batas yang sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat (1) tajam antara keduanya dapat dikatakan tidak tersebut, maka konsekuensinya hakim yang ada lagi. Di Indonesia sendiri tidak lagi dapat memutuskan perkara tidak menggali nilai-nilai dikatakan bahwa secara mutlak hakim tidak hukum yang hidup di masyarakat maka dapat terikat pada yurisprudensi, demikian sebaliknya dikenai sanksi. Namun demikian kelemahan di negara-negara Anglo Saxon tidak lagi dapat undang-undang tersebut tidak mengatur tentang dikatakan bahwa hakim terikat sepenuhnya pada sanksi bagi hakim yang tidak melakukan yurisprudensi. Doktrin atau teori-teori hukum penggalian nilai-nilai yang hidup tersebut, juga mempunyai arti penting bagi hakim dalam sehingga pasal tersebut tidak berlaku efektif. menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (M. Syamsudin)

| 31

Dengan tidak adanya atau tidak ditemukannya yurisprudensi, doktrin dan penggalian nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/ PN.YK dalam menyelesaikan sengketa tanah magersari, maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut kurang mencerminkan sebuah standar putusan yang baik dan komprehensif dari segi subtansinya. Ini berkonsekuensi pada pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim kurang mendapatkan landasan yang kuat dari segi dasar yurisprudensi yang menjadi kekuatan meyakinkan hakim, dasar teori atau doktrin hukum yang banyak memberikan informasi tentang kebenaran keilmuan hukum dan dasar sosiologis tentang nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat yang mendukung dasar pertimbangan hakim. V.

SIMPULAN

antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya; dan 5.

Hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan.

Akan tetapi jika dikaji dari aspek keadilan substansial putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut: 1.

Tidak ada dasar yurisprudensi yang diacu oleh hakim dalam membuat pertimbangan hukum;

2.

Tidak ada doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim;

3.

Tidak ditemukan mejelis hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dengan tidak adanya yurisprudensi, doktrin dan penggalian nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dalam menyelesaikan sengketa tanah magersari, maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut kurang mencerminkan Hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan sebuah standar putusan yang baik dan komprehensif pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam dari segi substansinya. Ini berkonsekuensi pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim kurang mendapatkan landasan Pasal 184 HIR/195 RBG; yang kuat dari segi dasar yurisprudensi yang Sudah mencermati alat-alat bukti yang menjadi kekuatan meyakinkan hakim, dasar teori sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 atau doktrin hukum yang banyak memberikan HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang informasi tentang kebenaran keilmuan hukum digunakan di dalam memutuskan perkara; dan dasar sosiologis tentang nilai-nilai hukum Hakim sudah menerapkan hukum yang hidup di masyarakat yang mendukung dasar pertimbangan hakim. pembuktian;

Berdasarkan permasalahan dan hasil analisis terhadap isi putusan, dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK sudah mencerminkan keadilan prosedural, karena sudah memuat: 1.

2.

3.

4. 32 |

Hakim sudah memuat secara proporsional Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 18 - 33

DAFTAR PUSTAKA Ali, Ahmad. 1996. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Chandra Pratama.

Luthan, Salman & Muhamad Syamsudin. 2013. “Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural”. Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013. Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Alkostar, Artidjo. 2009. “Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Mertokusumo, Sudikno. 1986. Mengenal Hukum. Hukum, Berkeadilan dan Konsisten Ctk pertama. Yogyakarta: Liberty. melalui Putusan-Putusan MA.” Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional ___________________. 1990. “Pendidikan PROSPEK POLITIK PENEGAKAN Hukum di Indonesia dalam Sorotan.” HUKUM DI INDONESIA: Pemberdayaan Kompas. 7 Nopember 1990. Peran Institusi Penegakan Hukum dan Ridwan. 2008. “Mewujudkan Karakter HAM dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Bermartabat, Berwibawa, dan Berkeadilan Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian oleh Center for Local Law Development dan Penemuan Keadilan Substantif.” Studies UII di Auditorium UII Lt. 3, Jl Cik Jurnal Hukum Pro Justicia Vol. 26 No.2. Dik Tiro No. 1 Yogyakarta, Sabtu, 7 Maret 2009. Shidarta. 2004. Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan. Bandung: Bzn, Ter Haar. 1959. Asas-asas dan Susunan CV. Utama. Hukum Adat. Terjemahan K.Ng.Soebekti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita. Syamsudin, Muhamad. 2008. Mahir Menulis Legal Memorandum. Ctk ke-2. Jakarta: Darmodiharjo, Darji & Shidarta. 2004. PokokPrenada Media Group. Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: PT __________________. 2012. “NGINDUNG Gramedia Pustaka Utama. & MAGERSARI: A Harmonization Keputusan Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Harto Kriyo Nomor 29/W&Kl/1981. Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2012. “Term of Reference Penelitian Putusan Hakim 2012.”

of Local Law Dealing with State Law and Shifting Meaning in Jogjakarta.” th Proceding on THE 4 INTERNATIONAL GRADUATE STUDENT CONFERENCE ON INDONESIA INDIGENOUS COMMUNITIES AND “THE PROJECT OF MODERNITY” OCTOBER 30-31, 2012. Organized by: Graduate School, Gadjah Mada University.

Kumoro, Endro. 1996. “Aspek-Aspek Hukum Hak Ngindung atas Tanah di Kotamadya Yogyakarta.” Tesis Program Pascasarjana Umar, Sholehudin. 2011. Hukum & Keadilan Masyarakat. Malang: Setara Press. Universitas Airlangga Surabaya. Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (M. Syamsudin)

| 33

DAYA IKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG “TESTIMONIUM DE AUDITU” DALAM PERADILAN PIDANA Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

BINDING FORCE OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION ON “TESTIMONIUM DE AUDITU” IN CRIMINAL JUDICIARY An Analysis of Constitutional Court’s Decision Number 65/PUU-VIII/2010 Steven Suprantio Magister Hukum Bisnis Universitas Katolik Parahyangan Jl. Merdeka No. 30 Bandung 40117 Email: [email protected] Diterima tgl 6 November 2013/Disetujui tgl 24 Maret 2014 ABSTRAK

ABSTRACT

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/

The Constitutional Court’s Decision Number 65/

PUU-VIII/2010 memberikan interpretasi baru

PUU-VIII/2010 has provided a new interpretation

mengenai saksi dalam KUHAP, yang mengakui

concerning witness matter in the Criminal Procedure

saksi testimonium de auditu. Sejak saat ini putusan

Code, which is an admission to have testimonium

Mahkamah Konstitusi menjadi hukum yang

de auditu. Yet, the judiciary does not seem to take

mengikat semua orang. Walaupun demikian, tidak

heed of that decision of the Constitutional Court

semua putusan Mahkamah Konstitusi diikuti oleh

when prosecuting certain cases, for example, the

badan-badan peradilan tatkala mengadili kasus-

interlocutory injunction of the Decision Number

kasus konkret, contohnya putusan sela dalam

884/Pid.B/2010/PN.Bdg which is not considered

Perkara Nomor 884/Pid.B/2010/PN.Bdg yang tidak

and decided based on it. Where in fact, the

mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan

Constitutional Court’s Decision Number 65/PUU-

putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal, Putusan

VIII/2010 should be legally binding to everyone.

Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Keywords: human right, binding force, testimonium

seharusnya mengikat semua orang secara hukum.

de auditu.

Kata kunci: hak asasi, daya ikat, testimonium de auditu.

34 |


I.

PENDAHULUAN

konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2006: 152-153) dan Mahkamah Konstitusi yang didirikan perkara “impeachment” terhadap Presiden dan/ pada tahun 2003, merupakan salah satu atau Wakil Presiden (Asshiddiqie, 2012: 15). pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pembentukannya adalah amanat dari Pasal 24 Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan telah menghasilkan cukup banyak putusan yang dari pembentukan itu adalah sebagai check and berguna dan penting untuk tegaknya konstitusi. balance dengan Mahkamah Agung dan badan Salah satu putusan yang monumental yang peradilan di bawahnya serta dengan kekuasaan pernah diputus adalah putusan Nomor 65/PUUlegislatif DPR dan eksekutif lembaga penyidik VIII/2010 mengenai pengujian Pasal 1 angka dan lembaga penuntut (Majelis Permusyawaratan 26 dan angka 27 jo. Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat Rakyat Republik Indonesia, 2007: 113). (3) dan ayat (4) jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945 (Eddyono, 2010: 7). Kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terdapat empat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam pasal tersebut, yaitu:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita mencermati dengan baik bunyi dari amar putusan tersebut, maka majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan jelas memperluas makna saksi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Perluasan makna itu disebabkan telah “diakuinya” saksi testimonium de auditu sebagai saksi.

Untuk membuat putusan seperti itu, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan soal “... konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan apakah b. Memutus sengketa kewenangan lembaga tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat negara yang kewenangannya diberikan oleh perbuatan atau tindak pidana tertentu, pembuktian Undang-Undang Dasar Negara Republik bahwa suatu tindak pidana adalah benar-benar terjadi atau tidak terjadi.” Sehubungan dengan Indonesia Tahun 1945; itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa c. Memutus pembubaran partai politik; dan dalam konteks membuktikan tindak pidana d. Memutus perselisihan tentang hasil adalah benar-benar terjadi atau tidak terjadi, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia pemilihan umum. tidak mendengar sendiri, ia tidak meIihat sendiri, Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan Konstitusi memiliki kewenangan the sole atau tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka interpreter, pengawal konstitusi, penafsir atau terdakwa. a.

Menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang “Testimonium de Auditu” (Steven Suprantio)

| 35

Pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak meliputi saksi alibi dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan. Mahkamah Konstitusi berpendapat “arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.” Terhadap ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 2. Hukum Acara Pidana, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan “harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Penghilangan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi diri tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.” Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya, memutuskan: 1.

36 |

1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;” Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 65/PUU-VIII/2010, menurut Pasal 10 Undang-


Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengikat dan bersifat final. Dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, merupakan putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

melakukan tindak pidana penadahan (heling) yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada saat diperiksa sebagai tersangka di hadapan penyidik, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHAP jo. Pasal 116 ayat (3) jo. Pasal 116 ayat (4) KUHAP. Atas permohonan tersebut penyidik kemudian memberikan kesempatan kepada tim penasihat Dalam praktiknya putusan Mahkamah hukum dan tersangka untuk menghadirkan Konstitusi menimbulkan permasalahan, saksi yang dapat memberikan keterangan yang dikarenakan dalam peraturan perundang- menguntungkan. undangan tidak terdapat ketentuan yang mengatur Saksi-saksi yang berupaya dihadirkan oleh daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi bagi tim penasihat hukum adalah saksi-saksi yang setiap orang, dan tidak terdapat ketentuan yang tidak melihat sendiri, tidak merasakan sendiri mewajibkan Mahkamah Agung dan badan dan tidak mendengarkan sendiri (testimonium de peradilan di bawahnya untuk mematuhi putusan auditu). Saksi-saksi tersebut memiliki relevansi Mahkamah Konstitusi. Permasalahan ini tampak karena dapat menerangkan HS alias D sedang pada putusan sela Nomor 884/Pid.B/2012/ berada di luar kota pada saat HM alias S menaruh PN.Bdg. motor di depan Rumah Singgah Yayasan Bina Kasus ini pada mulanya, HM alias S Sejahtera Indonesia (Yayasan Bahtera) yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bertempat di Jalan Citepus I RT 02/05 Kelurahan dengan menggunakan kekerasan. Sepeda motor Pajajaran, Kecamatan Cicendo dan memberikan tersebut kemudian ditaruh di lapangan (tempat keterangan lapangan di depan rumah singgah parkir umum) di depan Rumah Singgah Yayasan dapat digunakan oleh siapa saja untuk parkir Bina Sejahtera Indonesia (Yayasan Bahtera) yang kendaraan bermotor. bertempat di Jalan Citepus I RT 02/05 Kelurahan Pada saat dihadirkan di hadapan penyidik, Pajajaran, Kecamatan Cicendo. Kunci kontak saksi-saksi yang dihadirkan tidak diperiksa dan motor hasil curian tersebut diserahkan kepada tidak dibuat berita acara pemeriksaan (BAP). warga setempat. Tersangka dan tim penasihat hukum mengajukan Beberapa waktu setelahnya kunci kontak keberatan (eksepsi) di persidangan, dikarenakan tersebut diserahkan oleh warga setempat kepada hak tersangka Pasal 65 KUHAP jo. Pasal 116 HS alias D, yang tidak mengetahui kejahatan yang ayat (3) jo. Pasal 116 ayat (4) KUHAP tidak dilakukan oleh HM alias S. Atas perbuatannya dipenuhi maka penyidikan tersebut menurut tersebut HS alias D diduga oleh penyidik telah undang-undang adalah tidak sah, karena itu berita


| 37

acara penyidikan yang dibuat penyidik mengenai para terdakwa adalah tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar oleh jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaannya, dengan akibat tuntutan jaksa penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagai pertimbangan hukum tim penasihat hukum mengajukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

yang dapat dilakukan terhadap putusan Nomor 884/Pid.B/2012/PN.Bdg, yang dijadikan sebagai contoh kasus dalam kajian ini. III. STUDI PUSTAKA A. Sejarah Singkat Mahkamah Konstitusi dan Constitutional Review

Sejarah judicial review dimulai di dalam praktik peradilan Amerika Serikat pada tahun 1803 dalam kasus Marbury melawan Madison (Asshiddiqie, 2012: 2). Chief Justice John Marshal bersama empat orang hakim agung lainnya menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (Gaffar, 2009: 3). 1. Menolak eksepsi dari penasihat hukum William Marbury, pada saat-saat akhir sebelum pemerintahan Thomas Jefferson diangkat sebagai terdakwa; hakim tetapi ketika pemerintahan telah beralih 2. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini kepada Thomas Jefferson, surat keputusannya berdasarkan surat dakwaan penuntut tidak sempat diserahkan oleh pemerintah yang umum No. Reg Perkara PDM-797/ lama kepada pemerintah yang baru. BDUNG07/2012 tanggal 30 Juli 2013; Marbury menggugat berdasar undang3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada undang tentang kekuasaan kehakiman (judiciary akhir putusan. act) tahun 1789, Supreme Court sesungguhnya berhak mengeluarkan writ of mandamus yang Majelis hakim dalam putusan sela sama memberi wewenang untuk memerintahkan agar sekali tidak mempertimbangkan Putusan surat keputusan pengangkatan tersebut diserahkan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 (Siahaan, 2010: 28). Marshall melihatnya sebagai yang sudah berkekuatan hukum mengikat. kasus yang mengandung kesempatan unik untuk merebut kewenangan judicial review ketika II. RUMUSAN MASALAH publik melihat ke arah lain, dengan cara yang Berdasarkan latar belakang yang menentang bahaya Marshall bergerak ke arah telah diuraikan, penulis mengidentifikasi lain dengan membatalkan judiciary act tersebut permasalahan, yaitu bagaimana daya ikat dan (Siahaan, 2010: 29).

Terhadap eksepsi tersebut majelis hakim dalam perkara a quo mempertimbangkan, eksepsi penasihat hukum telah memasuki pokok perkara dan dakwaan jaksa penuntut umum sudah memenuhi Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Majelis hakim dalam perkara a quo putusan sela menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Undang-Undang Dasar Amerika Serikat 65/PUU-VIII/2010 dalam peradilan pidana? sendiri tidak mencantumkan judicial review Atas jawaban terhadap pertanyaan ini, penulis (Gaffar, 2009: 3). Adapun keputusan tersebut mengajukan rekomendasi terkait upaya hukum merupakan keputusan yang penting dicatat 38 |


dalam sejarah peradilan di Amerika dan di dunia. melakukannya (Isra et.al., 2010: 54). Semenjak putusan tersebut banyak undangKewenangan judicial review juga tidak undang federal maupun undang-undang negara terlepas dari teori jenjang norma hukum dari bagian yang dinyatakan bertentangan dengan Hans Nawiasky yang menyatakan bahwa konstitusi oleh Supreme Court (Gaffar, 2009: 3). ‘staatsfundamentalnorm’ (norma dasar negara) Chief Justice John Marshall dalam sebagai norma tertinggi yang harus menjadi pertimbangannya untuk memeriksa perkara acuan bagi norma-norma hukum yang berada Marbury melawan Madison, “... melalui di bawahnya. Permasalahan yang timbul kewenangan yang ditafsirkannya dari konstitusi”. adalah apabila norma atau undang-undang Pertimbangan inilah kemudian yang berkembang di bawah norma dasar bertentangan dengan menjadi pengertian Mahkamah Agung pada staatsfundamentalnorm tersebut, sehingga harus pokoknya merupakan lembaga pengawal dibentuk sebuah mekanisme tersendiri agar konstitusi (the Guardian of the Constitution of penyimpangan yang terjadi dapat diluruskan the United States of America) yang bertanggung (Siahaan, 2010: 14). jawab menjamin agar norma dasar yang Fungsi dari judicial review adalah terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati untuk mengoreksi produk hukum di bawah dan dilaksanakan (Asshiddiqie, 2012: 4). staatsfundamentalnorm, produk perundangMenurut John Marshall dengan sendirinya, undangan di bawah undang-undang dasar dan segala undang-undang buatan kongres, apabila untuk mempertahankan objektivitas (Siahaan, bertentangan dengan konstitusi sebagai the 2010: 14). supreme law of the land harus dinyatakan null and Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga void. Kewenangan inilah yang kemudian dikenal pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen. sebagai doktrin judicial review sebagai sesuatu Menurutnya bahwa pelaksanaan aturan yang sama sekali baru dalam perkembangan konstitusional tentang legislasi dapat secara sejarah hukum di Amerika Serikat sendiri dan efektif dijamin hanya jika suatu organ selain juga di dunia (Asshiddiqie, 2012: 4). badan legislatif diberikan tugas untuk menguji Menurut Mahfud MD terdapat tiga alasan apakah suatu produk hukum itu konstitusional John Marshall mengambil tindakan tersebut, atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika yaitu: pertama, hakim bersumpah untuk menurut organ ini produk badan legislatif menjunjung tinggi konstitusi sehingga kalau ada tersebut tidak konstitusional. Menurut Hans undang-undang yang bertentangan dengannya Kelsen perlu dibentuk organ pengadilan khusus maka hakim harus berani membatalkannya; berupa constitutional court, atau pengawasan kedua, konstitusi adalah the supreme law of the konstitusionalitas undang-undang yang dapat juga land sehingga harus ada lembaga pengujian diberikan kepada pengadilan biasa. Pemikiran terhadap peraturan yang di bawahnya agar Kelsen mendorong Verfassungsgerichtshoft di konstitusi itu tidak diselewengkan; ketiga, Austria yang berdiri sendiri di luar Mahkamah hakim tidak boleh menolak perkara sehingga Agung. Verfassungsgerichtshoft di Austria kalau ada yang meminta uji materi hakim harus merupakan Mahkamah Konstitusi pertama di


| 39

dunia (Gaffar, 2009: 3-4).

Undang-Undang Dasar (Faqih, 2010: 114). Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat Kelahiran Mahkamah Konstitusi di putusannya yang unik, karena putusan bersifat Indonesia merupakan buah pemikiran dari final dan mengikat; dan putusan bersifat erga Mohammad Yamin dalam salah satu rapat omnes. BPUPKI, bahwa diperlukan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di Putusan bersifat final dan mengikat menurut bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang constitutioneele geschilatau constitutional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas disputes. Mohammad Yamin menggagas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa putusan membanding undang-undang (Gaffar, 2009: 4). Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh Gagasan Yamin muncul kembali pada proses kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak amandemen Undang-Undang Dasar 1945. ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR) di bulan Maret hingga April tahun 2000 (Gaffar, 2009: 5). Terjadi perdebatan panjang, pembahasan mendalam, serta dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undangundang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Hasil Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UndangUndang Dasar 1945 (Gaffar, 2009: 6) B.

Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final, Mengikat, dan Erga Omnes

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Pasal 24 C ayat (1) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 40 |

final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat berpengaruh sangat luas, oleh karena itu setiap putusannya haruslah didasari nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger nilainilai keadilan (Faqih, 2010: 114). Mahkamah Konstitusi mengemban tugas mulia untuk menjaga agar semua produk hukum di negara ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, apalagi melanggar konstitusi (Mahfud MD, 2009: 7). Putusan bersifat erga omnes berarti putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan mengikat yang berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (Fadel, 2012: 19). Menurut Bagir Manan, erga omnes adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundangundangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau


peraturan perundang-undangan lain yang lebih dinilai sebagai alat bukti (Harahap, 2008: 287). tinggi, maka menjadi batal dan tidak sah untuk Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ismujoko, setiap orang (Aziz, 2010: 132-133). bahwa keterangan saksi menyebutkan keterangan saksi yang tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka Bagir Manan menjelaskan putusan erga 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang omnes, dapat dianggap memasuki fungsi KUHAP tersebut, tidak mempunyai kekuatan perundang-undangan (legislative function), sebagai alat bukti. Keterangan saksi seperti itu hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum disebut “testimonium de auditu” (Ismujoko, untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum 1997: 1). bagi peristiwa yang akan datang (abstract) dan ini mengandung unsur pembentukan Pembatasan mengenai keterangan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa saksi berubah sama sekali ketika Mahkamah yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang- Konstitusi melalui putusan Nomor 65/PUUundangan bukan fungsi peradilan (Aziz, 2010: VIII/2010 memperluas makna saksi dalam 133). Putusan bersifat erga omnes adalah sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang konsekuensi pengujian undang-undang di KUHAP dengan diakuinya saksi testimonium Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pada de auditu dalam peradilan pidana. Mahkamah ranah publik (Fadel, 2012: 19). Konstitusi berpendapat arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, c. Saksi Testimonium de Auditu dalam atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan Peradilan Pidana perkara pidana yang sedang diproses dan adalah Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor kewajiban penyidik, jaksa penuntut umum, dan 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menentukan hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam yang menguntungkan bagi tersangka. perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi Melaksanakan kewajiban yang demikian mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri adalah bagian sekaligus penerapan prinsip due dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. process of law dalam proses peradilan pidana, Pembentuk undang-undang menentukan secara dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang limitative hanya saksi yang melihat, mendengar, adil dalam sebuah negara hukum. Hukum acara dan mengalami yang merupakan alat bukti dalam pidana menurut Mahkamah Konstitusi adalah alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan perkara pidana. secara adil demi penghormatan terhadap hak Keterangan saksi di luar apa yang asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang perlindungan terhadap tindakan sewenangterjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, membela diri sepenuhnya, penerapan asas atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa praduga tidak bersalah, serta penerapan asas pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan persamaan di hadapan hukum. Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang “Testimonium de Auditu” (Steven Suprantio)

| 41

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang mengakui saksi testimonium de auditu dalam peradilan pidana merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara pidana, yang dijamin pemenuhannya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan yang diakui serta dijunjung tinggi oleh UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

1945 secara teknis disebut constitutional review (Mahfud MD, 2007: 11). Istilah yang akan digunakan pada tulisan ini adalah constitutional review agar dapat dibedakan dengan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Judicial review sendiri berarti pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial (Mahfud MD, 2007: 11).

Mengingat pentingnya putusan ini seyogianya penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim wajib melaksanakan kewajibannya melaksanakan due process of law dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena pada akhirnya penyelenggaraan peradilan adalah untuk menemukan keadilan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap (constitutional review). Mahkamah Agung memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili ketentuan perundang-undangan terhadap undang-undang, apabila benar terdapat suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap (judicial review) (Nugroho, 2009: 8).

IV. ANALISIS A. Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi (constitutional court) (Bintari, 2013: 84) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undangundang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, umumnya kewenangan tersebut disebut oleh sebagian sarjana hukum sebagai judicial review. Indonesia memiliki dua lembaga yang berwenang melakukan judicial review yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

42 |

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa, dan mengadili suatu ketentuan undang-undang terhadap UndangUndang Dasar 1945, apabila benar terdapat suatu ketentuan yang bertentangan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan

Constitutional review itu sendiri baru saja kita adopsikan ke dalam sistem konstitusi negara kita dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus 2003. Pengujian konstitusional itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sungguhsungguh dijalankan atau ditegakkan dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari. Pengujian terhadap lembaga lain oleh lembaga yang berbeda apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh melaksanakan Undang-Undang Dasar atau tidak merupakan mekanisme yang sama sekali baru (Asshiddiqie, 2012: 12).


Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur dua macam constitutional review, yakni: i.

pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UndangUndang Dasar 1945; dan/atau (pengujian formil).

ii.

materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (pengujian materil).

Dua jenis pengujian itu bertujuan untuk menguji apakah suatu undang-undang (formal dan/atau materil) bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945. Kewenangan constitutional review menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi (Gaffar, 2009: 14).

menentukan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan binding. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undangundang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Ketentuan tersebut menunjukan tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan peninjauan kembali (Gaffar, 2009: 17). Putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum mengikat setiap orang, argumentasinya dapat dilakukan dengan merujuk pada jenis dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi melakukan constitutional review, yang diuji adalah suatu perundang-undangan yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Meskipun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi (Gaffar, 2009: 17). Konstitusi sebagai bentuk perjanjian di antara negara dengan warga negara, bertujuan untuk mengatur, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar (basic right) warga negara, demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi lahir sebagai salah satu pilar demokrasi yang mengambil peran strategis dalam mewujudkan Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor perlindungan hak-hak konstitusional warga 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi negara (Subiyanto, tanpa tahun: 8).

Pembagian constitutional review menjadi dua macam pengujian dikarenakan di dalam pembagian pengujian produk hukum secara umum (toetsingrecht), yaitu (a) formele toetsingrecht dan (b) materiele toetsingrecht. Sehingga dalam judicial review terdapat pula jenis formil judicial review dan materil judicial review (Isra et.al., 2010: 12). Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, berpendapat hal ini paralel dengan pembedaan antara hukum materil dan hukum formil. Hukum materil atau substantive law mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau procedural law mengatur prosedur penegakan norma hukum materil itu (Isra et.al., 2010: 12).


| 43

Keputusan Mahkamah Konstitusi menurut Abdul Rasyid Thalib bersifat erga omnes yakni adalah putusan yang akibat hukumnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes mengikat secara obligatoir bagi seluruh organ negara, baik tingkat pusat dan daerah serta semua otoritas lainnya (Saleh, tanpa tahun: 6). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bambang Sutisyo, menurutnya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat publik sehingga putusannya tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat bukan hanya terhadap para pihak (interparties), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (erga omnes) (Saleh, tanpa tahun: 3). Kedudukan pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) bukan sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk undang-undang hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan undang-undang yang dimohonkan (Gaffar, 2009: 18). Keterangan pembentuk undang-undang diperlukan agar ketentuan yang diuji tidak hanya ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau Mahkamah Konstitusi saja, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Pihak yang terikat dan harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk undang-undang, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi (Gaffar, 2009: 18). Constitutional review merupakan salah satu bentuk penegakan hukum ketatanegaraan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam

44 |

perkara pengujian undang-undang adalah melalui putusan-putusan yang tidak hanya terpaku pada suatu undang-undang melainkan pada suatu kondisi tertentu guna mencapai keadilan karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada pemohon dan/atau termohon saja melainkan berdampak pada masyarakat luas mengingat sifat putusan erga omnes yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (Bintari, 2013: 84). Satu catatan penting mengenai constitutional review adalah Mahkamah Konstitusi boleh menafsirkan isi UndangUndang Dasar 1945 sesuai dengan original intent yang dibuat melalui perdebatan oleh lembaga yang berwenang menetapkannya. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar dan tidak boleh memasuki ranah legislatif (ikut mengatur) dengan cara apa pun. Pada umumnya pembatasan tugas yang demikian dikaitkan dengan pengertian bahwa DPR dan pemerintah adalah positive legislator (Mahfud MD, 2008: 11). Catatan itu menjadi penting karena secara historis dan filosofis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membolehkan Mahkamah Konstitusi mengintervensi ranah legislatif dengan ikut menjadi positive legislator (memberlakukan norma). Mahkamah Konstitusi hanya diperkenankan menjadi negative legislator (membatalkan norma) atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan original intent Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolok ukurnya (Mahfud MD, 2008: 12). Negative legislator berarti kewenangan mengesampingkan dan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (Mualimin Abdi, 2010: 6). Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 34 - 52

Pendapat sarjana-sarjana hukum tersebut di Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke atas menunjukkan putusan Mahkamah Konstitusi empat diberikan kekuasaan untuk menetapkan dapat dibedakan menjadi dua, yakni: peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang dalam hal ihwal kegentingan yang 1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memaksa. Kegentingan yang memaksa menurut membatalkan norma; atau Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh 2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Ibnu Sina Chandranegara, harus memenuhi memberikan penafsiran pada undang- tiga unsur yaitu, (i) adanya unsur ancaman undang sesuai dengan original intent yang membahayakan (dangerous threat), (ii) adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945. (reasonable necessity), dan (iii) adanya unsur Ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undangketerbatasan waktu (limited time) yang tersedia Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan (Chandranegara, 2012: 5). atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Kriteria atau ukuran yang wajib digunakan tentang Mahkamah Konstitusi berlaku pada dua jenis putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu “Jika DPR atau Pemerintah untuk menindaklanjuti diperlukan perubahan terhadap undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi adalah berasaskan yang telah diuji, DPR atau Presiden segera pada asas-asas yang terdapat dalam Pasal 5 dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan khususnya adalah asas dengan peraturan perundang-undangan.” keadilan dan asas kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Selanjutnya untuk memahami maksud tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pembentuk undang-undang, perlu dilakukan tidak memberikan penjelasan mengapa DPR penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan atau Pemerintah diberikan perintah untuk Pasal 10 ayat (1) huruf d dan (2) Undang-Undang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan tidak diberikan kriteria atau ukuran yang dapat Peraturan Perundang-Undangan. Kedua Pasal digunakan bagi DPR atau Pemerintah untuk tersebut memberikan perintah kepada DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, atau Presiden untuk menindaklanjuti putusan juga tidak diberikan penjelasan seperti apa yang Mahkamah Konstitusi, pada bagian Penjelasan dimaksud dengan tindak lanjut atas putusan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Perundang-Undangan dijelaskan sebagai tindak DPR atau Pemerintah diberikan perintah lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi oleh undang-undang dikarenakan, menurut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang kekosongan hukum. Dasar 1945 amandemen ke empat, DPR diberikan Tindak lanjut atas putusan Mahkamah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Presiden menurut ketentuan Pasal 22 ayat (1) Konstitusi hanya diperlukan sepanjang terjadi


| 45

peristiwa hukum recht vacuum, sedangkan untuk putusan Mahkamah Konstitusi yang bentuknya memberikan penafsiran pada undang-undang sesuai dengan original intent Undang-Undang Dasar 1945, DPR atau Presiden diberikan kebebasan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Secara Yuridis, apabila DPR atau Presiden tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi berarti secara serta merta putusan itu menjadi hukum yang erga omnes.

bersifat yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Constitutional review adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, berupa tegaknya konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/ PUU-VIII/2010 yang telah final dan binding semenjak diputuskan bersifat final dan binding dan erga omnes, semenjak final dan binding putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 telah menjadi sumber hukum acara pidana mengenai saksi testimmonium de auditu.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memberikan Terhadap Putusan Sela Pada Perkara tafsiran Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal Nomor 884/Pid.B/2012/PN.Bdg 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai of the constitution yang memiliki kewenangan dengan original intent Undang-Undang Dasar the sole interpreter, pengawal konstitusi, penafsir 1945, yakni: konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung Pengertian saksi bertentangan dengan hak asasi manusia, pada bagian 1 dan 2 telah i. Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang diuraikan putusannya bersifat final dan binding. tidak dimaknai termasuk pula “orang Final berarti putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat memberikan keterangan dalam langsung memperoleh kekuatan hukum tetap rangka penyidikan, penuntutan, dan sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang peradilan suatu tindak pidana yang tidak dapat ditempuh. Binding berarti sifat final dalam selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam undangia alami sendiri.” undang ini mencakup pula kekuatan hukum

B.

mengikat. Keistimewaan putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat setiap orang (erga omnes) tidak terbatas pada pemohon atau Pemerintah atau Pembentuk Undang-Undang. Keistimewaan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi yuridis dari pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang mana suatu undang-undang

46 |

ii.

Pengertian saksi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Putusan tersebut, adalah termasuk jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan


penafsiran pada undang-undang sesuai dengan original intent Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat, pengertian saksi yang selaras dengan original intent Undang-Undang Dasar 1945 adalah saksi dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Mahkamah Konstitusi berpendapat arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Presiden, dan Mahkamah Agung. Pembentuk Undang-Undang dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memuat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam berita negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sendiri telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Konsekuensinya Penyidik, Jaksa, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya wajib mengetahui dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010. Majelis hakim dalam perkara a quo wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku, yakni memeriksa, mengadili dan mempertimbangkan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo. Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 184 ayat Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pengujian undang-undang terhadap Undang- tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UndangTahun 1945, menurut ketentuan Pasal 59 ayat Undang Dasar 1945 yang telah ditafsirkan dalam (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUtentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor VIII/2010. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Konsekuensi yuridis, apabila terdapat hak disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan tersangka yang tidak dipenuhi maka “penyidikan” Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung. Dapat tersebut menurut undang-undang adalah tidak sah, dipahami maksud dari Pembentuk Undangsehingga karena itu Berita Acara Penyidikan yang Undang bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi dibuat penyidik mengenai para terdakwa adalah akan berdampak pada perubahan undang-undang, tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar oleh jaksa oleh karena itu putusan pengujian undangpenuntut umum untuk menyusun dakwaannya, undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara dengan akibat tuntutan jaksa penuntut umum Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan harus dinyatakan tidak dapat diterima.” kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/ PUU-VIII/2010 telah menjadi sumber hukum, yang bersifat erga omnes, karena DPR atau Pemerintah tidak menggunakan kewenangan yang diberikan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.


| 47

Faktanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak dipenuhi oleh penyidik dan majelis hakim dalam putusan sela Nomor 884/Pid.B/2012/PN.Bdg tidak mempertimbangkannya, pada bagian selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap fakta dan upaya hukumnya. C.

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap Putusan Sela pada Perkara Nomor 884/Pid.B/2012/PN.Bdg

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/ PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan dan jaminan bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk

hukum acara pidana. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “peradilan negara wajib menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.” Kewajiban bagi majelis hakim dalam perkara a quo untuk mempertimbangkan dan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010. Tidak dipenuhinya hak tersangka atau terdakwa untuk menghadirkan saksi testimonium de auditu tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan cita-cita luhur kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hukum harus mampu menjaga agar menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan menguntungkan wajib dipatuhi dan yang lemah tidak dibiarkan menghadapi ditaati oleh setiap orang, khususnya penyidik, sendiri pihak yang kuat yang sudah pasti akan dimenangkan oleh yang kuat (Mahfud MD, jaksa penuntut umum dan hakim. 2007: 3). Pelanggaran terhadap hak tersangka Penyidik dalam kasus dengan HS alias dan/atau terdakwa tidak sejalan dengan prinsip D pada faktanya tidak melaksanakan putusan negara hukum, yang mengandung tiga prinsip Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pokok, yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang oleh karena itu HS alias D dapat mengajukan merdeka, penghormatan terhadap hak asasi tuntutan ganti kerugian, berdasarkan ketentuan manusia serta kekuasaan dijalankan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 atas prinsip due process of law (Zoelva, 2006: Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 1) dan bertentangan dengan hak asasi manusia, jo. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 khususnya Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1981 yang berbunyi “Tersangka, terdakwa Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang berdasarkan undang-undang atau karena dan perlakuan yang sama di depan hukum.” kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang Pelanggaran atas hak tersangka dan/atau diterapkan.” terdakwa juga tidak sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Majelis hakim dalam putusan sela Nomor Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 884/Pid.B/2012/PN.Bdg pada pertimbangannya Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang sama sekali tidak mempertimbangkan dan diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi menuntut dan memperoleh perlakuan serta Nomor 65/PUU-VIII/2010 sebagai sumber perlindungan yang sama sesuai dengan martabat 48 |


kemanusiaannya di depan hukum.” Konsekuensi yuridis tidak mempertimbangkan dan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 sebagai sumber hukum acara pidana dalam putusan sela Nomor 884/Pid.B/2012/ PN.Bdg berarti terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara. Terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan, namun perlu menjadi catatan ihwal ketidaksempurnaan dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

tinggi berwenang untuk “membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk itu.” Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena alasan pengajuan keberatan hanya pengadilan tidak berwenang mengadili, atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan.

Ketentuan Pasal 156 ayat (4) hanya terbatas pada keberatan pengadilan tidak berwenang mengadili, sedangkan untuk keberatan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan tidak ditentukan. Keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum HS alias D termasuk dalam jenis eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima diajukan apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi Ketidaksempurnaan tersebut tampak pada syarat yang ditentukan atau diminta ketentuan ketentuan Pasal 156 yang mengatur alasan-alasan undang-undang (Harahap, 2008: 125). yang dapat digunakan untuk pengajuan keberatan tersangka, yaitu: Salah satu contoh dari eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1565 K/Pid/1991 (Harahap, 2009: 339) dan putusan sela Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 5 April 1990 No. 63 PTS.Pid.B/1990/ PN.Im. Keduanya masih terbatas pada tidak dipenuhinya hak-hak tersangka dan/atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum

1.

Pengadilan tidak berwenang mengadili;

2.

Dakwaan tidak dapat diterima; Dakwaan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 143 ayat (2) huruf a (Harahap, 2009: sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat 391-392); (1) KUHAP, selain daripada hal tersebut belum Dakwaan harus dibatalkan. pernah terdapat yurisprudensinya. Dakwaan harus dibatalkan apabila tidak Persoalan belum terdapat ketentuan memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 hukum yang mengatur dan belum terdapat Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yurisprudensi, memberikan wewenang bagi Pasal 143 ayat (2) huruf b (Harahap, 2009: hakim untuk melakukan rechtsvinding, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) 391-392). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pasal 156 ayat (4) menentukan pengadilan Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan

3.


| 49

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” dan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Hakim sebagai penegak hukum seyogianya memperhatikan adagium: “summum ius summa iniura” yang berarti undang-undang yang diterapkan secara rigid akan menyebabkan timbulnya ketidakadilan (Sudirman, 2007: 54).

Persoalan ini menunjukkan di masa mendatang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap KUHAP. Penyempurnaan yang menarik adalah dalam RUU KUHAP yang disusun oleh ahli hukum Andi Hamzah telah dikembangkan lembaga Hakim Komisaris sebagai pengganti lembaga praperadilan. Tujuannya adalah sebagai lembaga penyaring, di samping hakim sidang (trial judge) maka dapat dihindari penuntutan yang sewenang-wenang karena alasan pribadi atau balas dendam (Hamzah, 2008: 21). Satu Bismar Siregar menjelaskan adagium wewenang Hakim Komisaris yang sangat tersebut berarti “kedudukan hakim dalam progresif diatur di dalam Pasal 111 ayat (1) lembaga peradilan di Indonesia ditempatkan rancangan berupa menetapkan atau memutuskan: sebagai penggali, penemu, dan pencipta hukum “j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun dan keadilan, bukan sekedar penerap hukum yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan” dan pemutus perkara saja, seperti yang dianut (Hamzah, 2008: 23). oleh kaum positivism yuridis. Ia dalam tugasnya wajib merumuskan galian dan temuan nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat menjadi V. SIMPULAN hukum positif. Putusan seperti itu diharapkan Putusan Mahkamah Konstitusi, bersifat dapat mendekati yang disebut sesuai perasaan final dan binding dan mengikat setiap orang hukum dan nilai keadilan” (Sudirman, 2007: (erga omnes) karena constitutional review 167). merupakan pengujian yang bersifat abstrak dan Argumentasi-argumentasi di atas menunjukkan hakim wajib melakukan rechtsvinding karena terdapat keadaan hukum recht vacuum. Argumentasi ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Demi kebenaran dan keadilan hakim wajib memeriksa, mengadili dan memutus keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum meskipun terdapat keadaan recht vacuum. 50 |

mengikat umum dan bertujuan untuk tegaknya konstitusi, karenanya mengikat setiap orang termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Oleh karena itu berpengaruh bagi pengadilan untuk mempertimbangkan, mengadili dan memutus dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi demi tegaknya prinsipprinsip hak asasi tersangka dan/atau terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA Abdi, Mualimin. 2010. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Legislasi di Indonesia.” Akses 8 September Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 34 - 52

2013. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/ Fadel. 2012. Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra files/doc/919_Implikasi%20putusan%20 Petita oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai MK%20terkait%20penyusunan%20 Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif UU%20[Compatibility%20Mode].pdf. di Indonesia. Makassar: Universitas Hasanudin. Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Faqih, Mariyadi. 2010. Nilai-nilai Filosofi Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. dan Mengikat. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. _______________. 2012. “Sejarah Constituional Review dan Gagasan Pembentukan Gaffar, Janedjri M. 2009. Kedudukan, Fungsi Mahkamah Konstitusi.” Akses 12 dan Peran Mahkamah Konstitusi September 2013. http://jimlyschool.com/ dalam Sistem Ketatanegaraan Repulik read/analisis/276/sejarah-constitutionalIndonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal & review-gagasan-pembentukan-mk/. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Aziz, Machfud. 2010. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Hamzah, Andi. 2008. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang nomor tahun tentang Hukum Acara Pidana.” Akses 7 September 2013. http://icjrid.files. wordpress.com/2011/07/naskah-akademikruu-hukum-acara-pidana-2008.pdf.

Bintari, Aninditya Eka. 2013. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Harahap, M. Yahya. 2008. Pembahasan dalam Penegakan Hukum Tata Negara.” Permasalahan dan Penerapan dalam Akses 11 September 2013. http://journal. KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/ Banding dan PK. Jakarta: Sinar Grafika. view/2355. _______________. 2009. Pembahasan Chandranegara, Ibnu Sina. 2012. Pengujian Permasalahan dan Penerapan dalam Perppu Terkait Sengketa Kewenangan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Konstitusional Antar-Lembaga Negara Jakarta: Sinar Grafika. Kajian Putusan MK No. 138 /PUUIsmujoko. 1997. “Surat B-69/E/02/1997 perihal VII/2009. Jakarta: Komisi Yudisial Hukum Pembuktian dalam Hukum Republik Indonesia. Pidana yang ditujukan kepada Para Eddyono, Luthfi Widagdo. 2010. Penyelesaian Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Indonesia.” Akses 23 Februari 2014. oleh Mahkamah Konstitusi. Jakarta:

| 51

¬Hukum--Pembuktian-¬Dalam-¬Perkara- Nugroho, Setio Sapto. 2009. “Harmonisasi ¬Pidana.¬pdf>. Pembentukan Perundang-Undangan. Akses 11 September 2013.” <jdih. Isra, Saldi et.al., 2010. Perkembangan Pengujian ristek.go.id/?q=system/files/ Perundang-Undangan di Mahkamah dokumentasi/586130112.pdf>. Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Progresif). Padang: Pusat Studi Saleh, Moh. “Putusan Mahkamah Konstitusi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Atas Pendapat DPR RI mengenai Andalas dan Sekretariat Jenderal & Impeachment Presiden dan/atau Wakil Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Presiden.” Akses 10 September 2013. http://mfile.narotama.ac.id/files/M.%20 Mahfud MD, Moh. 2007. “Penuangan Pancasila Sholeh/IMPEACHMENT/ARTIKEL%20 di dalam Peraturan Perundang-Undangan.” IMPEACHMENT_REVISI-2.doc. Akses 9 September 2013. http://www. m a h f u d m d . c o m / p u b l i c / m a k a l a h / Siahaan, Maruarar. 2010. Uji Konstitusionalitas Makalah_8.pdf. Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. Jakarta: _______________. 2008. “Rambu Pembatas Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Konstitusi.” Akses 11 September 2013. . Zoelva, Hamdan. 2006. “Sistem Penyelenggaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Kekuasaan Negara Setelah Perubahan Indonesia. 2007. Panduan Pemasyarakatan UUD 1945.” Akses 10 September Undang-Undang Dasar Negara Republik 2013. http://www.setneg.go.id/index2. Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan php?option=com_content&do_ Urutan Bab, Pasal dan Ayat. Jakarta: pdf=1&id=11. Sekretariat Jenderal MPR RI.

52 |


INDIKASI KRIMINALISASI PEMBELA HAM DALAM SENGKETA AGRARIA Kajian Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG

An Indication of Criminalization to Human Rights Defenders in Agrarian Disputes An Analysis of Decision Number 250.Pid.B.2013/PN.PLG and Number 76/PID/2013/PT.PLG Ria Casmi Arrsa Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya Gedung Munir Lt 2 Jl. MT.Haryono No 169 Malang 65145 Email: [email protected], [email protected] Diterima tgl 10 Februari 2014/Disetujui tgl 24 Maret 2014 ABSTRAK

ABSTRACT

Dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Nomor

The issuance of District Court’s Decision Number

250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Pengadilan

250/Pid.B.2013/PN.PLG and High Court’s Decision

Tinggi

yang

Number 76/PID/2013/PT.PLG which punish two

menghukum dua pegiat hak asasi manusia merupakan

human rights defenders indicates criminalization

indikasi terjadinya kriminalisasi terhadap aktivitas

measures to the activities of justice seekers in the

pihak-pihak

keadilan

agrarian sector. This analysis tries to answer to

di sektor agraria. Tulisan ini ingin menjawab

the socio-legal studies applied in reviewing both

pertanyaan tentang optik kajian sociolegal dalam

decisions towards legal safeguards within the

menelaah Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG

framework of freedom of expression in public in

dan Putusan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG terhadap

order to prevent criminalization measures to human

upaya perlindungan hukum dalam kerangka

rights defenders. The decisions are seen as bad

kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka

precedence considering that the criminalization

umum guna mencegah praktik kriminalisasi

measures could cause a cessation of human rights

terhadap aktivis pembela hak asasi manusia.

defenders’ activities, but then the violation of human

Putusan tersebut dinilai merupakan preseden buruk

rights precisely ends on the practice of impunity.

mengingat tindakan kriminalisasi memiliki akibat

Keywords:

Nomor

yang

76/PID/2013/PT.PLG

memperjuangkan

terhentinya aktivitas pembelaan hak asasi manusia, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia

human

right,

agrarian

dispute,

criminalization.

tersebut justru berakhir pada praktik impunitas. Kata kunci: hak asasi manusia, sengketa agraria, kriminalisasi. Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria (Ria Casmi Arrsa)

| 53

I.

PENDAHULUAN

Kebijakan di bidang pertanahan adalah suatu kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah RI dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat berlandaskan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal tersebut dipakai sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa, khususnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, diletakkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional” (Suhariningsih, 2010: 1).

layak untuk melakukan berbagai aktivitas yang produktif di sektor pertanian maupun perkebunan. Namun demikian di tengah perkembangan teknologi, informasi dan modernisasi di era otonomi daerah dalam bingkai pembangunan telah menempatkan posisi yang tidak konsisten terhadap upaya-upaya dalam mendukung terwujudnya pembangunan perekonomian yang pro terhadap peningkatan kesejahteraan bagi kelompok petani. Alih-alih terjadinya program investasi dengan dalih peningkatan kesejahteraan rakyat, justru yang terjadi adalah praktik-praktik monopoli terhadap pemanfaatan tanah yang menempatkan petani sebagai kelompok yang kian termarginalkan. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang sedang berjalan justru tidak diimbangi dengan terpeliharanya sumber daya alam (tanah) yang merupakan aset nasional untuk menyejahterakan dan memberi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Banyak diketemukan lahan perkebunan yang tidak diusahakan dengan baik hingga produktivitasnya menurun. Dari sisi ekonomi pemberian HGU (perkebunan) merupakan harapan terjadinya kemakmuran dan peningkatan terhadap perekonomian masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat luar perkebunan. Demikian juga terhadap hak-hak atas tanah lainnya yang sengaja dibiarkan tidak dipergunakan karena tanah sudah menjadi objek spekulasi bagi orang-orang tertentu (tuan tanah) sehingga tanah menjadi mahal harganya, akibatnya rakyat petani tidak punya akses lagi terhadap tanah yang menjadi sumber kehidupannya (Supriadi, 2010: 31).

