2010 TANGGAL 28 JANUARI 2010 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI PERUSAHAAN BUKAN BANK

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) PBI NO.12/1/PBI/2010 TANGGAL 28 JANUARI 2010 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI PERUSAHAAN BUKAN BANK

Garis Besar Ketentuan 1.

Apa latar belakang penerbitan PBI tentang Pinjaman Luar Negeri (PLN) Perusahaan Bukan Bank? Berbagai perkembangan kondisi perekonomian global telah memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia khususnya pada kondisi pasar keuangan domestik dan sektor riil. Oleh karena itu ketentuan Pinjaman Luar Negeri (PLN) perlu disesuaikan dengan perkembangan perkonomian global. Disamping itu, memperhatikan kesiapan Perusahaan Bukan Bank dalam memenuhi ketentuan kewajiban menerapkan pengelolaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) secara berhati-hati, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian ketentuan prudential borrowing terhadap Perusahaan Bukan Bank.

2.

Apakah ketentuan dalam PBI ini merupakan hal yang berbeda dari PBI No.10/7/PBI/2008 tanggal 19 Februari 2008 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank. Ketentuan dalam PBI ini pada intinya adalah sama dengan PBI No.10/7/PBI/2008 tanggal 19 Februari 2008 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank yaitu agar dalam melakukan PLN menitikberatkan pada aspek macro dan micro prudential serta menerapkan sistem devisa bebas, namun terdapat beberapa perubahan didalamnya.

3.

Perubahan-perubahan apa sajakah yang terdapat dalam PBI No.12/1/PBI/2010? Perubahan yang terdapat dalam PBI ini meliputi antara lain : - Penghapusan batasan cakupan perusahaan pelapor untuk memperluas jumlah pelapor, sehingga cakupan jenis perusahaan yang wajib tunduk pada PBI ini adalah BUMN, BUMD dan BUMS. - Kewajiban penyampaian nilai rating hanya berlaku bagi perusahaan yang berencana melalukan PLN Jangka Panjang dan telah memiliki nilai rating Kewajiban Pelaporan - Penyesuaian batasan waktu penyampaian laporan, diubah semula 10 April dan 10 September menjadi 10 Juni dan 10 Desember - Penundaan pengenaan sanksi administrasi, semula 2010 menjadi 2012

4.

Apakah kemungkinan dapat terjadi double counting atas PLN yang dilaporkan sesuai PBI No.12/1/PBI/2010 mengingat selain kepada BI, perusahaan juga melaporkan PLNnya kepada instansi lain? Double counting kemungkinan tidak akan terjadi atas hasil pelaporan dari ketentuan ini, karena PBI 12/1/PBI/2010 ini bertujuan agar perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola PLN-nya. Hal ini antara lain dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan rasio keuangan perusahaan bukan bank yang melakukan PLN, bukan jumlah PLN yang dimiliki. Sehingga kemungkinan tidak akan terjadi perhitungan ganda.

5.

Apakah peraturan dalam PBI No.12/1/PBI/2010 tidak bertentangan dengan ketentuan lain yang mengatur tentang PLN? 1

Pada saat penyusunan PBI ini, telah dilakukan diskusi bersama dengan beberapa instansi terkait seperti Kemendag, Kemenperin, Kemenko Perekonomian dan BEI yaitu dengan tujuan memperoleh masukan yang komprehensif dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh instansi terkait lainnya. 6.

Apakah dalam melakukan PLN, perusahaan harus mengajukan ijin dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia? Perusahaan tidak diharuskan untuk mengajukan ijin kepada Bank Indonesia. Dalam ketentuan ini Perusahaan diberi kebebasan untuk melakukan PLN namun dihimbau untuk melakukannya dengan prudent.

7.

Bagaimana ruang lingkup pengenaan sanksi atas pelanggaran PBI No.12/1/PBI/2010? Sanksi atas pelanggaran PBI No.12/1/PBI/2010 merupakan sanksi administratif, dimana sesuai dengan pasal 11 dan pasal 12, perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan, dan perusahaan yang tidak menyampaikan laporan/menyampaikan laporan yang tidak lengkap dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan dan/atau pemberitahuan kepada otoritas/instansi yang berwenang. Sanksi mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2012.

