2008

KETETAPAN KONGRES XII PEMUDA/KNPI NOMOR: TAP. 08/KONGRES-XII/PEMUDA-KNPI/2008 tentang ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Menimbang

: a. Bahwa untuk memberi jaminan landasan konstitusionil keberadaan KNPI sebagai wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, maka dipandang perlu untuk mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI; b. Bahwa oleh karena itu Kongres XII Pemuda/KNPI memandang perlu untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI;

Mengingat

: 1. 2. 3. 4.

Memperhatikan

: Hasil Permusyawaratan dalam sidang Pleno VIII Kongres XII Pemuda/KNPI yang mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI, pada tanggal 27 Oktober 2008.

Undang-Undang No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI; Peraturan dan Kebijakan Organisasi KNPI lainnya; Keputusan DPP KNPI Nomor: KEP. 073/DPP-KNPI/VIII/2008 tentang Kongres XII Pemuda/KNPI.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KETETAPAN KONGRES XII PEMUDA/KNPI TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KNPI Pasal 1

Mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI, adalah sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketetapan ini.

KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008

42

Pasal 2 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 27 Oktober 2008 KONGRES XII PEMUDA/KNPI PRESIDIUM SIDANG

SARMAN SIMANJORANG Ketua/Anggota

ANDI BROWNING Anggota

NATALIS SITUMORANG Anggota

PURWANTO M. ALI Anggota

ARBAIN SEMENDAWAI Anggota


43

LAMPIRAN SATU: KETETAPAN KONGRES XII PEMUDA/KNPI NOMOR: TAP. 08/KONGRES-XII/PEMUDA-KNPI/2008 ANGGARAN DASAR KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA PEMBUKAAN Bahwasanya dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, generasi muda memiliki peranan yang sangat menonjol dalam memainkan peran kepeloporannya, khususnya dalam mencetuskan ide-ide pembaharuan yang didasari pada militansi dan idealisme, sebagaimana dibuktikan pada tahun 1908 dengan momentum Kebangkitan Nasional, tahun 1928 dengan lahirnya Sumpah Pemuda, tahun 1945 dengan usaha merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tahun 1966 dengan munculnya Orde Baru, dan tahun 1973 terbentuknya KNPI melalui Deklarasi Pemuda, serta tahun 1998 dengan semangat kejuangannya yang kritis, dinamis dan rasional untuk menegakkan demokrasi, keadilan dan supremasi hukum yang berakumulasi secara sinergik dengan lahirnya era reformasi. Bahwasanya kaum muda sebagai sumber insani dan ahli waris serta penerus cita-cita bangsa, perlu mempersiapkan dan membina diri menjadi kader-kader bangsa, agar dapat menjadi generasi penerus yang berpandangan rasional, berbudi pekerti luhur, dan memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik. Bahwasanya generasi muda Indonesia sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, memiliki tanggung jawab moral untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, serta berpedoman pada Haluan Negara, ikut serta mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Bahwasanya untuk melanjutkan dan melaksanakan cita–cita bangsa serta mempersiapkan tunas-tunas bangsa dengan panggilan sejarah dan mewujudkan tanggung jawabnya, maka organisasi kemasyarakatan pemuda dan seluruh potensi pemuda Indonesia yang berhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia, dengan landasan semangat kebersamaan untuk menumbuhkan, menggerakkan militansi dan idealisme, serta menyalurkan aspirasi dan potensi pemuda Indonesia demi tercapainya masa depan yang lebih baik. Sadar sepenuhnya akan panggilan suci yang termaktub dalam tapak-tapak sejarah, peranan, potensi dan tanggungjawab kaum muda, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami generasi muda Indonesia dengan ini menetapkan ANGGARAN DASAR KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA sebagai berikut: BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 1. Organisasi ini bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI. 2. KNPI didirikan pada tanggal 23 Juli 1973 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 3. Pusat organisasi KNPI berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.


44

BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2 Azas KNPI berazaskan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 3 Tujuan KNPI memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Terwujudnya persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Terciptanya pemuda Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual, berakhlak mulia, dan memiliki keahlian profesional, dalam rangka menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional; 3. Terberdayakannya seluruh potensi pemuda Indonesia dalam berbagai dimensi kenegaraan dan kemasyarakatan demi mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. BAB III KEDAULATAN Pasal 4 Kedaulatan KNPI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres BAB IV STATUS, SIFAT DAN FUNGSI Pasal 5 Status Status KNPI adalah satu-satunya wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Indonesia Pasal 6 Sifat KNPI bersifat terbuka dan independen Pasal 7 Fungsi KNPI memiliki fungsi, sebagai berikut: 1. Sebagai wadah perekat kemajemukan pemuda Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara guna mempercepat usaha pencapaian tujuan nasional. 2. Sebagai laboratorium kader pemuda Indonesia dalam rangka mengembangkan potensi insaniah pemuda yang berwawasan kebangsaan, mandiri dan betanggungjawab, guna terjaminnya proses regenerasi dan kesinambungan masa depan bangsa; 3. Sebagai wadah perjuangan pemuda Indonesia dalam rangka peningkatan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial, guna mempercepat terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008

45

BAB V US AHA Pasal 8 Berdasarkan azas, tujuan, status, sifat dan fungsinya, maka KNPI sebagai wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki usaha sebagai berikut: 1. Membina dan mejalin komunikasi intensif diantara berbagai komponen kepemudaan yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan jenjang struktural kepengurusan KNPI melalui serangkaian program komunikasi dan kerjasama; 2. Menggalang persahabatan antar pemuda, baik di tingkat nasional, regional dan lokal, bahkan tingkat internasional, melalui program kepedulian secara aktif terhadap berbagai dinamika kemasyarakatan dan kepemudaan, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan terjadi untuk menciptakan ketahanan nasional dan perdamaian dunia; 3. Mengembangkan kualitas sumber daya pemuda melalui kegiatan yang terintegrasi dan tersinkronisasi, guna mewujudkan pemuda yang memiliki kualitas intelektual, moralintegritas dan memiliki keterampilan profesional yang berdaya saing; 4. Mengembangkan wawasan kebangsaan, sikap mental yang tangguh, semangat patriotisme, serta jiwa pembaharu di kalangan pemuda sebagai pewaris masa depan bangsa melalui rangkaian program pemberdayaan pemuda; 5. Melaksanakan upaya-upaya artikulasi dan agregasi terhadap berbagai aspirasi, konspirasi dan kepentingan pemuda bersama kelembagaannya melalui pokok-pokok program yang berorientasi penyaluran potensi pemuda secara profesional; 6. Menggalang dan mengembangkan kedayaan pemuda dalam memperjuangkan kepentingan pemuda dalam berbagai dimensi pembangunan nasional secara adil dan bertanggungjawab dalam rangka mempermantap kehidupan sosial politik dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 9 1. Pada hakekatnya seluruh pemuda Indonesia adalah Anggota KNPI 2. Anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang mengakui eksistensi KNPI sebagai wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; 3. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam ART KNPI. BAB VII PERMUSYAWARATAN DAN ORGANISASI Pasal 10 Permusyawaratan dan Rapat-Rapat 1. Jenis-jenis Permusyawaratan: a. Kongres b. Kongres Luar Biasa c. Rapat Pimpinan Nasional d. Rapat Kerja Nasional e. Musyawarah Provinsi (Musprov KNPI) d. Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub KNPI) e. Rapat Pimpinan Provinsi f. Rapat Kerja Provinsi g. Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/Muskot KNPI) h. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa (Muskablub KNPI) KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008

46

i. j. k. l.

Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota Rapat Kerja Kabupaten/Kota Musyawarah Kecamatan (Muscam KNPI) Rapat Kerja Kecamatan

2. Jenis-jenis Rapat: a. Rapat Pleno Dewan Pengurus b. Rapat Harian Dewan Pengurus c. Rapat Kooordinasi dan atau Konsultasi d. Rapat Komisi Dewan Pengurus e. Rapat Majelis Pemuda Indonesia f. Rapat Konsultasi MPI dengan Dewan Pengurus Pasal 11 Struktur Organisasi 1. Struktur Organisasi KNPI terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia dan Dewan Pengurus; 2. Majelis Pemuda Indonesia merupakan forum koordinasi dan konsultasi bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun di KNPI guna memberikan masukan-masukan dan saran-saran yang konstruktif dan strategis untuk kemajuan KNPI; 3. Dewan Pengurus mempunyai hubungan hirarkhi secara vertikal dari pusat sampai kecamatan 4. Majelis Pemuda Indonesia hanya memiliki sifat koordinasi dari pusat sampai kecamatan; Pasal 12 Hirarki Kepengurusan Hirarki Kepengurusan Organisasi KNPI, sebagai berikut: 1. Di tingkat nasional adalah Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP KNPI berkedudukan di ibukota negara; 2. Di tingkat provinsi adalah Dewan Pengurus Daerah disingkat DPD KNPI Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi 3. Di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dewan Pengurus Daerah disingkat DPD KNPI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota 4. Di tingkat Kecamatan adalah Pengurus Kecamatan disingkat PK KNPI Kecamatan yang berkedudukan di ibukota Kecamatan. Pasal 13 Kedudukan Kepengurusan Kedudukan kepengurusan KNPI sebagai berikut: 1. KNPI tingkat Pusat terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia Pusat dan Dewan Pengurus Pusat KNPI, berkedudukan di Ibukota Negara 2. KNPI tingkat Provinsi terdiri dari MPI Provinsi dan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, berkedudukan di Ibukota Provinsi; 3. KNPI tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari MPI Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota; 4. KNPI tingkat Kecamatan disebut Pengurus Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan. BAB VIII PERMUSYAWARATAN Pasal 14 Kongres 1. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi KNPI di tingkat nasional; KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008

47

2. Kongres diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun; 3. Kongres berwenang: a. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dan Laporan Majelis Pemuda Indonesia Pusat; c. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO), serta kebijakan-kebijakan organisasi lainnya; d. Memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat KNPI dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Pusat; 4. Kongres diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dewan Pengurus Pusat; 5. Materi Kongres disiapkan melalui Rapat Pimpinan Nasional; Pasal 15 Kongres Luar Biasa 1. Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah keanggotaan organisasi kemasyarakatan pemuda yang berhimpun serta Dewan Pengurus Daerah KNPI Propinsi; 2. Wewenang Kongres Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Kongres sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat 3 Angggaran Dasar ini. Pasal 16 Musyawarah Provinsi 1. Musyawarah Provinsi adalah pemegang kekuasaan tertinggi KNPI di tingkat Provinsi; 2. Musyawarah Provinsi diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun; 3. Musyawarah Provinsi berwenang: a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPD KNPI Provinsi dan Laporan Majelis Pemuda Indonesia Prfovinsi; b. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Provinsi dan Organisasi (PPKPO) dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO); c. Memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi; 4. Musyawarah Provinsi diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; 5. Materi Musyawarah Provinsi disiapkan melalui Rapat Pimpinan Provinsi; Pasal 17 Musyawarah Provinsi Luar Biasa 1. Musyawarah Prrovinsi Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) lebih satu dari jumlah keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun di tingkat provinsi serta Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; 2. Wewenang Musyawarah Provinsi Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Musyawarah Provinsi sebagaimana diatur pada pasal 16 ayat 3 Angggaran Dasar ini. Pasal 18 Musyawarah Kabupaten/Kota 1. Musyawarah Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaan tertinggi KNPI ditingkat Kabupaten/kota; 2. Musyawarah Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun; 3. Musyawarah Kabupaten/Kota berwenang: a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus daerah KNPI Kab/ Kota dan KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008

48

Laporan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota; b. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Kab/Kota dan Organisasi (PPKKO) dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-Pokok Program Kerja Propinsi dan Organisasi (PPKPO) yang merupakan penjabaran dari Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO); c. Memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota; 4. Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; 5. Materi Musyawarah Kabupaten/Kota disiapkan melalui Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota; Pasal 19 Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa 1. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) lebih satu dari jumlah keanggotaan organisasi kemasyarakatan pemuda yang berhimpun di tingkat Kabupaten/ Kota serta Pengurus Kecamatan KNPI; 2. Wewenang Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat 3 Angggaran Dasar ini. Pasal 20 Musyawarah Kecamatan 1. Musyawarah Kecamatan adalah pemegang kekuasaan tertinggi KNPI ditingkat Kecamatan; 2. Musyawarah Kecamatan diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun; 3. Musyawarah Kecamatan berwenang: a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Kecamatan KNPI dan Laporan Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan; b. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Kecamatan dan Organisasi (PPKCO) dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-Pokok Program Kerja Kab/Kota dan Organisasi (PPKKO) yang merupakan penjabaran dari Pokok-Pokok Program Kerja Propinsi dan Organisasi (PPKPO) serta Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO); c. Memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Pengurus Kecamatan KNPI, dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan; 4. Musyawarah Kecamatan diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pengurus Kecamatan KNPI; 5. Materi Musyawarah Kecamatan disiapkan melalui Rapat Pimpinan Kecamatan; BAB IX RAPAT-RAPAT Pasal 21 Rapat Pimpinan Nasional 1. Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum yang kedudukannya setingkat di bawah Kongres dan Kongres Luar Biasa 2. Rapat Pimpinan Nasional diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara 2 (dua) Kongres: 3. Rapat Pimpinan Nasional berwenang: a. Memutuskan kebijakan strategis organisasi selain kebijakan organisasi yang telah ditetapkan pada Kongres atau Kongres Luar Biasa; b. Menyiapkan rancangan materi, menetapkan tempat, waktu, dan tema, serta merekomendasikan peserta Kongres; KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008

49

4. Rapat Pimpinan Nasional sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Pusat; Pasal 23 Rapat Kerja Nasional 1. Rapat Kerja Nasional diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Kongres, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Pusat; 2. Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali diantara 2 (dua) Kongres; 3. Rapat Kerja Nasional sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Pusat; Pasal 24 Rapat Pimpinan Provinsi 1. Rapat Pimpinan Provinsi merupakan forum yang kedudukannya setingkat di bawah Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Provinsi Luar Biasa 2. Rapat Pimpinan Provinsi diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara 2 (dua) Musyawarah Provinsi: 3. Rapat Pimpinan Provinsi berwenang: a. Memutuskan kebijakan strategis organisasi selain kebijakan organisasi yang telah ditetapkan pada Musyawarah Provinsi atau Musyawarah Provinsi Luar Biasa; b. Menyiapkan rancangan materi, menetapkan tempat, waktu, dan tema, serta merekomendasikan peserta Musyawarah Provinsi; 4. Rapat Pimpinan Nasional sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Provinsi; Pasal 25 Rapat Kerja Provinsi 1. Rapat Kerja Provinsi diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Musyawarah Provinsi, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periode masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi: 2. Rapat Kerja Provinsi diadakan sekurang-kurangnya sekali diantara dua Musyawarah Provinsi: 3. Rapat Kerja Provinsi sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggjawab Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; Pasal 26 Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota 1. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Musyawarah Kabupaten/Kota dan kebijakan strategis organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan hasil ketetapan Musyawarah Kabupaten/Kota dan Kongres sebelumnya; 2. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya dua kali diantara dua Musyawarah Kabupaten/Kota; 3. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota berwenang: a. Memutuskan kebijakan organisasi sebagai penjabaran dari hasil Musyawarah Kabupaten/Kota sebelumnya; b. Menetapkan kebijakan strategis lainnya sesuai kebutuhan daerah yang akan diberlakukan secara lokal Kabupaten/Kota; KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008

