DRAFT RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR ...... /PER/M.KOMINFO/.../2011 TENTANG FORMULA TARIF LAYANAN POS KOMERSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, perlu ditetapkan Peraturan Menteri yang mengatur formula tarif Layanan Pos Komersial; b. bahwa formula tarif Layanan Pos Komersial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan berbasis biaya dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pos dan untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat; c.
Mengingat
:
bahwa formula tarif Layanan Pos Komersial sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5065); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731); 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
tentang
6. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perauran Presiden Nomor 24 tahun 2010;
7. Keputusan Presiden Nomor: 84/P tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II; 8.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan jasa Titipan;
10. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Paket Standar; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG FORMULA TARIF LAYANAN POS KOMERSIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. 2. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan Pos. 3. Penyelenggara Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos. 4. Layanan Pos Komersial adalah layanan yang besaran tarif dan standar layanannya ditetapkan oleh Penyelenggara Pos dengan berpedoman pada ketetapan Menteri. 5. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi. 6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos. BAB II LAYANAN POS KOMERSIAL Pasal 2 (1) Jenis Layanan Pos Komersial mencakup : a. layanan komunikasi tertulis dan/atau elektronik; b. layanan paket; c. layanan logistik; d. layanan transaksi keuangan; dan e. layanan keagenan pos.
(2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara. BAB III PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF Pasal 3 (1) Komponen perhitungan tarif Layanan Pos Komersial terdiri atas: a. biaya tetap (fixed cost); dan b. biaya tidak tetap (variable cost). (2) Kelompok biaya komponen perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. kelompok biaya operasi/produksi; (termasuk biaya resiko) b. kelompok biaya pemasaran; c. kelompok biaya administrasi; d. kelompok biaya umum; dan e. biaya yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi (overhead cost). Pasal 4 Formula Tarif Layanan Pos Komersial ditetapkan dengan perhitungan berbasis biaya yang meliputi seluruh komponen biaya ditambah marjin untuk penyelenggaraan suatu Layanan Pos Komersial. Pasal 5 (1) Penyelenggara Pos menetapkan besaran tarif Layanan Pos Komersial berdasarkan formula tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan merupakan tarif yang dipublikasikan. (2) Besaran Tarif Layanan Pos Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi marjin adalah merupakan Harga Pokok Produksi . (3) Besaran Tarif Layanan Pos Komersil tidak boleh lebih rendah dari harga pokok produksi. BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Penyelenggara Pos wajib membuat laporan kepada Direktur Jenderal baik secara fisik maupun surat elektronik, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penetapan dan/atau perubahan tarif yang dipublikasikan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan komponen biaya yang digunakan sebagai basis perhitungan tarif sesuai dengan format lampiran Peraturan Menteri ini. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara Pos. Pasal 7 (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima. (2) Direktur Jenderal mewajibkan Penyelenggara Pos meninjau dan menyesuaikan tarif yang telah dipublikasikan, apabila penetapan tarif tidak sesuai dengan formula yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penyesuaian penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara Pos dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari Direktur Jenderal. BAB V SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 8 (1) Penyelenggara Pos yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. pencabutan ijin. Pasal 9 (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) butir a dikenakan 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari. (2) Setelah jangka waktu teguran tertulis ke-3 (tiga) sebagaimana ayat (1) berakhir, dilakukan pencabutan ijin. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Penyelenggara Pos wajib menyesuaikan penetapan tarif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Diundangkan di
: Jakarta
pada tanggal
:
2011
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
TIFATUL SEMBIRING
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR .....
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Menteri Keuangan. 3. Menteri Negara BUMN. 4. Menteri Kehakiman dan HAM. 5. Sekretaris Negara. 6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : .../KEP/M.KOMINFO/.../2011 :
PANDUAN PERHITUNGAN TARIF LAYANAN POS KOMERSIAL (LPK),
I. PENDAHULUAN Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang No.38 tahun 2009 tentang Pos, khususnya Bagian Keenam Pasal 18 tentang Tarif, antara lain disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Perhitungan dan penetapan besaran tarif LPK dilakukan oleh Penyelenggara Pos dengan berpedoman kepada Formula perhitungan yang ditetapkan Menteri. I.1. Tujuan Formula Perhitungan Tarif LPK ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat.