8.

Apakah PBI 12/1/PBI/2010 juga mengatur tentang pajak atas perusahaan yang berkaitan dengan kontribusi PLN kepada negara? Data yang diterima berdasarkan laporan yang disampaikan perusahaan dapat dikaitkan dengan perpajakan dilihat dari data laba/net income yang diterima perusahaan. Saat ini hal tersebut memang belum didiskusikan dengan Dirjen Pajak. Namun, tentunya dapat menjadi masukan sekaligus motivasi bagi kami untuk memberikan informasi yang lebih baik lagi.

9.

Apabila pada akhirnya implementasi kebijakan dan aturan PBI ini tidak berjalan secara optimal, bagaimana BI menyikapinya? Penerbitan PBI tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank dilakukan dalam upaya minimalisir apabila terjadi krisis finansial sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1997/1998. Ketentuan dinilai telah optimal apabila dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi situasi krisis. Hal ini tentu saja sangat ditunjang dari sisi kepatuhan perusahaan dalam mengimplementasikan/menyikapi ketentuan dan juga dari faktor market enforcement, yang antara lain diinisiasi oleh persyaratan dari kreditur. Dengan demikian, semakin banyak pihak yang menyadari dan melaksanakan ketentuan ini, maka akan semakin maksimal pencapaian dari tujuan pengaturan ini.

Prinsip Kehati-hatian 10. Apakah keterkaitan antara kewajiban penyampaian laporan rasio keuangan dengan penerbitan PBI No. 12/1/PBI/2010? Salah satu tujuan utama dari diterbitkannya PBI No.12/1/PBI/2010 adalah mendorong perusahaan agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola PLN. Penyampaian laporan rasio keuangan yang disampaikan oleh perusahaan kepada BI akan diolah menjadi 2

indikator mikro keuangan perusahaan per sektor industri. Dimana indikator tersebut akan dimasukkan dalam website BI sehingga dapat diketahui oleh perusahaan yang dalam hal ini selaku debitur sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan jumlah PLN. Disamping itu, indikator tersebut dapat digunakan oleh kreditur/investor asing dalam mempertimbangkan terms and conditions pinjaman kepada perusahaan di Indonesia. 11. Bagaimana kaitan antara prinsip kehati-hatian dengan good corporate governance? Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan PLN antara lain dengan memperhatikan bagaimana perusahaan menangani berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Dengan demikian, apabila suatu perusahaan telah menerapkan pengelolaan PLN secara berhati-hati, maka secara tidak langsung perusahaan tersebut dapat dianggap telah mengimplementasikan salah satu tindakan good corporate governance. 12. Bagaimana melakukan PLN dengan hati-hati (prudent) seperti yang dimaksud dalam PBI ini? Prinsip kehati-hatian (prudential borrowing) dalam PLN dilakukan dengan: menerapkan fungsi manajemen risiko seperti pengelolaan atas Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas; memperhatikan indikator aspek micro dan macro yang diterbitkan oleh BI. Pelaporan 13. Apakah pelaporan yang dimaksud dalam PBI ini sama halnya dengan pelaporan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Utang Luar Negeri (SIUL)? Jika tidak, apa yang membedakan keduanya? Pelaporan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pelaporan (i) Rencana PLN Jangka Panjang yang akan dilakukan oleh Perusahaan; (ii) Laporan Rasio serta Informasi Keuangan secara semesteran. Sedangkan laporan melalui SIUL adalah laporan penarikan dan pembayaran PLN. 14. Apakah dengan penyampaian laporan Lalu Lintas Devisa (LLD) dan SIUL belum dapat memenuhi kebutuhan analisis yang diperlukan BI sebagaimana dimaksud dalam PBI No.12/1/PBI/2010? Pada dasarnya Laporan SIUL & LLD memiliki tujuan yang berbeda dengan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam PBI No.12/1/PBI/2010. Laporan yang disampaikan melalui SIUL & LLD antara lain untuk menyusun statistik dalam negeri dan menghitung schedule pembayaran PLN RI dalam rangka memenuhi ketersediaan valas pembayaran PLN. Adapun salah satu tujuan pelaporan PBI No.12/1/PBI/2010 adalah penerapan prinsip kehati-hatian perusahaan dalam pengelolaan PLN guna meminimalisir terulangnya krisis keuangan 1997/98. 15. Apakah memungkinkan jika pelaporan perusahaan yang diminta oleh beberapa instansi seperti BI, Kemendag dan Dirjen Pajak dijadikan dalam satu wadah pelaporan yang bisa mengakomodir keperluan dari berbagai instansi tersebut? Sehingga perusahaan cukup menyampaikan satu kali pelaporan saja, hal ini mengingat pada dasarnya sumber data pelaporan yang digunakan oleh perusahaan adalah financial statement.

