KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Jalan Mayjen Ishak Juarsa Gunung Batu Kotak Pos 141- Bogor 16118 Telp. : (0251) 8312841, 8313622; Fax.(0251) 8323655 e-mail:
[email protected]; website : http://pusdiklat.dephut.go.id
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 106 /Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka untuk memulihkan dan mempertahankan serta meningkatkan fungsi hutan dan lahan serta upaya rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan adalah dengan pembuatan hutan rakyat; b. bahwa untuk menyiapkan kegiatan sebagaimana diktum dapat dilakukan melalui Diklat Pengelolaan Hutan Rakyat; c.
Mengingat :
a
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Undang-Indang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara; 3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya; 5. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. MEMUTUSKAN ...............
Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Pengelolaan Hutan Rakyat sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Pengelolaan Hutan Rakyat di lingkup Kementerian Kehutanan;
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 85/DIK-2/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Lampiran 2.C.35 tentang Kurikulum Diklat Pengelolaan Hutan Rakyat dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 31 Mei 2010
Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK.106/DIK-1/2010 Tanggal : 31 Mei 2010
1. Nama Diklat
: Pengelolaan Hutan Rakyat
2. Jenjang Diklat : Menengah 3. Latar Belakang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Kegiatan RHL dilaksanakan pada daerah aliran sungai terutama di lahan-lahan kritis di dalam maupun didalam kawasan hutan. Lahan kritis merupakan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS. Salah satu upaya rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan adalah pembuatan hutan rakyat. Pembuatan hutan rakyat merupakan penanaman pohon/hutan di tanah milik yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan lingkungan. Dibeberapa daerah yang pengembangan hutan rakyatnya berhasil seperti Kabupaten Ciamis, Wonosobo, Cilacap dan daerah lainnya ternyata dapat menumbuhkan ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai indikator yang dapat ditunjukan adalah adanya industri pengolahan kayu besar dan kecil yang tumbuh pesat karena adanya produksi kayu hutan rakyat. Disamping itu daerah daerah tersebut juga telah menunjukan penampilan perumahan masyarakat yang secara umum lebih baik dibanding daerah yang hutan rakyatnya belum berkembang. Oleh karena itu pada daerah-daerah yang belum berhasil mengembangkan hutan rakyat diperlukan pengelolaan hutan rakyat oleh para penyuluh maupun staf Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Oleh karena untuk membekali para petugas dalam rangka kegiatan pembinaan petani hutan rakyat ini diperlukan Diklat Pengelolaan Dinas hutan rakyat
Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
4. Diskripsi Singkat Diklat Diklat ini dimaksudkan untuk membekali pengetahuan dan ketrampilan kepada petugas Dinas Kabupaten yang mengurusi kehutanan yang diakan atau ditugaskan membina masyarakat dalam hutan rakyat. Materi yang diajarkan pada diklat ini meliputi: Kebijakan pengembangan hutan rakyat, Pembentukan kelompok tani, penyusunan rencana kerja kelompok, pemilihan jenis-jenis tanaman, Penenman hutan rakyat, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pemasaran serta Tata Usaha Kayu Hutan Rakyat Proses pembelajaran pada diklat ini menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif/pendidikan orang dewasa. Waktu diklat hendaknya mempertimbangkan musim hujan sehingga kegiatan praktek persiapan lahan dan penanaman hutan rakyat serta pemeliharaan hutan rakyat dapat dilaksanakan secara riel dilapangan. Kegiatan praktek mata pelajaran-mata pelajaran tersebut hendaknya dilakukan secara terintegrasi. Kegiatan evaluasi dilakukan terhadap mata diklat : Pembentukan kelompok tani, Penyusunan rencana kerja kelompok, pengenalan jenis-jenis tanaman hutan rakyat, konservasi tanah dan air, Persiapan lahan, Penanaman hutan rakyat, Pemanenan dan Tata Usaha Kayu 5. Tujuan Diklat Setelah menyelesaikan diklat ini peserta dapat menjelaskan pengelolaan hutan rakyat dalam rangka melaksanakan pembinaan kepada masyarakat/kelompok tani. 6. Sasaran Diklat Setelah menyelesaikan diklat inoi peserta diharapkan dapat: a. Menjelaskan kebijakan pengembangan hutan rakyat b. Memfasilitasi pembentukan kelompok tani, c. Membimbing penyusunan rencana kerja kelompok, d. Menjelaskan Konservasi tanah dan air e. Menjelaskan pemilihan jenis-jenis tanaman, penenman, pemeliharaan hutan rakyat. f. Pemanenan Hutan Rakyat g. Tata Usaha Kayu Hutan Rakyat Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah peserta : Maksimal 30 orang per kelas b. Asal peserta : - Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten/Kota - Umur maksimal 45 tahun - Pendidikan: ▪ S1 bidang kehutanan atau pertanian ▪ D3 bidang kehutanan atau pertanian pengalaman 3 tahun ▪ SLTA pengalaman minimal 5 tahun - Bertugas atau akan ditugaskan membina masyarakat . - Belum pernah mengikuti Diklat yang sejenis - Membawa surat pengantar dari Instansinya. 8. Pengajar a. Persyaratan Pengajar : - Menguasai bidang yang diajarkan baik teori maupun praktek - Mampu mengevaluasi hasil belajar. b. Asal Pengajar : - Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan dan Balai Diklat Kehutanan Instansi lain yang terkait 9. Tempat Diklat Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan. 10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 15 hari setara dengan 100 jam pelajaran @ 45 menit, terdiri dari 40 jpl teori dan 60 jpl praktek. 11. Peralatan dan Bahan Diklat a. Untuk Peserta : - ATK, Diktat, Hand out, Leaflet, dll. b. Untuk Ruang Kelas : - OHP, Papan Tulis, Flip Chart - Slide Projector c. Untuk Praktek : - Areal lahan untuk hutan rakyat - Kompas, meteran, tali, cangkul, parang, dll. Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
12. Daftar Mata Diklat No.
Mata Diklat
JPL
I. TEORI 1. Bina Suasana Pelatihan 2. Kecerdasan Emosional dan Spiritual 3. Kebijaksanaan Pengembangan Hutan rakyat 4. Pembinaan Kelompok Tani 5. Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Tani 6. Konservasi Tanah dan Air 7. Pemilihan Jenis, Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Rakyat 8. Pemanenan Hutan Rakyat 9. Tata Usaha Kayu Hutan Rakyat
40 2 2 2 6 6 6 6
II. 1. 2. 3. 4.
60 10 10 10 10
PRAKTEK Pembinaan Kelompok Tani Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Tani Konservasi Tanah dan Air Pemilihan jenis, Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Rakyat 5. Pemanenan, Tata Usaha Kayu dan Pemasaran Kayu Hutan Rakyat JUMLAH
Menciptakan SDM Kehutanan Profesional dan Berakhlak Mulia melalui Diklat
6 4
20
100