I.2. Penerapan Formula Perhitungan Tarif LPK merupakan rumusan untuk menghitung harga pokok produksi (HPP) LPK yang pada waktunya dilaporkan kepada Menteri, paling lambat 1 (satu) bulan setelah besaran tarif LPK dipublikasikan.
-1-
II. PENGGOLONGAN BIAYA
Biaya-biaya yang terkait dengan penyelenggaraan Layanan Pos Komersial dapat dikelompokkan menurut : 1. perilaku biaya ( biaya tetap dan biaya variabel); 2. fungsi pokok dalam perusahaan (biaya produksi, pemasaran, administrasi
dan
umum
serta biaya yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi ); 3. hubungan biaya ( biaya langsung dan tidak langsung); dan 4. jangka waktu manfaatnya ( pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan). Berikut adalah matriks metode penetuan Harga Pokok Produksi (HPP) dengan penggolongan biayanya. Tabel II.1. Matriks Metode Penentuan HPP Dengan Penggolongan Biaya
No
Metode
1.
Full Costing
Perilaku Biaya
Fungsi Pokok Dalam Perusahaan
Hubungan Biaya
Jangka Waktu Manfaat
Biaya Tetap
Biaya Produksi
Biaya Langsung
Pengeluaran
Biaya
Biaya Pemasaran
Biaya
Modal
Variabel
Biaya
Langsung
Administrasi
Tidak
Pengeluaran Pendapatan
dan Umum Biaya Overhead 2.
Variable
Biaya
Biaya Produksi
Biaya Langsung
Pengeluaran
Costing
Variabel
Biaya Pemasaran
Biaya
Modal
Biaya
Langsung
Administrasi
Tidak
Pengeluaran Pendapatan
dan Umum Biaya Overhead 3.
Activity-
Biaya Variabel
Based-
Biaya Produksi *)
Biaya Langsung *)
Pengeluaran
Biaya Pemasaran *)
Biaya
Modal
Biaya
Langsung*)
Costing (ABC)
Administrasi
dan Umum *)
Tidak
Pengeluaran Pendapatan
Biaya Overhead *)
Alokasi berdasarkan aktifitas pada fasilitas yang dipakai
Untuk Layanan Pos Komersial, Penyelenggara Pos dapat menggunakan metode full costing, variable costing dan activity based costing sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan dari penyelenggara.
-2-
Sesuai dengan fungsi pokok dalam Perusahaan, biaya dapat dikelompokkan ke dalam : 1. Biaya Produksi / Operasi; 2. Biaya Pemasaran; 3. Biaya Adminstrasi; 4. Biaya Umum; dan 5. Biaya yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi (overhead cost).
Berikut adalah panduan pengalokasian biaya yang berlaku secara umum pada
para
Penyelenggara Pos Tabel II.2. Panduan Alokasi Biaya (Cost Alocation Manual/CAM)
No. 1.
Kelompok Biaya Biaya Pemasaran Adminstrasi (Personal Biaya promosi Biaya
Kelompok Biaya Produksi/Operasi a. BiayaTenaga
Kerja/Karyawan
cost): gaji, lembur, tunjangan, insentif, produk,
biaya Administration
Biaya Umum Biaya telepon & fax (biaya
tidak biaya
biaya pengobatan/tunjangan kesehatan, dan
peluncuran produk, supplies, alat tulis
langsung),
lain sebagainya yang sejenis;
biaya pemeliharaan kantor
teknologi
b. Biaya
angkutan(Transportation
Costs): pelanggan,
biaya (stationery),
Depresiasi kendaraan, Asuransi kendaraan, pengembangan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya pasar, perbaikan
dan
pemeliharaan
marketing biaya
biaya
gudang
daerah,
biaya
listrik
(tidak
teknologi langsung),
kendaraan, fee, biaya teknologi informasi,
biaya penerusan kiriman, biaya gudang informasi, transit,
Iuran/retribusi,
informasi,
dan sewa gedung/kantor
diskon lain yang sejenis.