Keberadaan tanah bagi pembangunan merupakan komponen penting dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Eksistensi tanah, sampai kapanpun akan menjadi sumber daya paling penting yang pernah ada. Jumlahnya tidak akan pernah bertambah, berlawanan dengan jumlah manusia yang terus bertambah, seiring dengan kebutuhan, keinginan, dan hasrat akan tanah yang semakin kompleks. Tesis tersebut merupakan logika dasar dari terjadinya konflik atau sengketa atas tanah. Di sisi lain, persoalan tanah sampai kapanpun akan menjadi kompleksitas permasalahan di ruangruang publik. Oleh karenanya pengakuan dan perlindungan dari pemegang kekuasaan atas tanah yang dimiliki rakyat merupakan suatu hal Fenomena tersebut merupakan indikasi yang mutlak (Zuhro, 2011: 1). Terlebih lagi bagi adanya penyimpangan terhadap norma-norma kelompok petani penggunaan tanah merupakan yang telah digariskan oleh ketentuan UUPA modal utama sebagai sumber penghidupan yang 54 |


dalam pengelolaan pertanahan. Misalnya, dalam Pasal 6 bahwa setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial; Pasal 7-15 mengatur tentang adanya larangan penguasaan tanah melebihi ketentuan maksimum, kesempatan yang sama dalam memperoleh hak atas tanah dan manfaat serta hasilnya, kewajiban mengerjakan tanahnya secara aktif, mencegah pemerasan dan perlindungan golongan ekonomi lemah, larangan monopoli sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 mengenai hapusnya hak atas tanah apabila diterlantarkan. Demikian juga Pasal 15 UUPA menyatakan bahwa pemilik tanah wajib memelihara, menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah. Selanjutnya Pasal 52 UUPA mengatur tentang pemberian sanksi atas pelanggaran Pasal 15 UUPA.

dengan pemaparan di atas, maka di tengah situasi dan kondisi ketidakadilan di sektor agraria yang terjadi di Indonesia keprihatinan muncul tatkala kepedulian masyarakat yang diaspirasikan melalui penolakan warga atas sejumlah pelanggaran dalam penguasaan hak atas tanah justru berujung pada praktik kriminalisasi terhadap individu, para pekerja hak asasi manusia dan/atau aktivis.

Salah satu bentuk keprihatinan tersebut dapat ditelusuri atas tindakan kriminalisasi aktivis yang terjadi di Sumatera Selatan. Perkara tersebut sangat disesalkan karena berlanjut hingga di meja pengadilan dengan dasar bahwa kedua aktivis ketika aksi unjuk rasa yang bertujuan membela petani memperjuangkan hak atas lahan mereka yang dikuasai oleh PT. PN VII yang mengusahakan perkebunan tebu dan pabrik gula Ketika negara melaksanakan mandat di Kabupaten Ogan Ilir berujung pada kericuhan. konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat Selain itu, dalam aksi unjuk rasa yang (3) UUD 1945 di mana bumi, air dan kekayaan berakhir ricuh itu berdasarkan data yang alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dihimpun di lapangan, keterangan sejumlah oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarsaksi, dan pemberitaan sejumlah media massa besarnya kemakmuran rakyat maka Pasal 2 ayat diperoleh informasi bahwa AS ketika bentrokan (2) UUPA mengamanatkan bahwa berdasarkan terjadi antara massa dan aparat kepolisian yang hak menguasai, negara berwenang mengatur, melakukan pengamanan dalam aksi itu tidak melaksanakan pengelolaan pertanahan meliputi terlibat secara langsung terhadap bentrokan yang penguasaan/pemilikan tanah, pemanfaatan dan terjadi dan berada jauh dari pagar Mapolda Sumsel penggunaan tanah serta menjamin kepastian atau objek pengerusakan yang dimasukkan dalam dan perlindungan hukum serta administrasi salah satu dakwaan jaksa penuntut umum. pertanahan. Semuanya telah diatur dalam UUPA dan peraturan-peraturan lainnya. Tentu saja Pada akhirnya kericuhan dimaksud pengelolaan pertanahan dilakukan oleh para berujung pada kriminalisasi terhadap kedua subjek hukum termasuk pemerintah sebagai aktivis yang memperjuangkan keadilan di sektor pemberi hak atas tanah kepada subjek hukum agraria tersebut yang kemudian oleh pengadilan perorangan/badan hukum sebagai penerima hak negeri diputus bersalah melalui Putusan Nomor atas tanah. 250/Pid.B/2013/PN.PLG. Sebagaimana diketahui bahwa AS dan DC divonis di Pengadilan Negeri Hubungan hukum (keperdataan) Palembang karena telah melanggar Pasal 160 antara pemberi dan penerima hak atas tanah KUH Pidana tentang penghasutan dan dijatuhi menimbulkan adanya suatu kewajiban. Bertalian Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria (Ria Casmi Arrsa)

| 55

hukum 7 bulan penjara potong masa tahanan. Atas supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat vonis tersebut kedua aktivis tersebut mengajukan dihukum.” (2) Menjatuhkan pidana terhadap banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. terdakwa I AS alias S dan terdakwa II DC dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Menurut Muhnur Satyahaprabu selaku tim bulan 15 (lima belas) hari. (3) Menetapkan kuasa hukum mengutarakan bahwa banding ini masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah upaya hukum yang dilakukan oleh tim dikurangkan seluruhnya dari pidana yang kuasa hukum guna mendapatkan keadilan dan dijatuhkan. (4) Memerintahkan terdakwa I AS dan kebenaran. Pernyataan tim kuasa hukum yang terdakwa II DC segera dikeluarkan dari tahanan. dihimpun melalui media menyatakan “kami resmi menyatakan banding atas dua perkara Terhadap posisi kasus di atas meskipun yaitu AS dan DC yang didakwa Pasal 170 atau majelis hakim pengadilan tinggi melakukan Pasal 160 KUHP dan K yang didakwa Pasal 351 koreksi atas putusan pengadilan tingkat pertama KUHP melalui Pengadilan Negeri Palembang.” setidaknya penulis berpandangan bahwa terdapat Terdakwa merasa putusan Pengadilan Negeri preseden buruk terhadap upaya perlindungan Palembang tidak sesuai dengan fakta yang hukum bagi pegiat hak asasi manusia yang terungkap di persidangan, putusan kedua perkara secara kritis memperjuangkan keadilan agraria tersebut jauh dari rasa adil bagi para terdakwa. atas praktik kriminalisasi yang terjadi. Beranjak Kedua putusan tersebut memberikan ruang untuk dari posisi kasus tersebut penulis berpandangan diperbaiki oleh pengadilan yang lebih tinggi. bahwa praktik kriminalisasi terhadap aktivis yang Putusan atas AS dan DC misalnya sangat terbuka memperjuangkan hak asasi manusia atas tanah untuk diperbaiki karena kami meyakini ada alasan harus diletakkan pada domain dalam rangka dari kuasa hukum yang tidak dipertimbangkan perlindungan hukum terhadap hak-hak atas oleh majelis hakim, begitu juga dengan K yang kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat diputus 1 tahun 2 bulan yang dianggap putusan di muka umum. Oleh karenanya beranjak dari tersebut jauh dari kebenaran materil. perspektif sociolegal dalam kasus-kasus sengketa Melalui pengadilan tingkat banding, majelis hakim mengabulkan permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa sebagaimana termaktub di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 76/PID/2013/ PT.PLG dengan menyatakan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 250/ Pid.B/2013/PN.PLG yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi: (1) Menyatakan terdakwa I AS alias S dan terdakwa II DC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Di muka umum dengan lisan menghasut 56 |

agraria penulis berpandangan bahwa dalih investasi dalam serangkaian sengketa agraria tidak semata hanya diletakkan dalam perspektif yuridis normatif semata akan tetapi aspek sosiologis merupakan variabel terdampak yang tidak boleh di kesampingkan. II.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan karya ilmiah ini penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah optik kajian sociolegal dalam menelaah Putusan Nomor 250. Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Nomor 76/


PID/2013/PT.PLG terhadap upaya perlindungan hukum dalam kerangka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum guna mencegah praktik kriminalisasi terhadap aktivis pembela hak asasi manusia? III. STUDI PUSTAKA Untuk menganalisis permasalahan di atas berikut ini penulis paparkan landasan teoritik dan studi kepustakaan sebagai dasar argumentasi untuk menelaah inkonsistensi praktik penguatan perlindungan hukum dengan tindakan kriminalisasi yang cenderung ditempatkan dalam ruang keadilan yang prosedural sehingga mengesampingkan prinsip keadilan substantif dalam memandang kasus-kasus sengketa agraria yang berelasi dengan kekuasaan dan penguasa modal. A.

Konsep Perlindungan Hukum dalam Optik Ilmu Hukum Normatif dan Sociolegal

Dalam kehidupan bernegara modern yang disebut kehidupan negara bangsa, sebagaimana yang telah dibentangkan di muka, hukum itu selalu atau hampir selalu diartikan sebagai seluruh norma sosial yang telah diformalkan oleh institusiinstitusi kekuasaan negara. Menilik keterangan di muka, tak salah kiranya apabila dikatakan bahwa hukum dalam modelnya sebagai undang-undang adalah invensi negara bangsa yang terjadi di kawasan negeri-negeri Eropa Barat dalam kurun sejarah yang mengabarkan pula bangkitnya kesadaran berbangsa penduduk negeri di wilayah itu, yang kemudian mengakhiri sejarah Eropa sebagai sejarah raja-raja. Itulah kurun waktu yang mengatakan betapa “the making of Europe is the making of Kings and Queens no more, but the making of nations” (Wignyosoebroto, 2002: 45).

Beranjak dari pemahaman di atas, maka dalam aspek sejarah perkembangan ilmu hukum itu sendiri berimplikasi pada upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto ada dua paradigma utama yang berebut unggul untuk menegaskan apakah sesungguhnya yang harus disebut hukum menurut hakikatnya. Pertama mengklaim bahwa pada hakikatnya hukum itu tak lain daripada keniscayaan moral yang normatif sifatnya, sedangkan yang kedua, bergeser ke posisi oposisional, pada hakikatnya hukum itu suatu keniscayaan empirik yang faktual sifatnya. Perkembangan paradigma ilmu hukum seiring zaman telah berimplikasi pada konstruksi kenegaraan tatkala relasi antara hukum dan negara bersifat fluktuatif (Wignyosoebroto, 2007: 4). Hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas kebudayaan yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial (social control) dalam masyarakat. Karena itu, untuk membedakan peraturan hukum dengan norma-norma lain, yang sama-sama mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat, maka peraturan hukum dicirikan mempunyai 4 atribut hukum (attributes of law) (Pospisil, 1971: 2541), yaitu: Pertama, Atribut Otoritas (Attribute of Authority), yaitu peraturan hukum adalah keputusan-keputusan dari pemegang otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau ketegangan sosial dalam masyarakat, karena adanya ancaman terhadap keselamatan warga masyarakat, keselamatan pemegang otoritas, atau ancaman terhadap kepentingan umum. Kedua, Atribut dengan maksud untuk diaplikasikan secara universal (Attribut of Intention of Universal Application), yaitu keputusan-keputusan dari

Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria (Ria Casmi Arrsa)

| 57

pemegang otoritas tersebut dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang juga akan diaplikasikan terhadap peristiwa-peristiwa yang sama secara universal. Ketiga, Atribut Obligasio (Attribute of Obligatio), yaitu keputusan-keputusan dari pemegang otoritas tersebut mengandung suatu pernyataan bahwa pihak pertama memiliki hak untuk menagih sesuatu dari pihak kedua, dan pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak pihak pertama tersebut sepanjang mereka masih hidup. Keempat, Atribut Sanksi (Attribute of Sanction), yaitu keputusan-keputusan dari pihak pemegang otoritas tersebut juga disertai dengan penjatuhan sanksi-sanksi, baik berupa sanksi yang bersifat fisik seperti hukuman badan dan penyitaan harta benda, atau sanksi non fisik seperti dipermalukan di depan orang banyak, diasingkan dari pergaulan sosial, dibuat menjadi ketakutan, dan lain-lain.

bahwa hukum merupakan bagian dari kenyataan empiris melahirkan paradigma pemikiran mengenai sosiologi hukum.

Sociological jurisprudence adalah salah satu aliran dalam teori hukum yang digagas oleh Roscoe Pound, dan berkembang di Amerika mulai tahun 1930-an. Mengutip Soetandyo Wignjosoebroto (2002: 8-16), istilah “sociological” mengacu kepada pemikiran realisme dalam ilmu hukum, yang meyakini bahwa meskipun hukum adalah sesuatu yang dihasilkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara logika imperatif, namun the life of law has not been logic, it is (socio-psychological) experience. Hakim yang bekerja haruslah proaktif membuat putusan untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Dengan demikian putusan hakim selalu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dari pemikiran inilah lahir Konsep hukum yang menekankan atribut doktrin baru dalam sociological jurisprudence otoritas dan atribut sanksi juga dikemukakan oleh tentang law is a tool of social engineering. Hoebel untuk membedakan antara norma hukum Dalam perkembangannya perspektif dengan norma-norma lain yang juga mempunyai keilmuan mengenai terminologi sociolegal fungsi sebagai alat pengedalian masyarakat adalah nama lain untuk istilah law and societies (social control). Basis peraturan hukum adalah studies. Socio-legal studies adalah istilah generik norma-norma sosial, dan norma-norma sosial untuk menyebutkan semua ilmu-ilmu sosial yang akan berubah menjadi norma hukum apabila mempelajari hukum. Di dalam socio-legal studies setiap pelanggaran atas norma sosial tersebut terdapat sejumlah ilmu sosial seperti sosiologi secara reguler dijatuhi sanksi fisik berdasarkan hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, politik keputusan pemegang otoritas yang secara sosial hukum dan psikologi hukum. Dalam bahasa yang diberi wewenang khusus untuk menjatuhkan lain, socio-legal studies dianggap juga sebagai sanksi tersebut (Nurjaya, 2006: 5). Sebagaimana istilah generik untuk setiap pendekatan perspektif diutarakan oleh Hoebel bahwa, “A social norm sosial terhadap hukum. is legal if its neglect or infraction is regularly met, in threat or in fact, by the application of Socio-legal studies berangkat dari asumsi phisical force by an individual or group possesing bahwa hukum adalah sebuah gejala sosial yang the socially recognized previlege of so acting” terletak dalam ruang sosial dan dengan itu tidak (Hoebel, 1968: 28). Berdasarkan penjelasan di bisa dilepaskan dari konteks sosial. Hukum atas maka perspektif hukum yang memandang bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dan

58 |


bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun ia dilengkapi dengan perangkat asas, norma dan institusi (Simarmata, 2007: 8).

peraturan perundang-undangan dan keberlakuan yang mengikat secara filosofis maupun sosiologis. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa tindakan kritik merupakan bagian dari dinamika kebebasan masyarakat sebagai warga negara untuk menyatakan pendapat maupun kebebasan berpikir atas dasar mengungkap fakta ketidakadilan yang sedang berjalan di tengah mata rantai manipulasi antara kuasa modal dan lemahnya komitmen penegakan hukum. Tatkala serangkaian tindakan manipulasi tersebut berjalan maka kuasa rakyat untuk melakukan pembangkangan atas berjalannya penegakan hukum yang lemah dilakukan agar hukum dapat bekerja secara efektif dalam memenuhi aspek keadilan maupun kepastian hukum bagi kemanfaatan hajat hidup masyarakat secara luas.

Hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi di antara keduanya. Studi sosio-legal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Studi hukum di negara berkembang memerlukan kedua pendekatan baik pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. Pendekatan dan analisis ilmu hukum diperlukan untuk mengetahui isi dari legislasi dan kasus hukum. Namun pendekatan ini tidak menolong memberi pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, dan bagaimana hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan atau bagaimana B. efektivitas hukum dan hubungannya dengan konteks ekologinya. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dikombinasikan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, di mana hukum itu berada (Bedner, 2012: 10). Dalam konteks relasi antara hukum ekonomi, dan pembangunan hal senada juga diungkapkan oleh Steven Sanderson bahwa, “The relationship among economic growth, rural development, poverty alleviation and conservation of nature will inﬂuence the course of biodiversity in the coming decades.” Berdasarkan penjelasan di atas maka aspek perlindungan hukum terhadap pembela hak asasi manusia yang memperjuangkan keadilan agraria harus diletakkan pada konstruksi norma hukum

Keadilan Agraria Konstitusi

dalam

Perspektif

Kebijakan pertanahan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fakta sejarah pendirian bangsa. Dalam proses pendirian bangsa ini, pemikiran the founding fathers Republik Indonesia sangat diwarnai oleh pandangan sosialis dan nasionalistis atau lebih tepat dikatakan neo-populis. Hal ini tercermin dalam Pasal 27, 33 dan 34 UUD Tahun 1945. Pandangan Moh. Hatta melalui pidatonya pada tahun 1946 mengatakan bahwa tanah harus dipandang sebagai alat atau faktor produksi untuk kemakmuran bersama. Bukan untuk kepentingan orang perorangan yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya akumulasi penguasaan tanah pada segelintir elit tuan tanah maupun kelompok masyarakat. Tanah tidak boleh dipakai sebagai alat untuk menindas karena hal itu bertentangan dengan prinsip pembangunan ekonomi untuk kemakmuran bersama (Wiradi, 2000: 25).


| 59

Berdasarkan pemahaman di atas maka dalam konteks keadilan agraria sangat erat bertalian dengan isu pembangunan berkelanjutan. Longgena Ginting menyarankan agar pemerintah menggunakan pendekatan right-base approch dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di mana hak-hak asasi warga menjadi pertimbangan utama yang harus dikedepankan. Tidak boleh hanya karena alam (tanah) dikuasai oleh negara maka masyarakat disingkirkan, dimarjinalkan, bahkan dimiskinkan karena aksesnya diputus terhadap sumber daya alam. Pendekatan right-base approch ini sekaligus merupakan upaya untuk melawan mainstream pembangunan yang ada yang cenderung memarjinalkan manusia dan lingkungannya demi pertumbuhan ekonomi. Karena sejatinya pembangunan itu untuk kehidupan manusia dan oleh karena itu kepentingan manusia yang harus diutamakan mengingat bahwa kehidupan itu merupakan bagian inheren dari hak asasi manusia yang tidak bisa ditawar.

kasus konflik agraria di seluruh Indonesia dengan kasus terbanyak di Jawa Timur (36 kasus) disusul Sumatera Utara (25 kasus), Sulawesi Tenggara (15 kasus), Jambi (11 kasus), dan Riau (10 kasus). Sedang menurut jenisnya, konflik agraria yang terjadi pada tahun 2011 ditempati oleh konflik perkebunan di urutan pertama (97 kasus), konflik kehutanan (36 kasus), konflik infrastruktur (21 kasus) (KPA, 2011: 5).

Berdasarkan penjelasan di atas maka penyelesaian konflik agraria tidak terlepas dari aspek penegakan hukum itu sendiri. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benarbenar jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process) (Muladi, 2002: 69). Nilainilai hukum substantif berisikan asumsi-asumsi C. Instrumen Perlindungan Hukum Hak fundamental mengenai distribusi dan penggunaan Asasi Manusia Versus Penegakan Hukum sumber-sumber di dalam masyarakat, hal-hal Konflik agraria pada dasarnya disebabkan yang secara sosial dianggap benar atau salah, dan oleh sejumlah ketimpangan (incompabilities), seterusnya. baik mengenai struktur kepemilikan tanah, Nilai-nilai hukum ajektif mencakup sarana peruntukan tanah, dan persepsi serta konsepsi pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik mengenai konsep agraria (Christodolou dalam yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Wiradi, 2000: 86-87). Apabila dilihat dari sisi Dalam perkembangan selanjutnya, Friedman objeknya, konflik agraria atau sengketa tanah di memperkenalkan konsepsi sistem hukum yang Indonesia berbentuk sengketa yang menyangkut mencakup struktur hukum, substansi hukum tanah perkebunan yaitu berbentuk penyerobotan dan kultur atau budaya hukum. Struktur hukum tanah-tanah perkebuan yang telah dilekati merupakan suatu wadah, kerangka maupun dengan Hak Guna Usaha (HGU), baik yang bentuk dari sistem hukum, yakni susunan dari masih berlaku maupun yang sudah berakhir. unsur-unsur sistem yang bersangkutan. Substansi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sendiri hukum mencakup norma-norma atau kaidahmencatat pada tahun 2011 setidaknya ada 163 kaidah mengenai patokan perilaku yang pantas dan 60 |


prosesnya. Kultur atau budaya hukum mencakup segala macam gagasan, sikap, kepercayaan, harapan maupun pendapat-pendapat (pandanganpandangan) mengenai hukum (Friedman dalam Soekanto, 1986: 35).

keyakinan dan suara hati nurani, maka adalah hak asasi seseorang untuk mempertahankan, menyampaikan keyakinan tersebut, dan memperjuangkannya melalui organisasi atau perkumpulan. Hal ini merupakan konsekuensi dari jaminan hak atas kemerdekaan berpikir dan Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan berkeyakinan, kemerdekaan berpendapat dan hukum (the enforcement of law), yaitu kebebasan berserikat sebagaimana dijamin dalam menyangkut kegiatan pengawasan terhadap Pasal 18, 19, dan 20 Deklarasi Universal Hak penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, Asasi Manusia (DUHAM). Secara konstitusional penuntutan, penghakiman, dan pemidanaan hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28E UUD atau penetapan vonis oleh hakim, serta kegiatan 1945. Hak untuk menjadi pembela HAM adalah eksekusi putusan, dan kegiatan pemasyarakatan bagian dari HAM itu sendiri. Karena merupakan kembali (resosialisasi). Beranjak dari penjelasan bagian dari HAM, maka hak ini tidak dapat tersebut maka, penegakan hukum merupakan dihilangkan walaupun negara telah diwajibkan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya untuk melindungi dan memajukan HAM. dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, Dalam konsep hukum HAM, negara budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya dalam hal ini adalah pemerintah mempunyai (Asshiddiqie, 2009: 5). kedudukan sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil). Kewajiban untuk menghormati (obligation to respect) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (legitimate) (Prasetyo, 2010: 2). Atas dasar itulah maka dengan meminjam istilah dari Meuwissen, pengembangan hukum (rechtbeofening) antara yang praktis dan yang teoritis pada masa sekarang, terutama di Indonesia mutlak untuk mengalami suatu pergeseran paradigma pemikiran yang baru tentang gagasan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks Mengingat bahwa HAM melekat pada persintuhan gagasan HAM dan konflik sosial setiap manusia, maka dengan sendirinya setiap yang sedang berjalan. Para ahli hukum Indonesia orang memiliki hak untuk memperoleh dan mempertanyakan kembali jarak antara law in mempertahankan haknya sebagai manusia, books dengan law in action yang sudah cukup bahkan merupakan tanggung jawabnya sebagai memprihatinkan. Ketidakmampuan hukum dalam manusia. Jika konsepsi HAM telah menjadi suatu mengatasi masalah-masalah sosial di luar hukum

Beranjak dari penjelasan di atas maka kedudukan perlindungan hukum terhadap aktivis hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum harus diletakkan pada upaya untuk menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Setiap isu dan/atau kepentingan umum terutama merupakan penjumlahan atas berbagai kasus spesifik dari jenis-jenis isu yang sama, misalnya seperti dalam berbagai upaya untuk membela kepentingan kelompok tani yang tergusur dan tertindas karena sedikit sekali jembatan aspirasi di antara mereka.


| 61

akan berakibat pada kewibawaan hukum itu sendiri. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada hukum untuk dapat menyelesaikan konflik dan sengketa yang sedang terjadi (Sidharta, 1999: 177). IV. ANALISIS A.

