PERSAMAAN MEREK CARDINAL DENGAN CADINAR (Analisis Putusan MA No. 892 K/Pdt.Sus/2012 dalam Kasus PT. Multi Garmenjaya dengan PT. Gisha Cahaya Mandiri)
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Disusun Oleh: Clara Fenty Zahara 11110480000084
KONSENTRASI HUKUM BI SNIS P R O G R A M S T U D I I L M U HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/ 2015 M
PERSAMAAN MEREK CARDINAL DENGAN CADINAR (Analisis Putusan MA No. 892 K/Pdt.Sus/2012 dalam Kasus PT. Multi Garmenjaya dengan PT. Gisha Cahaya Mandiri)
SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh : Clara Fenty Zahara 1111048000084
Dibawah Bimbingan :
Pembimbing
KONSENTRASI HUKUM BISNIS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
Skripsi yang berjudul PERSAMAAN MEREK CARDINAL DENGAN CADINAR (Analisis Putusan MA Nomor 892 K/Pdt.Sus/2012 dalam Kasus PT. Multi Garmenjaya dengan PT. Gisha Cahaya Mandiri) telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.
Jakarta, 15 Oktober 2015
iii
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1.
Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3.
Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 15 Oktober 2015
Clara Fenty Zahara NIM : 1111048000084
iv
ABSTRAK Clara Fenty Zahara. NIM 1111048000084. Persamaan Merek Cardinal dengan Cadinar (Analisis Putusan MA Nomor 892 K/Pdt.Sus/2012 dalam Kasus PT.Multi Garmenjaya dengan PT. Gisha Cahaya Mandiri). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H/2015 M. x + 69 halaman + 12 halaman lampiran. Penjelasaan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek menjelaskan persamaan pada pokoknya sebagai kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui perlindungan merek terkenal dan dasar dari pertimbangan hakim terhadap persamaan merek Cardinal dengan Cadinar dalam memutuskan sengketa antara merek Cardinal dengan Cadinar pada Putusan MA Nomor 892 K/Pdt.Sus/2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Sedangkan Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt.Sus/2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 secara umum telah mencoba mengakomodir semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam pengaturan hukum merek di Indonesia memang belum ada pengaturan mengenai kriteria merek terkenal yang dapat dijadikan acuan secara pasti seperti diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan akan membuat Peraturan Pemerintah sebagai pedoman dalam menilai merek terkenal di Indonesia. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara antara merek Cardinal dengan Cadinar yaitu berdasarkan pemeriksaan judex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.
Kata kunci : Persamaan unsur pokok, Perlindungan merek terkenal. Daftar Pustaka : Dari Tahun 1963 Sampai 2013 Pembimbing : Dr. Drs. Djawahir Hejazziey, SH.,MA.,MH
v
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb. Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang hanya dengan hidayah dan nikmat dariNyalah skripsi Penulis “Persamaan Merek Cardinal dengan Cadinar (Analisis Putusan MA No. 892 K/Pdt.Sus/2012 dalam Kasus PT. Multi Garmenjaya
dengan PT. Gisha Cahaya Mandiri) ” dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Shalawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat. Tidak mudah bagi penulis untuk membuat karya seperti ini dikarenakan berbagai keterbatasan yang dimiliki, namun hal ini penulis jadikan sebagai motivasi rangkaian pengalaman hidup yang berharga. Selesainya penelitian ini tidak terlepas dari elaborasi keilmuan yang penulis dapatkan dari kontribusi banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ingin penulis sampaikan setulus hati ucapan terimakasih kepada :
vi
1.
Dr. Asep Saepudin Djahar, MA Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Drs. Abu Thamrin, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah memberikan arahan berupa saran dan masukan terhadap kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
3.
Dr. Drs. Djawahir Hejazziey,SH.,MA. Selaku dosen pembimbing yang telah
bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan saran, arahan, masukan, dan bimbingan terhadap proses penyusunan skripsi ini. 4.
Nur Rohim Yunus, LLM. Yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada Penulis, yang telah ikhlas berbagi ilmu pengetahuan kepada Penulis.
5.
Kedua Orang Tua yang sangat dicintai dan disayangi penulis, Bapak Eddy Effendy dan Ibu Budiyanti Agustiana yang merupakan kedua orang tua yang selalu mendoakan, mencintai, memberi dukungan baik moril maupun materil kepada Penulis serta menjadi motivasi Penulis sekaligus menjadi inspirasi dalam kehidupan Penulis.
6.
Kedua Adik yang sangat dicintai, disayangi, dan dikasihi penulis, Ratu Oktaviyandi dan Alvino Irsyad Ababil karena telah menjadi inspirasi Penulis untuk bisa dibanggakan.
vii
7.
Tante Enny yang sangat dicintai, disayangi penulis, karena yang tak pernah lupa untuk selalu mendoakan dan memberi semangat kepada Penulis.
8.
Keluarga besar Penulis, kakek H.Ro’I dan Opa H. Marsyono(alm) yang selalu mendoakan agar karya ini cepat terselesaikan dengan baik.
9.
Sahabat-sahabatku tercinta di kampus, khususnya kepada Syahirah Banun, Citra Chandrika, Fitriana, Verina Pradita, Lidia Asrida, dan Adri yang telah sama-sama berjuang dan saling memberikan motivasi dan semangat dan menyelesaikan studi demi menggapai cita-cita.
10.
Abdul Mughni, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan yang tak pernah lelah mendengar keluh kesah Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11.
Kepada Sahabat-sahabatku, Andritta Oggy, Erlita, Nilam Mira, Harli Satria, Saad Abdurrahman, Dimas, Rizky, Tofan, Fariz yang telah memberikan support dan semangat yang tiada henti.
12.
Kawan-kawan seangkatan Ilmu Hukum 2011 yang selalu kompak dalam mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi.
13.
Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Amin).
viii
Akhir kata penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan masukan yang bermanfaat untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi referensi untuk adik-adik kelas dan bermanfaat untuk setiap pembaca. Wassalamualikum Wr. Wb.
Jakarta, 15 Oktober 2015
Clara Fenty Zahara
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................ ii LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .................................................................... iii LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................................... iv ABSTRAK .................................................................................................................. v KATA PENGANTAR ............................................................................................... vi DAFTAR ISI ............................................................................................................... x DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................. 6 1. Pembatasan Masalah ................................................................ 6 2. Perumusan Masalah .................................................................. 7 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................... 7 1. Tujuan Penelitian ...................................................................... 7 2. Manfaat Penelitian .................................................................... 7 D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu.............................................. 8 E. Kerangka Konseptual ..................................................................... 9 F. Metode Penelitian ......................................................................... 10 G. Sitematika Penulisan .................................................................... 14
BAB II
TINJAUAN TEORI TENTANG MEREK A. Pengertian Merek.......................................................................... 16 B. Pendaftaran Merek........................................................................ 19 C. Perlindungan Merek ..................................................................... 34 D. Merek Terkenal ............................................................................ 37
x
BAB III
PROFIL KASUS CARDINAL DENGAN CADINAR A. Posisi Kasus .................................................................................. 42 B. Profil PT Multi Garmenjaya dan PT Gisha Cahaya Mandiri ....... 46 C. Merek Cardinal dengan Cadinar ................................................... 51
BAB IV
ANALISA
PERSAMAAN
MEREK
CARDINAL
DENGAN
CADINAR (Putusan MA No. 892 K/Pdt.Sus/2012 dalam Kasus PT. Multi Garmenjaya dengan PT. Gisha Cahaya Mandiri) A. Perlindungan Hukum Merek Terkenal ......................................... 55 B. Pertimbangan Hakim Terhadap Persamaan Merek CARDINAL dengan CADINAR pada Putusan MA No. 892 K/Pdt.Sus/2012 ............................................................... 61
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................... 71 B. Saran ............................................................................................. 73
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 74 LAMPIRAN .............................................................................................................. 77
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1. Cardinal ................................................................................................. 52 Gambar 3.2. Cadinar .................................................................................................. 52 Gambar 3.3. Extra Joss .............................................................................................. 53 Gambar 3.4. Ener Jos ................................................................................................. 53
xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pada era globalisasi pasar, produk yang ditawarkan semakin beragam sehingga menyulitkan produsen untuk mendapatkan pangsa pasar. Terlebih lagi, dengan pertumbuhan media massa dan masyarakat yang melek huruf, pedagang mulai mengiklankan produk mereka dengan merujuk pada merek produknya.1 Dalam hal ini merek sangat penting untuk menentukan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Merek juga berpengaruh penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.2 Di Indonesia hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan yang vital bagi perlindungan terhadap penerapan ide yang memiliki nilai komersial sejak diratifikasinya standar perlindungan yang ditetapkan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property rights, Including Trade in Counterfenity Goods (TRIP’s Agreement) seiring dengan era WTO (World Trade Organization) yang Indonesia merupakan peserta/bagian didalamnya.3 Dengan TRIPs, Art.6bis Paris Convention mengenai merek terkenal (well-known marks) 1
Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman, Etika bisnis & Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN JAKARTA, 2009), h.176. 2 Tim Lindsey,Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,(Bandung: PT. Alumni, 2013), h. 131. 3 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2013), h.23.
1
2
diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sama dengan barang yang mereknya didaftar dengan ketentuan bahwa pengguna merek dagang dalam kaitan dengan barang atau jasa tersebut menunjukan adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan barang yang merek dagangnya terdaftar dan dengan ketentuan pula bahwa kepentingan pemilik merek terdaftar terganggu oleh pengguna itu.4 Hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda immaterial dalam konsiderans UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disingkat UUM 2001) bagian menimbang butir a, yang berbunyi:5 Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasioanal yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan asset riil perusahaan tersebut. Merek juga berguna untuk para konsumen mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena sebagian dari mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut.
4
Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, (Bandung: P.T Alumni, 2011), h. 73. 5 Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:, Ed. revisi, Cet.4, 2004), h.329.
3
Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.6 Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal (well knows/famous mark). Setelah suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek tersebut dikenal luas oleh masyarakat konsumen, dapat menimbulkan terdapatnya para pesaing yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan atau pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu singkat. Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut asli (original). Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis. untuk persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal ini, tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar (di Indonesia). Hal ini berarti, walaupun merek terkenal tersebut tidak terdaftar di Indonesia, tetap saja dilindungi berdasarkan Undang-Undang Merek.7 Pada dasarnya pemilik merek memakai mereknya untuk mengidentifikasi produknya dalam hal untuk 6
Darmadi Durianto, Sugiarto dan Tony Sitinjak, Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek, (Jakarta: Gramedia utama pustaka, 2001),h.2. 7 Ahmadi Miru, HUKUM MEREK, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2005),h.16-17.
4
membedakan persaingan barang-barang. Selain itu, merek juga memberikan jaminan terhadap pasar, menciptakan wilayah dimana pemilik merek mempunyai posisi yang kuat terhadap pesaing diwilayah perdagangan yang sama. Merekmerek tersebut memenuhi berbagai sasaran di dunia pasar karena merek tersebut meyakinkan para konsumen untuk cepat dan mudah mengidentifikasikan barangbarang yang hendak mereka beli, sehingga dapat menghemat waktu dan uang konsumen dengan kemudahan mengidentifikasi tersebut.8 Dalam perdagangan, pada dasarnya suatu barang saling bersaing dengan barang lainnya. Untuk membedakan suatu barang dengan barang lainnya mereka membuat seperti “Tanda” pada barang buatannya itu dengan kata, angka, gambar, simbol ataupun warna untuk memberikan indentifikasi pembuatnya. Untuk menghindari adanya sengketa tentang siapa pembuatnya dan akhirnya untuk menunjukan kepada konsumen kualitas dari barang tersebut. “Tanda” inilah yang dikenal sebagai merek dagang. Salah satu motivasi atau dorongan kasus kemiripan terdapatnya itikad tidak baik dalam menggunakan merek. Molegraf mengungkapkan, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan
8
Sudargo Gautama, HUKUM MEREK INDONESIA, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1993),h. 1.
5
dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.9 Definisi tersebut dapat menjadi patokan untuk menggunakan merek dengan jujur dalam persaingan usaha didalam perdagangan produk barang dan jasa. Salah satu contoh yaitu sengketa antara pemilik merek “CARDINAL” yaitu Tony Tjahjadi selaku Direktur Utama PT.Multi Garmenjaya dengan pemilik merek “CADINAR” yaitu Syafri Jeski. Tony Tjahjadi (penggugat) menuduh pendaftaran merek “CADINAR” pada kelas yang sama dengan sertifikat miliknya yang tentu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang berbunyi “ mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis.” Merek milik penggugat itu terdaftar atau telah mendapat perlindungan merek sejak tanggal 03-04-1980 sampai dengan 15-05-2020 dengan nomor 144908 dan diperbaharui dan didaftar ulang pada tanggal 15-05-2010, terbit Sertifikat Merek Nomor IDM000266731 berlaku sampai dengan 15-05-2020. Untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas 25, yakni jenis barang pakaian-pakaian jadi untuk pria/wanita, alas kaki, tutup kepala. Merek “CARDINAL” khususnya untuk jenis barang pakaian jadi pria dan wanita yang diproduksi Penggugat telah memiliki ketenaran dan beredar tersebar luas dipasaran hampir di seluruh wilayah Negara Indonesia, pada tahun 1987 ekspor ke luar negeri antara lain Amerika Serikat, Jepang, Asia timur, Timur 9
R.M. Surodiningrat, Aneka Hak Milik Perindustrian, (Bandung: Tarsito,1981), h.66.