50

c. Menyiapkan rancangan materi, merekomendasikan peserta, serta menetapkan Tempat, Waktu dan Thema Musyawarah Kabupaten /Kota berikutnya; 4. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggjawab Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; Pasal 27 Rapat Kerja Kabupaten/Kota 1. Rapat Kerja Kabupaten/Kota diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Musyawarah Kabupaten/Kota, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periode masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/ Kota: 2. Rapat Kerja Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya sekali diantara dua Musyawarah Kabupaten/Kota: 3. Rapat Kerja Kabupaten/Kota sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggjawab Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/ Kota; Pasal 28 Rapat Pimpinan Kecamatan 1. Rapat Pimpinan Kecamatan diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Musyawarah Kecamatan dan kebijakan strategis organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan hasil ketetapan Musyawarah Kecamatan dan Kongres sebelumnya; 2. Rapat Pimpinan Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya dua kali diantara dua Musyawarah Kecamatan; 3. Rapat Pimpinan Kecamatan berwenang: a. Memutuskan kebijakan organisasi sebagai penjabaran dari hasil Musyawarah Kecamatan; b. Menetapkan kebijakan strategis lainnya sesuai kebutuhan daerah yang akan diberlakukan secara lokal Kecamatan; c. Menyiapkan rancangan materi, merekomendasikan peserta, serta menetapkan Tempat, Waktu dan Thema Musyawarah Kecamatan berikutnya; 4. Rapat Pimpinan Kecamatan sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggjawab Pengurus Kecamatan; Pasal 29 Rapat Kerja Kecamatan 1. Rapat Kerja Kecamatan diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Musyawarah Kecamatan, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periode masa bakti kepengurusan Pengurus Kecamatan: 2. Rapat Kerja Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya sekali diantara dua Musyawarah Kecamatan: 3. Rapat Kerja Kecamatan berwenang: a. Memutuskan arah dan kebijakan pelaksanaan program satu masa bakti kepengurusan sebagai penjabaran dari hasil Musyawarah Kecamatan sebelumnya; b. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja yang akan dijalankan dalam satu masa bakti kepengurusan Pimpinan Kecamatan; 4. Rapat Kerja Kecamatan sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggjawab Pengurus Kecamatan;


51

BAB X KEPENGURUSAN Pasal 30 Dewan Pengurus Pusat 1. Dewan Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun; 2. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno; 3. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan beberapa Wakil Bendahara Umum; 4. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Komisi-Komisi serta Pimpinan Badan-Badan Khusus; 5. Dalam melaksanakan program kerjanya Dewan Pengurus Pusat KNPI didukung beberapa Badan-Badan Khusus; 6. Jumlah pengurus DPP KNPI terdiri dari 50 % unsur keterwakilan 1 (satu) orang untuk 1 (satu) OKP yang berhimpun di Pusat secara eksponensial, 20 % unsur kesinambungan, 20 % unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi. Pasal 31 Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi 1. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dipilih oleh Musyawarah Provinsi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun; 2. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno; 3. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara; 4. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Komisi-Komisi, serta Pimpinan Badan-badan Khusus; 5. Dalam melaksanakan program kerjanya Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi didukung beberapa Badan-Badan Khusus; 6. Jumlah pengurus Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi terdiri dari 50 % unsur keterwakilan 1 (satu) orang untuk 1 (satu) OKP yang berhimpun di Provinsi bersangkutan secara eksponensial, 20 % unsur kesinambungan, 20 % unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi. Pasal 32 Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota 1. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dipilih oleh Musyawarah Kabupaten/Kota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun; 2. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno; 3. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara; 4. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Komisi-Komisi, serta Pimpinan Badan-badan Khusus; 5. Dalam melaksanakan program kerjanya Dewan Pengurus Daerah KNPI Kota/Kabupaten dibantu beberapa Badan-Badan Khusus; 6. Jumlah pengurus DPD KNPI Kab/Kota terdiri dari 50 % unsur keterwakilan 1 (satu) orang untuk 1 (satu) OKP yang berhimpun di Kab/Kota bersangkutan secara eksponensial, 20 % unsur kesinambungan, 20 % unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi.


52

Pasal 33 Pengurus Kecamatan KNPI 1. Pengurus KecamatanKNPI dipilih oleh Musyawarah Kecamatan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun 2. Pengurus Kecamatan KNPI terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno; 3. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara; 4. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Komisi-Komisi, serta Pimpinan Badan-badan Khusus; 5. Dalam melaksanakan program kerjanya Pengurus Kecamatan KNPI dibantu oleh beberapa Badan-Badan Khusus; 6. Jumlah Pengurus Kecamatan KNPI terdiri dari 50 % unsur keterwakilan 1 (satu) orang untuk 1 (satu) OKP yang berhimpun di Kecamatan bersangkutan secara eksponensial, 20 % unsur kesinambungan, 20 % unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi. BAB XI DEWAN PENASEHAT Pasal 34 1. 2. 3.

Dewan Pengurus di semua tingkatan dapat dilengkapi dengan struktur Dewan Penasehat yang memiliki hubungan konsultatif dengan Dewan Pengurus; Personalia Dewan Penasehat adalah dapat terdiri dari pejabat pemerintah sesuai tingkatan dan atau tokoh masyarakat/pemuda yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan pemuda; Dewan Penasehat berfungsi untuk memberikan nasihat, pembinaan, pandangan dan bimbingan kepada Dewan Pengurus; BAB XII BADAN-BADAN KHUSUS Pasal 35

1. Dewan Pengurus semua tingkatan dapat membentuk Badan-Badan Khusus yang dibentuk menurut kebutuhan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi; 2. Badan-Badan Khusus adalah badan pembantu Dewan Pengurus yang berorientasi pada pengembangan profesi pemuda Indonesia dalam bentuk Lembaga-Lembaga, Pusat-Pusat Studi dan badan-badan lainnya yang tidak bertentangan dengan hakikat keberadaan KNPI; 3. Badan-Badan Khusus dibentuk serta disahkan oleh Dewan Pengurus yang menjadi satu kesatuan kepengurusan sesuai tingkatannya; 4. Tugas dan kewajiban Badan-Badan Khusus diatur dalam ART KNPI BAB XIII MAJELIS PEMUDA INDONESIA Pasal 36 Majelis Pemuda Indonesia 1. Majelis Pemuda Indonesia merupakan badan yang bekerja secara kolektif dan bertugas menyelenggarakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing 2. Pengawasan dan penilaian Majelis Pemuda Indonesia, diselenggarakan secara tertulis, obyektif, rasional dan disampaikan langsung kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dan atau disampaikan melalui forum permusyawaratan dan rapat-rapat; 3. Anggota Majelis Pemuda Indonesia mencakup tokoh-tokoh pemuda, mantan Dewan Pengurus KNPI serta Ketua Umum/Ketua OKP (ex-Officio) sesuai tingkatannya; KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008