biaya dan lain sebagainya
biaya
& gudang, pajak, kegiatan sosial dan
penerbangan domestik dan internasional, yang sejenis;
lain
sebagainya
tol, parkir dan lain sebagainya yang sejenis ;
yang sejenis;
c. Biaya operasional lainnya (miscellaneous operational cost); d. Biaya agen/mitra usaha (agency cost), biaya telepon/fax perjalanan
(biaya
langsung),
biaya
dan akomodasi, serta biaya
teknologi informasi. 2.
Biaya Overhead Produksi/Operasi
Biaya Overhead
Biaya
Overhead Biaya
Overhead
( Kantor Pusat/Kantor Perwakilan)
Pemasaran (Kantor
Administrasi
Umum
Pusat/Kantor
(Kantor
Pusat/Kantor
Perwakilan)
Pusat/Kantor
Perwakilan)
(Kantor
Perwakilan)
-3-
III. PENGALOKASIAN BIAYA MENURUT PROSES BISNIS
Penyelenggara pos
dapat menyajikan alokasi biaya penyelenggaraan per jenis layanan
pos komersial berdasarkan proses bisnis. Secara umum untuk penyelenggaraan layanan surat dan paket pos, proses bisnis layanannya dapat dibagi ke dalam 5 (lima)
tahapan proses
sebagai berikut : a. Proses Pengumpulan (Collecting); b. Proses Pengolahan kirim (Outbound processing); c. Proses Transportasi (Transporting); d. Proses pengolahan terima (Inbound processing), dan e. Proses Pengantaran (Delivery). Gambaran dari kelima tahapan proses di atas, dapat dilihat seperti gambar berikut :
Pengumpulan
Pengolahan Kirim
Pengantaran
Pengolahan Terima
Transportasi
Transportasi
Gambar III.1. Proses Bisnis Layanan Pos Komersial
Berikut adalah tabel yang menggambarkan alokasi biaya berdasarkan proses bisnis untuk masing- masing jenis layanan.
-4-
Tabel III.1. Alokasi Biaya LPK Berdasarkan Proses Bisnis Per Layanan…..*)
No.
Proses Bisnis
Biaya Produksi/ Operasi
Biaya Pemasaran
Biaya Administrasi
Biaya umum
Pengeluaran Modal /
Langsung
Tidak
Langsung
Langsung
Tidak
Langsung
Langsung
Tidak
Pendapatan
Langsung
1.
Pengumpulan
v
v
v
v
v
v
v
v
2.
Pengolahan
v
0
0
v
v
v
v
v/0
v
0
0
v
v
v
v
v/0
v
0
0
v
v
v
v
v/0
Kirim 3.
T ransportasi dan Distribusi
4.
Pengolahan T erima
5.
Pengantaran
v
0
0
v
v
v
v
v/0
6.
Layanan
v
v
v
v
v
v
v
v/0
v
v
v
v
v
v
v
v/0
Purna Jual 7.
Overhead
Keterangan : *) Diisi Per Jenis Layanan v = diisi seperlunya; 0 = Tidak diisi ; v/0 = Diisi sesuai kebutuhan
IV. PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI (HPP) LPK
Berdasarkan alokasi biaya berdasarkan proses bisnis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1., Penyelenggara Pos melakukan perhitungan HPP sesuai dengan Format berikut.
-5-
Tabel 4.1. Perhitungan HPP LPK .............*) No.
Proses Bisnis
Biaya Operasi/Produksi
Biaya Pemasaran Langsung
1.
