12/13/2009
HUKUM EKONOMI
2 MASALAH DALAM MATA KULIAH HUKUM EKONOMI
1. JUSTIFIKASI EKSISTENSI HUKUM EKONOMI 2. BIDANG-BIDANG HUKUM EKONOMI
OLEH: SITI HAMIDAH, SH, MM
1
2
POKOK POKOK PIKIRAN DARI DEFINISI EKONOMI
DEFINISI ILMU EKONOMI STUDI TENTANG KEKAYAAN STUDI TENTANG MANUSIA DALAM KEGIATAN HIDUP DAN MENIKMATINYA STUDI TENTANG CARA-CARA MEMPERBAIKI MASYARAKAT STUDI TENTANG BAGAIMANA ORANG MENJATUHKAN PILIHAN YANG TEPAT UNTUK MEMANFAATKAN SUMBER SUMBER PRODUKTIF STUDI TENTANG BAGAIMANA MANUSIA BERTINDAK MENGORGANISIR KEGIATAN KONSUMTIF DAN PRODUKTIF ILMU YANG BERDAYA UPAYA MEMBERI PENGETAHUAN DAN PENGERTIAN TENTANG GEJALA MASYARAKAT YANG TIMBUL KARENA DALAM USAHA MANUSIA MEMENUHI KEBUTUHAN ATAU MENCAPAI KEMAKMURAN 3
1. MASALAH UTAMA EKONOMI ADALAH PROBLEM OF CHOICE 2. KENYATAAN BAHWA SUMBER PRODUKTIF MERUPAKAN BARANG-BARANG YANG LANGKA 3. PENGGUNAAN UANG 4. PRODUKSI DAN PEMBAGIANNYA KEPADA MASYARAKAT (WHAT ? HOW ? FOR WHOM ?) 5. BIAYA DAN KEUNTUNGAN YANG TERJADI KARENA PERBAIKAN DALAM POLA ALOKASI SUMBER DAYA
4
KEGIATAN EKONOMI
HUKUM EKONOMI
CARA MANUSIA MEMPERTAHANKAN HIDUPNYA SEHARI-HARI CARA MANUSIA MEMENUHI KEBUTUHAN BERBAGAI HAL YANG BERKAITAN DENGAN KESEJAHTERAAN MATERIIL MANUSIA CARA MANUSIA ATAU KELOMPOK MANUSIA UNTUK MEMENUHI BERMACAM-MACAM KEINGINAN MATERIIL
(sederhana)
MERUPAKAN NORMA HUKUM YANG MENGATUR KEGIATAN EKONOMI
5
6
1
12/13/2009
PERAN HUKUM
SETIAP BANGSA ATAU KELOMPOK MASYARAKAT MEMPUNYAI PANDANGAN DAN CARA YANG BERBEDA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DAN KEINGINAN, SEHINGGA KEGIATAN EKONOMI DAN SISTEM HUKUM EKONOMI SETIAP BANGSA ATAU KELOMPOK MASYARAKAT JUGA MENJADI BERBEDA.
1. MEMELIHARA KETERTIBAN DAN KEAMANAN. 2. SARANA PEMBANGUNAN 3. SARANA PENEGAK KEADILAN 4. SARANA PENDIDIKAN MASYARAKAT. KEEMPAT PERAN TSB DAPAT DITERAPKAN DALAM HUKUM EKONOMI YANG MERUPAKAN SUATU SISTEM HUKUM NASIONAL YANG BERORIENTASI KEPADA KESEJAHTERAAN RAKYAT. 7
8
ECONOMICSCH RECHT (BELANDA) BERASAL DARI ISTILAH DROIT ECONOMIQUE (PERANCIS) SERING JUGA DISEBUT HUKUM EKONOMI DALAM ARTI SEMPIT ARTINYA ADALAH KAIDAHKAIDAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA YANG DISUSUN OLEH EKSEKUTIF DI TAHUN 30-AN UNTUK MENGOREKSI FAHAM “PASAR BEBAS”, DEMI KEADILAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT MISKIN, PETANI DAN BURUH.
