WALIKOTA SURABAYA KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/26/436.1.2/2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN (PROCUREMENT UNIT) WALIKOTA SURABAYA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa yang efektif, efisien dan transparan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2a) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/340/436.1.2/2010 tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit); b. bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan tugas dan perubahan susunan keanggotaan Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit), maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/340/436.1.2/2010 tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Negara Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 10. Peraturan Daerah Kota Surabaya 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12); 11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); 12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4); 13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 88).
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Membentuk Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut : a. Kepala Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) selaku Penanggungjawab : 1. mengawasi terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit); 2. mengirimkan dokumen pengadaan dari kelompok kerja yang telah dimonitoring oleh Wakil Kepala selaku Koordinator Utama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki pekerjaan; 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik setiap bulan dan atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan kepada Walikota. b. Wakil Kepala Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) selaku Koordinator Utama : 1. menetapkan dan menunjuk Kelompok Kerja melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
guna
2. menunjuk staf pendukung guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; 3. mendistribusikan usulan paket-paket pekerjaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Kelompok Kerja; 4. mengkoordinasi pelaksanaan pemilihan barang/jasa yang dilakukan Kelompok Kerja;
penyedia
5. menunjuk tenaga ahli dalam hal pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus yang berasal dari pegawai negeri atau swasta, tetapi tidak ikut terlibat dalam penentuan pemenang; 6. memonitoring proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh Kelompok Kerja; 7. menyampaikan dokumen pengadaan dari Kelompok Kerja ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) selaku Penanggungjawab;
4
8. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pelelangan yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) kepada Walikota Surabaya melalui kepala bagian perlengkapan sekretariat daerah kota surabaya. c. Sekretaris selaku Koordinator : 1. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengadministrasian Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit); 2. menyusun penjadwalan tugas Kelompok Kerja; 3. membantu administrasi pengadaan Kelompok Kerja; 4. menyimpan asli dokumen lelang; 5. menginventarisasi Sanggahan dan Sanggahan Banding; 6. memfasilitasi kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana pada Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit); 7. memantau harga barang/jasa di pasaran; 8. mengkoordinasikan Tim Teknis dalam membantu rangkaian proses pengadaan khususnya spesifikasi barang/pekerjaan; 9. mengkoordinasikan Tim Ahli pengadaan barang/jasa dalam membantu rangkaian proses pengadaan. d. Kelompok Kerja : 1. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; 2. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan/atau spesifikasi teknis pekerjaan; 3. menetapkan dokumen pengadaan; 4. menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar satu sampai dengan tiga persen dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 5. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa pascakualifikasi atau prakualifikasi;
melalui
6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 7. melakukan klarifikasi terhadap penawaran penyedia barang/jasa dan melakukan Uji Teknis bila diperlukan; 8. menetapkan penyedia barang/jasa untuk : a. pelelangan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5
b. seleksi pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 9. menjawab sanggahan; 10. mengirimkan hasil lelang yang berbentuk dokumen pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Wakil Kepala selaku Koordinator Utama Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit); 11. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Walikota; 12. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Walikota; KETIGA
: Kelompok Kerja melaksanakan tugas di Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.
KEEMPAT
: Memberikan honorarium kepada personil Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sesuai standar yang tercantum dalam Keputusan Walikota Surabaya tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku.
KELIMA
: Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dan Keempat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
KEENAM
: Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2/436.1.2/2011 tentang Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUH
: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 Maret 2011
WALIKOTA SURABAYA, ttd.
TRI RISMAHARINI Tembusan : Yth. Sdr. 1. 2. 3. 4. 5.
Inspektur Kota Surabaya; Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya; Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya; Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya; Anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).
6
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/26/436.1.2/2011 TANGGAL : 1 Maret 2011
SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (PROCUREMENT UNIT)
No.
NAMA
SKPD/UNIT KERJA
KEDUDUKAN DALAM UNIT DAN KEAHLIAN TINGKAT/KLASIFIKASI
1.
Hj. NOER OEMARIJATI, S.Sos, MSi.