6
Tengah Rusia,bahkan telah ekspor ke Negara Eropa Timur dan Eropa Barat. Merek dagang “CADINAR” juga terdaftar berdasarkan Sertifikat Merek No. permohonan merek DOO 2005029466 dengan tanggal pendaftaran 15 Agustus 2007 untuk melindungi jenis barang kelas 25. Perbuatan Syafri Jeski yang telah mendaftarkan merek “CADINAR” yang terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek “CARDINAL” terlebih dahulu
milik Tony Tjahjadi yang telah didaftarkan
untuk barang/jasa yang sejenis, merupakan perbuatan yang
beritikad tidak baik dan tidak jujur yang membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek milik Penggugat demi kepentingan usaha Tergugat yang berakibat kerugian bagi Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan pelanggan/konsumen. Berdasarkan latar belakang penulis tertarik mengambil judul mengenai PERSAMAAN MEREK CARDINAL DENGAN CADINAR (Analisis Putusan MA No. 892 K/Pdt.Sus/2012 dalam Kasus PT. Multi Garmenjaya dengan PT. Gisha Cahaya Mandiri).
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Mengingat begitu luas pembahasan mengenai gugatan persamaan pada merek, maka perlu pembatasan dalam penelitian. Penulis hanya membahas mengenai analisis Putusan MA No.892 K/Pdt.Sus/2012 merek “Cardinal” dengan “Cadinar”.
7
2. Perumusan Masalah Sebagaimana latar belakang dan pembatasan masalah yang telah penulis kemukakan, rumusan masalah untuk judul penelitian diatas adalah sebagai berikut: a. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap merek terkenal menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek? b. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Persamaan Merek Cardinal dengan Cadinar Pada Putusan MA No. 892 K/Pdt.Sus/2012?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk
mengetahui
Bagaimana
Perlindungan
Hukum
terhadap
CARDINAL menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. b. Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Persamaan Merek Cardinal dengan Cadinar. 2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Manfaat penelitian ini untuk sumber data dan informasi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sebagai bahan menambah ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum persamaan merek “CARDINAL” dengan “CADINAR”.
8
b. Manfaat Praktis Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber kajian bagian yang berkepentingan, terutama bagi praktisi hukum. Dan juga diharapkan dapat berguna sebagai jawaban dari berbagai persoalan yang terjadi dalam lingkup Hak Merek terutama pada Merek terkenal.
D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan kajian pustaka dan menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan erat dengan topik yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya : 1. “ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI (Studi Kasus: Merek “BUGARIN”). Oleh Maria Jayanti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pengaturan tentang pengalihan dan penyerahan hak atas merek terdaftar yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jelas berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis yaitu dalam penelitian ini penulis meneliti Apakah Merek CARDINAL dengan CADINAR memiliki persamaan pada pokoknya dan Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap CARDINAL menurut UU No. 15
9
Tahun 2001 tentang Merek. Jelas sekali berbeda dari objek penelitian dan pertimbangan hakimnya. 2. “PERSAMAAN UNSUR POKOK PADA SUATU MEREK TERKENAL (Analisis Putusan Nomor:162 K/Pdt.Sus-HKI/2014). Oleh Dandy Hernady Pahusa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2015. Dalam skripsi tersebut membahas tentang kriteria persamaan unsur pokok pada merek terkenal. Jelas berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis yaitu dalam penelitian ini penulis meneliti Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap CARDINAL menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan dasar pertimbangan hakim terhadap persamaan merek Cardinal dengan Cadinar. jelas sekali berbeda dari objek penelitian dan pertimbangan hakimnya.
E. Kerangka Konseptual Agar tidak menimbulkan makna bias dari pengertian-pengertian masingmasing yang berkaitan dengan materi skripsi ini, maka konsepsi atau operation definition sangat diperlukan, adapun konsepsi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Merek Definisi merek menurut UU Merek Indonesia ( pasal 1 ayat (1)) merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang terdiri dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur
10
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 2. Merek Dagang Merek dagang menurut UU Merek Indonesia (pasal 1 ayat (2)) didefinisikan Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. 3. Persamaan Pada Pokoknya Persamaan Pada Pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.10
F. Metode Penelitian Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “ pengetahuan” atau lebih tepatnya “ pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawabpertanyaan 10
Ahmadi Miru, HUKUM MEREK,(Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2005),h.16.
11
atau ketidaktahuan tertentu.11 Maka peneliti akan mengkaji permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang sebagaimana dijelaskan diatas melalui metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.12 1. Pendekatan Penelitian Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatanpendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (Statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan
history
(historical
approach),
pendekatan
komparatif
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).13 Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yakni penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek . Sedangkan pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan 11
Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1997),h. 27-28 12 Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah,2010),h.31 13 Peter Marzuki, Metode Penelitian Hukum(edisi revisi), (Jakarta : Prenada Media Group,2011),h.93
12
pengadilan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt.Sus/2012. 2. Metode Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam meyelesaikan penelitian ini, dengan menggunakan cara penelitian kepustakaan ( Library research), yaitu suatu metode pengumpulan dengan cara membaca atau merangkai buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder terbagi atas 3 bagian,yaitu : a. Bahan Hukum Primer yaitu norma atau kaedah dasar, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek dan Putusan Mahkamah Agung Nomor.892 K/Pdt.Sus/2012 yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung datadata ini, agar penelitian menjadi sempurna. b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku, skripsi, thesis dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum.14 Dalam penelitan ini peneliti menggunakan bukubuku yang ada relevansinya dengan penelitian ini sebagai bahan hukun
14
Peter Marzuki, Metode Penelitian Hukum(edisi revisi), (Jakarta : Prenada Media Group,2011),h.195-196
13
sekunder, begitu juga dengan skripsi, tesis yang juga ada relevansinya dengan penelitian ini. c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, bahan dari internet dan sebagainya. 3. Teknik Pengumpulan Data Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: a. Penelitian Kepustakaan Penelitian ini adalah penelitian dengan memgumpulkan data dan meneliti melalui sumber bacaan, menganalisa, peraturan perundangundangan maupun dokumentasi lainnya seperti karya ilmiah, surat kabar, internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 4. Teknik Pengolaan Data Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah dari data yang di edit dan dipilih menurut kategori masingmasing dan kemudian dihubungkan satu sama lain atau ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban atas masalah penelitian. 5. Teknik Penulisan Dalam penulisan skripsi ini, mengacu pada buku “ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah
14
dan Hukum Universitas Islam (UIN) Negeri Syarif Hidayahtullah Jakarta, tahun 2012.
G. Sitematika Penulisan Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perinciannya sebagai berikut: Bab I
: Pada bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan (review) kajian terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian.
Bab II
: Pada bab ini akan menguraikan mengenai pengertian merek, pendaftaran
merek,
perlindungan
merek,
merek
terkenal,
persaingan usaha. Bab III : Pada bab ini akan membahas gambaran umum merek CARDINAL dengan merek CADINAR tentang posisi kasus dan persamaan merek CARDINAL dengan CADINAR. Bab IV : Pada bab ini akan dilakukananalisis dan penelitian data tentang (Analisis Putusan MA No. 892 K/Pdt.Sus/2012 dalam Kasus PT. Multi Garmenjaya dengan PT. Gisha Cahaya Mandiri) seperti perlindungan hukum terhadap merek terkenal, pertimbangan
15
Hakim
terhadap
persamaan
merek
CARDINAL
dengan
CADINAR. Bab V
: Pada bab terakhir ini dari penelitian yang akan dimuat dalam bab ini akan diperoleh suatu kesimpulan dari analisis data yang dilakukan, yang selanjutnya akan diberikan saran-saran.
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG MEREK
A. Pengertian Merek Sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai merek perusahaan dan merek jasa pertama-tama perlu adanya penentuan definisi dari perkataan “Merek”, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan pembahasan, guna memperoleh hasil atau paling tidak mendekati sasaran yang hendak dicapai. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang merek 2001 diberikan suatu definisi tentang merek yaitu; tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-hurufhuruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.1 Penjelasan mengenai unsur - unsur merek adalah sebagai berikut :2 1. Gambar Adalah semua obyek yang dapat dilukis/digambar, hasil karya berupa lukisan, gambar teknik baik dihasilkan dengan tangan atau elektronik. Dengan asas tidak terlalu rumit dan sederhana pada gambar dari jenis diagram, diagnol,
1
Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2001, UU No. 15, Jakarta, Op.Cit, Pasal 1 butir 1. 2 Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992,(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1996),h.182.
16
17
diameter, dial dan sirkel. 2. Nama Adalah meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk hidup, atau benda mati, meliputi juga nama perorangan, keluarga, dan badan hukum termasuk diambil dari geografi seperti gunung, kota, daerah, sungai atau nama tempat. Dari uraian diatas menunjukan banyaknya macam nama: a. Nama keluarga (family name) sering dipergunakan sebagai unsur merek, merupakan hak yang melekat secara alami yang pada tahap orang. Suatu nama juga mengandung berbagai ragam pengertian sesuai azas yang pertama nama yang tidak banyak mengandung pengertian. Macam nama berikutnya nama yang sangat umum dipakai masyarakat, nama dimaksud tidak boleh dijadikan merek, karena potensial dapat mengaburkan identitas khusus seseorang sebab banyak nama yang sama. Nama orang terkenal bersifat relatif untuk memakai sebagai nama merek harus ada persetujuan tertulis terhadap yang mempunyai nama. Nama jenis (generic name) adalah mengandung kata-kata, tulisan maupun gambar yang dijadikan merek dengan jenis barang atau jasa. b. Nama dagang (trade name) identifikasi dari Corporate Name. c. Nama bisnis (business name). d. Nama badan hukum terdaftar (registered company names) yang disingkat Company Names.
18
3. Kata Yang dimaksud kata adalah pengertian perkataan baik asing, nasional, maupun daerah, bisa kata sifat, kata kerja dan kata benda, diambil dalam bidang tertentu. Yang mempunyai patokan harus memiliki daya pembeda, cukup sederhana, susunan huruf dianggap perkataan, kata-kata keterangan barang atau jasa, perkataan sugestif dan perkataan yang mengandung fantasi. 4. Angka-angka Angka-angka yang dimaksud adalah angka-angka bersifat majemuk tidak boleh terdiri dari satu angka saja, harus lebih dari dua angka memerlukan kombinasi dengan unsur lain. Pada prinsipnya merek yang terdiri dari angkaangka saja tidak dapat dijadikan merek.3 Merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak jelas akan daya pembedanya, tidak mampu untuk berdiri sendiri sebagai identitas mandiri yang terlalu umum. Merek yang hanya terdiri dari titik-titik, garis, angka-angka, hurufhuruf, lingkaran, segitiga dianggap tidak mempunyai daya pembeda karena terlampau sederhana bentuknya.4 5. Susunan Warna Susunan warna adalah kombinasi gambar atau lukisan geometris, sirkel, diagonal yang melekat pada gambar persegi panjang, siku-siku,atau bundaran. Unsur warna lebih mempunyai karakter identitas yang lebih potensial memiliki daya pembeda. 3
Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia (Bandung : Alumni, 1977), h.32. Djoko Prakoso, Hukum Merek dan Paten Sederhana Indonesia ( Jakarta : Dhara Prize, 1991), h.51. 4
19
6. Kombinasi dari unsur-unsur Kombinasi unsur-unsur adalah suatu unsur yang dapat dipakai sebagai tanda untuk mencipta suatu merek barang dan atau jasa. Unsur-unsur yang dimaksud adalah gambar, nama, kata, huruf-huruf,angka-angka dan susunan warna yang masing-masing unsur dapat berdiri sendiri tanpa kombinasi antara satu dengan lainnya atau seluruh unsur dapat dikombinasikan. Selain menurut batasan juridis beberapa sarjana ada juga memberikan, pendapatnya tentang merek, yaitu: 1. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.5 2. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badanbadan perusahaan lain”.6
B. Pendaftaran Merek Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-undang Merek Tahun 1992 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU No. 19 Th 1992 ini, yang semula menganut sistem deklaratif 5
H.M.N. Purwo Sutjipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, 1984), h. 82. 6 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Cetakan ke-8, ( Jakarta : Dian Rakyat, 1983), h. 149.
20
(UU No. 21 Th 1961). Secara Internasional menurut Soegondo Soemodiredjo ada dikenal 4 sistem pendaftaran merek yaitu: 1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendatarannya segera didaftarkan asal syaratsyarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokonya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh negara Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania. 2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenal syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Misalnya system atas nama orang lain dapat didaftarkan. Misalnya system ini dianut oleh Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, dan Indonesia. 3. Pendaftaran
dengan
pengumuman
sementara.
