2008

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/K/I-XIII.2/7/2008 TENTANG PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan perlu menetapkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654); 2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707); 3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Pegawai BPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147); 4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari Luar BPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 45); 5. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/IVIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

6. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/IVIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa pemeriksaan dan terdaftar pada organisasi profesi. 2. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah bentuk usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah mendapatkan izin untuk memberikan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 3. KAP Terdaftar di BPK adalah KAP yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK dan termasuk di dalam daftar KAP Terdaftar di BPK sehingga KAP tersebut dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang ditugaskan oleh BPK. 4. Standar Pemeriksa Keuangan Negara, yang selanjutnya disebut dengan Standar Pemeriksaan, adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. 5. Kode Etik BPK, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugas. 6. Program Pendidikan adalah program pendidikan bagi Akuntan Publik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Akuntan Publik di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BAB II PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA OLEH AKUNTAN PUBLIK Pasal 2 (1) BPK dapat menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara yang bekerja untuk dan atas nama BPK. (2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Akuntan Publik yang bekerja pada KAP. (3) Pihak lain selain BPK dapat menunjuk Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna melakukan pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK DAN KAP Pasal 3 Akuntan Publik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki posisi sebagai penanggung jawab pemeriksaan atau rekan (partner) dan Pemeriksa tetap pada KAP; b. memberitahukan kepada BPK apabila dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara menemukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memenuhi Standar Pemeriksaan, Kode Etik Profesi dan/atau Kode Etik yang ditetapkan BPK; dan d. mengikuti program pendidikan yang terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 4 (1) KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib terdaftar di BPK. (2) Persyaratan KAP Terdaftar di BPK adalah sebagai berikut: a. memiliki izin usaha sebagai KAP dari Menteri Keuangan; b. memiliki paling sedikit satu orang rekan/partner dan dua orang Akuntan Publik selaku pemeriksa tetap KAP yang telah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh BPK; c. menjalankan usahanya paling sedikit 5 (lima) tahun;

d. menerapkan paling sedikit dua jenjang pengendalian atau supervisi yaitu Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge) dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap Pemeriksa di dalam pemeriksaan yang dilakukan; dan e. bersedia untuk menjalani evaluasi oleh BPK. BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN KAP TERDAFTAR DI BPK Bagian Pertama Pendaftaran KAP Pasal 5

Permohonan sebagai KAP Terdaftar di BPK menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini disertai dengan dokumen sebagai berikut: a. Dokumen mengenai Akuntan Publik: 1) Daftar riwayat hidup; 2) Fotokopi salinan izin praktik dari Menteri Keuangan; 3) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 4) Fotokopi sertifikat program pendidikan sertifikasi di bidang pemeriksaan keuangan negara yang telah dilegalisasi; 5) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa Akuntan Publik tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum; sanggup untuk mengikuti secara terus menerus program pendidikan di bidang akuntansi, keuangan negara, dan pemeriksaan sektor publik; bersedia memberitahu segera kepada BPK apabila menemukan unsur pidana; serta mematuhi Standar Pemeriksaan dan Kode Etik Profesi dan/atau Kode Etik yang ditetapkan BPK, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;dan 6) Rekomendasi tertulis dari organisasi profesi akuntan publik sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. b. Dokumen mengenai KAP: 1) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 2) Bagan organisasi yang menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Akuntan Publik menerapkan paling sedikit dua jenjang pengendalian atau supervisi yaitu Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge) dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap Pemeriksa; dan 3) Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa KAP bersedia untuk menjalani evaluasi oleh BPK sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bagian Kedua Penetapan KAP Terdaftar di BPK Pasal 6 (1) BPK memeriksa kelengkapan dan kebenaran permohonan KAP beserta dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 5. (2) BPK dapat melakukan klarifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen melalui wawancara kepada KAP yang mengajukan permohonan. Pasal 7 (1) BPK memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada KAP yang bersangkutan dengan menerbitkan Surat Tanda Terdaftar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. (2) BPK memuat KAP Terdaftar di BPK dalam website BPK. Pasal 8 (1) Perubahan data dan informasi mengenai KAP yang telah terdaftar di BPK harus diberitahukan secara tertulis oleh KAP yang bersangkutan kepada BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak perubahan tersebut . (2) Apabila perubahan tidak diberitahukan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK memberikan peringatan tertulis kepada KAP Terdaftar dimaksud. (3) Apabila KAP tidak memberikan penjelasan atas peringatan terkait perubahan data dan informasi mengenai KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima peringatan tertulis dari BPK, BPK menghapus KAP dimaksud dalam KAP Terdaftar di BPK.

BAB V PENUNJUKAN KAP Pasal 9 (1) Penunjukan KAP oleh BPK untuk dapat melakukan pemeriksaan keuangan negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa. (2) Untuk dapat ditunjuk oleh BPK, KAP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. bersedia direview BPK tentang pengendalian mutu KAP yang bersangkutan; dan b. Akuntan Publik yang ditugaskan memeriksa perusahaan di bidang perbankan dan/atau perusahaan yang go public wajib terdaftar di Bank Indonesia atau

Bapepam atau lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 BPK memberitahukan KAP yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan tahun berjalan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan negara paling lambat akhir Agustus setiap tahun.

