LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU NOMOR : 019/EQC-VLK/XI/2012 DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT
PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI SK IUPHHK TANGGAL JENIS USAHA PRODUK LUAS/KAPASITAS LOKASI KABUPATEN/KOTA ALAMAT PERUSAHAAN
: : : : : : :
332/Menhut-II/2007 17 September 2007 Hutan Tanaman Kayu Bulat ± 13.270 Ha Kubu Raya, Landak dan Sanggau Jl. Sepakat 1 No. 4, Kel. Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Telp : (0561) 584 147, Fax : (0561) 584 147
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :
PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1
DENGAN PREDIKAT :
LULUS DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 22 NOVEMBER 2012 PT EQUALITY INDONESIA Bogor Baru Blok C1 Nomor 32 Bogor 16127 Telp : (0251) 7190910; Fax : (0251) 8326950 Website : http://www.equalityindonesia.com Email :
[email protected]
EQI-F085.2.1/20120126
BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 21 NOVEMBER 2015
Ir. AGUSTRI WARSONO Direktur Utama
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1)
(2)
(3)
Identitas LVLK a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor telepon Faks E-mail e. Direktur f. Standar g. Tim Audit
: : : : : : : : :
h.
:
Tim Pengambil Keputusan
Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK c. Luas dan Lokasi
PT EQUALITY Indonesia LVLK-006-IDN Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127 0251-7157103 0251-8326950
[email protected] Ir. Agustri Warsono P.8/VI-BPPHH/2011, P.68/Menhut-II/2011 1. Tri Sugeng Riyanto, S.Hut (LA/Supervisi) 2. Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor/Supervisor) 3. Agung Tofani, S.Hut (Auditor) 4. Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Auditor Magang) 1. Ir. Agustri Warsono 2. Amin Muchakim, S.Hut
:
PT Kalimantan Subur Permai
: :
SK.332/Menhut-II/2007, Tanggal 17 September 2007 ±13.270 Ha, Kabupaten Kubu Raya, Landak dan Sanggau Jl. Sepakat 1 No. 4, Kel. Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Pontianak Kalbar (0561) 584147: (0561) 584147
d.
Alamat kantor
:
e. f.
Nomor telepon/faks/E-mail Pengurus Komisaris Utama Komisaris Direktur Utama Direktur Produksi
: : : : : :
Helmi Taher Roni Susanto Suhandi Kosasih Purnomo Ngadiman
Ringkasan Tahapan: Tahapan
Waktu dan Tempat
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
05 November 2012, Kecamatan Sei Ambawang
Pertemuan Pembukaan
06 November 2012 di Camp PT KSP
EQI-F103.1.0/20120126
Ringkasan Catatan Konsultasi publik dilaksanakan di Kantor kecamatan Sei Ambawang Dihadiri oleh undangan yang terdiri dari : - Kapolsek - Danramil - Camat, - Kepala Desa - Kepala Kampung, dan tokoh masyarakat lainnya. Konsultasi publik bertujuan untuk meminta masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja PT KSP Pertemuan Pembukaan dilaksanakan di Camp PT KSP. Perkenalan anggota tim audit, menyampaikan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana
Halaman 1 dari 7
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
06 – 08 November 2012
Pertemuan Penutupan
08 November 2012
Pengambilan Keputusan
22 November 2012
kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, dan mengkonfirmasi waktu, tempat dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Dirjen BUK Nomor :P.8/VI-BPPHH/2011. Untuk menguji kebenaran data, tim audit melakukan pengamatan pencatatan dan uji petik dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Dirjen BUK Nomor :P.8/VIBPPHH/2011 Menyampaikan terima kasih kepada PT KSP atas kerjasama dan bantuannya selama kegiatan verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK. Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak di Kawasan Hutan Produksi Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). a. Dokumen legal terkait perizinan usaha(SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan)
MEMENUHI
PT Kalimantan Subur Permai (PT KSP) memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 332/Menhut-II/2007 tanggal 17 September 2007 atas areal seluas + 13.270 Ha di Kabupaten Pontianak, Landak dan Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja dengan skala 1 : 100.000. Seluruh areal kerja PT KSP termasuk dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP).
b. Bukti pemenuh-an kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan
MEMENUHI
PT KSP telah menerima SPP IIUPHHK Nomor : S.790/VIBIKPHH/2007 tanggal 09 Oktober 2007 dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan dan telah membayar IIUPHHK tersebut sebesar Rp. 34.502.000,- berdasarkan bukti setor dari Bank Mandiri Cabang Sarinah pada tanggal 10 Oktober 2007 kepada Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Jakarta dengan nomor rekening 102.000.4203870.