Sebelum
merek
yang
bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan pada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang
21
pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh antara lain negara Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil, dan Australia. 4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya. Pemohon pendaftaran merek diberitahukan
bahwa
mereknya
mempunyai
persamaan
pada
keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini misalnya dipakai oleh negara Swiss dan Australia.7 Pendafaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Orang lain tidak dapat memakainya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah membawa lebih banyak kepastian. Karena jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan suatu merek dan mengenai ini dia diberikan suatu Sertifikat Merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas sesuatu merek (Pasal 27 UUM 2001), maka orang lain tidak dapat mempergunakan dan orang lain itu tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Jadi sistem konstitutif ini memberikan
7
Soegondo Soemodiredjo, Merek Perusahaan dan Perniagaan, (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara 1963), h. 10-11.
22
lebih banyak kepastian.8 Hanya orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai (dengan sistem lisensi). Tetapi tidak mungkin orang lain memakainya. Jika tidak didaftar, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek.9 Pendaftaran merek hanyalah merupakan suatu status anggapan bahwa mereka yang telah mendaftarkan mereknya adalah yang memakai pertama merek tersebut sehingga sewaktu-waktu merek yang telah didaftarkan oleh seseorang dapat saja diganggu gugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas merek tersebut. Oleh karena orang yang mereknya sudah didaftar tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Dengan perkataan lain, orang yang telah mendaftarkan mereknya tidak akan merasa was-was lagi terhadap tuntutan dari orang lain, sebab dengan pendaftaran mereknya itu ia telah dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 UU Merek 2001. Selanjutnya Pasal 4 UU Merek 2001 menyebutkan pula bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad baik”. Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa dalam UndangUndang Merek Tahun 2001, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap asasnya melindungi pemilik yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk
8 9
Soedargo Gautama, (1994) Op.Cit, hlm. 3-4 Soedargo Gautama, (1994) Op.Cit, hlm. 4-6.
23
didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik. 1. Permohonan Pendaftaran Merek Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:10 a. Tanggal, bulan, dan tahun b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila merek diajukan melalui kuasa d. Warna-warna
apabila
merek
yang
dimohonkan
pendaftarannya
menggunakan unsur-unsur warna e. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon di sini dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas meek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun, bila permohonan diajukan bersama ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut, maka harus melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Demikian pula bila permohonan pendaftaran mereknya diajukan 10
Ahmad Miru, Hukum Merek, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2005), h. 21-22.
24
melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Permohonan pendaftaran merek yang telah diajukan masih dapat diubah oleh pemohon atau kuasanya. Namun, harus diingat perubahan atas permohonan pendaftaran merek dimaksud hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya. Tidak itu saja, permohonan pendaftaran merek ternyata dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya, selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal HKI. Bila penarikan kembali permohonan pendaftaran merek dimaksud dilakukan oleh kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.11 2. Persyaratan Merek Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus diepenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan kata lain perkataan, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuataan untuk membedakan barang
hasil
produksi
sesuatu
perusahaan
atau
barang
perniagaan
(perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau
11
Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, (Bandung : P.T. Alumni,2003), h. 338.
25
jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi mejadi dapat dibedakan. Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa: “Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya: Bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu doos, tube dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembeda untuk dianggap suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombiniasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek”.12
Dengan demikian, di samping hal-hak yang tersebut di atas, perlu kiranya penulis menguraikan lebih lanjut, tentang merek yang bagaimana yang tidak diperbolehkan untuk suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur lebih kita lanjut, apa yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini: a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. b. Tidak memiliki daya pembeda.
12
Sudargo Gautama, (1989), Op.Cit., h. 34
26
c. Telah menjadi milik umum. d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Merek Tahun 2001 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu: (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: a. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada awat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari
27
yang berhak; b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbok atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, dari ketentuan diatas, tidak semua tanda dapat didaftar sebagai merek. Hanya tanda-tanda yang memenuhi syarat dibawah ini yang dapat didaftar sebagai merek, yaitu :13 a. Mempunyai daya pembeda. b. Merupakan tanda-tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar(lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. c. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, bukan tanda yang bersifat umum dan tidak menjadi milik umum, atau bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang jasa atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. d. Tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dulu, merek terkenal, atau indikasi geografis yang sudah dikenal. e. Tidak merupakan, menyerupai atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau Negara tertentu. 3. Fungsi Merek Dari definisi-definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi merek adalah untuk memberikan tanda pengenal pada barang, untuk 13
h.331.
Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, (Bandung : P.T. Alumni,2003),
28
membedakan barang-barang dan jasa perniagaan seseorang atau perusahaan dari barang-barang perniagaan orang atau perusahaan lainnya. Selain sebagai fungsi pembeda, merek juga berfungsi sebagai: a. Penghubung antara barang dengan produsennya, jaminan produsen atau pedagang atas barang-barang dan jasa yang dihasilkan saat diperniagaan. b. Jaminan atas nilai dan kualitas barang. Hal ini tidak hanya menguntungkan pemilik merek tetapi juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap konsumen c. Sarana promosi
bagi
produsen
yang memperdagangkan barang-
barangnya.14 Selain fungsi-fungsi tersebut diatas, merek juga dapat memiliki fungsi dan tujuan yang dapat dilihat dari segi berbeda. Bagi, produsen, merek bertujuan untuk: a. Memberikan jaminan kepada konsumen bahwa barang yang dibelinya berasal dari perusahaannya. b. Menjamin mutu barang. c. Memberi nama barang. d. Memberi perlindungan kepada pemilik merek yang sah dari tindak peniruan yang dilakukan oleh pihak lain. Bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang dagangannya
14
h. 45.
Harsono Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, (Jakarta : Akademika Pressindo,1990),
29
guna mencari dan memuaskan pasar. Bagi konsumen, merek berfungsi untuk memberikan pilihan barang yang akan dibeli. 4. Pembatalan Dan Penghapusan Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek diatur dalam pasal 61 sampai dengan 72 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Menurut ketentuan Undang-undang, penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI atau atas permohonan pemilik merek sendiri (Pasal 61). Penghapusan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI terjadi jika merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut atau lebih kecuali ada alasan yang dapat diterima, seperti larangan impor, larangan lain peredaran barang, atau karena peraturan pemerintah. Penghapusan juga dapat diajukan oleh pihak ketiga melalui gugatan ke pengadilan niaga (Pasal 63). Penghapusan juga dapat untuk merek kolektif. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 61 ayat (2) Undangundang Nomor 15 Tahun 2001. Pembatalan merek menurut Pasal 68 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, bisa pula oleh pemilik merek tidak terdaftar. Gugatan diajukan kepada pemilik merek dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal HKI yang selanjutnya pengadilan niaga akan memutuskan
30
gugatan tersebut.15 Untuk pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Ini mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek bersangkutan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 71 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. 5. Daftar Kelas Barang atau Jasa a. Kelas Barang Kelas Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
15
Keterangan Bahan kimia yang dipakai dalam industry; Ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, dan kehutanan; dammar tiruan yang tidak diolah, plastic yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematri; zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamak; perekat yang dipakai dalam industry. Cat-cat, pernis-pernis, lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah, dammar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman. Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangi,minyak-minyak sari; kosmetik; losion rambut, bahan –bahan pemelihara gigi. Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industry; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar ( termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilinlilin; sumbu-sumbu. Hasil farmasi, ilmu kehewanan dan saniter; bahan-bahan untuk berpantang makan/ diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahan-bahan pembalut;
Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta : Kencana,2011), h.164.
31
Kelas 6
Kelas 7
Kelas 8 Kelas 9
Kelas 10
Kelas 11
Kelas 12 Kelas 13
bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan. Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kawat-kawat dan logam biasa buakn untuk listrik; barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabungtabung dari logam; lemari-lemari besi barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; bijih-bijih. Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopling mesin dan transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas pertanian; mesin menetas untuk telur. Alat dan perkakas tangan ( dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong; pedang-pedang; pisau silet. Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optic, timbang, ukur,sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pendidikan; aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetic, disk perekam; mesin-mesin otomat dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam kedalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dan computer; aparat pemadam kebakaran. Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah. Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat untuk bergerak didarat. Senjata-senjata api; amunisi-amunisi, proyektil-proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan.
32
Kelas 14
Kelas 15 Kelas 16
Kelas 17
Kelas 18
Kelas 19
Kelas 20
Kelas 21
Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan bendabenda yang dibuat dari logam mulia atau yang dibalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan; batu-batu mulia; jam-jam dan instrument pengukur waktu Alat-alat music Kertas, karton dan bahan-bahan yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak temasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulismenulis perekat untuk keperluan tulis-menulis atau rumah tangga alat-alat kesenian kwas untuk cat mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plstik untuk membungkus ( yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise. Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas lain; plastic-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam. Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; paying-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit. Bahan-bahan bangunan (bukan logam) ; pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunanbangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monument-monumen, bukan dari logam. Perabot-perabot rumah, cermin-cermin,bingkai gambar; bendabenda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastic. Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur
33
Kelas 22
Kelas 23 Kelas 24 Kelas 25 Kelas 26
Kelas 27
Kelas 28 Kelas 29
Kelas 30
(bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia), sisirsisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, porcelain dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelaskelas lain. Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layarlayar, sak-sak dan kantong-kantong ( yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal ( kecuali dari karet atau plastic); serat-serat kasar untuk pertenunan. Benang-benang untuk tekstil Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja. Pakaian, alas kaki, tutup kepala. Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kancing-kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan. Karpet-karpet, permadani, keset bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk menutup ubin; hiasan-hiasan untuk gantungan dinding ( bukan dari tekstil). Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah raga yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; hiasan pohon natal. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati daging buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan lemaklemak yang dapat dimakan. Kopi, the, kakao, gula, beras, tapioca, sagu, kopi buatan; tepung dan sedia-sediaan terbuat dari gandum; roti, kue-kue, dan kembang-kembang gula, es konsumsi; madu, air gula; ragi/ bubuk pengembang roti/kue; garam, moster; cuka/ saus-saus (bumbu-bumbu)/ rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, emping.
34
Kelas31
Kelas 33 Kelas 34
Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan; mout. Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alcohol lainnya; minum-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan lain untuk membuat minuman. Minum-minuman keras ( kecuali bir) Tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek api
b. Kelas Jasa Kelas
Keterangan
Kelas 32
Kelas 35 Kelas 36 Kelas 37 Kelas 38 Kelas 39 Kelas 40 Kelas 41 Kelas 42
Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsifungsi kantor. Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan. Pembangunan gedung; perbaikan; jasa-jasa pemasangan. Telekomunikasi. Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan. Perawatan bahan-bahan. Pendidikan; pemberian latihan; hiburan; kegiatan olah-raga dan kebudayaan. Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, perawatan medis, kesehatan dan kecantikan, jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa pelayanan hukum; penelitian ilmiah dan industry; pembuatan program computer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan dalam kelas-kelas lain.
C. Perlindungan Merek Perlindungan hak merek diperoleh setelah dilakukan pendaftaran merek. Merek yang sudah didaftarkan disebut Merek terdaftar, sering disimbolkan ®
35
(registered) setelah merek atau tanda ™ (trademark) setelah merek. Tujuan perlindungan hak merek dimaksudkan untuk melindungi pemilikan atas merek, investasi dan goodwill (nama baik) dalam suatu merek, dan untuk melindungi konsumen dari kebingungan menyangkut asal usul suatu barang atau jasa. Perlindungan hak merek dilakukan melalui pendaftaran merek. Justifikasi Perlindungan Merek menurut Bently dan Sherman, yaitu :16 a. Kreatifitas. Usaha untuk membenarkan perlindungan merek dengan argumentasi kreatifitas adalah suatu hal yang lemah, sebagaian karena pada saat hubungan antara barang dengan merek dipicu dan dikembangkan oleh pedagang, namun peran yang sama besarnya justru diciptakan oleh konsumen dan masyarakat. b. Informasi. Ini merupakan justifikasi utama perlindungan merek, karena merek digunakan dalam kepentingan umum sehingga meningkatkan pasokan informasi kepada konsumen dan dengan demikian meningkatkan efisiensi pasar. Merek merupakan cara singkat komunikasi informasi kepada pembeli dilakukan dalam rangka membuat pilihan belanja. Peran iklan dalam dunia industry yang makin dominan menjadikan perlindungan merek menjadi semakin penting. c. Etis. Argumetasi utama perlindungan merek didasarkan pada gagasan Fairness atau keadilan (justice). Secara khusus prinsipnya adalah seseorang tidak boleh menuai dari yang tidak ditanamnya. Secara lebih khusus, bahwa dengan mengambil merek orang lain, seseorang telah mengambil keuntungan dari nama baik (goodwill) yang dihasilkan oleh pemilik merek yang asli. Prinsip ini juga telah dipergunakan untuk membenarkan perlindungan yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam hal keberatan terhadap iklan yang melakukan perbandingan antar produk dengan merek yang berbeda (comparative advertising) dianggap sebagai pelanggaran merek, karena meskipun tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen tetapi mengambil keuntungan dari 16
Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman, Etika bisnis & Hak Kekayaan Intelektual,(Jakarta :Lembaga Penelitian UIN JAKARTA ,2009),h.