3

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada saat penyusunan PBI ini, telah dilakukan diskusi bersama dengan beberapa instansi terkait. Dalam rangka pembentukan satu wadah pelaporan, perlu mempertimbangkan kepentingan pelaporan pada masing-masing instansi terkait dan bentuk koordinasi serta mekanisme pelaksanaannya. 16. Dapatkah BI menginventarisir setiap pelaporan yang disampaikan perusahaan sehingga apabila di kemudian hari terdapat instansi lain yang meminta data yang sama tidak perlu memintanya kembali kepada individu perusahaan, melainkan dapat langsung meminta kepada BI? Sebagaimana tercantum dalam PBI No. 12/1/PBI/2010 pasal 9, laporan yang disampaikan perusahaan bersifat rahasia. BI sepenuhnya menjamin kerahasiaan data yang disampaikan perusahaan, sehingga dalam hal publikasi kami juga tidak akan memperlihatkan data individu perusahaan. Dengan demikian, usulan agar BI melakukan sharing atas data perusahaan tidak dapat kami akomodir. Rencana PLN 17. Apakah perusahaan tetap wajib menyampaikan laporan Rencana PLN Jangka Panjang walaupun perencanaannya baru tahap awal dan belum pasti direalisasikan? Pelaporan rencana PLN Jangka Panjang bertujuan memproyeksi pemasokan valas pada tahun berjalan agar tercipta kendali moneter yang baik bagi Indonesia sesuai dengan fungsi dan peran BI dalam menjaga stabilitas moneter. Selain daripada itu, dengan menyampaikan laporan rencana PLN Jangka Panjang diharapkan perusahaan terbiasa menyusun perencanaan atas kegiatan yang akan memberikan dampak terhadap risiko pembayaran kembali kewajiban perusahaan di masa mendatang. 18. Apabila dalam tahun yang bersangkutan tidak terdapat rencana melakukan PLN Jangka Panjang, apakah perusahaan tetap harus menyampaikan laporan Rencana PLN Jangka Panjang? Apabila selama tahun yang bersangkutan perusahaan tidak akan menerbitkan atau melakukan penandatanganan PLN Jangka Panjang, maka tidak perlu menyampaikan laporan Rencana PLN Jangka Panjang kepada BI. Namun demikian jika memiliki posisi PLN, maka wajib menyampaikan laporan informasi dan rasio keuangan sebagaimana tercantum dalam pasal 6 PBI No. 12/1/PBI/2010. 19. Dalam menyampaikan Laporan rencana PLN Jangka Panjang, apakah perlu menyampaikan nominal outstanding PLN atau cukup dengan nominal rencana PLN? Dalam pengisian laporan rencana PLN Jangka Panjang tidak perlu menyampaikan outstanding PLN tetapi meminta Perusahaan yang berencana untuk menuliskan total nominal rencana dalam setahun pada periode tahun berjalan per mata uang, bukan nominal outstanding PLN yang dimilki Perusahaan. 20. Apabila secara tiba-tiba perusahaan akan melakukan PLN Jangka Panjang, namun telah melewati batas waktu penyampaian pelaporan, apakah tetap perlu menyampaikan laporan? Salah satu tujuan utama penyampaian laporan rencana PLN Jangka Panjang, disamping untuk mengetahui lebih awal perkiraan jumlah valas yang akan masuk ke Indonesia selama 4