53

4. Majelis Pemuda Indonesia dibentuk disemua tingkatan Dewan Pengurus, terdiri dari: a. Majelis Pemuda Indonesia Pusat di tingkat Nasional b. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi di tingkat Provinsi c. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten di tingkat Kab/Kota d. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan di tingkat Kecamatan 5. Kepemimpinan Majelis Pemuda Indonesia terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang seorang Sekretaris dan sejumlah orang anggota 6. Dalam upaya menjamin kesinambungan organisasi maka Ketua Majelis Pemuda Indonesia semua tingkatan dijabat oleh Ketua Umum/Ketua KNPI demisioner dan atau salah seorang dari Ketua/Wakil Ketua KNPI demisioner yang ditunjuk oleh Ketua Umum/Ketua KNPI demisioner; 7. Dalam hal Dewan Pengurus semua tingkatan tidak memiliki itikad baik untuk menyelenggarakan Kongres/Musyawarah Provinsi/Musyawarah KabupatenKota/Musyawarah Kecamatan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya masa 6 (enam) bulan setelah masa baktinya berakhir, maka Majelis Pemuda Indonesia sesuai tingkatannya dapat mengambil inisiatif sebagai fasilitator untuk meyelenggarakan Kongres/Musyawarah Provinsi/ Musyawarah Kabupaten-Kota/Musyawarah Kecamatan setelah mendapatkan persetujuan rapat Majelis Pemuda Indonesia; BAB XIV ATRIBUT Pasal 37 KNPI memiliki Lambang, Lagu dan atribut-atribut lainnya, diatur dalam ART KNPI BAB XV KEUANGAN Pasal 38 Sumber Dana Keuangan KNPI diperoleh dari : 1. Iuran personalia Dewan Pengurus yang ditetapkan masing-masing tingkatan Dewan Pengurus; 2. Sumbangan anggota, yaitu OKP yang berhimpun; 3. Bantuan perorangan dan instansi lainnya yang halal dan tidak mengikat; Pasal 39 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 1. Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi publik; 2. Bendahara Umum/Bendahara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus sesuai tingkatannya; 3. Laporan Pertanggungjawaban bidang keuangan harus disusun berdasarkan hasil audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia 4. Khusus dalam penyelenggaraan Kongres dan Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan panitia dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pengurus berikutnya sesuai tingkatannya, melalui panitia verifikasi yang ditunjuk khusus untuk tugas itu;


54

BAB XVI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 40 1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dillakukan melalui Kongres dan atau Kongres Luar Biasa yang diadakan khusus untuk maksud itu; 2. Untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar, Kongres dan atau Kongres Luar Biasa harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir; BAB XVII PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 41 1. Pembubaran organisasi KNPI hanya dapat dilakukan melalui Kongres Luar Biasa yang diadakan khusus untuk maksud itu; 2. Untuk melakukan pembubaran organisasi KNPI, Kongres Luar Biasa harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir; 3. Pengalihan kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan, ditentukan lebih lanjut oleh Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini BAB XVIII ATURAN PERALIHAN Pasal 42 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; 2. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. BAB XIX PENUTUP Pasal 43 1. Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Kongres XI Pemuda/KNPI pada tanggal 20 Desember 2005 di CringinBogor; 2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 27 Oktober 2008 KONGRES XII PEMUDA/KNPI PRESIDIUM SIDANG SARMAN SIMANJORANG Ketua/Anggota






55

LAMPIRAN DUA: KETETAPAN KONGRES XII PEMUDA/KNPI NOMOR: TAP. 08/KONGRES-XII/PEMUDA-KNPI/2008 ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Syarat-Syarat Keanggotaan 1. Yang menjadi anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah terdaftar secara sah sesuai dengan persyaratan. 2. Persyaratan Umum OKP untuk menjadi anggota keberhimpunan KNPI adalah : a. Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART, Pokok-pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO), dan Peraturan Organisasi KNPI lainnya; b. Memiliki AD/ART organisasi yang mengacu kepada UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; c. Benar-benar adalah organisasi kepemudaan yang berorientasi kemasyarakatan untuk tujuan pemberdayaan pemuda sebagaimana diatur AD/ART OKP bersangkutan dan atau yang mengatur secara tegas batas usia keanggotaannya maksimal 40 tahun; d. OKP tngkat nasional yang memiliki jenjang struktur organisasi secara vertikal, dari tingkat nasional sampai daerah, serendah-rendahnya sampai tingkat Kabupaten/Kota; 3. Persyaratan khusus OKP untuk menjadi anggota keberhimpunan KNPI adalah: a. Di tingkat Nasional adalah OKP tingkat nasional yang telah memiliki jenjang kepengurusan lebih dari ½ (setengah) jumlah propinsi yang masing-masing dilegitimasikan dalam bentuk Surat Keputusan; b. Di tingkat Provinsi adalah OKP nasional tingkat provinsi yang telah memiliki jenjang kepengurusan lebih dari ½ (setengah) jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi bersangkutan yang masing-masing dilegitimasikan dalam bentuk Surat Keputusan; c. Di tingkat Kabupaten/Kota adalah OKP nasional tingkat Kabupaten/Kota yang telah terbentuk minimal 3 (tiga) tahun di Kabupaten/Kota bersangkutan, dilegitimasikan dalam bentuk Surat Keputusan; d. Di tingkat Kecamatan adalah OKP nasional tingkat Kecamatan yang telah terbentuk minimal 2 (dua) tahun di Kecamatan bersangkutan, dilegitimasikan dalam bentuk Surat Keputusan; e. Periodisasi kepengurusan OKP bersangkutan belum berakhir sesuai dengan Surat Keputusan yang diatur oleh ketentuan masa bakti kepengurusan organisasi yang bersangkutan 4. OKP yang menjadi anggota keberhimpunan sesuai tingkatannya, wajib dilakukan verifikasi tentang pemenuhan syarat-syarat keanggotaanya oleh Tim Khusus yang dibentuk Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan sebelum Kongres/Musprov/Muskab/Muscam termasuk musyawarah Luar Biasa berikutnya dilaksanakan; 5. OKP yang telah berakhir periodisasi kepengurusannya sesuai Surat Keputusan internal organisasinya, dan sudah melampaui waktu selambat-lambatnya satu tahun tidak melaksanakan forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat nasional/provinsi/kabupatenkota/kecamatan, maka keanggotaannya dicabut untuk sementara waktu oleh Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya, sampai batas waktu syarat-syarat dimaksud dipenuhi;


56

6. OKP yang dicabut keanggotaannya untuk sementara waktu tidak memiliki hak suara dalam musyawarah dan rapat-rapat, serta forum pengambilan keputusan KNPI lainnya sesuai tingkatannya, sampai batas waktu syarat-syarat keanggotaanya dipenuhi; 7. OKP yang diterima sebagai anggota keberhimpunan KNPI, dalam mengikuti musyawarah, rapat-rapat dan forum pengambilan keputusan KNPI lainnya, untuk pertama kalinya berstatus sebagai sebagai Peninjau, dan untuk kedua kalinya secara otomatis disahkan oleh Kongres sebagai Peserta yang memiliki hak suara dan hak bicara; 8. OKP yang tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan keberhimpunan KNPI, hanya berstatus sebagai Undangan/Peninjau dalam musyawarah, rapat-rapat dan forum pengambilan keputusan KNPI lainnya Pasal 2 Hak dan Kewajiban Anggota 1. OKP sebagai Anggota keberhimpunan KNPI mempunyai hak: a. Mendapatkan hak suara (dipilih dan memilih) b. Mendapatkan hak bicara untuk mengajukan pendapat, saran dan usul; c. Hak-hak lainnya secara organisatoris secara sama dan seimbang dengan anggota keberhimpunan lainnya, diantaranya terlibat dalam kepengurusan KNPI, terlibat dan dilibatkan dalam pelaksanaan program, dan lain semacamnya; 2. OKP sebagai anggota keberhimpunan mempunyai kewajiban: a. Tunduk dan taat terhadap Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI serta seluruh perangkat Peraturan Organisasi KNPI lainnya b. Menjunjung tinggi nama baik serta misi organisasi KNPI 3. Mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program KNPI. Pasal 3 Pemberhentian dan Pembekuan Keanggotaan 1. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda berhenti sebagai anggota KNPI karena: a. Atas permintaan sendiri b. Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai anggota; 2. Dibekukan keanggotaanya karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan keberhimpunan BAB II KEPENGURUSAN Pasal 4 Dewan Pengurus Pusat 1.