BELANDA
9
10
SISTEM HUKUM EKONOMI BELANDA MEMBAGI HUKUM EKONOMI: 1) MACRO SOCIALECONOMISCH RECHT (HUKUM EKONOMI SOSIAL MAKRO):
ITALIA PERANCIS BELGIA
MENGATUR TENTANG KEADAAN EKONOMI SECARA MAKRO, YAKNI KEPENTINGAN EKONOMI SUATU NEGARA (UMUM)
2) MICRO SOCIALECONOMISCH RECHT (HUKUM EKONOMI SOSIAL MIKRO): MENGATUR TENTANG EKONOMI MIKRO, YAITU EKONOMI PERUSAHAAN 11
12
2
12/13/2009
HUKUM EKONOMI (DROIT ECONOMIQUE)
JERMAN
ITALI, PERANCIS & BELGIA TERDAPAT PENGANUT FAHAM SEMPIT DAN LUAS
FAHAM LUAS, HUKUM EKONOMI ITU MENYANGKUT ORGANISASI DAN PERKEMBANGAN DARI KEHIDUPAN EKONOMI NASIONAL FAHAM SEMPIT: HUKUM EKONOMI ITU HANYA MENYANGKUT PERATURANPERATURAN YANG MERUPAKAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM KEHIDUPAN EKONOMI TERSEBUT
13
HUKUM EKONOMI JERMAN
14
AMERIKA
DIBUAT PERBEDAAN: a) ALGEMEINES WIRTCAFTRECHT (HUKUM KEPENTINGAN UMUM)
b) BESONDERES WIRTCAFTRECHT (HUKUM KEPENTINGAN KHUSUS) 15
HUKUM EKONOMI ECONOMIC LAW (AMERIKA)
16
KESIMPULAN: ADANYA PERBEDAAN HUKUM EKONOMI ANTAR NEGARA MERUPAKAN AKIBAT PERBEDAAN SEJARAH, BUDAYA, SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI YANG TERDAPAT DI SUATU NEGARA. OLEH KARENA ITU UNTUK MEMPERBAIKI KEADAAN EKONOMI SUATU NEGARA, ADALAH MELALUI PERBAIKAN BUDAYA, AKAN MEMPERBAIKI KEADAAN SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI
ISTILAH HUKUM EKONOMI MUNCUL SEKITAR TAHUN 1945 SETELAH PD II, DIMANA NEGARANEGARA EROPA YG HANCUR SETELAH PERANG HARUS MEMBENAHI PEREKONOMIANNYA PEMBENAHAN DILAKUKAN DENGAN MENYUSUN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DAN PERATURAN HUKUM EKONOMI YG KOMPREHENSIF SEBAGAI SYARAT PINJAMAN YG DIBERIKAN WORLD BANK (SAMA SEPERTI YG DIALAMI INDONESIA SETELAH KRISIS MONETER TAHUN 1997). 17
18
3
12/13/2009
PERBANDINGAN PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI
INDONESIA
SISTEM ANGLO SAXON: EKSISTENSI HUKUM EKONOMI LEBIH MUDAH DIPAHAMI, KARENA SISTEM HUKUM KEBIASAAN (COMMON LAW) SEHINGGA MUDAH DISELENGGARAKAN. HUKUM EKONOMI TUMBUH DAN BERKEMBANG BERSAMA PERKEMBANGAN KEBIASAAN SISTEM KONTINENTAL: EKSISTENSI HUKUM HARUS DAPAT MEYAKINKAN DAN MENUNJUKKAN JUSTIFIKASINYA SERTA HUBUNGANNYA DENGAN PERANGKAT HUKUM LAINNYA (SELAMA INI TERPAKU PADA KUHD DAN KUHP) 19
20
SEJARAH HUKUM EKONOMI
LATAR BELAKANG DALAM NEGARA HUKUM SEPERTI INDONESIA, HUKUM MENEMPATI POSISI PENTING. UNGGUL ATAU TERTINGGI DIBANDINGKAN DENGAN KEKUATAN-KEKUATAN LAINNYA DALAM MASYARAKAT. HUKUM MENJADI PENGARAH DAN PENGATUR TERHADAP KEGIATAN EKONOMI (PEMBANGUNAN) ATAU SUPREMASI HUKUM. ADANYA HUBUNGAN YANG ERAT ANTARA HUKUM DAN EKONOMI DAN BERPENGARUH TIMBAL BALIK. PERKEMBANGAN IPTEK MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN HUKUM. ADANYA PENGARUH DARI SISTEM HUKUM ANGLOSAXON KE SISTEM HUKUM EROPAH CONTINENTAL TERHADAP HUKUM EKONOMI. 21