Perspektif Sociolegal Terhadap Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG Beranjak pada uraian latar belakang

permasalahan dan kerangka teoritik yang telah dipaparkan maka menarik untuk dilakukan analisis Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG dari perspektif sociolegal yang berelasi erat dengan serangkaian praktik kriminalisasi aktivis hak asasi manusia yang mencerminkan adanya kondisi yang tidak seimbang dalam konteks perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang memperjuangkan keadilan di sektor agraria. Hal ini ditandai dengan adanya mekanisme hukum yang ditempuh oleh aparat kepolisian dan/ atau pihak investor untuk membawa persoalanpersoalan sengketa agraria ke meja peradilan. Upaya dimaksud lazimnya dialamatkan pada tindakan kriminalisasi dengan dalih penghasutan atas tindakan yang menggerakkan massa untuk menolak suatu kebijakan penguasaan atas tanah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagaimana didakwakan kepada AS dan DC atas tindakan penghasutan terhadap kericuhan yang terjadi pada saat demonstrasi massa di Mapolda Sumatera Selatan maka patut untuk kemudian dicermati bahwa delik penghasutan dalam optik hukum pidana materiil harus dapat dibuktikan secara materiil pula. Dalam ilmu hukum pidana, kualifikasi delik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu delik formil dan 62 |

delik materiil. Delik formil ialah delik yang dalam perumusannya hanya menitik beratkan pada suatu perbuatan yang dilarang/diancam pidana oleh undang-undang, tanpa perlu melihat ada tidaknya akibatnya dari perbuatan itu. Sementara delik materiil dalam perumusannya, lebih menekankan pada terjadinya akibat dari suatu perbuatan pidana. Sebagaimana disebutkan di atas, R. Soesilo menggolongkan delik penghasutan sebagai delik formil, hal ini dapat dilihat dari penjelasannya yang pada pokoknya menganggap seseorang cukup telah dapat dianggap melakukan penghasutan walaupun isi dari kata-kata hasutan yang diucapkannya tidak betul-betul dilakukan oleh orang yang terhasut. Dalam kaitannya dengan kualifikasi delik ini, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009, menegaskan bahwa: “... dalam penerapannya, pasal a quo (baca: Pasal 160 KUHP) harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan sebagai delik formil. Hal ini berarti, penjelasan R. Soesilo sepanjang mengenai kualifikasi delik dalam Pasal 160 KUHP tidak dapat diterapkan lagi, sehingga persyaratan terjadinya perbuatan penghasutan dalam Pasal 160 KUHP bertambah satu syarat sejalan dengan sifat delik materiil yaitu akibat dari perbuatan penghasutan itu harus benar-benar terjadi, yakni: si terhasut melakukan isi hasutan (Soesilo, 1976: 117). Terhadap ketentuan Pasal 160 KUHP, yang juga dimohonkan oleh Rizal Ramly, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 160 dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan pasal itu masih relevan dan diperlukan. Namun demikian, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir baru, bahwa Pasal 160 merupakan delik material, bukan delik formal. Dengan demikian dalam Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 53 - 69

penerapan hukumnya harus dibuktikan hubungan antara tindakan seseorang dengan suatu tindakan atau peristiwa untuk dapat memenuhi unsur penghasutan.

kemerdekaan dalam menyatakan pendapat yang dijamin dalam konstitusi (UUD 1945). Sebagai anak kandung demokrasi keberadaan mekanisme dimaksud sah dilakukan oleh siapa saja yang percaya dan menganut paham Demikian halnya dengan mengacu pada demokrasi sebagai jalan hidup dalam dinamika penerapan asas culpabilitas yaitu asas tiada pidana bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld). sebab itu unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) Adapun ajaran kesalahan (schuld) yang dikenal lebih bersubstansikan pada sebuah gerakan massa dalam ilmu hukum pidana yaitu sebagaimana dan protes yang dilakukan sekumpulan orang di terurai bahwa kesalahan (schuld) terdiri dari hadapan khalayak. Unjuk rasa biasanya dilakukan adanya unsur kesengajaan (dolus/opzet) ataupun untuk menyatakan pendapat kelompok atau kealpaan (culpa) yang dimaksud dengan menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu kesengajaan (dolus/opzet) adalah perbuatan yang pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat upaya penekanan secara politik oleh kepentingandari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud kepentingan kelompok secara bersama-sama dengan kealpaan (culpa) adalah sikap tidak hati(collective). hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undangSebagai bagian dari pelaksanaan ekspresi undang di samping dapat menduga akibat dari demokrasi tentulah tindakan menyatakan pendapat perbuatan itu adalah hal yang terlarang. di muka umum memiliki dasar konstitusional yaitu kemerdekaan dan kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi,“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.” Oleh sebab itu praktik demonstrasi sebagai pilar pelaksanaan dan penegakan demokrasi tidak akan pernah lekang dari praktik penyelenggaraan negara yang demokratis. Atas dasar itulah maka penulis berpandangan vonis atas tindakan kriminalisasi yang ditujukan kepada aktivis hak asasi manusia yang secara kritis memperjuangkan keadilan di sektor agraria merupakan cermin inkonsistensi terhadap pemenuhan hak-hak warga negara bagi keadilan agraria. Upaya hukum melalui tindakan kriminalisasi dimaksud memiliki dua Penulis berpandangan bahwa pelaksanaan akibat, pertama, adalah terhentinya aktivitas demonstrasi sendiri merupakan bentuk pembela HAM yang sedang dilakukan sehingga

Dalam ajaran hukum pidana maka unsur kesengajaan (dolus/opzet) mempunyai tiga bentuk yaitu: 1) kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk); 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis), sedangkan kealpaan atau disebut culpa dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld) (Marpaung, 2008: 35). Dengan demikian, penulis berpendapat, perlu adanya penambahan satu syarat lagi untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan delik penghasutan yaitu orang yang malakukan tindakan untuk menghasut harus melakukannya dengan sengaja.


| 63

pelanggaran HAM yang diperjuangkan tidak mendapat penyelesaian atau berunjung pada impunity. Kedua, perhatian publik akan teralihkan dari kasus utama pelanggaran HAM yang sedang diperjuangkan pembela HAM kepada kriminalisasi yang ditujukan kepada pembela HAM itu sendiri.

konflik pertanahan yang terjadi pada akhirnya cenderung membawa dampak yang panjang dan berlarut-larut, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, ketertiban dan keamanan dalam negeri. Itulah sebabnya, masyarakat kecil yang lemah modal, misalnya masyarakat adat, petani gurem, dan petani penggarap selalu menjadi pihak yang kian termarginalkan tatkala mencuat masalah B. Perlindungan Hukum Bagi Pembela konflik pertanahan. Serikat Petani Indonesia (SPI) Hak Asasi Manusia dalam Perjuangan mencatat bahwa dalam berbagai konflik agraria, banyak terjadi kriminalisasi petani dan memakan Agraria di Masa yang Akan Datang korban jiwa, sebagaimana data berikut ini (SPI, Berdasarkan penjelasan di atas maka potret 2011: 4): konflik agraria dengan motif alih fungsi tanah Berdasarkan data di atas maka berbagai tidak sebatas pada persoalan sosial akan tetapi telah meluas menjadi lebih ke persoalan ekonomi kasus konflik pertanahan yang bermunculan dan politik yang membuat struktur kepemilikan menggambarkan bahwa ternyata negara belum tanah di Indonesia menjadi sangat timpang. bisa mengelola konflik pertanahan yang ada. Pemilik modal, dari kalangan perusahaan swasta Indikasinya, eskalasi konflik pertanahan dari maupun perusahaan milik pemerintah, yang tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kasusmengendalikan penguasaan tanah yang ekstra kasus tersebut menumpuk dan belum dapat luas mengakibatkan masyarakat biasa hanya dapat terselesaikan. Terlebih lagi banyak dari kasusmemiliki “beberapa jengkal” tanah saja, sehingga kasus tersebut yang cenderung diwarnai adanya menciptakan banyak petani kelas “gurem” dan kekerasan-kekerasan dalam dinamika konfliknya. petani penggarap. Seharusnya, masuknya investasi di sektor perkebunan, diharapkan bisa memberi peningkatan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada masyarakat luas. Namun, harapan itu seringkali hanya ada di atas kertas saja. Karena pada kenyataannya, konflik-konflik yang berbasis pertanahan justru erat kaitannya dengan kegiatan investasi di sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan ini. Persoalannya adalah bagaimana kegiatan ekonomi yang digerakkan melalui sektor perkebunan tidak memunculkan adanya konflik yang berbasis masalah pertanahan. Inilah yang harus mendapatkan perhatian secara serius, karena 64 |

Beranjak dari penjelasan di atas maka bagi kelompok petani maupun individu yang memberikan perhatian terhadap pemajuan maupun perjuangan atas berjalannya konflik agraria yang terjadi maka diperlukan adanya upaya perlindungan hukum atas aktivitas yang sedang dijalankan. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang memberi perhatian terhadap perjuangan keadilan di sektor agraria merupakan suatu keniscayaan di tengah tatanan hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Dalam kenyataan empiris menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan juga diiringi dengan berbagai celah kelemahan baik dari sisi kewenangan, administrasi, model perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 53 - 69

development). Perhatian dan perjuangan umat manusia untuk memenuhi haknya pada akhirnya mengharuskan manusia hidup secara berkelompok dan terorganisasi. Pembentukan negara adalah manifestasi keinginan untuk melindungi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Negara memperoleh kekuasaan dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan sematamata untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara. Konsepsi ini melahirkan prinsip demokrasi di mana negara adalah “dari, oleh, dan untuk rakyat.” Pada tahun 1998 Majelis Umum PBB mengesahkan Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom. Deklarasi tersebut merupakan pernyataan yang mengikat secara moral bagi para negara-negara anggota untuk melakukan upaya perlindungan terhadap pembela HAM. Ketentuan

Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM menyatakan “Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels”. (Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersamasama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional).

Beranjak dari penjelasan di atas maka permasalahan-permasalahan tentang sengketa agraria semakin banyak diperbincangkan mengingat masyarakat sudah mulai menyadari kondisi marginalisasi kelompok petani kian menggerus di tengah praktik privatisasi yang sedang berjalan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa sengketa maupun konflik agraria terus terjadi? Maka jawaban sederhana yang akan

Tabel 1 Perkembangan Kasus Agraria 2009-2011 Tahun

Kasus

Luasan Lahan (Ha)

Kriminalisasi Petani

Tergusur

Tewas

2007

76

196.179

166 orang

24.257 KK

8 orang

2008

63

49.000

312 orang

31.267 KK

6 orang

2009

24

328.497,86

84 orang

5.835 KK

4 orang

2010

22

77.015

106 orang

21.367 KK

5 orang

2011

120

342.360,43

35 orang

273.888 KK

18 orang

Sumber: Serikat Petani Indonesia 2011


| 65

terlontar yaitu tingkat kesadaran dan kepedulian yang rendah, juga ditunjang oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya penegakan aspek hukum di sektor agraria. Aspek hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan hukum itu sendiri merupakan pencerminan daripada nilainilai yang berlaku dalam masyarakat. Mengacu pada penjelasan di atas maka dalam hal penyelenggaraan suatu negara dalam sistem yang desentralistik maka problematika perlindungan dan pengelolaan di sektor agraria tidak akan selesai dengan pemberlakuan undangundang dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu undang-undang yang mengandung instrumen hukum masih harus diuji dalam pelaksanaannya (uitvoering atau implementation) sebagai bagian dari mata rantai pengaturan (regulatory chain) pengelolaan di sektor agraria. Berdasarkan laporan dari Imparsial pada tahun 2005 hingga 2009 kasus kekerasan terhadap pembela HAM tetap banyak terjadi. Terdapat beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh pembela HAM antara lain intimidasi atau ancaman kekerasan baik terhadap diri sendiri maupun keluarga, penganiayaan fisik, penangkapan secara sewenang-wenang, penyiksaan, kriminalisasi, bahkan pembunuhan dan penembakan hingga tewas. Dari berbagai bentuk kekerasan tersebut, dalam banyak kasus terjadi sebagai satu rangkaian tindakan, misalnya mulai dari penangkapan secara sewenang-wenang, penganiayaan dalam proses pemeriksaan, serta kriminalisasi terhadap aktivitas pembelaan HAM yang dilakukan para pembela HAM (Al Araf & Indarti, 2005: 30). Berikut ini data bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada pembela HAM pada 2005 sampai 2009:

66 |

Tabel 2 Bentuk Kekerasan Terhadap Pembela HAM (Human Rights Defender) No 1

Bentuk Pelanggaran

Jumlah

Intimidasi/Ancaman Kekerasan/Teror

21

Penangkapan/ Penculikan

26

3

Penyiksaan

2

4

Penganiayaan

39

5

Kriminalisasi

15

6

Perampasan properti

4

7

Perusakan properti

10

8

Penembakan

5

9

Penyanderaan

1

10

Pelarangan buku

1

11

Pembunuhan

1

2

Sumber: Imparsial, 2009. Beranjak dari data di atas maka upaya perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang berjuang untuk memajukan dan/atau membangun keadilan di sektor agraria tidak semata-mata diletakkan pada kerangka legal atas penegakan hukum agraria dengan semangat reformasi agraria (land reform) bagi kesejahteraan rakyat. Pada bagian ini ditegaskan prinsip dasar bahwa setiap orang berhak untuk menjadi pembela HAM (vide Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM). Untuk dapat diakui sebagai pembela HAM, aktivitas yang dilakukan harus merupakan aktivitas dalam upaya perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan


pemajuan HAM dengan cara: (1) Non violence; (2) Non combatan; dan (3) Imparsial.

7.

Prinsip selanjutnya yang perlu ditegaskan adalah kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak setiap orang sebagai pembela HAM, serta melindungi dan menghormati hak yang melekat dan diperlukan dalam menjalankan aktivitas sebagai pembela HAM. Kewajiban 8. negara tersebut harus dilaksanakan oleh setiap lembaga negara, institusi pemerintahan, dan aparat penegak hukum. Pada saat melakukan 9. aktivitas sebagai pembela HAM, seseorang memiliki seperangkat hak yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan pemajuan HAM. Seperangkat hak tersebut perlu ditegaskan 10. sebagai salah satu bentuk jaminan perlindungan yang harus dipenuhi terutama oleh negara. Hak tersebut meliputi: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hak untuk menyampaikan proposal dan kritik tentang masalah publik kepada lembaga-lembaga dan organisasi pemerintahan demi meningkatkan fungsinya dan untuk memberikan perhatian terhadap berbagai aspek dari kerja HAM yang dapat mendorong realisasi HAM. Hak untuk menyatakan keberatan dan mendapatkan tanggapan terhadap kebijakan dan tindakan pejabat terkait dengan HAM. Hak untuk menawarkan dan memberikan bantuan hukum profesional atau bantuan dan nasihat-nasehat lain dalam membela HAM. Hak untuk menghadiri dengar pendapat (public hearing), proses pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan) dan persidangan untuk menilai kesesuaiannya dengan hukum nasional dan ketentuan HAM internasional.

Hak untuk mewujudkan perlindungan dan realisasi HAM baik pada level nasional maupun internasional. 11. Hak untuk tidak dihambat atas akses dan komunikasi dengan organisasi non Hak untuk melakukan kerja-kerja HAM pemerintah dan organisasi internasional. baik secara individu maupun dalam organisasi dengan individu lain. 12. Hak untuk mendapatkan keuntungan dari Hak untuk membentuk asosiasi organisasi non-pemerintah. Hak untuk bertemu atau pertemuan secara damai.

dan

membuat

suatu ganti kerugian. 13. Hak untuk melakukan pekerjaan atau profesi pembela HAM.

14. Hak atas perlindungan efektif menurut hukum nasional dalam mereaksi atau Hak untuk mencari, mendapatkan, melawan, secara damai, atas tindakan atau menerima, dan menyimpan informasi pembiaran yang dilakukan negara yang terkait dengan HAM. menghasilkan pelanggaran HAM. Hak untuk mendiskusikan dan 15. Hak untuk mengumpulkan, menerima, dan mengembangkan ide-ide dan prinsip-prinsip menggunakan sumber-sumber daya untuk baru tentang HAM dan memperjuangkan melindungi HAM. (Termasuk hak untuk penerimaannya.


| 67

menerima dana dari luar negeri). Pembela HAM dalam melakukan aktivitasnya juga terikat dengan prinsip-prinsip HAM dan aturan hukum dalam masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu pembela HAM juga memiliki kewajiban antara lain memberikan informasi data secara jujur dan bertanggung jawab dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan dimaksud maka dengan adanya perlindungan hukum bagi aktivis pembela HAM yang memperjuangkan keadilan di sektor agraria diharapkan akan mampu untuk mencegah motif kriminalisasi dan labelisasi negatif bagi aktivis HAM dalam mengaspirasikan perbedaan pendapat di ruang-ruang publik. Terwujudnya kondisi perlindungan hukum yang optimal bagi pembela HAM dengan sendirinya akan mendorong upaya-upaya untuk mewujudkan tatanan bernegara yang demokratis dan partisipatif sebagai tonggak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. V.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dalam penulisan karya ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa, pertama, bahwa dalam perspektif sociolegal terhadap Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Nomor 76/ PID/2013/PT.PLG harus tetap dihormati sebagai sebuah produk hukum yang dilahirkan dari lembaga peradilan yang sah di Indonesia. Namun demikian atas keluarnya putusan dimaksud hakim dalam memutus perkara lebih menekankan penggunaan penerapan delik formil atas tindakan penghasutan dalam kegiatan demonstrasi yang berujung pada kericuhan. Bagi perjuang aktivis HAM di sektor agraria dikeluarkannya putusan dimaksud merupakan preseden buruk

68 |

mengingat tindakan kriminalisasi memiliki akibat terhentinya aktivitas pembela HAM yang sedang dilakukan sehingga pelanggaran HAM berujung pada praktik impunity. Demikian halnya terhadap perhatian publik akan teralihkan dari kasus utama pelanggaran HAM yang sedang berjalan. Kedua, oleh karena Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 memberikan tafsir bahwa delik penghasutan harus dikualifikasi sebagai delik materiil maka dari itu terhadap putusan yang dijatuhkan pada tingkat banding hendaknya dilakukan kasasi agar dilakukan upaya pemulihan hukum terhadap hak-hak terdakwa pada posisi semula. Ketiga, upaya perlindungan hukum bagi pembela hak asasi manusia di sektor agraria perlu diupayakan untuk meratifikasi mandat Majelis Umum PBB yang telah mengesahkan Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom.

DAFTAR PUSTAKA Al Araf, Muchamad Ali Safa’at & Poengky Indarti. 2005. Perlindungan Pembela HAM. Jakarta: Imparsial. Asshiddiqie, Jimly. 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. Bedner, Adriaan W. 2012. Kajian Sosio-Legal. Denpasar: Pustaka Larasan bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen. Hoebel, E. Adamson. 1968. The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics. New York: Antheum.


Konsorsium Pembaruan Agraria. 2011. “Tahun Soesilo, R. 1976. Kitab Undang Undang Perampasan Tanah dan Kekerasan Terhadap Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarRakyat.” Laporan Akhir Tahun KPA Tahun Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 2011. Jakarta. Bogor: Penerbit Politeia. Marpaung, Leden. 2008. Asas-Teori-Praktik Suhariningsih. 2010. “Kebijakan Pertanahan Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Sinar di Bidang HGU (Perkebunan) Untuk Grafika. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Era Otonomi Daerah.” Makalah disampaikan Muladi. 2002. Hak Asasi Manusia, Politik dan pada Simposium Nasional Satu Dasawarsa Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Otonomi Daerah yang diselenggarakan Penerbit Universitas Diponegoro. oleh PPOTODA Universitas Brawijaya 1 Desember 2010. Nurjaya, I Nyoman. 2006. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Supriadi. 2010. Hukum Kehutanan dan Hukum Hukum. Diterbitkan atas kerjasama Perkebunan di Indonesia. Jakarta: Sinar Program Magister Ilmu Hukum Program Grafika. Pascasarjana, Arena Hukum Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Wignyosoebroto, Soetandyo. 2002. Tentang dengan Penerbit Universitas Negeri Malang Kajian“Hukum Dalam Masyarakat” (UM Press) Malang. (Sebuah Pengenalan). Akses tanggal 1 Januari 2014. http://www. Pospisil, L. 1971. Anthropology of Law, A soetandyowignyosoebroto.wordpress.com. Comparative Theory. London: Harper & Row Publisher. _______________________. 2002. Hukum Prasetyo, Stanley Adi. 2010. Landsekap HAM di Indonesia. Jakarta: KOMNAS HAM RI. Serikat Petani Indonesia. 2011. “Tahun Korporasi dan Penggusuran Pertanian Rakyat.” Catatan Akhir Tahun 2011 SPI. Jakarta. Sidharta, Bernard Arief. 1999. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju. Simarmata, Rikardo. 2007. “Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum.” Digest Law, Society & Development. Volume I Desember 2006-Maret 2007.

Paradigma, Metode dan Masalah. Jakarta: Elsam dan Huma. _______________________. 2007. Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah) sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum. Malang: Bayumedia Publishing. Wiradi, Gunawan. 2000. Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. Yogyakarta: Insist Press. Zuhro, Siti. 2011. Negara dan Konflik Agraria: Penyelesaian Konflik Perkebunan di Jawa Timur. Jakarta: LIPI.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria (Ria Casmi Arrsa)

| 69

RULE BREAKING DAN INTEGRITAS PENEGAK HUKUM PROGRESIF DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PEJABAT DAERAH Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011

Rule Breaking and Progressive Law Enforcer’s Integrity In the Effort of Eradicating Corruption Committed by Local Officials An Analysis of Constitutional Court’s Decision Number 73/PUU-IX/2011 Wahyu Nugroho Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta Jl. Prof. Soepomo, SH. No. 84 Tebet Jakarta Selatan 12870 Email: [email protected] Diterima tgl 14 Februari 2014/Disetujui tgl 24 Maret 2014 ABSTRAK Putusan progresif Mahkamah Konstitusi Nomor

Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011

73/PUU-IX/2011 dengan mengabulkan sebagian

sebagai kontribusi bagi pemberantasan tindak

permohonan pemohon atas Undang-Undang No. 32

pidana korupsi di Indonesia.

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cukup

Kata kunci: hukum progresif, tindak pidana korupsi,

melegakan bagi penyidik kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas tindak pidana korupsi oleh

Mahkamah Konstitusi, pejabat daerah.

pejabat daerah. Putusan tersebut menghilangkan frase “persetujuan tertulis Presiden atas permintaan penyidik” dan “jangka waktu 60 (enam puluh) hari” pada Pasal 36 UU Pemerintahan Daerah masingmasing ayat (1) dan ayat (2). Prinsip negara hukum (legal state) di antaranya bercirikan equality before the law dan independent judiciary akan terganggu manakala proses penyelidikan dan penyidikan bagi pejabat daerah harus melalui izin tertulis dari Presiden. Paradigma hukum progresif adalah salah satu pendekatan yang dapat membantu aparat hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk yang dilakukan oleh pejabat daerah. Penulis menilai positif putusan

70 |

ABSTRACT The Progressive Decision Number 73/PUUIX/2011 of the Constitutional Court which approves several petition of Law Number 32 of 2004 on Regional Government has become a relief for police investigators and prosecutors in efforts of eradicating corruption committed by local officials. The decision eliminates the phrase “written approval by the President at the request of the investigator” and “period of 60 (sixty) days” in article 36 of Law on Local Government, in each paragraph (1) and paragraph (2). The principles of Legal State, which are the equality before the Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 70 -87

law and an independent judiciary, will be disturbed

committed by local officials. The author considers

when the investigation of local officials must first

positively to the Constitutional Court’s Decision

pass a written permission of the President. The

Number 73/PUU-IX/2011 as a contribution to the

progressive law paradigm is one of the approaches

efforts of corruption eradication in Indonesia.

used by law enforcement agencies in efforts of

Keywords:

eradicating corruption which include corruption

I.

PENDAHULUAN

progressive

law,

corruption,

Constitutional court, local official.

korupsi di era reformasi ditandai terutama dengan keluarnya berbagai produk perundang-undangan, dimulai dengan keluarnya:

Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketertiban. Selain itu negara juga bertugas untuk a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang mencapai kesejahteraan rakyat (welfare state) Penyelenggara Negara yang Bersih dan sebagai bentuk keadilan (Husodo, 2009: 65). Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Negara Indonesia adalah negara yang menganut (KKN); prinsip hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terdapat dua belas prinsip pokok sebagai tentang Penyelenggara Negara yang pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi negara hukum, antara lain: supremasi hukum dan Nepotisme (KKN) yang di dalamnya (supremacy of law), persamaan dalam hukum memuat ketentuan kriminalisasi delik (equality before the law), asas legalitas (due “kolusi” (Pasal 21) dan delik “nepotisme” process of law), pembatasan kekuasaan, organ(Pasal 22); dan organ penunjang yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 negara, mahkamah konstitusi (constitutional tentang Pemberantasan Tindak Pidana court), perlindungan hak asasi manusia, bersifat Korupsi, yang mengubah dan mengganti demokratis (democratishe rechtsstaat), berfungsi Undang-Undang Lama (UU Nomor 3 sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara Tahun 1971), dan terakhir diperbarui (welfare rechtsstaat) dan transparansi dan kontrol dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun sosial. Prinsip-prinsip negara hukum tersebut 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana selalu berkembang seiring dengan perkembangan Korupsi. masyarakat dan negara (Asshiddiqie, 2004: Kebijakan legislatif itu masih ditambah lagi 122). dengan keluarnya beberapa Peraturan Pemerintah Korupsi merupakan salah satu masalah yang dan Keputusan Presiden yang berhubungan terjadi dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. dengan “Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Sesuai dengan konsep negara hukum yang dianut Penyelenggara Negara,” Komisi Pemeriksa Indonesia maka upaya pemberantasan korupsi Kekayaan Penyelenggara Negara dan Komisi pun dilakukan. Semangat dan upaya memberantas Ombudsman Nasional.