Wewenang a. Menentukan kebijakan umum sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Ketetapan Kongres lainnya, serta kebijakan-kebijakan KNPI lainnya; b. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus;. c. Mensahkan susunan personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, Dewan Penasehat KNPI Provinsi dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia KNPI Provinsi sesuai dengan hasil putusan Musyawarah Provinsi; d. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang ditempuh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dan atau Ketetapan Musyawarah Provinsi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan KNPI lainnya;


57

2.

3.

4.

e. Menyelenggarakan Musyawarah Propinsi Luar Biasa dalam hal Dewan Pengurus Pusat menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi di tingkat Provinsi; f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan organisasi KNPI lainnya. Untuk dapat dipilih menjadi personalia pengurus Dewan Pengurus Pusat, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut : a. Diusulkan secara tertulis oleh OKP tingkat Nasional sebagai unsur keterwakilan OKP, dan atau Dewan Pengurus Pusat KNPI demisioner sebagai unsur kesinambungan, dan atau instansi lainnya dan atau perseorangan sebagai unsur potensi pemuda serta unsur kebutuhan organisasi; b. Melampirkan daftar riwayat hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Kongres dilaksanakan; c. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) beraklak mulia dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa; (2) berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun; (3) tidak melebihi dua periode pernah menjadi pengurus KNPI sesuai tingkatannya, terkecuali untuk jabatan Ketua Umum tidak lebih dari tiga periode menjadi pengurus KNPI; (4) tidak rangkap jabatan pada jenjang struktur kepengurusan KNPI/MPI lainnya; (5) sedang/pernah terlibat dalam kepengurusan OKP dan atau organisasi kepemudaan lainnya; (6) pernah mengikuti Latihan Kepemimpinan, stidak-tidaknya tingkat dasar; (7) memiliki mobilitas, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas organisasi; (8) tidak tercela dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara; (9) menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya; (10) berdomisili di sekitar Jabotabek, serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan DPP KNPI; Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum DPP KNPI, maka selain memenuhi pasal 4 ayat 2 di atas, calon Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Tidak melebihi dua periode sebagai Ketua Umum; b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta; c. Mendapatkan rekomendasi dukungan tertulis sekurang-kurangnya satu Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi serta sekurang-kurangnya satu dari OKP tingkat nasional yang berhimpun dalam KNPI; d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Pokok-Pokok Pikiran mengenai Visi dan Misi serta strategi dan kebijakan dalam memajukan KNPI dihadapan peserta Kongres. Komposisi DPP KNPI terdiri dari Ketua Umum, beberapa Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, beberapa Wakil Bendahara Umum, serta Komisi-Komisi yang pimpin oleh Ketua Komisi dan beberapa Anggota Komisi; Pasal 5 Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi

1. Wewenang

a. Melaksanakan kebijakan organisasi di daerahnya dan memberikan petunjuk kepada Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakankebijakan KNPI lainnya; b. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus ditingkat Provinsi ;


58

c. Mensahkan susunan personalia Dewan Pengurus Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota ; d. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan KNPI lainnya; e. Menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dalam hal Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi ditingkat Kabupaten/Kota ; f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan Musyawarah Provinsi KNPI bersangkutan. 2. Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut : a. Diusulkan secara tertulis oleh OKP tingkat Provinsi sebagai unsur keterwakilan OKP, dan atau Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi demisioner sebagai unsur kesinambungan, dan atau instansi lainnya dan atau perseorangan sebagai unsur potensi pemuda serta unsur kebutuhan organisasi; b. Melampirkan daftar riwayat hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Musprov dilaksanakan; c. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) beraklak mulia dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa; (2) berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun; (3) tidak melebihi dua periode pernah menjadi pengurus KNPI sesuai tingkatannya, terkecuali untuk jabatan Ketua tidak lebih dari tiga periode menjadi pengurus KNPI; (4) tidak rangkap jabatan pada jenjang struktur kepengurusan KNPI/MPI lainnya; (5) sedang/pernah terlibat dalam kepengurusan OKP dan atau organisasi kepemudaan lainnya; (6) pernah mengikuti Latihan Kepemimpinan, stidak-tidaknya tingkat dasar; (7) memiliki mobilitas, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas organisasi; (8) tidak tercela dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara; (9) menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya; (10) berdomisili di ibukota provinsi setempat, serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI; 3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, maka selain memenuhi pasal 5 ayat 2 di atas, calon Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Tidak melebihi dua periode sebagai Ketua; b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta; c. Mendapatkan rekomendasi dukungan tertulis sekurang-kurangnya satu Dewan Pengurus Daerah KNPI Kab/Kota serta sekurang-kurangnya satu satu dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat provinsi yang berhimpun dalam KNPI; d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Pokok-Pokok Pikiran mengenai Visi dan Misi serta strategi dan kebijakan memajukan KNPI dihadapan peserta Musyawarah Provinsi. 4. Komposisi Dewan Pengurus daerah KNPI Provinsi terdiri dari Ketua, beberapa Ketua-Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara, serta Komisi-Komisi yang pimpin oleh Ketua Komisi dan beberapa Anggota Komisi;


59

Pasal 6 Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota 1. Wewenang a. Melaksanakan kebijakan organisasi di daerahnya dan memberikan petunjuk kepada Dewan Pengurus Kota/Kabupaten/Pengurus Kecamatan dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakankebijakan KNPI lainnya; a. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus ditingkat Kabupaten/Kota; b. Mengesahkan susunan personalia Pengurus Kecamatan; c. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Pengurus Kecamatan dan Keputusan Musyawarah Kecamatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku; d. Menyelenggarakan Musyawarah Kecamatan Luar Biasa dalam hal Dewan Pengurus Kabupaten/Kota menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi ditingkat Kecamatan; e. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota bersangkutan. 2. Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut : a. Diusulkan secara tertulis oleh OKP tingkat Kabupaten/Kota sebagai unsur keterwakilan OKP, dan atau Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota demisioner sebagai unsur kesinambungan, dan atau instansi lainnya dan atau perseorangan sebagai unsur potensi pemuda serta unsur kebutuhan organisasi; e. Melampirkan daftar riwayat hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Muskab/Muskot dilaksanakan; c. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) beraklak mulia dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa; (2) berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun; (3) tidak melebihi dua periode pernah menjadi pengurus KNPI sesuai tingkatannya, terkecuali untuk jabatan Ketua tidak lebih dari tiga periode menjadi pengurus KNPI; (4) tidak rangkap jabatan pada jenjang struktur kepengurusan KNPI/MPI lainnya; (5) sedang/pernah terlibat dalam kepengurusan OKP dan atau organisasi kepemudaan lainnya; (6) pernah mengikuti Latihan Kepemimpinan, stidak-tidaknya tingkat dasar; (7) memiliki mobilitas, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas organisasi; (8) tidak tercela dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara; (9) menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya; (10) berdomisili di ibukota Kabupaten/Kota, serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI; 3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota, maka selain memenuhi pasal 6 ayat 2 di atas, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Tidak melebihi dua periode sebagai Ketua; b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta; c. Mendapatkan rekomendasi dukungan tertulis sekurang-kurangnya satu Dewan Pengurus Daerah KNPI Kab/Kota serta sekurang-kurangnya satu dari Organisasi Kemasyara katan Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang berhimpun dalam KNPI.


