2008

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 18/PUU-VI/2008 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PASAL 29, PASAL 55 AYAT (1), PASAL 59 AYAT (1), DAN PASAL 138) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA

SENIN, 30 JUNI 2008

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 18/PUU-VI/2008 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 PEMOHON M. Komarudin, dkk ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 30 Juni 2008, Pukul 10.00 – 10.18 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Maruarar Siahaan, S.H. Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H. Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum

Makhfud, S.H.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon : -

M. Komarudin. (Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Indonesia) Muhammad Hafidz (Sekretaris Umum Federasi Serikat BUruh Indonesia)

Kuasa Hukum Pemohon : -

Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. (suara tidak terekam karena tidak memencet mic) Oleh karena itu barangkali kita bisa lebih cepat dalam sidang pendahuluan ini jikalau tidak ada masalah–masalah, tetapi sebelumnya kami beri kesempatan kepada Saudara Pemohon sebagai catatan daftar hadir siapa-siapa saja yang hadir hari ini, silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMAD ASRUN, S.H., M.H. Terima kasih Yang Mulia. Sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, yang hadir pada saat ini adalah kami Muhammad Asrun selaku Kuasa Hukum Pemohon, dan di sebelah kiri dan kanan kami adalah Pemohon dan dipersilakan memperkenalkan diri.

3.

PEMOHON : M. KOMARUDIN Terima kasih, selamat pagi nama saya Komarudin jabatan saya selaku Ketua Umum, terima kasih.

4.

PEMOHON : MUHAMMAD HAFIDZ Saya Muhammad Hafidz, Federasi Serikat Buruh Indonesia.

5.

jabatan sebagai Sekretaris Umum

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. . Baik, Saudara Pemohon di sini khususnya Saudara Asrun menjadi kuasa dari 139 buruh jadi berbeda dengan yang lalu bukan lagi hanya organisasi tetapi pengurus kan?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMAD ASRUN, S.H., M.H. Betul Yang Mulia. .

7.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

3

Tetapi apakah memang surat kuasa ini, sudah ada bukti-buktinya bahwa memang di sini adalah kuasa yang diberikan oleh orang yang tercantum namanya di sini? 8.

KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMAD ASRUN, S.H., M.H. Betul Yang Mulia, ada kuasa yang kami dapatkan dan kebetulan satu dan lain hal kawan-kawan buruh yang lain tidak bisa hadir, mungkin dalam persidangan berikutnya mereka akan hadir.

9.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya saya kira tidak usah hadir semua, seperti demo ke depan istana begitu. Baiklah untuk memberikan kesempatan pengulangan memahami permohonan ini kami beri kesempatan Saudara Kuasa untuk menguraikan terlebih dahulu kalau boleh daripada permohonannya kami beri kesempatan, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMAD ASRUN, S.H., M.H. Terima kasih Yang Mulia. Permohonan ini terkait dengan pengujian Pasal 29, Pasal 55 ayat (1) Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD Negara RI 1945. Pemohon Adalah 139 orang antara lain yang hadir di sini adalah Saudara: 1. M. Komarudin, agama Islam, pekerjaan Karyawan/Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia dengan alamat, Koleang, Jasinga, Kabupaten Bogor. 2. Muhammad Hafidz, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Sekretaris Umum Federasi Ikatan Buruh Indonesia dan seterusnya. Adapun alasan-alasan yang mendasari permohonan ini adalah kami bisa uraikan sebagai berikut; Bahwa pertama-tama adalah tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami menilai berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan kemudian ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1) tentang Mahkamah Konstitusi, menjadi dasar bahwa obyek permohonan ini adalah materi muatan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUD 1945 maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas materi muatan Undang-undang a quo. Kemudian tentang ketentuan hukum atau legal standing Pemohon kami melihat bahwa sebagaimana dikatakan dalam Pasal 51 ayat (1)