tahun berjalan dalam rangka penyusunan neraca pembayaran, juga untuk mendorong perusahaan agar melakukan PLN secara lebih terencana. Hal ini mengingat besarnya dampak dari perolehan PLN Jangka Panjang jika perusahaan tidak mampu mengembalikan kewajibannya yang pada umumnya diperoleh dalam jumlah besar. 21. Dapatkah perusahaan melaporkan Rencana PLN Jangka Panjang dengan nilai nihil? Apabila perusahaan akan melakukan rencana PLN Jangka Panjang, maka harus menyampaikan laporan rencana PLN Jangka Panjang. Namun jika tidak berencana melakukan PLN Jangka Panjang, maka tidak perlu menyampaikan laporan dimaksud. Dengan demikian data yang disampaikan tidak mungkin nihil. 22. Jika perusahaan telah menyampaikan laporan rencana PLN Jangka Panjang kepada BI, tetapi sampai dengan akhir tahun tidak merealisasikan rencana tersebut, apakah terkena sanksi? Perusahaan yang tidak merealisasikan PLN Jangka Panjang sebagaimana telah direncanakan dan disampaikan laporannya kepada BI pada awal tahun, tidak akan terkena sanksi. Namun demikian dari sisi perhitungan proyeksi penerimaan valas secara nasional, menjadi kurang akurat. Jenis PLN 23. Apakah cakupan PLN hanya dalam bentuk fresh money atau operasional perusahaan? Cakupan PLN dapat berupa fresh money, barang operasional ataupun bentuk lainnya yang dituangkan dalam Loan Agreement/surat utang valas/kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Akan tetapi dalam ketentuan ini, utang dagang dan sewa (diluar dari financed lease) tidak termasuk dalam cakupan PLN. 24. Apakah utang dagang yang tidak terbayarkan selama bertahun-tahun dikategorikan sebagai PLN jangka panjang yang harus dilaporkan? Pada dasarnya utang dagang tidak termasuk dalam cakupan PLN dengan pertimbangan utang dagang merupakan nature bisnis perusahaan dan jangka waktunya sangat pendek. Namun demikian jika terdapat utang dagang yang tidak dibayar selama bertahun-tahun, maka hal ini akan menjadi salah satu masukkan pada saat melakukan review ketentuan. 25. Apakah corporate guarantee termasuk dalam jenis kewajiban lainnya yang wajib dilaporkan? Corporate guarantee tidak termasuk dalam jenis PLN yang wajib dilaporkan, kecuali tercatat secara on balance sheet. 26. Apabila terdapat kewajiban lain yang tidak tercantum secara on balance sheet seperti ijarah bitamlik tetapi memiliki fungsi sebagaimana halnya finance lease, apakah termasuk komponen yang wajib lapor? Kewajiban lainnya yang dicatat sebagai bagian dari komponen modal atau on balance sheet menimbulkan kewajiban di masa datang maka wajib dilaporkan. 27. Apabila jenis PLN yang dimiliki berupa Surat Utang Valas dari Bank luar negeri apakah harus dilaporkan? Bila Surat Utang yang dimaksud adalah Obligasi dalam bentuk valas maka wajib dilaporkan, mengingat dalam perdagangan surat utang sulit diketahui pemilik terakhir surat uatang, 5