60

d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Pokok-Pokok Pikiran mengenai Visi dan Misi serta strategi dan kebijakan memajukan KNPI dihadapan peserta Muskab/Muskot; 4. Komposisi Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, beberapa Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara, serta Komisi-Komisi yang pimpin oleh Ketua Komisi dan beberapa Anggota Komisi; Pasal 7 Pengurus Kecamatan 1. Wewenang a. Melaksanakan kebijakan organisasi di kecamatannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan KNPI lainnya; b. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus; c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah Kecamatan bersangkutan; 2. Untuk dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Kecamatan KNPI, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut : a. Diusulkan secara tertulis oleh OKP tingkat Kecamatan sebagai unsur keterwakilan OKP, dan atau Pengurus Kecamatan KNPI demisioner sebagai unsur kesinambungan, dan atau instansi lainnya dan atau perseorangan sebagai unsur potensi pemuda serta unsur kebutuhan organisasi; b. Melampirkan daftar riwayat hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepada Pengurus Kecamatan setempat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Muscam dilaksanakan; c. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) beraklak mulia dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa; (2) berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun; (3) memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas organisasi; (4) tidak tercela dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara; (5) Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya; (6) berdomisili di ibukota Kecamatan, serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI; 3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Pengurus Kecamatan KNPI, maka selain memenuhi pasal 7 ayat 2 di atas, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut a. Tidak melebihi dua periode sebagai Ketua; b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta; c. Mendapatkan rekomendasi dukungan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat Kecataman yang berhimpun dalam KNPI. 4. Komposisi Pengurus Kecamatan KNPI terdiri dari seorang Ketua, beberapa Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara, serta Komisi-Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan beberapa Anggota Komisi; BAB III PERMUSYAWARATAN Pasal 8 Kongres 1. Kongres dihadiri oleh Peserta dan Peninjau 2. Peserta Kongres adalah : a. Dewan Pengurus Pusat KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008

61

3.

4. 5. 6. 7. 8.

b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi c. Majelis Pemuda Indonesia Pusat d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional Peninjau Kongres terdiri dari: a. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota; b. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi a. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Peserta Kongres memiliki hak suara dan hak bicara masing-masing secara kolektif kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara; Peninjau Kongres hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara. Rancangan Materi Kongres disiapkan oleh Dewan Pengurus PusatI; Sidang-sidang Kongres dihantarkan oleh Dewan Pengurus PusatI; Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Pusat diterima oleh Kongres, maka Dewan Pengurus Pusat KNPI dinyatakan demisioner Pasal 9 Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun serta Dewan Pengurus Daerah KNPI Propinsi; 2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Kongres Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Kongres sebagaimana diatur pada pasal 9 Angggaran Rumah Tangga ini. Pasal 10 Musyawarah Provinsi 1. Musyawarah Provinsi dihadiri oleh Peserta dan Peninjau. 2. Peserta Musyawarah Provinsi adalah: a. Dewan Pengurus Pusat b. Dewan Pengurus Provinsi c. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota d. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi e. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat Provinsi 3. Peninjau Musyawarah Provinsi adalah undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi; 4. Peserta Musyawarah Provinsi memiliki hak suara dan hak bicara masing-masing secara kolektif kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara; 5. Peninjau Musyawarah Provinsi hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara; 6. Rancangan Materi Musyawarah Provinsi disiapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi; 7. Sidang-sidang Musyawarah Provinsi dihantarkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; 8. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Provinsi diterima oleh Musyawarah Provinsi, maka Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dinyatakan demisioner Pasal 11 Musyawarah Provinsi Luar Biasa 1. Musyawarah Provinsi Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun serta Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008

62

2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Propinsi Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Musyawarah Propinsi sebagaimana diatur pada pasal 10 ngggaran Rumah Tangga ini. Pasal 12 Musyawarah Kabupaten/Kota Musyawarah Kabupaten/Kota dihadiri oleh Peserta dan Peninjau 1). Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota adalah: a. Dewan Pengurus Provinsi b. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota c. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kabupaten/ Kota e. Pengurus Kecamatan 2). Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota adalah undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kab/Kota; 3). Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota memiliki hak suara dan hak bicara masing-masing secara kolektif kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara; 4). Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara. 5). Rancangan Materi Musyawarah Kabupaten/Kota disiapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota; 6). Sidang-sidang Musyawarah Kabupaten/Kota dihantarkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota; 7). Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Kabupaten/Kota diterima oleh Musyawarah Kabupaten/Kota, maka Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner Pasal 13 Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa 1. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya ½ (setengah) lebih satu dari jumlah keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun serta Pengurus Kecamatan KNPI; 2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada pasal 12 Angggaran Rumah Tangga ini. Pasal 14 Musyawarah Kecamatan 1. Musyawarah Kecamatan dihadiri oleh Peserta dan Peninjau; 2. Peserta Musyawarah Kecamatan adalah: a. Dewan Pengurus Kabupaten/kota b. Pengurus Kecamatan c. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kecamatan 3. Peninjau Musyawarah Kecamatan adalah undangan yang ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan; 4. Peserta Musyawarah Kecamatan memiliki hak suara dan hak bicara masing-masing secara kolektif kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara; 5. Peninjau Musyawarah Kecamatan hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara; KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008

63

6. Rancangan Materi Musyawarah Kecamatan disiapkan oleh Pengurus Kecamatan; 7. Sidang-sidang Musyawarah Kecamatan dihantarkan oleh Pengurus Kecamatan; 8. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Kecamatan diterima oleh Musyawarah Kecamatan, maka Pengurus Kecamatan dinyatakan demisioner BAB IV RAPAT-RAPAT Pasal 15 Rapat Pimpinan Nasional 1. Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri dari : a. Dewan Pengurus Pusat b. Dewan Pengurus Propinsi c. Majelis Pemuda Indonesia Pusat d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional 2. Peserta Rapat Pimpinan Nasional memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara; 3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan hanya memiliki hak bicara; 4. Rancangan materi Rapat Pimpinan Nasional disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat; 5. Sidang-sidang Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat. Pasal 16 Rapat Kerja Nasional 1. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari: a. Dewan Pengurus Pusat b. Dewan Pengurus Provinsi c. Majelis Pemuda Indonesia d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Nasional 2. Peserta Rapat Kerja Nasional memiliki hak bicara secara kolektif kelembagaan; 3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan hanya memiliki hak bicara; 4. Rancangan materi Rapat Kerja Nasional disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat; 5. Sidang-sidang Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat. Pasal 17 Rapat Pimpinan Provinsi 1. Peserta Rapat Pimpinan Provinsi terdiri dari : a. Dewan Pengurus Pusat; b. Dewan Pengurus daerah KNPI Provinsi; c. Dewan Pengurus Kab/Kota; d. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi e. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Provinsi 2. Peserta Rapat Pimpinan Provinsi memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara; 3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi dan hanya memiliki hak bicara; 4. Rancangan materi Rapat Pimpinan Provinsi disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; 5. Sidang-sidang Rapat Pimpinan Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi.


64

Pasal 18 Rapat Kerja Provinsi 1. Peserta Rapat Kerja Provinsi terdiri dari: a. Dewan Pengurus Pusat b. Dewan Pengurus Provinsi c. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota d. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi e. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Provinsi 2. Peserta Rapat Kerja Provinsi memiliki hak bicara secara kolektif kelembagaan 3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi dan hanya memiliki hak bicara 4. Rancangan materi Rapat Kerja Daerah Provinsi disiapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi 5. Sidang-sidang Rapat Kerja Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Provinsi. Pasal 19 Rapat Kerja Kabupaten/Kota 1. Peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota terdiri dari: a. Dewan Pengurus Provinsi; b. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota; c. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kabupaten/Kota; d. Majelis Pemuda Indonesia Kota/Kabupaten; e. Pengurus Kecamatan; f. Peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota memiliki hak bicara secara kolektif kelembagaan 2. memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara; 3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan hanya memiliki hak bicara; 4. Rancangan materi Rapat Kerja Kabupaten/Kota disiapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota; 5. Sidang-sidang Rapat Kerja Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota. Pasal 20 Rapat Pimpinan Kecamatan 1. Peserta Rapat Pimpinan Kecamatan terdiri dari : a. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kecamatan c. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Kecamatan 2. Peserta Rapat Pimpinan Kecamatan memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara; 3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kecamatan dan hanya memiliki hak bicara; 4. Rancangan materi Rapat Pimpinan Kecamatan disiapkan oleh Pengurus Kecamatan KNPI; 5. Sidang-sidang Rapat Pimpinan Kecamatan dipimpin oleh Pengurus Kecamatan KNPI. Pasal 21 Rapat Kerja Kecamatan 1. Peserta Rapat Kerja Kecamatan dari: a. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota b. Pengurus Kecamatan c. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kecamatan 2. Peserta Rapat Kerja Kecamatan memiliki hak bicara memiliki hak bicara secara kolektif kelembagaan KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008