4

Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewajiban konstitusional dirugikan dengan berlakunya undang-undang yaitu perseorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. Kami melihat bahwa berdasarkan pasal ini maka, sebagaimana diajukan perkara ini maka Pemohon adalah perseorangan yang bergabung di dalam wadah Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia dan Pengurus ICMI dan berdasarkan dan merujuk kepada Putusan Perkara Nomor 026/PUU-III/2005, yang telah memberikan kedudukan hukum dan legal standing kepada PGRI dengan kualifikasi sebagai perseorangan atau perkumpulan perseorangan sebagai mana dimaksud pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 untuk mengajukan permohonan maka ICMI dan para Pemohon yang tergabung dalam permohonan ini memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan gugatan terhadap Undang-Undang Kepailitan ini. Karena para buruh atau Pemohon ini memiliki kepentingan dalam hal jaminan pemberian upah dan hak-hak finansial terkait lainnya dan juga terkait status pailit dari perusahaan dan kebijakan mereka. Sebagaimana dikatakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan ”setiap orang berhak mengajukan dirinya dalam memperjuangkan hak nya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara, ” seperti itu dan para Pemohon adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dalam sebuah ikatan serikat buruh yang namanya Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, ini ada bukti semuanya yang kami sampaikan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 anggaran dasar Pemohon yaitu bukti P.6, disebutkan bahwa ”tujuan federasi ikatan serikat buruh Indonesia adalah mewujudkan serikat buruh yang mandiri dan demokratis, dalam wadah federasi ikatan serikat buruh Indonesia yang profesional di seluruh tingkat dengan membina dan mengembangkan kemampuan dan kegiatan buruh, melakukan pembelaan kepada setiap buruh yang minta bantuan karena perbedaan penafsiran dengan majikan dan sesama serikat buruh, dan melakukan protes terhadap kebijakan penguasa yang tidak menjamin kepentingan hak dan kepentingan buruh, menjalin hubungan buruh dan organisasi lain untuk mencapai tujuan.” Dan Pasal 9 Anggaran Dasar ICMI disebutkan bahwa ”mengadakan usaha-usaha komunikasi konsultasi, dan advokasi dengan majikan dan penguasa dalam hal ini buruh, mewakili dalam kepentingan buruh dalam berbagai forum kebijakan penguasa. Memberikan pendidikan dan memberdayakan tingkat perusahaan sehingga mampu berperan optimal dan masyarakat buruh. Membuat perjanjian kerjasama yang atau kolektif agreement dan melaksanakan tugas-tugas diselenggarakan kongres. Adapun fakta-fakta hukum yang mendasari permohonan ini bisa

5

disebutkan sebagai berikut; Bahwa Pemerintah mendalilkan rumusan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Hutang adalah 4 yang salah satu adalah keadilan yang mengenai pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya asas kesewenang-wenang pihak penagih yang mengusahakan atas tagihan atas pembayaran masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya. (penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU) Rumusan Penundaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang tentang asas tadi justru telah dilanggar sendiri oleh ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UndangUndang Kepailitan dan PKPU yang memberikan kewenangan mutlak kepada kreditur pemegang hak tanggungan untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan serta 90 hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Kewenangan ketentuan Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-undang Kepailitan PKPU adalah bentuk kesewenangwenangan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang selengkapnya bisa dibaca dalam permohonan ini maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut : Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji materil UndangUndang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang terhadap UUD Negara Republik Indonesia dengan amar putusan sebagai berikut : 1. mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. menyatakan materi muatan Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 3. menyatakan bahwa materi muatan Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian yang mulia. 11. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Baik, terima kasih. Jadi sebagai suatu pemeriksaan pendahuluan tentu sesuai dengan tugas Mahkamah Konstitusi hanya memberikan klarifikasi atau memberikan saran-saran. Sebelum saya memberikan kepada BapakBapak anggota Majelis di sini saya ingin bertanya, kalau dilihat dari

6

pasal yang saudara ajukan Pasal 29 sebenarnya tidak ada masalah yang harus diuji di sana ke Konstitusi tapi nanti terserah kepada Saudara karena itu hanya menyatakan peralihan proses dari acara perdata biasa menjadi kepailitan kalau sudah ada putusan menyatakan bahwa satu badan usaha itu pailit. Jadi mungkin bisa dilihat nanti kalau dari bunyi sudut bunyi Pasal 29 itu yaitu karena kepailitan itu adalah merupakan satu sita umum maka dia bergeser kalau ada tadinya gugatan di acara perdata dia bergeser harus demi hukum gugur menjadi acara kepailitan, tetapi itu hanya catatan saja karena memang kepailitan adalah merupakan suatu algemeine beslaag Yang kedua barangkali ini, kalau saya lihat alat bukti yang Saudara ajukan saya kurang tahu pasalnya tidak lengkap ini, saya, kurang tahu darimana ini diambil tahu kalau kita dilihat P.2 saudara memberikan copy yang judulnya di atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, saya kurang tahu apa salah ketik atau salah apa saya kurang tahu. Atau Saudara ketik dari satu buku yang bukan lembaran negara bagaimana sehingga pasal-pasalnya tidak lengkap dan juga kop suratnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, saya kurang tahu darimana Saudara bawa ini undang-undang tetapi yang kita inginkan bahwa alat bukti itu adalah yang dari lembaran negara ya? Juga lengkap pasalnya-pasalnya, nanti diperbaiki dulu ini dan untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Mahfud, Pak Arsyad barangkali ada yang ingin ditanyakan klarifikasi atau disarankan? 12. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.MUH MAHFUD. M.D Ya, sedikit saja karena ini substansinya sama dengan yang dulu, yang dulu dinyatakan tidak diterima karena Pemohon itu tidak serius tidak bisa mengajukan bukti-bukti ahli yang dijanjikan, maka yang akan datang ini saya kira kita perlu jaminan bahwa sidang ini akan serius untuk tidak buang-buang waktu seperti yang dulu hampir dikatakan buang-buang waktu karena ketika diminta bukti-buktinya Pemohon tidak bisa, ahlinya siapa juga tidak ada hanya wawancara di koran dan di kliping itu kan tidak bisa, saya kira itu saja. 13. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, terima kasih Pak Arsyad ada tambahan? 14. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Saudara Pemohon karena saya baru memulai ini dan saya tidak mengikuti yang lalu, namun ingin saya pertanyakan kepada masalah kedudukan para Pemohon. ini ada 139 perorangan, perseorangan namun ingin saya pertanyakan apakah ini permohonan 139 ini, itu bertindak yang disebut di sini adalah Federasi Ikatan Buruh Indonesia ini