BAB VI PROGRAM PENDIDIKAN AKUNTAN PUBLIK Pasal 11 (1) Program pendidikan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi: a. program pendidikan sertifikasi; dan b. program pendidikan profesi berkelanjutan. (2) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPK dan/atau pihak lain yang mendapatkan rekomendasi BPK. (3) Untuk mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan BPK, Akuntan Publik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengisi lembar pendaftaran sertifikasi sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan b. menyerahkan surat pernyataan atau surat penugasan dari pimpinan KAP tempat Akuntan Publik bekerja. (4) Biaya pendidikan bagi Akuntan Publik menjadi beban Akuntan Publik yang mengikuti pendidikan. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang program pendidikan sertifikasi dan program pendidikan profesi berkelanjutan, diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

(1) (2)

(3) (4)

Pasal 12 Program pendidikan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh BPK paling sedikit satu kali dalam setahun. Program pendidikan sertifikasi diikuti oleh: a. Akuntan Publik yang belum memiliki sertifikasi pendidikan; dan/atau b. Akuntan Publik yang sertifikasinya sudah tidak berlaku lagi. Akuntan Publik yang telah mengikuti program pendidikan berhak memperoleh sertifikat. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku apabila Akuntan Publik tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Standar Pemeriksaan.

profesi

berkelanjutan

(5) BPK memberitahukan kepada Akuntan Publik yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan profesi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. (6) Kurikulum, sistem, dan metode serta penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPK. Pasal 13 (1) Pendidikan profesi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh BPK dan/atau pihak lain yang direkomendasikan BPK, yang diikuti oleh Akuntan Publik yang telah memiliki sertifikat pendidikan dari BPK. (2) BPK akan mempublikasikan rencana kegiatan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tiga bulan sebelum penyelenggaraan.

BAB VII PENGHARGAAN Pasal 14 BPK dapat memberikan penghargaan kepada Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII SANKSI Pasal 15 (1) KAP Terdaftar di BPK yang dalam pelaksanaan tugasnya diketahui tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) dihapuskan dari daftar KAP yang terdaftar di BPK. (2) KAP yang tidak memberitahukan secara tertulis perubahan data dan informasi KAP sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dihapuskan dari daftar KAP yang terdaftar di BPK. (3) BPK memberitahukan secara tertulis KAP yang dihapus dari KAP Terdaftar di BPK kepada KAP yang bersangkutan, organisasi profesi akuntan publik, dan Menteri Keuangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 31 Juli 2008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd. Anwar Nasution

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Wakil Ketua BPK-RI; 2. Para Anggota BPK-RI; 3. Para Pejabat Eselon I-IV di Lingkungan BPK-RI.

LAMPIRAN I NOMOR

: :

KEPUTUSAN BPK-RI 10/K/I-XIII.2/7/2008

TANGGAL

:

31 Juli 2008

PERMOHONAN KAP TERDAFTAR DI BPK Jakarta,. ......................20....

Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan untuk dapat terdaftar di BPK

KEPADA Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Dhi. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Jl. Gatot Subroto 31 Jakarta 10210 Dengan ini kami mengajukan permohonan sebagai KAP Terdaftar di BPK. Untuk bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: A. Data Pemohon : 1. Nama : 2. Alamat rumah : 3. Nomor telepon & Faks : 4. Alamat e-mail : 5. Nomor Pokok Wajib Pajak : 6. Nomor dan tanggal Register Akuntan : 7. Nomor dan tanggal Register Organisasi Profesi Akuntan Publik : 8. Nomor dan tanggal Izin Praktik: B. Data Kantor Akuntan : 1. Nama kantor: 2. Alamat kantor: 3. Nomor telepon & faks.: 4. Nama pimpinan kantor: Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Pemohon, (materai) Nama Lengkap

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd. Anwar Nasution

LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL

: : :

KEPUTUSAN BPK-RI 10/K/I-XIII.2/7/2008 31 Juli 2008

SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Akuntan Jenis Kelamin Tempat/Tgl Lahir Nama KAP Jabatan Alamat KAP

: : Laki-laki / Perempuan. : : : :

Telepon/HP : Faksimili : Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. sampai saat ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; 2. sanggup dan bersedia untuk mengikuti secara terus menerus program pendidikan di bidang akuntansi, keuangan negara, dan pemeriksaan sektor publik; 3. bersedia memberitahu segera kepada BPK apabila menemukan penyimpangan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. bersedia mematuhi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara; dan 5. bersedia mematuhi Kode Etik Profesi dan/atau Kode Etik yang ditetapkan BPK. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tempat, tanggal-bulan-tahun Yang membuat pernyataan, Materai ……………………. Nama jelas BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd. Anwar Nasution

LAMPIRAN III : NOMOR : TANGGAL :


REKOMENDASI Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Akuntan : ___________________________________________________ Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan. Unit Organisasi : ___________________________________________________ Jabatan : ___________________________________________________ Alamat : ___________________________________________________ _________________________________________________ Telepon/HP : ___________________________________________________ Faksimili : ___________________________________________________ Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saudara : Nama Akuntan Jenis Kelamin Tempat/Tgl Lahir Nama KAP Jabatan Alamat KAP