Rule Breaking dan Integritas Penegak Hukum Progresif (Wahyu Nugroho)

| 71

Memperhatikan berbagai langkah kebijakan penanggulangan korupsi di atas, Barda Nawawi Arief memandang bahwa strategi kebijakan lebih fokus pada upaya melakukan “pembaharuan undang-undang” (law reform). Upaya melakukan pembaharuan undang-undang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan di satu sisi, namun di sisi lain masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah. Maka Profesor Barda menekankan untuk menggunakan pendekatan integral. Tidak hanya menggunakan “law reform,” tetapi juga seyogianya disertai dengan “social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform (Arief, 2003: 66). Senada dengan hal ini, Sudarto pernah menyatakan: “Suatu clean government, di mana tidak terdapat atau setidak-tidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakantindakan di lapangan politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya” (Sudarto, 1981: 124). Dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon menilai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menghambat upaya pemberantasan korupsi dengan mewajibkan adanya persetujuan tertulis atau izin dari Presiden, apabila penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan akan melakukan 72 |

pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dalam perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dinilai bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). Adapun isi dari masing-masing pasal tersebut antara lain:

Pasal 24 ayat (1):

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28I ayat (2):

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Berdasarkan atas jaminan-jaminan yang diberikan UUD 1945, maka ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dinilai

Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 70 -87

oleh pemohon mengabaikan berbagai jaminan tersebut. Adapun isi dari Pasal 36 UndangUndang Pemerintahan Daerah yaitu: 1.

2.

3.

Pemberantasan korupsi pejabat daerah hendaknya dilakukan secara luar biasa hingga “rule breaking.” Dalam psikologi, “rule breaking” termasuk ke dalam berpikir dengan Tindakan penyelidikan dan penyidikan menggunakan SQ, yang membuat kita mampu terhadap kepala daerah dan/atau wakil berpikir kreatif dan penuh wawasan (insightful). kepala daerah dilaksanakan setelah adanya Oleh Zohar dan Marshall, “rule breaking” tersebut persetujuan tertulis dari Presiden atas sebagai “an ability to reframe or contextualize permintaan penyidik; our experience, and thus an ability to transform Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana our understanding of it.” dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan Di sini kita tidak lagi mengalami dan oleh Presiden dalam waktu paling menjalani kehidupan secara biasa-biasa, lambat 60 (enam puluh) hari terhitung melainkan (tiba-tiba) menyadari adanya suatu sejak diterimanya permohonan, proses kehidupan “yang lain.” Keadaan seperti itu penyelidikan dan penyidikan dapat oleh Zohar dan Marshall disebut sebagai dilakukan; “recontextualize” membangun suatu pemahaman Tindakan penyidikan yang dilanjutkan baru dengan meluaskan konteks pengalaman di dengan penahanan diperlukan persetujuan waktu lalu. “He has recontextualized his original tertulis sesuai dengan ketentuan situation and transformed his view of reality” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (Zohar & Marshall, 2000: 178). ayat (2);

4.

5.

Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.

Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

b.

Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Ketentuan mengenai Pasal 36 UU Pemerintahan Daerah dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pembatasan-pembatasan (restrictions) yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Presiden dan berpotensi menimbulkan pengaruh yang buruk atau tidak tepat (improper influences) dan gangguan secara langsung atau tidak langsung terhadap kemerdekaan aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Hasil kajian kejaksaan menyatakan bahwa prosedur izin dalam melakukan pemeriksaan pejabat negara merupakan salah satu hambatan dalam proses penegakan hukum. Hambatan dalam proses hukum perkara korupsi pejabat daerah akan menyebabkan terpasungnya tindakan “rule breaking” dan ujian integritas penegak hukum menjadi terganggu. Pertama,


| 73

proses penyidikan menjadi terhambat karena menunggu keluarnya izin pemeriksaan. Bahkan seringkali izin yang diminta tidak pernah ada jawaban apakah disetujui atau ditolak, sehingga penanganan perkaranya menjadi tidak jelas dan terkatung-katung penyelesaiannya. Kedua, terhambatnya proses pemeriksaan bagi pejabat negara, memengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang melibatkan pejabat negara, sehingga penyidikannya menjadi lamban dan terkesan macet. Ketiga, dengan rentang waktu yang cukup lama sampai keluarnya izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan alat bukti surat, dapat mengulangi tindak pidana korupsi, dapat memengaruhi para saksi dan memindahtangankan kekayaan hasil korupsi kepada orang lain. Melihat sejumlah variabel di atas hambatan dalam proses hukum tindak pidana korupsi bagi pejabat daerah akan menyebabkan beberapa hal antara lain: menumpuknya kasus-kasus korupsi pejabat daerah yang tidak dapat ditangani, prosedural, hanya menggunakan logika rasional, memakan waktu yang lama, dihadang oleh tembok kuat yaitu izin tertulis presiden, dinilai masyarakat bahwa penegak hukum tidak memiliki integritas dan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi serta mencederai rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut sangat bertentangan dengan spirit hukum progresif antara lain: a.

b.

c.

74 |

amat luas, tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; d.

Bersifat kritis dan fungsional, oleh karena itu ia tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya (Rahardjo, 2007: 214).

Proses yang sangat prosedural dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pejabat daerah ini pernah disindir sekaligus dikritik oleh Satjipto Rahardjo dengan kata-kata “Seharusnya tidak hanya prosedur yang dibaca, tetapi juga bertanya lebih jauh, apakah makna prosedur ini? Apakah yang ingin saya lakukan tidak bertentangan dengan keinginan bangsa untuk memberantas korupsi? Apakah ini bukan bentuk korupsi? Sudah benar dan adilkah bila saya berbuat begini?” Sindiran Satjipto juga dikaitkan dengan negara hukum, beliau mengatakan: “negara hukum dan hukum bukan proyek dokumen kertas, tetapi proyek kultural yang memiliki roh keadilan. Oleh karena itu, membaca dan memahaminya sebagai kalimat-kalimat yang kering, linier dan masinal bisa membawa malapetaka, apalagi kalau ia dibaca dengan tujuan untuk menyelundupkan niat jahat.

Dalam tulisan ini, penulis memberikan secercah harapan kepada penegak hukum daerah (polisi dan jaksa) dalam pemberantasan korupsi pejabat daerah agar tidak terpasung oleh doktrin, prosedur dan teks-teks hukum yang sangat baku. Mempunyai tujuan besar berupa Oleh karena itu berpikir dan bertindak yang luar kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; biasa dalam pemberantasan korupsi daerah perlu dilakukan dengan mematahkan aturan lama (rule Memuat kandungan moral kemanusiaan breaking), yakni dalam praktik hukum harus yang sangat kuat; berani membebaskan diri dari konsep, doktrin, Hukum progresif adalah hukum yang serta asas yang berlaku. membebaskan, meliputi dimensi yang Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 70 -87

II.

RUMUSAN MASALAH

Melihat realitas empiris (empirical evidents) di kalangan pejabat daerah, baik kapasitas sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kasus korupsi atau perilaku yang menunjukkan koruptif, maka aparat penegak hukum daerah (polisi dan jaksa) mengambil peranan penting dalam proses penegakan hukum oleh pejabat daerah ini untuk berani dan bertindak yang luar biasa, lebih dari sekadar biasa. Karena tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime dan pelakunya pun (pejabat negara) juga masuk kategori extra ordinary, maka penanganannya harus dilakukan dengan ekstra pula dengan pendekatan hukum progresif. Bertitik tolak pada pemikiran inilah penulis memfokuskan pada dua permasalahan, yakni: a.

manusia, dan bukan sebaliknya (Kristiana, 2009: 32). Berdasarkan hal itu, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum (Faisal, 2008: 6).

Orientasi hukum progresif bertumpu pada peraturan dan perilaku (rules and behavior). Di sini hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku, namun juga sekaligus sebagai aspek peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun Bagaimana rule breaking dan integritas itu. Karena asumsi yang dibangun di sini, bahwa penegak hukum progresif dalam proses hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum pejabat daerah atas perkara tindak hukum dan masyarakatnya (Rahardjo, 2005: 6). pidana korupsi berdasarkan ketentuan izin tertulis oleh presiden? Satjipto Rahardjo mengutip ucapan

Taverne, “berikan pada saya jaksa dan hakim Bagaimana kontribusi hukum progresif yang baik, maka dengan peraturan yang buruk dalam pemberantasan korupsi di kalangan sekalipun saya bisa membuat putusan yang birokrat pemerintah daerah sebagai upaya baik.” Mengutamakan perilaku (manusia) menciptakan good governance? daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan III. STUDI PUSTAKA membawa kita untuk memahami hukum sebagai 1. Watak Hukum Progresif dalam Keilmuan proses dan proyek kemanusiaan. Hukum Hukum dan Praksis; Secercah Harapan progresif menempatkan diri sebagai kekuatan ‘pembebasan,’ yaitu membebaskan diri dari bagi Penegak Hukum tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang Dasar filosofi dari hukum progresif adalah legalistik-positivistik. Dengan ciri “pembebasan” hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan itu, hukum progresif lebih mengutamakan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang “tujuan” daripada “prosedur.” Dalam konteks adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia demikian, untuk melakukan penegakan hukum, (Kusuma, 2009: 31). Hukum progresif berangkat maka perlu melakukan “mobilisasi hukum” dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk maupun “rule breaking.” b.


| 75

Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Oleh karena itu, menurut Satjipto asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah bahwa: i.

Hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri;

ii.

Hukum itu selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final;

iii.

Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani (Rahardjo, 2007: 228229).

Penulis berpandangan bahwa penegak hukum yang progresif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terbelenggu oleh tembok-tembok dogmatis, sehingga proses hukum terhadap pejabat daerah dapat dilakukan dalam rangka mencapai keadilan masyarakat (social justice). Prinsip proses hukum yang berkeadilan (due process of law) akan berjalan dengan baik manakala penegak hukum (polisi dan jaksa) menerapkan proses hukum terhadap pejabat daerah dalam kasus tindak pidana korupsi memiliki nilai-nilai persamaan seperti warga negara biasa (equality before the law). Anthon Susanto memandang bahwa hukum progresif sebenarnya merupakan pertentangan dari paham positivistik yang dianut oleh hampir semua aparat penegak hukum, terutama hakim di Indonesia. Paham posivitistik ini selalu berpegang teguh kepada hukum tertulis (law in book), karena meyakini bahwa keadilan dapat terwujud 76 |

dengan menerapkan hukum tertulis. Dengan demikian seolah keadilan didefinisikan dalam hukum tertulis, pendefinisian apa yang adil dan tidak dalam hukum tertulis merupakan bentuk “kekerasan keadilan” yang mempersempit serta mensubjektivikasi makna keadilan (Susanto, 2010: 91). 2.

Rule Breaking dan Integritas Penegak Hukum di dalam Melakukan Proses Hukum Pejabat Daerah Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Izin Tertulis oleh Presiden

Menurut Suteki, sesungguhnya karakteristik hukum progresif terletak pada “rule breaking”nya. Karakter ini yang penting berisi harapan lompatan berhukum yang ditujukan bagi penegak hukum untuk menghadirkan keadilan kepada masyarakat (bringing justice to the people). Proses menghadirkan keadilan tersebut, dapat dilakukan melalui tiga kegiatan pokok, yakni: pertama, mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan peran penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (rule breaking) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan. Kedua, pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam. Ketiga, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (compassion) kepada kelompok yang lemah (Suteki, 2012: 105). Dalam atmosfer berhukum di abad ke-21 ini, tentunya dibutuhkan


pemikiran yang holistik oleh aparat penegak hukum, semua aspek kehidupan manusia yang bersifat meta-juridical (di luar hukum), dan tidak menggunakan paradigma berpikir positivistik seperti yang berkembang pada abad ke-19.

UUD 1945. Dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, salah satu kewajibannya adalah melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.

Selanjutnya apabila dimaknai secara gramatikal, kata integritas berasal dari bahasa Inggris “integrity,” artinya kejujuran, ketulusan hati, integritas dan keutuhan (Peterson, 2005: 199). Integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, bisa juga berarti kejujuran. Dalam konteks hukum, Black Law Dictionary menyatakan bahwa istilah ini biasanya dikaitkan dengan persyaratan dari pejabat tertentu. Dalam hal ini, maka integrity berarti: “soundness or moral principle and character, as shown by one person dealing with others in the making and performance of contracts, and fidelity and honesty in the discharge of trust” (Black, 1979: 315). “Integrity adalah sinonim dengan “probity,” “honesty,” dan “uprightness.”

Perkataan integritas juga terdapat di dalam Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.” Pasal 24B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.” Selanjutnya pada Pasal 24C UUD 1945 menyatakan: “Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.” Jadi, kehadiran sosok penegak hukum (termasuk kepolisian dan kejaksaan) yang berintegritas sangatlah penting dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi bagi pejabat daerah.

Topo Santoso memaparkan arti penting integritas dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Legal maxim yang berbunyi menjadi suatu kepentingan bagi negara bahwa masyarakat harus dilindungi. Legal maxim ini sangat relevan dalam mendiskusikan korupsi karena kejahatan mengancam masyarakat sehingga negara harus melindungi dan sekuat tenaga merumuskan kebijakan yang tepat (Santoso, 2012: 87). Dalam konteks ini, diperlukan integritas bagi penyelenggara negara yang masuk dalam lingkaran trias politica.

3.

Konsep dalam Doktrin Due Process of Law dan Good Governance

Konsep due process of law yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (fundamental fairnesss). Dalam perkembangannya, due process of law yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat Integritas merupakan sifat yang sangat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan penting sehingga menjadi persyaratan para yang pantas, kesempatan yang layak untuk pejabat negara sebagaimana tercantum di dalam membela diri, termasuk memakai tenaga ahli,


| 77

seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (liberty), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk bepergian, hak privasi, hak atas perlakuan yang sama (equal protection) (Fuady, 2009: 46-47).

suatu keharusan bagi negara-negara modern. Pada prinsipnya, dengan istilah good governance berarti bagaimana manajemen pemerintahan mengelola pemerintahan tersebut secara baik, benar dan penuh integritas. Ada beberapa faktor utama yang berpengaruh satu sama lain, saling kait mengait dalam menerapkan prinsip good governance ke dalam suatu pemerintahan, yaitu: 1.

Perlu juga diketahui bahwa doktrin due process yang prosedural sebenarnya dirancang untuk melindungi hak-hak fundamental dari manusia atas perbuatan salah tindak oleh 2. pemerintah. Karena itu, penggunaan doktrin due process prosedural ini janganlah sampai menyimpang atau over acting, sehingga dapat menghambat jalannya birokrasi dan administrasi. 3. Jika birokrasi atau administrasi terus-menerus menjalankan tugas hearing model yang diperagakan di pengadilan, tentu saja pekerjaannya akan terhambat dan akan banyak menguras waktu 4. dan tenaga sehingga pelaksanaan tugas birokrasi dan administrasi menjadi sulit dan tidak efisien. Karena itu, dalam teori hukum diberikan batasan-batasan sehingga dalam hal apa saja dianggap berlaku doktrin due process prosedural secara penuh, atau setengah penuh, dan dalam hal apa dianggap tidak ada masalah due process prosedural, dan bahkan dalam hal apa bahkan dianggap sebagai kekecualian dari berlakunya doktrin due process. Kriteria utama yang dipakai untuk menentukan berlakunya doktrin due process prosedural ini adalah “kelayakan” (reasonableness), equilibrium, efektif, dan efisien. Penerapan konsep good governance ke dalam suatu pemerintahan diyakini sudah menjadi 78 |

5.

Aturan hukum yang baik, yakni seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara warga masyarakat, pemerintah, parlemen, pengadilan, pers, lingkungan hidup, serta para stakeholders yang lain; Law enforcement yang baik, yakni seperangkat mekanisme yang secara langsung atau tidak langsung mendukung upaya penegakan aturan; Sistem pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, accountable, dan berwawasan hak asasi manusia; Sistem pemerintahan yang dapat menciptakan masyarakat yang cerdas dan egaliter; dan Sistem pemerintahan yang kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (Fuady, 2009: 78-79).

Konsepsi suatu pemerintahan dengan tata kelola yang baik (good governance) dalam negara hukum, setiap orang, baik yang memerintah, maupun yang diperintah, harus tunduk kepada hukum, dalam hal ini hukum yang adil dan harus ditegakkan secara adil pula. Hal tersebut merupakan penjabaran dari elemen fairness/equity dan law enforcement dari good governance.


4.

Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Modus operandi tindak pidana korupsi adalah cara-cara pelaku melaksanakan tindak pidana korupsi. Cara-cara tersebut tidak selalu dimulai e. pada tahap pelaksanaan, tetapi adakalanya dimulai dari tahap perencanaan. Berikut ini diungkap oleh Leden Marpaung terkait modus operandi dari tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah, sebagaimana yang sudah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain: a. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah/ pejabat daerah mengintervensi proses

f.

pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga atau nilai kontrak dan pengusaha/rekanan dimaksud memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat g. maupun daerah; b.

c.

d.

Pengusaha mempengaruhi kepala daerah/ pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang atau jasa h. dinaikkan (di-mark up). Kemudian selisih dibagi-bagikan; Panitia pengadaan membuat spesifikasi i. barang yang mengarah ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga atau kontrak; j. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian

dipertanggungjawabkan pengeluaranpengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif; Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi, koleganya atau untuk kepentingan pribadi pejabat daerah yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan buktibukti fiktif; Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi; Pengusaha, pejabat eksekutif dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan tukar guling (ruislag) atas aset pemda dan melakukan mark down atas aset pemda serta mark up atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan; Para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar di muka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek; Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan; Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah, dengan spesimen pribadi (bukan pejabat dan bendaharawan yang ditunjuk) dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur;


| 79

k.

l.

m.

n.

Kepala daerah meminta atau menerima pidana korupsi), berupa pembatasan dengan jasa giro (tabungan dana pemerintah) yang syarat adanya persetujuan tertulis dari presiden ditempatkan di bank; untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penahanan. Penulis memandang, hukum progresif Kepala daerah memberi izin pengelolaan yang berwatak pembebasan dan pemikiran rule sumber daya alam kepada pengusaha breaking bersumber dari pola pikir majelis hakim yang tidak memiliki kemampuan dan konstitusi, yakni kreativitas berpikir yang tidak finansial untuk kepentingan pribadi atau terpaku kepada teks hukum, dengan mencairkan kelompoknya; kebekuan legal formal yang berhadapan (vis a vis) Kepala daerah menerima uang/barang yang dengan eksekutif (presiden) dalam hal perizinan berhubungan dengan proses perizinan yang tertulis bagi pejabat daerah atas perbuatan tindak pidana korupsi dan memperhatikan keadilan dikeluarkannya; masyarakat (social justice). Kepala daerah/keluarga/kelompoknya Sebelum perkara ini diperiksa, pemikiran membeli lebih dahulu barang dengan harga murah, kemudian dijual kembali kepada rule breaking muncul melalui gagasan Ketua

Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pada waktu itu meminta untuk diputar rekaman percakapan antara Artalita Suryani dengan Jaksa Urip o. Kepala daerah meminta bawahannya untuk Tri Gunawan atas kasus suap, guna menguak mencicilkan kebutuhan pribadinya dengan semua aktor yang terlibat dalam tindak pidana menggunakan anggaran daerah; korupsi. Pemikiran rule breaking pada akhirnya p. Kepala daerah memberikan dana kepada diterapkan oleh aparat penegak hukum progresif pejabat tertentu dengan beban anggaran di daerah melalui tindakan-tindakan kreativitas, keberanian dan tidak terjebak oleh legal dengan alasan pengurusan DAU/DAK; prosedural dalam memeriksa pejabat daerah q. Kepala daerah memberikan dana kepada atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. DPRD dalam proses penyusunan RAPBD; Mahkamah berpandangan dengan adanya r. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk syarat persetujuan tertulis dari presiden untuk perkara pribadi dengan beban anggaran melakukan penyelidikan dan penyidikan, akan menghambat proses peradilan dan secara tidak daerah (Marpaung, 2009: 77-79). langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan, selain itu juga menghambat proses IV. ANALISIS hukum yang seharusnya sesuai asas, yaitu bersifat Berlakunya Pasal 36 UU Pemda, menurut cepat, sederhana dan biaya ringan. ratio decidendi atau dasar pertimbangan hukum Mahkamah berpendapat bahwa persetujuan mahkamah membuat terhambatnya proses tertulis pada tahap penyelidikan dan penyidikan hukum yang dibiayai negara untuk diterapkan terhadap pejabat daerah tidak memiliki rasionalitas kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala hukum yang cukup dan akan memperlakukan daerah yang diduga melakukan kejahatan (tindak warga negara secara berbeda di hadapan hukum. instansi dengan harga yang sudah di-mark up;

80 |


Pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, namun pejabat negara juga merupakan warga negara. Sebagai subjek hukum, terlepas dari jabatannya, pejabat daerah pun harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Mahkamah berpandangan bahwa persetujuan tertulis dari presiden tidak boleh menjadi hambatan bagi proses penyelidikan dan penyidikan pejabat daerah yang bersangkutan, karena esensi dari persetujuan tertulis presiden hanyalah agar presiden sebagai pimpinan dari para kepala daerah mengetahui bahwa pimpinan dari suatu daerah akan mengalami proses hukum yang membatasi ruang geraknya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, dan akan berakibat terjadinya kekosongan pimpinan daerah. Berdasarkan hal itu, presiden melalui Menteri Dalam Negeri segera mengambil langkahlangkah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Perlakuan yang khusus bagi pejabat daerah guna menjaga harkat dan martabatnya agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Namun, perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum. Satjipto Rahardjo mengajarkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan hanya menggunakan kecerdasan intelektual saja, melainkan juga melibatkan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (rule-bound), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam (Rahardjo,