65

3. Peninjau ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan dan hanya memiliki hak bicara 4. Rancangan materi Rapat Kerja Pengurus Kecamatan disiapkan oleh Pengurus Kecamatan 5. Sidang-sidang Rapat Kerja Kecamatan dipimpin oleh Pengurus Kecamatan. BAB V RAPAT–RAPAT DEWAN PENGURUS Pasal 22 Rapat Pleno Dewan Pengurus 1. Rapat Pleno Dewan Pengurus adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam Dewan Pengurus pada masing-masing tingkatannya; 2. Rapat Pleno Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengurus ditambah Pimpinan/Anggota Komisi dan Pimpinan Badan-Badan Khusus menurut tingkatannya; 3. Fungsi dan wewenang Rapat Pleno adalah: a. Mengambil kebijakan dan keputusan yang mendasar bagi organisasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan b. Membahas, mengevaluasi, dan mengkoordinir pelaksanaan-pelaksanaan hasil Kongres/Musyawarah Mengevaluasi perkembangan daerah dan dampaknya bagi perkembangan organisasi. Pasal 23 Rapat Harian Dewan Pengurus 1. Rapat Harian Dewan Pengurus adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian sesuai tingkatannya. 2. Fungsi dan wewenang Rapat Harian : a. Mengambil keputusan-keputusan mendesak organisasi yang berkaitan dengan kebijakan organisasi b. Mengambil keputusan tentang perkembangan organisasi sehari-hari baik intern maupun ekstern. Pasal 24 Rapat Koordinasi/Konsultasi 1. Rapat Koordinasi/Konsultasi adalah rapat yang diadakan sewaktu-waktu jika dianggap perlu yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian anggota Pengurus Harian dengan Dewan Penasehat, Majelis Pemuda Indonesia, serta Badan-Badan Khusus menurut tingkatannya; 2. Rapat Koordinasi/Konsultasi diselenggarakan untuk membahas, hal-hal khusus yang berkaitan dengan kebijakan eksternal organisasi maupun hal-hal umum yang berkaitan dengan kebijakan internal secara teknis dalam pelaksanaan program Badan-Badan Khusus. Pasal 25 Rapat Komisi Dewan Pengurus 1. Rapat Komisi Dewan Pengurus adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan/Anggota masing-masing Komisi menurut tingkatannya; 2. Rapat Komisi Dewan Pengurus diselenggarakan untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi program Komisi.


66

Pasal 26 Rapat-Rapat Khusus Lainnya Rapat-Rapat Khusus lainnya dilaksanakan Dewan Pengurus adalah rapat-rapat lainnya yang tidak termaktub dalam Bab V Anggaran Rumah Tangga ini BAB VI KUORUM DAN PERSYARATAN Pasal 27 1. Kongres/Kongres Luar Biasa/Musyawarah Provinsi/ Musyawarah Provinsi Luar Biasa/Musyawarah Kabupaten-Kota/Musyawarah Kabupaten-Kota Luar Biasa/Musyawarah Kecamatan/ Musyawarah Kecamatan Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurangkurangnya ½ (setengah) ditambah satu jumlah utusan peserta; 2. Apabila ketentuan dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dipenuhi, maka semua jenjang permusyawaratan di atas dapat ditunda selama dua kali 60 menit, dan jika dalam tenggang waktu tersebut kuorum belum dapat terpenuhi, maka atas persetujuan peserta yang hadir sidang-sidang selanjutnya dinyatakan sah; 3. Ketentuan mengenai kuorum dan persyaratan Rapat-Rapat dan Rapat-Rapat Dewan pengurus diberlakukan sama dengan yang di atur pada ayat 1 dan 2 pasal ini, terkecuali khusus untuk Rapat-Rapat Dewan Pengurus penundaan waktunya adalah selama dua kali 30 menit BAB VII RANGKAP JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 28 Rangkap Jabatan 1. 2.

Dewan Pengurus tidak diperkenankan merangkap jabatan pada Dewan Pengurus, Majelis Pemuda Indonesia, baik yang lebih rendah maupun lebih tinggi tingkatannya; Ketentuan lebih lanjut ayat 1 (satu) pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi KNPI. Pasal 29 Pendelegasian Wewenang

Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk sementara waktu tertentu, maka salah seorang Ketua/Wakil Ketua yang ditunjuk Ketua Umum/Ketua bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum/Ketua untuk jangka waktu yang ditentukan. Pasal 30 Pergantian Antar Waktu 1. Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa bakti kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Umum/Ketua digantikan oleh salah seorang Ketua/Wakil Ketua yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus yang diagendakan untuk keperluan itu; 2. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan jabatan dalam personalia Dewan Pengurus karena diberhentikan dengan alasan tidak aktif, dan atau dianggap melanggar konstitusi, atau mengundurkan diri, maka pergantian untuk mengisi lowongan jabatan dimaksud dilakukan dan ditetapkan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh saran dan usulan dari Pimpinan OKP yang mengusulkan dan atau akan menggantikannya; KONGRES XII PEMUDA/KNPI, Jakarta 25 – 28 Oktober 2008

67

3. Tindakan yang dilakukan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus satu tingkat diatasnya untuk disahkan, kecuali untuk Dewan Pengurus Pusat maka pensahannya dilakukan oleh Ketua Umum; 4. Pengkuhan personalia pengurus yang mengisi jabatan lowong antar waktu dilakukan oleh Ketua umum/Ketua Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dalam suatu rapat pleno yang mengagendakan khusus untuk itu, terkecuali pergantian Ketua Umum pengukuhannya dilakukan oleh Pimpinan Sidang melalui Rapat yang diadakan untuk itu; 5. Ketentuan lebih lanjut ayat mengenai pergantian antar waktu diatur dalam Peraturan Organisasi KNPI. BAB VIII BADAN-BADAN KHUSUS Pasal 31 Status Badan Khusus KNPI adalah Badan pembantu Dewan Pengurus dalam merealisasikan program kerjanya yang dibentuk menurut kebutuhan oleh Dewan Pengurus menurut tingkatannya. Pasal 32 Tugas dan Kewajiban 1. Badan-Badan Khusus bertugas melaksanakan program sesuai dengan fungsi dan peran serta pembidangan masing-masing; 2. Badan-badan Khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan keahlian profesi bagi pengurus KNPI dan anggota OKP yang berhimpun dalam bentuk pendidikan, penelitian, pelatihan kerja praktis dan kegiatan lain semacamnya; 3. Pelaksana Badan-Badan Khusus bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dan setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis yang menyangkut pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan-badan Khusus diatur dalam Peraturan Organisasi; BAB IX MAJELIS PEMUDA INDONESIA Pasal 33 Status 1. Majelis Pemuda Indonesia merupakan lembaga yang bekerja secara kolektif dan bertugas menyelenggarakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing; 2. Anggota Majelis Pemuda Indonesia mencakup tokoh-tokoh pemuda, mantan Dewan Pengurus serta Ketua Umum/Ketua OKP (ex-Officio) sesuai tingkatannya; 3. Majelis Pemuda Indonesia dibentuk disemua tingkatan Dewan Pengurus, terdiri dari: a. Majelis Pemuda Indonesia Pusat di tingkat Nasional b. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi di tingkat Provinsi c. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten di tingkat Kab/Kota d. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan di tingkat Kecamatan 4. Kepemimpinan Majelis Pemuda Indonesia terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan sejumlah anggota