KEMAJUAN HUBUNGAN HUKUM AKIBAT TEKNOLOGI INFORMASI, MODERNISASI, GLOBALISASI: ECOMMERCE, DUMPING. HK PERDAGANGAN INTERNASIONAL, HK EKONOMI INTERNASIONAL, HK PERLINDUNGAN KONSUMEN TUNTUTAN CAMPUR TANGAN NEGARA DALAM AKTIVITAS HUBUNGAN EKONOMI: PERBANKAN, PRIVATISASI, PERSAINGAN USAHA 23
HUKUM EKONOMI DI INDONESIA MUNCUL DENGAN DIMULAINYA RENCANA RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (REPELITA). TIMBULNYA KEGIATAN EKONOMI YANG MEMBUTUHKAN KAIDAH ATAU PRANATA BARU KARENA SULIT DIKATEGORIKAN KE DALAM SISTEM HUKUM PERDATA MAUPUN HUKUM PUBLIK. 22
PERKEMBANGAN HUBUNGAN HUKUM TIDAK BISA DISELESAIKAN BERDASAR PENDEKATAN YANG ADA. KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN MEMBUTUHKAN PENDEKATAN BARU. HUKUM EKONOMI MUNCUL MENGGABUNGKAN ASPEK PRIVAT DAN PUBLIK, MENGINTEGRASIKAN BERBAGAI PENDEKATAN. 24
4
12/13/2009
HUBUNGAN HUKUM DAN EKONOMI
PENGERTIAN HUKUM EKONOMI
• SISTEM EKONOMI AKAN BERJALAN LANCAR DENGAN DUKUNGAN SISTEM HUKUM. • PERKEMBANGAN EKONOMI BERPENGARUH SECARA KUANTITATIF DAN KUALITATIF BAGI PERKEMBANGAN HUKUM.
HUKUM EKONOMI ADALAH HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN BERBAGAI AKTIVITAS EKONOMI BAIK NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL. AKTIVITAS EKONOMI DALAM BERBAGAI BIDANGNYA ADA YANG DIATUR OLEH HUKUM MAUPUN YANG BELUM DAN TIDAK DIATUR. HUKUM EKONOMI MEMILIKI RUANG LINGKUP YANG LUAS MELIPUTI SEMUA PERSOALAN BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN KEGIATAN-KEGIATAN EKONOMI (YUSUF DAN HEAD, 1995). 25
26
HK PIDANA
LINGKUP MATERI HUKUM EKONOMI:
HAN
MERUPAKAN KEGIATAN EKONOMI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM, BAIK DARI SEGI HUKUM PUBLIK MAUPUN HUKUM PRIVAT
HK KONTRAK
HK LINGKUNGAN HK PERUSAHAAN
KEGIATAN EKONOMI
HTN HK KONTRAK HK PERSAINGAN HK INTERNASIONAL
HK KONSUMEN
27
28
RUANG LINGKUP HUKUM EKONOMI SANGAT LUAS SEKALI DAN SELALU DIPERBAHARUI DAN BERKEMBANG SESUAI PERKEMBANGAN MASYARAKAT, KARENA:
TERMASUK KLASIFIKASI HUKUM EKONOMI ADALAH: HUKUM (HAKI), HUKUM HUKUM HUKUM HUKUM HUKUM
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSAINGAN USAHA, PERLINDUNGAN KONSUMEN, PASAR MODAL, PERUSAHAAN MULTINASIONAL, LEMBAGA PEMBIAYAAN DLL
HUKUM EKONOMI SELALU BERKEMBANG KARENA IKUT CAMPURNYA PEMERINTAH DALAM SOAL KEPENTINGAN PRIBADI, ARTINYA HAK-HAK DAN KEPENTINGAN PRIBADI DIBATASI OLEH PEMERINTAH DEMI KEPENTINGAN UMUM. JADI LETAK HUKUM EKONOMI INI SEBAGIAN BERADA PADA HUKUM PERDATA DAN SEBAGIAN LAGI BERADA PADA HUKUM PUBLIK, DIMANA KESEIMBANGAN KEPENTINGAN INDIVIDU DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DIJAGA UNTUK MENCAPAI KEMAKMURAN BERSAMA 29
1.
2.