sehingga dalam rangka prinsip kehati-hatian maka PLN dalam bentuk surat utang dalam valas dikenakan kewajiban atas aturan PBI ini. Adapun mengenai kreditur seperti misalnya Bank, adalah Bank dalam negeri merupakan kategori penduduk walaupun keberadaan induk dari bank yang bersangkutan berada di luar negeri. PLN Jangka Pendek 28. Apabila perusahaan hanya memiliki rencana PLN Jangka Pendek, apakah perlu menyampaikan laporan Rencana PLN? Perusahaan yang memiliki rencana PLN Jangka Pendek tidak perlu menyampaikan laporan Rencana PLN. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 PBI 12/1/PBI/2010. Namun demikian, informasi mengenai jumlah PLN Jangka Pendek yang dimiliki Perusahaan merupakan bagian informasi yang disampaikan dalam laporan Rencana PLN. 29. Bagaimana ketentuan pengisian informasi PLN jangka pendek pada formulir Rencana PLN? Informasi PLN yang disampaikan pada formulir Rencana PLN adalah perkembangan jumlah PLN Jangka Pendek yang dimiliki perusahaan pada saat menyampaikan laporan Rencana PLN. 30. Dalam bab III pasal 4 PBI No.12/1/PBI/2010 disebutkan bahwa Perusahaan yang akan melakukan PLN baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang harus menerapkan fungsi manajemen risiko. Akan tetapi untuk PLN Jangka Pendek tidak diatur secara lebih detail. Mohon penjelasan atas hal ini. Pada dasarnya PLN Jangka Pendek memang tidak diatur secara rinci sebagaimana halnya PLN Jangka Panjang, dengan beberapa pertimbangan antara lain secara umum PLN Jangka Pendek dilakukan secara terus menerus sebagai penunjang operasional Perusahaan dan dalam jumlah tidak terlampau besar. Dilain pihak risiko PLN Jangka Panjang yang kemungkinan akan dihadapi perusahaan lebih besar karena jumlah yang diperoleh pada umumnya cukup signifikan sehingga dapat berdampak terhadap performance perusahaan secara individu maupun nasional. Pengaturan prinsip kehati-hatian pada pasal 4 lebih bersifat sebagai anjuran kepada perusahaan agar melakukan perencanaan yang baik dalam mengelola PLN baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 31. Bagaimana pelaporan untuk rencana pengalihan PLN Jangka Pendek menjadi PLN Jangka Panjang? Apabila perusahaan berencana melakukan pengalihan jangka waktu PLN, maka tidak perlu menyampaikan laporan Rencana PLN mengingat tidak adanya kewajiban baru yang timbul dengan pengalihan jangka waktu tersebut dan aliran valas masuk selama tahun berjalan. PLN Sindikasi 32. Apabila perusahaan berencana memiliki PLN dalam bentuk sindikasi dari Bank Dalam Negeri dan Bank Luar Negeri, maka porsi pinjaman manakah yang perlu dilaporkan ke BI? Bila perusahaan berencana melakukan PLN sindikasi, maka yang wajib dilaporkan adalah porsi rencana PLN yang diperoleh dari perusahaan dengan pihak bukan penduduk.

6

33. Bagaimana pelaporan untuk perusahaan yang dahulu memiliki PLN dalam bentuk sindikasi namun saat ini telah direstrukturisasi menjadi pinjaman kepada bank lokal? Apabila PLN yang dimiliki perusahaan direstrukturisasi menjadi pinjaman kepada bank lokal, maka perusahaan tidak wajib melakukan pelaporan kepada BI karena pinjaman diperoleh dari penduduk. Peringkat (rating) 34. Dapatkah anak perusahaan yang berencana memperoleh PLN Jangka Panjang menyampaikan laporan hasil rating dengan menggunakan nilai rating milik perusahaan induk? Salah satu tujuan pelaporan rating adalah untuk melihat performance perusahaan yang hendak melakukan PLN Jangka Panjang yang pada umumnya dalam jumlah besar. Dengan demikian, nilai peringkat yang dilaporkan adalah nilai peringkat milik perusahaan yang akan melakukan PLN dan bukan milik perusahaan induk. 35. Apakah nilai rating yang disampaikan kepada BI dapat merupakan hasil penilaian dari lembaga rating yang ditentukan oleh perusahaan? Dalam hal ini BI tidak menentukan lembaga rating yang akan digunakan oleh perusahaan, dengan demikian perusahaan bebas memilih lembaga rating. Pihak Pelapor 36. Apabila Induk Perusahaan memiliki PLN, apakah Anak Perusahaan yang memperoleh manfaat dari PLN tersebut akan dikenakan ketentuan yang sama dengan Induk Perusahaan? Perusahaan yang wajib menyampaikan laporan kepada BI sesuai PBI No.12/1/PBI/2010 adalah perusahaan yang melakukan PLN. Dalam hal suatu Perusahaan memiliki laporan keuangan konsolidasi maka yang wajib lapor adalah Perusahaan Induk. PLN dimiliki oleh Anak Perusahaan yang berada di luar negeri maka yang wajib melapor adalah Anak Perusahaan lain dari satu holding di dalam negeri yang ditunjuk sebagai wakil. 37. Bagaimana melakukan penyampaian laporan jika PLN yang diterima induk perusahaan akan diteruskan kepada anak perusahaan di LN?