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya
Kepala/ Penanggung Jawab
2.
TRI BROTO SANTOSO, BE.
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya
Wakil Kepala/ Koordinator Utama
KARTININGRUM
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya
Sekretaris/ Koordinator
TJUK HARDONO ALIT
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
L–2
TOMY ANDRIANTO, A.Md.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
L-2
BRILIANTIE IRMA MB, A.Md.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
L-2
DWI LESTARI, S.ST.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
L-2
SYAHRIAL. M. A.Md
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
L-2
KARTIDJO
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
L-2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
7
10.
11
12.
ENDIJANTO SUNU, A.Md.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
L-2
Ir. ENDANG ROESMALAWATI
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
L-2
LUKMAN HIDAYAT, ST.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
L-2
13.
LOLI SYAHRULI RACHMAN, AMd.
14.
AGUS RAHMAD
15.
HERLAMBANG SUCAHYO, ST.
16.
PUDJI WINIARTI, S.Sos
17.
KARTIKO ADI NUGROHO, ST.
18.
MOHAMMAD SAIFUL RIZAL,S.ST.
19.
DWI SURYANING E.Y.
20.
ERWIN BONI, Amd.
21.
KASMINIATUN, SE, MM.
22.
KHRISNA DWI HARYADI, SE
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya
L-4
L-4
L-2
L-2
L-2
L-2
L-2
L-2
L-2
L-4
8
23.
GOGOR SETYAWAN
24.
SUNOTO, A.Md.LLAJ, ST.
25.
DENNY IRFANDI, AMd. LLAJ., ST.
26.
ROBBEN RICO, AMd. LLAJ., SH.
27.
BUDI BASUKI, A.Md.LLAJ, ST.
28.
UMI CHOLIFAH DWI I
29.
DEWI SOERIYAWATI, ST
30.
JAMALUDDIN KAIMUDIN, SE
31.
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya
L-2
Dinas Perhubungan Kota Surabaya
L-4
Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
L-4 L-2 L-2 L-2
L-2
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya
L-2
IMAM WAHYUDIN, SH.
Dinas Kebakaran Kota Surabaya
L-2
32.
Ir. ARIEF SETIA PURWANTO, MM.
Dinas Kebakaran Kota Surabaya
L-2
33.
ANDI ARDIANSYAH
Dinas Kebakaran Kota Surabaya
L-2
34.
FEBRIANA PUJIA ARIYANTI, S.
Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya
L-2
35.
NUR ULFATUR ROIHA, S.Kom.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya
L-2
36.
TRI AJI NUGROHO
Dinas Pendidikan Kota Surabaya
L-2
37.
DWI WAHJU NOVITA HANDAJANI, S.Psi
38.
FARIDA FITRIANING ARUM, SE.
39.
DWI ANGGARA WIDYA S.
40.
UMI KUSTYOWATI, SH, M.Hum.
Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya
L-4
L-2
L-2
L-4
9
41.
MOH. RIEFKIE ERRIJANTO, SH.
Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
42.
LAKSMI SUPROBORINI, ST.
Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
L-2
43.
HARIJADI HENDRA WIBAWA,ST.
Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
L-2
Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya
L-2
L-4
44.
ENI SUGIHARTI FAJARSARI
L-2
45.
INDAH NUR HAYATI, SE.
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya
46.
SYAMSUL HADI
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya
L-4
47.
YUSDI ERNAWAN
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya
L-4
48.
ENDAH PURNAWIRAWANTI
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya
L-2
49.
RM. SISWADI PRAYITNO, S.Sos.
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya
L-2
50.
WILUDJENG HANDARYATININGSIH, S.Si.
Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya
L-2
51.
ZAINUDDIN FANANI,SH.
Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya
L-2
52.
DONNY KURNIAWAN, S.STP.
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya
L-2
53.
SANNY NOERMA SAFAAH,S.ST.
Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya
L-2
54.
YAYUK SRI WAHYUNI
Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
L-2
WALIKOTA SURABAYA,
TRI RISMAHARINI