36
reputasi yang telah dibangun dari merek terdahulu. Adapun peraturan HKI dengan obyek perlindungan paling luas dan paling ketat yaitu TRIP‟s (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) merupakan perjanjian internasional di bidang HKI terkait perdagangan. Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO (World Trade Organization) yang bertujuan menyeragamkan sistem HKI di seluruh negara anggota WTO. HKI merupakan isu perdagangan baru yang dibahas dalam perundingan perdagangan Putaran Uruguay berlangsung. Karena merupakan bagian dari WTO maka, pelaksanan TRIP‟s dilengkapi dengan sistem penegakan hukum serta penyelesaian sengketa. Indonesia meratifikasi WTO melalui Undang-undang No.7/1994 dan sejak itu diharuskan mengharmonisasikan
perundangannya
di
bidang
HKI
guna
memenuhi
ketentuan TRIP‟s. Tiga Undang-Undang baru yang disahkan adalah UU No. 31/2000 tentang Desain Industri, UU No. 32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan UU No.29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Tiga undang-undang direvisi yaitu berkaitan dengan merek (UU No. 15/2000), paten (UU No. 14/2000) dan Hak Cipta (UU No. 19/2002) Harmonisasi perundangan dilakukan lebih untuk menghindari tekanan negara maju seperti AS dan memenuhi ketentuan internasional ketimbang kepentingan nasional dan lokal. TRIP‟s Agreement mensyaratkan negara peserta untuk melindungi HKI yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam Berne Convention, The Paris
37
Convention, The Rome Convention, dan The Washington IPIC Treaty (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits). Hasilnya adalah (atau akan menjadi) sebuah sistem perlindungan internasional dengan berdasar pada prinsip non-diskriminasi dan didukung oleh basis minimum perlindungan di 117 negara penandatangan.17 Perlindungan merek „terkenal‟ merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek. Kepentingan ekonomi dari merek-merek terkenal diakui dalam perjanjian internasional, WIPO (Bab XX). Salah satu ciri utama dari merek terkenal adalah bahwa reputasi merek tidak harus terbatas pada produk tertentu atau jenis produk. Contohnya, Marlboro adalah merek yang diasosiasikan dengan produk-produk tembakau. Ternyata, merek tersebut juga dipakai untuk pakaian. Para konsumen dapat menyaksikan bahwa hampir seluruh jenis barang yang tidak berhubungan dengan merek terkenal telah di eksploitasi untuk jenis barang dan jasa yang berbeda.18
D. Merek Terkenal Pengertian mengenai merek terkenal, didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, secara harfiah tidak disebutkan secara jelas, namun dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
17
https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturanperundang-undangan-indonesia/. Diakses pada 17 Oktober 2015 18 Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,(Bandung: PT. Alumni, 2013) h. 150.
38
dinyatakan bahwa permohonan pendaftaran ditolak jika mempunyai persamaan dalam pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pendapat umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Merek ialah suatu tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.19 Dan apabila suatu merek terkenal telah didaftarkan untuk suatu barang atau jasa tertentu dan kemudian merek tersebut dipakai untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dengan barang atau jasa yang pertama kali memakai merek tersebut, persyaratannya adalah yang memakai merek tersebut memberikan indikasi adanya suatu hubungan antara barang atau jasa dan pemilik dari merek terkenal itu serta dengan ketentuan bahwa kepentingan merek terkenal tersebut cenderung mendapat kerugian karena itu. Dalam bahasa Indonesia kata asing “well-known” diterjemahkan menjadi terkenal begitu juga kata “famous”, sehingga pengertian “merek terkenal” tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti “famous mark” dan “wellknown mark”. Putusan dalam kasus-kasus merek terkenal. Hakim senantiasa mengacu “merek terkenal” pada “well-known mark” yang mengaitkan pada Pasal 6 bis Konvensi Paris.20
19
Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, cet.I (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 168. 20 Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1999),h.22-23.
39
Seperti diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur “ Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan”. Suatu merek yang terkenal mempunyai reputasi dan memiliki pemasaran yang tinggi. Presentase penjualannya tinggi di setiap pelosok dunia dan menjadi asset kekayaan yang bernilai dapat mendatangkan keuntungan besar bagi pemiliknya. 21 Merek terkenal dalam perkembangannya mempunyai ciri yang universal yaitu: 1. Merek telah dipromosikan secara luas oleh pemiliknya sehingga menjadi terkenal luas di lingkungan bisnis dan konsumen. 2. Bermutu baik dan banyak digemari oleh masyarakat konsumen. 3. Tidak dapat didaftar oleh orang lain yang bukan pemilik merek tersebut 21
Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992,(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1996),h.98
40
(baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis). Terkait dengan pengertian merek terkenal, yurispruidensi Mahkamah Agung telah pula memberikan kretirium sebagai berikut: 1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486 K/Pdt./1991 tanggal 28 Nopember 1995, yang secara tegas telah memberikan kreteria hukum sebagai berikut: “Suatu merek termasuk dalam pengertian Well-Known Marks pada keluar dari batas-batas regional, malahan sampai kepada batas-batas trans nasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah didaftar dibanyak Negara didunia, maka dikwalifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas diluar negara asalnya. 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt./1994, tanggal 3 Nopember 1995, yang memberikan kreteria hukum sebagai berikut, “Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut merek yang tidak mengenal batas dunia.22 Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam
22
Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, cet. I ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 122-123
41
menciptakan image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung. Teori mengenai “pencemaran” merek terkenal (dilution theory) tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.23
23
Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni,2013) h. 151.
BAB III PROFIL KASUS CARDINAL DENGAN CADINAR
A. Posisi Kasus Dalam Putusan ini merupakan kasus antara Tony Tjahjadi, selaku Direktur Utama
PT. Multi Garmenjaya yang berkedudukan di Jalan Karawang No.7
Bandung melawan Syafri Jeski, selaku PT. Gisha Cahaya
Mandiri yang
bertempat tinggal di Pasar Regional Tanah Abang Blok F Lt.III Los CKS No. 4243 Jakarta Pusat. Dalam hal ini Syafri Jeski sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan PT. Multi Garmenjaya sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat. Merek “CARDINAL” yang dimiliki oleh PT. Multi Garmenjaya telah mendapatkan perlindungan merek sejak tanggal 03-04-1980 sampai dengan 2007-2021 dan/atau telah terdaftarkan atas berbagai kelas barang/jasa antara lain untuk kelas 25 dengan uraian barang/jasa khususnya untuk jenis barang pakaianpakaian jadi untuk pria dan wanita. Jenis barang kelas 25 adalah seperti Pakaian, alas kaki, tutup kepala.1Penggugat ini adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum, bergerak antara lain dibidang garmen atau produksi/perdagangan pakaian jadi seperti: Celana Panjang casual/dan semi casual, celana panjang formal, casual, jeans, shirt, celana pendek, kargo, dan bermuda katun, overalls, jaket, berbagai 1
Ahmad Miru, Hukum Merek, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2005), h.28.
42
43
jenis barang pakain jadi lain nya baik untuk pria, wanita, dewasa, remaja dan anak-anak dan berbagai jenis lain nya, dengan memakai merek dagang “CARDINAL”. Dengan segala upaya, waktu dan biaya, pada awalnya atau sejak tahun 1979 Penggugat pertama kali berdiri adalah suatu perusahaan dalam bentuk home industry dibidang jahit pakaian jadi berdasarkan pesanan dan telah menjadi suatu perusahaan yang cukup berkembang bahkan telah menyerap, menpertahankan dan menghidupi ribuan tenaga kerja, reputasi baik dan konsistensi yang senantiasa menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Dan merek CARDINAL ini telah memiliki ketenaran dan beredar tersebar luas dipasaran hampir di seluruh wilayah Negara Indonesia, pada tahun 1987 telah ekspor ke luar negeri antara lain Amerikat Serikat, Jepang, Asia Timur, Timur Tengah Rusia, bahkan pada tahun 1988 telah ekspor ke Negara Eropa Timur dan Eropa Barat. Merek dagang “CADINAR”yang telah terdaftar milik
Tergugat I
berdasarkan SERTIFIKAT MEREK pada tanggal pendaftran 15 Agustus 2007, kelas barang/jasa: 25, uraian barang jasa khususnya untuk jenis barang pakaianpakaian jadi, yang diterbitkan oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. Terjadinya kasus ini bersumber dari adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang dimiliki PT. Multi Garmenjaya yaitu “ CARDINAL” dengan merek “CADINAR”. Berdasarkan hal ini, PT. Multi Garmenjaya
sebagai
44
Termohon Kasasi yang dahulu sebagai Penggugat yang telah mengajukan gugatan terhadap pemilik CADINAR sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I di depan persidangan Pengadilan Niaga ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagai mana berdasarkan pada Pasal 68 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan pihak yang berkepentingan berdasarkan alsan yang dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6. Dikatakan bahwa, dengan adanya merek CADINAR yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek CARDINAL milik Penggugat, produksi/perdagangan barang merek CARDINAL mengalami penurunan dan mutu (kualitas) barang milik PT. Multi Garmenjaya jauh diatas barang-barang milik Tergugat I yang mana sampai saat ini pihak dari merek CARDINAL masih berupaya untuk dipertahankan. Karena telah dapat persamaan pada pokoknya antara merek CADINAR dengan merek CARDINAL, hal tersebut terlihat dari kemiripan, yang menimbulkan kesan adanya unsur ataupun kemiripan/persamaan bunyi ucapan, cara penetapan, cara penulisan unsur-unsur ataupun kemiripan/persamaan bunyi ucapan, produk barang merek CADINAR dengan merek CARDINAL untuk barang-barang yang sama sejenis dan telah menyesatkan/membingungkan para pelanggang/konsumen pada saat bermaksud membeli barang barang produk milik Penggugat.
45
Bahwa, perbuatan yang dimiliki oleh Tergugat I yang telah mendaftarkan merek CADINAR terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek CARDINAL milik Penggugat yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang/jasa yang sejenis, merupakan perbuatan yang beritikad tidak baik dan tidak jujur yang membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek milik Penggugat demi kpentingan usaha Tergugat I yang berakibat kerugian bagi Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan pelanggan atau konsumen. Persamaan pada pokoknya tidak mutlak ditegakkan persamaan semua elemen merek, juga tidak mutlak adanya persamaan kata, warna dan bunyi yang persis betul. Tidak dituntut secara keras adanya persamaan jalur pemasaran, segmen pemasaran dan cara pemakaian dan pemeliharaan barang. Yang paling fundamental dinilai adanya maksud dan niat “membonceng” reputasi merek orang lain yang biasa dikenal dengan itikad tidak baik atau buruk guna memperoleh keuntungan yang tidak jujur.2 Berdasarkan pada Pasal 4 dan Pasal 6 angka huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menyatakan: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan pleh Pemohon yang beritikad baik”; “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa/atau 2
Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h.417-418.
46
jasa yang sejenis”. Selain dari persamaan pokoknya, jenis kelas barang/produk yang diperdagangkan sama-sama kelas 25 yaitu Pakaian jadi. Dan untuk menjaga adanya kerugian yang lebih besar Penggugat dan menjaga kondisi persaingan usaha yang curang, mengecoh atau menyesatkan pelanggan/konsumen dengan memakai merek CADINAR tanggal 15 Agustus 2007, kelas barang 25, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar Tergugat I diperintahkan agar terlebih dahulu untuk tidak memakai merek CADINAR dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangannya sampai dengan putus dan perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).
B. Profil PT Multi Garmenjaya dan PT Gisha Cahaya Mandiri 1. Profil PT Multi Garmenjaya PT. MULTI GARMENJAYA merupakan salah satu perusahan yang bergerak di bidang pertekstilan yaitu melakukan proses produksi dengan mengolah inputbeupa benang, kain dan accessories pakaian lainnya menjadi pakaian jadi yang siap untuk dipasarkan. PT. MULTI GARMENJAYA dirintis sejak tahun 1974 dalam bentuk home industriy. Atas kegigihan pendiri sekaligus pemiliknya, dalam kurun waktu 20 tahun prusahaan ini berkembang dan tumbuh menjadi sebuah perusahaan industri manufaktur dan pemasaran garmen terkemuka di Indonesia.