2007: 17). Dalam kreativitas penegak hukum yang progresif, yakni polisi dan jaksa untuk memberantas korupsi pejabat daerah, ia bekerja dengan mematahkan patokan yang ada (rulebreaking), sekaligus membentuk yang baru (rulemaking). Mahkamah berpendapat bahwa proses penyelidikan dilakukan dalam rangka menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari bukti-bukti awal untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana. Tindakan rule breaking ini apabila dihambat hanya karena izin tertulis dari presiden, maka tidak akan melahirkan penegak hukum progresif dengan spirit pembebasan. Sistem perizinan dari presiden yang tercantum di dalam Pasal 36 UU Pemerintah Daerah merupakan duri dalam daging yang memberikan rasa aman kepada pejabat daerah apabila tersandung kasus korupsi, namun hal tersebut apabila tidak segera diproses hukum, akan terjadi tindak pidana korupsi yang bersifat masif, bahkan tersistem. Oleh karena itu, penegak hukum, khususnya polisi dan jaksa mulai berani berpikir dan bertindak bebas dan kreatif, tidak submisif, demi untuk menyelamatkan bangsanya dari keambrukan karena korupsi pejabat daerah atau jajarannya. Apabila tidak ditopang oleh pemikiran dan tindakan seperti itu, misalnya mengikuti aturan main yang ada, sesuai dengan prosedur hukum, terpasung oleh Pasal 36 UU Pemerintah Daerah dan lebih mengedepankan aspek legal formal belaka, maka akan jauh dari harapan dalam semangat memberantas korupsi. Karakteristik inilah yang mencerminkan watak rule breaking dalam perspektif hukum progresif. Penegak hukum yang progresif selalu bertanyatanya, bagaimana saya harus menciptakan keadilan masyarakat dan didukung banyak


| 81

pihak untuk memberantas kejahatan negara yang moral, behavior and environment. Kacamata merugikan bangsanya sendiri. hukum progresif menempatkan faktor perilaku sebagai objeknya. Maka, yang dilakukan oleh Integritas penegak hukum akan membawa kepolisian dan kejaksaan tidak hanya membaca ke arah penegakan hukum yang lebih adil dan dan mempelajari teks dan menggunakan logika memiliki kemanfaatan bagi masyarakat menuju peraturan saja, tetapi perlu mendalami makna kesejahteraan (welfare state). Keadilan sosial hukum, seperti makna sosial (social meaning) (social justice) akan tercabik-cabik dan tidak dan budaya. akan pernah terwujud di dalam masyarakat ketika penegak hukum di ranah penyelidikan, Dalam perspektif lain, para teoritisi/ penyidikan dan penuntutan (polisi dan jaksa) akademisi/cendekiawan di dunia kampus, juga tidak berintegritas dalam pemberantasan tindak bergiat untuk mensuplai para praktisi penegak pidana korupsi. Maka di sini integritas penegak hukum dengan gagasan, konsep, teori dan hukum benar-benar diuji demi menjaga nama doktrinasi baru yang berwatak pembebasan, demi baik, martabat, dan profesionalisme dalam mendukung para praktisi yang berlaga di front diri polisi dan jaksa di institusi kepolisian dan pemberantasan korupsi. Selain itu, juga elemen kejaksaan. Publik (civil society) sekarang sudah civil society, seperti Indonesia Corruption Watch cerdas dan kritis terhadap birokrasi penegakan (ICW), masyarakat luas atau NGO lainnya turut hukum maupun pemerintahan. berkontribusi melalui penunjukan data-data valid, Selain itu, bekerjanya hukum dalam masyarakat sangatlah dipengaruhi oleh banyak faktor non hukum yang melingkupinya. Selain integritas, hati nurani pun juga penting. Penulis memberikan contoh seorang pejabat publik yang terkena perkara (korupsi) di Jepang biasanya segera mengundurkan diri dari jabatannya, sekaligus proses hukumnya (penyelidikan atau penyidikan) baru dimulai. Sanksi moral ternyata bekerja lebih efektif. Maka pejabat di Indonesia pun juga perlu mencontoh bangsa Jepang yang tidak membaca hukum sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi lebih kepada kaidah moral. Selain menerapkan cara-cara rule breaking di atas, penegakan hukum yang dimulai dari kepolisian dan kejaksaan dalam memproses pejabat negara atas kasus tindak pidana korupsi haruslah melihatnya dengan pendekatan holistik. Pendekatan holistik selain mencakup aspek rule and logic, juga menyentuh aspek ethic, religion,

82 |

pelaporan ke penegak hukum apabila perilaku pejabat daerah cenderung korup. Penegak hukum yang lahir dari semangat reformasi juga muncul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kewenangan yang ganda, yakni penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan hendaknya dimaknai oleh penegak hukum kepolisian dan kejaksaan sebagai pendukung dan memiliki fungsi koordinatif dari kewenangannya. Hal ini agar tidak menimbulkan anggapan “cari aman” dari masyarakat karena kewenangannya sudah diambil oleh KPK dan ditebas habis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pejabat daerah. Oleh karena itu, dalam keadaan yang disorder atau ketidaktertiban hukum seperti di Indonesia, proses penegakan hukum membutuhkan keberanian dari aparat hukum sendiri. Berani mengungkap tindak pidana korupsi di antara teman koleganya dan berani


untuk bersikap jujur sesuai dengan aturan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pejabat negara. Penegakan hukum progresif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat diserahkan kepada cara-cara konvensional sistem pencet tombol, melainkan membutuhkan suatu tipe penegakan hukum yang penuh greget (compassion, empathy, commitment, dan dare atau courage). Maka faktor keberanian pun menjadi penting dan mendapat tempat.

sulit untuk menerapkan tindakan-tindakan rule breaking tadi dan terdapat ambiguitas di dalam menjalankan kewenangan satu atap kekuasaan eksekutif dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana atau yang dikenal dengan istilah criminal justice system.

Seorang warga negara yang terlibat dalam kasus pidana tidak dapat langsung diadili di peradilan, namun harus melalui proses kepolisian terlebih dahulu. Konteks inilah yang selalu menjadi Mencermati putusan MK ini, penulis alasan pembenar mengapa presiden turut serta berpendapat bahwa bukan karena masalah dalam proses penegakan hukum, karena aparat diskriminasi di dalam pemeriksaan kepala daerah kepolisian dan aparat kejaksaan itu masih dalam atau wakil kepala daerah yang tersangkut kasus ranah eksekutif, bukan yudikatif. Seharusnya, pidana, termasuk korupsi yang harus melalui unsur negara hukum yang salah satunya pemisahan mekanisme izin tertulis dari presiden, namun itu atau pembagian kekuasaan untuk menjamin haklebih kepada pencederaan terhadap konsep negara hak seorang warga negara perlu ditempatkan pada hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat posisi yang benar, sehingga tidak tumpang tindih (3) UUD 1945. Penulis tidak sependapat dengan dengan pemahaman criminal justice system. pemohon pengujian undang-undang, begitu juga Progresivitas Mahkamah Konstitusi dengan pendapat DPR yang mempermasalahkan dalam memutus perkara pengujian Undangdiskriminasi yang menyandarkan kepada Undang Pemerintahan Daerah tampak dalam pengertian Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun argumennya yang menyatakan persetujuan 1999 tentang Hak Asasi Manusia. tertulis dari presiden yang disyaratkan dalam Dalam kajian hukum administrasi negara, proses penyelidikan kepala daerah dan/atau kedudukan yang sama di muka hukum (equality wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam before the law) itu berlaku baik untuk orang Pasal 36 ayat (1) UU Pemda akan menghambat biasa maupun untuk pejabat (Budiardjo, 1982: proses penyelidikan, karena presiden diberi 58). Perkembangan konsep negara hukum waktu 60 hari untuk mengeluarkan persetujuan juga menyebutkan salah satu unsurnya yakni tersebut. Dalam tenggang waktu itu, kepala adanya pengawasan dari badan-badan peradilan daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, melakukan tindak pidana berpeluang melakukan dalam artian lembaga peradilan tersebut benar- upaya penghapusan jejak tindak kejahatan atau benar tidak memihak dan tidak berada di bawah penghilangan alat bukti. Bahkan penyelidikan pengaruh eksekutif (Soemantri, 1992: 29-30). yang dirahasiakan dapat diketahui oleh yang bersangkutan. Penulis menyatakan bahwa Pasal 36 UU Pemda akan melahirkan penegak hukum yang Makna hukum progresif terkandung dalam terpaku oleh doktrin positivisme, sehingga pasal ini bahwa faktor human behavior atau


| 83

perilaku manusia menjadi objek, yakni aparat penegak hukum (polisi dan jaksa) meminta agar izin tertulis dapat diberikan dari presiden kepada penyidik polri saat akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tersangkut korupsi. Proses penyelidikan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dilakukan dalam rangka menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari bukti-bukti awal untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana. Apabila penyelidikan harus melalui izin dari presiden, dikhawatirkan akan terjadi penghilangan alat bukti dalam jangka waktu 60 hari atau menghapus jejak tindak pidana. Selain itu, permohonan persetujuan tertulis dari presiden untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala atau wakil kepala daerah dapat membuka kerahasiaan proses penyelidikan itu sendiri. Dalam tahapan penyelidikan belum ada kepastian seseorang akan disidik atau tidak disidik, belum dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, namun hanya pengumpulan informasi. Dengan demikian, terhadap proses penyelidikan, seseorang tidak akan dikurangi dan dibatasi gerak dan aktivitasnya, kecuali jika dilakukan penangkapan. Upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah antara lain dilakukan dengan penerapan good governance, konsep integrity island, manajemen berbasis kinerja, minimalisasi korupsi proses pengadaan barang dan jasa, pakta integritas, menciptakan mekanisme pengaduan masyarakat, memperkuat lembaga audit dan auditor, memperkuat pemerintah daerah dalam bentuk identifikasi kemauan politik dan kapasitas pemerintah daerah dalam bentuk identifikasi kemauan politik dan kapasitas untuk 84 |

melaksanakan reformasi lokal, reformasi pada pelayanan sektor publik dengan kebijakan one stop services, membuat kode etik dan aturan perilaku, membuka akses masyarakat atas informasi, mobilisasi publik melalui pendidikan dan ukuran peningkatan kesadaran dan pelatihan serta investigasi untuk jurnalistik. Hubungan antara good governance dengan hukum progresif sangatlah erat. Keduanya memiliki spirit bahwa untuk menyelenggarakan suatu negara yang baik dan bersih, diperlukan moralitas yang baik oleh para penyelenggara negara, etika yang baik dan perilaku yang baik. Sebab, hal tersebut akan berpengaruh kepada setiap kebijaksanaan atau pengambilan keputusan oleh pejabat negara yang nantinya akan diterapkan oleh semua warga negaranya dan stakeholders lainnya. Meminjam bahasa salah seorang pendiri bangsa ini, yaitu Soepomo dikatakan bahwa keberhasilan penyelenggara negara Indonesia bergantung pada “semangat para penyelenggara negara.” Semangat di sini bukan persoalan otak yang rasional, melainkan lebih kepada persoalan batiniah berupa spirit, moralitas dan kemauan atau kehendak (will). Jadi, good governance tidak dapat hanya menggunakan pendekatan rasional saja. Ajaran hukum progresif yang perlu diterapkan oleh kepolisian dan kejaksaan di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pejabat negara yang tersandung kasus korupsi adalah berpikir dan bertindak luar biasa. Satjipto Rahardjo menganalogkan berpikir luar biasa dengan tren penggunaan SQ (spiritual quetient). SQ mengandalkan cara-cara melompat, kreatif, mematahkan aturan lama (rule-breaking) dengan membuat aturan baru (rule-making). Pasca putusan MK ini, penegak hukum dapat Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 70 -87

menerapkan secara langsung proses pemeriksaan tegaknya konstitusi, demokrasi dan nilai-nilai yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan keadilan substantif sudah banyak. hingga penuntutan terhadap pejabat daerah dalam Dalam konteks ini, aparat penegak hukum tindak pidana korupsi, tanpa melalui izin tertulis kepolisian dan kejaksaan saatnya mengikuti dari presiden. proses hukum pemberantasan tindak pidana Pemikiran dan tindakan seperti inilah korupsi terhadap pejabat negara di daerah yang diharapkan oleh kebanyakan orang, di dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, guna tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap melahirkan keadilan sosial dan membawa angin aparat penegak hukum. Maka sejak diumumkan perubahan bagi penegakan hukum tindak pidana keinginan untuk menempuh langkah luar biasa, korupsi pejabat daerah dan/atau jajarannya. kita juga harus berani melakukan pembelotan, Bangsa yang maju adalah bangsa yang mau pembebasan terhadap konvensi-konvensi lama, berpikir dan bertindak dengan cara-cara yang dan menegaskan kehadiran suatu aturan baru. luar biasa, lebih dari sekadar yang biasa-biasa Filosofi terhadap hukum progresif akan bermakna saja, termasuk spirit semua elemen bangsa dalam ketika dipahami dan diimplementasikan di dalam pemberantasan korupsi. penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi bagi siapapun, termasuk pejabat negara. V. SIMPULAN Paradigma keadilan substantif dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan optik hukum progresif akan melahirkan kesejahteraan sosial. Masyarakat (civil society) sangat berharap bahwa penghukuman terhadap pelaku korupsi, nilai keadilannya seimbang dengan kasus-kasus yang menimpa warga masyarakat kelas menengah ke bawah. Perlu dicontoh proses hukum yang hasilnya dilahirkan dari rahim MK bagaimana gaya-gaya berhukum dengan pendekatan rule breaking yang digunakan Mahfud MD, di saat memimpin pengujian undang-undang dan setiap penyelesaian perkara/sengketa lainnya di Mahkamah Konstitusi yang membawa paradigma baru keadilan substantif sekalipun itu menggeser nilai kepastian hukum atau dominasi penafsiran hukum lama (asas-asas, doktrin, konsep). Putusan-putusan yang lahir dari progresivitas Mahkamah Konstitusi dalam mendukung upaya

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011, maka penulis menyimpulkan bahwa: a.

Rule breaking dan integritas penegak hukum di dalam proses hukum terhadap pejabat daerah atas kasus korupsi dipengaruhi oleh faktor-faktor meta-juridical (non hukum) yang melingkupinya, yakni kekuasaan dan administratif melalui izin presiden. Melalui pemikiran dan tindakan rule breaking, pemeriksaan terhadap pejabat daerah dapat diterobos tanpa melalui mekanisme perizinan tertulis dari presiden guna menciptakan keadilan yang progresif atau keadilan masyarakat. Pasca putusan ini, aparat kepolisian dan kejaksaan dapat menjalankan kewenangannya tanpa dihambat oleh tembok izin tertulis dari presiden.


| 85

b.

Kontribusi hukum progresif dalam pemberantasan korupsi di kalangan birokrat pemerintah daerah sebagai upaya menciptakan good governance lebih ditekankan pada aspek moralitas, etika dan nurani para penyelenggara negara. Sebab, spirit pembebasan dan selalu mencari kebenaran dan keadilan substansial (substantial justice or social justice) merupakan paradigma hukum progresif yang harus dipahami dan diimplementasikan setiap penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam memeriksa pejabat daerah atas kasus korupsi. Bagaimana faktor behavior (perilaku) pejabat daerah yang menjadi objek pemeriksaan lebih mendapat prioritas daripada sekadar peraturan normatif.

DAFTAR PUSTAKA Arief, Barda Nawawi. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Asshiddiqie, Jimly. 2004. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cet. 1, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Black, Henry Cambell. 1979. Black’s Law Dictionary. St. Paul. Minn: West Publishing Co. Budiardjo, Miriam. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Faisal. September 2008. “Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Pemberantasan tindak pidana korupsi Kritis.” Jurnal Ultimatum. Edisi II. Jakarta: merupakan komitmen bersama (political STIH IBLAM, Jakarta. will) bagi semua warga negara tanpa kecuali. Karena korupsi merupakan penyakit yang Fuady, Munir. 2009. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). Cet. 1. Bandung: PT sudah lama menggurita hampir di setiap jajaran Refika Aditama. trias politica dan masuk dalam extra ordinary crime. Peran serta masyarakat (civil society, Husodo, Siswono Yudo. 2009. Menuju Welfare termasuk akademisi) sangat dibutuhkan dan State, Kumpulan Tulisan tentang penanganannya pun dilakukan secara ekstra atau Kebangsaan, Ekonomi dan Politik. Cet. 1. luar biasa, seperti spirit hukum progresif yang Jakarta: Baris Baru. harus berani mendobrak pintu-pintu penafsiran hukum konvensional/positivistik/legalistik Kristiana, Yudi. 2009. Menuju Kejaksaan Progresif; Studi tentang Penyelidikan, dan berani melakukan the rule breaking demi Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana pencapaian keadilan sosial/substantif (social Korupsi. Cet. 1. Yogyakarta: LSHP. justice/substantial justice). Integritas, moralitas, etika dan nurani haruslah melekat di setiap pejabat negara, termasuk aparat penegak hukum sendiri yang memeriksa perkara korupsi.

86 |

Kusuma, Mahmud. 2009. Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia. Cet. 1. Yogyakarta: LSHP.


Marpaung, Leden. 2009. Tindak Pidana Korupsi Zohar, Danah, & Ian Marshall. 2000. IQ, Spiritual Pemberantasan dan Pencegahan. Ed. rev. Intelligence, The Ultimate Intelligence. Cet. 4. Jakarta: Djambatan. London: Bloomsbury Publishing. Peterson, Yan. 2005. Kamus Lengkap InggrisIndonesia Indonesia-Inggris. Surabaya: Karya Agung. Rahardjo, Satjipto. 2007. Membedah Hukum Progresif. Cet. 2. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Rahardjo, Satjipto. April 2005. “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.” Jurnal Hukum Progresif. Vol. 1/ No. 1. PDIH Ilmu Hukum UNDIP. Santoso, Topo. Desember 2012. Di dalam tulisannya “Hukum dan Integritas Anti Korupsi”, dalam Buku Professor Safri Nugraha “Dalam Kenangan,” Dedikasi Tak Henti pada “Good Governance.” Cet. 1. Depok: Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Soemantri, Sri. 1992. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni. Sudarto. 1981. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” Ceramah di Undip, 1971. Dipublikasikan dalam Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Susanto, Anthon F. 2010. Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan. Yogyakarta: Genta Publishing. Suteki. 2012. “Perkembangan Ilmu Hukum dan Implikasi Metodologisnya.” Dalam Satjipto Rahardjo dkk., Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media.


| 87

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEBERADAAN LEMBAGA NEGARA Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 005/PUU-IV/2006; Nomor 006/PUUIV/2006 dan Nomor 030/SKLN-IV/2006

THE Constitutional Court Decision Concerning the Position of Three Commissions as State Institutions An Analysis of Three Decisions of the Constitutional Court: Number 005/PUU-IV/2006; Number 006/PUU-IV/2006 and Number 030/SKLN-IV/2006 Puguh Windrawan Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari, Sleman, Yogyakarta, 55281 Email: [email protected] Diterima tgl 17 Februari 2014/Disetujui tgl 24 Maret 2014 ABSTRAK

putusan selanjutnya menyatakan bukan sebagai

Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan

lembaga negara. Di lain sisi, Mahkamah Konstitusi,

keberadaan lembaga negara serta komisi negara bisa ditelaah melalui beberapa putusannya. Beberapa di antaranya adalah berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial, keberadaan Komisi Kebenaran

sesuai dengan tugas kewenangannya juga bisa menyidangkan perkara berkaitan dengan lembaga negara. Meskipun, lembaga negara tersebut sederajat kedudukannya dengan Mahkamah Konstitusi dalam

dan Rekonsiliasi, dan Komisi Penyiaran Indonesia.

struktur ketatanegaraan Indonesia.

Putusan terhadap keberadaan tiga lembaga tersebut

Kata kunci: lembaga negara, komisi negara,

menunjukkan bahwa ada persoalan tafsir hukum

Mahkamah Konstitusi.

yang harus dikritisi. Dengan melihat tiga putusan terkait, Mahkamah Kontitusi menunjukkan bahwa yang bisa disebut sebagai lembaga negara adalah

ABSTRACT

lembaga yang memang disebutkan secara nyata

The Constitutional Court’s viewpoint regarding

dalam UUD 1945. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang harus dilihat secara kritis. Konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi saat menyidangkan perkara terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Pada putusan pertama, menganggap Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara, akan tetapi dalam

88 |

the respective positions of some commissions as state institutions can be explored from its decisions Number 005/PUU-IV/2006, 006/PUU-IV/2006, and 030/SKLN-IV/2006. The three decisions set forth the issues of position of three institutions, which are the Judicial Commission, the Truth and Reconciliation Commission, and the Indonesian Broadcasting Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 88 - 102

Commission. From these decisions, there seem to

the Constitutional Court regards the Indonesian

be a question of legal interpretation that should

Broadcasting Commission as a state institution,

be criticized. In these decisions, the Constitutional

but in the subsequent decisions, it does not. Indeed

Court indicates that a state institution is that has

the Constitutional Court has the authority to review

been raised in the 1945 Constitution. Besides,

cases of a state institution, even when they both (the

there is another thing to stress. The Constitutional

court and the commission) have equal positions in

Court’s inconsistency the ruling of the case related

the constitutional state structure.

to the Indonesian Broadcasting Commission must

Keywords: state institution, state commission,

be considered as well. In its original decision,

I.

PENDAHULUAN

Constitutional Court.

Selain yang tertera dalam UUD 1945, beberapa lembaga lain diatur dengan undangundang sebagai lembaga yang mempunyai kategori independen. Ada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan sebuah bank sentral yang disebut sebagai Bank Indonesia. Lembaga lain yang juga diatur dengan undang-undang, di antaranya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), dan masih ada lembaga-lembaga lain.

Pasca Amandemen UUD 1945, beberapa perubahan terjadi dalam struktur kelembagaan negara di Indonesia. Perubahan tersebut terasa sangat signifikan. Jika dirunut melalui perubahan yang terjadi, maka terlihat bahwa ada beberapa lembaga yang bersifat baru, baik ditinjau dari tugas dan wewenangnya, maupun dari proses pembentukannya. Sebelum perubahan UUD 1945, Indonesia sangat kental dengan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seiring perjalanan waktu, Amandemen UUD 1945 mengisyaratkan bahwa semua lembaga negara Sebelum muncul beberapa putusan MK mempunyai kedudukan yang sederajat (Huda, terkait keberadaan lembaga negara, posisi dan 2013: 159). tingkat kesederajatan lembaga-lembaga negara ini masih menimbulkan tanda tanya. Tulisan ini Organ konstitusional yang sifatnya sederajat sebenarnya hendak melihat bagaimana peran seperti tersebut dalam Amandemen UUD 1945, dan posisi lembaga-lembaga tersebut. Kajian ini masing-masing adalah (1) Dewan Perwakilan akan memfokuskan diri pada tiga putusan terkait Rakyat (DPR); (2) Dewan Perwakilan Daerah hal tersebut, yaitu Putusan MK No. 005/PUU(DPD); (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat IV/2006; No. 006/PUU-IV/2006 dan No. 030/ (MPR); (4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); SKLN-IV/2006. (5) Presiden dan Wakil Presiden; (6) Mahkamah Agung (MA); (7) Mahkamah Konstitusi; (8) Ketiga putusan tersebut terdiri atas Komisi Yudisial (KY). Lembaga lain juga diatur pengujian terhadap apa yang kemudian bisa kewenangannya dalam UUD 1945, seperti (1) disebut sebagai lembaga negara. Putusan MK No. Tentara Nasional Indonesia (TNI); Kepolisian 005/PUU-IV/2006 yang sudah seringkali dibahas Negara Republik Indonesia; (3) Pemerintah adalah menyangkut kewenangan KY. Dilihat Daerah; (4) Partai Politik. dari dampak putusan MK terkait keberadaan KY,

Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Keberadaan Lembaga Negara (Puguh Windrawan)

| 89

ternyata ada hubungannya dengan kewenangan MK sebagai lembaga negara. Dalam putusan ini juga bisa dilihat bagaimana hakim konstitusi memutuskan sebuah perkara yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kelembagaan MK. Akan tetapi, dalam putusannya, ternyata melakukan interpretasi terhadap UUD 1945. Padahal, kewenangan MK tidak sejauh itu. Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 sangat erat kaitannya dengan keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang dengan putusan ini dibatalkan keberadaannya oleh MK. Bisa dilihat secara kritis, bahwa pada putusan MK terkait hal ini terdapat kesalahan konseptual. Hal ini menyangkut putusan yang berkaitan dengan dihapuskannya KKR. Putusan lain adalah menyangkut kewenangan dan independensi KPI yang termaktub dalam Putusan MK No. 030/ SKLN-IV/2006.

mentasbihkan keberadaan negara hukum. Konsep pemisahan kekuasaan ini merujuk kepada prinsip organisasi politik. Konsep ini mendalilkan bahwa bidang-bidang kekuasaan yang dimaksud dikoordinasikan secara berbeda, dan ditentukan batas-batas yang memisahkan masing-masing fungsi (Kelsen, 2006: 382). Pemisahan kekuasaan sendiri merupakan salah satu syarat agar tercipta negara hukum yang demokratis (Ridwan, 2011: 5).

Dari sudut perkembangannya, pemisahan kekuasaan merupakan sebuah hal yang harus dilakukan. Jika Kelsen mendalilkan pemisahan kekuasaan dikarenakan munculnya fungsi-fungsi yang berbeda, maka pertimbangan lain adalah persoalan permasalahan yang makin kompleks. Kompleksitas permasalahan ini tidak bisa kemudian disandarkan pada satu lembaga atau organisasi semata. Spesifikasi keahlian dalam bidang tertentu juga muncul akibat kompleksitas Secara garis besar, kronologi di atas permasalahan tersebut. Tuntutan ini menjadi menggambarkan bagaimana putusan MK berkembang dikarenakan juga muncul kebutuhan harus disikapi secara kritis. Selain menyangkut terhadap persoalan administrasi terhadap pengertian tentang posisi dan peran lembaga spesifikasi-spesifikasi keahlian tersebut (Halevy, negara, paling tidak, dari putusan yang nantinya 2011: 47). akan dianalisis ini muncul pertanyaan terkait dengan pemahaman terhadap konseptualitas Dengan alasan-alasan tersebut, baik sebuah perkara dan konsistensi putusan itu sendiri. ditinjau dari sudut fungsionalitas maupun II.