68

Pasal 34 Tugas dan Kewajiban 1. Pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 34 di atas, diselenggarakan secara tertulis, obyektif, rasional dan disampaikan langsung kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dan atau disampaikan melalui forum permusyawaratan dan rapat-rapat; 2. melalui permusyawaratan sebagaimana pasal (13) ayat (1) Anggaran Dasar ini; 3. Dalam upaya menjamin kesinambungan organisasi maka Ketua Majelis Pemuda Indonesia semua tingkatan dijabat oleh Ketua Umum/Ketua KNPI demisioner dan atau salah seorang dari Ketua/Wakil Ketua KNPI demisioner yang ditunjuk oleh Ketua Umum/Ketua KNPI demisioner; 4. Dalam hal Dewan Pengurus semua tingkatan tidak memiliki itikad baik untuk menyelenggarakan Kongres/Musyawarah Provinsi/Musyawarah KabupatenKota/Musyawarah Kecamatan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya masa 6 (enam) bulan setelah masa baktinya berakhir, maka Majelis Pemuda Indonesia sesuai tingkatannya dapat mengambil inisiatif sebagai fasilitator untuk meyelenggarakan Kongres/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten-Kota/Musyawarah Kecamatan setelah mendapatkan persetujuan rapat Majelis Pemuda Indonesia Pasal 35 Rapat-Rapat 1. Rapat Majelis Pemuda Indonesia adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh Anggota Majelis Pemuda Indonesia menurut tingkatannya; 2. Rapat Majelis Pemuda Indonesia diselenggarakan untuk membahas, mengevaluasi, dan merumuskan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatan serta mengambil kebijakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. BAB X KEUANGAN Pasal 36 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 1. Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia. 2. Bendahara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus. 3. Laporan Pertanggungjawaban bidang keuangan harus disusun berdasarkan hasil audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia. 4. Khusus dalam penyelenggaraan Kongres dan Musyawarah Propinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pengurus KNPI masa bakti berikutnya, melalui Panitia Verifikasi yang dibentuk untuk kepentingan itu, sesuai tingkatan organisasi.


69

BAB XI ATRIBUT Pasal 37 1. Lambang KNPI adalah seperti yang terdapat dalam Lampiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga ini, serta selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi 2. Lambang seperti tersebut pada ayat (1) dipergunakan untuk pembuatan bendera, jaket, vandel, dan identitas KNPI 3. Bentuk, warna, penjelasan tata cara penggunaan dan pengaturan lebih lanjut jenis atribut seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini, diatur dalam lampiran Anggaran Dasar ini 4. Jenis Lagu Meliputi Mars Pemuda Indonesia dan Hymne Pemuda Indonesia seperti terdapat dalam lampiran Anggaran Dasar ini. BAB XII PERATURAN PERALIHAN Pasal 38 1. Hal-hal yang belum diatur dalam dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan kemudian melalui mekanisme permusyawaran dan rapat-rapat KNPI; 2. Hal-hal yang akan diatur dan ditetapkan kemudian tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini. BAB XIII PENUTUP Pasal 39 1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Kongres XI Pemuda/KNPI pada tanggal 20 Desember 2005 di Caringin - Bogor 2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 27 Oktober 2008 KONGRES XII PEMUDA/KNPI PRESIDIUM SIDANG

SARMAN SIMANJORANG Ketua/Anggota






70

LAMPIRAN TIGA : KETETAPAN KONGRES XII PEMUDA/KNPI NOMOR: TAP. 08/KONGRES-XII/PEMUDA-KNPI/2008

ATRIBUT-ATRIBUT KNPI MARS PEMUDA INDONESIA


71

HYMNE PEMUDA INDONESIA


72

TATA CARA PENGGUNAAN MARS DAN HYMNE KNPI : 1. Mars dan Hymne pada dasarnya dipergunakan dalam upacara-upacara resmi : a.

Upacara yang bersifat nasional, seperti Perayaan 17 Agustus, 28 Oktober, 10 November dan lain-lain.

b.

Upacara resmi yang bersifat intern organisasi KNPI, seperti Perayaan Hari Ulang Tahun KNPI, Pembukaan dan / atau Penutupan Kongres, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Pimpinan, Rapat Kerja Nasional / Daerah, Musyawarah-Musyawarah Daerah.

2. Hymne dapat juga digunakan untuk mengiringi upacara pembacaan Deklarasi Pemuda Indonesia. 3. Mars kecuali dilagukan pada upacara-upacara resmi, dapat juga digunakan untuk upacara yang membutuhkan semangat dan gerak, seperti pada acara olahraga, gerak jalan, ataupun perlombaan-perlombaan ketangkasan lainnya.


73

LAMBANG KNPI

Keterangan Warna : • Orang : Coklat • Daun dan Huruf KNPI : Kuning • Dasar bagian bawah : Biru • Dasar bagian atas : Putih • Garis Pinggir : Hitam Pengertian Lambang : • Bentuk figur : Perlambang Pemuda, menatap ke masa depan dengan optimis • Memegang “daun berhelai lima” perlambang akan setiap tindakan perbuatan selalu berpegang pada azas “Pancasila” dan juga simbol untuk kemakmuran. • Figur yang mendorong : mengartikan maju, kedinamisan, kemauan bekerja, membangun • Huruf-huruf KNPI yang “menyatu” mengartikan : Persatuan dan kegotong royongan, kesatuan tindak dalam KNPI • Bentuk : mengartikan perisai : ketahanan Pemuda terhadap pengaruh luar mengartikan wadah : tempat berkumpul, bersatunya pemuda-pemuda Pengertian Tata Warna : • Biru : Menggambarkan lautan Indonesia yang mengelilingi Kepulauan Nusantara • Coklat Muda : Manusia / Bumi Indonesia • Kuning Muda / Kehijau-hijauan : Warna daun muda yang menggambarkan generasi muda harapan bangsa dan sifat pemuda itu sendiri yang penuh optimis dan harapan.


74

BENDERA :

Bendera : Ukuran lebar dan panjang bendera adalah 3 x 4 Warna bendera ialah biru (bagian atas) dan putih (bagian bawah dengan lambang KNPI di tengah-tengah Bendera yang berukuran 90 x 120 cm dipergunakan pada peristiwa yang digolongkan bersifat upacara resmi baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internal organisasi. Pada persitiwa-peristiwa biasa, bendera tidak terikat ukuran 90 x 120 cm tetapi harus tetap dalam perbandingan 3 : 4


75

JAS / JAKET : Warna Bahan Model

: sama seperti warna biru pada lambang : bebas : - Jas untuk upacara resmi - Jaket untuk acara tidak resmi : olahraga, rekreasi dan lain-lain.

TATA CARA PENGGUNAAN JAS/JAKET Jas/jaket dapat digunakan pada setiap peristiwa bilamana hal itu dianggap perlu. BADGE : Lambang harus terdapat pada badge, Ukuran badge diserahkan kepada masing-masing daerah maupun pusat. TATA CARA PENGGUNAAN BADGE : Badge harus digunakan pada jas / jaket Letak badge pada dada sebelah kiri VANDEL : Yang terdapat pada vandel : Lambang KNPI Tulisan-tulisan yang menyebutkan pengurus KNPI, tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tulisan-tulisan yang menggambarkan kegiatan Tulisan-tulisan yang berbahasa asing (Inggris) hanya terdapat pada tingkat pusat. Tentang bentuk, ukuran, warna, bahan serta rumbai dari pada vandel diserahkan kepada kreativitas masing-masing, baik pusat maupun daerah. TATA CARA PENGGUNAAN VANDEL : Vandel digunakan sebagai souvenir dan dapat dihadiahkan bila dianggap perlu.


76

2008

Recommend Documents