GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 34 /KPTS/013/2008 TENTANG KELOMPOK KERJA PENELITI BERKAS CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis maupun non politis dalam proses Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 2004 Nomor 161/3338/SJ perihal Pembentukan POKJA Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penelitian terhadap Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan membentuk Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251). 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277). 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310). 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548). 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24, Seri D).
JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
1
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4, Seri A). 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.
MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA
:
Membentuk Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
:
Menugaskan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : a. menerima berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri ; b. menerima berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang disampaikan oleh Bupati/ Walikota se Jawa Timur ; c. memeriksa dan meneliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur ; d. melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau Dewan Pimpinan/Pengurus Provinsi (DPP) dan/atau Dewan Pimpinan/Pengurus Kabupaten/Kota Partai Politik yang bersangkutan ; e. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan/atau pihak terkait lainnya untuk mengadakan klarifikasi terhadap suatu permasalahan dalam pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur ; f. memproses Surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Dalam Negeri untuk meneruskan pengajuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur ; g. membuat Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur ;
JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
2
h. menyiapkan proses penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur ; i. membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan ; j
KETIGA
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur, Program (26) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi, Kegiatan (008) Fasilitasi dan Verifikasi Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Verifikasi Bantuan Dana pada Partai Politik se Jawa Timur, Kode Rekening 5.2.1.01.001.
KEEMPAT
:
a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Januari 2008
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR Tgl 30 - 1 - 2008 No. 34 Th 2008/ E2
JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR ttd SOENARJO
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TANGGAL : 30 JANUARI 2008 NOMOR : 188/34/KPTS/013/2008 _________________________________
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENELITI BERKAS CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR NOMOR
JABATAN DALAM POKJA 2
KETERANGAN INSTANSI/JABATAN 3
1
Pengarah
Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2
a. Ketua merangkap anggota
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Wakil Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur
b. Wakil Ketua I merangkap anggota c. Wakil Ketua II merangkap anggota 3
Sekretaris merangkap anggota
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur
4
Anggota-anggota :
a. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bagian Teknis Pemilu, Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur c. Kepala Bagian Pemerintahan Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur d. Kepala Bagian Perundang-undangan dan Informasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur e. Kepala Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR Tgl 30 - 1 - 2008 No. 34 Th 2008/ E2
JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR ttd SOENARJO
4
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud. ________________________________________________
JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
5