BUPATI BANDUNG KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR LAMPIRAN
: 487/Kep. 370 : 1 (SATU)
- BAPAPSI/2011
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN ATASAN PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BUPATI BANDUNG, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1.
bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, untuk melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi pada setiap Badan Publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Atasan PPID; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Atasan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
3
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25); 15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4); 16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 55); 17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6); 18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 7); 19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 38); 20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 53); 21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 61). Memperhatikan
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Atasan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan daftar PPID dan Atasan PPID, struktur bagan PPID serta tugas PPID dan Atasan PPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.
4
KEDUA
: Apabila dibutuhkan, PPID dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh:
1. Petugas Pelayanan untuk membantu melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Petugas Informasi untuk membantu melaksanakan pengelolaan dokumentasi informasi publik. yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). KETIGA
: Pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di masing-masing SKPD harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik.
KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Soreang pada tanggal 28 Oktober 2011 BUPATI BANDUNG
ttd DADANG M. NASER
TEMBUSAN, disampaikan kepada : Yth.
1. 2. 3. 4.
Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Para Camat dan Lurah se Kabupaten Bandung. ______________________________________
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR
: 487/Kep. 370
- BAPAPSI/2011
TANGGAL
: 28 Oktober 2011
TENTANG
: PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN ATASAN PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DAFTAR PPID DAN ATASAN PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
No.
SKPD
Atasan PPID
PPID
1.
Inspektorat
Inspektur
Sekretaris Inspektorat
2.
Sekretariat DPRD
Sekretaris DPRD
Kabag Umum Setwan
3.
Sekretariat Daerah
Asisten Administrasi
Kabag Humas 4.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kepala Bappeda
Sekretaris Bappeda
5.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Kepala BKPP Pelatihan
Sekretaris BKPP
6.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kepala BPMPD
Sekretaris BPMPD
7.
Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
Kepala BKBPP
Sekretaris BKBPP
8.
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Kepala BPLH
Sekretaris BPLH
9.
Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi
Kepala Bapapsi
Sekretaris Bapapsi
10. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Kepala BKPPP
Sekretaris BKPPP
11.
Kepala BPMP
Sekretaris BPMP
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kepala BPBD
Sekretaris BPBD
13. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kepala Kesbang Linmas
Kasubag TU Kesbang Linmas
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kebudayaan
15. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Kepala Dispopar
Sekretaris Dispopar
16. Dinas Kesehatan
Kepala Dinkes
Sekretaris Dinkes
17. Dinas Sosial
Kepala Dinas Sosial
Sekretaris Dinas Sosial
Badan Penanaman Modal dan Perijinan
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kepala Dinas Dukcasip Sipil
Sekretaris Dinas Dukcasip
19. Dinas Tenaga Kerja
Kepala Disnaker
Sekretaris Disnaker
20. Dinas Perhubungan
Kepala Dishub
Sekretaris Dishub
21. Dinas Bina Marga
Kepala Dinas Bina Marga
Sekretaris Dinas Bina Marga
22. Dinas Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Energi
Kepala SDAPE
Sekretaris SDAPE
23. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
Kepala Dispertasih
Sekretaris Dispertasih
No.
SKPD
Atasan PPID
PPID
24. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Diskoperindag
Sekretaris Diskoperindag
25. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Kepala Distanbunhut
Sekretaris Distanbunhut
26. Dinas Peternakan dan Perikanan
Kepala Disnakkan
Sekretaris Disnakkan
27. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kepala DPPK
Sekretaris DPPK
28. Satpol - PP
Kepala Satpol - PP
Sekretaris Satpol - PP
29. RSUD Soreang
Direktur RSUD Soreang
Sekretaris RSUD Soreang
30. RSUD Majalaya
Direktur RSUD Majalaya
Sekretaris RSUD Soreang
31. RSUD Cicalengka
Direktur RSUD Cicalengka
Sekretaris RSUD Cicalengka
32. Kecamatan
Para Camat
Para Sekretaris Kecamatan
33. Kelurahan
Para Lurah
Para Sekretaris Kelurahan
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR
: 487/Kep. 370
- BAPAPSI/2011
TANGGAL : 28 Oktober 2011 TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN ATASAN PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BUPATI BANDUNG ttd
DADANG M. NASER
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR
: 487/Kep. 370
- BAPAPSI/2011
TANGGAL
: 28 Oktober 2011
TENTANG
: PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN ATASAN PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TUGAS PPID DAN ATASAN PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
A. TUGAS PPID 1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyimpanan serta pendokumentasian seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan SKPD yang bersangkutan; 2. Dalam rangka melaksanakan tugas poin 1, PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap bidang/bagian/seksi yang meliputi : a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik. 3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendataan Informasi Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dari SKPD yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan; 4. Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud poin 1 dan poin 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan; 5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyediaan serta pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan SKPD yang bersangkutan yang dapat diakses oleh publik; 6. Dalam rangka melaksanakan tugas poin 5, PPID mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan; 7. Dalam hal adanya permohonan informasi publik, PPID mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai bidang/bagian/seksi di SKPD yang bersangkutan untuk memenuhi permohonan informasi publik; 8. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan; 9. Menetapkan hasil uji konsekuensi dengan persetujuan atasan langsung; 10. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; 11. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; 12. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak; 13. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembuatan laporan tahunan atas layanan informasi publik di SKPD yang bersangkutan; 14. Mengembangkan kapasitas petugas pelayanan dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik. B. TUGAS ATASAN PPID 1. Memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
2. Menelaah, memberikan arahan, dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap hasil uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan yang akan ditetapkan oleh PPID; 3. Memberikan pembinaan kepada seluruh unsur yang terkait dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
BUPATI BANDUNG ttd
DADANG M. NASER