47
Perusahaan ini memiliki petugas sebanyak 7000 orang, dan memiliki fasilitas mesin dan peralatan untuk mendukukng proses kerja sebanyak 6000 mesin serta peralatan dengan berbagai tipe dan kegunaan, contohnya : mesinjahi, mesin obras, mesin pemotong kain, mesin pemasangan kancing dan juga mesin serta peralatan pendukung lainnya baik untuk di bagian gudang maupun produksi.Unit-unit produksinya (pabrik) tersebar di beberapa lokasi, dengan unit terbesarnya berlokasi di Jl Karawang No.1 Bandung dan di Jl Soekarno Hatta (By Pass) No.578 Bandung, sedangkan untuk unit produksi lainnya berlokasi di Jl Raya Kopo Katapang km 11 No.54-55 Bandung. Pada saat ini PT. MULTI GARMENJAYA beroperasi pada 7 unit usaha yang tersebar di beberapa tempat di Bandung. Perusahaan ini didirikan denganbertujuaan untuk mendapatkan laba bagi perusahaan itu sendiri guna perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam perkembangannya PT. MULTI GARMENJAYA berusaha untuk tetap berpegang pada komitmen perusahaan yaitu senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik dengan memproduksi barang-barang berkualitas tinggi dan inovatif sehingga memberikan kepuasan kepada konsumennya. Di tahun 1995 merupakan awal perkembangan yang paling penting bagi perusahaan untuk pemasaran lokal, karena pada tahun ini mulai tampak jelas adanya peningkatan hasil penjualan produk disbanding tahun-tahun
48
sebelumnya. Ini disebabkan karena pangsa pasar telah dikuassai baik di kotakota besar maupun di kota-kota kecil di Indonesia. a. Struktur Organisasi Perusahaan adalah suatu organisasi formal yang terdiri dari orangorang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar kerja sama dapat berlangsung dengan baik, maka perlu disusun suatu struktur organisasi yaitu suatu sistem hubungan kerja yang terkoordinasi. Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai pola hubungan yang mapan diantara komponen-komponen atau bagian-bagian produksi. Struktur organisasi adalah sistem yang mempengaruhi antara orang dalam kelompok kejasama untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai persamaan dalam tujuan. Struktur organisasi dikatakan sebagai suatu kerangka yang mewujudkan suatu pola tetap dari suatu hubungan antara kedudukan dan peranan
dalam
lingkungan
kerjasama.
Tujuan
organisasi
secara
keseluruhan tidak mungkin dijalankan oleh seorang saja, tapi harus ada kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang berkaitan dalam proses kerja tersebut. b. Produk-Produk yang Dihasilkan PT. MULTI GARMENJAYA PT. MULTI GARMENJAYA adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang indusri manufaktur yang memproduksi pakaian jadi.
49
Produksi dilakukan di dua tempat, yaitu di jalan Soekarno Hatta (By Pass) dan di jalan Karawang No. 1 Bandung. Adapun produk-produk yang dihasilkan oleh PT. MULTI GARMENJAYA adalah: (1) Celana casual dan semi casual dari bahan katun. (2) Celana jeans. (3) Celana formal dari bahan polyester. (4) Kemeja formal dari campuran bahan polyester dan katun. (5) Kemeja casual dari bahan katun 100% dan denim. (6) Jaket, rompi dan overall dari bahan katun dan denim. (7) Celana bermuda dan celana GI dari bahan katun dan denim. Celana bermuda biasa disebut celana pendek dan celana GI adalah seperti celana lapangan. (8) Pakaian anak dan wanita yang berbahan jeans dan katun.3 2. Profil PT Gisha Cahaya Mandiri PT. GISHA CAHAYA MANDIRI (CADINAR) Sekilas Perusahaan PT. GISHA CAHAYA MANDIRI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertekstilan, awalnya perusahaan ini berfokus pada industri garment dengan produk utamanya yaitu celana jeans,seiring
3
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/93/jbptunikompp-gdl-s1-2007-siswantoma-4628-8.bab-ii.doc. Diakses pada 10 Agustus 2015
50
berjalannya waktu, perusahaan perlahan-lahan mulai melebarkan produknya dengan mengeluarkan produk seperti jaket, T-shirt dan kemeja. Dalam perkembangannya PT. GISHA CAHAYA MANDIRI selalu melakukan inovasi terhadap produk-produk yang akan dikeluarkan, hal ini terkait dengan prinsip yang selalu dipegang oleh PT. GISHA CAHAYA MANDIRI, yaitu selalu mengkedepankan kepuasan konsumen. Dalam usahanya ruang lingkup distribusi pemasaran PT. GISHA CAHAYA MANDIRI masih dalam tahap domestik, belum mencakup jualbeli ekspor dan impor. PT. GISHA CAHAYA MANDIRI berfokus pada perdagangan interinsuler. MARKETING Adapun produk-produk yang dihasilkan oleh PT. GISHA CAHAYA MANDIRI antara lain seperti: a) T-Shirt b) Celana jeans c) Jaket d) Kemeja e) Celana pendek Dimana produk-produk tersebut merupakan produk khusus pria, PT. GISHA CAHAYA MANDIRI lebih berfokus pada produk tekstil khusus pria harga yang ditawarkan untuk Produk yang dikeluarkan oleh PT. GISHA
51
CAHAYA MANDIRI bervariasi, tergantung jenis model dan kuantitas pengambilan barang yang dilakukan oleh konsumen. Area produksi perusahaan mencakup daerah Jakarta, Bandung hingga daerah Jawa tengah. Sedangkan letak perusahaan berada di daerah DKI Jakarta. Dalam perkembangannya PT. GISHA CAHAYA MANDIRI sering kali melakukan promosi terhadap produk-produk yang dikeluarkannya melalui acara hiburan di media Televisi.
C. Merek Cardinal dengan Cadinar Kemiripan antara merek satu dengan yang lain ini dikarenakan adanya unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut. Unsur-unsur yang menonjol itu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 15 Tahun 2001 terdiri dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Persamaan pada pokoknya pada suatu merek hanya hampir sama atau serupa bentuknya. Jadi semua elemen pada merek tidak harus tuntas sama atau bukan sama persis ataupun sama secara utuh.4 Pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 hanya menyebutkan unsur-unsur tersebut dikatakan menonjol apabila menimbulkan kesan adanya persamaan pada bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Maka dikatakan dalam
4
Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya,(Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h. 184.
52
“persamaan pada pokoknya” kemiripan itu bersifat substansial, yaitu meskipun merek-merek tersebut tidak sama persis, namun perbedaannya masih dapat dilacak, dan persamaan yang muncul dari merek-merek itu hanya berupa “kesan” dan tidak ada persamaan secara utuh antara merek-merek tersebut. Dengan kata lain merek-merek tersebut menurut pandangan umum terkesan mirip. Unsur huruf CADINAR terdiri dari huruf C, huruf A, huruf D, huruf I dan huruf N. dan dalam hal ini merek Tergugat mempunyai perbedaan satu unsur huruf saja, yaitu huruf R yaitu: C-A-R-D-I-N-A-L (milik Penggugat)
C-A-D-I-N-A-R (milik Tergugat)
Berikut ini dapat dilihat gambar merek Cardinal dan Cadinar :
Gambar 3.1. Cardinal
Gambar 3.2. Cadinar
53
Dilihat dari secara visual antara merek Cardinal dengan Cadinar dapat diukur dari sisi tampilan merek itu sendiri, baik warna, cara penempatan, bentuk atau kombinasi yang menimbulkan kesan adanya persamaan yang dapat membuat orang lain keliru, mengecoh atau menyesatkan konsumen terhadap asal usul merek yang satu dengan yang lain. Adapun dari segi secara fonetik diukur berdasarkan pada cara pengucapan atau bunyi merek sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Adanya persamaan bunyi antara merek yang berbeda dapat menimbulkan kesan tumpang tindih sehingga dapat mengecohkan atau menyesatkan konsumen. Persamaan secara fonetik dapat berupa persamaan pada huruf vocal maupun huruf konsonan. Contoh: “Extra joss” dan “Ener jos” yang memiliki persamaan bunyi atau lafal.
Gambar 3.3. Extra Joss
Gambar 3.4. Ener Jos
54
Adanya persamaan pada pokoknya erat kaitannya dengan itikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur dengan berupaya menggunakan merek dengan meniru merek yang sudah ada sebelumnya, sehingga merek diatas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dan menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada.5
5
Ok. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 357.
BAB IV ANALISA PERSAMAAN MEREK CARDINAL DENGAN CADINAR (Putusan MA No. 892 K/Pdt.Sus/2012 dalam Kasus PT. Multi Garmenjaya dengan PT. Gisha Cahaya Mandiri)
A. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Banyak alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar mudah dijual, selain itu merek tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HKI untuk membangun citra produknya (brand image). Mereka tidak perlu repot repot membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu up to date, karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain. Pengaturan merek terkenal diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur “ permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis”. Indonesia menganut sistem pemeriksaan terlebih dahulu, dimana merek yang dapat diterima pendaftarannya adalah hanya merek-merek yang memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk suatu merek dalam UndangUndang Merek serta merek yang didaftarkan tersebut tidak bertentangan dengan merek orang lain, dalam arti tidak serupa untuk barang-barang yang sejenis dengan merek-merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu dalam daftar-daftar
55
56
merek di Indonesia.1 Dalam hal ini dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu secara seksama sebelum dapat dikabulkan sesuatu permohonan pendaftaran. Dalam pengaturan hak merek, dikenal sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif menentukan bahwa si pemakai pertama yang berhak atas merek, sedangkan dalam sistem konstitutif ditentukan bahwa yang mendaftarkan pertama kali yang berhak atas merek dan pihak dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya, hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran.2 Untuk menentukan terkenalnya suatu merek harus diperhatikan yaitu pengetahuhan umum masyarakat atas merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi dibeberapa Negara didunia yang dilakukan pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut dibeberapa Negara. Suatu merek dikatakan merek terkenal apabila pengetahuan umum masyarakat dibidang usaha yang bersangkutan tinggi. Untuk menilai suatu merek dapat diketahui masyarakat dapat dilihat berdasarkan eksistensi merek tersebut menjalankan bidang usahanya dan distribusi dari produk tersebut menyebar luas. Seperti diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur “ Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal untuk barang 1
Sudargo Gautama, (1986), op cit. h. 6. Muhammad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Cet 1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2006), h. 74. 2
57
dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan”. Pada kasus ini cardinal dibuat dari tahun 1980 cardinal sudah memiliki nama yang dikenal oleh banyak orang. Cardinal pertama kali didaftarkan tanggal 3 april 1980 dan terus diperbaharui dan didaftar ulang yang berlaku sampai dengan 15 mei 2020. Cardinal memiliki ketenaran dan beredar tersebar luas dipasaran hampir diseluruh Negara Indonesia. Jadi eksistensi merek CARDINAL sejak tahun 1980 sudah menjalankan penjualan produk merek CARDINAL dan terus diperbaharui sampai tahun 2020. Distribusi dari produk CARDINAL telah beredar luas ke seluruh Negara Indonesia. Jadi pengetahuan masyarakat pada merek Cardinal dibidang usaha garmen tinggi. Suatu merek yang terkenal mempunyai reputasi dan memiliki pemasaran yang tinggi. Merek ini menjadi pilihan setiap konsumen di mana saja. Presentase penjualannya tinggi di setiap pelosok dunia dan menjadi asset kekayaan yang
58
bernilai yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemiliknya.3 Namun, pada waktu yang bersamaan dapat menimbulkan kerugian kepada pemiliknya dan pada sisi lain sangat mendatangkan keuntungan kepada pihakshlain yang beritikad buruk dengan jalan meniru atau memalsukan dengan mutu yang sangat rendah.4 Merek Cardinal telah memiliki reputasi yang baik karena dalam perjalanan usahanya telah mendapatkan banyak berbagai penghargaan baik dari pemerintahan maupun dari lembaga-lembaga lainnya di Negara Indonesia sampai pada tingkat Negara ASEAN, antara lain penghargaan sebagai perusahaan garment yang cukup pesat “developing partnership with small companies” dan sebagai perusahaan dengan memiliki ISO 9002 untuk “Quality Management System”. Selain pengetahuan umum masyarakat yang harus tinggi indikator suatu merek dapat dikatakan merek terkenal apabila memiliki investasi dibeberapa Negara didunia yang dilakukan pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut
dibeberapa
Negara.
Yurisprudensi5
Mahkamah
Agung
RI
No.1486/K/1991 menyatakan bahwa pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batasbatas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan 3
Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 98 4 Ibid., h. 100. 5 Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 10.
59
dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di beberapa negara.6 Cardinal memiliki pendaftaran merek di beberapa Negara di Dunia Internasional yang antara lain : Negara Afrika Selatan, Negara Czesh, Negara Kuwait, Negara singapura, Negara Slovakia, Negara Vietnam, Negara Italia, Negara Bangladesh, Negara Hongaria, Negara Jordania, Negara Lebanon. Jadi merek cardinal merupakan suatu merek terkenal berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 karena telah beredar diluar batas regional sampai ke batas transnasional dan telah mendaftarkan mereknya dibeberapa Negara. Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek.
Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat
penting, sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dan kenyataan tersebut benar-benar disadari oleh pemerintah. Undang-undang Merek memberikan perlindungan terhadap merek terkenal sebagimana ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mengatur “permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
6
196.
Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.
60
merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis”. Untuk persamaan pokok dengan merek terkenal pada barang dan jasa yang tidak sejenis terdapat pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Merek yang mengatur “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barangdan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung. Teori mengenai “pencemaran” merek terkenal (dilution theory) tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.7 Maka menurut penulis, bahwa merek Cardinal merupakan merek terkenal dan mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek.