MENINGKATNYA LAJU PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN INDONESIA YG MENUNTUT TERSEDIANYA PERATURAN HUKUM YG LEBIH LENGKAP, CONTOHNYA: PENGATURAN ALIH TEKNOLOGI, PASAR MODAL, LEASING, FACTORING, MODAL VENTURA, PERUSAHAAN MIKRO, PERSEROAN, INVESTASI, PERSAINGAN USAHA, PERLINDUNGAN KONSUMEN DSB. MENINGKATNYA LAJU PERDAGANGAN INTERNASIONAL, YAKNI KEGIATAN EKSPOR IMPOR YANG MEMUNCULKAN KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN. 30
5
12/13/2009
KARAKTERISTIK HUKUM EKONOMI a. MENCAKUP HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT b. CAKUPAN LEBIH LUAS DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM DAGANG c. MERUPAKAN PERPADUAN DARI BIDANG:
PENDEKATAN HUKUM EKONOMI:
–MULTIDISIPLINER: HUKUM, EKONOMI, POLITIK –INTERDISIPLINER: PERDATA, DAGANG, PIDANA, HI, HTN, HAN –TRANSNASIONAL: UNSUR ASING DAN MELINTASI BATAS NEGARA
HUKUM PERDATA, HUKUM PIDANA, HUKUM DAGANG, HUKUM INTERNASIONAL, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM TATA NEGARA
d. BERSIFAT INTERDISIPLINER, MULTIDISIPLINER DAN TRANSNASIONAL e. MENGATUR SECARA TERINCI (bersifat lex specialis, contoh: UU Anti Monopoli lex specialis dari KUHPerdata ps. 1365 ttg PMH)
31
32
PEMBAGIAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA
KESIMPULAN HUKUM EKONOMI MEMENUHI PERSYARATAN SBG DISIPLIN ILMU HUKUM HUKUM EKONOMI LEBIH LUAS DARI BIDANG HUKUM LAINNYA HUKUM EKONOMI BERPERAN PENTING BAGI PEMBANGUNAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
TERDAPAT SUATU PANDANGAN BAHWA HUKUM EKONOMI TERDIRI: a. HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN b. HUKUM EKONOMI SOSIAL
TERDAPAT PULA PEMBIDANGAN HUKUM EKONOMI TERDIRI DARI: a. HUKUM EKONOMI NASIONAL b. HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL
33
34
RUANG LINGKUP HUKUM EKONOMI BERDASAR KLASIFIKASI INTERNASIONAL (ROCHMAT SUMITRO)
HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN: MENYANGKUT PENGATURAN DAN PEMIKIRAN HUKUM MENGENAI CARA-CARA PENINGKATAN KEHIDUPAN EKONOMI INDONESIA SECARA NASIONAL
1.
– CONTOH: TANAH, BENTUK-2 USAHA, PENANAMAN MODAL, PERKREDITAN, ASURANSI, EKSPOR-IMPOR DST
2. 3.
HUKUM EKONOMI SOSIAL: MENYANGKUT PENGATURAN DAN PEMIKIRAN HUKUM MENGENAI CARA-CARA PEMBAGIAN HASIL PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL SECARA ADIL DAN MERATA SESUAI DENGAN MARTABAT MANUSIA INDONESIA
4. 5.
6. 7.
– CONTOH: OBAT-2AN, KESEHATAN, PERUMAHAN, PERBURUHAN, PENDIDIKAN, ORANG TUA DAN PENSIUN DSB
8. 9.
35
HUKUM EKONOMI PERTANIAN ATAU AGRARIA, YG DI DALAMNYA TERMASUK NORMA-NORMA MENGENAI PERTANIAN, PERBURUAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN. HUKUM EKONOMI PERTAMBANGAN. HUKUM EKONOMI INDUSTRI, INDUSTRI PENGOLAHAN. HUKUM EKONOMI BANGUNAN. HUKUM EKONOMI PERDAGANGAN, TERMASUK JUGA NORMA-NORMA MENGENAI PERHOTELAN DAN PARIWISATA. HUKUM EKONOMI PRASARANA, TERMASUK GAS, LISTRIK AIR, DAN JALAN. HUKUM EKONOMI JASA-JASA, PROFESI DOKTER, ADVOKAD, PEMBANTU RUMAH TANGGA, TENAGA KERJA. HUKUM EKONOMI ANGKUTAN. HUKUM EKONOMI PEMERINTAHAN TERMASUK JUGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HANKAM) DLL. 36
6
12/13/2009
DASAR HUKUM DARI HUKUM EKONOMI SUNARYATI HARTONO: DASAR HUKUM DARI HUKUM EKONOMI DITEMUKAN SETELAH PER-UU-AN DISISTEMATISASI BERDASARKAN:
SUMBER HUKUM EKONOMI MELIPUTI : – – – – –
1. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM DI BIDANG YANG BERSANGKUTAN. 2. FALSAFAH INDONESIA YG MELATAR BELAKANGI BIDANG HUKUM TERSEBUT. 3. KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH. 4. PELAKSANAAN DARI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG YANG BERSANGKUTAN.
