MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 48/PUU-VI/2008 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
ACARA PENGUCAPAN KETETAPAN (II)
JAKARTA
SELASA, 16 DESEMBER 2008
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 48/PUU-VI/2008 PERIHAL Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UndangUndang Dasar 1945 PEMOHON -
Bambang Hariyanto
ACARA Pengucapan Ketetapan (II) Selasa, 16 Desember 2008, Pukul 15.30 – 15.41 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD, S.H. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum . H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
Fadzlun Budi, SN, S.H.
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir: Pemohon : -
Bambang Hariyanto, S.H.
Pemerintah : -
Mualimin Abdi, S.H., M.Hum (Ka. Subdit. Penyiapan Ket. Pemerintah dan Pendampingan Persidangan, Dephukham)
DPR-RI : -
Agus Trimorowulan (Tim Biro Hukum Setjen DPR-RI)
2
SIDANG DIBUKA PUKUL 15.30 WIB
1.
KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Sidang Pleno untuk pembacaan ketetapan Perkara Nomor 48/PUU-VI/2008 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X
Kepada Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri? 2.
PEMOHON : BAMBANG HARIYANTO Terima kasih. Nama saya Bambang Hariyanto, tempat tanggal lahir Bandung 25 Desember 1953, bertempat tinggal di Pondok Cibubur C-1 Nomor 5 Cisalak, Depok, pekerjaan konsultan pendidikan. Terima kasih
3.
KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Silakan Termohon atau yang mewakili.
4.
PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.HUM (KA. SUBDIT. PENYIAPAN KET. PEMERINTAH DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN, DEPHUKHAM) Terima kasih Yang Mulia, assalamu’alaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mualimin Abdi dari mewakili Pemerintah dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dari Departemen Pendidikan Nasional Terima kasih.
5.
DPR-RI : AGUS TRIMOROWULAN (TIM BIRO HUKUM SETJEN DPR-RI) Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan,
3
Nama saya Agus Trimorowulan dari Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jendral DPR-RI, terima kasih. 6.
KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H. Baik saya akan bacakan KETETAPAN Nomor 48/PUU-VI/2008 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a.
b.
c. d.
e.
bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari Bambang Hariyanto, dengan surat permohonannya bertanggal 24 November 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 26 November 2008, dengan registrasi Perkara Nomor 48/PUUVI/2008 perihal Pengujian Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa terhadap Perkara Nomor 48/PUU-VI/2008 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 158/TAP.MK/2008 bertanggal 27 November 2008, tentang Penunjukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 48/PUU-VI/2008; 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 164/TAP.MK/2008 bertanggal 28 November 2008 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan; bahwa terhadap perkara tersebut Mahkamah Konstitusi telah mendengar keterangan Pemohon dalam Sidang Panel untuk Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 4 Desember 2008; bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 10 Desember 2008, perihal Permohonan Penarikan Nomor 48/PUU-VI/2008, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 10 Desember 2008, tanpa disertai alasan; bahwa terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim tanggal 12 Desember 2008 telah menetapkan, penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 48/PUU-VI/2008 tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu, permohonan penarikan kembali
4
f.
tersebut dapat dikabulkan; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, dan penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.
Mengingat
:
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); MENETAPKAN: -
-
-
Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; Menyatakan perkara Nomor 48/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (6) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 48/PUU-VI/2008 a quo dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi; KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu delapan oleh kami, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
5
Dengan demikian pembacaan ketetapan selesai dan sidang diyatakan ditutup.
KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 15.41 WIB
6