Pengumpulan
Karyawan, T ransportasi Setempat dan Pergudangan
Promosi produk dan Asuransi
Karyawan
0
Tidak Langsung
Biaya Adminstrasi Langsung
Tidak Langsung
Biaya Umum Langsung
Pengeluaran Modal / Pendapatan
Tidak Langsung
Alat T ulis Kantor,Office Supplies
T elepon, Fax, Listrik dan IT
Depresiasi
0
Alat T ulis Kantor,Office Supplies
T elepon, Fax, Listrik dan IT
0
Depresiasi
Diskon
2.
Pengolahan Kirim
3.
T ransportasi dan Distribusi
Karyawan, T ransportasi, Pemeliharaan dan Ground Handling
0
0
Alat T ulis Kantor,Office Supplies
T elepon, Fax, Listrik dan IT
0
Depresiasi
4.
Pengolahan T erima
Karyawan, Ground Handling, Pergudangan
0
0
Alat T ulis Kantor,Office Supplies
T elepon, Fax, Listrik dan IT
0
Depresiasi
5.
Pengantaran
Karyawan, T ransportasi Setempat
0
0
Alat T ulis Kantor,Office Supplies
T elepon, Fax, Listrik dan IT
0
Depresiasi
6.
Layanan Purna Jual
Karyawan
0
0
Alat T ulis Kantor,Office Supplies
T elepon, Fax, Listrik dan IT
0
Asuransi
7.
Overhead
Karyawan, Sewa Kantor, Pelatihan, Quality Control
0
Penelitian Produk
T elepon, Fax, Listrik , IT dan R&D
Perjalanan Dinas,Akomodasi, Pemeliharaan, Program Sosial
Alat T ulis Kantor,Offic e Supplies
Depresiasi, Dll
Jumlah Biaya :
Keterangan : *) Diisi per Jenis layanan
-6-
Jumlah Biaya
Keterangan Tabel 4.1. : a. Tabel 4.1.. dibuat untuk setiap jenis layanan (LPK). b. Total Biaya dari aktifitas proses bisnis ditambah dengan biaya overhead kantor pusat dan perwakilan wilayah (regional) merupakan total harga pokok produksi (HPP) layanan. c. Total HPP layanan merupakan biaya agregat dari suatu layanan. d. Besaran HPP per unit , didapat dengan formula :
Total Biaya per layanan HPP /unit =
----------------------------------------------------Total unit layanan yang bersangkutan
e. Besaran HPP/unit merupakan nilai rata-rata tertimbang ( weighted average rate) dari suatu layanan. f.
Untuk mendapatkan HPP sesuai dengan pola pentarifan yang berlaku di masing-masing penyelenggara Penyelarasan
diperlukan tersebut
penyelarasan
sudah
barang
dengan tentu
pola
harus
pentarifan
didasarkan
yang
kepada
dipakai. kebijakan
Penyelenggara Pos. g. Pola pentarifan suatu layanan akan berbeda antara penyelenggara yang satu dengan yang lain, dan sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan penyelenggara Pos h. Marjin keuntungan merupakan kebijakan perusahaan penyelenggara yang disesuaikan dengan resiko (nilai tukar, inflasi dan sebagainya), permintaan serta persaingan.
-7-
V. PENUTUP 5.1. Laporan Penyelenggara terdiri atas : Laporan yang disajikan sesuai dengan format Tabel 3.1. Alokasi Biaya LPK Berdasarkan Proses Bisnis setiap Jenis Layanan. Laporan yang disajikan sesuai format Tabel 4.1. Perhitungan HPP LPK setiap Jenis layanan. Perhitungan HPP/unit setiap Jenis layanan dan Penetapan Besaran Tarif setiap Jenis layanan.
5.2. Panduan Perhitungan Tarif Komersial (LPK) ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor ……….Tentang Formula Tarif Layanan Pos komersial.
Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : ……………
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika,
-8-
1