P2.Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 2 dari 7
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. Verifier 2.1.1.a.
MEMENUHI
Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
RKT 2011 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 384/Dishut-IV/BPHT/2010 tanggal 30 Nopember 2010.
1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lam-pirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksa-nakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.
RKT 2012 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 354/Dishut-IV/BPHT/2011 tanggal 05 September 2011.
2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan di-sahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.
Peta lampiran RKT 2011 dan RKT 2012 digambar oleh Ganis PHPL Canhut tenaga terampil Software Arc Gis dengan Surat Keputusan Direksi tanggal 1 Juni 2011 an. Wahyu Kurniawansyah NIK 9386/ Bagian Perencanaan PT KSP.
3)Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Verifier 2.1.1.b.
MEMENUHI
Pada peta kerja RKT 2012 PT KSP terlihat tergambar adanya areal yang tidak boleh ditebang yaitu areal kawasan lindung yang berupa daerah perlindungan satwa liar (DPSL), kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) dan sempadan sungai. Kawasan lindung tersebut benar adanya di lapangan.
MEMENUHI
Pemeriksaan dilapangan pada blok tebangan RKT tahun 2012 yang lokasinya tersebar pada beberapa tempat dijumpai adanya penandaan lokasi blok kerja dan patok batasnya. Salah satu patok dan papan nama yang ada dilapangan pada saat verifikasi dilakukan adalah petak Kiri 0018 BTS Kanan 0019. Setelah di overlay kedalam peta kerja RKT 2012 koordinat tersebut benar berada pada blok RKT 2012.
Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan. Verifier 2.1.1.c
PT KSP telah memiliki RKU yang sudah di sahkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 305/VI-BPHT/2008 tanggal 03 September 2008. RKU tersebut berlaku untuk periode 2008 – 2017.
Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Verifier 2.2.1.a.
MEMENUHI
RKU yang dimiliki oleh PT KSP adalah sah berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. : SK. 332/MenhutII/2007 tanggal 17 September 2007 beserta lampirannya yaitu peta penataan areal selama 10 tahun (2008 – 2017).
MEMENUHI
Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahan sesuai dengan izin yang sudah diberikan yaitu di Blok RKT 2011 dan 2012.
Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya. Verifier 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 3 dari 7
Indikator 2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan). Verifier :
MEMENUHI
Izin peralatan dan mutasi.
Peralatan sudah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam dokumen RKT.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industry primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 3.1.1.Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaat-kan telah di LHP-kan. Verifier : Dokumen LHP yang disahkan oleh pejabat berwenang.
MEMENUHI telah yang
Seluruh kayu bulat kecil dan kayu bulat yang ditebang oleh PT KSP telah di- LHP-kan oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan dan telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, dimana LHP sesuai dengan buku ukur dan fisik kayu.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier :
MEMENUHI
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.
Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu untuk kelompok kayu bulat menggunakan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat dan untuk kelompok kayu bulat kecil menggunakan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) yang dilampirkan dengan Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) dan Surat Pengantar dari KSP ditujukan kepada industri, sedangkan kelompok kayu bulat menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Surat Pengantar.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan. Verifier 3.1.3.a.
MEMENUHI
Terdapat penandaan pada setiap tumpukan kayu yang diukur menggunakan sistem stapel meter terdiri dari nomor tumpukan dan asal petak untuk kelompok kayu bulat kecil, sedangkan untuk kayu bulat terdapat penandaan pada bontos kayu yang ditandai dengan cat berisi nomor LHP, jenis kayu, diameter dan panjang kayu
MEMENUHI
PT. Kalimantan Subur Permai (KSP) telah menerapkan identitas kayu secara konsisten dengan adanya penomoran pada setiap tumpukan kayu untuk kelompok kayu bulat kecil dan pada bontos kayu bulat
Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak. Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 4 dari 7
Verifier :
MEMENUHI
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.
PT Kalimantan Subur Permai (KSP) mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK yaitu untuk kelompok kayu bulat kecil menggunakan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat Kecil yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) dan Surat Pengantar dari PT Kalimantan Subur Permai (KSP) yang ditujukan kepada industri dan kelompok kayu bulat menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Surat Pengantar. Dokumen FAKB digunakan untuk pengangkutan kayu jenis KBK, lengkap dan sah, diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas penerbit FAKB Kecil yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Kalimantan Barat. Penunjukan dan penetapan nomor register pejabat penerbit SKSKB disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak.
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier 3.2.1.a.