RUMUSAN MASALAH

Melalui ketiga putusan MK ini, apakah ada konsistensi sikap MK dalam pengujian undangundang tentang peran dan posisi ketiga lembaga tersebut dalam putusan-putusannya? III. STUDI PUSTAKA

kepentingan administratif, maka pemisahan kekuasaan menjadi hal yang harus dilakukan. Jika hal ini diwujudkan dalam konsep ketatanegaraan, maka pemisahan kekuasaan terealisasi dalam kemunculan lembaga-lembaga yang sifatnya saling mendukung dan saling mengawasi satu sama lain. Ini dimaksudkan agar tercipta kehidupan ketatanegaraan yang sehat dan demokratis.

Dalam sebuah negara, pemisahan Doktrin pemisahan kekuasaan memang kekuasaan menjadi elemen penting untuk mempunyai sejumlah konsekuensi konseptual

90 |


penting bagi lembaga atau organisasi. Doktrin ini sama sekali tidak mengizinkan penyerobotan bidang kekuasaan lain. Ini berarti, salah satu kekuasaan tidak boleh menjalankan fungsi-fungsi utama yang merupakan kewenangan dari cabang kekuasaan lainnya (Pompe, 2012: 33). Kebutuhan munculnya pemisahan kekuasaan melalui kelembagaan atau organisasi yang mempunyai fungsi masing-masing, sesuai dengan kerangka pemikiran Max Weber. Dalam pemikiran Weber, kenyataan ini menjadikan negara masuk dalam kategori negara modern dalam perwujudannya sebagai negara dengan model kekuasaan dengan ‘tipe otoritas yang rasional.’

nilai dan sarat dengan kepentingan. Hakim selalu bergumul dan berdialog dengan nilai-nilai yang bersemayam di balik kepala hakim yang bersangkutan. Pilihan itu dipengaruhi oleh tingkat kepentingan, kebutuhan hidup, lingkungan, dan kebiasaan, serta karakter pribadi hakim. Setidaknya, dengan pengaruh ini, maka putusan bisa jadi akan bersifat subjektif (Syamsudin, 2012: 154-155).

Terlepas dari kemunculan pendapat tentang interpretasi hakim, keberadaan lembaga atau organisasi menjadi penting dalam konsep pemisahan kekuasaan. Meski harus disadari, pembentukan dan perkembangan lembaga, dalam hal ini lembaga negara, tidak mesti sama antara satu negara dengan negara yang lain. Tipe otoritas yang rasional ini terwujud Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kekuasaan formal untuk berkuasa perkembangan lembaga negara di sebuah berdasarkan kualitas dan kemampuan teknis negara menjadi inspirasi bagi negara lain untuk yang dikukuhkan secara formal oleh negara. membentuknya. Dalam pandangan Weber, pembentukan hukum sudah dilakukan secara terencana dan sistematis. Fakta dan kondisi ini sesuai dengan apa yang Penemuan hukum mudah dilakukan. Dengan dinyatakan oleh Jean Jacques Rousseau (2007: membuka kitab hukum, seorang aparat dapat 113). Ia menjelaskan bahwa tahapan demokrasi, menemukan hukum mengenai suatu kasus. dalam hal ini pemisahan kekuasaan dianggap Jika tidak ada, bantuan asas dan doktrin bisa sebagai bagian dari demokrasi, akan berjalan dipergunakan oleh penegak hukum untuk sesuai dengan perkembangan zaman dan akan melakukan interpretasi yang memungkinkan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah penerapan hukum secara tepat. Dalam hal ini, negara. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada penerapan hukum ditangani secara profesional tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara oleh tenaga-tenaga terdidik yang terbina secara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan khusus untuk menjalankan hukum. lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Meskipun dalam kadar tertentu, interpretasi dalam penggunaan atau penerapan hukum sendiri perlu disikapi secara kritis. Dalam hal ini, dengan mengambil persepsi sosiologi hukum, dikatakan bahwa proses pemeriksaan perkara oleh hakim di pengadilan tidak semata-mata berurusan dengan teknis yuridis tetapi melibatkan pilihan-pilihan

Di lain sisi, khususnya di Indonesia, pembentukan lembaga-lembaga negara di Indonesia dalam pandangan Ni’matul Huda (2013: 160), terbagi dalam beberapa model. Dapat dibedakan antara kewenangan organ negara berdasarkan perintah UUD (constitutionally entrusted power) dan kewenangan organ negara


| 91

yang hanya berdasar pada undang-undang (legislatively entrusted power). Pada kenyataan selanjutnya, bahkan ada lembaga atau organ negara yang kewenangannya hanya bersumber pada keputusan presiden saja. Contohnya adalah Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan sebagainya. IV. ANALISIS A.

Diskripsi Putusan dan Analisis Kritis 1.

Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

sebaliknya, tidak berlaku bagi hakim konstitusi. Hal ini menjadi titik terpenting dalam sejarah perkembangan MK di Indonesia. Dengan putusan ini, maka tidak akan ada pengawasan lembaga eksternal di MK. Konteks pengawasan akhirnya hanya dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berada di internal MK. Seperti yang tertuang dalam Pasal 27A UU No. 8 Tahun 2011. Ada beberapa hal yang bisa menjadi perhatian terkait dengan Putusan MK No. 005/ PUU-IV/2006 ini:

Ada pertanyaan mendasar sebenarnya, 1. terkait dengan putusan MK. Pertanyaan itu adalah apakah putusan MK adalah setara dengan undangundang ataukah dengan UUD 1945? Tentu logika yang dipergunakan adalah bahwa putusan MK ini lebih tepat setara dengan undang-undang. Jelas dikatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang artinya perubahan akan terjadi pada undang-undang apabila dianggap oleh MK, undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, sebuah kritikan muncul pada saat MK mengeluarkan Putusan No. 005/PUUIV/2006 terkait kewenangan Komisi Yudisial (KY) yang pada waktu putusan ini diambil, masih bernaung di bawah UU No. 22 Tahun 2004. Judicial review itu diajukan oleh 31 hakim agung Mahkamah Agung (MA) yang menganggap kewenangan KY dalam mengawasi perilaku hakim, tidak termasuk hakim agung dan hakim konstitusi. Dalam putusan itu, MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon dikabulkan sebagian. Kewenangan KY untuk mengawasi perilaku hakim tetap berlaku pada hakim agung, tetapi 92 |

Dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Jika diperhatikan secara seksama pada kata-kata ‘hakim’ pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut, dapat dikatakan tidak ada perbedaan antara hakim yang ada di MA atau MK. Jika kemudian putusan MK lebih menitikberatkan pengawasan KY kepada MA, dalam hal ini menyangkut kode etik, daripada pengawasan KY kepada MK, maka akan muncul sebuah pertanyaan; apakah perbedaan hakim MA dan hakim MK? Jika melihat alasan yang dipergunakan hakim konstitusi menilai sudah mempunyai pengawas yaitu Majelis Kehormatan. Hakim konstitusi juga dianggap bukan sebagai hakim berdasarkan profesi melainkan karena jabatan. Kemudian satu hal tentang kekhawatiran, apabila dilakukan pengawasan oleh KY maka independensi hakim konstitusi akan terganggu. Beberapa alasan itulah yang Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 88 - 102

membuat hakim konstitusi tidak menjadi objek pengawasan KY, dan ini berbeda dengan MA. Ada beberapa alasan mengapa putusan ini bisa dipertanyakan secara akademis, yaitu: a.

b.

Berkaitan dengan independensi hakim, jika dikhawatirkan bahwa pengawasan KY dianggap mempengaruhi independensi hakim konstitusi, lalu bagaimana dengan independensi hakim MA? Bukankah independensi hakim MA juga akan terganggu apabila KY melakukan pengawasan? Pertanyaannya kemudian mengapa pengertian independensi hakim MA dan independensi hakim konstitusi seolah berbeda dalam Putusan MK No. 005/ PUU-IV/2006 ini? Putusan ini menganggap bahwa dalam konteks pengawasan, hakim konstitusi sudah mempunyai pengawasan tersendiri yang dinamakan Majelis Kehormatan. Dalam hal sistem dan mekanisme check and balances, konteks pengawasan dilakukan bukan oleh pengawas internal seperti Majelis Kehormatan, tetapi dilakukan oleh pengawas eksternal. Di samping itu, ada keterputusan pengertian tentang pengawasan oleh KY. Seolah dipahami bahwa sebagai lembaga 2. negara, KY mempunyai wewenang untuk mengawasi terhadap lembaga. Pada kenyataannya, KY hanya melakukan pengawasan etik terhadap individu-individu yang ada dalam lembaga yudikatif.

c.

Dengan tidak adanya pengawasan eksternal terhadap MK tentunya posisi MK menjadi satu-satunya lembaga negara tanpa pengawasan eksternal. Jika fungsi pengawasan dilakukan DPR terhadap Presiden, kemudian MA mempunyai lembaga pengawasan bernama KY meski dalam konteks etik, maka berbeda dengan MK yang sama sekali tidak mempunyai pengawas eksternal.

d.

Jika diperhatikan secara serius, hakim konstitusi ternyata tidak hanya melakukan interpretasi terhadap undang-undang, akan tetapi juga melakukan interpretasi terhadap UUD 1945. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa KY meliputi semua hakim. Tidak ada satu frasa pun yang menyebutkan bahwa hakim terbagi dalam hakim MA dan hakim konstitusi. Jika kemudian dalam putusan MK menyatakan sebaliknya, maka bisa dikatakan bahwa MK melakukan interpretasi terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Jelas bahwa dalam hal ini MK telah melampui batas kewenangannya. Logikanya, jika putusan MK melampaui batas kewenangannya, maka putusan itu bisa dikatakan ‘batal demi hukum.’

Dengan interpretasi bahwa MK tidak masuk dalam pengawasan KY seperti yang tercantum dalam Putusan MK No. 005/ PUU-IV/2006, padahal dalam risalah Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 kata-kata ‘hakim’ bisa dianggap bagi semua hakim, maka konsekuensi yang ditimbulkan akan sangat


| 93

luas. Bisa dikatakan bahwa MK membuat norma baru, bukan dalam karakter undangundang, tetapi pembentukan norma baru dalam UUD. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kewenangan MK. 3.

pemberlakuan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Ringkas kata, polemik ini kemudian berwujud pada munculnya UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Asas bahwa seseorang tidak dapat menjadi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah hakim bagi dirinya sendiri (nemo judex Konstitusi menjadi Undang-Undang. ideneus in propria causa) sebagai salah satu asas dalam hukum acara, tidak boleh Saat UU No. 4 Tahun 2014 ini diujikan di disimpangi MK. Artinya, alasan bahwa MK, kejadiannya hampir sama. MK mengabulkan berperkara di MK tidak sama dengan permohonan tersebut. Pada akhirnya, MK tetap berperkara di pengadilan biasa, tidak bersumber pada UU No. 24 Tahun 2003. Apa yang dijadikan argumentasi untuk mengabaikan dikhawatirkan oleh Saldi Isra terkait dengan asas prinsip nemo judex ideneus in propria nemo judex ideneus in propria causa, ternyata causa. Dari pengalaman yang ada, MK muncul kembali. sudah beberapa kali menggunakan argumentasi bahwa berperkara di MK tidak 2. Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 sama dengan berperkara di pengadilan Ada kalanya, putusan MK juga tidak biasa, namun belum ada argumentasi yang dapat menjelaskan hal ini secara melihat urgensi dibentuknya sebuah lembaga. Ini tuntas. Dalam Putusan MK No. 005/ terjadi saat MK memutus perkara menyangkut PUU-IV/2006, Saldi Isra (2010: 303-304) uji materi keberadaan UU No. 27 Tahun 2004 menganggap MA berupaya ‘menarik’ MK tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai pihak yang dirugikan kepentingan (KKR) dalam Putusan No. 006/PUU-IV/2006. konstitusionalnya oleh UU No. 22 Tahun Permohonan uji materi pada putusan tersebut 2004. Sadar atau tidak, MK terjebak menyangkut Pasal 1 angka 9 UU KKR yang membangun argumentasi untuk tidak dianggap bertentangan dengan Pasal 28D dan masuk dalam ranah pengawasan KY. Untuk Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Kemudian, kepentingan ini, MK berani menyimpangi Pasal 27 UU KKR yang dianggap bertentangan dan menyatakan tidak berlaku asas bahwa dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), tidak seorang pun dapat menjadi hakim ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Permohonan dalam kepentingan perkaranya sendiri ketiga berkaitan dengan Pasal 44 UU KKR yang dalam permohonan uji materill UU No. 22 dianggap pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Tahun 2004.

Persoalan lain yang muncul di kemudian hari ternyata tak jauh dari sisi ini. Saat salah satu hakim konstitusi terkena masalah terkait dengan kewenangannya sebagai hakim konstitusi polemik muncul karena adanya usulan 94 |

Para pemohon adalah aktivis yang bergiat di bidang hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat yang menjadi korban peristiwa G-30 S/ PKI. Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 mendalilkan bahwa permohonan pemohon Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 88 - 102

dikabulkan sekaligus menyatakan bahwa UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan begitu, MK ingin mengatakan bahwa UU KKR tidak lagi berlaku. Alasan yang dipergunakan MK di antaranya adalah UU KKR ini menimbulkan ketidakpastian hukum. MK menganggap ada beberapa pasal dalam UU KKR ini yang bertentangan satu sama lain. MK juga berpendapat, bahwa untuk melakukan rekonsiliasi bisa dilakukan melalui undang-undang yang lebih serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara politik. Meski demikian, muncul pendapat berbeda (dissenting opinion) dari salah satu hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna, pada putusan MK ini. Beberapa hal yang bisa dilihat secara kritis dari putusan MK terkait penghapusan UU KKR ini adalah: 1.

Kesalahan teknis dalam sebuah undangundang, bukan berarti kemudian membatalkan isi keseluruhan dari undang undang yang dimaksud. MK memang menemukan beberapa kesalahan teknis, di luar permohonan yang diajukan pemohon, misalnya:

“Pasal 28 ayat (1) UU KKR menyatakan dalam hal antara pelaku dan korban pelanggaran HAM berat telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian, maka KKR dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan 2. amnesti. Akan tetapi Pasal 29 ayat (1) menyatakan dalam hal pelaku dan korban saling memaafkan, rekomendasi amnesti wajib diputuskan oleh KKR. Dengan

digunakannya kata ‘dapat’ dalam Pasal 28 ayat (1) dan kata ‘wajib’ dalam Pasal 29 ayat (1), maka tidak ada konsistensi dalam UU KKR yang menimbulkan ketidakpastian hukum.” Kesalahan seperti demikian sebenarnya harus dilihat menggunakan penafsiran yang lebih teologis (Mertokusumo & Pilto, 1993: 54). Contohnya, dengan menggunakan landasan filosofis mengapa UU KKR ini diperlukan. Ini bisa dilihat dalam bagian ‘menimbang’ UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Di antaranya dikatakan bahwa: “pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional.” Landasan filosofis ini tentu saja sangat berguna karena memang bangsa ini mempunyai permasalahan konflik yang belum selesai. Di samping itu, penghargaan atas HAM merupakan nilai yang sama sekali tak bisa ditawar lagi. Hal ini sesuai dengan sebagian isi UUD 1945 yang memang menghargai norma HAM yang berlaku secara universal. Kesalahan penafsiran atas gagasan KKR sebagaimana dimaksud oleh UU No. 27 Tahun 2004 juga terlihat dalam pertimbangan MK atas permohonan pengujian Pasal 44.


| 95

Pasal tersebut menyatakan: ”Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.” (Saptaningrum et.al., 2007: 14-15).

96 |

Pemahaman hakim konstitusi yang keliru terhadap konsep pelanggaran HAM berakibat fatal dengan dibatalkannya UU KKR. Ini menjadi penanda bahwa hakim konstitusi memiliki pengetahuan yang terbatas. Persoalan yang kemudian bisa dibahas adalah jika terlihat bahwa putusan MK tersebut mengalami MK dalam pertimbangannya menyatakan kesalahan konsep, seperti yang terjadi dalam bahwa KKR merupakan suatu mekanisme pembatalan UU KKR ini, apakah terminologi Alternative Dispute Resolution (ADR) ‘final dan mengikat’ dari putusan MK tersebut yang apabila berhasil akan menutup bisa dibatalkan? mekanisme penyelesaian secara hukum. Dengan begitu, jelas dalam hal ini bahwa Penyelesaian pelanggaran HAM semacam MK memutus perkara dengan menggunakan ini menurut MK telah diterima dalam prinsip ultra petita. Ultra petita sendiri dimaknai praktik internasional seperti di Afrika sebagai penjatuhan putusan oleh hakim melebihi Selatan maupun dalam hukum adat, apa yang diminta oleh pemohon. Secara teoritik, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai ultra petita ini akan muncul dalam konteks pembenaran impunitas, dan karenanya peranan hakim yang aktif. Jika dilihat, peranan tidak bertentangan dengan konstitusi. hakim yang aktif ada pada lingkaran hakim dalam Pertimbangan demikian jelas merupakan peradilan pidana dan peradilan administrasi. penafsiran yang keliru karena tidak Sebaliknya, dalam peradilan perdata, ultra petita disandarkan pada konsep umum yang memang tidak bisa muncul. Ini bisa dipahami sudah sering digunakan dan dijadikan dalam konteks filsafat lingkungan peradilan itu pedoman oleh para akademisi maupun sendiri. Peradilan perdata menyangkut persoalan praktisi tentang ADR (Saptaningrum et.al., privat yang tidak menimbulkan dampak kepada 2007: 14-15). khalayak umum. Bandingkan dengan peradilan Penerapan konsep ADR untuk melihat pidana dan peradilan administrasi yang memang KKR jelas merupakan kekeliruan yang ada hubungannya dengan banyak orang (publik). besar karena kompetensi absolut dari Peradilan yang putusannya bersifat publik ini ADR haruslah sengketa perdata yang secara langsung akan mengikat publik (erga sebelumnya sudah disepakati oleh para omnes) dan bukan hanya mengikat para pihak pihak bahwa apabila timbul sengketa di yang bersengketa (inter partes) (Marbun, 2011: antara mereka, maka perkaranya akan 231-233). diperiksa melalui mekanisme ADR. KKR bukanlah suatu gagasan yang muncul dari 3. Putusan MK No. 030/SKLNsuatu hubungan keperdataan melainkan IV/2006 suatu mekanisme transisional untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang Dalam sejarah terbentuknya MK, UU No. 32 berat yang terjadi pada masa lalu di suatu Tahun 2002 tentang Penyiaran tercatat telah lima negara (Saptaningrum et.al., 2007: 14-15). Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 88 - 102

kali dimintakan uji materinya dengan substansi dan pemohon yang berbeda-beda. Sesuai dengan urutan pemohon dan tahun permohonan berturutturut adalah: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia pada 2003, KPI melakukannya dua kali pada 2006, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada 2009, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2011 (http://www. mahkamahkonstitusi.go.id). UU No. 32 Tahun 2002 memang senantiasa menjadi bahan perdebatan. Selain menyangkut masalah kewenangan antara KPI dan pemerintah, juga menyangkut kepemilikan modal televisi dan persoalan penggunaan frekuensi yang menjadi ranah publik. Pada awalnya permasalahan penyiaran yang diajukan ke MK terkait dengan kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia. Para praktisi pertelevisian menegaskan keberatan mereka terhadap KPI sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002. KPI dianggap oleh para pemohon bisa bertindak represif terhadap dunia penyiaran di Indonesia. Putusan MK No. 005/PUU-I/2003 kemudian mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Eksistensi KPI sebagai lembaga negara masih tetap ada.

munculnya campur tangan pemerintah, termasuk dalam soal izin penyelenggaraan lembaga penyiaran. Di lain sisi, KPI mendasarkan Putusan MK No. 005/PUU-I/2003, yang menyatakan bahwa KPI adalah sebuah lembaga negara dengan mengutip isi putusan tersebut:

“Mahkamah berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres. KPI yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebut lembaga negara tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.”

Berkaitan dengan permohonan ini, putusan MK menyatakan bahwa permohonan itu tidak dapat diterima. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa KPI tidak mempunyai tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), karena menguji undang-undang yang justru melahirkan lembaga KPI itu sendiri. KPI dianggap UU Penyiaran kembali menjadi objek mempersoalkan eksistensi atau keberadaannya uji materi pada 2006. Dalam pokok perkara sendiri. ini, KPI mempermasalahkan independensinya Gugatan terhadap UU No. 32 Tahun 2002 sebagai lembaga negara. KPI sebagai sebuah kembali muncul dari lima organisasi, yaitu Aliansi lembaga yang independen ini tercantum secara Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan jelas dalam Pasal 1 angka 13 dan Pasal 7 ayat Hukum Pers (LBH Pers), Media Link, Pemantau (2) UU No. 32 Tahun 2002. Hanya saja, KPI Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), mempermasalahkan Pasal 62 ayat (1) dan ayat dan Yayasan Dua Puluh Delapan (Y28). Para (2) UU No. 32 Tahun 2002 terhadap Pasal 28D pemohon menganggap ada multitafsir terhadap ayat (1) UUD 1945. Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU No. Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 32 Tahun 2002. Tahun 2002 tersebut mengisyaratkan masih


| 97

Pemohon beralasan bahwa pada kenyataannya, di lapangan terjadi tumpang tindih penggunaan frekuensi. Pemohon mencontohkan bahwa di Jakarta ada sepuluh frekuensi yang dikuasai dan dimiliki oleh sekitar lima badan hukum/ perseorangan. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah. Hal ini bisa terjadi karena badan hukum tersebut menguasai stasiun jaringan berlokasi di Jakarta yang juga menguasai frekuensi yang ada di daerah.

a.

Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI

b.

Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI

c.

Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah, dan

d.

izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.”

Hal ini yang dianggap para pemohon sebagai pasal yang multitafsir. Pembatasan 2. Ayat (5): “Atas dasar hasil kesepakatan wilayah siaran yang dimaksud dalam Pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002 dianggap (4) huruf c, secara administratif izin tidak memiliki kejelasan. Putusan MK terhadap penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh permasalahan ini menyatakan bahwa jika terjadi negara melalui KPI.” penyimpangan terhadap peraturan tersebut, bukan berarti ada masalah pada norma undangMeskipun tertera jelas dalam aturan undangundang. Permasalahannya ada pada implementasi undang, akan tetapi pada kenyataannya, peran terhadap norma tersebut. perpanjangan dan izin penyelenggaraan penyiaran diambil alih oleh pemerintah. Mendasarkan Khusus dalam Putusan MK No. 030/SKLNpada pasal ini, maka KPI berpendapat bahwa IV/2006, awalnya sebagai lembaga negara, KPI kata ‘negara’ tidak dapat dipahami sebagai merasa bahwa kewenangannya mengenai izin dan ‘pemerintah.’ Hal ini yang kemudian menurut KPI perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran menjadi masalah menyangkut sengketa lembaga telah diambil alih oleh pemerintah. Perkara ini negara. Akan tetapi, pokok permohonan ini tidak masuk dalam kategori sengketa kewenangan menjadi bahan perbincangan. Hal ini dikarenakan lembaga negara. Berbeda dengan pokok perkara putusan MK menyataan bahwa KPI bukanlah sebelumnya, di mana KPI melakukan permohonan lembaga negara. Alasan yang dikemukakan oleh pengujian undang-undang terhadap Pasal 62 ayat MK, bahwa kewenangan KPI diberikan oleh (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002. undang-undang dan bukan oleh UUD. Di sini Pemohon menyatakan bahwa kewenangan bisa dilihat bahwasanya permasalahan antara KPI untuk menentukan izin penyelenggaraan dan pemerintah menyangkut kewenangan yang penyiaran berada di KPI. Hal ini sesuai Pasal 33 dipersengketakan belum menemukan kejelasan. ayat (4) dan ayat (5) UU No. 32 Tahun 2002 bahwa: Terlihat bahwa ada ketidakkonsistenan 1. Ayat (4): “Izin dan perpanjangan izin hakim konstitusi menyangkut keberadaan KPI. penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Tentu saja hal ini merugikan KPI sebagai lembaga negara setelah memperoleh: 98 |


negara yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah melakukan izin penyelenggaraan penyiaran. Perbandingan antara Putusan MK No. 005/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa KPI adalah lembaga negara dan Putusan MK No. 030/ SKLN-IV/2006 yang menyatakan sebaliknya, tentu menimbulkan kebingungan.

yang bersangkutan tidak bisa menangani perkara yang berkaitan dengan UU No. 32 Tahun 2002. Perbenturan kepentingan pasti akan terjadi dan dalam hal ini, MK mengabaikan situasi ini (http:// news.detik.com).