7
Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,(Bandung: PT. Alumni,2013) h. 151
61
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Persamaan Merek CARDINAL dengan CADINAR pada Putusan MA No. 892 K/Pdt.Sus/2012 Putusan perkara merek antara merek Cardinal dengan Cadinar yang dijadikan gambaran dalam memutuskan perkara merek khususnya mengenai persamaan pada pokoknya. Pada setiap putusan suatu perkara merek dapat terlihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pada kasus ini, Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara antara merek Cardinal dengan Cadinar yaitu berdasarkan pemeriksaan judex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar karena Penggugat dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-24 dan 1 (satu) orang ahli serta 3 (tiga) orang saksi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa merek Tergugat I CARDINAR (kesalahan pengetikan pada Putusan, seharusnya CADINAR) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat CARDINAL, untuk kelas yang sama dan jenis yang sama, yaitu kelas 25 dan yang sudah terdaftar lebih dahulu. Jadi Majelis Mahkamah Agung sependapat dengan judex facti pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat yang menimbang: a. Pendaftaran merek Cardinal atas nama penggugat Berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa Petikan resmi Pendaftaran Merek terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek pertama kali sejak tanggal 03April 1980 dengan No. 144908 diperbaharui dan didaftar ulang dalam daftar umum No. 263316 tanggal 08
62
Desember 1989, didaftarkan ulang pada tanggal 15 Mei 2000 berlaku sampai dengan 15 Mei 2010, didaftarkan ulang pada tanggal 15 Mei 2010, terbit Sertifikat Merek Nomor IDM00266731 berlaku sampai dengan 15 Mei 2020. Bahwa pendaftaran merek milik Penggugat pada tahun 1980 telah terlebih dahulu didaftarkan daripada pendaftaran merek CADINAR milik Tergugat yang didaftarkan pada tahun 2007, maka dari Penggugat dipandang telah beritikad baik sebagai pendaftar pertama (first to file) atas merek CARDINAL tersebut. b. Itikad tidak baik pada pendaftaran merek Cadinar Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bahwa “ Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, dan yang dimaksud dengan itikad baik adalah pemohon mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Mengenai persamaan pada pokok nya antara merek CARDINAL dengan CADINAR terlihat dari secara visual dengan mengacu pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Persamaan pokok merek Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya
63
unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara, penetapan, cara penulis atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. terdapat persamaan pada pokoknya antara merek CARDINAL dengan CADINAR. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan: sama bentuk (similiarity of form), sama komposisi (similiarity of composition), sama kombinasi (similiarity of combination), sama unsur elemen (similiarity of elements), persamaan bunyi (sound similiarty), persamaan pengucapan (phonetic similiarity) atau persamaan penampilan (similiarity in appreance). Cara untuk menentukan persamaan pada
pokoknya
dengan
merek
lain
atau
tidak
adalah
dengan
memperbandingkan kedua merek tersebut, dengan cara melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan cirri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul dari unsur yang dominant atau essensial. Berdasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a unsur-unsur yang menonjol antara Merek CARDINAL dengan CADINAR adalah huruf-huruf: huruf C, huruf A, huruf D, huruf I dan huruf N. Bahwa antara merek CARDINAL dengan CADINAR mempunyai persamaan mengenai unsurunsur yang menonjol, yaitu keduanya sama-sama mengandung huruf C,
64
huruf A, huruf D, huruf I dan huruf N. dan dalam hal ini merek Tergugat mempunyai perbedaan satu unsur huruf saja, yaitu huruf R yaitu:
C-A-R-D-I-N-A-L (milik Penggugat)
C-A-D-I-N-A-R (milik Tergugat)
Secara visual mengenai cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur dengan kedua merek tersebut. Antara merek CARDINAL dan CADINAR terdapat persamaan cara penempatan huruf-huruf : C-A dan D-I-N-A-R hanya oleh Tergugat I ditengah-tengah merek kata tersebut telah disisipi dengan huruf R antara susunan huruf C-A dan antara susunan huruf D-I-N-A, perbedaan penempatan huruf L untuk merek Penggugat dan huruf R untuk merek milik Tergugat I yaitu:
C-A-R-D-I-N-A-L (milik Penggugat)
C-A-D-I-N-A-R (milik Tergugat)
Bahwa mengenai perbedaan pengucapan Merek yang terdapat diantara kedua merek, menurut majelis hanyalah merupakan salah unsur persamaan yang diatur dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga dengan demikian perbedaan pengucapan yang ada pada merek kata CARDINAL
dengan merek
CADINAR milik Tergugat bukan termasuk unsur yang menonjol atas kedua merek yang sedang bersengketa.
65
Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan MA tersebut selanjutnya adalah: Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.24 dan 1 (satu) orang ahli serta 3 (tiga) orang saksi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa merek Tergugat I CARDINAR (kesalahan pengetikan pada Putusan, seharusnya CADINAR) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat CARDINAL, untuk kelas yang sama dan jenis yang sama, yaitu kelas 25 dan yang sudah terdaftar lebih dahulu. lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-
66
Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Berdasarkan pertimbangan diatas dapat menjadi pedoman untuk menentukan persamaan pokoknya atau keseluruhannya pada suatu merek tertentu. Semua isi gugatan dan jawaban harus sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bukan tuduhan semata, bahwasanya Allah SWT berfirman dalam Al-quran Surat An-Nahl Ayat 105 :
Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta”.
Persamaan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya tidak hanya ditentukan dari merek itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan barang atau jasa yang diproduksi. Berkaitan dengan persamaan barang dan/atau jasa yang dipermasalahkan bukanlah kemungkinan kebingungan dari barang dan/atau jasa tersebut melainkan apakah konsumen dapat tersesat akan sumber atau sumber dari barang dan/atau jasa tersebut yang mereka anggap sama sebagai hasil dari hubungan antara barang dan/atau jasa dan kesamaan
67
merek.8 Persamaan akan semakin terlihat jika semakin banyak dasar-dasar tersebut yang sama. Persamaan tidak dapat dilihat hanya dari salah satu dasar persamaan seperti secara visual saja. Merek yang dinyatakan mirip secara keseluruhan tidak dapat dibedakan dengan melihat pada masing-masing dasar tersebut untuk menemukan satu dasar yang berbeda. Kesan dari keseluruhan merek tersebut yang harus dijadikan dasar penilaian. Sehingga suatu merek menjadi memiliki persamaan dan dapat menimbulkan kesesatan atau kebingungan konsumen jika merek-merek tersebut terlihat sama, terdengar sama, atau memiliki makna yang sama. Pengertian persamaan pada pokoknya telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 sesuai dengan doktrin “nearly resembles ”, yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (identical) atau hampir mirip (nearly resembles) dengan merek orang lain.9 Untuk menilai persamaan pada pokoknya dapat dilakukan secara visual, fonetik, dan konseptual. Secara visual dapat diukur dari sisi tampilan merek itu sendiri, baik warna, cara penempatan, bentuk atau kombinasi yang menimbulkan kesan adanya persamaan yang dapat membuat orang lain keliru, mengecoh atau menyesatkan konsumen terhadap asal usul merek yang
8
Edward C. Vandenburgh III, Trademark Law and Procedure, Second Edition, (New York : The Boobs-Merrill Company Inc, 1968), h. 156. 9 Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h. 207.
68
satu dengan yang lain. Terdapat kesamaan pada merek Cardinal dengan Cadinar. Kesamaan visual pada merek Cardinal dengan Cadinar adalah kemiripan unsur baik penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur kedua merek tersebut Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Adapun dari segi secara fonetik diukur berdasarkan pada cara pengucapan atau bunyi merek sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Adanya persamaan bunyi antara merek yang berbeda dapat menimbulkan kesan tumpang tindih sehingga dapat mengecohkan atau menyesatkan konsumen. Persamaan secara fonetik dapat berupa persamaan pada huruf vocal maupun huruf konsonan. Merek Cardinal dengan Cadinar mempunyai persamaan pada huruf vocal A-I-A dan konsonan C-D-N-R namun secara pengucapan menurut penulis tidak menimbulkan kesan tumpang tindih. Jadi secara fonetik tidak ada persamaan. Mengenai perbedaan pengucapaan merek menurut majelis hakim dalam Putusan No. 892 K/Pdt.Sus/2012
merek kata Cardinal dengan kata Cadinar bukan
termasuk unsur yang menonjol. Jadi bukan merupakan bagian yang menjadi pokok sengketa karena tidak terdapat persamaan secara fonetik. Sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Secara konseptual diukur berdasarkan kesan adanya persamaan yang lebih menekankan pada kesamaan filosofi dan makna yang terkandung dalam
69
merek tersebut sehingga dapat mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap barang tersebut. 10 Cardinal tidak memiliki makna sedang kan Cadinar merupakan nama seseorang yang dipilih oleh PT. Gisha Cahaya Mandiri sebagai mereknya. Merek Cadinar tidak memiliki makna selain dari nama seseorang tersebut. Secara konseptual bahwa kata Cardinal dengan Cadinar tidak memiliki makna filosofi yang sama. Jadi merek Cardinal dengan Cadinar tidak memiliki makna atau filosofi yang sama karena tidak ada hubungannya dan tidak memiliki persamaan konseptual. Mahkamah Agung sependapat dengan judex facti dari Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa terdapat persamaan visual antara merek cardinal dengan cadinar. Persamaan visual terletak pada penempatan huruf merek cardinal dengan cadinar. Penulis tidak sepakat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdapat persamaan secara visual antara cardinal dengan cadinar. Persamaan visual terdiri dari kemiripan unsur baik penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur kedua merek tersebut sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu
10
Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h. 211.
70
dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara, penetapan, cara penulis atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merekmerek tersebut.. Penulis berpendapat tidak terdapat persamaan visual pada merek cardinal dan cadinar. Tampilan merek berbeda karena merek Cardinal mempunyai dasar warna merah tulisan Cardinal berwarna putih dan dibawah terdapat tulisan The Ultimate Choice sedangkan Cadinar mempunyai dasar warna hitam memiliki inisial CD dan terdapat tulisan The Professional Casual. Penulis tidak sepakat terhadap adanya persamaan penempatan huruf sebagaimana yang dijelaskan majelis hakim. Menurut M.Yahya Harahap doktrin persamaan menyeluruh, persamaan merek di tegakan di atas prinsip entireties similar yang berarti antara merek yang satu dengan yang lain mempunyai persamaan yang menyeluruh meliputi semua faktor yang relevan secara
optimal
berpendapat
yang
bahwa
menimbulkan
antara
merek
persamaan. Cardinal
Sedangkan
dengan
Cadinar
penulis tidak
memempunyai persamaan menyeluruh dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak mengatur secara jelas mengenai makna persamaan penempatan huruf. Menurut hemat penulis, tampaknya Undang-Undang Merek yang melandaskan prinsip dasar penolakan hukum terhadap permintaan pendaftaran merek didasarkan pada adanya
persamaan pada
pokoknya adalah tidak tegas atau tidak memberikan kepastian hukum.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 secara umum telah mencoba mengakomodir semua ketentuan-ketentuan yang ada seperti adanya pengaturan mengenai hak prioritas sebagai bukti ketundukan Indonesia terhadap Paris Convention sebagai salah satu negara peratifikasi konvensi tersebut. Hal tersebut tercantum dalam perumusan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan negara anggota, dimana dengan hak prioritas akan mendapatkan perlindungan ditempat dimana mendaftarkan hak prioritasnya. Dalam pengaturan hukum merek di Indonesia memang belum ada pengaturan mengenai kriteria merek terkenal yang dapat dijadikan acuan secara pasti seperti diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan akan membuat Peraturan Pemerintah sebagai pedoman dalam menilai merek terkenal di Indonesia. Hal tersebut terkadang berakibat kesubyektifan hakim dalam memutus perkara merek terkenal,
71
72
sehingga pembentukan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dirasa perlu. 2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara antara merek Cardinal dengan Cadinar yaitu berdasarkan pemeriksaan judex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar karena Penggugat dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-24 dan 1 (satu) orang ahli serta 3 (tiga) orang saksi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa merek Tergugat I CARDINAR (kesalahan pengetikan pada Putusan, seharusnya CADINAR) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat CARDINAL, untuk kelas yang sama dan jenis yang sama, yaitu kelas 25 dan yang sudah terdaftar lebih dahulu. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara, penetapan, cara penulis atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. penulis berpendapat bahwa antara merek Cardinal dengan Cadinar tidak memempunyai persamaan menyeluruh dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak mengatur secara jelas mengenai makna persamaan penempatan huruf.