MEMENUHI
Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH PT Kalimanatan Subur Permai (KSP) telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih SPP Dinas Perkebunanan dan Kehutanan Kabupaten Landak.
MEMENUHI
PT KSP telah melakukan pembayaran PSDH dan DR ke Bank Mandiri periode bulan Nopember 2011 sampai dengan Oktober 2012, lunas dan sesuai antara LHP dengan SPP dan SPP sesuai dengan bukti setor.
MEMENUHI
Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
MEMENUHI
Dokumen PKAPT PT. KSP dengan Nomor : 45/PDN/PKAPT/4/2009 Tanggal 28 April 2009 Nomor PKAPT : 14.03.1.03260 berlaku sampai 26 April 2014.
Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. Verifier 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Verifier 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
EQI-F103.1.0/20120126
Dokumen PKAPT diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di tanda tangani oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atas nama Subagyo tanggal 28 April 2009. MEMENUHI
Terdapat dokumen identitas kapal berbendera Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan lengkap dengan lampiran sertifikat izin berlayar.
Halaman 5 dari 7
P4.Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkandalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier :
MEMENUHI
Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL.
PT KSP sudah menyusun AMDAL dan sudah mendapatkan pengesahan Gubernur Kalbar Nomor 790 Tahun 2006 Tanggal 30 Nopember 2006
Indikator 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier 4.1.2.a.
MEMENUHI
Dokumen AMDAL terdiri atas Ringkasan Eksekutif, Kerangka Acuan, ANDAL, RKL dan RPL. PT KSP sudah menyusun dokumen AMDAL dan sudah disahkan oleh Gubernur Kalbar Nomor 790 Tahun 2006 Tanggal 30 Nopember 2006.
MEMENUHI
PT. KSP mempunyai laporan pelaksanaan RKL RPL semester II 2011 dan semester I 2012. Laporan sudah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalbar dengan bukti surat penyampaian dan tanda terima dokumen.
Dokumen RKL dan RPL.
Verifier 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.
Check dokumen implementasi RKL RPL sudah memenuhi sistematika laporan sesuai PermenegLH no 45 tahun 2005 yaitu laporan mengandung identitas perusahaan, perkembangan lingkungan sekitar, analisa trend, analisa ketaatan dan analisa tingkat kritis. P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 Verifier 5.1.1.a.
MEMENUHI
Implementasi prosedur K3.
PT. KSP sudah menerapkan Program K3 dalam lingkup kegiatannya. PT. KSP Mempunyai Ahli K3 Nama Iwan Gustiawan Amd Kartu Tanda Kewenangan No 10.5374/AK3-U/DJPPK-P2K/VII/2010 disahkan oleh Depnaker No SKP. 1460/DJPPK/AK3-U/VII/2010 Tanggal 12 Juli 2010.
PT. KSP mempunyai susunan P2K3 yang disahkan oleh Disnaker dengan SK No KEP.560.63/NT.HIPK3/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 , semua pengurus P2K3 mengikuti inhouse training K3 , bukti sertifikat tanggal 18 September 2012. Verifier 5.1.1.b.
MEMENUHI
PT. KSP mempunyai Daftar Inventaris PBK & K3. Check lapangan peralatan berada dalam kondisi baik dan bisa digunakan
MEMENUHI
PT. KSP mempunyai catatan kecelakaan kerja. Laporan kecelakaan dcatat dalam form KSP-FM-VIII-01.03. Dalam
Ketersediaan Peralatan K3. Verifier 5.1.1.c.
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 6 dari 7
Catatan kecelakaan kerja.
form tersebut juga berisi langkah yang diambil untuk mengurangi bahaya tersebut
Indikator 5.2.1. Kebebasan pekerja.
berserikat
MEMENUHI
PT. KSP mempunyai Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Rmba Katulistiwa. SP ini dicatat oleh Disnaker Dengan SK Nomor KEP. 560.47/HIPK tanggal Maret 2011.
MEMENUHI
Antara PT. KSP dengan Serikat Pekerja Rimba Katulistiwa sudah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama periode 2011 – 2013 yang mengatur hak dan kewajiban pekerja. PKB ini didaftarkan kepada Disnaker dan didaftar dengan SK No 560/166/NT/HIPK tanggal 22 Agustus 2011.
MEMENUHI
Checking dokumen daftar karyawan PT KSP tahun 2012 menunjukkan jumlah karyawan inti PT. KSP adalah 107 orang. Check tanggal lahir daftar karyawan tersebut diketahui umur termuda karyawan adalah kelahiran 4 Juni 1992 (20 tahun).
bagi
Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 7 dari 7