7

itu sebagai kuasa? Dia yang mengajukan permohonan atau perseorangan? Federasinya atau perseorangannya? Karena di sini kalau kita baca dihalaman 14 ini Pemohon nomor satu sampai nomor dua itu Federasi SBI. Sedangkan 3 sampai 139 itu adalah perseorangan, apakah di sini federasinya yang mengajukan permohonan ataukah perseorangannya? Coba baca dihalaman 14 itu “para Pemohon bertindak secara sendiri-sendiri nomor nomor tiga sampai 139 maupun dan atas nama Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia Pemohon nomor satu sampai nomor 2. Jadi kalau di lapangan hukum acara itu sangat dibedakan itu antara badan hukum itu mengajukan permohonan dengan perseorangan. Nah, kalau perseorangan diwakili oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh maka Pemohonnya ini adalah semata-mata Federasi Ikatan Buruh Seluruh Indonesia, itu satu Yang kedua, mohon juga ini klarifikasi tentang keberadaan kreditur separatis, itu yang dipersoalkan didalam Pasal 55 ayat (1) dan juga berkaitan dengan kedudukan suatu kreditur di dalam posisi keempat. Dimana di butir keempat dikemukakan bahwa buruh kedudukannya berada satu tingkat di bawah kreditur sparatis sedangkan undang-undang menyangkut masalah kreditur ini ada klasifikasinya, ada gradasinya yaitu referensi kemudian dia separatis dan kemudian kongkuren, mohon penjelasan tentang ini, terima kasih 15. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, silakan kalau mau direspon 16. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMAD ASRUN, S.H., M.H. Terima kasih Yang Mulia, Pertama-tama soal komitmen bahwa kami sangat serius dalam masalah ini karena itu saya hadir di sini membantu para Pemohon dan kami sudah berkomunikasi dengan beberapa ahli dan kawan-kawan siap membantu persidangan ini dan kami sangat serius dalam persidangan ini. Kemudian yang kedua soal alat bukti P2 kami akan perbaiki karena kami ambil dari internet sebetulnya, jadi kadang-kadang ada kekeliruan dan kami akan perbaiki buktu P.2 ini. Dan yang ketiga soal kedudukan hukum Pemohon menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi yang terhormat Bapak Arsad bahwa memang 139 orang ini nomor satu dan dua adalah dalam hal ini pengurus selebihnya adalah anggota. Jadi kami memperlihatkan bahwa dan kebetulan mereka ini adalah menjadi korban dari contoh soal dari korban adanya katakanlah kekeliruan dalam penerapan undang-undang atau ketentuan dari subtansinya itu sendiri. Jadi kami ingin mencoba mempertegas bahwa ini adalah satu persoalan serius dan sampelnya ini adalah 139 orang ini, selebihnya saya