73
B. Saran 1. Penulis menyarankan untuk mencegah timbulnya kasus-kasus serupa Cardinal dan Cadinar, agar dilakukan suatu revisi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya pada Pasal 6 dimana pada pasal tersebut perlu diatur mengenai faktor jenis barang atau jasa, faktor jalur pemasaran, dan juga unsur kebingungan konsumen atau adanya pembuatan aturan yang lebih jelas mengenai kriteria persamaan pada pokoknya untuk memperjelas pengaturan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek atau perbuatan pedoman atau peraturan pelaksana yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu persamaan pada pokoknya sehingga dapat diminimalisir kesubjektifitasan dalam penilaian. 2. Penulis menyarankan kepada Hakim dalam pertimbangannya pada suatu putusan kasus merek harus dapat memberikan penilaian atau ukuran yang jelas mengenai persamaan pada pokoknya dengan mempertimbangankan dari keseluruhan
unsur
menonjol
dari
tiap-tiap
merek
juga
harus
mempertimbangkan persamaan jenis barang serta jalur pemasarannya, menilai kekuatan merek dari Penggugat maupun Tergugat yang dapat memperkuat adanya kemungkinan kebingungan dan kesesatan konsumen. Hakim yang menangani kasus merek juga harus mempunyai pengetahuan yang lebih tentang merek.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :
Adisumarto, Harsono. Hak Milik Perindustrian, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990. Ahmadi, Fahmi M. Jaenal Arifin, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010. Budi Maulana, Insan. Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999. Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, cet. I Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. Casavera. 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. Djumhana, Muhammad. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Cet 1 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Durianto, Darmadi, Sugiarto dan Tony Sitinjak. Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek. Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2001. Gautama, Sudargo. Hukum Merek Indonesia. Bandung: Alumni, 1977. Gautama, Sudargo. Hukum Merek Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993. Harahap, Yahya. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996. Lindsey, Tim dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT. Alumni, 2013. Marzuki, Peter. Metode Penelitian Hukum (edisi revisi). Jakarta: Prenada Media Group, 2011. Miru, Ahmad. Hukum Merek. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
74
75
Prakoso, Djoko. Hukum Merek dan Paten Sederhana Indonesia. Jakarta: Dhara Prize, 1991. Purba, Achmad Zen Umar. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS. Bandung: PT. Alumni, 2011. Putra, Syopiansyah Jaya dan Yusuf Durachman, Etika bisnis & Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN JAKARTA, 2009. R.M. Surodiningrat. Aneka Hak Milik Perindustrian. Bandung: Tarsito, 1981. Saidin, K Aspek Hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Saliman, Abdul R. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana, 2011 Soekardono, R. Hukum Dagang Indonesia. Jilid I, Cetakan ke-8. Jakarta: Dian Rakyat, 1983. Soemodiredjo, Soegondo. Merek Perusahaan dan Perniagaan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 1963. Sugono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997. Sutjipto, H.M.N. Purwo, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. Djambatan, 1984. Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. cet.I Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004. Usman, Rachmadi. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. Bandung: PT. Alumni, 2003. Vandenburgh III, Edward C. Trademark Law and Procedure. Second Edition, New York : The Boobs-Merrill Company Inc, 1968. Yuhassarie, Emmy. Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
76
Internet : http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/93/jbptunikompp-gdl-s1-2007-siswantoma-46288.-bab-ii.doc. Diakses pada 10 Agustus 2015. https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagiperaturan-perundang-undangan-indonesia/ . Diakses pada 17 Oktober 2015.
Perundang-Undangan : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek KEPPRES Nomor 17 Tahun 1997
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N Nomor 892 K/Pdt.Sus/2012
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG
do
A gu
memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
SYAFRI JESKI, bertempat tinggal di Pasar Regional Tanah Abang
In
Blok F Lt. III Los CKS No. 42-43 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Efri Jhonly, SH., dan Susanto, SH., para Advokat dan
lik
ah
Penasehat Hukum dari “Jhonly & Santo Associates”, berkantor di Kompleks Ruko Atrium Blok B No. 1 Senen Jakarta Pusat, berdasarkan
ub
m
Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;
ep
ka
Melawan:
TONY TJAHJADI, selaku Direktur Utama PT. Multi Garmenjaya,
R
ah
bertindak untuk dan atas nama PT. Multi Garmenjaya, berkedudukan di
si
Jalan Krawang No. 7 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2012, sebagai
do
A gu
Termohon Kasasi dahulu Penggugat; D a n: HUKUM
DAN
HAK
ASASI
MANUSIA
In
KEMENTRIAN
ne
ng
Bob P. Nainggolan, SH., MH., MM., dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sumatera No. 33 Bandung,
lik
KEKAYAAN INTELEKTUAL, berkedudukan di Jalan Daan Mogot
Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan;
ub
Km.24 Tangerang, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
ep
ka m ah
REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan
ne do
Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 892 K/Pdt.Sus/2012
In
A
gu
ng
sebagai berikut:
s
R
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 1
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa, Penggugat adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum, bergerak
ne si a
hk am
2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
antara lain di bidang garmen atau produksi/perdagangan pakaian jadi seperti:
'Celana Panjang casua/dan semi casual, celana panjang formal, casual,
ng
jeans, shirts, celana pendek kargo dan bermuda katun, overalls, jaket,
berbagai jenis barang pakaian jadi lain nya baik untuk pria, wanita,
A gu
do
dewasa, remaja dan anak - anak dan berbagai jenis barang lain nya, dengan memakai merek dagang "CARDINAL";
In
Bahwa, Penggugat sebagai pemilik merek CARDINAL atas berbagai kelas
barang/jasa antara lain untuk kelas 25 dengan uraian barang/jasa khususnya untuk jenis
lik
sejak tanggal 03-04-1980 sampai dengan 15-05-2020' dan/atau telah didaftarkan: 'Pertama kali sejak tanggal 03-04-1980 dengan nomor 144908, diperbaharui dan didaftar ulang dalam daftar umum nomor 263316 tanggal 08-12-1989, didaftarkan
ub
m
ah
barang pakaian-pakaian jadi untuk pria, wanita, 'telah mendapatkan perlindungan merek
ka
ulang pada tanggal 15-05-2000, terbit Sertifikat Merek Nomor 492772 berlaku
ep
sampai dengan 15-05-2010, didaftarkan ulang pada tanggai 15-05-2010, terbit Sertifikat Merek Nomor IDM000266731 berlaku sampai dengan 15-05-2020';
R
ah
Demikian pula halnya, Penggugat memiliki Sertifikat Merek yang melindungi jenis
si
dan/atau terhadap kelas barang lain diantaranya: yang terus diperpanjang sampai saat ini dengan Sertifikat Merek No.
do
IDM000236056 tertanggal 15 Mei 2010 dan berlaku sampai dengan 15
ne
ng
A. Merek CARDINAL + Logo telah terdaftar secara sah sejak tahun 1989
A gu
Mei 2020 untuk melindungi kelas barang 16;
B. Merek CARDINAL + Logo telah terdaftar secara sah sejak tahun 1989
In
yang terus diperpanjang sampai saat ini dengan Sertifikat Merek No.
lik
Mei 2020 untuk melindungi kelas barang 18;
C. Merek CARDINAL + Logo telah terdaftar secara sah sejak tahun 1989
ub
yang terus diperpanjang sampai saat ini dengan Sertifikat Merek No. IDM000236057 tertanggal 15 Mei 2010 dan berlaku sampai dengan 15 Mei 2020 untuk melindungi kelas barang 24;
ep
D. Merek CARDINAL + Logo telah terdaftar secara sah sejak tahun 1989 yang terus diperpanjang sampai saat ini dengan Sertifikat Merek No.
ah
ka m ah
IDM000236054 tertanggal 15 Mei 2010 dan berlaku sampai dengan 15
R
IDM000236055 tertanggal 15 Mei 2010 dan berlaku sampai dengan 15
ng
In
A
gu
2
do
yang terus diperpanjang sampai saat ini dengan Sertifikat Merek No.
s
E. Merek CD CARDINAL + Logo telah terdaftar secara sah sejak tahun 2001
ne
M
Mei 2020 untuk melindungi kelas barang 25;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id IDM000278485 tertanggal 20 Juli 2011 dan berlaku sampai dengan 20
Juli 2021 untuk melindungi kelas barang 25;
Bahwa, dengan segala upaya, waktu dan biaya, pada awalnya atau sejak tahun
ng
1979 Penggugat pertama kali berdiri adalah suatu perusahaan dalam bentuk home industry di bidang jahit pakaian jadi berdasarkan pesanan, dalam perjalanan usahanya
A gu
do
Penggugat telah menjadi suatu perusahaan yang cukup berkembang bahkan telah menjadi suatu perusahaan yang cukup berkembang bahkan telah menyerap,
In
mempertahankan dan menghidupi ribuan tenaga kerja, reputasi baik dan konsistensi Penggugat yang senantiasa meenghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan
lik
untuk jenis barang pakaian jadi pria dan wanita yang diproduksi Penggugat telah memiliki ketenaran dan beredar tersebar luas di pasaran hampir di seluruh wilayah
ub
Negara Indonesia, pada tahun 1987 telah ekspor ke luar negeri antara lain Amerika Serikat, Jepang, Asia Timur, Timur Tengah Rusia, bahkan pada tahun 1988 telah ekspor
ep
ke Negara Eropa Timur dan Eropa Barat;
Bahwa merek CARDINAL milik Penggugat selain terdaftar di Negara Indonesia juga telah terdaftar di beberapa Negara di Dunia Internasional yang antara lain: Negara Afrika Selatan, merek CARDINAL + Logo atas nama PT. MULTI
si
R
•
•
Negara Czesh, merek CARDINAL atas nama PT. MULTI GARMENJAYA daftar No. 0-126972 Tanggal 07-11-2007;
do
Negara Kuwait, merek CARDINAL atas nama TONY TJAHJADI daftar No.
A gu
•
38647 (Reg No. 34014) Tanggal 27-12-2007 ;
Negara Singapura, merek CARDINAL atas nama PT. MULTI GARMENJAYA
In
•
lik
Negara Slovakia, merek CARDINAL + Logo atas nama PT. MULTI GARMENJAYA daftar No. 189045 Tanggal 06-11-1997 ;
Negara Vietnam, merek CARDINAL ULTIMATE CHOICE atas nama PT.
ub
•
MULTI GARMENJAYA daftar No. 30523 Tanggal 02-10-2007 ; •
Negara Italia, merek CARDINAL atas nama PT. MULTI GARMENJAYA
ep
ka m ah
daftar No. T97/099691 Tanggal 14-08-2007 ;
•
ne
GARMENJAYA daftar No. 1997/16587 tanggal 30-10-1997;
ng
daftar No. 815330 Tanggal 06-02-2008 ; •
Negara
Bangladesh,
merek
CARDINAL
atas
nama
PT.