Kewajiban menyampaikan laporan berada pada entitas yang memiliki kewajiban membayar kembali PLN yang dilakukan. Apabila induk perusahaan tidak terikat pada kewajiban membayar kembali PLN, maka induk perusahaan tidak perlu menyampaikan laporan kepada BI. 38. Bagaimana kewajiban pelaporan atas PLN yang dimiliki Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan pembayarannya dilakukan oleh pemegang saham di luar negeri? Kewajiban menyampaikan laporan sesuai PBI No.12/1/PBI/2010 diperuntukkan bagi perusahaan yang melakukan PLN dan memiliki kewajiban pembayaran dimana apabila perusahaan tidak mampu membayar maka dapat dinyatakan default. Dengan demikian, jika 7

PMA tidak memiliki kewajiban melakukan pembayaran maka tidak terkena kewajiban untuk melapor. 39. Apakah badan hukum yang berdomisili di Indonesia dan berkedudukan sebagai cabang bank asing termasuk dalam kategori bukan penduduk? Definisi bukan penduduk sesuai PBI No.12/1/PBI/2010 adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia lebih dari 1 tahun dan/atau tidak berencana berdomisili di Indonesia lebih dari 1 tahun. Dengan demikian kantor cabang bank asing di Indonesia merupakan penduduk, dan setiap pinjaman yang diterima dari penduduk tidak termasuk dalam lingkup PLN yang tunduk pada kewajiban pelaporan. Teknis Penyampaian Laporan 40. Apakah pelaporan Informasi Keuangan Laba-Rugi (L/R) disajikan per semester? Informasi Laba-Rugi merupakan bagian dari laporan informasi keuangan yang disajikan secara berkala setiap 6 bulan, yaitu paling lambat tanggal 10 Juni dan tanggal 10 Desember. Pelaporan yang disampaikan selambatnya pada tanggal 10 Juni adalah informasi atas laporan keuangan tahunan tahun sebelumnya. Sedangkan pelaporan yang disampaikan selambatnya pada tanggal 10 Desember adalah informasi atas laporan keuangan semesteran/interim tahun berjalan. 41. Bila perusahaan melakukan early repayment, bagaimana teknis pelaporannya? Early Repayment tidak perlu dilaporkan. Implikasi atas dilakukannya prepayment bagi perusahaan adalah perusahaan tidak lagi terikat pada kewajiban penyampaian laporan rasio dan informasi keuangan secara semesteran bagi perusahaan yang memiliki posisi PLN. 42. Bagaimana penyampaian laporan atas financial statement yang belum selesai diaudit? Laporan informasi keuangan atas financial statement yang belum diaudit dapat disampaikan dengan membubuhkan keterangan belum diaudit pada form laporan. 43. Dalam format pelaporan tidak terdapat kolom tanda tangan dari pimpinan utama perusahaan, bagaimana bila terdapat perubahan data pada laporan yang disampaikan? Pada format laporan memang tidak terdapat kolom penandatanganan direksi, namun jika hal tersebut dirasakan perlu maka perusahaan dapat menambahkannya pada laporan yang disampaikannya. Di samping itu, sesuai dengan pasal 10 PBI No.12/1/PBI/2010 disebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia. 44. Apakah BI menerbitkan Letter of Acceptence (LOA) sebagai tanda bukti laporan telah diterima? BI akan memberikan konfirmasi atas setiap laporan perusahaan yang diterima. 45. Bagaimana teknis penyampaian laporan dan apakah pelaporan dilakukan dengan menggunakan sistem online seperti halnya SIUL?

8

Mengingat sistem online untuk pelaporan sedang dalam proses penyelesaian, maka untuk sementara pelaporan dilakukan dengan menggunakan hard copy dan/atau soft copy atau media lainnya kepada : Bank Indonesia Direktorat Internasional c.q. Bagian Penatausahaan Dan Publikasi Pinjaman Luar Negeri (PPLN) Menara Syafrudin Prawiranegara, Lantai 5, Jl.MH.Thamrin No.2, Jakarta 10350 Nomor Faksimili : (021) 2311936, (021) 3502002 Email : [email protected] Disamping itu dapat pula disampaikan melalui email kepada contact person yang tercantum dibawah ini : • Sdr. Istanto ([email protected]); • Sdri. Isnah Sati ([email protected]); • Sdri. Hayyu ([email protected]); • Sdri. Meta ([email protected]).

9