8

persilakan dari Pemohon untuk memberikan penjelasannya. 17. PEMOHON : MUHAMMAD HAFIDZ Berkenaan dengan pertanyaan adanya klasifikasi kreditur, perlu kami sampaikan betul apa yang dikatakan oleh salah satu Hakim Konstitusi ada klasifikasi kreditur yang pertama adalah kreditur separatis kedua kreditur preferen dan ketiga adalah kreditur kongkuren. Kreditus separatis ini salah satunya adalah yang didahulukan biasanya biaya negara seperti pajak, biaya perkara. Kemudian ada kreditur separatis salah satunya lagi adalah bank atau pemegang hak gadai, pemegang fidusial, pemegang hak tanggungan. Setelah biaya-biaya negara, biaya perkara, kemudian kreditur separatis yang adalah bank, itu baru kreditur preferen diantaranya adalah buruh. Di situ kami sampaikan bahwa buruh itu ada pada tingkatan keempat setelah biaya perkara, biaya negara, kemudian bank atau pemegang hak gadai fidusia dan lain-lainnya, kemudian baru buruh. Praktik di lapangannya memang seperti itu karena praktik di lapangan itu adalah penjabaran dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. 18. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Baik, sebelum kita tutup saya kira kita juga ingin mengetahui apakah memang putusan kepailitan ini sudah mempunyai kekuatan tetap, oleh karena di dalam P.3 Saudara Pemohon sudah mengungkapkan panggilan terhadap federasi atau karyawan seluruhnya untuk hadir di dalam pembagian model pailit yang dilakukan oleh kurator. Apakah memang demikian adanya? 19. PEMOHON : MUHAMMAD HAFIDZ Sudah Majelis. Ini sudah selesai kepailitannya, ini berlangsung dari tahun 2006 kemarin sudah selesai dan pembagian dari pada harta modal pailit tersebut itu terdiri dari buruh, bank dan biaya-biaya perkara. Padahal dalam hal ini pasal di salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa yang namanya upah buruh itu menjadi harta pailit. Tapi dalam kenyataannya bukan upah buruh yang didahulukan tapi upahnya kurator yang didahulukan. Jadi makanya kita sampaikan bahwa upah buruh yang mesti didahulukan pembayarannya dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004, tapi ternyata itu kalah dengan pasal selanjutnya yang menyatakan bahwa kreditur separatis dapat sewaktuwaktu dalam masa insolvensi itu mengeksekusi haknya, cukup.

9

20. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, jadi saya pikir begini kalau lampirannya itu rencana pembagiannya itu kalau saya lihat justru gaji buruh yang berada terlebih dahulu diambil baru di angka tiga yang separatis. Kalau dalam pelaksanaan ini demikian, nanti barangkali Saudara perhitungkan juga apakah kalau memang demikian meskipun ada masalah dari sudut pendapat bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Kepailitan itu seperti itu, apakah memang nyata nanti ada kerugian hak konstitusional Anda karena dalam praktiknya dibalik. Bahwa jumlah daripada hak kreditur separatis itu menjadi satu soal saya kira berbeda dengan soal hierarki dari pada urgensi para kreditur yang lain. Apakah betul begitu, saya lihat daftar urutnya begitu nomor tiga kreditur separatis, tapi nomor satu buruh, bagaimana. 21. PEMOHON : MUHAMMAD HAFIDZ Ya, itu setelah kita melakukan tekanan kepada kurator dan kepada bank. Jadi waktu itu karena yang kita berikan sample adalah soal PT Sindo Pratama, kita melakukan tekanan terhadap bank untuk tidak mengeksekusi sendiri, kemudian juga kita juga meminta kepada kurator agar kurator menggunakan azas faritas. Jadi dibagi rata sesuai dengan tagihannya dan itu dilakukan oleh kurator karena memang pertimbangannya adalah buruh PT Sindo Pratama ini mencapai 1015 orang. Jadi ada pertimbangan tersebut sehingga kurator bersedia membagi rata dengan persetujuan hakim pengawas pengadilannya itu. 22. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Baik, saya pikir kita sudah melaksanakan tugas kita, sudah in kracht, sudah berkekuatan tetap? 23. PEMOHON : MUHAMMAD HAFIDZ Sudah. 24. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Bisa kita akhiri barangkali dengan catatan bahwa kalau memang Saudara ingin melakukan perubahan hal-hal tertentu, sesuai dengan apa yang menjadi perhatian Anda dari sidang kita kita berikan kesempatan. Tapi seandainya tidak, maka kami belum bisa mengesahkan alat bukti ini terutama sekali apakah P.2 ini yaitu mengenai undang-undang yang mungkin Saudara harus cek lagi, tapi sementara itu kalau tidak ada perbaikan lagi, tugas Saudara nanti tentunya hanya memperbaiki alat bukti ini. Dan mungkin kalau tidak ada perbaikan dalam jangka empat

10

belas hari, kita bisa langsung sidang ke pleno. Tapi terserah kepada Saudara, kita berikan kesempatan empat belas hari. Ada lagi yang mau direspon Saudara Asrun? 25. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H. Cukup Yang Mulia, terima kasih. 26. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Baiklah, dengan demikian sidang pemeriksaan pendahuluan perkara ini telah rampung, dan dengan ini sidang kita nyatakan di tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.18 WIB

11