MULTI
ne
Negara Hongaria, merek CARDINAL atas nama PT. MULTI GARMENJAYA
ng
•
R
GARMENJAYA daftar No. C-8466 Tanggal 12-03-2005 ;
s
ah
ka
m
ah
memberikan pelanggan/konsumen, berbagai jenis barang merek CARDINAL khususnya
do
Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 892 K/Pdt.Sus/2012
In
A
gu
daftar No. 155983 Tanggal 07-01-1998 ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 3
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id • Negara Jordania, merek CARDINAL atas nama PT. MULTI GARMENJAYA
daftar No. 55586 Tanggal 15-02-2001 ; •
Negara Libanon, merek CARDINAL atas nama PT. MULTI GARMENJAYA
ng
daftar No. 79806 Tanggal 24-05-1999;
Bahwa, atas reputasi baik dan konsistensi Penggugat dalam perjalanan usahanya,
A gu
do
Penggugat telah mendapatkan banyak berbagai penghargaan baik dari pemerintahan maupun dari lembaga-lembaga lainnya di Negara Indonesia sampai pada tingkat Negara
In
ASEAN, antara lain penghargaan dari pemerintah Indonesia sebagai perusahaan
garment yang cukup pesat "developing partnership with small companies" dan
lik
Sistem";
Bahwa, dengan adanya merek CADINAR ( ic. Tergugat I ) yang memiliki
ub
persamaan pada pokoknya dengan merek CARDINAL milik Penggugat, produksi/ perdagangan barang merek CARDINAL mengalami penurunan dan mutu (kualitas)
ep
barang milik Penggugat jauh di atas barang-barang milik Tergugat I yang sampai saat ini Penggugat masih berupaya untuk dipertahankan.Hal mana pula ternyata setelah
R
Penggugat melakukan penelitian/ investigasi di lapangan disebabkan telah banyak
Telah ditemukan/atau telah beredarnya barang-barang dengan merek dagang
do
CADINAR yang telah terdaftar milik Tergugat I berdasarkan SERTIFIKAT MEREK
ne
keseluruhannya atau sama pada pokoknya dengan merek CARDINAL, antara lain:
si
beredarnya barang - barang yang sejenis dengan merek-merek yang sama pada
ng
ah
ka
m
ah
Penggugat sebagai perusahaan dengan memiliki ISO 9002 untuk "Quality Managemen
A gu
No. permohonan merek DOO 2005029466, tanggal pendaftaran 15 Agustus 2007, kelas barang/jasa: 25, Uraian barang jasa khususnya untuk jenis barang pakaian-pakaian jadi,
In
yang diterbitkan oleh Tergugat II;
Bahwa, telah terdapat persamaan pada pokoknya antara merek CADINAR
lik
dengan merek CARDINAL, hal tersebut terlihat dari kemiripan, yang menimbulkan
ka m ah
kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan unsur-
ub
unsur ataupun kemiripan/persamaan bunyi ucapan, produk barang merek CADINAR dengan produk CARDINAL untuk barang-barang yang sama sejenis yang telah barang-barang produk Penggugat;
ep
menyesatkan/membingungkan para pelanggan/konsumen pada saat bermaksud membeli Bahwa, perbuatan Tergugat I yang telah mendaftarkan merek CADINAR yang
R
terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek CARDINAL milik Penggugat yang
In
A
gu
4
do
ketenaran merek milik Penggugat demi kepentingan usaha Tergugat I yang berakibat
ne
ng
yang beritikad tidak baik dan tidak jujur yang membonceng, meniru atau menjiplak
s
telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang/jasa yang sejenis, merupakan perbuatan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 4
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id kerugian bagi Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau
menyesatkan pelanggan/konsumen;
Demikian halnya, pendaftaran SERTIPIKAT MEREK CADINAR yang telah
ng
didaftarkan oleh Tergugat II karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan
merek CARDINAL milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang
A gu
do
dan/atau jasa yang sejenis, karenanya SERTIPIKAT MEREK CADINAR No. permohonan merek : Doo- 2005029466, tanggal pendaftaran 15 Agustus 2007, kelas
In
barang / jasa : 25 yang telah diterbitkan oleh Tergugat II adalah "tidak sah dan batal
demi hukum';
lik
tentang Merek berikut penjelasannya yang menyatakan:
"Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang
ub
beritikad baik";
"Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai
ep
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis" "Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan
si
R
oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;
A gu
do
Bahwa, untuk menjaga adanya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan
ne
lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara
ng
ah
ka
m
ah
Bahwa, berdasarkan pasal 4 dan pasal 6 angka 1 huruf a UU No. 15 tahun 2001
menjaga kondisi persaingan usaha yang curang, mengecoh atau menyesatkan
In
pelanggan/konsumen dengan pemakaian merek CADINAR No. permohonan merek : D00-2005029466, tanggal 15 Agustus 2007, kelas barang: 25, Penggugat, mohon
lik
ka m ah
Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Tergugat I
diperintahkan terlebih dahulu untuk tidak memakai merek CADINAR dalam
ub
melaksanakan kegiatan usaha perdagangannya sampai dengan putus dan perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
Bahwa, gugatan Penggugat didasarkan dengan bukti-bukti otentik dan telah
ep
memenuhi pasal 180 HIR, untuk hal tersebut Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding,
R
kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbar Bij Vooraad);
ne
do
Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 892 K/Pdt.Sus/2012
In
A
gu
sebagai berikut:
ng
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan
s
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 5
R ep ub
-
Memerintahkan Tergugat I
untuk
terlebih dahulu tidak
memakai
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id DALAM PROVISI:
merek
CADINAR No. permohonan merek : D00-2005029466, tanggal pendaftaran 15
ng
Agustus 2007, kelas barang/jasa: 25 dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangannya sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap
A gu
do
(Inkracht Van Gewijsde);
DALAM POKOK PERKARA:
In
1
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2
Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah merek dagang CARDINAL
lik
berdasarkan pendaftaran merek Nomor 144908 tanggal 03-04-1980, diperbaharui dan didaftar ulang dalam daftar umum nomor 263316 tanggal 08-12-1989, didaftarkan ulang
ub
pada tanggal 15-05-2000, terbit Sertifikat Merek Nomor 492772 berlaku sampai dengan 15-05-2010 didaftarkan ulang pada tanggal 15-05-2010, terbit Sertifikat Merek Nomor
ep
IDM000266731 berlaku sampai dengan 15-05-2020; 3
Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mendaftarkan merek dagang
R
CADINAR yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CARDINAL
si
yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa yang sejenis merupakan perbuatan 4
Menyatakan batal SERTIFIKAT MEREK CADINAR No. permohonan merek:
D002005029466, tanggal pendaftaran 15 Agustus 2007, kelas barang/jasa : 25;
do
Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan SERTIFIKAT
A gu
5
ne
beritikad tidak baik yang merugikan bagi Penggugat;
ng
ah
ka
m
ah
PRIMAIR:
MEREK CADINAR No. permohonan merek: DOO- 2005029466, tanggal pendaftaran Agustus
2007,
kelas
barang/jasa:
25
dari
Daftar
Umum
mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
dan
Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pencoretan SERTIFIKAT
lik
ka m ah
6
Merek
In
15
MEREK CADINAR No. permohonan merek: DOO- 2005029466, tanggal pendaftaran
ub
15 Agustus 2007, kelas barang/jasa: 25 dari Daftar Umum Merek, dinyatakan tidak berlaku lagi, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek;
Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini;
8
Menyatakan agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
ep
7
(Uitvoerbar Bij Vooraad);
R
walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya
ne do In
A
gu
6
ng
pada pokoknya:
s
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan eksepsi
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 6
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id 1. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil tuntutan
dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
ng
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), karena dalam Petitum Penggugat halaman 7 point 3 yang berbunyi “ Menyatakan Tergugat I yang telah mendaftarkan
A gu
do
Merek Dagang CADINAR yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan
Merek CARDINAL“, namun dalam posita tidak dijelaskan secara spesifik
In
persamaan yang bagaimana yang dimaksud dari Penggugat, oleh karenanya sudah
sepantasnya apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak
lik
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 28/MEREK 2012/
ub
PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 September 2012 yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat I;
ep
-
DALAM PROVISI: -
Menolak tuntutan Provisi Penggugat;
1
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2
Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah merek dagang CARDINAL berdasarkan pendaftaran tanggal: 03 April 1980 dengan No. 144908 diperbaharui
A gu
do
dan didaftar ulang dalam daftar umum No. 263316 tanggal 08 Desember 1989, didaftarkan ulang pada tanggal 15 Mei 200, terbit Sertifikat;
3
ne
si
R
DALAM POKOK PERKARA:
ng
ah
ka
m
ah
dapat diterima;
In
Merek Nomor 492772 berlaku sampai dengan 15 Mei 2010, didaftarkan ulang pada
lik
CARDINAR yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CARDINAL yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang/jasa yang sejenis merupakan perbuatan beritikad tidak baik;
Menyatakan batal SERTIFIKAT MEREK CARDINAR No. Permohonan merek DOO-2005029466 tanggal pendaftaran 15 Agustus 2007, kelas barang jasa 25 Memerintahkan kepada Tergugat II: DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS Sertifikat
merek
CARDINAR
No.
Permohonan
do
Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 892 K/Pdt.Sus/2012
merek
In
A
gu
pencoretan
ng
KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, untuk melaksanakan
s
6
R
dengan segala akibat hukumnya;
ne
5
Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mendaftarkan merek dagang
ub
4
dengan 15 Mei 2020;
ep
ka m ah
tanggal 15 Mei 2010, terbit Sertifikat Merek Nomor IDM00266731 berlaku sampai
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 7
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id DOO-2005029466 tanggal pendaftaran 15 Agustus 2007 atas nama Tergugat, dalam
ne si a
hk am
8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Daftar Umum Merek dan menempatkan pengumumannya dalam Berita Resmi Merek;
Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
ng
7
do
A gu
sebesar Rp3.516.000, (tiga juta lima ratus enam belas ribu Rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
In
Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat I pada tanggal 25
September 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya
lik
secara lisan pada tanggal 02 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 40K/HaKI/2012/PN.Niaga Jkt.Pst., Jo Nomor: 28/Merek/2012/PN.Niaga
ub
Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pegadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang
ep
diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2012;
R
Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 17
si
Oktober 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat/ Pemohon Kasasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Oktober 2012;
do
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
ne
diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada
ng
ah
ka
m
ah
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi
A gu
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan
In
kasasi tersebut formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
lik
1. Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum bahwa
ub
Majelis hanya melihat dari sisi pengucapannya saja walau Pemohon Kasasi I menganggap di dalam pengucapannya juga berbeda, akan tetapi Majelis harus juga mempertimbangkan bahwa ada perbedaan Logo antara CARDINAL DAN
ep
CADINAR bahwa itu jelas membuktikan tidak ada persamaan antara CARDINAL DAN CADINAR (Bukti P-24 Fisik Celana Merk CADINAR dan Fisik Celana
R
CARDINAL);
In
A
gu
8
do
menerangkan di bawah sumpah:
ne
ng
saksi dari Tergugat I sekarang Pemohon Kasasi I yaitu saksi Yusfianto yang
s
2. Bahwa Majelis Hakim juga tidak pernah mempertimbangkan dari keterangan saksi-
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Halaman 8
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id - Bahwa saksi menerangkan saksi pernah membeli 1 potong celana panjang
ne si a
hk am
9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
merek CARDINAR dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) di Blok A pasar tanah abang, Jakarta Pusat;
ng
- Bahwa saksi membeli celana panjang merek Cardinar karena sesuai dengan kemampuannya;
A gu
do
- Bahwa saksi mengetahui ada celana panjang merek Cardinal dan harga 1 potong celana panjang merek Cardinal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
•
In
Saksi A Hatta Danny yang menerangkan di bawah sumpah:
Bahwa saksi menerangkan saksi pernah membeli 1 potong celana panjang
merek Cardinal di Mal seharga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu
•
lik
ah
Rupiah);
Bahwa saksi mengetahui ada celana panjang merek CARDINAR dan
ka
•
ub
m
CARDINAL;
Bahwa saksi membeli celana panjang merek Cardinal karena bahan dan
ep
kualitasnya bagus, dan saksi belum pernah membeli celana panjang merek CARDINAR;
R
ah
Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut bahwa
si
konsumen mengetahui adanya perbedaan antara Merek CARDINAL dan CARDINAR jelas berbeda.
do
Jadi jika ada perbedaan dan atau tidak ada persamaan maupun kemiripan, kenapa
ne
ng
CARDINAR dan mereka bisa memilih antara kualitas. Harga CARDINAL dan
A gu
harus dibatalkan Merek Pemohon Kasasi I yang telah terdaftar pada Direktorat HAKI Cq Direktorat Merek;
Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan di dalam Undang-Undang No. 15
In
3.
lik
Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
ub
Bahwa berdasarkan Bukti Surat T-I-1 dari Pemohon Kasasi I yang menjelaskan bahwa Nomor dan tanggal Pendaftaran 032659, 19 Januari 2007, sedangkan gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dahulu
ep
Penggugat pada tanggal 23 Mai 2012 sehingga Pemohon Kasasi beranggapan gugatan tersebut sudah kadaluarsa;
R
Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MARI Nomor: 06 PK/N/
do
Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 892 K/Pdt.Sus/2012
In
A
gu
ng
ne
s
HaKI/2004 tanggal 21 Maret 2006;
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
Tahun 2001 di dalam Pasal 69 dijelaskan Pasal 1 gugatan pembatalan Pendaftaran
Halaman 9
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id “ Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek Tergugat yang diajukan Penggugat
telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 15 Juli 1981 dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak”;
ng
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas gugatan Penggugat atau Termohon Kasasi I sudah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang telah diatur di dalam
A gu
do
undang-undang, maka upaya hukum yang harus ditempuh Termohon Kasasi I seharusnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau persaingan curang
In
(onnerlijke mededinging), dan kemudian baru atas dasar putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tersebut diajukan permohonan
lik
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
ub
Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 22
ep
Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.24 dan 1 (satu) orang ahli
si
R
serta 3 (tiga) orang saksi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa merek
ng
Tergugat I CARDINAR mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat CARDINAL, untuk kelas yang sama dan jenis yang sama, yaitu kelas 25 dan
A gu
do
yang sudah terdaftar lebih dahulu;
ne
ah
ka
m
ah
kepada Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II untuk mencoret atau membatalkan;
Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan
In
tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya
lik
ka m ah
kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila
ub
Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 yang diubah dengan
ep
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
R
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari
ne
do In
gu
A
10
ng
Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka
s
sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 10
R ep ub
ditolak;
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SYAFRI JESKI tersebut harus
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon
ng
Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
A gu
do
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
In
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SYAFRI JESKI tersebut;
ub
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
ep
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.,
R
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut
do
A gu
dan dibantu oleh RITA ELSY, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
K e t u a,
ttd./ H. DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.
ttd./ Dr.H.MOHAMMAD SALEH, SH.,
lik
MH. ttd./ Prof. Dr. TAKDIR
ttd./RITA ELSY, SH., MH.
do
Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 892 K/Pdt.Sus/2012
In
gu A
s
6.000,00
Panitera Pengganti,
ng
Biaya Kasasi : 1 Meterai ……………Rp
R
ep
ub
RAHMADI, SH., LL.M.
ne
ka m ah
In
para pihak.
Hakim-Hakim Anggota:
ne
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
si
H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., dan Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.,
ng
ah
ka
m
ah
MENGADILI :
lik
bersangkutan;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 11
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id 2 Redaksi ………… Rp
3
5.000,00
ne si a
hk am
12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Administrasi ……... Rp4.989.000,00
do
A gu
ng
J u m l a h ……… Rp5.000.000,00
In
lik
ah
UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI. a.n Panitera Panitera Muda Perdata Khusus,
s ne do In
gu
A
12
ng
M
R
ah
ep
ub
lik
ka m ah
In
A gu
do
ng
ne
si
R
ah
ep
ka
ub
m
RAHMI MULYATI, SH., MH. NIP: 19591207 198512 2 002
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