PERUNDANG-UNDANGAN; PERJANJIAN; TRAKTAT; JURISPRUDENSI; KEBIASAAN DAN PENDAPAT SARJANA (DOKTRIN)
TINGKAT KEPENTINGAN DAN PENGGUNAAN SUMBER-SUMBER HUKUM SANGAT TERGANTUNG PADA KEKHUSUSAN MASING-MASING MASALAH HUKUM ATAU SISTEM HUKUM YANG DIANUT DI SUATU NEGARA. 37
KONDISI HUKUM EKONOMI INDONESIA
38
STRATEGI YANG PERLU DILAKUKAN
PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA MASIH TERLALU LAMBAN DALAM MENGIKUTI PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN DUNIA BISNIS. HUKUM EKONOMI INDONESIA BELUM MERUPAKAN HUKUM EKONOMI YANG RESPONSIF DAN PROGRESIF TERHADAP PERKEMBANGAN. SISTEM HUKUM EKONOMI (ECONOMIC LAW) YANG AKAN TERBENTUK NANTI BENARBENAR AKAN MERUPAKAN SUATU SISTEM HUKUM PEMBANGUNAN (DEVELOPMENT LAW), YANG TIDAK HANYA MAMPU MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI SAJA TETAPI JUGA TETAP MEMELIHARA KEADILAN SEKALIPUN TERJADI PERUBAHAN AKIBAT PROSES PEMBANGUNAN. 39
ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI ASAS MANFAAT ASAS KEADILAN DAN PEMERATAAN YANG BERPERIKEMANUSIAAN ASAS KESEIMBANGAN, KESERASIAN DAN KESELARASAN DALAM PERIKEHIDUPAN ASAS KEMANDIRIAN YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN ASAS USAHA BERSAMA ATAU KEKELUARGAAN ASAS DEMOKRASI EKONOMI ASAS MEMBANGUN TANPA MERUSAK LINGKUNGAN
1.
2.
3.
4.
PEMBENTUK UNDANG-UNDANG HENDAKNYA MENGGUNAKAN METODE PERBANDINGAN HUKUM DAN PERBANDINGAN SEJARAH HUKUM DALAM PENELITIANNYA; PEMBENTUK UNDANG-UNDANG BARU ITU DILANDASI PADA KENYATAAN BAHWA SISTEM EKONOMI YANG TERBUKA; HUKUM EKONOMI HENDAKNYA BERSIFAT DINAMIS, SEHINGGA MEMBUKA KEMUNGKINAN UNTUK BERBAGAI KEBUTUHAN MASYARAKAT; HUKUM EKONOMI HARUS BERSIFAT TERBUKA TERHADAP PERKEMBANGAN NAMUN TETAP MENGACU PADA JATI DIRI BANGSA. 40
ASAS KESEIMBANGAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP, PERLUNYA KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN INDIVIDU DENGAN KEPENTINGAN UMUM (MASYARAKAT). LANDASAN MASYARAKAT HUKUM INDONESIA UNTUK BERKEGIATAN EKONOMI ADALAH SEMANGAT KEKELUARGAAN, GOTONGROYONG, DAN BANTUMEMBANTU/ TOLONGMENOLONG. LANDASAN KINERJANYA, BAHWA INDIVIDU MERUPAKAN BAGIAN DARI MASYARAKAT. INDIVIDU DAN MASYARAKAT ADALAH SALING BERTAUTAN. INDIVIDU DAN MASYARAKAT TIDAKLAH TEGAK SECARA BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN, TETAPI MEREKA BERDIRI BERDAMPINGAN.
41
42
7
12/13/2009
LITERATUR SUNARYATI HARTONO, UPAYA MENYUSUN HUKUM EKONOMI INDONESIA PASCA TAHUN 2003, MAKALAH, SEMINAR BPHN, JULI, 2003. SUNARYATI HARTONO, POLITIK HUKUM MENUJU SISTEM HUKUM INDONESIA, 2000. MATERI KULIAH PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI, PASCASARJANA, UNIBRAW. SANUSI BINTANG, DAN DAHLAN, POKOK-POKOK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS, CITRA ADTYA BAKTI, BANDUNG,2000. SUMANTORO, HUKUM EKONOMI, PENERBIT UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA. GUNARTO SUHARDI, PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI, UNIVERSITAS ATMAJAYA, YOGJAKARTA, 2002.
43
8