: ___________________________________________________ : Laki-laki / Perempuan. : ___________________________________________________ : ___________________________________________________ : ___________________________________________________ : ___________________________________________________ __________________________________________________ Telpon/HP : ___________________________________________________ Faksimili : ___________________________________________________ Dalam melaksanakan tugasnya sebagai akuntan/Pemeriksa telah menunjukkan disiplin dan mempunyai integritas tinggi serta tidak pernah dan/atau sedang dihukum karena pelanggaran Kode Etik dan/atau aturan profesi. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan. …………………………20...... Yang membuat pernyataan, Materai ……………………. Nama jelas

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd.

Anwar Nasution

LAMPIRAN IV : NOMOR : TANGGAL :


SURAT PERNYATAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Partner KAP Jenis Kelamin Tempat/Tgl Lahir Nama KAP Jabatan Alamat KAP Telepon/HP Faksimili

: …………………………………, dalam hal ini mewakili Kantor Akuntan Publik berdasarkan ………………………………. : Laki-laki / Perempuan. : ___________________________________________________ : ___________________________________________________ : ___________________________________________________ : ___________________________________________________ __________________________________________________ : ___________________________________________________ : ___________________________________________________

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : Kantor Akuntan Publik …………………………. bersedia untuk menjalani evaluasi oleh BPK-RI Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. ....................…20...... Yang membuat pernyataan, Materai ……………………. Nama jelas


LAMPIRAN V : NOMOR : TANGGAL :


SURAT TANDA TERDAFTAR AKUNTAN PUBLIK/KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Nomor : ………………….. Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik Terdaftar di BPK diberikan kepada …………… sebagai Kantor Akuntan Publik yang dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang ditugaskan sesuai dengan hak dan segala kewajibannya yang melekat kepadanya serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 2. 3. 4. 5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; Peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara; Peraturan BPK-RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK; Peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari Luar BPK.

Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat Tanda Daftar ini, maka BPK-RI dapat meninjau kembali. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kepala Direktorat,

Nama NIP Tembusan : 1. 2. 3.

Ketua BPK-RI; Wakil Ketua BPK-RI; Menteri Keuangan;

4.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

5. 6.

Menteri Dalam Negeri; Kepala Ditama Revbang BPK-RI;

7. 8.

Ikatan Akuntan Indonesia; Ikatan Akuntan Publik Indonesia.


LAMPIRAN VI : NOMOR : TANGGAL :


FORMULIR PENDAFTARAN PROGRAM PENDIDIKAN SERTIFIKASI/PROFESI BERKELANJUTAN

Pada hari ini ............. tanggal .........bulan.............tahun .................. telah dilakukan pendaftaran Akuntan Publik sebagai peserta Program Pendidikan ............... yang dilaksanakan oleh BPK-RI. A. Data Pemohon : 1. Nama : 2. Alamat rumah : 3. Nomor telepon & Faks : 4. Alamat e-mail : 5. Nomor Pokok Wajib Pajak : 6. Nomor dan tanggal Register Akuntan : 7. Nomor dan tanggal Register Organisasi Profesi Akuntan Publik : 8. Nomor dan tanggal Izin Praktik : B. Data Kantor Akuntan : 1. Nama Kantor : 2. Alamat Kantor : 3. Nomor Telepon & Faks. : 4. Nama Pimpinan Kantor : Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Pemohon, Nama Lengkap BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd. Anwar Nasution

LAMPIRAN VII : NOMOR : TANGGAL :


PEMBERITAHUAN AKUNTAN PUBLIK YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENDIDIKAN PROFESI BERKELANJUTAN Nomor Lampiran Perihal

: : :

Jakarta,

20...

Pemberitahuan Tidak Memenuhi Persyaratan Pendidikan Profesi Berkelanjutan

Kepada Yth. .............................. di ................................. Sesuai dengan pemantauan kami atas persyaratan pendidikan profesi berkelanjutan bagi Akuntan Publik yang merupakan salah satu persyaratan bagi KAP Terdaftar di BPK, bersama ini kami beritahukan bahwa Akuntan Publik .............yang telah menerima sertifikasi pendidikan BPK tidak memenuhi pendidikan profesi berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Standar Pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, sertifikasi yang telah kami berikan kepada yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini. Mengingat Akuntan Publik yang memiliki sertifikasi pendidikan tersebut merupakan salah satu syarat KAP Terdaftar di BPK, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap status KAP Saudara sebagai KAP Terdaftar di BPK. Oleh karena itu, kami mohon Saudara dapat memberikan penjelasan atau keterangan yang diperlukan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kepala Direktorat, Nama NIP Tembusan : 1. 2. 3.

Ketua BPK-RI; Wakil Ketua BPK-RI; Menteri Keuangan;

4. 5.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Menteri Dalam Negeri;

6.

Kepala Ditama Revbang BPK-RI;

7.

Ikatan Akuntan Indonesia.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd.

Anwar Nasution

2008

Recommend Documents