Dalam hal ini juga bisa diihat interpretasi hakim konstitusi menyangkut persoalan siapa yang bisa disebut sebagai ‘lembaga negara.’ Jika berdasar pada putusan MK ini, maka yang bisa disebut sebagai lembaga negara adalah MPR, Presiden, DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), MA, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KY, dan termasuk MK itu sendiri.

Jika kita melihat tafsir tentang lembaga negara yang dilakukan oleh MK berkaitan dengan tiga putusan, masing-masing Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006; No. 006/PUU-IV/2006 dan No. 030/SKLN-IV/2006, terlihat bahwa ada inkonsistensi putusan. Pada putusan menyangkut KY yang termaktub dalam Putusan MK No. 005/

Pertanyaannya kemudian dari sudut pandang ketatanegaraan adalah bagaimana apabila sengketa ini juga dialami oleh lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang? Seperti diketahui, di Indonesia, ada beberapa lembaga negara yang terbentuk karena perintah undang-undang. Di antaranya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Persaingan dan Pengawasan Usaha (KPPU), Bank Indonesia, dan Ombudsman. Jika di antara lembaga negara yang tidak disebut dalam UUD 1945 tersebut misalnya bersengketa dengan lembaga negara yang lain, maka belum ada media untuk menyelesaikannya.

B.

Tafsir MK Tentang Lembaga Negara

PUU-IV/2006 terlihat bahwa MK melakukan interpretasi atau tafsir terhadap lembaga yang dalam UUD 1945 kedudukannya sederajat dengan MK sendiri. Bahkan, melakukan ultra petita dengan menyimpulkan bahwa hakim MK tidak bisa ‘diawasi’ oleh KY. Sebuah penilaian yang sama sekali berada di luar koridor permohonan pemohon.

Dalam hal ini bisa dinyatakan bahwa MK bisa melakukan tafsir terhadap kewenangan terhadap lembaga negara yang dalam sistem ketatanegaraan posisinya sederajat dengannya. Meskipun pada akhirnya, wewenang ultra petita MK ini dianulir dengan munculnya perundangan MK yang baru, kenyataan ini tidak bisa dihilangkan. Proses sejarah telah mencatat bahwa Ada permasalahan lain yang kemudian MK bisa melakukan tafsir terhadap lembaga yang mengemuka. Ini berhubungan dengan munculnya kedudukannya sederajat dengannya. conflict of interest salah seorang hakim konstitusi Pada putusan yang menyangkut yang ternyata mempunyai saham di salah satu keberadaan KKR, seperti yang terlihat dalam media televisi. Tidak ada salahnya memang Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006, juga bahwa sebagai individu membeli saham di dilihat mengandung ultra petita. Bahkan, MK sebuah industri penyiaran. Akan tetapi, dengan kemudian menafsirkan bahwa keberadaan KKR kepemilikan tersebut seharusnya hakim konstitusi sama sekali tidak diperlukan keberadaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Keberadaan Lembaga Negara (Puguh Windrawan)

| 99

Di lain sisi, KKR sebagai sebuah organ negara memang tidak tertulis jelas dalam UUD 1945. Ini bisa dibandingkan dengan KY, sebuah lembaga negara yang memang disebutkan secara jelas dalam UUD 1945. Dengan meminjam kategori, seperti yang disebutkan oleh Ni’matul Huda (2013: 160), bahwa lembaga negara terbagi atas perintah UUD dan undang-undang, maka MK menyimpulkan ada perbedaan derajat dalam kelembagaan negara yang dimaksud. Dengan kenyataan bahwa MK menyebut yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga yang nyata-nyata disebutkan dalam UUD 1945. Hal yang sama terjadi dengan KPI, seperti yang tercantum dalam Putusan MK No. 030/ SKLN-IV/2006. Dalam permohonannya, KPI dilanggar independensinya karena pemerintah juga turut mengatur frekuensi bagi industri penyiaran, yang notabene merupakan ranah kewenangan KPI. Hal tersebut dianggap KPI, tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI sendiri menganggap bahwa penggunaan frekuensi masuk dalam kategori ‘kekayaan alam yang dipelihara oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.’ Dalam hal ini, MK mengganggap bahwa pemerintah adalah representasi dari negara. Oleh karenanya, ia juga berhak untuk menyelenggarakan izin penyiaran bagi industri penyiaran di Indonesia. Dalam hal ini bisa dilihat, bahwa MK menafsirkan lembaga independen bukanlah sebagai lembaga negara yang kedudukannya sederajat dengan lembaga negara yang lain. Di satu sisi, MK menganggap bahwa pemerintah adalah representasi dari negara. Pada sisi lain, jika kita melihat konsekuensi dari frasa ‘kekayaan alam yang dipelihara 100 |

oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat,’ sebenarnya mempunyai maksud tertentu. Konsekuensi dari frasa tersebut adalah membawa sebuah pemahaman bahwa Indonesia, secara konseptual merupakan negara yang menganut paham negara kesejahteraan (welfare state). Tujuan dari frasa tersebut adalah untuk penciptaan kesejahteraan rakyat di Indonesia (Magnar et.al., 113: 2010). Inkonsistensi putusan MK terkait lembaga negara sebenarnya bisa dilihat dengan memperbandingkan Putusan MK No. 005/ PUU-I/2003 dengan Putusan MK No. 030/ SKLN-IV/2006. Pada Putusan MK No. 005/ PUU-I/2003, MK menyatakan bahwa KPI adalah sebuah lembaga negara, tetapi sebaliknya, pada Putusan MK No. 030/SKLN-IV/2006, KPI dianggap bukan sebagai lembaga negara, lantaran tidak disebutkan secara jelas keberadaannya dalam UUD 1945. Sekali lagi bisa dilihat, MK bisa mengubah posisi dan peran sebuah lembaga negara. Dari ketiga putusan yang diteliti tersebut, peran dan posisi itu bahkan bisa dihilangkan sama sekali oleh MK, seperti yang terjadi pada KKR. V.

SIMPULAN

Dengan memperbandingkan ketiga putusan MK, masing-masing No. 005/PUU-IV/2006; No. 006/PUU-IV/2006 dan No. 030/SKLNIV/2006, terlihat bahwa yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga yang nyatanyata disebutkan dalam UUD 1945. Jika kita melakukan kesimpulan tanpa bias kepentingan dan normatif, tafsir MK memang menyatakan demikian. Akan tetapi, jika disikapi secara kritis, maka dapat dilihat bahwa MK inkonsisten dalam melihat posisi lembaga negara. Mungkin yang paling bisa dilihat adalah saat MK memutus


perkara yang berkaitan dengan KPI. Pada putusan sebelumnya, KPI dianggap sebagai lembaga negara, namun pada putusan selanjutnya justru KPI bukan dianggap sebagai lembaga negara. Tafsiran MK mengenai makna kata “hakim” yang terbagi dalam dua macam kategori, yaitu hakim agung dan hakim konstitusi menyebabkan putusan MK menyatakan yang bisa diawasi oleh KY dalam konteks etik dan perilaku hanyalah hakim agung. Sementara dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa makna kata ‘hakim’ adalah bagi semua hakim. Tidak ada pembagian atau kategori seperti yang ditafsirkan MK dalam putusannya. Artinya, MK bukan hanya menafsirkan undang-undang tetapi juga turut menafsirkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

menghindarkan masyarakat dari kebingungan normatif. Konsistensi dalam tindakan dan ucapan dari pejabat negara maupun aparat penegak hukum merupakan bagian yang menentukan dari transparansi hukum itu sendiri (Latif, 2010: 55). Bagaimana dengan persoalan conflict of interest? Ternyata ini juga muncul pada saat MK memutuskan perkara menyangkut UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ada satu hakim konstitusi yang ternyata mempunyai saham di sebuah lembaga penyiaran. Meskipun demikian, hakim konstitusi itu turut dalam membuat putusan menyangkut undang-undang ini. Secara etika dan asas hukum, tentunya apa yang dilakukan hakim konstitusi ini tidak dapat dibenarkan.

Berbagai contoh putusan yang bermasalah Penafsiran menggunakan konsep yang tersebut menjadi indikasi kuat bahwa hakim salah dilakukan MK pada saat memutuskan konstitusi tidak selalu memberikan putusan yang untuk menghapuskan KKR. Dalam putusannya, benar. Logika ini tentu saja menjadi pertanyaan MK menyamakan KKR dengan lembaga yang bagi sifat putusan MK yang berkategorikan menggunakan logika Alternative Dispute final dan mengikat. Pandangan sistem common Resolution (ADR). Padahal KKR adalah sebuah law, bahwa putusan hakim konstitusi dipandang lembaga yang menggunakan konsep hak asasi selalu benar, harus ditinjau kembali. Hal ini manusia (HAM) dan bukan ADR yang lebih menyangkut tatanan kenegaraan dan kepentingan dikenal dalam dunia perdata. dengan skala yang lebih luas. Kesalahan dalam putusan lain juga masih terus terjadi. Antara lain menimpa KPI. Di satu putusan, KPI dianggap sebagai lembaga negara, namun pada putusan lain, KPI malah dianggap bukan sebagai lembaga negara. Alasannya, bahwa kewenangan KPI diberikan oleh undang-undang dan bukan oleh UUD 1945. Ketidakkonsistenan putusan MK membuat KPI kehilangan wewenangnya. Ketidakkonsistenan putusan yang dilakukan oleh MK merupakan lawan kata dari kepastian hukum. Agar menjadi sebuah kepastian hukum, maka harus ada transparansi hukum yang

Di lain sisi, ada sebuah hal yang memang harus dilihat. Dengan kewenangan yang besar, MK menjadi harapan bagi munculnya legislasi yang berkualitas dan lebih berpihak kepada rakyat. Dinyatakan sebagai negative legislator, MK bisa mengubah wajah undang-undang yang sebelumnya telah disepakati oleh Presiden dan DPR. Tidak hanya mengubah, MK melalui sembilan hakim yang ada di dalamnya bahkan bisa menghapuskan pasal atau bahkan menghapus kewenangan sebuah lembaga.


| 101

DAFTAR PUSTAKA “DPR: Putusan MK Soal UU Penyiaran Wajib Ditinjau Lagi.” Akses 24 Maret 2014 pukul 21:51 WIB. http://news.detik.com/read/20 06/02/16/124739/540655/10/dpr-putusanmk-soal-uu-penyiaran-wajib-ditinjaulagi?nd992203605.

Jurnal Konsttusi. Volume 7 Nomor 1, Februari 2010. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Marbun, S.F. 2011. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia. Cetakan ketiga. Yogyakarta: FH UII Press.

Akses 17 Oktober 2013 pukul 23:55 WIB. http:// Mertokusumo, Sudikno dan Mr. A. Pilto. 1993. www.mahkamahkonstitusi.go.id/index. Bab-bab tentang Penemuan Hukum. php?page=web.Putusan&id=1&kat=2&car Bandung: Citra Aditya Bakti. i=Penyiaran. Pompe, Sebastiaan. 2012. Runtuhnya Institusi Halevy, Eva Etzioni. 2011. Demokrasi dan Mahkamah Agung. Jakarta: Lembaga Birokrasi; Sebuah Dilema Politik. Cetakan Kajian dan Advokasi untuk Independensi pertama. Yogyakarta: Totalmedia dan Peradilan. Matapena Institute. Ridwan, HR. 2011. Hukum Administrasi Negara. Huda, Ni’matul. 2013. Hukum Tata Negara Cetakan 7. Jakarta: PT RajaGrafindo Indonesia. Cetakan ke-8. Jakarta: PT Persada. RajaGrafindo Persada. Rousseau, Jean Jacques. 2007. Du Contract Isra, Saldi. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi; Sosial (Perjanjian Sosial. Cetakan pertama. Menguatnya Model Legislasi Parlementer Jakarta: Visimedia. dalam Sistem Presidensial Indonesia. Saptaningrum, Indraswaty D., et.al. 2007. Cetakan 1. Jakarta: PT RajaGrafindo “Menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai Persada. Hak Konstitusional: Pandangan Kritis atas Kelsen, Hans. 2006. Teori Umum tentang Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dan Negara. Cetakan 1. Bandung: Penerbit Judicial Review UU KKR dan Implikasinya Nusamedia dan Penerbit Nuansa. bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM Latif, Abdul. 2010. “Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil.” Jurnal Konsttusi. Volume 7 Nomor 1, Februari 2010. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Magnar, Kuntara et.al. “Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 22/2002.”

102 |

di Masa Lalu.” Seri Briefing Paper No. 01-Januari 2007. Cetakan pertama. Jakarta: ELSAM. Syamsudin. 2012. Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif. Cetakan 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.


BIODATA PENULIS Janpatar Simamora adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tahun 2005. Selama mahasiswa, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan Pengurus Pusat DPP ISMAHI serta staf khusus di BBH FH UHN. Pendidikan Magister Hukum diselesaikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2011. Saat ini, (2013) sedang mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung. Selain mengajar, juga aktif sebagai kolumnis di berbagai media cetak, baik lokal maupun nasional. Sampai saat ini, lebih dari 600 tulisan telah dipublikasikan di berbagai surat kabar di tanah air serta puluhan tulisan ilmiah di berbagai jurnal ilmiah nasional. Di samping itu, juga aktif mengikuti berbagai pertemuan ilmiah dan narasumber pada sejumlah kegiatan seminar, diskusi maupun lokakarya. Selain itu, juga aktif sebagai legal drafter di sejumlah institusi pemda. Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected] M. Syamsudin, lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 4 September 1969. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang tahun 1994, Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tahun 2002, dan Program Doktor Ilmu Hukum di Pascasarjana Undip Semarang tahun 2010. Bekerja sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (Program S1, S2 dan S3) mengampu matakuliah: Hukum Adat, Metode Penelitian Hukum, Filsafat Hukum, dan Teori Hukum. Jabatan yang pernah dipegang Kepala Pusat Penelitian Sosial Lembaga Penelitian UII Yogyakarta (2002-2005), Kepala Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII (2010-sekarang), Sekretaris Senat FH UII (2005-2010), Komisioner pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI periode 2013-2016. Email: [email protected]. Steven Suprantio, lahir pada tahun 1986 di Bandung, adalah sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, saat ini sedang menempuh studi hukum bisnis di Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Sejak tahun 2011 hingga saat ini bekerja sebagai asisten advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. LBH Bandung merupakan organisasi non pemerintah di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bergerak dalam bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia. Penulis dapat dihubungi melalui email di [email protected], telepon 08161960589 atau surat ke alamat Jalan Karasak Utara III Nomor 9, Kelurahan Karasak Kecamatan Astana Anyar, Bandung. Ria Casmi Arrsa, dilahirkan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Menyelesaikan studi pada program S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN). Menyelesaikan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2012. Semasa kuliah penulis aktif pada kegiatan penelitian/penulisan ilmiah, aktif pada kelompok diskusi dan advokasi kebijakan publik. Adapun karya ilmiah yang sudah diterbitkan antara lain The

Brilliant Idea of The Champ (Spirit Hukum) UB Press 2009; Deideologi Pancasila UB Press 2011; Teori dan Hukum Perancangan Perda, UB Press 2012; ASEAN Inter Parleiamentary Assembly dan Realisasi Komunitas ASEAN 2015 diterbitkan BKSAP DPR RI 2013; Strategic Management, The Ary Suta Center Press 2013; Rumah Tuhan yang Illegal (Catatan Kritis Perspektif HAM dan Konstitusi (PPOTODA dan Tifa Foundation); Harmonisasi Hukum PUU Bidang Penataan Ruang (PPOTODADPD RI); Hubungan Pusat dan Daerah (PPOTODA-MPR RI); Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI (Setara Institut-Kedutaan Jerman) dan berbagai jurnal ilmiah. Saat ini penulis aktif sebagai tim ahli peneliti, analis kebijakan publik dan legal drafter pada Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya. Motto hidup penulis: “Ikhtiar, Do’a dan Tawakkal Sukses Sebuah Keniscayaan.” Wahyu Nugroho, lahir di Wonogiri, 20 Juni 1986, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2009, dengan predikat istimewa. Prestasi yang pernah diukir semenjak masa studi akhirnya mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan terbaik berprestasi. Semangat untuk terus belajar itu membuat penulis terpilih sebagai penerima Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan selesai tahun 2011. Pernah bekerja sebagai staf legal bagian advokasi non litigasi dan penyuluhan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah (LBH Jateng) tahun 2009. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang ini semenjak mendalami ilmu hukum di almamater pascasarjananya aktif dalam forum diskusi komunitas Kaum Tjipian pemikiran Satjipto Rahardjo sampai menyentuh ke ranah filsafat hukum dan postmodernisme. Pengajar muda ini pernah memenangkan Hibah Penelitian Dosen Pemula oleh DIKTI tahun anggaran 2012 tentang “Konsistensi Political Will Pemerintah RI pasca Ratifikasi HAM Internasional.” Penulis menerbitkan buku terbarunya: Penegakan Hukum Lingkungan (Administrasi) di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosiologis. Wakil Sekretaris Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Depok ini giat menulis di berbagai jurnal, di antaranya: Jurnal Yudisial Komisi Yudisial, Jurnal Legislasi Indonesia Kementerian Hukum dan HAM, Jurnal Hukum UNISSULA, Jurnal Supremasi Hukum Usahid, Jurnal Kewirausahaan Usahid, Media Kampus, serta beberapa artikel hukum di majalah Konstitusi. Penulis aktif sebagai anggota Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) dan peneliti hukum di Satjipto Rahardjo Institute dengan visinya “menguak tabir hukum untuk manusia: menjadi organisasi keilmuan hukum progresif.” Sekarang penulis sehari-hari sebagai staf peneliti dan koordinator Satjipto Rahardjo Institute Kantor Perwakilan Jakarta, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dan Dosen Luar Biasa di Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun. Penulis gemar berdiskusi seputar sosiologi hukum, teori hukum dan filsafat hukum dalam jagad penegakan hukum di Indonesia. Email: [email protected]. Puguh Windrawan, lahir 9 Desember 1978 di Wonosobo, Jawa Tengah. Saat ini menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Bidang keahlian Hukum Tata Negara. Pendidikan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Aktif di berbagai penelitian dan pengabdian. Saat ini juga aktif menjadi peneliti di Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII).

PEDOMAN PENULISAN Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan Komisi Yudisial pada bulan April, Agustus, dan Desember. Naskah yang diterima merupakan hasil penelitian putusan pengadilan (court decision) atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri. Penerbitan jurnal ini bertujuan mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan perspektif penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial. FORMAT NASKAH 1. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris 2. Naskah diketik di atas kertas ukuran A-4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan jarak antar-spasi 1,5. Ketikan menggunakan huruf (font) Times New Roman berukuran 12 poin. 3. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah. SISTEMATIKA NASKAH Judul Naskah Judul ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul utama ditulis di awal naskah dengan menggunakan huruf Times New Roman 14 poin, diketik dengan huruf kapital seluruhnya, ditebalkan (bold), diletakkan di tengah margin (center text), dan maksimal 12 kata (anak judul tidak dihitung). Tiap huruf awal anak judul ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dengan menggunakan huruf Times New Roman 12 poin. Contoh:

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg

IMPOSING PENAL SANCTIONS FOR CRIMES COMMITED BY KIDS An Analysis of Decision Number 50/Pid.B/2009/PN.Btg

Nama dan Identitas Penulis Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik. Jumlah penulis dibolehkan maksimal dua orang. Nama penulis dilengkapi dengan keterangan identitas penulis, yakni nama dan alamat lembaga tempat penulis bekerja, serta akun email yang bisa dihubungi. Nama penulis dicetak tebal (bold), tetapi identitas tidak perlu dicetak tebal. Semua keterangan ini diketik dengan huruf Times New Roman 12 poin, diletakkan di tengah margin. Contoh:

Mohammad Tarigan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jl. S. Parman No. 1 Jakarta 11440, Email: [email protected].

Ilyasa Sitanggang & Ibrahim Pelupessy Fakultas Hukum Universitas Yudisial Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450 Email: [email protected] & [email protected]

Abstrak Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jumlah kata masing-masing antara 150 s.d. 200 dalam satu paragraf dengan jarak satu spasi. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci (keywords) sebanyak 3 s.d. 5 terma (legal terms). I.

PENDAHULUAN

Subbab ini berisi latar belakang dari rumusan masalah dan ringkasan jalannya peristiwa hukum (posisi kasus) yang menjadi inti permasalahan dalam putusan tersebut. Pertimbangan majelis terkait permasalahan yang akan disorot wajib dijadikan bagian dari latar belakang. Nama–nama para pihak dan majelis hakim yang dikutip dari putusan, ditulis dengan inisial. Pendahuluan harus memberi pengantar yang cukup bagi masalah yang akan dirumuskan. II.

RUMUSAN MASALAH

Subbab ini memuat formulasi permasalahan yang menjadi fokus utama yang akan dijawab nanti melalui analisis. Rumusan masalah sebaiknya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan (maksimal tiga pertanyaan).

III. STUDI PUSTAKA Subbab ini memuat tinjauan data/informasi yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, juga hasil-hasil penelitian, buku, dan artikel yang relevan dan mutakhir. Paparan dalam studi pustaka tersebut harus menjadi kerangka analisis terhadap rumusan masalah yang ingin dijawab. IV. ANALISIS Subbab ini memuat analisis yang harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi naskah. V.

SIMPULAN Subbab terakhir ini memuat jawaban secara lengkap dan singkat atas semua rumusan masalah.

VI. DAFTAR PUSTAKA Daftar pustaka harus terdiri dari referensi yang digunakan sebagai acuan naskah, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan berjumlah minimal 15 referensi. Untuk kemutakhiran, pengacuan pustaka 80% harus dari terbitan lima tahun terakhir dan 80% harus berasal dari sumber acuan primer (bukan mengutip dari sumber kedua). Pengacuan pustaka harus dari situs ilmiah yang kredibel dan bukan berasal dari blog pribadi. PENGUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA Sumber kutipan ditulis dengan menggunakan sistem catatan perut (body note atau side note) dengan urutan nama penulis/lembaga, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Tata cara pengutipannya adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), ... Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52); Lebih dari dua penulis: (Hotstede et.al., 1990: 23); Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar pustaka (bibliografi) pada akhir naskah. Tata cara penulisan daftar pustaka dilakukan secara alfabetis, dengan contoh sebagai berikut: Abelson, Raziel & Marie-Louise Friquegnon. Eds. 2010. Ethics for Modern Life. New York: St. Martin’s Press. Abdi, Mualimin. 2012. “Kewajiban Verifikasi Parpol Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.” Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 9 No. 4. Hlm. 535-546.

Cornell University Library. 2009. “Introduction to Research.” Akses 20 Januari 2010. . Grassian, Victor. 2009. Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems. New Jersey: Prentice-Hall. Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2012. Laporan Tahunan 2011. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Pengacuan pustaka 80% harus dari terbitan lima tahun terakhir dan 80% harus berasal dari sumber acuan primer. Pengacuan pustaka tidak boleh berasal dari blog pribadi, harus dari situs ilmiah yang kredibel. PENILAIAN Semua naskah yang masuk akan dinilai dari segi format penulisannya oleh tim penyunting. Naskah yang memenuhi format selanjutnya diserahkan kepada mitra bestari untuk diberikan catatan terkait kualitas substansinya. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut. CARA PENGIRIMAN NASKAH Naskah dikirim dalam bentuk digital (softcopy) ke alamat email: [email protected] dengan tembusan ke: [email protected] dan [email protected] Personalia yang dapat dihubungi (contact persons): Ikhsan Azhar (085299618833); atau Arnis (08121368480).

Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189.

2012. Jurnal Yudisial. Vol. 7 No. 1 Hal Jakarta April 2014 ISSN

Recommend Documents